Dimensi/Indikator Kompetensi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Karakteristik yang Membentuk Kompetensi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Spencer dan Spencer dalam Emmyah (2009) menguraikan lima karakteristik yang membentuk kompetensi, sebagai berikut: a. Pengetahuan; merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran. b. Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kejadian. c. Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. d. Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. e. Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan
Pengertian Kompetensi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat mengenai pengertian atau apa yang dimaksud dengan kompetensi, diantaranya yaitu: a. Menurut Spencer dan Spencer (1993) dalam Edison, Anwar, & Komariyah (2016), kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu yang berkaitan dengan hubungan kausal atau sebab-akibat pelaksanaan yang efektif dan/atau unggul dalam pekerjaan atau kegiatan. b. Menurut Sutrisno (2010) dalam Untari & Wahyuati (2014) menyatakan bahwa secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. c. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Hubungan antara Pengembangan Karir dan Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Pengembangan Karir yang Baik (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor pengembangan karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengukuran Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Data Pribadi (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri), sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebaga perseorangan. UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari perspektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (privacy right) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.[1]
Data pribadi terdiri dari fakta-fakta, pendapat atau komunikasi yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga individu yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatas orang lain untuk mengkoleksi, menggunakan, atau menyebarkannya kepada pihak orang lain. Menurut Jerry Kang, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang membedakan karakteristik masing-masing individu. [2]Pada dasarnya perlindungan data di bagi atas 2 (dua) jenis yaitu bentuk perlindungan data yang berupa perlindungan fisik data, baik data yang terlihat maupun tidak terlihatBentuk perlindungan data yang berikutnya adalah sisi regulasi yang mengatur mengenai penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri. [3]
Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” (Pasal 1 ayat 27). Menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatancatatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan. [4]
Apabila membahas soal dasar hukum perlindungan data pribadi bahwasannya secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu terdapat juga dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampaui saat ini masih dalam proses pembentukan. Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. [5]
Apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka UU ITE sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat (2). Ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Hal ini berdasarkan pasal 46 ayat (2) UU ITE yang telah tertulis sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum. [6]
Sebagaimana kewajiban sebagai penyelenggara layanan aplikasi yaitu menjaga kerahasiaan serta keamanan dari informasi elektronik yang dikleolanya. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) karena apabila penyelenggara aplikasi tidak dapat menjaga data yang dikelolanya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara layanan aplikasi juga harus mematuhi UU ITE dan Juga seluruh perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia hal ini juga dipertegas oleh Surat Edaran dari KOMINFO Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet.[7] Sehingga dari sinilah terdapat dasar hukum perlindungan data pribadi yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan,
Dengan demikian data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa instrumen internasional seperti OECD Guidelines maupun Data Protection Convention dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diindetifikasi (information relating to an identified or identifiable natural person ).
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Perlindungan (skripsi, tesis, disertasi)
Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseoranan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingak masyarakat. [1]
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. [2]Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hokum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. [3] Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial [4]Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai instrument perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat terjadi juga yang namanya pelanggaran hukum Pelanggaran hukum ini dapat terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak- hak subjek hukum lain. Oleh karenanya dalam hal ini subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. [5]
Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. [6]
Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.3 Prinsip kedua menyampaikan adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dengan demikian, pernyataan ini mengarah pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama serta dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. [7]
Pengertian Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Keadilan (skripsi, tesis, disertasi)
Kata-kata yang paling sering digunakan oleh para ahli hukum ketika memuji atau mencela hukum atau pelaksanaannya adalah kata adil dan tidak adil, dan mereka seringkali menulis seolah-olah ide keadilan dan moralitas adalah dua hal yang tinggal berdampingan. Memang ada alasan yang amat kuat mengapa keadilan memiliki kedudukan paling menonjol dalam kritik atas tatanan hukum. Namun keadilan adalah segmen lain moralitas, dan bahwa hukum dan pelaksanaan hukum bisa jadi memiliki atau tidak memiliki jenis kelebihan yang berbeda pula. Ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum mulai muncul jika diamati sebagian besar kritik dalam tinjauan adildan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata fair (berimbang) dan unfair (tidak berimbang).[1] Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan untuk sebanyak-banyak orang.[2]
Teori tentang Keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman Purbakala dengan tokoh pemikirnya antara lain Sokrates, Plato, Aristotelse dan filsuf-filsuf lainnya. Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat. [3]
Istilah keadilan (Justitia) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan menurut John Rawls adalah merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan kelompok masyarakat.[4] Sedangkan keadilan menurut Aristoteles adalah justice consists in treating equally and unequalls unequally in proporti-on to their inequality, yang berarti untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional [5]
Dalam kurun waktu, konsep keadilan terus mengalami perdebatan karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini konsep keadilan. Sebagai contoh, dalam filsafat terdapat pertentangan antara filsafat idealisme yang digagas oleh Hegel dengan filsafat materialisme Feurbach yang berbeda dalam memandang sesuatu. Filsafat idealism memandang bahwa ide lebih dulu ada daripada materi sedangkan filsafat materialism memandang sebaliknya.
Dalam konteks keadilan, dewasa ini kita mengenal istilah keadilan substantive yang dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam filsafat hukum identik dengan madzab hukum positivisme yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunya kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber dari kewenangan tersebut. Hukum harus dipisahkan dari moral.[6]
Tendensi mengidentikkan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan. Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak dan apa elemen esensial dari keadilan, tidak dapat dijawab secara ilmiah, maka the pure theory of law sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial.[7]
Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan makdnusia baik lahir maupun bathin.[8] Nilai itu merupakan suatu kejadian yang dapat dialami, sifatnya masih abstrak. Dalam lapangan hukum nilai tersebut harus dikonkritkan dalam bentuk asas hukum sehingga asas hukum merupakan landasan dibentuknya hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.[9]
Teori-teori Hukum Alam yang disampaikan sejak jaman Socretes hingga jaman Francois Geny menggunakan keadilan sebagai mahkota hukum. Beberapa teori yang disampaikan oleh tokoh dari jaman Socretes hingga jaman Francois Geny mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Dimaksud dengan teori-teori tersebut diantaranya adalah teori keadilan Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics, teori keadilan sosial John Rawl dalam A Theory Of Justice serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam General Theory Of Law And State[10]. Dalam pernyataan teori-teori tersebut memuat mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Hal ini mendasarkan pernyataan bahwa Teori Hukum Alam sebenarnya mengutamakan the search for justice.[11]
Menurut pandangan Aristoteles bahwa konsep keadilan dibagi ke dalam dua macam keadilan yaitu keadilan distributief dan keadilan commutatief. Dimaksud dengan keadilan distributief ialah keadilan yang diberikan pada masing-masing individu sesuai dengan prestasi di antara anggota masyarakat lainnya. Sedangkan pegertian keadilan commutatief adalah keadilan yang diberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Dalam konsep ini maka keadilan berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.[12]
Sementara itu, John Rawls menyampaikan konsep keadilan berdasarkan perspektif liberal-egalitarian of social justic. Dimana dalam konsep keadilan ini maka kebajikan utama muncul dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Namun tetap saja dalam konsep ini maka kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.[13]
Lebih lanjut lagi, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan original position dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance).[14] Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu original position yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society)[15].
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum di Indonesia (skripsi, tesis, disertasi)
Pendapat Ludwig Von Bertalanffy tentang sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang sangat memberikan pengaruh, terhadap berlakunya hukum tertentu. H. Thierry berpendapat bahwa, sistem merupakan keseluruhan bagian yang saling mempengaruhi satu sama lain sesuai dengan yang telah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan. William A. Shorde dan Voich Jr mempertegas kedua definisi diatas dengan memberikan definisi mengenai sistem sebagai seperangkat bagian yang memiliki hubungan, namun bekerja secara bebas dalam mengejar keseluruhan tujuan dalam satu kesatuan lingkungan (Mustafa, 2003:4). Hal tersebut mau diperjelas oleh Winterton dalam pendapatnya tentang sistem yaitu, sekumpulan peraturan dan institusi dari suatu negara, sedangkan arti sistem hukum yang lebih luas adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh sejumlah negara, dimana sistem hukumnya memiliki kesamaan secara umum (de Cruz, 2010:4-5). H.L.A.Hart berpendapat bahwa, sistem hukum adalah suatu kesatuan kumpulan peraturan ganda yaitu, kumpulan peraturan primer dan kumpulan peraturan sekunder. Kumpulan peraturan primer adalah norma-norma perilaku dan kumpulan 75 peraturan sekunder adalah norma tentang bagaimana memutuskan, apakah norma-norma perilaku itu valid, serta bagaimana memberlakukannya (Friedman, 2009:16). Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa, sistem hukum adalah tatanan atau kesatuan yang utuh mengenai kaidah-kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif (Juni, 2012:275). Sistem Hukum Indonesia merupakan suatu kesatuan hukum yang berdasarkan pada Pancasila, berlaku diseluruh Indonesia, dibentuk untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan UndangUndang Dasar (UUD) 1945, sebab didalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945, terdapat tujuan, dasar dan cita-cita hukum Indonesia. Didalamnya mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad(http://saifulanamlaw.blogspot.com/2013/03/peranan-hukumdalam-pembangunan-ekonomi.html Dipetik Mei 25, 2014). Sistem hukum Indonesia merupakan seperangkat tatanan atau aturan yang memiliki kesatuan yang utuh, berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu segala bentuk perbedaan bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa yang didalamnya terdapat tujuan negara Republik Indonesia.
Berakhirnya Suatu Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa hal. Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut: 1) Karena pembayaran Maksud dari pembayaran pada bagian ini adalah pembayaran yang berupa uang maupun pembayaran yang berupa penyerahan barang sebagai suatu bentuk pemenuhan prestasi (Miru, 2011:87-88). Pembayaran merupakan bagian dari pemenuhan prestasi secara sukarela. Tujuan dari suatu perjanjian adalah dipenuhinya suatu prestasi. Pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi pada umumnya adalah debitur, namun demikian dalam Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat juga pihak-pihak lain yang dapat memenuhi prestasi (Syahrani, 2004:268-269) 60 Pihak lain yang dapat terlibat dalam memenuhi prestasi adalah: a) Orang yang turut berutang (tanggung-menanggung). b) Penanggung utang. c) Pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Poin pertama dan kedua merupakan pihak ketiga yang memiliki kepentingan karena pihak yang turut berutang dalam tanggung menanggung, berkepentingan untuk membayar utang mereka karena sifat perjanjiannya tanggung-menanggung, sehingga semua pihak yang turut berutang tersebut berkewajiban untuk membayar utang tersebut. Hal ini dimaksud, apabila salah satu pihak yang turut dalam perjanjian tanggung-menanggung tersebut, membayar lunas utangnya maka para pihak yang berutang lainnya turut bebas dari utangnya terhadap kreditur (Miru, 2011:88). Pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat dimungkinkan untuk membayar utang debitur, asalkan di dalam pembayarannya harus bertindak atas nama debitur, seandainya pun dalam pembayaran utang debitur pihak ini bertindak atas nama sendiri juga tetap sah, asal saja tidak menggantikan hak-hak kreditur (Miru, 2011:88-89). Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga terdapat pengecualiannya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pada perikatan untuk berbuat sesuatu, tidak 61 dapat dipenuhi oleh pihak yang lain (Syahrani, 2004:269). Penggantian pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah dalam hal pembayaran tersebut berupa benda atau menyerahkan sesuatu. Hal mengenai pembayaran berupa jasa yang menyangkut dengan keahlian seseorang tidak dapat diwakili (Miru, 2011:89). Berakhirnya suatu perjanjian dapat berupa pembayaran, baik dengan uang ataupun dalam rupa penyerahan barang atau jasa. Pembayaran merupakan salah satu cara untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian, yaitu terjadi serah terima baik berupa uang, barang ataupun jasa antara para pihak, sehingga apabila kewajiban dalam perjanjian telah dipenuhi, maka perjanjian tersebut berakhir. 2) Karena Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan (cosignatie) caranya diatur pada Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu barang atau uang yang akan dibayarkan kepada kreditur, ditawarkan oleh notaris atau juru sita pengadilan yang disertai oleh dua orang saksi. Notaris atau jurusita membuat rincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan, selanjutnya pergi ketempat di mana sesuai dengan perjanjian pembayaran harus dilakukan, apabila tidak ada perjanjian khusus mengenai hal ini, dapat secara langsung kepada 62 kreditur pribadi atau di tempat tinggalnya. Notaris atau juru sita selanjutnya memberitahukan kepada kreditur, bahwa ia atas permintaan debitur melakukan pembayaran tersebut dengan menyerahkan barang atau uang yang telah dirinci. Ketentuan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah mengenai perjanjian yang prestasinya berupa memberi barang–barang bergerak (Syahrani, 2004:274-275). Hal mengenai perjanjian consignatie, debitur dapat melalui notaris melakukan pemenuhan prestasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Prestasi yang telah dipenuhi oleh debitur ini membawa akibat yaitu, berakhirnya perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut. 3) Karena pembaharuan utang (novasi) Menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat tiga macam novasi, yaitu: a) Novasi objektif yaitu dapat terjadi dengan mengubah isi perjanjian namun para pihak tetap seperti semula. Misalnya X mempunyai utang kepada Y sebesar Rp2.000.000,00 untuk membayar utang tersebut, X menawarkan sebuat televisi kepada Y. Karena perbuatan tersebut, perjanjian pinjammeminjam uang antara X dan Y berakhir, diganti dengan perjanjian jual-beli barang. 63 b) Novasi Subjektif pasif yaitu debitur baru menggantikan debitur yang lama, dimana debitur yang lama dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur. Misalnya X berutang pada Y, keduanya sepakat bahwa yang akan membayar adalah Z. c) Novasi Subjektif aktif yaitu krediturnya yang diganti, dimana kreditur yang lama diganti dengan kreditur yang baru, sehingga kreditur yang lama tidak memiliki hak lagi untuk menuntut pembayaran dari perjanjian yang lama. Hal demikian mirip dengan subrogasi tetapi dalam subrogasi hal tersebut selain diperjanjikan tetapi juga dapat terjadi karena Undang-Undang. Sedangkan novasi hanya dapat terjadi karena diperjanjikan (Meliala, 2008:106). Berdasarkan ketentuan Pasal 1415 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menekankan bahwa suatu pembaharuan utang harus jelas dan tegas kelihatan atau nyata melalui perbuatan hukum para pihak, sehingga tidak boleh hanya sebagai anggapan atau dianggap saja (voorondersteld), tetapi juga tidak harus selalu ada bukti tertulis, melainkan pembuktian dengan alat-alat bukti lain, yaitu saksi-saksi dan persangkaan-persangkaan (vermoedens) dapat digunakan (Prodjodikoro, 2011:139). Pembaharuan utang harus kelihatan secara nyata dan tegas dari tindakan atau perbuatan hukum para pihak. Berdasarkan 64 uraian dan contoh di atas, maka dengan adanya pembaharuan utang mengakibatkan perjanjian antara pihak yang berutang dengan pihak yang berpiutang menjadi berakhir. 4) Karena perjumpaan utang (schuldvergelijking compensatie) atau kompensasi Berdasarkan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjumpaan utang merupakan akibat dari suatu keadaan bahwa seorang X memiliki utang kepada seorang Y, tapi saat itu juga mempunyai piutang terhadap Y, sehingga posisi X adalah debitur juga sekaligus kreditur tehadap Y. Hal ini mengakibatkan terjadinya suatu perjumpaan utang, sehingga membawa perjanjian dua-duanya hapus atau berakhir (Prodjodikoro, 2011:143) Perjumpaan utang atau kompensasi adalah salah satu cara berakhirnya perjanjian, karena keadaan dua pihak yang saling mempunyai utang satu terhadap yang lain. Misalnya X mempunyai utang kepada Y sebesar Rp200.000,00 sedangkan Y mempunyai utang kepada X sebesar Rp150.000,00 diantara keduanya terjadi kompensasi, dengan demikian utang Y kepada X sebesar Rp50.000,00 saja. Adapula kedua utang saling menghapuskan yaitu pada saat utang-utang itu sama-sama ada dan memiliki jumlah yang sama pula (Syahrani, 2004:278). Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi oleh karena adanya perjumpaan utang antara para pihak sebagaimana 65 dicontohkan di atas. Hal tersebut membawa akibat hukum yaitu, dengan adanya perjumpaan utang, maka kedua pihak yang saling utang dengan nilai utang yang sama, saling menghapuskan utangnya. 5) Karena pembebasan utang Pembebasan utang atau pelepasan hak untuk menuntut prestasi dalam perjanjian terhadap debitur, adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditur sebagai pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi. Menyatakan secara tegas bahwa dia tidak lagi menuntut pembayaran utang terhadap debitur sebagai pihak yang berkewajiban untuk melakukan pemenuhan prestasi. Hal ini berarti, kreditur melepaskan haknya dan tidak menghendaki lagi pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang dibuat, serta membebaskan debitur untuk memenuhi prestasi (Syaifuddin, 2012:430). Perjanjian pada dasarnya atas kesukarelaan para pihak yang terlibat didalamnya, sehingga apabila salah satu pihak kemudian dengan sukarela berniat membebaskan pihak lain dari suatu perjanjian, pada hakekatnya tidak boleh dihalang-halangi. Ketentuan Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang, pembebasan utang tidak dapat diperkirakan atau dipersangkakan saja (vorondersteld) melainkan harus dibuktikan. Pembuktian yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1439 Kitab 66 Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai pengembalian surat tanda utang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, beserta dengan pihak lain yang turut berutang secara tanggungmenanggung (Prodjodikoro, 2011:193-194). Perjanjian dapat berakhir karena pembebasan utang. Pembebasan utang yang diberikan oleh pihak kreditur, harus disertai dengan bukti yang tertulis untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari. Pembebasan utang biasanya dilakukan dengan kerelaan hati oleh kreditur, sehingga pihak ketiga tidak dapat menghalang-halanginya. 6) Karena musnahnya barang yang terutang Musnahnya barang yang terutang adalah barang atau benda yang menjadi objek perjanjian musnah, hilang atau tidak dapat lagi diperdagangkan sehingga tidak diketahui lagi keadaan, kondisi dan keberadaan barang tersebut, apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi. Berdasarkan Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian berakhir dengan syarat musnah, hilang atau tidak dapat lagi diperdagangkannya benda atau barang yang menjadi objek dalam perjanjian, bukan karena kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkan benda atau barang dalam rangka memenuhi prestasinya kepada kreditur. Bahkan dalam hal debitur lalai menyerahkan benda atau barang objek perjanjian tersebut, ia dibebaskan dari pelaksanaan perjanjian, apabila si debitur dapat 67 membuktikan bahwa benda atau barang tersebut musnah, hilang atau tidak dapat diperdagangkan lagi, karena keadaan memaksa (overmacht) atau kejadian diluar kuasanya (Syaifuddin, 2012:432- 433). Berdasarkan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila barang atau benda yang terhutang diluar dari kesalahannya si berutang, musnah, hilang atau lenyap sehingga tidak lagi dapat diperdagangkan, maka apabila si berutang mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai benda atau barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak atau tuntutan tersebut kepada orang yang memberikan utang kepadanya (Prodjodikoro, 2011:195-196). Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena musnahnya barang yang terutang. Hal ini dapat dipahami secara sederhana, bahwa apabila objek dari perjanjian telah musnah karena suatu sebab yang tidak diharapkan atau diduga sebelumnya, maka perjanjian antara yang berutang dengan yang berpiutang berakhir. 7) Karena kebatalan dan pembatalan Kebatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian yaitu, 68 a) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian belum dewasa dan di bawah pengampuan. b) Bentuk perjanjian tidak mengindahkan ketentuan dalam Undang-Undang. c) Adanya cacat kehendak (wilsgebreken) yaitu kekurangan dalam kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian (Salim, 2006:172). Cacat kehendak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kekhilafan (dwaling) adalah suatu penggambaran yang keliru tentang orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dwaling dibagi menjadi dua macam, yaitu dwaling tentang orangnya dan dwaling dalam kemandirian benda. Paksaan (dwang) yaitu ancaman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain atau pihak ketiga, sehingga memberikan kesan dan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Penipuan (bedrog) yaitu, salah satu pihak sengaja memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian, selain itu terdapat juga cacat kehendak berupa penyalagunaan keadaan (undue influence) yaitu, penyalagunaan keadaan ekonomis dan psikologis (Salim, 2006:172). 69 Akibat dari pembatalan suatu perjanjian, dilihat dari dua aspek yaitu, (1) orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan (2) cacat kehendak. Akibat pembatalan perjanjian bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dan akibat pembatalan karena cacat kehendak adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan seperti sebelum terjadinya perjanjian. Hal ini di atur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Salim, 2006:174). Kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian dapat dibedakan dalam dua jenis pembatalan, yaitu pertama, pembatalan mutlak (absolute nietigheid) dalam hal ini perjanjian harus dianggap batal, walaupun tidak diminta oleh suatu pihak. Perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang tidak mengikuti cara (vorm) yang mutlak dikehendaki oleh Undang-Undang, serta kausanya bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (open bare orde). Kedua, pembatalan relatif yaitu hanya terjadi apabila dimintakan oleh pihak-pihak tertentu dan hanya berlaku terhadap pihak-pihak tertentu (Prodjodikoro, 2011:196). Secara umum definisi batal adalah tidak berlaku atau tidak sah, sedangkan batal demi hukum memiliki makna yang khas 70 dibidang hukum. Makna tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum atau dalam arti sempit berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah seperti itu adanya. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sejauh persyaratan dan situasi yang menjadikan batal demi hukum itu terpenuhi. Makna dapat dibatalkan yaitu, perluhnya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu karena tidak terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan (Erawati dan Budiono, 2010:4). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat lima kategori alasan untuk membatalkan perjanjian, sebagai berikut: a) Untuk perjanjian formil, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yang berakibat perjanjian batal demi hukum. b) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat perjanjian batal demi hukum, atau dapat dibatalkan. c) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat. d) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana. (Erawati dan Budiono, 2010:5) 71 Berdasarkan uraian di atas, maka suatu perjanjian dapat berakhir karena dapat dibatalkan yaitu, suatu perjanjian dapat berakhir dengan memintakan pembatalannya pada pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa, harus ada tindakan aktif untuk dapat memperoleh pembatalan yang dimaksud. Batal demi hukum yaitu, perjanjian itu batal secara otomatis karena UndangUndang yang telah mengatur demikian. Hal ini tidak memerlukan tindakan aktif dari salah satu pihak dalam perjanjian. 8) Karena berlakunya syarat batal Berdasarkan Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian bersyarat, yang dimaksud dengan “syarat” adalah suatu peristiwa yang masih akan datang, sehingga peristiwa itu adalah peristiwa yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Pasal ini berhubungan erat dengan Pasal 1254 yang menyatakan bahwa “syarat” itu harus mungkin terlaksana, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan Undang-Undang. Syarat merupakan peristiwa yang akan dan belum pasti akan terjadi, namun bila ditinjau dari tutupnya perjanjian, memang mungkin terjadi, sejauh tidak bertentangan dengan kesusilaan dan UndangUndang (Satrio, 1999:278). Vollmar berpendapat bahwa, “syarat” merupakan syarat yang diajukan dan yang disepakati oleh para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian (Satrio, 1999:278). Batal dalam 72 syarat batal merupakan pembatalan terhadap suatu perjanjian oleh karena debitur yang wanprestasi. Pembatalan yang dimaksudkan adalah pembatalan yang memungkinkan dapat dituntut oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi (Syahrani, 2004:228). Pembatalan perjanjian oleh karena debitur yang wanprestasi, merupakan syarat dalam setiap perjanjian yang timbal balik, baik dinyatakan secara langsung dalam perjanjian, maupun tidak dinyatakan secara langsung. Pembatalan tetap harus dimintakan pada pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian ini akan diuraikan lebih lanjut pada Bab IV. A. 9) Karena lewat waktu Berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, dengan lewatnya waktu 30 tahun berakhir karena daluarsa, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tidak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk. Maksud dari peraturan ini adalah untuk melenyapkan situasi keragu-raguan dalam suatu hubungan hukum, selain itu, apabila selama 30 tahun tidak terjadi masalah dan baru setelah lewat waktu yang panjang itu diajukan soal siapakah yang berhak atau berkewajiban, maka 73 sulit sekali mendapatkan bukti-bukti yang jitu untuk menegakkan atau merobohkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban itu dan yang dapat dipercaya ketepatannya (Prodjodikoro, 2011:198). Lewat waktu atau daluarsa berdasarkan Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan cara atau sarana untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan, oleh karena lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang disebut daluarsa acquisitif, dan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan daluarsa extinctif (Syahrani, 2004:284). Lewat waktu extinctif jika dihubungkan dengan perjanjian adalah membebaskan seseorang dari suatu kewajiban atau dengan kata lain, memberikan hak terhadap seseorang untuk memperoleh sesuatu hak. Seseorang dibebaskan dari kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan lewat, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Memberikan sesuatu hak kepada seseorang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu dengan lampaunya jangka waktu tertentu dianggap perjanjian telah hapus, sehingga debitur bebas dari kewajiban pemenuhan prestasi (Harahap, 1986:166-167). Berakhirnya suatu perjanjian karena lewat waktu dapat disebabkan oleh jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian 74 telah lewat waktu. Hal ini mengakibatkan debitur menjadi bebas dari kewajibannya, untuk menentukan telah lewat jangka waktu adalah berdasarkan pada perjanjian dan Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut
Sahnya Suatu Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Perjanjian mengikat para pihak ditentukan oleh, sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Hal tersebut dengan tegas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, mengatur tentang empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian sebagai berikut. 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) cakap untuk membuat suatu perjanjian; 3) adanya hal atau objek tertentu; 4) suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut terbagi atas dua bagian besar. Syarat subjektif yang menyangkut para pihak atau subjek hukum dan syarat objektif yang menyangkut objek atau pokok perjanjian atau mengenai apa yang diperjanjikan. Berikut ini akan diuraikan keempat hal tersebut yang akan dibagi kedalam dua bagian, sebagai berikut. 1) Syarat Subjektif untuk sahnya suatu perjanjian a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa syarat pertama ini dikenal juga dengan adanya konsensus antara para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang artinya adanya persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai disini dimaksud 53 sebagai pernyataan yang cocok, karena kehendak itu bersifat abstrak. Lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu, dengan bahasa yang sempurna dan tertulis; bahasa yang sempurna secara lisan; bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya; bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya dan diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan (Salim, 2006:33). Sepakat mengadakan perjanjian dimaksudkan bahwa kedua pihak yang akan terlibat dalam perjanjian haruslah memiliki kebebasan kehendak, yaitu tidak mendapat tekanan yang dapat mengakibatkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut (Badrulzaman, 1994:24). Sebagian besar atau cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Pembuatan perjanjian secara tertulis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Salim, 2006:33). Sepakatnya para pihak dalam membuat suatu perjanjian, merupakan dasar untuk terbentuknya suatu perjanjian. Pasal 1320 54 ayat (1) ini merupakan pasal yang memiliki hubungan erat dengan asas konsensualitas, yaitu dasar terjadinya suatu perjanjian. b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian Cakap untuk membuat suatu perjanjian merupakan suatu kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang hendak mengadakan perjanjian haruslah mereka yang cakap dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang yaitu mereka yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Salim, 2006:33). Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa, untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk didalamnya membuat perjanjian, pada umumnya diukur dari usia kedewasaan (meerderjaring) untuk manusia sebagai subjek hukum (naturlijk person) dan kewenangan (bevoegheid) untuk badan hukum sebagai subjek hukum (rechts persoon). Kecakapan bagi subjek hukum berupa badan hukum cukup dengan memperhatikan kewenangannya, yaitu kewenangan yang melekat pada orang yang mewakilinya (Syaifuddin, 2012:124,126). 55 Contohnya direksi yang adalah organ dari perseroan terbatas, yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dimaksud, apabila perseroan terbatas sebagai badan hukum, itu diwakili oleh direksi sebagai pengurusnya yang berwenang berdasarkan anggaran dasar, maka badan hukum yang dimaksud mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk membuat perjanjian. (Syaifuddin, 2012:126-127) Akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah, suatu perjanjian dapat dibatalkan. Maksudnya untuk membatalkan perjanjian itu, maka salah satu pihak harus mengajukannya kepada pengadilan (Salim,2006:35) yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan (Syaifuddin, 2012:127). Kecakapan para pihak dalam suatu perjanjian sangat menentukan kelangsungan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akan memberikan akibat hukum yaitu, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. 56 Syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian, secara umum merupakan syarat yang menyangkut subjek hukum yaitu, manusia maupun badan hukum. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. 2) Syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian. a) Adanya hal atau objek tertentu Hal atau objek tertentu yang dimaksudkan disini adalah prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur, kepada kreditur (Widjaya, 2008:49). Prestasi ini terdiri atas perbuatan yang positif dan perbuatan yang negatif, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya jual beli rumah yang menjadi pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang sesuai dengan harga pembelian rumah tersebut (Salim, 2006:34). Objek atau pokok tertentu ini diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ibrahim dan Sewu, 2007:87). Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan: Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang 57 paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Makna pasal tersebut yaitu, barang yang dijadikan objek perjanjian itu memiliki jumlah yang belum tentu, hal ini tidak menjadi halangan, asalkan jumlah barang tersebut dikemudian hari ditentukan atau dihitung. Misalnya hasil panen padi suatu sawah di musim panen pada tahun mendatang, tentunya sawah yang dimaksud, sekurang-kurangnya sudah ditentukan letak dan luasnya serta saat panen tiba. Hal atau objek tertentu adalah paling sedikit ditentukan jenisnya atau asalkan dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung (Widjaya, 2008:49). Akibat hukum apabila hal atau objek tertentu yang diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal tersebut dimaksudkan bahwa, sejak semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (Syaifuddin, 2012:130). Objek atau hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah benar-benar jelas, meskipun objek tersebut belum diketahui secara pasti saat perjanjian dibuat, namun objek tersebut harus dapat ditentukan dikemudian hari. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian yang dibuat tidak batal demi hukum. 58 b) Suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang Suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang (geoorloofde oorzaak) mengandung maksud bahwa, isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang dibolehkan atau sesuai dengan undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi valid dan mengikat para pihak. Selain sesuai dengan Undang-Undang juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (openbare orde/public policy) dan kesusilaan (zaden/ morality) (Widjaya, 2008:51). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur mengenai suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang, melainkan pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Salim, 2006:34). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (3) dan Ayat (4) merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian untuk sahnya suatu perjanjian, apabila tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan gugatan atau penuntutan (Widjaya, 2008:55). 59 Konsekuensi dari suatu perjanjian yang dibuat tanpa ada objek sama sekali. Bertentangan atau yang berdasarkan pada sebab yang tidak halal, maka dapat memberikan akibat hukum yaitu, perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara utuh.
Teori Penerimaan (ontvangsttheorie) (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan teori penerimaan, suatu perjanjian lahir pada saat diterimanya jawaban oleh pihak yang memberikan penawaran. Teori ini tidak mempedulikan keadaan apakah surat jawaban tersebut dibuka dan dibaca isinya atau hanya dibiarkan tidak dibuka. Momentum lahirnya sepakat pada pokoknya adalah ketika surat jawaban tersebut sampai pada alamat si penerima surat. Teori ini juga merupakan jawaban terhadap kekurangan-kekurangan dari teori pengetahuan yang mana teori ini diterima oleh banyak sarjana (Satrio, 1995:261-262). Teori penerimaan merupakan teori yang menunjukkan saat lahir atau timbulnya perjanjian yaitu, pada saat jawaban yang dikirimkan oleh pihak pemberi penawaran telah diterima oleh pihak penerima penawaran. Teori ini menekankan lahir atau timbulnya suatu perjanjian, hanya pada saat pihak penerima tawaran menerima surat yang dikirimkan, kemudian membalas mengirimkan jawaban kepada si pemberi penawaran, tanpa mempedulikan apakah isi jawaban yang dituangkan dalam surat tersebut dibaca oleh pihak pemberi tawaran atau tidak.
Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)
Teori pengetahuan adalah teori yang lahir untuk mengatasi kelemahan dari teori pengiriman. Berdasarkan teori pengetahuan, suatu perjanjian lahir pada saat jawaban mengenai penerimaan atau akseptasi yang diberikan oleh pihak penerima atau akseptor, diketahu dengan pasti oleh pihak yang memberikan penawaraan. Maksudnya adalah ketika surat jawaban atas penawaran diterima dan diketahui isinya oleh pihak yang memberikan penawaran, barulah kemudian perjanjian itu ada (Satrio, 1995:259). Hal ini ditegaskan oleh Paton yang berpendapat bahwa, teori pengetahuan pada sebenarnya paling sesuai dengan prinsip bahwa, suatu perjanjian lahir didasarkan pada saat adanya pertemuan dua kehendak yang dinyatakan atau melalui pernyataan kehendak, dimana kedua pernyataan kehendak itu harus dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak yang lainnya (Satrio, 1995:259). Teori pengetahuan memiliki makna yaitu, suatu perjanjian lahir atau timbul pada saat penawaran dalam bentuk tertulis yang dikirimkan melalui pos, dikirimkan kepada penerima tawaran. Penerima tawaran tidak hanya sekedar menerima tetapi harus mengetahui dan memahami, isi penawaran yang dikirimkan oleh si 51 pemberi penawaran. Pertemuan kehendak antara pemberi penawaran dan penerima penawaran, terjadi pada saat si penerima penawaran mengirimkan jawaban kepada pemberi penawaran, kemudian pemberi penawaran menerima jawaban dan mengetahui isinya dengan pasti.
Unsur-Unsur Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Pengiriman (verzendingstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan teori pengiriman, lahirnya suatu perjanjian yaitu dengan menetapkan bahwa, saat pengiriman jawaban akseptasi dari pihak akseptorlah yang menjadi momentum lahirnya perjanjian, dalam hal ini tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan yaitu ketika surat tersebut dikirimkan, maka akseptor tidak memiliki kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut. Hal ini dimaksud bahwa, orang mempunyai pegangan yang relatif pasti tentang terjadinya perjanjian. Teori ini 49 merupakan penyempurnaan terhadap teori pernyataan, dengan maksud akseptor tidak dapat lagi merobah momentum terjadinya perjanjian. (Satrio, 1995:258). Pitlo berpendapat bahwa, teori ini masih memiliki kelemahan, yaitu menurut teori ini perjanjian telah lahir dan mengikat pihak yang memberikan penawaran, ketika orang yang memberikan penawaran sendiri belum tahu akan hal itu, sedangkan Satrio berpendapat bahwa terdapat suatu yang dirasa tidak adil, ditinjau dari pihak yang memberikan penawaran, dimana masih terdapat kemungkinan untuk menarik kembali penawarannya, asalkan penarikan tersebut di ketahui oleh si penerima atau akseptor sebelum ia memberikan jawaban penerimaannya. Akseptor sendiri tidak memiliki kesempatan seperti itu, karena meskipun jawaban persetujuan yang telah dikirimkan belum sampai kepada pihak yang memberikan penawaran, pihak akseptor tidak dapat kesempatan untuk membatalkan jawabannya karena perjanjian telah lahir dan mengikat pada saat jawaban penerimaannya itu dikirimkan (Satrio, 1995:258). Berdasarkan teori pengiriman ini, suatu perjanjian lahir pada saat si penerima tawaran mengirimkan jawaban tertulisnya melalui pos. Jawaban yang dimaksud adalah bahwa si penerima menerima tawaran yang diberikan, dengan demikian momentum lahirnya atau timbulnya suatu perjanjian dapat di ketahui dengan melihat tanggal stempel cap pos. Teori pengiriman ini lebih memudahkan para pihak 50 untuk menentukan dengan pasti saat lahir atau timbulnya perjanjian, meskipun demikian, teori ini masih memiliki kelemahan sebagaimana pendapat dari para ahli
Bentuk-Bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Pernyataan (uitingstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan teori ini, perjanjian dikatakan telah ada ketika jawaban terhadap suatu penawaran telah dibuat dalam bentuk tulisan 48 yaitu berupa surat jawaban penerimaan atas sebuah penawaran. Perjanjian itu lahir atau timbul pada saat pihak yang menerima penawaran tersebut menyatakan penerimaannya atau akseptasinya dalam bentuk tertulis. Pernyataan dari pihak yang memberikan penawaran dan akseptor saling bertemu, pada saat pihak penerima penawaran menyatakan dalam bentuk tertulis mengenai penerimaannya (Satrio, 1995:257). Teori penyataan ini mau menunjukkan bahwa, suatu perjanjian timbul atau lahir pada saat salah satu pihak memberikan penawaran kepada pihak lain, selanjutnya pihak yang diberikan penawaran menerima tawaran tersebut. Penerimaan tawaran oleh pihak pemberi penawaran harus dinyatakan dalam bentuk tertulis oleh pihak penerima tawaran. Momentum lahirnya suatu perjanjian dilihat atau diukur dari adanya pernyataan tertulis dari pihak penerima tawaran, bahwa pihak tersebut menerima tawaran yang ditawarkan.
Teori Kehendak (wilstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)
Teori ini merupakan teori yang menekankan pada faktor kehendak. Berdasarkan teori ini apabila kita mengutarakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka yang terikat dengan kita adalah pernyataan yang kita utarakan tersebut (Setiawan, 1979:57). Makna dibalik teori kehendak ini adalah suatu perjanjian lahir atau timbul, pada saat seseorang atau salah satu pihak memiliki keinginan atau kehendak terhadap sesuatu, kemudian mengutarakan keinginan atau kehendaknya tersebut, melalui suatu pernyataan yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain. Pernyataan yang diutarakan mengikat pihak pembuat pernyataan, meskipun kehendak yang diutarakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pernyataan, tetap saja apa yang dinyatakan dalam pernyataan yang menjadi tolok ukur lahirnya suatu perjanjian
Tujuan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Proses Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Banyak orang menganggap bahwa karir sama dengan kemajuan dalam suatu organisasi.Karir mengandung dua fokus utama, yaitu: fokus internal dan fokus eksternal. fokus internalmenunjuk kepada cara seseorang memandang karirnya. Sedangkan fokus eksternal menunjukkepada rangkaian kedudukan yang secara aktual diduduki oleh seorang pekerja.Untuk memahami pengembangan karir dalam suatu organisasi dibutuhkan pengujian atasdua proses utama, yaitu:1.Career planning.Bagaimana orang merencanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan karirnyasendiri. Ini merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menjadilebih sadar dan tahu akan ketrampilannya sendiri, kepentingan, nilai, peluang, hambatan,pilihan, dan akibat-akibatnya. Proses ini mencakup upaya pengidentifikasian sasaran dan /atau tujuan yang terkait dengan karir, dan penetapan rencana guna mewujudkan tujuantersebut.2.Career Management.Proses ini menunjuk kepada bagaimana organisasi mendesain danmelaksanakan program pengembangan karirnya. Proses ini lebih merupakan usaha formal,terorganisir, dan terencana untuk mencapai keseimbangan antara keinginan karir individudengan persyaratan tenaga kerja organisasi. Jadi lebih merupakan suatu mekanisme untukmewujudkan kebutuhan sumber daya manusia masa kini dan masa yang akan datang.
Tahap-Tahap Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Asas-asas Hukum Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Asas atau prinsip dalam bahasa Inggris “principle” yang memiliki hubungan erat dengan istilah “principium” dalam bahasa Latin yang berarti permulaan, awal, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Sedangkan Principle berarti sumber atau asal sesuatu, penyebab dari sesuatu, kewenangan, aturan atau dasar terhadap tindakan seseorang. Suatu pernyataan yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu peristiwa, dengan kata lain asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan dasar, alas, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu yang hendak kita jelaskan (Mahadi, 2003:119). Menurut P. Scholten asas hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, sebagai suatu bawaan umum yang 29 harus ada. Bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum (Sudikno Mertokusumo, 2010:42-43). Asas hukum merupakan unsur yang paling penting dari peraturan hukum. Asas hukum menjadi landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu aturan hukum, dengan kata lain aturan hukum tersebut dapat dikembalikan pada asas hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, namun akan tetap ada dan melahirkan peraturan hukum yang lainnya lagi. Selanjutnya asas hukum mengandung tuntutan etis, dengan demikian asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis dari masyarakat (Raharjo, 1996:45). Asas hukum menjadi landasan yang sangat luas untuk lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit (Ibrahim dan Sewu, 2007:50). Berdasarkan uraian para ahli di atas, maka asas hukum adalah dasar, landasan berpijak suatu aturan hukum yang lebih nyata untuk membatasi perilaku manusia. Berikut ini akan diuraikan asas-asas di dalam hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut. 1) Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa, setiap orang diberikan kebebasan seluas-luasnya, yang oleh Undang- 30 Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum (Naja, 2009:93). Orang dapat membuat perjanjian dengan isi perjanjian yang bagaimanapun juga, sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. (Satrio, 1999:36). Hal ini berbeda dengan perjanjian yang bersumber dari Undang-Undang yaitu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, harus tunduk pada peraturan atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. (Widjaya, 2008:33) Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dalam perjanjian; serta menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis. (Salim, 2006:9) Asas kebebasan berkontrak yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia adalah bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; bebas untuk menentukan dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; bebas untuk menentukan atau memilih sebab dari perjanjian yang akan dibuatnya; bebas untuk menentukan objek perjanjian; bebas untuk menentukan bentuk 31 perjanjian; dan bebas untuk menerima ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional) (Sjahdeini, 1993:47). Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme sejak zaman Yunani, dan berkembang pesat pada zaman renaisance. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya, yang kemudian dalam hukum perjanjian diwujudkan dalam kebebasan berkontrak, namun pada perkembangannya untuk mencegah kebebasan yang sebebasbebasnya, maka substansi perjanjian diatur dan tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi asas kebebasan berkontrak, melainkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat (Salim, 2003:9-10). Menurut Van Appledoorn, kebebasan membuat perjanjian merupakan satu diantara beberapa landasan Hukum Perdata. Atas dasar itu, perlu koreksi dari pengadilan dalam rangka merumuskan asas hukum tersebut. Hal ini karena semakin kecilnya arti asas kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan membuat perjanjian dengan adanya standar perjanjian modern, persamaan kedudukan menjadi tidak konkrit lagi, sehingga diperlukan cara melalui keputusan politik, yaitu dengan cara pembentukan Undang-Undang yang berisikan ketentuan-ketentuan normatif yang sifatnya 32 memaksa. Van Appledoorn merujuk pada pikiran dialektis Hegel dalam mencari landasan filosofis bagi prinsip kebebasan berkontrak yang menegaskan bahwa, kebebasan membuat perjanjian merupakan konsekuensi dari pengakuan akan adanya hak milik. Hak milik adalah realisasi yang utama dari kebebasan individu, dengan kata lain, hak milik merupakan landasan bagi hak-hak lainnya (Syaifuddin, 2012:82-83). Menurut Hegel kebebasan berkehendak adalah landasan yang substansial bagi semua hak dan kewajiban. Pemegang hak milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak milik. Adanya saling menghormati hak milik inilah yang menjadi landasan terjadinya hukum perjanjian (Syaifuddin, 2012:83). Asas kebebasan berkontrak merupakan landasan para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Bebas untuk memilih dengan siapa akan mengikatkan diri, bebas menetapkan objek dari perjanjian. Bebas menentukan jenis perjanjian apa yang akan dibuat, bebas untuk menentukan aturan-aturan dalam pelaksanaan perjanjian serta bebas menentukan akibat hukum apa yang akan ditimbulkan dalam perjanjian yang dibuat. 2) Asas Konsensualitas Asas konsesualitas berasal dari kata Latin “consesus” yang berarti sepakat. Para pihak dalam membuat perjanjian syaratnya harus ada kesepakatan atau persetujuan mengenai hal yang akan 33 diperjanjikan. Sepakat adalah persesuaian paham dan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Adanya asas konsensualitas berarti perjanjian itu ada sejak adanya kesepakatan (Syaifuddin, 2012:77). Asas konsensualitas dinyatakan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian harus ada kesepakatan atau persesuaian kehendak antara para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian. Asas konsensualitas memiliki paham dasar bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat, dengan kata lain perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan (Wijaya, 2008:35). Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa, perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak (Salim, 2003:10) Perjanjian yang tidak menggambarkan bentuk kesepakatan yang sesungguhnya, dapat terjadi dalam situasi tertentu oleh karena adanya cacat kehendak (wilsgebreke), karena kesesatan (dwaling), penipuan (bedrog) atau paksaan (dwang) yang mempengaruhi lahirnya suatu perjanjian. Atas dasar itu, asas konsensualitas yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, cukup dengan adanya kesepakatan dapat menentukan lahirnya suatu perjanjian, tidak 34 seharusnya ditafsirkan secara gramatikal semata-mata, tetapi harus dihubungkan dengan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena jika syarat lain tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak (Syaifuddin, 2012:78). Asas Konsensualitas diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Meski demikian di Jerman tidak dikenal asas konsensualitas, melainkan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu dalam bentuk tertulis baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan. Berdasarkan hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus innominat. Hal ini berarti terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan (Salim, 2006:10) karena perjanjian dalam hukum Romawi dianggap terbentuk jika kebendaannya telah diserahkan atau dengan kata lain harus memenuhi sejumlah syarat terlebih dahulu, baru dapat dikatakan perjanjian (Budiono, 2006:97). Hukum perjanjian yang dibawah oleh bangsa Jerman ke dalam wilayah Galia sekitar abad ke-11, hanya terdiri dari fides facta formil (Budiono, 2006:97) atau Ikrar jaminan dengan 35 menyerahkan tongkat komando sebagai lambang (Ranuhandoko, 2006:285). Sebagian dari apa yang termasuk dalam hukum perjanjian, digolongkan semata-mata sebagai praestita, yaitu untuk sementara menyerahkan suatu kebendaan pada orang lain, dengan kewajiban mengembalikan kebendaan tersebut, tanpa diperjanjikannya suatu lawan prestasi, yang saat ini dikenal dengan perjanjian riil dan formil. Secara berangsur-angsur hukum perjanjian berkembang sehingga praestita dimengerti sebagai perjanjian. Hal ini mengakibatkan perundang-undangan yang muncul kemudian, mulai dibeda-bedakan jenis dari praestita sekalipun tetap dibawah hukum Romawi. Pemilahan tersebut beranjak dari isi kewajiban yang diperjanjikan, maka menjadi sangat penting mengedepankan kesepakatan (Budiono, 2006:97). Asas Konsensualitas merupakan asas dalam perjanjian, dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus didasarkan pada kata sepakat atau saling setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kesepakatan para pihak juga dapat menjadi momentum terjadinya suatu perjanjian. 3) Asas Pacta Sunt Servanda Asas pacta sunt servanda terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya”. Isi pasal ini secara singkat mau 36 mengatakan bahwa, perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan hukum, menjadi peraturan yang harus ditaati para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Salim, 2006:10). Asas Pacta Sunt Servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja, yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Asas ini memiliki makna yaitu, setiap perjanjian yang dibuat merupakan perbuatan yang sakral, namun, dalam perkembangannya asas ini diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perluh dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja (Salim, 2006:10). Asas pacta sunt servanda memiliki ruang lingkup sebatas pada para pihak yang membuat perjanjian, hal ini ditunjukkan pada hak yang lahir merupakan hak perorangan (persoonlijk recht) dan bersifat relatif (Isnaeni, 1996:32), namun pada situasi tertentu asas 37 ini diperluas, sehingga bisa menjangkau pihak-pihak lain, mengakibatkan hak perorangan yang pada prinsipnya hanya mengikat para pihak, ternyata dapat diperluas dan mengakibatkan menguatnya hak perorangan (Prawirohamidjojo dan Pohan, 1978:16) Asas pacta sunt servanda merupakan akibat hukum dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Maksudnya, isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, menjadi aturan atau Undang-Undang yang harus ditaati dan dihormati oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjiannya. 4) Asas Iktikad Baik (Goede Trouw) Asas iktikad baik dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Makna iktikad baik dalam pasal tersebut adalah penerapannya di dalam suatu perjanjian. Hal ini berarti berbicara sesudah perjanjian itu ada, meskipun ketentuan mengenai iktikad baik tidak jelas maknanya karena memiliki pengertian yang abstrak, maksudnya, meskipun orang mengerti maknanya tetap saja sulit untuk merumuskan definisinya. Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini termasuk pasal yang sangat penting (Satrio, 2001:165-166). 38 Asas iktikad baik adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak (Salim, 2006:10-11). Pelaksanaan perjanjian tersebut harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Naja, 2009:101). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh (KBBI Departeman Pendidikan Nasional, 2012,522). Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Dalam iktikad baik nisbi, orang hanya memperhatikan sikap dan perilaku yang kelihatan nyata dari subjek atau para pihak, sedangkan iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) sesuai dengan norma-norma yang objektif (Salim, 2006:11). James Gordly berpendapat bahwa, asas iktikad baik bersumber pada hukum perjanjian Romawi. Iktikad baik mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian. Pertama, para pihak harus memegang teguh setiap janji dan ucapannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak 39 lain dengan cara yang menyesatkan. Ketiga, para pihak harus mematuhi kewajiban dan berperilaku sebagai orang yang terhormat dan jujur, meskipun kewajiban yang dimaksud tidak secara tegas diperjanjikan. Hal ini ditegaskan oleh Jason Tandal, menurutnya para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tidak hanya terikat pada isi perjanjian yang dengan jelas disepakati saja, melainkan kepada semua isi naturaly implied (secara alami dibenarkan-tanpa harus dengan kata-kata) didalam perjanjian mereka. (Khairandy, 2004:132-135) P. Van Warmelo berpendapat bahwa, dalam iktikad baik tidak hanya mengacu pada iktikad baik para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian saja, melainkan harus mengacu pada nilainilai yang berkembang di dalam masyarakat juga. Iktikad baik adalah bagian dari masyarakat yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat tersebut, sedangkan pendapat Baldus, dalam mengidentifikasikan iktikad baik adalah dengan equity (keadilan) dan hati nurani, bahwa tidak ada seorangpun dibolehkan mengorbankan orang lain untuk memperkaya diri sendiri (Khairandy, 2004:138-146). Iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Perdata, tidak lain adalah perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hofmann yaitu dalam Hukum Romawi terdapat 40 perjanjian negotia banae fidei yang berarti hakim dapat memperluas atau memperkecil kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, dalam hal demi kepatutan. Hal ini dimaksud bahwa, pasal tersebut mengandung asas bahwa, semua perjanjian yang memuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian negotia bonae fidei (Satrio, 2001:177). Pernyataan yang lebih dalam lagi dinyatakan oleh Simon Whittaker dan Reinhard Zimmerman bahwa, hukum alam dan hukum kebiasaan menentukan bahwa setiap perjanjian adalah bonae fidei karena kejujuran dan integritas harus selalu ada pada para pihak dalam semua perjanjian, dimana mewajibkan pemenuhan kewajiban harus sesuai dengan kepatutan (Khairandy, 2004:132). Pelaksanaan perjanjian oleh kreditur maupun debitur yang terikat dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian timbal balik, wajib melaksanakan perjanjian dengan pantas dan patut, karena dalam perjanjian timbal balik kedua pihak dalam situasi tertentu dapat menjadi kreditur maupun debitur, sehingga kedua pihak harus melaksanakan perjanjiannya dengan iktikad baik. Maksudnya bahwa kreditur dalam melaksanakan hak-haknya akan bertindak sebagai kreditur yang baik, yaitu tidak menuntut lebih dari apa yang seharusnya menjadi haknya, sehingga tidak membebani debitur dengan biaya-biaya yang lebih dari yang diperlukan. Begitupun dengan debitur akan melaksanakan 41 kewajibannya dengan baik, tidak akan membuat penagihan menjadi sulit dan berbelit-belit (Satrio, 2001:178-179). Berdasarkan urain di atas, maka yang dimaksudkan disini adalah iktikad baik objektif (objectief goeder trouw) sebagaimana menurut Martjin Willem Hesselink, yaitu mengacu kepada suatu aturan atau norma perilaku para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, baik perilaku yang sesuai dengan iktikad baik ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan iktikad baik (Khairandy, 2004:185). Berbeda dengan iktikad baik subjektif (subjectief goeder trouw) yang berhubungan dengan sikab bathin seseorang yang dilihat adalah mengenai apakah yang bersangkutan sendiri menyadari atau tahu, bahwa tindakannya bertentangan dengan iktikad baik. Iktikad baik objektif berhubungan dengan pendapat umum atau secara objektif, yaitu dengan melihat apakah secara umum tindakan seperti itu dianggap bertentangan dengan iktikad baik (Satrio, 2001:179). Ketentuan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dapat dipakai oleh hakim untuk mengubah atau menghapus hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, meskipun terdapat masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Umumnya masalah itu berhubungan dengan terjadinya perubahan keadaan sesudah perjanjian ditutup, dimana perubahan keadaan yang dimaksud adalah perubahan keadaan yang tidak dapat 42 diperhitungkan oleh para pihak sejak semula. Berbeda halnya apabila perubahan keadaan yang mungkin terjadi telah diperhitungkan oleh para pihak, dalam hal ini Rutten berpendapat bahwa, kerugian yang timbul sudah sepatutnya harus dipikul oleh para pihak itu sendiri oleh karena kecerobohannya. Hakim hanya mempertimbangkan untuk meninjau pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kata-kata dalam perjanjian, apabila kepatutan menuntut demikian (Satrio, 2001:180,185). Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa penerapan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berkaitan erat dengan perubahan keadaan yang terjadi dalam perjanjian, sehingga meskipun perjanjian yang dibuat didasarkan pada situasi saat perjanjian itu dibuat dan didalam pelaksanaan perjanjian, ternyata terjadi perubahan keadaan yang besar sekali, maka kreditur maupun debitur yang baik tentunya tidak menuntut pelaksanaan haknya, persis seperti yang disebutkan dalam perjanjian. Hal ini dimaksud agar supaya pantas dan patut, apabila terdapat perubahan keadaan, maka hak dan kewajiban dari para pihak yang disebutkan dalam perjanjian, dilaksanakan dengan mengingat pada perubahan itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka penafsiran perjanjian yang dilakukan oleh hakim, adalah dengan memperluas arti kata-kata dalam perjanjian untuk menyelesaikan masalah yang timbul dikemudian (Satrio, 2001:200-201).
Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana ada satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Subekti dan Tjitrosudibio, 2007:338). Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau Undang-Undang, sehingga apabila haknya tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi atau menegakkan haknya (Widjaya, 2008:23). 27 Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau ada dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal sedangkan kontrak memiliki arti yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis, dengan demikian perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat disebut kontrak, sedangkan yang dibuat secara lisan dapat disebut sebuah perjanjian atau persetujuan saja (Subekti, 1987:1). Menurut Van Dune perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan pada kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, dimana dalam suatu perjanjian yang dilihat tidak semata-mata perjanjiannya saja, melainkan harus juga melihat perbuatan sebelumnya. Berdasarkan definisi ini terdapat tiga tahap dalam membuat perjanjian yaitu: 1) Tahap pra contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 2) Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; 3) Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian (Salim, 2006:26). Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda yang tidak membedakan antara pengertian contract dan overeenkomst (Johannes I dan Lindawaty S, 2007:43), jadi baik kontrak maupun perjanjian 28 kedua-duanya memilik arti dan makna yang sama. Perjanjian adalah hubungan hukum yang cara perhubungannya, diatur dan disahkan oleh hukum, oleh karena itu suatu hubungan hukum antar orang-perorangan merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lingkungan hukum (Harahap, 1982:6) Berdasarkan definisi perjanjian di atas, maka perjanjian merupakan hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lain yang dilandasi oleh kehendak yang sama. Secara bebas untuk sepakat melakukan suatu perbuatan hukum, demi kepentingan dan keuntungan para pihak yang terlibat didalamnya.
Manajemen karir organisasional, manajemen karir individu dan komitmen karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Eksistensi (skripsi, tesis, disertasi)
Soren Kierkegaard (1813-1855) adalah pemikir pertama yang memperkenalkan istilah “eksistensi” yang dipakai menurut pengertian sekarang dalam aliran eksistensialisme. “Esensi” berarti yang ada, maka “eksistensi” dimengerti sebagai yang berada. Konsep eksistensi menunjuk pada sesuatu yang hadir secara konkrit, memiliki efek, jelas, pasti, kelihatan dan yang lakukan sesuatu. Istilah eksistensi pada manusia hanya dapat diterapkan pada individu-individu konkrit. 24 Seorang pribadi yang konkrit saja yang bereksistensi. Bereksistensi atau berada berarti terus menerus mengambil keputusan bebas, bertanggung jawab untuk membuat pilihan baru secara personal dan subjektif. Eksistensi berarti diri yang otentik sebagai aktor, pelaku kehidupan dan bukan sebagai spektator kehidupan atau penonton belaka (Hardiman, 2007:244-255). Pemikiran Hegel bahwa kebenaran adalah totalitas objektif, digantikan oleh Kierkegaard yang memperkenalkan kebenaran sebagai individu atau pribadi yang bereksistensi. Kebenaran adalah totalitas subjektivitas, maka bagi Kierkegaard kebenaran itu harus diajukan dengan cara baru. Persoalan yang harus menjadi hal utama untuk dipersoalkan adalah subjektivitas dari kebenaran, yaitu bagaimana kebenaran dapat menjelma dalam kehidupan seorang pribadi atau individu. Kebenaran objektif termasuk juga agama harus mendarah daging dalam individu, dan kebenaran yang sangat penting haruslah dicari sampai harus hidup dan mati untuk kebenaran itu. Sisi ilahi dari manusia menjadi hal yang penting dari tindakan bathinnya dan bukan segudang pengetahuan. Mencari kebenaran yang konkrit serta eksistensial adalah suatu pengetahuan yang mengambil bagian dalam realitas, suatu connaissance vecue (pengetahuan yang dihayati). Kierkegaard berpendapat bahwa, cara hidup seorang individu konkritlah yang merupakan makna keberadaan manusia (Van der Weij, 2000:135-138). 25 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu aturan yang memiliki kebenaran eksistensial juga. Kebenaran pasal ini perlu dikaitkan dengan tindakan konkrit manusia untuk daya efektivitasnya. Subjektivitas kebenaran dari pasal tersebut berarti yang menjadi hal utama. Artinya kebenaran Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dapat menjelma atau membathin secara konkrit, dalam praktek hukum kehidupan nyata dari para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian kehidupan. Kierkegaard seorang bapak eksistensialisme mengatakan bahwa, masalah Eksistensial adalah masalah-masalah yang praktis dan konkrit atau problema-problema yang sehari-hari kita hadapi. Bereksistensi adalah bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk dirinya sendiri. Singkat kata, dapat dikatakan bahwa bereksistensi adalah bertindak (Kusno, 1986:11-12), sehingga, jika dihubungkan dengan keberadaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka mencantumkan pasal tersebut dalam suatu perjanjian dan melaksanakannya adalah suatu bentuk tindakan eksistensial, tindakan yang efektif, pasti, jelas dan menghidupkan, yang dilakukan oleh karena adanya aturan tersebut yang tidak boleh diabaikan. Hal ini juga ditegaskan oleh seorang filsuf eksistensialisme yang lain yaitu, Albert Camus (1913-1960) yang berpendapat bahwa 26 suatu situasi dasar dan kondisi yang menentukan keberadaan manusiawi adalah mengabdi pada keadilan supaya ketidakadilan jangan bertambah bagi manusia atau menggunakan suatu cara berbicara yang jelas dan tegas agar kebohongan umum jangan diperbesar (Van der Weij, 2000:152). Situasi dasar dan kondisi keberadaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan keberadaan pasal tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya para pihak tidak diperkenankan mengesampingkan dan mengabaikan pasal tersebut demi keadilan dalam pelaksanaan perjanjian.
Efektivitas Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Akibat Hukum (skripsi, tesis, disertasi)
Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh
hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum
(Achmad Ali, 2008:192). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari
tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang
diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat
yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan
merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan
hukum yang berlaku. (Soeroso, 2006:295)
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu
peristiwa hukum, yang dapat berwujud:
1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum
menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara
dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak
yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang
lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa
rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan
Komitmen Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional (skripsi, tesis, disertasi)
Perjanjian internasional dengan perjanjian nasional memiliki satu kesatuan sistem hukum dan hubungan hukum antara satu negara dengan negara yang melakukan perjanjian. Bahkan dalam prakteknya, kelahiran suatu negara, tidak jarang tanpa bantuan negara lain, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik maupun melaluiproses diplomasi. Selain itu, pengakuan negara lain, merupakan salah satu syarat akan lahirnya suatu negara. Melalui pengakuan negara lain, menjadi pintu bagi suatu negara baru berdiri untuk dapat melakukan kerja sama dengan negara lain. Sebab pengakuan tersebut merupakan bentuk peneguhan status hukum suatu negara sebagai subjek hukum internasional yang kepadanya melekat hak dan kewajiban untuk melakukan hubungan hukum dengan negara-negara lainnya. Artinya suatu negara dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam kehidupan pergaulan internasional. Dalam konteks tersebut posisi negara dalam pergaulan internasional adalah badan hukum publik (public rechtsperso) yang diasumsikan memenuhi kecakapan untuk bertindak sebagai subjek hukum. Sebab sejatinya subjek hukum secara alamiah sesungguhnya hanyalah manusia (natuurlijke person). 10 Pengaturan tentang perjanjian internasional selama ini dijabarkan dalam bentuk Surat Presiden No.2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun. Pengesahan perjanjian internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam perjanjian internasional. Tetapi dalam praktiknya pelaksanaan dari Surat Presiden ini banyak terjadi penyimpangan sehingga perlu untuk diganti dengan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian internasional. Hal ini kemudian yang menjadi alasan perlunya perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2000. Secara umum dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu: a. Ratifikasi (ratification), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional. b. Aksesi (accesion), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. c. Penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval) yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut. d. Perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya self-executing (langsung berlaku pada saat penandatanganan).1 Adanya kaitan perjanjian internasional dengan nasional yang dilihat pada pembahasan ini yaitu melihat bahwa Protokol Palermo dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007, terkait dengan treaty contract yaitu suatu perjanjian yang mau tidak mau negara Indonesia harus mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara internasional yang telah diratifikasikan oleh negara Indonesia. Ratifikasi ada untuk mengesahkan suatu perjanjian, yang diartikan sebagai suatu pengikat antara negara satu dengan negara lain. Pemberlakuan Protokol Palermo yang telah diratifikasikan oleh negara Indonesia ini sebagai tanda bahwa PBB akan membantu untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang, baik korban maupun saksi. Untuk menjaga kelangsungan perjanjian internasional, maka setiap negara harus mematuhi asas-asas umum, diantaranya: 1. Asas Pacta sun servanda: Janji mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 2. Asas Reciprocitas: Tindakan suatu negara (positif/negatif) akan terbalas setimpal. 3. Asas Courtecy: Saling menghargai dan menghormati kedaulatan negara lain. 4. Egality rights: Setiap negara memiliki kedudukan yang sama.12 Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam asas pacta sun servanda, dapat dikatakan seperti itu karena Indonesia telah mengikuti PBB pada saat Indonesia mengikuti PBB maka setiap PBB harus patuh maupun tunduk pada peraturan yang ada dalam perjanjian internasional erkaitan dengan pemberlakuan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan adanya ratifikasi tentang pembahasan tindak pidana perdagangan orang atau biasanya disebut Human Trafficking secara internasional yang diatur dalam Protokol Palermo ini maka Indonesia harus melaksanakan etikad baik dimana menjaga maupun melindungi segenap bangsa Indonesia maupun bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan keadaan aman pada setiap negara. Hubungan internasional merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan dunia, karena tidak ada suatu negara pun di dunia yang bisa hidup sendiri tanpa adanya ketergantungan terhadap negara lain. Dengan adanya hubungan internasional maka suatu negara dapat memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya yang belum bisa disediakan oleh negara tersebut. Tujuan dari hubungan internasional antara lain: 1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa. 3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. 13 Perjanjian internasional dengan nasional dapat terpenuhi dimana adanya kata sepakat antara kedua belah pihak dan juga para pihak melakukan perjanjan tersebut dengan etikad baik yaitu untuk kemajuan negara dan kesejahteraan negara. Dengan adanya treaty contract (traite -contract)maka perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan, dimana setiap negara harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam perjanjian internasional tersebut
Manajemen karir individu (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manajemen Karir organisasional (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Perjanjian Internasional (skripsi, tesis, disertasi)
Mochtar Kusumaatmadja merumuskan perjanjian internasional dengan rumusan: “Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional”.7 Konvensi Wina tahun 1969, dalam Pasal 2 ayat 1 butir a merumuskan perjanjian internasional antara negara dan negara, yang menyatakan: “Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”. Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dandiatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya. Perjanjian Internasional memiliki banyak definisi, misalnya menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Disini dijelaskan secara jelas bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dalam pengaturan Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Menjelaskan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Dengan mengacu pada kedua pengertian yang di atas, terlihat bahwa Perjanjian Internasional memiliki hak dan kewajiban yang penting khususnya dalam Hukum publik.8 Bentuk dan nama perjanjian internasional yang sering kali dipraktikkan di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Traktat (Treaty) Traktak adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral b. Konvensi (Convention) Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multirateral. Konvensi biasanya bersifat “Law Making Treaty”dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. c. Persetujuan (Agreement) Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral, dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibanding materi yang diatur dalam treaty atau convention. d. Memorandum saling pengertian (Memorandum of understanding) Dari perspektif politis Indonesia menggunakan MUO untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang ruwet serta “tidak terlalu mengikat”. e. Pengaturan (Arrangement) Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada (sering disebut sebagai specific/ implementing arangement). f. Pertukaran nota diplomatic/ surat (Exchange of notes/ letters) Exchange of notes/ letters adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. g. Modus vivendi Modus vivendi biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal. Pada umumnya para pihak akan menindaklanjuti dengan bentuk perjanjian yang lebih formal dan permanen. h. Agreed minutes/ Summary records/ Record of discussion Suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti draft suatu perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis
Karir Manajemen (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Karir manajemen menurut Greenhaus et all ( 2003 : 12) career management as a process by which individual develop, implement, and monitor career goals and strategies. For the time being, career management can be briefly described as an ongoing process in which an individual. Berdasarkan pada pengertian ini berarti karir manajemen dapat diartikan proses pengembangan diri individu, implementasi, dan pengawasan karir pada tujuan dan strategi. Karir manajemen menurut Hall et al (2000 : 568) : Career management is defined as a dynamic process in which individuals gather information on their own likes, dislikes, strengths, weaknesses, and on the world of work; develop realistic career goals; develop and implement strategies to achieve these goals; and obtain feedback to promote career decision making
Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional (skripsi, tesis, disertasi)
Hukum Internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup dimasyarakat dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dewasa ini dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai negaraitu dengan hukum internasional dan kedudukan hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum dilihat dari sudut praktis.1 Dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum internasional yaitu : Pandanganyang dinamakan “voluntarisme”, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan obyektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Menurut pandangan voluntaris bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pada pandangan obyektivitis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Aliran yang pertama adalah aliran “Dualisme”.Aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Triepel, seorang pemuka aliran positivisme dari Jerman yang menulis buku Volkerrecht and Landesrecht(1899) dan Anzilotti, pemuka aliran positivismedari Italia yang menulis buku Corso di Dirrito Internazionale(1923).3 Justifikasi terhadap dasar keterikatan negara terhadap hukum internasional umumnya didasarkan pada teori klasik yakni teori monisme dan teori dualisme. Kedua teori tradisional tersebut bertahan sekian lama dengan dasar argumen “which primacy is used”. Teori monisme berangkat dari pemikiran bahwa hukum internasional adalah konsekuensi dari basic norm seluruh hukum dan menitik beratkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum yang terintegrasi. Oleh karenanya, tidak diperlukan suatu proses transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Konsekuensi lebih lanjut, hukum internasional bersifat self-executing yakni dapat diterapkan secara langsung.4 Berbeda dengan teori monisme, teori dualisme meletakkan primat pada hukum nasional sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa negara patuh terhadapnya. Dengan demikian, teori transformasi dibutuhkan untuk mengubah hukum internasional ke hukum nasional supaya dapat diberlakukan dalam yurisdiksi nasional. Hasil pemikiran tersebut memberi status hukum internasional sebagai produk hukum yang bersifat non-self-executing.Namun sayangnya, teori klasik monisme-dualisme kini dinilai kurang memadai dalam memberikan legitimasi penggunaan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Hal tersebutdisebabkan oleh beberapa hal: a. Teori monisme-dualisme bersifat ex-post yang hanya melihat pada praktik-praktik negara saja. b. Teori monisme-dualisme kurang mengandung normative content yang tidak dapat digunakan sebagai argumen di pengadilan. c. Teori monisme-dualisme tidak mampu menghadapi praktik overlapping terhadap teori itu sendiri di suatu negara
Pengertian Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Perjanjian Baku (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam khasanah Ilmu Hukum perdata dikenal antara lain dua model perjanjian, yaitu perjanjian obligator dan perjanjian standart. Perjanjian yang bersifat obligator (obligatory), artinya perjanjian yang dibuat oleh pihakpihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (ownership). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst).30 Sedangkan perjanjian standart kontrak adalah perjanjian yang klausulklausulnya telah ditentukan secara sepihak, terutama oleh pihak yang lebih kuat. Hal ini senada dengan Hondius, Draaglever Vortoijn dan Sutan Remy Sjahdeini. Hondius mengatakan bahwa perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian yang sifatnya tertentu, sementara itu Draaglever Vortoijn bahwa perjanjian baku adalah yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji.31 Mendasarkan pada kedua dasar tersebut Sutan Remy Sjahdaini memberikan pengertian, bahwa perjanjian standart (baku) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Pengertian yang demikian itu oleh pitlo dinamakan juga dengan perjajian Adhesi yaitu perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan secara sepihak, oleh pihak secara ekonomis mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan syarat-syarat tersebut memberatkan pihak lainnya yang lebih lemah
Physical Mobility (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam pasal 1320 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “supaya terjadi perjanjian yang sah,perlu dipenuhi empat syarat”; 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya (bekwaamheid); 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (toestemming); 3. Suatu pokok persoalan tertentu (bepaalde onderwerp); 4. Suatu sebab yang tidak terlarang (georloofde oorzak). Menurut Broto Suwiryo terdapat beberapa azas-azas dalam melakukan perjanjian, azas-azas tersebut terbagi menjadi 6 bagian antara lain ialah :29 1. Asas kebebasan berkontrak 2. Asas Itikad Baik. 3. Asas konsesualisme 4. Asas Pacta Sun Servanda (Janji Harus Ditepati) 5. Asas kekuatan mengikat 6. Asas kepribadian Asas kebebasan berkontrak merupakan azas yang bisa digunakan oleh siapa saja artinya bisa mengikatkan kontrak tetapi tetap mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku. Asas Itikad Baik mempunyai dua bentuk yaitu subyektif dan obyektif, subyektif ialah berperilaku jujur dan tidak melakukan wanprestasi. Sedangkan obyektif ialah sebuah perilaku yang tetap dalam aturan maksudnya tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Asas konsensualisme yaitu perjanjian bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakatan kata sepakat tanpa diikuti perbuatan hukum lain kecuali perjanjian secara formal. Asas yang keempat, azas pacta sun servanda sudah diterapkan Dalam pasal 1340 BW yang berbunyi : a. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. b. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;
Boundaryless Mindset (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Boundaryless mindsetdigambarkan oleh Briscoe et al. (2006: 31) sebagai kapasitas dari seorang individu untuk bisa ‘memulai dan mengejar hubungan kerjayang luas di seluruh batas organisasi’. Dimensi ini berfokus padasejauh mana seorang individu dapat mengelola batasan psikologisnya seperti keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan. Bagi mereka yang menunjukkan boundaryless mindsetmaka akan membutuhkanotonomi dan selalu mencari kesempatanuntuk bisa mengembangkan jaringan kerja yang luas dengan banyak orang.
Sikap Boundaryless (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Gagasan tentang orientasi karir boundarylessdikaitkan dengan ‘physical mobility’(Sullivan & Arthur, 2006), di seluruh organisasi, pekerjaan,dan geografi, dan ‘boundaryless mindset’, yang digambarkan oleh Briscoe, Hall, dan DeMuth (2006: 31) sebagai kapasitas dari seorang individu untuk bisa ‘memulai dan mengejar hubungan kerjayang luas di seluruh batas organisasi’. Sikapboundarylessakan mendorong individu untuk selalu mencari berbagai dukungan dan peluang yang tersedia di luar tempat kerja mereka pada saat ini, dapat meningkatkan kemampuan dalam menangani segala perubahan secara lebih baik (Briscoe et al., 2012),dan terkait dengan kesuksesan karir (Inkson, 2006).Sullivan dan Arthur (2006) juga menjelaskan tentang apa yang menentukan seorang individu untuk bisa diposisikan ke dalam orientasi boundaryless, berdasarkan sejauh mana mereka telah menampilkan kedua dimensi berikut ini yaitu:‘boundaryless mindset’dan ‘physical mobility’. Eby, Butts, dan Lockwood (2003) juga berpendapat bahwa seseorang yang memiliki sikap manajemen karir boundarylessakan menekankan pentingnya untuk dapat membangun jaringan sosial dan hubungan kerja, dan kemampuanuntuk bisa lebih memahami identitas dari dirinya sendiri (Arthur, 1994).Menurut pendapat lain dari Briscoe dan Hall (2005) sikap manajemen karir boundarylessdidefinisikan sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan karirnya secara lintas organisasi bahkan lintas budaya
Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orag lain atau lebih. Dalam Broto Suwiryo yang dikutip dari R.Subekti (Broto Suwiryo hal. 55) pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.28 Jadi perjajian adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang berjanji kepada pihak yang lain yang mempunyai syarat cakap hukum, sebab yang tidak dilarang dan kedua belah pihak mengatakan kata sepakat. Sesuai dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi perjanjian yang dibuat dari kedua belah pihak tersebut secara tidak langsung merupakan peraturan yang sah bagi pihak yang mengatakan perjanjian atau kata sepakat dan persetujuan yang telah dibuat tersebut tidak akan bisa ditarik kembali atau dibatalkan kecuali dengan kesepakatan dua belah pihak dan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang
Values-Driven (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Hubungan Hukum Pengemudi Dengan Perusahaan Menurut UndangUndang (skripsi, tesis, disertasi)
Self-Direction (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Briscoe dan Hall (2005) self-directionartinya adalah seseorang yang memiliki kemampuan untukmengelola dirinya, dan selalu mengarahkan dirinya secara terus-menerus untuk melakukan pembelajaran.Individu yang menunjukkan self-directednessakan membutuhkantugas yang lebih menantang dan selalu mencari kesempatan untuk bisa memperoleh pengembangan diri.Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan berbagai inisiatif yang dapat memfasilitasi para karyawannya untuk bisa melakukan diskusi dan negosiasi mengenai jalur karir yang sesuai dengan nilai dalam dirinya, dan bukan sekedar hanya memberikan penghargaan yang bersifat ekstrinsik seperti gaji.
Sikap Protean (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Hubungan Hukum (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut diijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya plicht atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak. Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestatie subject dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut plicht subject. Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu: 1. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan: a. A menjual rumahnya kepada B. b. A menjual rumahnya kepada B. c. A berhak meminta pembayaran kepada B d. B wajib membayar kepada A. e. B berhak meminta rumah A setelah dibayar. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas (dalam contoh di atas objeknya adalah rumah). 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. a. A dan B mengadakan hubungan sewa menyewa rumah. b. A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. c. Rumah adalah objek yang bersangkutan.20 Syarat-syarat hubungan hukum adalah: 1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. 2. Timbulnya peristiwa hukum. a. Dasar hukumnya Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUHPerdata yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang (Pasal 1474 KUHPerdata) dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian (Pasal 1513 KUHPerdata). b. Karena adanya perjanjian jual-beli, maka timbul peristiwa hukum (jual-beli), ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum.
Tren dalam Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Makna Perlindungan Hukum (skripsi, tesis, disertasi)
Metode Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manajemen Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Perencanaan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009: 228) manfaat dalam pengembangan karir adalah sebagai berikut ini:1.Mengembangkan prestasi pegawai.2.Mencegah terjadinya berpindahnya pegawai ke perusahaan lain, dengan cara meningkatkan loyalitas pegawai.3.Sebagai wahana untuk bisa memotivasi para pegawai agar dapat mengembangkan segala bakat dan kemampuan yang telah dimilikinya.4.Mengurangi subyektifitas dalam promosi.5.Memberikan kepastian masa depan.6.Sebagai usaha untuk bisa mendukung perusahaan dalam memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil dalam melaksanakan segala tugasnya dengan lebih baik.
Definisi Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut pendapat dari Rivai dan Sagala (2009: 264) karir terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja, atau dapat juga dikatakan bahwa pengertiankarir adalah seluruh jabatan yang pernah diduduki oleh seseorang dalam kehidupan kerjanya.Menurut pendapat lain dari Mondy (2010: 227) definisi karir adalah serangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktifitas kerja selama rentang waktu dalam kehidupan seseorang dan serangkaian aktifitas kerja yang terus berkelanjutan. Karir adalah kursus umum bahwa seseorang lebih memilih untuk bekerja sepanjang hidupnya. Keamanan berkarir memerlukan adanya pengembangan keterampilan berharga dankeahlian yang bisa membantu untuk memastikan pekerjaan dalam berbagai karir.
Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Dalam pelaksanaan pendaftaran ciptaan, pihak Direktorat Jenderal Hak atas
Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
akan menerima setiap permohonan dengan tidak melakukan penelitian secara terperinci
tentang suatu ciptaan yang didaftarkan karena asas pendaftaran menganut sistem negative
deklaratif, artinya orang yang dianggap sebagai seorang penciptta adalah orang yang
pertama kali mengumumkan suatu ciptaannya, dimana pengumuman pertama kali
dianggap sama dengan pendaftaran ciptaan, jadi apabila terjadi sengketa atas ciptaan itu
maka diserahkan kepada hakim untuk mengambil keputusan,24kecuali jelas-jelas ciptaan
yang didaftarkan tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta maka Direktorat
Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, berhak menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini maka pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta tidak bertanggung jawab atas isi, arti,
atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.25
Semua permohonan dari pencipta yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hak
Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,
didaftarkan dalam sebuah Daftar Umum Ciptaan, Daftar Umum Ciptaan memuat:
a. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta
b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta
c. Jenis dan judul ciptaan
d. Tanggal dan tempat ciptaan yang diumumkan untuk pertama kali
e. Uraian ciptaan
f. Tanggal dan jam surat permohonan diterima
g. Nomor pendaftaran ciptaan
h. Kolom-kolom untuk pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat,
penghapusan dan pembatalan.
Walaupun pendaftaran tidak mengandung arti sempit sebagai pengesahan atas
isi, arti, maupun bentuk ciptaannya, tetapi pendaftaran pertama dapat dianggap sebagai
penciptanya. Ciptaan yang terdaftar akan lebih mudah membuktikan daripada ciptaan
yang belum didaftarkan, karena dalam Daftar Umum Ciptaan telah tercantum sejumlah
data dan keterangan yang menyangkut ciptaan. Manfaat lain dari pendaftaran adalah
pencipta maupun pemegang hak cipta mendapatkan kepastian hukum mengenai
ciptaannya, prosedur tertulis mengenai pengalihan hak ciptanya akan lebih baik apabila
ciptaan itu telah terdaftar. Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dihapus karena
permohonan dari pemilik, atau pemegang hak cipta, atau lampau waktu sesuai dengan lamanya usia perlindungan suatu ciptaan, bisa juga karena dinyatakan batal oleh putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Berdasarkan peraturan menteri Kehakiman Nomor 01.HC.03.01 1987 tentang
pendaftaran ciptaan, ditentukan bahwa tata cara pendaftaran hak cipta adalah sebagai
berikut:
1. Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu permohonan
melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industry, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dan Rahasia Dagang (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang
ditujukan kepada menteri Kehakiman.
2. Surat permohonan berisikan:
a) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
c) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
d) Jenis dan judul ciptaan
e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
f) Uraian ciptaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
Selain persyaratan di atas permohonan pendaftaran hak cipta juga harus
dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini diatur dalam Surat Edaran
Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Nomor M.01.HC.01.02 Tahun 1991 tanggal
9 Januari 1991 ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pemohon pendaftaran ciptaan
serta pencatatan pemindahan hak cipta atas ciptaan terdaftar, yang diajukan atas nama
pemohon yang berdomisili di wilayah Indonesia diwajibkan melampirkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan
Pasal 31 Undang-undang Nomor 1982 tentang Hak Cipta.
Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu
permohonan melalui Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditujukan
kepada Menteri Kehakiman. Surat permohonan tersebut harus berisi nama,
kewarganegaraan, alamat pemegang hak cipta, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan
untuk pertama kali, dan uraian ciptaan rangkap 3 (tiga). Apabila pemohon tidak tinggal
dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran
ciptaan, maka pemohon harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di
dalam wilayah Republik Indonesia. Permohonan yang dikuasakan harus diserta dengan
surat kuasa yang sah, serta melampirkan bukti tentang kewarganegaraan yang diberi
kuasa.
33
Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak
atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar
ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan d
Rektorat Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan kepada Pengadilan Niaga tersebut
harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran
tersebut oleh pemohon atau kuasanya
Sistem Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia (skripsi, tesis dan disertasi)
Sistem pendaftaran Hak Cipta didasarkan atas permohonan pemohon, bersifat
semi konstitutif, maksudnya pendaftar yang mendaftarkan haknya merupakan pemegang
pendaftaran hak pertama yang diakui Undang-undang sebagai first ti file (terdaftar), tetapi
pendaftaran bukan mengesahkan atas isi dari hak atau penguasaan atas barang
ciptaan.21Hak Cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta.
Pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi, hanya saja mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan
memakan waktu yang lama dalam hal pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang telah
didaftarkan. Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, dimana semua pendaftaran
diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika
sudah jelas ternyata ada pelanggaran Hak Cipta. Indonesia, berdasarkan ketentuan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem pendaftaran
negative dekleratif.22Sistem negative dekleratif mengandung pengertian bahwa
pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau
sangkaan hukum atau presumption iuris, yaitu bahwa pihak yang mendaftarkan
ciptaannya adalah pihak yang berhak atas ciptaannya tersebut dan sebagai ciptaan yang
pertama dari ciptaan yang telah didaftarkan tersebut
Subjek Hukum Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Subjek hukum Hak Cipta ialaha pencipta dan pemegang hak cipta, berdasarkan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang digolongkan sebagai
Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat dirinci antara lain sebagai berikut:17
1. Pencipta
Biasanya, Pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas
ciptaannya, atau dengan kata lain Pemegang Hak Cipta adalah pencipta itu sendiri
sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau
orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Keadaan beralihnya
Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan oleh
Pencipta melalui proses penyerahan (assignment) atau pemberian lisensi (licensing)
kepada seseorang.
Menurut R.F. Whale, dalam pengalihan Hak Cipta harus dibedakan antara
“assignment”(penyerahan) dengan “agreement to assign” adalah bentuk perjanjian
berupa perbuatan hukum, seperti jual beli dan lisensi.
2. Pemerintah
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, seorang karyawan “pegawai negeri sipil” yang dalam hubungan dinasnya
dengan instansi pemerintah menciptaan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian
dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara Pencipta dengan instansi pemerintah
tempatnya bekerja. Pemegang hak cipta yang dimaksud disini adalah instansi pemerinta
yang untuk dan dalam dinas pegawai negeri sipil ciptaan itu dikerakan, dengan tidak
mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar
hubungan dinas.
3. Pegawai swasta
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, pegawai perusahaan swasta di dalam hubungan kerjanya di dalam perusahaan
yang menciptakan suatu ciptaan, pihak yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai
pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua belah
pihak.
4. Pekerja lepas (freelancers)
Pekerja lepas adalah pencipta yang dibayar oleh sesuatu perusahaan untuk
membuat suatu ciptaan yang dipesan oleh suatu perusahaan tersebut, yang ada umumnya
mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengekploitasi ciptaan yang dibuat oleh
pencipta sebagai pesanan yang sesuai dengan maksud tujuan ciptaan itu diciptakan
berdasarkan pesanan.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, Hak Cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada
26
ditangan yang membuat ciptaan itu, yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta
dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.
5. Negara
Negara Republik Indonesia adalah pemegang Hak Cipta atas:
1) Karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya;
2) Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita,
hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian,
kaligrafi, dan karya seni lainnya.
6. Pemegang Hak Cipta Potret
Beradasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta Potret adalah orang yang membuat potret tersebut,
namun suatu potret atau foto yang dibuat harus seizing dari orang yang dipotret, jika akan
diperbanyak atau diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang Hak Cipta harus
terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau izin dari ahli warisnya
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah dipotret meninggal dunia.
7. Beberapa pencipta
Beberapa pencipta dapat terjadi apabila suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang
atau lebih, dalam hal ini yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin
serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, apabila orang yang memimpin tidak ada,
maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa
yang mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
27
Hak Cipta sebagai hak subjektif dibedakan dalam:
a. Hak ekonomi (economi right)
Hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya dan member izin untuk itu. Hak ekonomi itu dapat dialihkan
kepada pihak lain.
b. Hak moral (moral right)
Hak moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi
orang lain mengadakan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan
judulnya, larangan mengadakan perubahan mana penciptanya dan hak bagi pencipta
untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya.18 Hak-hak moral ini tidak dapat
dialihkan. Pengaturan mengenai hak ini terdapat dalam pasal 24 Undang-undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Pada Hak Cipta, jenis ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Paten
dan Merek. Jenis hak ekonomi pada Hak Cipta adalah sebagai berikut:
a. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan
pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan
menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mewujudkan
ciptaan.
b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk yang lain,
seperti penerjemah satu bahasa kebahasa lain, novel dijadikan sinetron, patung
dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
c. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaraan, penyiaran, atau
penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian
18 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon But H, Tomi Suryo Utomo, Op.cit, Hlm. 110-114.
28
rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa oleh negara
lain.
d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan,
mempergelarkan, memamerkan, ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan,
seniman dan peragawati.19
Termasuk ke dalam hak moral adalah hak-hak sebagai berikut:
a) Hak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta atau Paten supaya nama pencipta,
penemu tetap dicantumkan pada ciptaan atau pada penemuannya.
b) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan
pencipta, penemu atau ahli warisnya.
e. Hak pencipta atau penemu untuk mengandakan perubahan pada ciptaan atau
penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan keputusan dalam masyarakat.20
f. Perbedaan Hak Cipta dengan Desain Industri
Pada dasarnya semua bidang ada di HaKI seperti hak cipta, paten, merek, desain
industry, yang dilindungi adalah berupa penemuan atau ciptaan terhadap suatu karya,
permasalaha-permasalahan yang timbul di bidang HaKI pun hampir sama dan tidak jauh
berbeda, seperti halnya dengan Hak Cipta dan Desain Industri, permasalahan yang timbul
pada umumnya tidak jauh dari masalah peniruan, pembajakan, dan penciplakan, intinya
bagaimana seseorang atau kelompok orang pencipta atau pendesain mendapatkan
perlindungan hukum yang nyata dan jelas terhadap hak dari suatu karya cipta atau karya
desain industri yang telah diciptakan atau ditemukan, akan tetapi jika dilihat atau
19 Mr. A. Komen dan Mr. D.W.F Verkade, Compendium van het Auteursrecht Kluwe, Deventer,
Penterjemah Harsono Adisumarto, 1970, Hlm. 1-2.
20 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 19.
29
diperhatikan secara seksama maka antara Hak Cipta dengan Desain Industri akan terlihat
jelas perbedaannya terutama dari segi perundang-undangan baik ketentuan yang
mengatur di bidang Hak Cipta maupun ketentuan yang mengatur di bidang Desain
Industri.
Berbicara mengenai perbedaan Hak Cipta dengan Desain Industri, berdasarkan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila dilihat secara seksama telah nyata dan
jelas terlihat bahwa antara Hak Cipta dengan desain Industri memang berbeda, adapun
perbedaanya tersebut secara signifikan dapat dilihat di bawah ini:
1. Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslianya
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra sedangkan desain industry
adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,
atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang
memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua
dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas,
industry, atau kerajinan tangan.
2. Adanya dewan hak cipta yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam
memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang Hak Cipta, sedangkan
desain industri tidak mempunyai dewan sejenis dewan hak cipta.
3. Hak Cipta merupakan delik biasa, sedangkan desain industri delik aduan.
30
4. Dasar perlindungan hak cipta adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, sedangkan dasar perlindungan desain industry adalah Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
5. Subjek Hak Cipta adalah pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang
dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sedangkan subjek desain
industry adalah pendesain. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang
menghasilkan Desain Industri.
6. Jangka waktu perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta meninggal
dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup
pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh)
tahun sesudahnya, sedangkan jangka waktu perlindungan terhadap Desain Industri
10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerima.
Aktivitas Pengendalian (skripsi, tesis dan disertasi)
Kedudukan Hak Cipta dalam HaKI (skripsi, tesis dan disertasi)
Pada dasarnya Hak atas Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa jenis, secara
konvensional dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu:
1. Hak Cipta (Copyright)
2. Hak atas kekayaan Industri (Industrial Property), yang terdiri dari:
a. Paten (patent)
b. Merek (trademark)
c. Desain Produk Industri (industrial design)
d. Rahasia Dagang (trade secret)
Syarat Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Berdasarkan penjelasan resmi Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta, berkenaan dengan pengertian Hak Cipta, syarat perlindungan
Hak Cipta dari suatu karya atau ciptaan yang telah diciptakan oleh pencipta, dirumuskan
sebagai berikut:
“Pencipta harus menciptakan sesuatu yang asli dalam arti tidak meniru”
Pengertian “sesuatu yang asli” dalam arti “tidak meniru” dibatasi oleh Pasal 14
dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:14
1. Pengutipan 10% (sepuluh persen) dengan menyebut sumbernya;
2. Guna keperluan pembelaan di Pengadilan;
3. Tujuan pendidikan atau pementasan yang tidak dipungut biaya bayaran;
4. Untuk keperluan tunanetra, komersial;
5. Fotocopy non komersial;
6. Perubahan karya arsitektur karena pertimbangan teknis;
7. Program komputer semata-mata untuk kepentingan sendiri;
8. Pengumuman-pengumuman;
9. Kutipan berita, pada umumnya dengan alasan non komersial tetapi jika meniru
dengan tujuan komersial, maka hal demikian tidak dibenarkan Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dirumuskan sebagai berikut:
1. Pengumuman dan/ atau Perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut
sifatnya yang asli
2. Pengumuman dan/atau Perayakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau
diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu
dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan
pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau
diperbanyak, atau
3. Pegambilan berita katual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita,
lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan
sumbernya harus disebutkan dengan lengkap.
Ketentuan dalam Pasal 15 selanjutnya lebih menjelaskan lagi isi dari Pasal 14
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang merumuskan sebagai
berikut:
Dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap
sebagai pelanggaran Hak Cipta:15
1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan
karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
dengang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan
pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. 3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau
2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut pembayaran dengan ketentuan
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
4. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf
Braille guna keperluan tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.
5. Perbanyakan suatu ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara
atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu
pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial sematamata untuk keperluan aktivitasnya.
6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya
arsitektur, seperti ciptaan bangunan.
7. Pembatasan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program
computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
dinyatakan bahwa tidak ada Hak Cipta atas:
1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
2. Peraturan perundang-undangan
3. Pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim atau
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.
23
Adapun Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:16
1. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu atau music dengan tanpa teks
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim. Seni rupa
dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat,
seni patung, kolase dan seni terapan, seperti arsitektur, peta, seni batik, fotografi,
sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya dari hasil
pengalihwujudan
Pengertian Evaluasi (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Dalam HaKI terdapat suatu prinsip utama, yaitu hasil kreasi yang memakai
kemampuan intelektual, pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan.
Kepemilikan bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual
manusianya, antara lain berupa ide. HaKI baru ada apabila kemampuan intelektual
manusia tersebut telah membentuk sesuatu atau digunakan secara praktis.
Mengenai istilah padanan dari Intelectual Property Right belum ada
keseragaman. Hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli yang dikemukakan dalam
beberapa bukunya seperti, Sudargo Gautama, Muhammad Djumhana dan beberapa
makalah lain di bidang Hak atas Kekeyaan Intelektual (HaKI) yang masih terlihat
Intelectual Property Right dipadankan dengan istilah Hak Milik Intelektual, sedankan di
dalam istilah HaKI akhir-akhir ini telah dipakai istilah Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI).
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia untuk padanan Intelectual
Property Right lebih cenderung kepada Hak atas Kekayaan Intelektual dari pada Hak
Milik terlihat dari penggantian nama Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi
Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yakni sejak tanggal 15 September 1998.
16
Dalam Kamus istilah Hukum Belanda Indonesia dapat ditemukan bahwa istilah
HaKI merupakan terjemahan dari Intelectual Property Right yang diartikan sebagai hak
khusus yang dimiliki manusia atas hasil buah pikirannya.9
HaKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir
dari kemampuan intelektual manusia dan merupakan hasi dari kegiatan kreatif suatu
kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam
berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan
manusia yang juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di
bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.10
Seorang pencipta mungkin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk
menciptakan atau menemukan suatu karya cipta yang akan memperkaya kehidupan
manusia (misalnya, karya sastra klasik, pahatan atau desain arsitek yang revolusioner),
oleh karena itu terhadap suatu ciptaan atau Hak Cipta harus mendapatkan perlindungan
hukum yang jelas dan konkret dalam suatu negara, sehingga para pencipta mendapatkan
stimulasi atau rangsangan dan bisa lebih leluasa dalam menciptakan dan mengembangkan
hasil temuannya tersebut, karena jika para pencipta tersebut tidak diakui, diberi
penghargaan atau dilindungi dalam suatu kaidah hukum yang berlaku, maka karya-karya
cipta tersebut mungkin saja tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Mungkin saja tidak
ada insentif materiil untuk menciptakan hasil karya tersebut maupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada
ilmu pengetahuan.11
Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari kreasi akal dan budi
manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut Hak Cipta (Copyright). Hak
cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga
lahirlah dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (economic right) dan hak-hak moral
(moral right).
Di Indonesia defenisi hak cipta dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:
“Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”
Ciptaan dalam pengertian hak cipta ini terletak di lapangan ilmu, seni dan sastra
serta memiliki unsure pokok antara lain originalitas, sedangkan penemuan (Invention)
dalam pengertian paten terletak di bidang teknologi dan mempunyai unsur pokok antara
lain kebaharuan (novelty). Kedua-duanya pada hakekatnya merupakan ciptaan, karena
merupakan hasil upaya intelektual manusia.
Berdasarkan definisi Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak
khusus yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkannya atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah diberikan di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
Perjanjian Internasional di bidang HaKI/TRIPS secara umum berlaku dalam
sistem HaKI secara Internasional dalam kerangka kerjasama perlindungan HaKI,
Indonesia saat ini telah meratifikasi beberapa perjanjian atau konvensi internasional di
bidang hak cipta, diantaranya yaitu:
1) Konvensi Bern (Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works)
tanggal 7 Mei 1997 yang disetujui/diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for Protection of Literary and
Artistic Works;
2) Konvensi WTC (WIPO Copyrights Treaty) yang disetujui/diratifikasi melalui
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights
Treaty;
3) WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT) yang disetujui/diratifikasi
melalui keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang WIPO Performance and
Phonogram Treaty (WPPT);
Pada karya cipta selain yang berbentuk benda seperti lukisan, potret, barang
kerajinan tangan, batik dan sebagainya, ada juga benda yang tidak nyata atau benda yang
tidak berwujud seperti lirik lagu, aransemen lagu, koreografi dari tari tema cerita,
penyutradaraan, penyuting gambar, pencitraan gambar atau potret, dan pantun,
senandung, mantra, dalam mimic wajah, dialek atau logat yang menjadi spesifik
seseorang yang tidak dapat dilihat dalam bentuk nyata tetapi merupakan hasil karya dari
Pencipta yang juga harus dilindungi.
19
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Cipta adalah pikiran
untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif.12
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, yang berarti Hak Cipta
mengandung pengertian ide dan konsepsi hak milik, oleh karena itu, Hak Cipta dapat
beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
a. Pewarisan
b. Hibah
c. Wasiat
d. Dijadikan Milik Negara
e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu
hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu.
f. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak Cipta
dianggap sebagai benda bergerak dan immaterial. Hak Cipta tidak dapat dialihkan
secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.
Berdasarkan rumusan di atas menurut Rooseno Harjowidigo, bahwa Hak Cipta
itu sifatnya immaterial, serta pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil
ciptaan itu mempunyai bentuk yang khas, yang bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain
walaupun objek yang diciptakan itu sama, dan tidak bisa disita oleh siapapun.13
Dasar Perlindungan Hak Cipta adalah Undang-undang Hak Cipta (UUHC) yang
pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dan pada tahun 1997
diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta,
selanjutnya di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.
Manfaat Penilaian Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)
Penilaian Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)
Karya Sinematografi Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi
Hak cipta atas karya sinematografi sebagai bagian dari sistem HKI
memiliki sifat hak yang unik sebagai ciri khas dari HKI itu sendiri. Dalam cabang
hukum lain, sesuatu yang bersifat berwujud (tangible) penguasaannya secara fisik
dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda
tersebut. Namun dalam hal ini seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak
otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Misalnya jika seseorang
membeli buku dengan uangnya sendiri, orang itu hanya berhak atas buku tersebut
(benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi (misalnya di baca di
rumah). Hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak
tidaklah termasuk di dalam pembelian buku tersebut karena di dalam sistem HKI
yang dibeli adalah benda fisik bukan hak ciptanya. Hal serupa berlaku juga bagi
pembelian karya sinematografi dalam bentuk VCD. Hak yang dimiliki si
pembeli kaset VCD hanyalah untuk memutar atau menonton karya sinematografi
yang ada di VCD tersebut secara pribadi. Sedangkan hak eksklusif berupa hak
untuk mengumumkan dan memperbanyak termasuk menyewakan (rental)
terhadap kaset atau VCD tersebut masih berada di tangan pemegang hak
ciptanya Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam karya
Sinematografi dalam bentuk VCD melekat (3) tiga hak yakni pertama, Hak Cipta
atas karya sinematografi itu sendiri yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang
Hak Ciptanya yang biasanya adalah perusahaan pembuat film. Kedua, Hak
Terkait yang dimiliki oleh Pelaku (aktor) sinematografi tersebut. Ketiga, Hak
Terkait atas rekaman gambar/suara dari karya sinematografi tersebut yang dalam
penelitian ini adalah produser rekaman VCD.
Pemegang Hak Cipta karya Sinematografi seperti Sutradara atau Penulis
Naskah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.
Demikian juga terkait penelitian ini bahwa produser rekaman VCD
sebagai pemegang Hak Terkait memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin
atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak,
atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dalam bentuk VCD itu
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta. Dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) ini dapat diartikan bahwa perlindungan
hukum terhadap produk hak terkait karya sinematografi, rekaman suara dan
gambar dianggap sebagai suatu kesatuan.
Agus Sardjono mengatakan bahwa kata publication dan performance
adalah istilah hukum hak cipta yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai
”pengumuman” sebagaimana bahasa yang dipakai dalam Undang Undang Hak
Cipta Indonesia. Performance biasanya digunakan untuk karya cipta berupa
musik, lagu, koreorafi, drama, dan motion pictures. Sedangkan publication
biasanya digunakan untuk karya cipta berupa tulisan (writings). Namun karya
cipta lain juga dapat menggunakan kata publish atau publication terutama dalam
hubungannya dengan upaya mengenalkan ke khalayak, seperti promosi,
distribusi, penjualan, dan penyewaan.99 Dengan demikian peneliti dapat
simpulkan bahwa pengumuman karya sinematografi (motion pictures) memakai
kata performance Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi
pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak
tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian ” mengumumkan atau
memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,
mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan,
mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan,
merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana
apapun.
Terkait dengan penelitian ini sesuai dengan penjelasan ketentuan ini Pasal
2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, maka hak
menyewakan karya sinematografi dalam bentuk VCD adalah hak ekslusif dari
produser rekaman VCD tersebut sebagai pemegang hak terkait (neihgbouring
right).
Dalam perjalanan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, untuk pertama
kalinya ketentuan tentang hak penyewaan ini diatur dalam pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang disempurnakan oleh Pasal 2
ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa:
”Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program
Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang
tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang
bersifat komersial.”
Terkait dengan tulisan ini, adanya perlindungan terhadap Hak Cipta dapat
diartikan bahwa hukum mengatur pelaku usaha penyewaan VCD agar berbuat
sebagaimana dikehendaki oleh hukum.
Aturan hukum tentang Hak Cipta tidak hanya sekedar mengatur, namun
juga memberi sanksi pidana untuk memberikan kejeraan bagi pihak yang
melakukan yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta sebagaimana diatur
dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan
untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah).
(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal
55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Selanjutnya di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992
tentang Perfilman disebutkan:
“Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film
yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (6); atau
b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara
tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (6); atau c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).”
Terkait dengan penelitian ini bahwa dalam kasus VCD yang bukan asli (bajakan)
sudah barang tentu tidak melalui sensor sebagaimana diwajibkan UndangUndang perfilman.
Adanya sanksi pidana di atas menunjukkan bahwa baik UU No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta maupun UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
merupakan jenis hukum yang bersifat represif , artinya dengan adanya sanksisanksi tersebut diharapkan akan menimbulkan rasa takut terhadap pelaku
pelanggaran hak cipta sebagaimana didefenisikan Puspisil bahwa ”hukum adalah
aturan-aturan dan mode-mode tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban
melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan
melalui suatu otoritas pengendalian”. 100
Klasifikasi tindak pidana hak cipta yang dianut oleh UU No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta telah diubah menjadi dari tindak pidana biasa dari tindak
pidana aduan yang dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Dalam
hal ini berkaitan dengan penegakan hukum atas hak penyewaan atas karya
sinematografi, diharapkan bahwa aparat penegak hukum dapat bertindak proaktif
dalam arti tidak terpaku kepada adanya pengaduan saja.
Sebagai bagian dari sistem HKI, penegakan hukum hak penyewaan karya
sinematografi dalam bentuk VCD tidak terlepas dari pengaruh adanya perbedaan
pandangan antara prinsip HKI dengan prinsip kepemilikan masyarakat Indonesia
pada umumnya. Hal ini disebabkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia
bukan bersumber dari sistem nilai atau norma yang bersumber dari masyarakat
Indonesia, sebab masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau
corak komunalistik dan spritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi
sistem HKI yang bercorak induvidualistik-kapitalistik.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)
Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membedakan jangka waktu
perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Bagi hak cipta
atas ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama
musikal, tari koreografi; segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat,
dan seni patung; seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur,
ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta terjemahan,
tafsir, saduran dan bunga rampai diberikan jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah
pencipta meninggal dunia. 91 Sementara, untuk ciptaan yang telah disebutkan di
atas yang diiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih diberikan perlindungan hak cipta
selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung
hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. 92
Selanjutnya hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi,
fotografi, database, data karya hasil pengalihan-wujudan diberikan perlindungan
selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. 93 Hak cipta atas
perwajahan karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 50 (lima
puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan
Pengertian Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)
Konsep Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak Cipta Dan Hak Terkait (Neighbouring Right) (skripsi, tesis dan disertasi)
Pembahasan hak cipta tidak bisa lepas dari satu bagian yang akhir-akhir
ini semakin kokoh sebagai hak yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan
dengan hak cipta atau yang lazim disebut sebagai Hak Terkait (Neighbouring
Right). Di dunia internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait,
yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak terkait masih
menyatu dengan Undang-Undang Hak Cipta.80
Maksud dan tujuan utama diadakannya Konvensi Roma adalah
menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok
pemegang hak-hak yang yang berkaitan dengan hak cipta yang masing-masing
mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (Related
Right/Neighbouring Right). Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud
adalah:81
1. Artis-artis pelaku (Performing Artist), yang dapat terdiri dari penyanyi,
aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karyakarya sastra dan seni;
2. Produser-produser rekaman (Producers of Phonogram);
3. Lembaga-lembaga penyiaran (Broadcasting Organization).
Berdekatan dengan Neighbouring Right itu lebih dahulu sudah ada
Ciptaan Asli, yang tentunya ada hak ciptanya sehingga golongan yang memiliki
hak terkait tersebut menyalurkan karyanya atau memainkan peranannya dari atau erdekatan dengan Ciptaan Aslinya. Jadi tanpa ciptaan aslinya, tidak mungkin
ada hak terkait atau Neighbouring Righ
Pembatasan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Seperti halnya hak milik perseorangan lainnya, Hak Cipta juga mengenal
pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Menurut Bambang Kesowo
tidaklah benar adanya anggapan bahwa Pemegang Hak Cipta boleh
memanfaatkannya sesuka hati. 7 Beberapa pembatasan atas pemanfaatan Hak Cipta tetapi tidak
dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya. 79
1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang Negara dan lagu
kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan
dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali bila Hak
Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundangundangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika
ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak ;
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor
berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar, atau sumber sejenis lain
dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
4. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pencipta;
5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna
keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna
keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu
pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut
bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pencipta;
7. Perbanyakan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika
perbanyakan itu bersifat komersial;
8. Perbanyakan hasil ciptaan selain program komputer, secara terbatas
dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan
umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pusat dokumentasi, yang non-komersial semata-mata untuk keperluan
aktivitasnya;
9. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis
atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
10. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik
program komputer yang dilakukan semata-mata untuk keperluan sendiri.
Pembagian Pengendalian Kualitas Statistik. (skripsi, tesis dan disertasi)
Ruang Lingkup Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Pada dasarnya, yang dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam
bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta
yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas
dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan
kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Dengan perkataan lain, ciptaan
harus mempunyai unsur refleksi pribadi (= alter ego) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan alter ego-nya, tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak
cipta. 76
Dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
bidang-bidang yang dilindungi hak cipta adalah:
”Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari:
a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis
yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,
seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. Arsitektur;
h. Peta;
i. Seni Batik;
j. Fotografi;
k. Sinematografi;
l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain
dari hasil pengalihwujudan.”
Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa bidang-bidang yang
mendapat perlindungan hak cipta di Australia meliputi: 77
a. Karya sastra asli, drama, musik, atau pekerjaan seni;
b. Rekaman suara, film, siaran atau program kabel;
c. Bahan-bahan cetakan dari edisi suatu terbitan.
Langkah-Langkah Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)
Prinsip-prinsip Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu:
1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip yaitu:
d. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinilitas) untuk dapat
menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
e. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang
bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk
materil lain.
f. Karena hak cipta adalah hak khusus, tidak ada orang lain yang
boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak
cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum
(legal right) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik
suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).
Faktor-Faktor Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)
Ketentuan Hak Cipta Indonesia Dalam Sejarah
Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada
masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., hukum yang berlakudi negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi.
Undang-Undang Hak Cipta saat itu adalah Auteurswet 1912 yang terus berlaku
hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan
UUD 1945. 55
Sejak Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1
April 1913, sebagai negara jajahannya Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi
tersebut sebagaimana disebutkan dalam Staatsblad tahun 1914 Nomor 797.
Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928,
peninjauan itu dinyatakan berlaku pula bagi Indonesia (Staatsblad tahun 1931
Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai
jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya
mengenai hak pengarang (hak cipta). 56
Memasuki masa kemerdekaan, ketentuan Auteurswet 1912 ini dipandang
sangat ketinggalan zaman, sehingga di dalam praktek mengalami kejanggalan
kejanggalan dan dianggap merugikan kepentingan pihak-pihak yang
menggantungkan hidupnya kepada hak cipta. Auteurswet di dalam pengaturannya
kurang menggariskan keseimbangan yang adil antara hak pencipta untuk
mengawasi penyebaran karyanya dan kepentingan umum dalam memelihara
penyebaran yang luas, sehingga dirasakan kurang mendorong peningkatan
kemajuan ilmu dan seni yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan
kecerdasan bangsa. 57 Pergantian istilah Auterswet sendiri menjadi Hak Cipta
terjadi pada Kongres Kebudayaan di Bandung yang diaksanakan pada tahun
1952.58
Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan
hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa
kali diajukan Rancangan Undang-Undang Baru Hak Cipta yaitu tahun 1958,
1966, dan 1972 tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru
berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini sekaligus mencabut Auteurswet 1912 yang
dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan
hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat
pertumbuhan kecerdasan bangsa. 59
Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
tersebut antara lain meliputi: 60
1. Selain dimasukkannya unsur baru mengingat perkembangan teknologi,
diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik
kepentingan individu maupun masyarakat. Walaupun dikatakan bahwa
hak cipta adalah hak khusus, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam
Pasal 33 UUD 1945, hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat
dibatasi untuk kepentingan umum. Hal ini dapat kiranya dilihat pada
kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum dengan
keharusan memberikan ganti rugi kepada penciptanya, dan juga dengan
diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional.
2. Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta,
diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran hak cipta.
Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun
hak cipta tetap dilindungi. Hanya mengenai hak cipta yang tidak
didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam
pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini
pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan
pendaftaran.
3. Diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk
penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta.
Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wadah
untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia,
menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberikan keterangan kepada
Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah lainnya.
4. Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut, ialah
pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia
dengan tidak memandang tempat di mana ciptaan diumumkan untuk
pertama kalinya. Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk
pertama kalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.
Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ternyata
masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak
pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang terus menerus berlangsung dari
waktu ke waktu.
Selanjutnya pada tahun 1987, Undang-Undang No. 6 Tahun 1982
disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi
tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra. 61
Beberapa perubahan dan penyempurnaan penting di dalam UndangUndang No. 7 Tahun 1987 ini antara lain: 62
1. Pemidanaan
– memperberat ancaman pidana penjara dengan ketentuan
penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP.
– merubah klasifikasi tindak pidana hak cipta dari tindak pidana
aduan menjadi tindak pidana biasa, sehingga penindakannya tidak
lagi semata-mata didasarkan kepada adanya pengaduan.
– penambahan ketentuan perampasan hak cipta yang terbukti
merupakan hasil pelanggaran hak cipta oleh negara untuk
dimusnahkan. penegasan adanya hak pada pemegang hak cipta yang dirugikan
kerena pelanggaran untuk mengajukan gugatan perdata tanpa
mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
– penambahan ketentuan tentang kewenangan hakim
memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan,
pengedaran, penyiaran dan penjualan ciptaan atau barang yang
merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
– Ketentuan baru mengenai penyidik khusus yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen
kehakiman.
2. Ciptaan yang Dilindungi
Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dimuat penambahan atau
penegasan ciptaan yang dilindungi yang merupakan ruang lingkup hak
cipta, yakni karya lagu atau musik, rekaman vidio, karya rekaman suara
atau bunyi, karya seni batik, dan karya program komputer atau komputer
program.
Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan
sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di
bidang perekonomian tingkat nasional maupun internasional yang menuntut
pemberian perlindungan yang lebih efektif. Selain itu, juga karena penerimaan
dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian
dari Agreeement Establishing the World Trade Organization.
63
Secara umum dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 perubahan
yang dilakukan adalah: 64
1. Penyempurnaan
Penyempurnaan yang dilakukan mencakup ketentuan-ketentuan mengenai
perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya,
pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat, dan ketentuan mengenai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Penambahan
Beberapa penambahan yang bersifat perubahan meliputi ketentuan
mengenai penyewaan ciptaan (rental rights) bagi pemegang hak cipta atas
rekaman video, film dan program komputer; hak yang berkaitan dengan
hak cipta (neighbouring rights) yang meliputi perlindungan ciptaan bagi
pelaku, prosedur rekaman suara dan lembaga penyiaran; dan yang
mengatur lisensi hak cipta.
Terkait penelitian ini, ketentuan hak penyewaan (rental right) atas karya
sinematografi dan ketentuan hak terkait (neighbouring rights) untuk pertama
sekali diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997.
Akhirnya pada tahun 2002 undang-undang hak cipta yang baru
diundangkan sekaligus mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 12
Tahun 1997 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta. Undang-undang hak cipta yang baru ini memuat perubahan-perubahan
yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu
untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta,
termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal
dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia. 65
Ketentuan-ketentuan baru yang dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta adalah : 66
1. database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk
media internet, untuk pemuatan produk-produk cakram optik (optical
disc) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana
telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif
penyelesaian sengketa; 4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar
bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait,
baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol
teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan produk-produk
yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer
untuk kepentingan komersil secara tidak sah dan melawan hukum.
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat 78 Pasal yang tersebar
ke dalam 15 Bab dan 8 Bagian. Dalam hal ini terdapat penambahan jumlah pasal
dan bab yang semula hanya 60 Pasal , 10 Bab dan 6 Bagian dari undang-undang
sebelumnya.
Terkait dengan penelitian ini, suatu hal yang penting dalam proses
penyempurnaan Undang Undang Hak Cipta di Indonesia adalah bahwa selain
dimasukkannya unsur baru mengingat perkembangan teknologi, dilakukan juga
upaya-upaya untuk meletakkan unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi
baik kepentingan individu maupun masyarakat. Misalnya bahwa walaupun
dikatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus, sesuai dengan jiwa yang
terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam
arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Hal ini dapat kiranya dilihat pada
kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum dengan keharusan
memberikan ganti rugi kepada penciptanya, dan juga dengan diberikannya hak
cipta kepada negara atas benda budaya nasional. Dengan demikian telah terlihat
adanya upaya memperkecil perbedaan antara prinsip HKI yang individualistis
dengan prinsip kepemilikan masyarakat tradisional yang komunal dalam proses
penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.
Tujuan Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)
HKI Sebagai Hak Kebendaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Sudah sejak zaman Romawi, kemudian diikuti oleh hukum perdata BW
(Burgerlijk Wetbook), ada pembedaan dalam hak keperdataan seseorang yaitu hak
kebendaan (zakelijkrecht) dan hak perseorangan (persoonlijkrecht), masingmasing diatur di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga BW Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu
benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud
mengganggu hak tersebut. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan dari hak
kebendaan itu. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk
sementara terhadap orang-orang tertentu saja saja. Karena itu hak kebendaan
bersifat mutlak (absolut) sedangkan hak perorangan bersifat relatif (nisbi). 46
Apabila ditelusuri lebih lanjut, HKI sebenarnya merupakan bagian dari
hukum benda, yaitu benda tak berwujud (benda immateril). Benda dalam
kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah
satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi
benda berwujud (materil) dan benda tak berwujud (immateril). 47
Dalam Pasal 499 KUHPerdata disebutkan bahwa menurut UndangUndang, barang adalah tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak
milik. Berdasarkan ketantuan pasal 499 KUH Perdata tersebut benda tak
berwujud itu disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir
Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang
(tangilable good) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat
dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak
(intangible good) adalah benda immaterial yang ada, tidak ada wujudnya karena
tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI. 48 Baik benda berwujud maupun
tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak . Hak atas benda berwujud disebut
hak absolut atas suatu benda , sedangkan hak atas benda tak berwujud disebut
hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah HKI. 49
Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan
hak kepemilikan 50 benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak- hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat
analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia,
kemudian menjelma menjadi suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat
merupakan sumber keuntungan finansial. Inilah yang membenarkan
penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda. 51
Pada dasarnya HKI dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu: 52
1. Hak Cipta (copyrights) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang
berkaitan dengan hak cipta (neighbouring right).
2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari: 53
a. Paten (patent)
b. Merek Dagang (trade mark)
c. Desain Industri (industrial design)
Bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam hukum Indonesia meliputi:
Hak Cipta (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002), Paten (Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2001), Merek (Undang-undang Nomor 15 tahun 2001), Rahasia
Dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000), Desain Industri (Undangundang Nomor 31 Tahun 2000).5
Pengertian Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian HKI. (skripsi, tesis dan disertasi)
Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari
Intellectual Property Right (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai
hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Pada
prinsipnya, IPR sendiri merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut Intellectual Property
Right. 40
Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya HKI merupakan hak
yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia
yang diekspressikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang
yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan
memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi,
ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.41
Pengertian HKI juga dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.42
Sementara, pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan
dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau
penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi
mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. 43 Berdasarkan substansinya,
HKI berhubungan erat dengan benda tak berwujud serta melindungi karya
intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. 44
Berpijak dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa HKI adalah
hak yang timbul dan lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia dan hak itu
mempunyai manfaat ekonomi.
Dimensi Kualitas Produk. (skripsi, tesis dan disertasi)
Definisi Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)
Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (skripsi, tesis dan disertasi)
Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan
perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap
perlindungan HKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antar
negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI
mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan
dibentuknya Paris Convention for The Protection of Industrial Property
(disingkat Paris Convention atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu
perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan
perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama
kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuak konvensi untuk perlindungan di
bidang hak cipta yang dikenal dengan International Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works (disingkat Bern Convention atau
Konvensi Bern) yang ditandatangani di Bern.31
Untuk mengelola kedua konvensi itu, melalui Konferensi Stockholm
tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi
dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual ( Convention Establishing the World
Intelektual Property Organization/WIPO) dan Indonesia menjadi anggotanya
bersama dengan ratifikasi Konvensi Paris.
Sementara itu, General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dibentuk
pada tahun 1947. Pada awalnya GATT diciptakan sebagai bagian dari upaya
penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk
mengurangi hambatan berupa bea masuk (tariff barrier) maupun hambatan
lainnya (non-tariff barrier). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, akhirnya
dengan ditandatangainya naskah akhir Putaran Uruguay timbul kesepakatan
untuk membentuk organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantif
dan cukup komprehensif yaitu World Trade Organization (WTO) yang akan menggantikan GATT sebagai organisasi internasional.32 WTO yang akan
mengelola seluruh persetujuan dalam Putaran Uruguay bahkan persetujuan
GATT serta hasil-hasil putaran setelah itu.
Pada Putaran Uruguay, negara-negara maju berhasil membentuk koalisi
yang bertujuan untuk memasukkan perlindungan HKI kedalam sistim GATT,
dimana usulan itu menunjukkan bahwa negara-negara maju terutama Amerika
Serikat ingin memasukkan issu HKI ke dalam kerangka GATT yang disebabkan
terutama karena Amerika Serikat telah mengalami berbagai kerugian akibat
terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangannya dengan negara lain.
Kemudian atas desakan Amerika Serikat dan beberapa negara maju, topik
perlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai suatu isu baru
dalam sistem perdagangan internasional. HKI sebagai issu baru muncul di bawah
topik Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right
(TRIPs). Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif,
dan ekstensif.33 TRIPs merupakan kesepakatan internasional paling lengkap
berkenaan dengan perlindungan HKI.34
Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian TRIPs ini melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The
World Trade Organization (Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia) yang
diundangkan pada tanggal 2 Nopember tahun 1994.
Persetujuan TRIPs ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim
perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan: 35
a. menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistim hukum
nasional negara-negara anggota WTO;
b. menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI;
c. menciptakan suatu mekanisme yang transparan;
d. menciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan
dapat diprediksi untuk menyelesaikan sengketa HKI di antara para
anggota WTO; e. memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI
nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik yang telah diterima
luas;
f. menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI.
Selain ciri-ciri pokok tersebut, persetujuan TRIPs pun mengandung unsurunsur yang perlu diperhatikan dari segi peraturan perundang-undangan nasional
tentang HKI, yaitu: 36
a. Memuat norma-norma baru;
b. Memiliki standar yang lebih tinggi;
c. Memuat ketentuan penegakan hukum yang taat.
Berpijak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesepakatan TRIPs
tidak lepas dari desakan dari negara-negara maju untuk melindungi kepentingan
mereka di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ketika negara-negara
berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap HKI, maka investor dari
negara-negara maju enggan untuk datang membawa teknologi mereka dan
menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang. Bahkan bagi Amerika
Serikat perlindungan HKI menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan
investasi.37
Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah “hak” tidak dapat dilepaskan
dari persoalan ekonomi. Diakui bahwa HKI merupakan sebuah rezim yang sama
sekali berbeda dengan karakteristik dari pengetahuan tradisional di negara-negara
berkembang. Pada perkembangannya berkaitan dengan perdagangan dunia yang
semakin mengglobal, HKI lebih bersifat rezim individualis untuk memonopoli
teknologi guna melindungi investasi (modal). HKI tidak dapat dilepaskan dari
kepentingan pemilik modal. Tidak ada riset untuk tujuan mencapai new invention
yang tidak memerlukan biaya besar. Pelaksanaan hasil riset (berupa invensi yang
patenable) pun memerlukan modal yang tidak sedikit. Dengan demikian antara
HKI, khususnya paten, dan modal layaknya seperti dua sisi mata uang yang sama, sehingga perlindungan HKI cenderung ditafsirkan sebagai perlindungan pemilik
modal.38
Prinsip HKI yang demikian tentu memiliki perbedaan dengan prinsip
kepemilikan masyarakat tradisional di banyak negara berkembang yang lebih
bersifat komunal. Menurut Agus Sardjono, referensi yang digunakan oleh
pembuat Undang Undang Hak Cipta di Indonesia bukan sistem nilai atau norma
yang bersumber dari masyarakat Indonesia pada umumnya, sebab masyarakat
Indonesia pada umumnya tidak terbiasa atau tidak memahami sistem yang
bercorak induvidualistik-kapitalistik sebagaimana rezim HKI tersebut.
Masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau corak
komunalistik dan spritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi sistem
HKI. Itulah sebabnya menjadi sangat mudah untuk ditebak bahwa referensi yang
digunakan untuk menyususn perundang-undangan HKI Indonesia adalah hasil
Konvensi Internasional seperti Paris Convention, Berne Convention, dan lainlainnya. Itulah sebabnya rezim HKI hingga hari ini dianggap sebagai rezim yang
asing bagi sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin masih
banyak sarjana hukum Indonesia yang tidak memahami sistem HKI itu sendiri.39
Berpijak dari uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa ketidaksinkronan
antara prinsip HKI yang bersifat individualistis dan lebih ditujukan sebagai
perlindungan terhadap investasi dari negara-negara maju dengan pola
kepemilikan dalam kebanyakan masyarakat di negara-negara berkembang
termasuk Indonesia yang bersifat komunal – walau berarti tidak mengakui hakhak individu- menjadi salah satu hambatan dalam penegakan undang-undang
HKI.
Pengsosialisasian dan Pengkomunikasian Hukum (skripsi, tesis dan disertasi)
Agar undang-undang atau hukum benar-benar efektif berlakunya maka
proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting. Proses sosialisasi
undang-undang itu harus bertujuan :
1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu
undang-undang atau peraturan;
2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undangundang atau peraturan;
3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat rnenyesuaikan diri (pola pikir
dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undangundang atau peraturan hukum tersebut.
Demikian pula tentang berbagai peraturan hukum dan undang-undang
yang mengancamkan sanksi terhadap berbagai jenis kejahatan atau tindak
pidana hak cipta (termasuk hak cipta rekaman suara), sekiranya dilakukan
sosialisasi yang maksimal di dalam masyarakat, sehingga baik
kehadirannya maupun isi aturannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya
masyarakat. Khususnya masyarakat, sekiranya sebanyak mungkin
mengetahui beratnya ancaman pidana atau sanksi yang dapat dijatuhkan
pada pelaku kejahatan atau pelanggar hak cipta.
Sekiranya kalangan hukum maupun masyarakat umumnya tidak boleh
berfikir dogmatik belaka bahwa menurut undang-undang, semua penduduk
harus dianggap mengetahui semua peraturan hukum yang berlaku,
meskipun asas ini memang tercantum tegas dalam Pasal 2. Bagaimanapun
juga, asas tersebut hanya merupakan fiksi hukum, yang bertujuan
menjamin adanya kepastian hukum jika terjadi kejahatan ataupun
pelanggaran hukum. Sekarang pelakunya tidak dapat mengelak dari
ancaman sanksi pidana yang hanya dengan berdalih bahwa ia tidak tahu
bahwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya adalah tindakan
terlarang
Daya Tanggap (Responsiveness) (skripsi, tesis dan disertasi)
Setiap perawat dalam memberikan pelayanan, mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari perawat untuk melayani klien sesuai dengan tingkat penerapan, pengertian, ketidaksesuaian atas berbagai hal untuk pelayanan yang diketahui. Margaretha, 2003 (dalam Nursalam, 2013), menjelaskan kualitas layanan daya tanggap merupakan suatu bentuk pelayanan dalam memberikan penjelasan yang diterima, dalam bentuk sebagai berikut:a.Memberikan penjelasan secara bijaksana sesuai bentuk-bentuk pelayanan yang dihadapinya sehingga indivindu yang mendapat pelayanan mampu mengerti dan menyetujui segala benuk pelayanan yang diterima.b.Memberi penjelasan yang mendetail yaitu bentuk penjelasan yang substantif dengan persoalan pelayanan yang dihadapi yang bersifat jelas, transparan, singkat an dapat dipertanggung jawabkan.c.Memberi binaan atas bentuk-bentuk pelayanan yang dianggap masih kurang atau belum sesuai dengan proedur pelayanan yang ditentukan.d.Mengarahkan setiap bentuk pelayanan dari individu yang dilayani untuk menyiapkan, melaksanakan dan mengikuti berbagai ketentuan pelayanan yang harus dipatuhi
