Inovasi dapat menjadi sebuah jalan untuk memperkuat orientasi pasar dengan
pengaruhnya terhadap kinerja bisnis. Inovasi dapat dilakukan seperti menambahkan
value atau variasi pada barang atau jasa yang diminati oleh pasar dan dijual oleh
usaha. Dengan hal ini, maka pasar pun tertarik untuk mencoba hal baru yang dijual
oleh usaha dan apabila barang atau jasa hasil inovasi ternyata dapat lebih memuaskan
pasar, maka performa bisnis akan meningkat, dengan ini inovasi dapat memperkuat
pengaruh dari orientasi pasar terhadap kinerja bisnis. Salomo et al., (2003)
menyatakan melalui temuannya bahwa inovasi memiliki peran dalam memoderasi
pengaruh customer orientation dengan kesuksesan penjualan produk. Mahmoud et
al., (2019) membuktikan bahwa pengaruh orientasi pasar terhadap kepuasan
pelanggan juga dapat diperkuat oleh adanya faktor inovasi dari pelayanannya, apabila
kepuasan pelanggan meningkat maka akan mempengaruhinya kinerja bisnis secara
positif. Hasil temuan Agarwal et al., (2003) menyatakan bahwa agar dapat
meningkatkan kinerja bisnis, diperlukan customer orientation dengan inovasi sebagai
alat untuk lebih lagi meningkatkan kinerja bisnis. Salavou, (2002) mengatakan bahwa
inovasi berperan sebagai moderator pengaruh antara orientasi pasar dengan kinerja
bisnis, hal ini dikuatkan dengan temuannya yang disimpulkan bahwa inovasi
memberikan pengaruh berupa moderasi pada kinerja bisnis usaha kecil menengah
yang sudah menerapkan orientasi pasar. Temuan dari Atuahene et al., (1995),
menyatakan bahwa pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja bisnis dapat
ditingkatkan lebih lagi dengan kehadiran incremental innovation.
Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Kinerja Bisnis
Sebuah usaha yang market oriented pasti memiliki barang atau jasa yang diminati
serta dibutuhkan oleh pasar, hal ini akan berdampak positif tentunya terhadap kinerja
bisnis dari usaha tersebut. Dengan barang atau jasa yang diminati pasar, performa
penjualan dari usaha tersebut mengalami kenaikkan, dan apabila barang atau jasa
yang ditawarkan dapat memuaskan minat pasar, maka akan berdampak positif
terhadap kepuasan pelanggan. Hal inilah yang membuat orientasi pasar
mempengaruhi kinerja bisnis. Temuan dari Šályová et al., (2015) menunjukkan
bahwa pengaruh dari orientasi pasar dengan kinerja bisnis secara keseluruhan adalah
signifikan. Chan, (2016) berkata bahwa mayoritas studi tentang orientasi pasar
menitikberatkan pada pengaruh antara orientasi pasar dan kinerja bisnis; secara luas
diasumsikan bahwa orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja bisnis yang lebih
positif. Zafar et al., (2016) menjelaskan bahwa orientasi pasar menunjukkan perilaku
yang positif dalam merespons kondisi pasar, sehingga memberikan kontribusi positif
terhadap kinerja bisnis. Subagja et al., (2017) Hal yang sama menyatakan bahwa
orientasi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis. Mahmoud
et al., (2016) menuturkan bahwa adanya pengaruh langsung antara orientasi pasar dan
kinerja bisnis di negara maju dan berkembang.
Kinerja Bisnis
Kinerja perusahaan adalah hasil dari manajemen yang diterapkan secara
berkelanjutan. Hasil yang dipertanyakan adalah hasil dari keputusan banyak individu.
Selain itu, Subagja et al., (2017) berkata bahwa kinerja organisasi atau perusahaan
adalah sesuatu yang menggambarkan sejauh mana suatu kelompok telah melakukan
semua kegiatan utama sehingga mencapai visi dan misi lembaga. Teknik membangun
kinerja organisasi dalam bisnis jangka panjang harus mengetahui dan membangun
hubungan yang saling menguntungkan dengan pembeli. Perusahaan menempatkan
konsumen sebagai raja dalam organisasi yang menunjukkan bahwa perusahaan ingin
memberikan nilai lebih kepada pelanggan dengan harapan mendapatkan keunggulan
kompetitif jangka panjang, sehingga memberikan manfaat superior tutur Dobni,
(2008). Dengan demikian, kinerja perusahaan dan organisasi adalah hasil dari
kegiatan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu
Competitor Orientation
Orientasi terhadap kompetitor berarti bahwa penting untuk produsen
untuk memahami kelebihan dan kekurangan jangka pendek dan jangka
panjang dari kompetitor di masa sekarang dan masa depan menurut AbdulHalim et al., (2019). Langkah kompetitor haruslah terdeteksi dan diantisipasi
sehingga organisasi sendiri dapat memberi respons yang sesuai agar
organisasi tersebut berhasil. Beberapa studi mengatakan bahwa perusahaan
yang berorientasi kompetitor, yang terus mengawasi perkembangan terhadap
lawan, yang mendapatkan kesempatan dengan membuat produk dan program
marketing yang berbeda dari kompetitor – kompetitornya menurut Workman
Jr. & Im (2004) atau dengan mengadopsi pendekatan ‘terlambat tetapi lebih
baik’ yang efektif’ demikian penuturan Frambach et al., (2003).
UKM yang dapat menerapkan orientasi pasar sebagai salah satu dasar
organisasi atau perusahaannya juga dapat menerapkan inovasi pada organisasi
atau perusahaannya, dikarenakan untuk menangani Orientasi pasar yang
dinamis, tindakan paling tepat yang dapat dilakukan adalah melakukan
inovasi berupa produk, jasa, atau pemikiran baru sebagai respons terhadap
tren pasar dan permintaan konsumen yang ada.
Consumer Orientation
Orientasi terhadap konsumen membutuhkan produsen yang
memahami rantai value konsumen yang tak terbatas tutur Narver et al.,
(2004). Pemahaman itu harus ditujukan untuk memuaskan konsumen serta
mengawasi permintaan konsumen Grinstein, (2008). Dalam marketing,
pemahaman umumnya customer orientation adalah menambah inovasi karena
hal ini berhubungan dengan melakukan sesuatu yang baru atau berbeda
sebagai respons terhadap kondisi pasar Chan, (2016). Perusahaan yang
berorientasi konsumen menggarisbawahi penggunaan dan pembelajaran
informasi, dan menyingkap kebutuhan konsumen yang tersembunyi, yang
akan menambah inovasi yang ada Narver et al., (2004). Ketika ketiga segmen
tersebut bekerja sama, maka akan ada peningkatan performa dalam
perusahaan
Orientasi Pasar
Mahmoud et al., (2016) melihat orientasi pasar sebagai: budaya organisasi
yang paling efektif dan efisien untuk memelihara perilaku yang dibutuhkan untuk
merealisasikan keunggulan performa bisnis. Liu, (2013) membedakan dengan
menyatakan bahwa orientasi pasar berkorelasi dengan market intelligence mengenai
permintaan konsumen di masa sekarang dan masa depan, distribusi ke semua
departemen dan respons terhadap aksi tersebut. Chan, (2016) juga melihat orientasi
pasar sebagai pencarian informasi dari konsumen yang dikomunikasikan dan diikuti
dalam berbagai fungsi dari sebuah organisasi.
Orientasi pasar adalah sebuah budaya organisasi yang selalu menyediakan
value yang superior untuk konsumen sebut Mahmoud et al., (2016). Untuk mencapai
kemampuan tersebut, organisasi membutuhkan komitmen untuk mengumpulkan
informasi dan mengkoordinasi permintaan konsumen, serta mengetahui kemampuan
kompetitor
Inovasi Incremental
Inovasi incremental yang berarti desain dominan sudah ada terlebih
dahulu, yang menyiratkan bahwa standar teknologi telah ada dan hadir di
pasar. Banyak perusahaan mencurahkan sumber daya untuk mengembangkan
kompetensi yang mengikuti desain dominan seperti itu Oerlemans et al.,
(2013). Dalam konteks itu, perusahaan fokus pada fine-tuning produk
selangkah demi selangkah, yang terinspirasi oleh beragam faktor eksternal
Laursen et al., (2006).
UKM di Indonesia merupakan salah satu penggerak ekonomi terbesar
negara, oleh karena itu penting bagi UKM untuk menerapkan inovasi dalam
organisasi atau perusahaannya, agar dapat bersaing dengan UKM lainnya
serta juga dapat memenuhi permintaan konsumen yang dinamis seiring
berjalannya waktu. UKM yang tidak menerapkan inovasi berisiko gagal
dikarenakan UKM tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap
permintaan konsumen yang tidak pasti dan tren pasar yang terus berganti.
Inovasi Radikal
Inovasi radikal adalah hasil dari pengenalan dan penerimaan di pasar
produk dan layanan baru perusahaan yang memperluas kompetensinya secara
signifikan menurut Voss et al., (2008). Pembuatan produk dan layanan yang
dikarenakan inovasi ini membutuhkan pengetahuan baru yang seringkali tidak
tersedia di perusahaan yang berinovasi dan hanya dimiliki oleh beberapa ahli,
seperti misalnya universitas khusus, ungkap Oerlemans et al., (2013). Dengan
kata lain, penciptaan inovasi yang lebih radikal membutuhkan penekanan
pada akses kemampuan dan keahlian yang langka, oleh karena itu, perusahaan
fokus berkolaborasi dengan mitra eksternal Laursen et al., (2006).
Inovasi
Inovasi adalah pengadopsian ide atau perilaku yang baru bagi organisasi. Hal
ini bisa berupa produk baru, layanan baru atau teknologi baru. Perubahan dan inovasi
saling terkait, yang bisa bersifat radikal atau incremental. Menurut Grinstein, (2008)
Inovasi dapat secara luas dianggap sebagai implementasi dari penemuan dan
intervensi dan proses di mana hasil baru, produk, sistem, atau proses itu muncul.
Subagja et al., (2017) mengatakan bahwa inovasi adalah kemampuan untuk melihat
sesuatu dalam pemikiran yang baru dan seringkali out of the box. Dengan kata lain,
inovasi adalah ide baru untuk peningkatan produk atau layanan. Contoh-contoh dari
hasil inovasi menurut Sharifirad & Ataei (2012) adalah implementasi ide yang terkait
dengan produk/layanan baru atau modifikasi yang sudah ada, inisiatif restrukturisasi
atau penghematan biaya, komunikasi yang lebih baik, rencana staff, teknologi baru,
perilaku karyawan yang unik atau respons organisasi terhadap peluang, dan situasi
yang tidak terduga.
Inovasi dapat diklasifikasikan ke dalam inovasi produk dan inovasi proses.
Inovasi produk mengacu pada produk, peralatan atau layanan yang baru atau lebih
baik yang berhasil di pasar. Inovasi proses melibatkan adopsi proses manufaktur atau
distribusi yang baru atau lebih baik, atau metode layanan sosial baru. Ini tidak berarti
bahwa kedua jenis inovasi itu saling eksklusif. Proses inovasi misalnya dapat
mengarah pada inovasi produk. Demikian pula inovasi produk dapat mendorong
inovasi dalam proses. Lebih jauh ke inovasi produk dan inovasi proses, ada inovasi
organisasi. Inovasi organisasi dapat mengarah pada pemanfaatan sumber daya
manusia yang lebih efektif yang sangat penting untuk keberhasilan eksploitasi
gagasan. Oleh karena itu, inovasi dapat terjadi dalam tiga dimensi, yaitu produk,
proses, dan organisasi menurut Mustikowati & Tysari, (2014).
Subagja et al., (2017) mengungkapkan bahwa inovasi menurut jenisnya
terbagi menjadi dua jenis yaitu radikal dan incremental. Inovasi radikal adalah
perubahan mendasar yang mewakili perubahan revolusioner dalam teknologi. Mereka
mewakili kemajuan yang jelas dari praktik yang ada. Sebaliknya, inovasi incremental
adalah perbaikan kecil atau penyesuaian sederhana dalam teknologi saat ini.
Inovasi Pelayanan Publik
Menurut Yogi dalam LAN (2007:113), Inovasi di sektor publik adalah salah satu
jalan atau bahkan breakthrough untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan
organisasi di sektor publik. Karakteristik dari sistem di sektor publik kaku harus
mampu dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Inovasi yang biasanya
ditemukan di sektor bisnis kini mulai diterapkan dalam sektor publik. Budaya
inovasi harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan lebih baik. Hal ini
tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang sedemikian
cepat, yang terjadi di luar organisasi publik. Selain itu perubahan di masyarakat
juga begitu penting sehingga demikian, maka sektor publik dapat menjadi sektor
yang dapat mengakomodasi dan merespon secara cepat setiap perubahan yang
terjadi.
Menurut Yogi dalam LAN (2007) secara khusus inovasi dalam lembaga publik
dapat didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam
implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar,
berlangsung lama dan berskala cukup umum sehingga dalam proses
implementasinya berdampak cukup besar terhadap organisasi dan tata hubungan
organisasi. Inovasi dalam pelayanan publik mempunyai ciri khas, yaitu sifatnya
yang intangible karena inovasi layanan dan organisasi tidak semata berbasis pada
produk yang dapat dilihat melainkan pada perubahan dalam hubungan pelakunya,
yaitu antara service provider dan service receiver (user), atau hubungan antar
berbagai bagian di dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi.
Menurut Yogi dalam LAN (2007), ditinjau secara lebih khusus, pengertian inovasi
dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih,
meningkatkan dan memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan
publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi dan atau alat baru
dalam pelayanan masyarakat. Dengan pengertian ini, inovasi pelayanan publik
tidak harus diartikan sebagai upaya menyimpang dari prosedur, melainkan sebagai
32
upaya dalam mengisi menafsirkan dan menyesuaikan aturan mengikuti keadaan
setempat.
Proses kelahiran suatu inovasi, bisa didorong oleh bermacam situasi. Secara
umum inovasi dalam layanan publik ini bisa lahir dalam bentuk inisiatif, seperti:
- Kemitraan dalam penyampaian layanan publik, baik antara pemerintah dan
pemerintah, sektor swasta dan pemerintah. - Penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dalam pelayanan publik.
- Pengadaan atau pembentukan lembaga layanan yang secara jelas
meningkatkan efektivitas layanan (kesehatan, pendidikan, hukum dan
keamanan masyarakat).
Maka inovasi pelayanan publik dapat penulis simpulkan sebagai terobosan jenis
pelayanan baik yang merupakan ide kreatif original dan/atau adaptasi atau
modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik
sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu
pendekatan baru yang bersifat kontekstual.
Standar Pelayanan Publik
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan.
Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2004
dalam Ratminto dan Atik (2005:23) tentang pedoman umum penyelenggaraan
pelayanan publik, standar pelayanan harus meliputi:
- Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan,
yaitu kemudahan dalam memenuhi persyaratan. - Waktu Penyelesaian
Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan waktu
penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan
kepastian waktu dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan lamanya
waktu layanan masing-masing. - Biaya Pelayanan
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian dalam proses pemberian
pelayanan, haruslah dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci
serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku. - Produk Layanan
Hasil layanan yang diterima harus sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan
yaitu hasil pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah
ditentukan. - Sarana dan Prasarana
Penyedia sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan
publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan
yang memadai serta adanya kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh
suatu pelayanan. - Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang
dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab petugas pelayanan
seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan pelayanan.
Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, standar pelayanan
adalah ukuran kualitas pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan
publik terhadap masyarakat sebagai kewajiban dan janji yang berkualitas, juga
dinilai dari ketersediaan waktu yang tepat, biaya pelayanan, menikmati produk
pelayanan yang memuaskan yang didukung oleh sarana dan prasarana
Prinsip Pelayanan Publik
Menurut Sulistio dan Budi (2009:39) pelayanan publik yang diberikan oleh
Birokrasi hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut ini:
- Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka.
- Ilmiah, berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh cabang-cabang
ilmu pengetahuan lainnya. - Inovatif, pembaruan yang dilakukan terus-menerus untuk menghadapi
lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang. - Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal.
- Profesionalisme, penggunaan tenaga kerja profesional, terampil dalam istilah
“The Right Man in The Right Pleace”. 6. Penggunaan teknologi modern yang tepat guna.
Islamy dalam Sulistio dan Budi (2009:41) menyatakan bahwa pelayanan publik
harus dilaksanakan oleh Birokrasi Pemerintah berdasarkan kepada prinsip-prinsip
pelayanan prima berikut ini: - Appropriateness (kesesuaian)
- Accesibility (keterjangakauan)
- Continuity (keberlanjutan)
- Technically (teknis)
- Profitability (menguntungkan)
- Equitability (adil)
- Transparency (terbuka)
- Accountability (bertanggungjawab)
- Effectiveness and Efficiency (efektif dan efisien)
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan publik harus
memenuhi prinsip yang rasional, ilmiah, inovatif, produktif, profesional dan
penggunaan teknologi yang tepat guna. PT. PLN (Persero) Rayon Way Halim
diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar berhasil
menjalankan inovasi pelayanan yang telah diciptakannya.
Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana
kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik. Menurut
Pasolong (2010:132), terkait kualitas pelayanan publik, adalah sbb:
“Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif
bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan
tingkat penyesuaian suatu hal terdapat persyaratan atau spesifikasinya itu
terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik,
sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik.
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan
masyarakat”. Sinambela (2006:6) menjelaskan bahwa untuk mencapai kepuasan itu dituntut
kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:
- Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan disediakan
secara memadai serta mudah dimengerti. - Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip
efisiensi dan efektivitas. - Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan, dan harapan masyarakat. - Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat
dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan
lain-lain. - Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan
aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
Gasperz dalam Sinambela (2006:7) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas
mengacu pada pengertian pokok: - Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan
langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan
pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk. - Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau
kerusakan.
Disamping itu, Zeithhalm-Parasuman-Berry dalam Pasolong (2010:135),
mengatakan bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara
nyata oleh konsumen, ada beberapa indikator ukuran kepuasan konsumen yang
terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan
konsumen. Kelima dimensi tersebut antara lain yaitu : - Tangibles : kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi
administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. - Reliability : kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang
terpercaya. - Responsivess : kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan
secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. - Assurance : kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam
meyakinkan kepercayaan konsumen. - Emphaty : sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.
Menurut Sinambela (2006:29), agar terdapat kepastian pelayanan publik perlu
segera disusun standar pelayanan yang jelas. Standar demikian diperlukan bukan
hanya kepastian pelayanan, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai kompetensi
aparatur dan usaha untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik. Hak-hak
masyarakat dalam pelayanan publik perlu diekspose untuk diketahui masyarakat,
demikian pula kewajiban aparatur dalam memberi pelayanan.
Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan
menjadi berkualitas apabila sesuai dengan standar pelayanan serta dapat
memuaskan pelanggan. Dengan demikian berdasarkan konsep tentang kualitas
pelayanan maka definisi dari kualitas pelayanan pelanggan oleh PT. PLN
(Persero) Rayon Way Halim, diharapkan sesuai dengan standar atau melebihi
standar yang ditetapkan. Kualitas suatu pelayanan publik harus mencakup antara
lain, yaitu: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif
(kesamaan hak), dan kesinambungan hak dan kewajiban
Pengertian Pelayanan Publik
Terdapat banyak literatur ilmiah yang telah menyajikan defenisi tentang
pelayanan publik tetapi pada penelitian ini akan diuraikan beberapa penjabaran
dari beberapa ahli diantaranya menurut Pasolong (2010:128), pelayanan pada
dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan atau
organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi
kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan terdapat dua aspek yaitu
seseorang atau organisasi dan pemenuhan kebutuhan. Menurut Sinambela
(2006:5) pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Susanto dalam
Sugandi (2011:124) bahwa dalam sistem pemerintahan dominan, perumus dan
pelaksana layanan publik dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat sebagai
penerima layanan. Namun menurut Dwiyanto dalam Sugandi (2011:124), pelayanan oleh birokrasi seharusnya digerakkan oleh visi dan misi pelayanan,
namun pada kenyataannya justru digerakkan oleh peraturan dan anggaran yang
tidak dimengerti oleh publik karena tidak disosialisasikan secara transparan.
Dalam Undang-undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa
layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi tiga kelompok layanan
administratif, yaitu: Pertama, kelompok layanan yang mengahasilkan bentuk
dokumen resmi yang dibutuhkan publik; Kedua, kelompok layanan yang
menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik;
Ketiga, kelompok layanan yang menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan oleh
publik.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Lukman
(2013:16) memaparkan ruang lingkup pelayanan publik yang dapat digolongkan
ke dalam dua bentuk, yaitu:
a. Pelayanan Barang dan Jasa Publik
Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan
mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada
masyarakat. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi
pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara
yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik
pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara/BUMN).
b. Pelayanan Administratif
Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif
pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang- undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga,
kehormatan, dan harta benda juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh
instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam
perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan
penerima pelayanan.
Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti yang
ada di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah suatu
kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat yang harus digerakkan dan disosialisasikan secara terbuka.
Juga berdasarkan pemaparan tentang ruang lingkup yang berkaitan dengan
pelayanan publik, PT. PLN (Persero) Rayon Way Halim masuk kedalam kategori
pelayanan barang dan jasa publik yang mana PT. PLN (Persero) ini memberikan
jasa kepada masyarakat dalam hal ketersediaan listrik.
Keberhasilan Inovasi
Produk baru yang dibuat perlu diperkenalkan kepada pasar agar produk tersebut
diterima dan dipakai secara meluas. Proses mulai dikenalkan hingga digunakan
oleh masyarakat secara luas inilah yang disebut prosesdifusi. Rogers dalam
Suryani (2008:305) mendefinisikannya sebagai proses dimana inovasi
dikomunikasikan melalui saluran tertentu, dalam suatu jangka waktu tertentu
diantara anggota suatu sistem sosial. Menurut Rogers dalam difusi ini terdapat
beberapa faktor yang menentukan keberhasilan difusi inovasi, yaitu ada empat
faktor:
a. Karakteristik Inovasi (Produk)
Sebuah produk baru dapat dengan mudah diterima oleh konsumen
(masyarakat) jika produk tersebut mempunyai keunggulan relatif. Artinya
produk baru akan menarik konsumen jika produk tersebut mempunyai
kelebihan dibandingkan produk-produk yang sudah ada sebelumnya di pasar.
Contohnya, handphone. Dalam waktu yang relatif pendek telah banyak
digunakan oleh masyarakat karena produk tersebut mempunyai keunggulan
relatif dibandingkan dengan sarana komunikasi sebelumnya.
Faktor produk lain berupa compability juga berpengaruh terhadap hasil
inovasi. Produk yang kompatibel adalah produk yang mampu memenuhi
kebutuhan, nilai-nilai, dan keinginan konsumen secara konsisten. Faktor
ketiga dari karakteristik produk berpengaruh terhadap difusi adalah
kompleksitas. Semakin komplek, semakin sulit mengoperasikannya, semakin
tidak menarik konsumen. Konsumen akan memilih produk yang sederhana
dan mudah digunakan. Konsumen lebih menarik menggunakan produk yang
lebih sederhana dibandingkan dengan produk yang kesulitan dalam
pengoperasiannya. Faktor keempat adalah kemampuan untuk dicoba
(triability). Produk baru apabila memberikan kemudahan untuk dicoba dan
dirasakan oleh konsumen akan menarik bagi konsumen. Dan faktor lain
adalah kemampuan untuk dilihat konsumen (observability). Observability
lebih menunjuk pada kemampuan produk untuk dapat dikomunikasikan
kepada konsumen lainnya. Semakin mudah dilihat dan mampu
mengkomunikasikan kepada konsumen lain bahwa produk tersebut baru akan
semakin menarik karena artinya mampu memberikan petunjuk kepada
konsumen lain bahwa dirinya termasuk konsumen yang mengikuti
perkembangan.
b. Saluran Komunikasi
Inovasi akan menyebar pada konsumen yang ada di masyarakat melalui
saluran komunikasi yang ada. Suatu produk baru akan dapat dengan segera
dan menyebar luas ke masyarakat (konsumen) jika perusahaan memanfaatkan
saluran komunikasi yang banyak dan jangkauannya luas seperti media massa
dan jaringan interpersonal.
c. Upaya Perubahan dari Agen
Perusahaan harus mampu mengidentifikasi secara tepat opinion leader yang
akan digunakan dan mampu melibatkannya sebagai agen perusahaan untuk
mempengaruhi konsumen atau masyarakat dalam menerima dan
menggunakan produk baru (inovasi).
d. Sistem Sosial
Pada umumnya sistem sosial masyarakat modern lebih mudah menerima
inovasi dibandingkan dengan masyarakat yang berorientasi pada sistem sosial
tradisional karena masyarakat modern cenderung mempunyai sikap positif
terhadap perubahan, umumnya menghargai terhadap pendidikan dan ilmu
pengetahuan, mempunyai perspektif keluar yang lebih baik dan mudah
berinteraksi dengan orang-orang di luar kelompoknya, sehingga
mempermudah masukan penerimaan ide-ide baru dalam sistem sosial dan
anggotanya dapat melihat dirinya dalam peran yang berbeda-beda.
Penulis menyimpulkan bahwa suatu inovasi dikatakan berhasil maka harus
memiliki empat faktor berikut, yaitu: karakteristik, adanya saluran komunikasi,
adanya upaya dari agen dan dipengaruhi sistem sosial.
Klasifikasi Produk
Inovasi sering dihubungkan dengan produk baru. Menurut Sunyoto (2013:9), dari
produk yang biasa dibeli konsumen, kita dapat melakukan penggolongan atau
klasifikasi mengenai produk. Produk menurut daya tahannya dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu:
a. Barang yang tahan lama
Barang yang tahan lama (durable goods) adalah merupakan barang nyata
yang biasanya melayani banyak kegunaan, misalnya pakaian, peralatan
otomotif, komputer, peralatan bengkel, lemari es, dan sebagainya.
b. Barang yang tidak tahan lama
Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah merupakan barang
nyata yang biasanya dikonsumsi untuk satu atau beberapa kegunaan,
misalnya pasta gigi, kuliner, minuman energi, obat generik dan lainnya.
c. Jasa
Merupakan kegiatan, manfaat atau kegunaan yang ditawarkan untuk dijual,
misalnya bengkel sepeda motor, reparasi komputer dan televisi, loundry, jasa
angkutan barang, jasa olah data, rental mobil dan sepeda motor, kursus
bahasa asing, kursus program komputer, dan lainnya
Pengaplikasian Definisi Dari Inovasi
Terdapat empat faktor yang mendasarinya, menurut Nugroho (2003:398), terdiri
dari:
a. Orientasi Produk
Konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas dan performance
terbaik serta inovatif. Perusahaan seringkali mendesain produk tanpa input
dari customer. b. Orientasi Pasar
Kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan
keinginan dari target market serta memberikan kepuasan secara lebih baik
dibandingkan pesaing.
Ada empat faktor yang menjadi landasan utama konsep ini, yaitu:
- Penetuan target market secara tepat dan mempersiapkan program
pemasaran yang sesuai. - Fokus pada customer needs untuk menciptakan customer satisfaction.
- Integrated marketing, setiap bagian atau departement dalam perusahaan
bekerja sama untuk melayani kepentingan konsumen yang terdiri dari
dua tahap, yaitu: fungsi-fungsi marketing harus terkoordinir dan
kerjasama antar departement. - Profitability, profit diperoleh melalui penciptaan nilai pelanggan yang
berkualitas, pemuasan akan kebutuhan pelanggan lebih baik daripada
pesaing.
c. Orientasi Perusahaan
Adalah menentukan keinginan dan kebutuhan dari target market dan
memberikan kepuasan secara lebih baik dibandingkan para pesaing melalui
suatu cara yang dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dan
masyarakat.
d. Orientasi Konsumen
Pada prinsipnya dalam penyebaran produk baru (inovasi), konsumen
menginginkan produk yang ada tersedia di banyak tempat, dengan kualitas
yang tinggi, akan tetapi dengan harga yang rendah sehingga konsumen lebih
banyak mengkonsumsi barang dan bahkan sampai pembelian yang berulang- ulang.
Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah inovasi ditandai dengan
adanya keempat faktor di atas sebagai pendukung. Apabila inovasi yang telah
diciptakan oleh PT. PLN (Persero) sudah memiliki faktor-faktor tersebut maka
akan dapat dinyatakan berhasil.
Jenis-Jenis Inovasi
Menciptakan inovasi harus bisa menentukan inovasi seperti apa yang seharusnya
dilakukan dalam meningkatkan pelayanan PT. PLN (Persero) agar inovasi
tersebut dapat berguna dan bertahan lama. Jenis-jenis inovasi menurut Robertson
dalam Nugroho (2003:395) diharapkan dapat memberikan masukan yang positif
dalam menciptakan inovasi layanan PT. PLN, jenis-jenis inovasi tersebut antara
lain:
a. Inovasi Terus Menerus
Adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk
yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak
mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan. Contohnya, memperkenalkan
perubahan model baru, menambahkan mentol pada rokok atau mengubah
panjang rokok.
b. Inovasi Terus Menerus Secara Dinamis
Mungkin melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang
sudah ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari
kebiasaan belanja pelanggan dan pemakaian produk. Contohnya antara lain, sikat gigi listrik, compact disk, makanan alami dan raket tenis yang sangat
besar.
c. Inovasi Terputus
Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang
menyebabkan pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku mereka.
Contohnya, komputer, videocassete recorder. Menurut Wibisono (2006:113) cara yang paling mudah untuk mendeteksi
keberhasilan inovasi adalah melalui pengecekan didapatkannya pelanggan baru
(akuisisi pelanggan), pertumbuhan penjualan, loyalitas pelanggan, dan
peningkatan marjin keuntungan.
Nugroho (2003:395) berpendapat bahwa kebanyakan produk baru berasal dari
bentuk terus menerus. Pada tahun-tahun belakangan adalah modifikasi atau
perluasan dari produk yang sudah ada, dengan sedikit perubahan pada pola
perilaku dasar yang diminta oleh konsumen. Namun dari jenis-jenis inovasi
tersebut, penulis lebih memilih inovasi terus menerus secara dinamis. Karena PT.
PLN (Persero) Rayon Way Halim menciptakan inovasi pelayanan publik yang
tidak sepenuhnya mengubah secara signifikan produk yang sudah ada sebelumnya
namun hanya dengan menambah pola pada produk sebelumnya sehingga terlihat
semakin canggih.
Pengertian Inovasi
Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli.
Menurut Suryani (2008:304), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak
hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek
yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering
dugunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru
oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran
dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang
sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum
pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang
merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah
ditemui konsumen di pasar.
Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau
pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan
teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses
yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut Rosenfeld dalam
Sutarno (2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk,
proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan
menurut Mitra pada buku tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi
merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain
merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman
untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Namun menurut Vontana
(2009:20), inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya
cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input
menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai
guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna,
komunitas, sosietas dan lingkungan.
Hampir sama dengan inovasi organisasi menurut Sutarno (2012:134-135) yang
didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam
sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif.
Inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah
suatu produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk
berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk
tantangan organisasi. Semua organisasi bisa berinovasi termasuk untuk organisasi
perusahaan, rumah sakit, universitas, dan organisasi pemerintahan. Pentingnya
nilai, pengetahuan dan pembelajaran dalam inovasi organisasi sangat penting.
Menurut Yogi dalam LAN (2007:115), inovasi biasanya erat kaitannya dengan
lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi
sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers dalam LAN
(2007:115) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek
yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut
Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru,
tekonologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau
rencana baru bagi anggota organisasi.
Menurut Rogers dalam LAN (2007:116) mengatakan bahwa inovasi mempunyai
atribut sebagai berikut:
- Keuntungan Relatif
Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan
dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam
inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. - Kesesuaian
Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuain dengan
inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta
merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun
juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru.
Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran
terhadap inovasi itu secara lebih cepat. - Kerumitan
Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang
boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun
demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik,
maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. - Kemungkinan Dicoba
Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai
keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah
produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak
mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. - Kemudahan diamati
Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi
bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan
bahwa inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang
sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga
diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya.
Inovasi erat kaitannya teknologi dan informasi, khususnya internet, memiliki
peranan penting dalam meningkatkan transparansi. Richard Heeks dalam LAN
(2007:98) mengelompokkan manfaat tekonologi informasi dan komunikasi dalam
dua kelompok, yaitu: - Manfaat pada Tingkat Proses
a. Menghemat biaya: mengurangi biaya transaksi bagi masyarakat untuk akses ke
informasi pemerintah dan mengirim informasi ke pemerintah, mengurangi biaya
bagi pemerintah untuk menyediakan inoformasi.
b. Menghemat waktu: mempercepat proses internal dan proses pertukaran data
dengan instansi lain.
c. Mengurangi keterbatasan: dimanapun, kapanpun informasi dan layanan
pemerintah dapat diakses oleh masyarakat.
d. Keputusan yang lebih baik: pimpinan dapat mengontrol kinerja stafnya,
mengontrol kegiatan, ataupun mengontrol kebutuhan. - Manfaat pada Tingkat Pengelolaan
a. Merubah perilaku aparatur: mengurangi interes pribadi dan meningkatkan
interes rasional atau nasional. Misalnya dalam mengurangi tindakan korupsi,
mengurangi pemalsuan, kerja lebih efektif dan efisien dan perlakuan terhadap
masyarakat yang lebih setara dalam pelayanan publik.
b. Merubah perilaku masyarakat: partisipasi yang lebih besar terhadap proses
pemerintahan dan memperluas kesempatan pemasok untuk ambil bagian dalam
pelayanan pengadaan barang atau jasa.
c. Pemberdayaan: meningkatkan keseimbangan kekuatan antar kelompok, melalui
kemudahan, akses ke informasi kepemerintahan. Pemberdayaan aparatur lebih
meningkat melalui akses ke informasi yang dibutuhkan mereka dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, pemberdayaan pemasok melalui akses ke
informasi tentang pengadaan barang dan jasa dan pemberdayaan manajer melalui
akses ke informasi mengenai stafnya dan sumberdaya lainnya.
Kesejahteraan
Menurut Modo Muhammad Sucipto (dalam Khadijah, 2013:31)
menyatakan bahwa : “Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti
sentosa, aman dan makmur terlepas dari segala macam gangguan dan
kesulitan”. Berdasarkan pendapat tersebut, keadaan sejahtera dimaksudkan
keadaan sentosa, aman, makmur serta terlepas dari segala macam gangguan dan
kesukaran hidup terpenuhi, dengan demikian keadaan sejahtera dalam kehidupan
sosial ekonomi msyarakat.
Aspek ekonomi merupakan aspek yang tidak bisa terlepas dari kehidupan
manusia, dalam hal ini aspek ekonomi seseorang yang terdiri atas pendapatan,
kebutuhan pokok, pemilikan harta benda, merupakan cermin dari tingkat hidup
seseorang dapat diukur oleh keadaan ekonomi yang bersangkutan, sehubungan
dengan hal ini Mubyarto (dalam Khadijah,2013 :32) mengatakan :
“Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan aspek ekonomi yaitu jumlah
pendapatan, macam dan jumlah barang yang dimiliki atau dikuasai serta
kebebasan untuk menentukan barang atau usaha apa yang dilakukan untuk
meningkatkan kepuasan hidupnya”.
Kalau dilihat dari jumlah pendapatan, M.C. Suprapti dan Djemen Bale
(dalam Khadijah, 2013:32) menyatakan bahwa :
“Tingkat kesejahteraan dapat di ukur dengan sampai dimana tingkat pendapatan.
Dari tingkat pendapatan ini berapa persen yang dipakai untuk memenuhi
kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) dan seterusnya dan sampai
dimana kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya”.
Sementara itu, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dapat
menjadi ukuran terhadap kehidupan ekonomi seseorang atau sekelompok orang.
Seperti yang dikemukakan Emil Salim (dalam Khadijah,2013:32) yang
mengatakan bahwa :“Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan
papan”.
Mengenai kebutuhan pokok yaitu perumahan, Parsudi Suparlan (dalam
Khadijah, 2013:33) menyatakan bahwa : “Rumah merupakan kebutuhan hidup
yang pokok bagi manusia bagaimanapun caranya dan dengan kondisi apapun
selalu diusahakan oleh manusia untuk mendapatkannya. Pentingnya rumah bagi
manusia bukan hanya fungsinya sebagai tempat tinggal atau berteduh, tetapi juga
sebagai fungsi lainnya yang saling berkaitan pada hakekatnya berkenaan dengan
eksistensi dan kelangsungan hidup manusia”.
Menurut Marpaung (2005: 203 ), kesejahteraan adalah gagasan, diperlukan
langkah nyata untuk mewujudkannya. Kesejahteraan adalah tunas harapan,
diperlukan optimisme untuk menumbuhkannya kesejahteraan adalah usaha,
diperlukan keteguhan hati untuk mencapainya.
Menurut Darmawan Triwibowo (2006:21), yang mencakup komponen
dalam kesejahteraan rakyat yaitu :
a. Kesehatan.
b. Pendidikan.
c. Perumahan.
d. Pelayanan kerja.
e. Pemeliharaan penghasilan (income maintenance), yang meliputi bantuan
sosial.
f. Pelayanan.
Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan msyarakat sebagai
tujuan dari suatu kegiatan pembangunan dan menuntaskan kemiskinan melalui
pemberdayaan masyarakat. Adapun kesejahteraan masyarakat mempunyai lima
fungsi pokok yaitu:
a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi – kondisi kehidupan
orang.
b. Pengembangan sumberdaya manusia.
c. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
d. Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuantujuan pembangunan.
e. Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayananpelayanan yang terorganisir lainnya. Fauzik Lendriyono (2007:105)
Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah
“Dengan mengembangkan potensi swadaya dan keswadayaan yang ada melalui
kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dalam masyarakat yang bersangkutan
”Rahardjo (dalam Nur Basarini, 2003:21).
Rahadjo (dalam Nur Basarini, 2003:21) menyatakan bahwa swadaya
adalah upaya yang didasarkan pada kepercayaan kemampuan diri dan berdasar
pada sumber daya yang dimiliki. Sedangkan keswadayaan masyarakat dipahami
sebagai semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar
atau kekuatan dengan memanfaatkan daya yang mereka miliki. Selain itu,
Swadaya masyarakat merupakan suatu kemampuan untuk memanfaatkan dan
mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan
yang dilaksanakan pemerintah.
Pembangunan Desa
Menurut Rizal Hamid (Dalam Zulfa Nurdin, 2016: 205) pembangunan
dalam arti luas dapat ditafsirkan sebagai perubahan yang meliputi transformasi
struktural dan perubahan cultural, politik, social, dan ekonomi. Perubahan yang
dimaksud dalam strategi pembangunan lebih dilihat sebagai upaya perbaikan
dalam proses pembangunan itu sendiri.
Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:
- Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu
kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi
Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu:
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil,
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor,termasuk
desa dan kota, di setiap wilayah secara saling terkait, serta di
kembangkan secara selaras dan terpadu. - Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prisip pembangunan
yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan
mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam
yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa
perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik,
prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin. - Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi,
debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.
Menurut Rukminto Adi (2001:55) Secara teoritis, agar suatu desa
berkembang denga baik maka terdapat tiga ungsur yang merupakan suatu
kesatuan yaitu: - Desa (dalam bentuk wadah).
- Masyarakat desa.
- Pemerintahan desa.
Pemerintah harus mempunyai pendekatan dan strategi-strategi dalam
pembangunan agar bisa menimbulkan partisipasi masyarakat, pendekatan
pembagunan masyarakat desa dipilih sebagi salah satu pendekatan dalam
pembangunan nasional antara lain karena melalui pembangunan desa tersebut
tercermin penarapan nilai-nilai demokrasi. Dimana secara teoritis tercermin
keterpaduan antara perencanaan dari atas kebawah dan dari bawah keatas yaitu
melalui lembaga musyawarah desa ataupun usulan-usulan dari kelurahan sebagai
sebagai dari hasil-hasil evaluasi hasil pembangunan sebelumnya ataupun karena
adanya permasalahn baru yang mereka hadapi. Telah terlihat jelas bahwa tujuan
utama dari pembangunan desa adalah pertumbuhan, pemerataan, dan
kesejahteraan, namun itu semua tidak akan bisa dicapai tanpa adanya partisipasi
aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
Menurut Adisasmita (2006:94) partisipasi masyarakat dapat didefinisikan
sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan,
meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program
pembangunan.
Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan
memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yangsama.
Strategi yang biasa diterapkan adalah melalui strategi „penyadaran‟.Untuk
berhasilnya program pembangunan desa tersebut, warga masyarakat dituntut
untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga ada
keterlibatan emosional pada program tersebut, hal ini diharapkan dapat
memberikan kekuatan dan perasaan untuk ikut serta dalam gerakan perubahan
yang mencakup seluruh bangsa. Untuk itu pemimpin harus menyebarluaskan
kebijakan pembangunan desa dan secara aktif mengidentifikasikan diri dengan
kebijakan tersebut (Rukminto Adi, 2001:67)
Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan
kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama danbudaya,
yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat
tersebut secara maksimal.
Menurut Syafii (2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan
dibagi atas tiga tahapan, yaitu:
a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan
kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan.
c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara
berkeadilan.
Terkait pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals
(SDGs) merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) sejak
tahun 2015 hingga 2030. SDGs menekankan pada People (Masyarakat), Planet
(Planet), Peace (Perdamaian), Prosperity (Kemakmuran), dan Partnership
(Kemitraan). Terdiri dari 17 goals (Tujuan) yaitu : (SDGs dalam Rakor
Kementerian Kesehatan, 2015) - Pemberantasan kemiskinan yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di
manapun. - Nol kelaparan yaitu Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan
dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. - Kesehatan yang baik yaitu Menjamin kehidupan yang sehat dan
mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. - Pendidikan yang berkualitas yaitu Menjamin pendidikan yang inklusif dan
berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
orang. - Kesetaraan jender yaitu Menjamin kesetaraan gender serta
memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. - Air bersih dan sanitasi yaitu Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air
serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. - Energi bersih dan terjangkau yaitu Menjamin akses energi yang
terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang. - Kerja layak dan pertumbuhan ekonomi yaitu Mendorong pertumbuhan
ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta
kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi
semua orang. - Industri, inovasi, dan infrastruktur yaitu Membangun infrastruktur yang
berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan
serta membina inovasi. - Pengurangan kesenjangan yaitu Mengurangi kesenjangan di dalam dan
antar negara . - Kota dan masyarakat berkelanjutan yaitu Menjadikan kota dan pemukiman
manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. - Konsumsi yang bertanggungjawab yaitu Menjamin pola produksi dan
konsumsi yang berkelanjutan. - Aksi perubahan iklim yaitu Mengambil tindakan segera untuk memerangi
perubahan iklim dan dampaknya. - Kehidupan bawah laut yaitu Melestarikan dan menggunakan samudera,
lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan
berkelanjutan. - Kehidupan didarat yaitu Melindungi, memperbarui, serta mendorong
penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara
berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan
degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati. - Perdamaian dan keadilan yaitu Mendorong masyarakat yang damai dan
inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan
bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan
inklusif di seluruh tingkatan. - Kemitraan demi mencapai tujuan yaitu Memperkuat perangkat-perangkat
implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan
global untuk pembangunan berkelanjutan.
Fungsi Pemerintahan Desa
Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurut Nurcholis (2005:138) Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok :
- Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,
membangun dan membina masyarakat. - Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten.
Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang
berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam
interaksi antar individu dalam situasi sosial kelompok masyarakat (Rivai,
2004:37)
Untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi pemerintah desa tersebut
makaperlu dan harus melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya mereka
mengerti tentang ide pembangunan sehingga dapat dan mau berpartisipasi dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil pembangunan yang akan dan
sedang dilakukan. Pemerintah dianggap sangat penting karena berperan menggali,
menggerakkan dan mengkombinasikan faktor tersebut (Thalidzu Ndraha,
2000:45).
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Desa menyebutkan bahwa disamping tugas dan kewajiban, maka Kepala
Desa dilarang : - Menjadi pengurus partai politik.
- Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga
kemasyarakatan di desa bersangkutan. - Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD.
- Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan
pemilihan kepala daerah. - Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain. - Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya. - Menyalahgunakan wewenang.
- Melanggar sumpah/janji jabatan.
Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarakan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh
karena itu penyelenggraan pemerintahan desa merupakan subsistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkanasal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Suprihatini,2007: 9).
Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dualembaga:
Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan
pemerintah atasnya dan kebijakan desa.sedangkan BPD berfungsi menetapkan
peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat (Nurcholis, 2011:77).
Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat
desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkatdesa lainnya. Sekretaris desa diisi
dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.Wewenang pemerintahan
desa yaitu mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya, dan mendamaikan
perkara daripara warganya. Pemerintahan desa berfungsi sebagai lembaga
legislasi danpengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran
pendapatan dan belanjadesa dan keputusan Kepala Desa.
Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga
Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara
pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan
pemerintah. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perdes danberdasarkan PP
(Nurcholis, 2011:79)
Peluang dan Hambatan Inovasi
Penggunaan peluang menunjukkan suatu keberhasilan yang tidak pernah
kita bayangkan atau rencanakan sebelumnya menjadi suatu kejutan yang positif,
baik dalam organisasi pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi sosial
lainnya. Ada banyak peluang yang bisa kita gunakan dalam rangka
pengembangan inovasi terlebih jika kita mau belajar dari kenyataan dengan
membandingkan ekspektasi atau harapan. Dalam rangka mewujudkan harapan
setiap orang sebagai anggota organisasi ataupun anggota masyarakat, manusia
perlu memotivasi dirinya masing-masing untuk melakukan pekerjaan yang lebih
serius dengan menggunakan kemampuan yang dimiliknya semaksimal mungkin.
Pada dasarnya terciptanya suatu inovasi berawal dari pencarian dan
penemuan peluang yang bisa diperoleh anggota, baik dari luar organisasi maupun
peluang dari dalam organisasi. Dinamika peluang berinovasi senantiasa saling
memengaruhi antara kondisi yang sudah dapat diperkirakan telah direncanakan
sebelumnya, dan suatu kondisi atau keadaan yang tidak pernah diperkirakan atau
dipikirkan terlebih dahulu dalam kehidupan organisasi.
Perubahan persepsi masyarakat, antara lain adanya tuntutan pemenuhan
kebutuhan struktur, terjadinya perkembangan atau perubahan ilmu pengetahuan
dan teknologi menjadi pemicu dalam melahirkan suatu peluang apabila kita sikapi
dengan baik dalam rangka menciptakan inovasi. Perkembangan kondisi sosial
sangatlah berfluktuasi. Hal ini ditentukan oleh tiap-tiap individu anggota
masyarakat. Anggota masyarakat yang berkembang secara dinamis adalah
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menangkap peluang
(opportunity).
Peluang dan inovasi merupakan sesuatu yang saling memperkuat. Peluang
mampu menciptakan inovasi. Begitupun sebaliknya, hasil inovasi akan
menciptakan peluang baru untuk berkarya lebih banyak. Yang dimaksud
hambatan inovasi adalah suatu keadaan yang dirasakan seseorang atau beberapa
orang yang dapat memengaruhi untuk tidak memfungsikan keinginan pemikiran
dan kemauan manusia dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam
rangka menghasilkan pengetahuan, barang dan jasa baru, serta dapat memberikan
manfaat dalam kehidupan manusia. Salah satu tujuan berinovasi adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan memajukan peradaban dan
menberikan kesempatan kepada semua pihak dalam berpartisipasi dan membuka
peluang kepada banyak pihak untuk ikut menikmati hasil-hasil inovasi.
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan konstribusi
terhadap upaya mengurangi hambatan-hambatan manusia dalam melakukan
tindakan inovasi. Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan
solusi tunggal dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Setiap hambatan bersifat
multi dimensi dan tidak bersifat konseptual pemikiran semata, tetapi juga terdapat
hambatan yang sifatnya teknis dalam kegiatan.
Dalam praktek inovasi program, terdapat beberapa faktor yang
mendukung susksesnya inovasi yaitu :
a. Ketegasan pimpinan mengambil kebijakan.
b. Kerjasama dengan pihak di luar wilayah kerja.
c. Visi dan Misi Desa.
d. Kelancaran komunikasi.
e. Potensi swadaya.
f. Penerapan prinsip keadilan.
g. Kebutuhan masyarakat dan sosial budaya. (Sangkala dalam Zulfa
Nurdin, 2016)
Disamping faktor pendukung, dalam praktek inovasi program, juga
terdapat faktor-faktor menjadi kendala yaitu :
a. Inovasi program sebagai hal baru.
b. Partisipasi masyarakat belum maksimal.
c. Kolaborasi belum efektif.
d. Pemberdayaan warga belum maksimal.
e. Keterbatasan Potensi (Sangkala dalam Zulfa Nurdin, 2016)
Adapun beberapa hambatan sekaligus yang menjadi peluang dalam
melakukan inovasi adalah sebagai berikut:
26
- Komunikasi yang tidak lancar
Saluran-saluran komunikasi yang tersumbat, tidak mengalir secara utuh
menyebabkan interpretasi atau penafsiran ganda. Apabila kondisi seperti
ini berlangsung dalam sebuah organisasi atau masyarakat dapat dipastikan
akan menghambat perkembangan inovasi yang dilakukan oleh manusia
sebagai anggota organisasi atau anggota masyarakat. Begitupun
sebaliknya, apabila saluran komunikasi mengalir dengan lancar tanpa
mengalami sumbatan menjadi peluang emas bagi manusia dalam
melakukan aktivitas mengembangkan inovasi yang dapat melahirkan
kebanggaan terhadap dirinya sendiri dan sanjungan dari orang lain. - Anggaran yang tidak cukup
Sudah menjadi pendapat umum, bahwa keberhasilan merupakan segala
kegiatan manusia, baik sebagai anggota masyarakat maupun anggota
organisasi pemerintahan ataupun swasta yang menjadi keluhan adalah
terbatasnya anggaran. Keberhasilan kegiatan untuk menciptakan inovasi
tidak datang begitu saja, melainkan harus dikerjakan melalui proses
kegiatan yang memakan waktu lama dan perlu keseriusan yang sungguhsungguh dalam rangka pencapaian suatu inovasi yang telah direncanakan.
Kedua faktor penghambat tersebut sekaligus menjadi faktor peluang dalam
rangka menciptakan inovasi setiap anggota masyarakat pada umumnya dan
anggota organisasi pada khususnya.
Dimensi Inovasi
Dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publikterdiri dari:
a. Inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan (desain)
produk-produk jasa dan proses-proses produksi termasuk pembangunan,
penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan.
b. Inovasi delivery termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam
menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan
klien untuk tujuan pemberian layanan khusus.
c. Inovasi administrative dan organisasional- termasuk cara-cara baru atau
cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi
supplier.
d. Inovasi konseptual dalam pengertian memperkenalkan misi baru,
pandangan, tujuan strategi dan rationale baru.
e. Inovasi interaksi sistem cara-cara baru atau yang diubah dalam
berinteraksi dengan organisasi lain.
Level Inovasi
Level innovative governance dilihat dari sejauh mana pelaksanaan dari
best practices menurut United Nations Development Programme (dalam
Sangkala, 2013:8) terdiri atas:
- Dampak (Impact), sebuah best practice harus menunjukkan sebuah
dampak positif dan dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan kondisi
kehidupan masyarakat miskin dan tidak beruntung. - Kemitraan (partnership), sebuah best practice harus didasarkan pada
kemitraan antara aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan dua pihak. - Keberlanjutan (sustainability), sebuah best practice harus membawa
perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
a. Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang
menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi.
b. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki
potensi bagi adanya replikasi dimanapun.
c. Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki
kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam tingkatan dan
kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan
organisasi masyarakat.
d. Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat
membawa lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan
keuangan.
Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership dan community
empowerment) yakni:
a. Kepemimpinan yang menginspirasikan bagi adanya tindakan dan
perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan
publik.
b. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya
serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan warga masyarakat
tersebut.
c. Penerimaan dan tanggung jawab terhadap perbedaan sosial dan
budaya.
d. Kemungkinan bagi adanya transfer (transferability) pengembangan
lebih lanjut dan replikasi.
e. Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada. - Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (gender equality dan social
inclusion) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon
terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan
keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi
fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan
yang berbeda. Dalam pelaksanaan inovasi program, maka bagi
penerima manfaat tidak dibedakan antara jenis kelamin, status sosial,
kondisi fisik. - Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation with in local
content dan transferability) yakni bagaimana pihak lain dapat belajar atau
memperoleh keuntungan dari inisiatif serta cara yang digunakan untuk
membagi dan mentransfer pengetahuan, keahlian untuk dapat dipelajari.
Strategi Inovasi
Inovasi dan analisa praktek yang sukses menunjukkan bahwa strategi
utama didalam sektor pemerintahan yaitu :
a. Memberikan layanan terintegrasi, yaitu Pemerintah menawarkan
peningkatan sejumlah layanan, sehingga warga memiliki harapan yang
tidak sederhana untuk memperoleh layanan yang disediakan disertai
kenyamanan.
b. Pelibatan warga, yaitu Pemerintah memiliki kewenangan yang inovatif
mendorong peran warga untuk berpartisipasi guna mensukseskan inovasi,
dan memungkinkan warga untuk mengungkapkan kebutuhannya sekaligus
memastikan inovasi sukses dan berkelanjutan.
c. Menjalin Kerjasama/ Kolaborasi, yaitu Pemerintah melakukan kolaborasi
dengan Lembaga terkait, Instansi Publik, Swasta, untuk kesamaan cara
pandang yang inovatif dalam memenuhi peningkatan layanan publik.
d. Memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), yaitu Pemerintah memberikan
layanan administrasi publik berbasis komputer dan internet untuk
mempercepat dan menyederhanakan warga memperoleh layanan
administrasi dan informasi dari pihak Pemerintah. United Nation World
Public Sector Report (UNWPSR) tahun 2004 (Sangkala, dalam Zulfa
Nurdin, 2016)
Jenis Inovasi Dalam Sektor Publik
Halversen (dalam Zulfa Nurdin, 2016:55) membagi tiga tipe spektrum
inovasi dalam sektor publik:
- Incremental innovation to radical innovation (di tandai oleh tingkat
perubahan, perbaikan incremental terhadap produk, proses layanan yang
sudah ada). - Top down innovation to bottom-up innovation (ditandai oleh mereka yang
mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top
manajemen atau organisasi atau institusi didalam hirarkhi, bermakna dari
para pekerja ditingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayan masyarakat,
dan pembuat kebijakan di level menengah). - Need led innovations anda efficiency-led innovation (ditandai apakah
inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau
agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien). Inovasi top-down dimana perubahan spesifik didorong melalui penerapan
sistem dengan preskripsi, regulasi dan dukungan, serta inovasi bottom-up
dimana pemerintah memberikan kemungkinan dan menfasilitasi
pengembangan dan penggabungan (difusi) inovasi yang berasal dari
organisasi atau jaringan di dalam sistem. Adapun diffusion adalah
sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran
tertentu terus menerus antar anggota sistem sosial. Patut dicatat dalam
literatur bahwa fokus pada mekanisme dan proses dimana inovasi
diterapkan dan diadopsi oleh organisasi lain (difusi atau disseminasi)
adalah penting sebagai fokus pada aslinya dan kelahiran inovasi (Mulgan
dan Albury dalam Sangkala, 2013:32).
Dalam kaitannya dengan manajemen sektor publik, inovasi berarti
penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta standard operating
system yang baru bagi sektor publik untuk menyelesaikan persoalan publik.
Dengan demikian, menurut Adriana Alberti and Guido Bertucci (dalam Zulfa
Nurdin, 2006:15) inovasi dalam governance maupun administrasi publik
merupakan suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk menyelesaikan
persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas masalah lama. United Nation
Development Program (UNDP dalam Zulfa Nurdin, 2006:15) menyatakan jenis
inovasi antara lain:Inovasi institusional, dimana fokus pada pembaharuan institusi yang
sudah ada dan/atau pembentukan institusi baru. Pembaharuan lembaga ini
membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu
lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan
tidak memberikan konstribusi riil dalam penyelenggaraan publik perlu
dilakukan perombakan agar tidak membebani anggaran publik.Inovasi organisasional, termasuk pengenalan cara kerja baru, prosedur atau
teknik manajemen baru didalam administrasi publik. Upaya menemukan
metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan,
terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi
individu dan penerapan teknologi baru.Inovasi proses, dimana fokus pada perbaikan kualitas cara pemberian
layanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhansentuhan inovasi terutama dalam hal service delivery, efisiensi layanan dan
kemudahan akses layanan. Inovasi konseptual, dimana fokus pada pengenalan bentuk pemerintahan
baru (misal, Pembuatan kebijakan interaktif, keterlibatan dalam
kepemerintahan, reformasi anggaran publik, jaringan horizontal).
Sumber Inovasi
Menurut West (dalam Zulfa Nurdin, 2016:49), inovasi berasal dari
kreatifitas ide-ide baru. Inovasi adalah penerapan ide-ide tersebut secara actual
dan praktek. Hal-hal yang dapat merangsang inovasi adalah:
a. Tantangan dalam lingkungan organisasi
b. Tekanan yang kuat pada kualitas baik dalam maupun akhir suatu layanan
c. Perusahaan yang telah memperkenalkan dan mengembangkan kerja tim
yang efektif lebih besar kemungkinan untuk berinovasi.
d. Adanya tuntutan kebutuhan prosedur yang dirancang secara cermat untuk
memastikan kerja gabungan yang efektif.
e. Adanya komunikasi dan koordinasi antar departemen
f. Dukungan manajerial berupa keinginan personil untuk mengembangkan
dan mengimplementasikan ide-ide mulai cara-cara baru yang baik.
g. Adanya asumsi-asumsi dasar organisasi yang terbuka untuk dikritisi
h. Partisipasi dan hubungan antar anggota organisasi
Menurut Coyne (dalam Zulfa Nurdin, 2016:52) Sumber- sumber
inovasidapat diciptakan melalui:
a. Penciptaan iklim yang kondusif, apabila ide karyawan disambut,
kontribusinya dihargai, maka hal ini akan memicu organisasi untuk kreatif
b. Menerima kesalahan, apabila ide kreatif dan pemikiran yang berani
merupakan elemen yang penuh resiko, jangan menghukum sebuah
kesalahan dari ide kreatif, hal ini akan menghilangkan kreatifitas, seperti
yang dinyatakan William Mc. Knight dari 3M, “Management that’s
destructive critical when mistake are made kills intitative” (manajemen
merusak secara kritis apabila kesalahan yang dibuat membunuh inisiatif).
c. Communicated total commitment (komunikasikan seluruh komitmen
personil)
d. Set goal then stand aside (menyusun tujuan, mematuhinya). inovasi
bersumber dari keterbukaan dari ide kreatif, tidak menghukum kesalahan
dari ide kreatif, komunikasikan komitmen dan penyusunan tujuan.
Tujuan Inovasi
Coyne (dalam Zulfa Nurdin, 2016:51) mengatakan bahwa inovasi
dilakukan dengan tujuan menurunkan tingkat biaya, meningkatkan efisiensi,
menyampaikan kualitas yang baik pada harga yang sesuai, kemungkinan
memperoleh provit dan pertumbuhan.
Inovasi merupakan upaya mempertahankan keberadaan organisasi dalam
lingkungan. Adanya inovasi organisasi ini diharapkan dapat menanggapi
kompleksitas lingkungan terutama dalam persaingan yang ketat dan menciptakan
sumber-sumber bagi keunggulan bersaing. Hal tersebut dapat dicapai melalui 1)
pengenalan teknologi baru, 2) aplikasi baru dalam produk dan pelayanan, 3)
penyumbangan pasar baru, 4) pengenalan bentuk baru organisasi.
Buffa, Butler, Miller (dalam Zulfa Nurdin, 2016:47) menyatakan bahwa
inovasi organisasi merupakan komponen krusial yang perlu ditingkatkan, Ashoff
dan Teece dalam Lengnick-Hall inovasi komponen strategis dibanyak perusahaan
untuk menanggapi kecepatan perubahan teknologi yang tidak dapat diprediksi,
dan dilatar belakangi oleh ketergantungan badan teknologi yang berpengalaman
tinggi dan perusahaan yang cepat tanggap dalam hal bentuk produk dan tata cara
penyampaian produk. Strategi global tergantung pada kecepatan akselerasi inovasi
yang diterjemahkan dalam kerjasama komersial yang menguntungkan.
Inovasi
Kata inovasi berasal dari bahasa inggris innovation berarti perubahan.
Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran
manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input,
proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan
manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola
pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun
inovasi yang berkaitan dengan dengan proses banyak berorientasi pada metode,
teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru.
Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut
lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola
pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam
inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh. (Makmur
& Rohana, 2012:9)
Menurut Oslo Manual (dalam Zuhal, 2013 :58), inovasi memiliki aspek
yang sangat luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode
pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami
pembaharuan yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah
dihadapi oleh organisasi.
Selanjutnya Green, Howells & Miles (dalam Zulfa Nurdin, 2016:11)
mendefenisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan
dan melakukan praktek atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga
dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Thomas (dalam
Zulfa Nurdin, 2016:12) mendefinisikan inovasi sebagai peluncuran sesuatu yang
baru. Tujuan diluncurkannya sesuatu yang baru kedalam suatu proses adalah
untuk menimbulkan perubahan besar yang radikal.
Sejalan dengan pendapat diatas Albury dan mulgan (dalam Zulfa Nurdin,
2016:12) mengatakan bahwa sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila
penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat
menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.
Adapun inovasi menurut Evert M.Rogers (dalam Suwarno, 2008:9)
adalah sebagai suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan
diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk
diadopsi. Inovasi sendiri secara singkat didefinisikan oleh Ellitan dan Anatan
(2009:36) sebagai perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang
didalamnya mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide,
atau proses baru.
Sedangkan Fontana (2011:18) menjelaskan inovasi sebagai keberhasilan
ekonomi berkat adanya pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari caracara lama dalam mentransformasi input menjadi output (teknologi) yang
menghasilkan perubahan besar atau drastis dalam perbandingan antara nilai
guna yang dipersiapkan oleh konsumen atas manfaat suatu produk (barang/jasa)
dan harga yang ditetapkan oleh produsen.
Selanjutnya Samson dalam Ellitan dan Anatan (2009:3) menerangkan
salah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan karena cepatnya perubahan
lingkungan bisnis yaitu semakin dinamik dan hostile, sehingga sebuah organisasi
harus bisa mengelola inovasi sebagai penentu keberhasilan organisasi untuk
menjadi competitive.
Ada tiga kunci sukses organisasi untuk melakukan inovasi secara efektif
yang disebutkan oleh Saleh dan Wang (dalam Ellitan dan Anatan, 2009:6) yaitu:
- Enterprenueral strategi yaitu berani mengambil resiko, melakukan
pendekatan bisnis yang proaktif dan komitmen manajemen. - Struktur organisasi yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya
disiplin interfungsional, dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional. - Iklim organisasi, yaitu iklim yang promotif dan terbuka kekuasaan dalam
organisasi disebarkan tidak terpusat pada jenjang atas dan memberikan
sistem imbalan yang efektif.
Borins (dalam Sangkala, 2013:25) menyatakan bahwa dalam literature
inovasi terdapat perbedaan antara temuan (invention), kreasi ide baru, dan inovasi.
Dalam literature manajemen juga dikemukakan sejumlah defenisi inovasi dimana
cara luas berada dalam tema-tema perubahan proses atau teknologi yang
menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi yang berbeda tersebut
lebih kepada semata-mata perubahan.
Halversen (dalam Sangkala, 2013:26) mendefenisikan inovasi dalam
pengertian yang agak luas sebagai “perubahan dalam perilaku” Halversen
menyatakan bahwa tidak ada satupun defenisi yang mampu memberikan
pemahaman inovasi didalam evolusi yang konstan.
Osborn & Brown (dalam Emy, 2015:80) menyatakan bahwa inovasi
merupakan representasi dari ketidakberlanjutan kondisi dimasa lalu.
Ketidakberlanjutan ini menjadi karakteristik yang membedakan inovasi dari
perubahan karena perubahan merepresentasikan sebuah pecahan dari konfigurasi
pelayanan sebelum atau pada saat tersebut dan atau kemampuan profesionalnya.
Inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru kedalam pelayanan organisasi
dalam bentuk pengetahuan baru, organisasi baru, manajemen atau keterampilan
proses yang baru. Perubahan merupakan gambaran perubahan secara bertahap dari
kondisi yang ada saat ini atau merupakan gambaran keberlanjutan dari masa lalu.
Pugh (dalam Emy, 2015:84) menilai inovasi adalah sebuah pengenalan
atas fitur baru dalam organisasi. Inovasi adalah sumber dari perkembangan sosial
dan ekonomi, serta merupakan produk dan fasilitator dari pertukaran ide yang
merupakan darah dari pembangunan. Inovasi dicerminkan oleh produk-produk
dan proses produksi baru, kemajuan teknologi komunikasi, organisasi dan
layanan baru disektor publik dan sector non-profit.
Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Literasi Keuangan UMKM
Tingkat pendidikan pemilik UMKM dan pengetahuan mereka mengenai literasi keuangan dalam pengelolaan usahanya sangat penting dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja manajemen UMKM. Literasi keuangan terdapat dalam peranan antara pengembangan UMKM dan aspek permodalan untuk pengembangan UMKM, sehingga perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan UMKM yang ada di suatu daerah. UMKM merupakan suatu usaha yang dimana merupakan bentuk kegiatan yang sedang di kembangkan di setiap daerah. Penelitian Suryani dan Ramadhan (2017), Latifiana (2017) serta Suryanto dan Mas Rasmini (2018) menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan.
Pengaruh Jenis kelaminterhadap Literasi Keuangan UMKM
Menurut Robb dan Sharpe (2009) Jenis kelamin adalah suatu konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berprilaku. Jenis kelamin juga termasuk faktor yang mempengaruhi literasi keuangan seseorang. Menurut Wagland dan Taylor (2009), laki-laki lebih memiliki kepercayaan yang tinggi dalam membuat keputusan keuangan dibandingkan dengan perempuan yang lebih cenderung risk averse dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan cenderung kurang bisa mengendalikan masalah keuangan dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian Krishna, Rofi Rofaida, Maya Sari (2013) serta Amaliyah dan Witiastuti (2015) menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Pernyataan yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh The Australia and New Zealand Banking Group Limited (dalam ANZ, 2015) yang menyebutkan faktor yang mempengaruhi literasi keuangan adalah usia, pengetahuan keuangan dan numerik sikap keuangan, pendapatan rumah tangga serta pendidikan dan jabatan.
Sedangkan menurut Suryanto dan Rasmini (2018), terdapat pengaruh usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan usaha secara simultan terhadap literasi keuangan pelaku UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Sucuachi (2013) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat literasi keuangan pada UKM. Taft, Hosein dan Mehrizi (2013), yang menyatakan bahwa usia dan literasi keuangan memiliki hubungan positif. Faktor terakhir adalah lama usaha, diasumsikan bahwa semakin lama sebuah usaha berdiri, maka semakin tinggi tingkat literasi keuangan karena lama usaha mempengaruhi banyaknya pengalaman dalam pengambilan keputusan keuangan.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan faktor faktor yang mempengaruhi literasi keuangan UMKM sebagai berikut:
- Jenis kelamin
Menurut Baron (2000; 88) jenis kelamin merupakan sebagian dari konsep yang melibatkan identifikasi individu sebagai pria atau wanita. Sedangkan menurut Hungu (2007), pengertian dari jenis kelamin adalah perbedaan antara wanita dan laki laki secara biologis sejak seseorang lahir.
- Pendidikan
Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampi mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat (UU SISDIKNAS No. 20 : 2003).
- Usia
Menurut Hurlock (2018) usia yaitu umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup usia, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Berdasarkan teori yang telah disampaikan oleh Hurlock tersebut, secara tidak langsung usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seorang individu termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai keuangan.
- Lama Usaha
Ada beberapa hal yang menentukan seseorang berpengalaman atau tidak dalam bekerja yaitu lama waktu/masa kerja, tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Lama usaha adalah lama waktu yang sudah dijalani pedagang dalam menjalankan usahanya. Lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen. Ketrampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil dijaring (Asmie, 2008).
Aspek Dalam Literasi Keuangan
Literasi keuangan dalam penelitian Barbara yang telah dimodifikasi oleh Shih, et al. (2016) mencakup tujuh dimensi yaitu:
- savings (tabungan): dimensi yang berkaitan dengan bagaimana individu mengelola tabungan.
- value appreciation (penghargaan terhadap nilai): dimensi yang berkaitan dengan pemahaman setiap individu dalam mengelola nilai (value) yang ada didalam uang.
- avoidance of traps (pencegahan terhadap jebakan-jebakan): dimensi yang berkaitan dengan bagimana cara individu menghindari jebakan-jebakan yang ada dalam setiap keputusan finansial.
- risk conscious (kesadaran akan resiko): dimensi yang mengukur bagaimana pengetahuan individu terhadap resiko-resiko yang akan terjadi.
- life improvement (perkembangan hidup): dimensi yang mengukur tingkat kesadaran individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- life planning (perencanaan hidup): dimensi yang berhubungan dengan bagaimana perencanaan keuangan pribadi masing-masing individu.
- financial educational needs (kebutuhan akan pendidikan keuangan): dimensi yang berkaitan dengan bagaimana tingkat kebutuhan akan pendidikan keuangan pribadi.
Lusimbo dan Muturi (Oktavianti, 2017) membagi literasi keuangan UMKM menjadi dua aspek
- Literasi hutang
Ketrampilan dalam mengelola hutang dan pengetahuan tentang hutang yang dibutuhkan usahanya
- Pencatatan keuangan
Ketrampilan dan pengetahuan dalam mengelola pembukuan keuangan usaha yang dijalankannya
Dalam penelitian ini akan menggunakan pengukuran literasi keuangan berdasarkan penelitian Oktavianti (2017).
Pengertian literasi Keuangan
Menurut Manurung (2009) literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. Sedangkan menurut. Krishna, Rofi Rofaida, Maya Sari (2013) juga mendefinisikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan serta keahlian untuk mengelola sumber daya keuangan agar tercapai kesejahteraan.
Menurut Lusardi dan Mitchell (2007) literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi, lebih spesifiknya globalisasi masalah dalam bidang keuangan. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2010) meyatakan bahwa literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Remund (2010) menyatakan ada empat hal yang paling umum dalam literasi keuangan yaitu penganggaran, tabungan,pinjaman, dan investasi. Literasi keuangan tidak hanya melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menangani masalah keuangan tetapi juga atribut nonkognitif.
Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan bahwa secara defenisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang, OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan resikonya.
Untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, program strategi nasional literasi keuangan mencanangkan tiga pilar utama. Pertama, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan. Ketiga, berbicara tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau. Penerapan ketiga pilar tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.
Penulis menyimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan cara membantu dalam memberikan pemahaman tentang mengelola keuangan dan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Dengan kata literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan (knowledge and ability) keuangan untuk kemudian mengaplikasikannya dalam pengelolaan keuangan.
- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Definisi
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Pasl 1 yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Sedangkan menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (UMKM) pada bab I pasal 1, definisi UMKM adalahsebagaiberikut:
- Usaha Mikro
Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Menengah
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Indeks Kinerja
Pengelola proyek sering kali ingin mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya dan indek kinerja, sehingga untuk mengetahui besar kecilnya indek kinerja dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut :
Bila kinerja ditinjau lebih lanjut akan terlihat hal-hal sebagai berikut.
- Indek kinerja kurang dari satu berarti pengeluaran lebih besar dari anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila anggaran dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Sejalan dengan pemikiran diatas, bila indek kinerja lebih dari satu maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih kecil dari anggaran atau waktu pelaksanaan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.
- Makin besar perbedaannya dari angka satu, maka makin besar penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila terdapat angka yang terlalu tinggi, yang berarti pelaksanaan pekerjaan sangat baik, namun perlu diadakan evaluasi apakah mungkin perencanaannya atau anggarannya yang tidak realistis.
Analisis Kemajuan Pelaksanaan Proyek
Pada saat pelaporan data yang terkumpul mengenai kemajuan pekerjaan, ikatan pembelian dan pengeluaran dianalisis untuk setiap paket kerja (kode biaya) yang meliputi :
- kemajuan fisik aktual dihitung berdasarkan anggaran yang diaplikasikan (BCWP),
- pengeluaran tercatat pada sistem akuntansi (ACWP), dan
- perencanan dasar dan anggaran yang mengaitkan jadwal dengan biaya (BCWS).
Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa menganalisis kemajuan proyek dengan memakai metode varians sederhana dianggap kurang mencukupi, karena analisis varians tidak mengintegrasikan aspek biaya dengan jadwal. Untuk mengatasinya digunakan metode konsep nilai hasil dengan indikator BCWP, BCWS dan ACWP. Varians yang dihasilkan disebut varians biaya terpadu (CV) dan varians jadwal terpadu (SV). Berbagai kombinasi antara varians jadwal dan varians biaya disajikan dalam Gambar 2.3.
Rumus yang dipergunakan pada varians biaya dan varians jadwal adalah sebagai berikut :
Cost varians (CV) adalah perbedaan antara biaya yang telah dikeluarkan dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan prestasi pekerjaan. Schedule varians (SV) adalah besarnya perbedaan jadwal yang terjadi sebanding dengan perbedaan biaya yang terjadi.
Gambar 2.3. Analisis varians terpadu disajikan dengan Grafik “S”
Angka negatif varians biaya terpadu yang menunjukkan bahwa biaya lebih tinggi dari anggaran disebut cost overrun. Angka nol menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai anggaran, sementara angka positif berarti pekerjaan terlaksana dengan biaya kurang dari anggaran, ini disebut cost underrun.
Demikian juga halnya dengan jadwal, angka negatif berarti terlambat, angka nol berarti tepat waktu dan angka positif berarti lebih capat dari pada rencana, untuk lebih jelasnya keterangan ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Analisis Varians Terpadu
| No | Varians Jadwal (SV) | Varians Biaya (CV) | Keterangan |
| a | Positif | Positif | Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari pada jadwal dengan biaya lebih kecil dari pada anggaran |
| b | Nol | Positif | Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal dengan biaya lebih rendah dari pada anggaran |
| c | Positif | Nol | Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran dan selesai lebih cepat dari pada jadwal |
| d | Nol | Nol | Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan anggaran |
| e | Negatif | Negatif | Pekerjaan selesai terlambat dan biaya lebih tinggi dari anggaran |
| f | Nol | Negatif | Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan menelan biaya diatas anggaran |
| g | Negatif | Nol | Pekerjaan selesai terlambat dengan biaya sesuai anggaran |
| h | Positif | Negatif | Pekerjaan selesai lebih cepat dari pada rencana dengan biaya lebih tinggi dari anggaran |
| i | Negatif | Positif | Pekerjaan selesai terlambat dari pada rencana dengan biaya lebih rendah dari pada anggaran |
Varians dengan Grafik ” S “
Cara lain untuk memperagakan adanya varians adalah dengan menggunakan grafik. Grafik dibuat dengan sumbu Y sebagai nilai kumulatif biaya atau jam-orang kerja yang telah digunakan atau persentase ( % ) penyelesaian pekerjaan, sedangkan sumbu X menunjukkan parameter waktu. Ini berarti menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar (komulatif pengeluaran berdasarkan anggaran uang /jam-orang) maka akan terlihat jika terjadi penyimpangan .
Grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau jam-orang atau penyelesaian pekerjaan dan sumbu horisontal sebagai waktu kalender masing-masing dari angka 0 sampai 100, umumnya akan berbentuk huruf S, ini disebabkan oleh kegiatan proyek berlangsung sebagai berikut:
- kemajuan pada awalnya bergerak lambat,
- diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih
lama,
- akhirnya kecepatan kemajuan tersebut menurun dan berhenti pada titik akhir .
- diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih
Penggunaan grafik “S” pada gambar 3.4 dan gambar 3.5 dijumpai dalam hal-hal sebagai berikut ini :
- Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan.
- Penggunaan untuk satuan unit pekerjaan atau elemen-elemennya.
- Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis persentase
(%) penyelesaian pekerjaan. - Pada kegiatan konstruksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja
atau jam-orang dan menganalisis persentase (%) penyelesaian serta
pekerjaan-pekerjaan lain yang diukur dan dinyatakan dalam unit versus
waktu.
Metode Pengendalian Proyek
Suatu sistem pemantauan dan pengendalian disamping memerlukan perencanaan yang realistis sebagai tolok ukur pencapaian sasaran, juga harus dilengkapi dengan teknik dan metode yang dapat mengungkapkan tanda-tanda terjadinya penyimpangan. Untuk pengendalian biaya dan waktu terdapat dua macam metodenya yaitu : Identifikasi Varians dan Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept). Identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang sesungguhnya dikeluarkan dengan anggaran. Sedangkan untuk jadwal, dianalisis kurun waktu yang telah dipakai dibandingkan dengan perencanaan.
Penggunaan varians sebagai teknik dan metode pengendalian proyek dan grafiks “S” yang sering digunakan untuk memperlihatkan varians, penyajian konsep nilai hasil beserta indikator-indikator BCWS, BCWP, dan ACWP yang dianggap sebagai salah satu metode pengendalian yang efektif dan dapat dipakai untuk memperkirakan besarnya biaya dan jadwal sampai pada akhir proyek.
Pada setiap rapat yang membicarakan aspek pengendalian biaya dan jadwal, akan selalu ditanyakan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan terakhir, apakah pengeluaran melebihi anggaran atau kemajuan sesuai dengan jadwal. Untuk itu menjelang saat pelaporan dikumpulkan informasi mengenai status akhir kemajuan proyek dengan menghitung jumlah unit yang diselesaikan, kemudian dibandingkan dengan perencanaan atau dengan melihat catatan penggunaan sumber daya, misalnya jam-orang dan membandingkannya dengan anggaran. Teknik demikian dikenal sebagai teknik analisis varians, yang akan memperlihatkan perbedaan antara hal-hal berikut ini :
- Biaya pelaksanaan dengan anggaran .
- Waktu pelaksanaan dengan jadwal.
- Tanggal mulai pelaksanaan dengan rencana.
- Tanggal akhir pekerjaan dengan rencana.
- Angka kenyataan pemakaian tenaga kerja dengan anggaran.
- Jumlah penyelesaian pekerjaan dengan rencana.
Di samping menunjukkan angka perbedaan kumulatif antara rencana dan pelaksanaan pada saat pelaporan, analisis varians juga mendorong untuk melacak dan mengkaji dimana dan kapan telah terjadi varians yang paling dominan dan kemudian mencari penyebabnya untuk diadakan koreksi.
Pengukuran/Penilaian kinerja
Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Pengertian Kinerja Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.
Menurut Barry Cushway (2002 : 1998) “Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan”.
John Witmore dalam Coaching for Perfomance (1997 : hal. 104) “kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan”. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negative dari suatu kebijakan operasional. Mink (1993 : hal. 76) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya: (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berperngendalian diri, (d) kompetensi. ( dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja)
Dari pengetian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dikaitkan dengan pelaksanaan proyek adalah nilai/ukuran bagaimana proyek telah bekerja dibandinkan dengan target atau rencana yang telah ditentukan ( anggaran) Kinerja Proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan membandingkan hasil kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja yang disepakati oleh pihak owner dan kontraktor pelaksana ( Extern) serta anatara pelaksana proyek/manajemen proyek dengan manajemen pucak, yang lebih tinggi (Intern)
Menurut Samryn.(2002:263) [5.3] “ Pengukuran kinerja selalu bertitik tolak pada tujuan organisasi yang ditetpkan sebelumnya. Tujuan perusahaan itu sendiri dapat berupa :
- Maksimasi laba
- Maksimasi Penjualan
- Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan
- Pencapaian suatu tingkat laba yang memuaskan
- Pencapaian pangsa pasar tertentu
- Meminimumkan perputaran karyawan
- Inetrnal peace bagi manajemen
- Memaksimumkan tunjangan dan gaji manajeman
Dari tujuan tersebut diatas maksimasi penjulan merupakan hal yang paling strategis untuk tujuan jangka panjang. Dengan penjualan yang memadai maka perusahaan dapat melakukan perencanaan agar menjamin kelangsungan hidup usaha, termasuk perolehan tingkat laba tertentu. Laba secara sederhana dapat dikukur dengan selisih antara total penjualan dengan total biaya. Laba bersih usaha yaitu laba suatu organisasi sebelum dikurangi dengan bunga dan pajak penghasilan perusahaan, atau laba yang diperhitungkan sebesar laba bruto dikurangi dengan biaya-biaya penjualan, umum dan administrasi
Dengan demikian pengukuran kinerja suatu proyek berkaitan dengan pencapaian laba yang direncanakan dan salah satu indikator dalam pencapaian laba adalah waktu dan biaya. Berkenaan dengan waktu, kita mengetahui bahwa waktu merupakan salah satu faktor yang penting suatu proyek. Waktu pelaksanaan proyek menentukan progress/produksi, dan biaya yang dikeluarkan. Untuk itulah anilisis penyimpangan produksi/progress dan biaya sangat diperlukan dalam pengukuran kinerja suatu proyek
Pelaporan kinerja dari pelaksana anggaran merupakan hal yang dibutuhkan oleh manajemen sebagai ( umpan balik ) feedback , yang merupakan sinyal apakah operasi organisasi/proyek berada dalam jalur yang direncanakan. Umpan balik merupakan alat yang sangat efektif untuk melakukan pengendalian, Hansen/Mowen, hal. 6 [5.1] Pelaporan kinerja Proyek umumnya berkaiatan dengan pencapaian progress/penjualan, biaya, cash flow dan Mutu
Menurut Dipohusodo, Manajemen Proyek & Konsruksi 1996, [5.5] , proses pengendalian kinerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi secara umum terdiri dari 3 langkah pokok, yaitu:
- Menetapkan standar kinerja. Standar ini dapat berupa biaya yang dianggarkan dan jadwal.
- Mengukur kinerja terhadap standar dengan jalan membandingkan antara performansi aktual dengan standar performansi. Hasil pekerjaan dan pengeluaran yang telah terjadi dibandingkan dengan jadwal dan biaya yang telah direncanakan.
- Melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan.
Laporan kinerja member informasi tentang kinerja biaya dan sumber daya serta waktu sebagai hasil progress kerja atau produksi yang telah diselesaikan. Informasi kinerja pekerjaan menjelaskan status kinerja dari biaya proyek yang telah dikeluarkan. Informasi ini dapat berbentuk :
- Hasil pekerjaan yang sudah diselesesaikan dan yang belum
- Biaya yang dikeluarkan dan yang diterima
- Estimasi waktu dan biaya penyelesaian
- Bobot pekerjaan pekerjaan yang telah diseesaikan
Anggaran, Perencanaa dan Pengendalian
Pengertian anggaran menurut Drs.Amim Wijawa Tunggal, ( Akuntansi Manajem, 247, [5.4] : “Anggaran adalah rencana keuangan di masa mendatang dan merupakan alat bantu dalam mengoordinasikan dan menimplementasikan rencana yang telah dibuat” Anggaran dapat mencakup aspek keuangan dan non-keuangan dari rencana tersebut. Aspek keuangan ini adalah kuantitatif mengenai ekspektasi manajemen di masa depan yang berkaitan dengan laba, arus kas, dan posisi keuangan. Sedangkan aspek non-keuangan adalah segala asumsi yang mendasari pembuatan anggaran keuangan tersebut. Anggaran dapat membawa manfaat sebagai berikut :
- Menekankan kepada pihak manajemen mengenai pentingnya perencanaan dan pengimplementasian rencana.
- Menyediakan criteria pengukuran
- Salah satu sumber informasi perbaikan pengambilan keputusan
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke seluruh bagian persusahaan
Anggaran biaya (Cost Budget) adalah proses penyusunan rencana anggaran pelaksanaan yang optimal, berdasarkan perencanaan waktu pelaksanaan dan estimasi biaya pelaksanaan. ( Engineering PT. Wijaya karya, Pedoman Manajeman Proyek 2010, hal. 5-31, [5.6]
Setiap aktivitas usaha memerlukan anggaran dalam setiap aktifitasnya tak terkecuali entitas pencari laba ataupun nirlaba yang mana bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan anggaran.
Tujuan akhir dari perencanaan laba ialah memeksimalkan pendapatan bersih, Semua anggaran idealnya berkempentingan meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk setiap penjualan yang didapatkan, dan memaksimalkan laba kotor dari kombinasi produksi Suatu anggaran merupakan titik focus dari keseluruhan proses perencanaan dan pegendalian. Anggaran membatu manajer dalam merencanakan kegiatan dan memonitor kinerja operasi serta laba yang dihasilkan oleh pusat pertnaggungjawaban ( responsibility centre)
Menurut Garrison/Noren/Brewer, Akuntansi Manajerial 2008, hal. 7 [5.2 ]
mengilustrasikan siklus perencanaan dan pengendalian sebagai berikut :
Perencanaan dan pengedalian merupakan hal yang bener-benar saling berhubungan, Perencanaan adalah pandangan ke depan dan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukana pakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya
Menurut Istimawan Dipohusodo, Manajemen Proyek dan Konstruksi, Kanisius 1996, hal. 407-407, [5.6] “ Syarat untuk menuntun ke keberhasilan suatu proyek adalah pengendalian yang mengkus terhadap factor-faktor waktu, biaya dan mutu”,
Teori Kesesuaian CSR
Konsep kecocokan dapat digambarkan sebagai kecocokan antara dua faktor atau lebih (Varadarajan, P.et al, 1988) namun kecocokan CSR mengacu pada relevansi yang dirasakan antara karakteristik perusahaan dan aktivitas CSR-nya (Schwaiger, M et al 2010). Ditambahkan dalam pernyataan lain bahwa CSR fit mengacu pada sejauh mana suatu program selaras dan konsisten dengan produk atau layanan perusahaan (Becker-Olsen et al., 2006). Kesesuaian CSR juga melibatkan kesamaan antara karakteristik suatu organisasi dan karakteristik kegiatan CSR-nya (Becker-Olsen, Cudmore, & Hill, 2006; Du, Bhattacharya, & Sen, 2010)
Dalam perkembangannya, fit menjadi salah satu aspek yang harus lebih diperhatikan oleh perusahaan dalam melaksanakan CSR. Mengingat program CSR merupakan upaya komunikasi yang dilakukan perusahaan terhadap pemangku kepentingan, maka ketika informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan maka akan mengundang skeptisisme pemangku kepentingan itu sendiri. Dikatakan bahwa CSR mampu mendamaikan permasalahan dengan aktivitas bisnis inti perusahaan; hal ini memungkinkan terjalinnya hubungan yang langgeng dengan pemangku kepentingan perusahaan (Porter & Kramer, 2006). Selain itu, pemangku kepentingan (secara umum) dan konsumen (khususnya) dapat menghukum perusahaan yang menampilkan diri mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, namun justru dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial (Kotchen & Moon, 2011; Lange & Washburn, 2012). Bagi perusahaan, penting untuk memahami tanggapan konsumen terhadap CSR, yang bergantung pada kesesuaian atau kesenjangan yang dirasakan konsumen antara komitmen perusahaan, seperti yang terungkap dalam pelaksanaan CSR, dan nilai, preferensi, dan gaya hidup konsumen (Costa & Menichini, 2013). . Jika aktivitas dan kebijakan CSR perusahaan tidak sesuai dengan nilai dan keyakinan konsumen, dampak positifnya dapat berkurang (BeckerOlsen et al., 2006).
Dalam penelitian ini, fit mengacu pada informasi yang ingin disampaikan perusahaan melalui CSR dengan memilih program dan mitra yang dianggap tepat. Menon & Kahn (2003) dan juga Nan & Heo (2007) menyarankan agar organisasi memilih kegiatan CSR yang relevan dengan minat kelompok sasaran organisasi, jenis produk atau bisnis. Hal ini membantu meningkatkan persepsi kredibilitas pesan mengenai kegiatan CSR, sedangkan sedikit kesesuaian antara isu sosial dan bisnis suatu organisasi membuat orang percaya bahwa suatu organisasi terlibat dalam kegiatan tersebut hanya untuk mendapatkan reputasi positif, menciptakan kesan yang baik, atau menebus kesalahannya. Untuk keberhasilan kemitraan korporasi-LSM, kombinasi yang baik antara kedua mitra dalam hal makna dan citra harus terjalin tanpa memerlukan perubahan mendadak. Selain itu, merek dengan banyak konsep mungkin kurang efektif dalam membangun posisi, karena konsumen mungkin lebih kesulitan mengidentifikasi makna dasar merek tersebut (Crifo; Forget, 2015).
Strategi CSR
Dalam beberapa tahun terakhir, para akademisi dan eksekutif telah mencurahkan perhatiannya pada implikasi kebijakan dan praktik CSR (Mcwilliams, Siegel, & Wright, 2006). CSR Strategis adalah strategi bisnis yang diintegrasikan dengan tujuan bisnis inti dan kompetensi inti untuk menciptakan nilai bisnis dan nilai sosial/lingkungan yang positif, dan tertanam dalam budaya dan operasi bisnis sehari-hari ((Porter & Kramer, 2006).
Strategi CSR merupakan titik temu bagi mereka yang mengusulkan CSR dan yang tidak mengusulkan CSR karena kegiatan CSR dimasukkan sebagai bagian dari strategi perusahaan yang akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sekaligus memenuhi kewajaran sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingannya. CSR Strategis didasarkan pada dua bentuk saling ketergantungan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya ((Porter & Kramer, 2006). CSR Strategis menggabungkan praktik berkelanjutan di dalam bisnis, serta fungsi luar perusahaan untuk menciptakan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat.
Dengan kata lain, CSR strategis berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola proses mengantisipasi ekspektasi pemangku kepentingan, artikulasi kebijakan CSR, dan mengelola berbagai alat komunikasi organisasi yang dirancang untuk memberikan informasi yang benar dan transparan tentang integrasi perusahaan atau merek dalam operasi bisnisnya. keprihatinan sosial dan lingkungan, dan interaksi dengan pemangku kepentingan (Podnar, 2008). Konsep ini kemudian memberikan tambahan wawasan tentang bagaimana strategi CSR dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi perusahaan itu sendiri.
Salah satu penjelasannya adalah bahwa para pemangku kepentingan sering mengalami, dan kecewa dengan, ketidakselarasan antara pembicaraan perusahaan mengenai CSR dan praktiknya, yang juga disebut sebagai greenwashing (Bartlett, 2011; Waddock dan Googins, 2011). Akibatnya, perusahaan dihadapkan pada khalayak yang pada dasarnya skeptis, yang, lebih jauh lagi, menganggap tidak pantas jika perusahaan mengkomunikasikan perbuatan baik mereka. Namun, pada saat yang sama, pemangku kepentingan juga mengharapkan perusahaan untuk terlibat dalam CSR, dan mereka menginginkan lebih banyak informasi CSR daripada yang ditawarkan saat ini (Dawkins, 2004; Podnar, 2008). Dengan cara lain, menurut Bhattacharya dan Sen (2003), dengan praktik CSR yang baik, perusahaan dapat mendorong pelanggan setia yang akan menjadi pendukung merek. Tindakan CSR juga diklaim tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membuat masyarakat menganggap perusahaan sebagai tempat yang menarik untuk bekerja dan investor menganggap perusahaan sebagai tempat yang menarik untuk investasi mereka. Dengan demikian, CSR mendorong terbangunnya hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan, yang diungkapkan melalui penghargaan atau loyalitas (O’Brien et al., 2015)
Konsep CSR
Sebagai sebuah konsep yang banyak diperbincangkan oleh para ahli, CSR tidaklah sama dalam memberikan definisi, meskipun memiliki esensi yang sama. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah didefinisikan sebagai upaya dan pendirian organisasi sehubungan dengan kewajiban masyarakat atau pemangku kepentingan untuk meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat (Brown & Dacin, 1997). Karena berbagai kekuatan pasar seperti persaingan yang ketat, meningkatnya pengawasan media, dan meningkatnya ekspektasi di antara berbagai pemangku kepentingan seperti konsumen dan karyawan (Cone, 2013), CSR telah menjadi fokus praktik bisnis kontemporer yang mengarahkan para peneliti untuk menganjurkan pemeriksaan konteks, proses, dan proses. dan hasil dari upaya sosial tersebut (misalnya, Ellen, Webb, & Mohr, 2006).
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) juga disebut sebagai bisnis yang bertanggung jawab adalah bentuk bisnis yang diatur secara mandiri di mana perusahaan memantau dan memastikan kepatuhannya terhadap hukum, perilaku etis, dan norma-norma internasional. Bagi beberapa perusahaan, hal ini merupakan hal yang wajib sesuai dengan undang-undang perusahaan tahun 2013, namun beberapa perusahaan benar-benar terlibat dalam upaya untuk mencapai tujuan sosial dan oleh karena itu mereka tidak hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat (Shanu, 2017). CSR mencakup hubungan antara perusahaan dan masyarakat dimana mereka berinteraksi dan mencakup tanggung jawab yang melekat pada kedua sisi hubungan tersebut (Werther dan Chandler 2006). Masyarakat didefinisikan dalam arti luas dan dalam berbagai tingkatan yang mencakup seluruh pemangku kepentingan dan kelompok konstituen yang mempertahankan kepentingan berkelanjutan dalam operasi organisasi (Werther dan Chandler 2006). Faktor yang telah diidentifikasi sebagai komponen penting keberhasilan program CSR dan terbukti mempengaruhi manfaat organisasi yang terkait dengan program CSR adalah keaslian (Beckman, Colwell, & Cunningham, 2009; Mazutis & Slawinski, 2014).
Standar Pedoman Tanggung Jawab Sosial ISO 26000:2010 menyoroti tujuh elemen: hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, masalah konsumen, serta keterlibatan dan pembangunan masyarakat. Hal ini harus memiliki hubungan mendasar dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan (ISO, 2017). Lebih lanjut, prinsip tanggung jawab sosial dirujuk sebagai akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan terhadap kepentingan pemangku kepentingan, penghormatan terhadap supremasi hukum, penghormatan terhadap norma perilaku internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Morena, 2015).
Dari berbagai penelitian tersebut, CSR dapat digambarkan sebagai komitmen sukarela perusahaan untuk melampaui kewajiban eksplisit dan implisit yang dibebankan pada suatu perusahaan sesuai dengan ekspektasi masyarakat terhadap perilaku konvensional perusahaan. Hal ini mengacu pada kegiatan kemitraan yang dikembangkan Project Wings dengan Lush. Dimana Lush Company melaksanakan CSR sebagai kegiatan sukarela untuk membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan citra dan meningkatkan posisi perusahaan.
Teknik Analisis Data Kualitatif
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif-interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles & Hubermas, 1992: 20)
Bagan Analisis data: Model Interaktif
- Reduksi data
Reduksi data adalah aktifitas peneliti dalam memilih data yang dianggap relevan untuk disajikan. Proses pemilihan data memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah, pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Kegiatan ini berlangsung sejak awal sampai akhir penelitian. Reduksi data merupakan bagian internal dan tidak terpisahkan dari analisis data. Fungsinya menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan sehingga interpretasi dapat dilakukan.
- Penyajian data
Pada kegiatan analisis data yang kedua yaitu penyajian data, yaitu menggelar data dalam bentuk sekumpulan informasi. Hal ini diharapkan dapat mempermudah panarikan kesimpulah, pengambilan verifikasi atau bisa melengkapi data yang masih kurang melalui pengumpulan data tambahan dan reduksi data. Data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah dipahami tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk para karyawan yang telah di PHK dan apa saja yang dilakukan karyawan pasca PHK untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Bentuk penyajian data lebih banyak berisi narasi yaitu pengungkapan secara tertulis, tujuannya adalah untuk memudahkan mengikuti kronologis alur peristiwa, sehingga dapat terungkap apa yang sebenarnya terjadi dibalik peristiwa tersebut. Teknik penyajian data yang runtut dan sistematis sangat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan dan verifikasi yang memadai berupa apa yang dilakukan perusahaan untuk para karyawan yang telah di PHK dan apa saja yang dilakukan karyawan pasca PHK untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Verifikasi
Pada tahap ini kesimpulan ditarik dari data yang terkumpul, perlu diverifikasi terus menerus selama penelitian berlangsung agar data dapat terjamin keabsahan dan keobjektifannya. Analisa data kualitatif merupakan upaya berulang terus menerus dan terjalin hubungan yang saling terkait antara kegiatan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Jika kesimpulan yang diambil masih kurang maka dilakukan pengumpulan data tambahan yang dianalisis melalui rangkaian kegiatan yang sama. Data-data tersebut kemudian disajikan untuk ditarik kesimpulan sementara. Langkah berikutnya adalah kesimpulan tesebut diverifikasi untuk disempurnakan sehingga memperoleh kejelasan pemahaman tentang apa yang hendak diungkap dalam penelitian. Selajutnya dilakukan cek dan ricek yang sekaligus mendapatkan informasi yang memunculkan pertanyaan baru yang terjadi pada saat wawancara. Setelah dicek dan diperoleh kebenarannya, maka dicari makna berdasarkan kajian teoritis yang digunakan dengan cara pemilihan, pemilahan, dan penganalisaan data. Langkah berikutnya data ditransformasikan dan disusun secara tematik dalam bentuk tulisan naratif sesuai dengan karakteristik masing-masing tema atau fokus penelitian.
Upaya karyawan pasca PHK untuk memenuhi kebutuhan hidup
Upaya karyawan pasca PHK untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang pasca PHK untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri dari:
- Mencari pekerjaan lagi
Mencari pekerjaan lagi adalah upaya karyawan yang terkena PHK untuk mencari pekerjaan di perusahaan lain merupakan salah satu alternatif upaya yang dapat dilakukan oleh korban PHK. Namun karena adanya krisis ekonomi global maka di perusahaan lain juga banyak yang di PHK sehingga mencari pekerjaan lagi sanagt sulit.
- Pengangguran
Pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Banyak juga karyawan yang menganggur karena tidak memiliki modal apa-apa untuk membuka usaha baru. Ini terbukti setelah saya melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan CV. Makmur yang terkena PHK.
Di antaranya adalah Sumiyati yang berumur 45 tahun.Ibu dari 2 orang anak ini harus menganggur setelah terkena PHK dari perusahaan. Dia tidak memiliki modal apapun untuk membuka usaha kecil-kecilan. Saat mencoba melamar kerja ke perusahaan lain pun dia tidak diterima bekerja, itu karena perusahaan tidak membutuhkan karyawan baru di tengah situasi krisis global saat ini padahal ibu sumiyati masih harus membayar uang sekolah anaknya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- Membuka usaha sendiri
Membuka usaha sendiri adalah membuka usaha baik dengan modal sendiri atau pinjaman yang dilakukan dengan kemauan dan tenaga sendiri. Perusahaan memberikan pesangon bagi karyawan yang di PHK. Pesangon tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara sementara sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Ada juga yang menggunakan pesangon tersebut sebagai modal usaha misalnya dengan membuka kios atau menjadi pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tak dapat dihindari.
Banyak dari pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan adalah korban PHK dari perusahaan yang telah bangkrut.
Mereka semua berusaha mencari pendapatan dengan cara berjualan di tepi jalan. Mungkin itu merupakan alternatif yang paling mudah di tempuh oleh mereka di bandingkan mereka harus mencari pekerjaan baru lagi yang saat ini sangat sulit karena banyak perusahaan yang mem PHK karyawan mereka dikarenakan situasi krisis global saat ini yang sangat terasa bagi perusahaan dan karyawan.
Lain hal nya dengan Nining, gadis berusia 25 tahun ini membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual makanan dan minuman untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan modal yang tidak begitu besar Nining membuka kios di depan rumahnya supaya tetap bias bekerja setelah di PHK.
Semua berusaha mempertahankan hidup di tengah situasi yang makin tidak memungkinkan ini, di mana mencari pekerjaan sangatlah sulit.
Ironisnya, banyak korban PHK yang masih mau berusaha dengan berbagai macam cara untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidup.
Kewirausahaan
Wirausaha identik dengan wiraswasta. Pengertian wiraswasta adalah berdiri sendiri atau berusaha sendiri bukan pula berarti suatu sikap yang menyendiri atau tertutup. Akan tetapi harus diartikan “kepercayaan diri” dalam mengatasi tantangan hidup. Kepercayaan diri merupakan faktor penting dalam mencapai sukses. Tidak ada satu carapun yang dapat mengatasi masalah tanpa kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kepercayaan diri merupakan inti dalam pengembangan wirausaha.
Wirausaha adalah keberanian atau keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri.
Kewirausahaan sendiri berarti semangat, sikap, perilaku, kemampuan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru, menangani usaha atau kegiatan, meningkatkan efisiensi pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.(www.edukasi.net)
Pengamat kewirausahaan Rusman Hakim menuliskan beberapa alasan pentingnya belajar wirausaha bagi semua pihak, mulai dari karyawan level rendah hingga mereka yang berada di posisi tinggi dan strategis, bagi yang masih menganggur.
Pertama, penghasilan seorang karyawan terutama yang masih berada di tingkat staf pelaksana, lebih-lebih yang masih non-staf, bahkan mereka yang sudah berpredikat 1st line manager, pada umumnya belum mencukupi kebutuhan hidup secara wajar. Di sini mereka perlu pandai- pandai menata kehidupannya untuk menambah penghasilan, oleh karenanya mempelajari dan menjadi familiar dengan seluk beluk kewirausahaan merupakan salah satu solusi terbaik.
Kedua, bila seorang karyawan, lebih-lebih kalau sudah menduduki posisi tinggi dan strategis, datangnya masa pensiun nanti akan merupakan saat-saat yang kritis dan mencekam. Apa yang akan dilakukan setelah purnabhakti.
Ketiga, kalau seorang pengangguran, tentu otak kita sudah “kapalan” dengan kenyataan bahwa mencari pekerjaan itu susah bukan main. Kalau sudah demikian, kewirausahaan merupakan jalan lebar untuk menuju kesuksesan hidup.
Keempat, bahwa tren bisnis yang akan datang akan memaksa kita semua untuk jadi wirausahawan. Persaingan yang semakin ketat, mengharuskan semua perusahaan memaksimalkan efisiensi, sehingga rekrutmen karyawan terus ditekan sampai ke titik minimum. Kita sudah lihat gejalanya sekarang, di mana penerimaan karyawan kebanyakan dilakukan dengan sistem kontrak, paling tidak pada 2 tahun pertama. Jika karyawan tidak dibutuhkan lagi setelah 2 tahun, pasti ada PHK. Kemudian, pos-pos kerja yang bisa dilakukan pihak ketiga, hampir pasti akan di “outsource” kan. Tidak ada lagi peluang melamar posisi-posisi yang sudah di- outsource. Sementara itu dii dunia industri, tidak terlalu lama lagi akan dimanfaatkan robot-robot pengganti tenaga manusia. Tidak ada lagi lowongan menjadi buruh dan mandor pabrik.(www.enterpreneur.com)
Kelangkaan lapangan pekerjaan bisa terjadi ketika muncul ketidakseimbangan
antara jumlah calon buruh yang banyak sedangkan lapangan usaha relatif sedikit;
atau banyaknya lapangan kerja namun kualitas tenaga kerja buruh yang ada tidak
sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Kelangkaan lapangan pekerja ini
memunculkan angka tingkat pengangguran yang tinggi yang dapat berakibat pada
aspek sosial yang lebih luas. Problema kelangkaan lapangan kerja, disebabkan
oleh:
1. Investasi usaha rendah karena problem regulasi yang dianggap mempersulit
investor, tingkat KKN pejabat yang tinggi, atau karena problem sosial dan
sekuritas usaha.
2. Kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dan sikap
enterpreneurship masyarakat. Juga karena minimnya dukungan pemerintahan dalam
membantu usaha pribadi/wiraswata bagi masyarakat (permodalan, pelatihan
pembukaan pasar, kemudahan izin usaha, penghapusan berbagai jenis pajak,
perlindungan keamanan, dan lain-lain).
3. Penguasaan modal dan sumber daya alam pada segelintir orang (konglomerat)
menyebabkan usaha rakyat kecil/ warga bermodal kecil tidak mampu bersaing dan
pada akhirnya tidak menumbuhkan usaha kecil dalam jumlah banyak (mis. usaha
mieinstan, produk makanan, ternak unggas dan pakannya, monopoli jalur
distribusi, dan lain-lain.
4. Pemerintah tidak berfungsi sebagai pembuka dan penyedia lapangan kerja
bagi rakyatnya tetapi hanya berfungsi sebagai regulator ketenagakerjaan,
padahal banyak lahan usaha padat karya yang bisa dikelola oleh pemerintah guna
menutupi kelangkaan lahan usaha.(www.hayatulislam.com)
PHK (Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan)
Hampir di semua negara saat ini, problema ketenagakerjaan atau perburuhan
selalu tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun berkembang, baik yang
menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal itu terlihat dari selalu
adanya departemen yang mengurusi ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang
dibentuk. Hanya saja realitas tiap negara memberikan beragam problem riil
sehingga terkadang memunculkan berbagai alternatif solusi. Umumnya, negara maju
berkutat pada problem ketenagakerjaan yang berkait dengan mahalnya gaji
tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi (robotisasi), tenaga
kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan status ekonomi, sosial bahkan
politis. Sementara di negara berkembang umumnya problem ketenagakerjaan berkait
dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka penganguran, rendahnya
kemampuan SDM tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, jaminan sosial nyaris
tidak ada.
Salah satu persoalan besar yang dihadapi para buruh saat ini adalah PHK. PHK
ini menjadi salah satu sumber pengangguran di Indonesia. Jumalah Pengangguran
di Indonesia sangat besar. Menurut Center for Labor and Development Studies
(CLDS), pada 2002, jumlah penganggur diperkirakan sebesar 42 juta orang
(Republika, 13/05/02). Pastilah, banyaknya pengangguran ini akan berakibat
banyak pada sektor kehidupan lainnya. Sebenarnya, PHK adalah perkara biasa
dalam dunia ketenagakerjaan. Tentunya asalkan sesuai dengan kesepakatan kerja
bersama (KKB) dan pihak pekerja maupun pengusaha harus ikhlas dan menyepakati
pemutusan kerja ini.
Secara umum PHK terjadi karena beberapa sebab seperti permintaan sendiri,
berakhirnya masa kontrak kerja, kesalahan buruh, masa pensiun, kesehatan/
kondisi fisik yang tidak memungkinkan, dan meninggal dunia. Problema PHK
biasanya terjadi dan kemudian menimbulkan problema lain yang lebih besar bagi
kalangan buruh, karena beberapa kondisi dalam hubungan buruh-pengusaha,
diantaranya:
1. Posisi salah satu pihak yang lemah (biasanya pihak pekerja) sehingga pihak
lain yang lebih kuat dengan mudah memutuskan hubungan kerja dan menggantinya
dengan pekerja baru yang sesuai keinginan. Hal itu dilakukan dengan alasan
logis maupun direkayasa.
2. Tidak jelasnya kontrak (waktu) kerja sehingga PHK bisa terjadi kapan saja.
Kebijakan menetapkan KKB (KesepakatanKerja Bersama) tidak dilakukan dan
dikontrol dengan baik sehingga kasus PHK bisa terjadi kapan saja.
3. Rendahnya SDM kaum pekerja, semakin sulitnya mencari pekerjaan alternatif,
dan tidak terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar oleh negara.Tidak heran, PHK
menjadi seperti vonis mati bagi pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan normalnya.
4. Tidak adanya pihak ketiga yang membantu penyelesaian kasus PHK secara tuntas
yang memuaskan kedua pihak, terutama pihak buruh yang paling sering menerima
kekalahan. Meskipun pemerintah telah menyusun peraturan teknis tentang PHK
dalam UU No. 12 Tahun 1964 yang disempurnakan olehPeraturan Menteri Tenaga
Kerja No.PER-03/MEN/1996, namun dalam pelaksanaan teknisnya banyak realitas
yang merugikan hak-hak kaum buruh itu sendiri. Secara kasuistik, hal itu lebih
disebabkan rendahnya pemahaman buruh terhadap berbagai peraturan pemerintah,
posisi tawar yang rendah, dan tidak adanya lembaga pendamping yang secara
serius membela kondisi kaum buruh dalam menghadapai kasus PHK ini.
Sebenarnya, PHK bukanlah problem yang besar kalau kondisi sistem hubungan buruh
pengusaha telah seimbang dan adanya jaminan kebutuhan pokok bagi buruh
sebagaimana bagi seluruh rakyat oleh sistem pemerintahan yang menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai azas politik perekonomiannya.(www.hayatulislam.net)
Konsep Ekonomi Makro Berdampak Pada Unit Bisnis
Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.(www.wikipedia.com)
Krisis ekonomi sepertinya telah membawa Indonesia kembali ke titik awal pembangunan. Bahkan dalam kondisi yang lebih sulit lagi. Ini disebabkan jumlah penduduk Indonesia sudah terlanjur banyak, kualitas yang masih kurang memadai, sumberdaya alam yang sudah banyak terkuras, serta utang luar negeri yang sedemikian besar.
Walaupun relatif sedikit data yang tersedia untuk menggambarkan besaran perubahan ekonomi yang terjadi sejak krisis ekonomi mulai melanda Indonesia, namun masyarakat yang paling menderita akibat krisis ekonomi ini diperkirakan berada di daerah perkotaan di pulau Jawa. Disamping itu jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, maka nampaknya yang paling banyak terkena dampak krisis adalah sektor konstruksi, perpabrikan, properti, perbankan dan keuangan, serta sektor industri. Sektor-sektor di atas memang terkonsentrasi di daerah perkotaan di pulau Jawa, terutama di sekitar Jabotabek. Dilain pihak sektor pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan, terutama yang merupakan produk ekspor seperti coklat, cengkeh, plywood, minyak dan gas, udang dan lain sebagainya, justru mengalami keuntungan selama krisis ekonomi ini. Keuntungan tersebut disebabkan harga jual produk-produk tersebut menjadi sangat kompetitif dipasaran internasional, sebagai dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah.
Indonesia telah berhasil mengembangkan sektor industri dengan penuh kehati-hatian dan disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi yang ada. Namun sejak awal tahun 1990-an perkembangan industri tersebut berubah dengan lebih menekankan pada industri berteknologi tinggi. Dampaknya adalah terjadi tekanan yang sangat berlebihan pada pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah.
Walaupun Indonesia sedikit demi sedikit berhasil mengatasi krisis ekonomi yang ditandai dengan mulai berputarnya roda ekonomi di sektor riil, sektor keuangan dan perbankan yang relatif semakin baik, serta arah perkembangan kondisi ekonomi makro yang semakin kondusif, namun terlalu dini jika mengatakan bahwa Indonesia telah keluar dari krisis dan siap untuk bersaing kembali dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Masalah harus ditelaah dengan benar untuk kemudian dianalisis apakah yang lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi persoalan mendasar tersebut telah ditangani dengan benar sehingga tidak terjadi krisisulangan dimasa mendatang. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang dipandang sebagai pangkal permasalahan krisis ekonomi saat ini masih belum dapat diselesaikan. Kecenderungan ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri ini menjadi semakin mendalam. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri tersebut tidak akan berkurang jika pemerintah tidak melakukan perubahan mendasar terhadap strategi pembangunan ekonomi yang ada pada saat ini.
Dalam upaya keluar dari krisis ekonomi dewasa ini perlu dikembangkan kebijaksanaan ekonomi makro dan mikro yang tetap mengacu pada pembangunan berwawasan kependudukan disamping peningkatan good governance, pembenahan utang luar negeri, sektor keuangan dan perbankan.Untuk itu harus dilakukan reorientasi kebijaksanaan ekonomi makro yang berwawasan kependudukan, sebagai berikut:
-Merubah Strategi Orientasi Ekspor dengan Strategi Pasar Dalam Negeri. Sebagai Negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia, maka jumlah penduduk tersebut harus dapat dimanfaatkan sebagai pasar bagi produk dalam negeri. Upaya memenuhi pasar dalam negeri perlu mendapat perhatian utama. Prioritas pada pasar domestik/dalam negeri sejalan dengan pembangunan berwawasan kependudukan (people-centered development). Jika kebijakan ini dijalankan, maka tidak saja berbagai usaha akan tumbuh, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dalam hubungan ini tentunya jenis usaha kecil dan menengah yang menghasilkan barang-barang untuk keperluan domestik, yang perlu dikembangkan. Walaupun dengan tidak menutup kemungkinan untuk tetap melakukan ekspor, sepanjang harga, mutu dan corak, memungkinkan.
-Kembali pada usaha yang sederhana (simple business). Pembangunan ekonomi hendaknya bertumpu pada usaha-usaha yang sederhana yang memang sesuai dengan kondisi kebanyakan penduduk Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) harus mendapat dukungan yang luas dan dijalankan dengan konsisten. UKM telah terbukti menjadi tulang punggung penggerak ekonomi pada saat krisis.
-Kembali ke sektor pertanian dan kelautan. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, baik di darat maupun di air, seharusnya sektor pertanian dan kelautan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun sampai saat ini kenyataannya tidaklah demikian. Berbagai kebijakan yang ada belum mampu belum mampu meningkatkan “rate of return” mereka yang bekerja dalam sektor ini, sehingga banyak ditinggalkan orang. Harus dibuat suatu kebijakan yang mampu meningkatkan “rate of return” terhadap hasil pertanian dan kelautan. Untuk itu harus dikembangkan teknologi pertanian dan kelautan serta pengembangan berbagai produk pertanian dan kelautan dalam skala yang besar. Perlu dilakukan “economic of scale” dalam usaha sektor pertanian, khususnya agribisnis dan kelautan.
-Pemantapan konsep dan Implementasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Pembangunan kependudukan harus tetap terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan integrasinya kedalam berbagai sektor pembangunan, terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Jika selama ini kependudukan lebih dititik beratkan pada sektor sosial dalam kerangka pembangunan nasional, saat ini perlu dipikirkan untuk mengintegrasikan pembangunan kependudukan kedalam sektor EKUIN. Dalam melaksanakan pembangunan kependudukan itu sendiri maka sasaran peningkatan kualitas penduduk harus tetap dijadikan prioritas utama pembangunan kependudukan, disamping masalah pengendalian kuantitas dan pengarahan mobilitas penduduk.
Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk serta kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada nyatanya tidaklah berlangsung secara berkelanjutan (sustained). Jika dikaitkan dengan krisis ekonomi dewasa ini, terjadinya krisis tersebut tidak lepas dari kebijaksanaan ekonomi yang kurang mengindahkan dimensi kependudukan. Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi/kondisi ataupun potensi kependudukan yang ada menyebabkan
pembangunan ekonomi tersebut menjadi sangat rentan terhadap perubahan.
Belum terjadi strategi pembangunan yang berorientasi serius pada aspek kependudukan selama ini.(www.bappenas.go.id)
Earning Management
Manajemen laba adalah bahwa manajer atau akuntan dari setiap perusahaan menggunakan penilaian mereka tentang item tertentu dalam laporan keuangan, atau mereka membuat perubahan dalam mencatat transaksi. Manajemen laba didefinisikan sebagai: “penggunaan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan beberapa pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.” Tujuan di balik ini dapat (1) untuk memanipulasi informasi sehingga informasi yang terdistorsi dari kondisi ekonomi perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari beberapa pemangku kepentingan atau (2) untuk mempengaruhi manfaat/beban dari setiap kontraktual. kesepakatan yang bergantung pada perincian yang disajikan dalam laporan keuangan (Bhutto et al., 2021).
Salah satu contoh manajemen laba tersebut adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wu et al., 2012) pada perusahaan Taiwan. Studi ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan terlibat dalam perhitungan angka laba—Laba sebelum Bunga dan Pajak (EBIT), Pendapatan Operasional, dan Laba Per Saham (EPS)—untuk memengaruhi keputusan investor. Manajer terlibat dalam manipulasi laba, sehingga harga saham atau return saham perusahaan juga terpengaruh.
Kehadiran metode atau standar akuntansi dan pelaporan yang berbeda menciptakan ruang bagi manajer/akuntan untuk menggunakan penilaian saat melaporkan angka akuntansi. Penilaian ini dapat dikaitkan dengan pilihan metode perhitungan biaya persediaan (Rata-rata tertimbang, LIFO atau FIFO), metode penyusutan (akselerasi atau garis lurus), nilai sisa aset jangka panjang, rencana manfaat, umur yang diharapkan dari aset, kapitalisasi atau pengeluaran pengeluaran kas tertentu, aset atau liabilitas yang ditangguhkan, revaluasi aset, modal kerja dan pengakuan pendapatan dan beban. Perusahaan terkadang menggunakan teknik penghitungan dan pelaporan akun yang konservatif. Konservatifisme didefinisikan sebagai perbedaan berkelanjutan antara aset bersih yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan dan nilai pasarnya karena penurunan nilai aset secara agresif (Bhutto et al., 2021).
Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan dapat memilih metode LIFO untuk menghitung biaya persediaan daripada FIFO. Biasanya, inventaris yang dibeli nanti lebih mahal daripada inventaris lama, jadi dengan mengeluarkan inventaris baru terlebih dahulu, HPP meningkat, sedangkan inventaris yang tidak terjual tetap berada di neraca dengan jumlah yang lebih rendah. Demikian pula, untuk penyusutan yang dipercepat, lebih banyak jumlah yang dikeluarkan sebagai biaya penyusutan, dan nilai buku aset jangka panjang dalam saldo dilaporkan pada jumlah yang lebih rendah. Alasan di balik penggunaan teknik ini adalah bahwa beberapa rasio akuntansi yang digunakan untuk evaluasi perusahaan biasanya lebih tinggi di bawah akuntansi konservatif (Caskey & Laux, 2017).
Seperti yang disarankan literatur sebelumnya, rasio penghitungan akun memiliki hubungan yang signifikan dengan pengembalian saham, dapat dikatakan bahwa tingkat konservatisme yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak manipulasi dalam sistem. Seiring dengan ini, banyak peneliti telah bekerja pada dua jenis teknik manajemen laba: (1) Manajemen Laba Riil (REM) dan (2) Manajemen Laba Akrual (AEM), dan beberapa telah mempelajari hubungan mereka dengan return saham (Salehi et al., 2018).
Finansial Distress
Finansial Distress mengacu pada ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran moneter tetap kepada karyawan dan pemegang saham. Pada prinsipnya, kebalikan dari risiko kesulitan keuangan adalah bahwa inovasi membutuhkan investasi dalam jumlah besar dan menghasilkan pengembalian yang tidak pasti; strategi imitasi dapat menjadi lebih mahal dan membuat perusahaan terlambat bersaing (Nugroho et al., 2021). Studi (Mangena et al., 2020) menjelaskan bahwa peran bank menjadi sangat sentral dalam membantu kesulitan keuangan pada perusahaan Spanyol; bank memberikan pembiayaan utang dan ekuitas kepada perusahaan yang sama.
Financial distress perusahaan mencakup empat istilah umum: kegagalan, kebangkrutan, kebangkrutan, dan gagal bayar. Kegagalan terjadi ketika tingkat pengembalian investasi yang direalisasikan, setelah disesuaikan dengan pertimbangan risiko, secara signifikan lebih rendah daripada pengembalian yang dihasilkan dari investasi yang sebanding, atau ketika pendapatan tidak mencukupi untuk menutup biaya. Kebangkrutan mengacu pada ketidakmampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini, mungkin karena masalah likuiditas. Kebangkrutan menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kesulitan keuangan, yang di sebagian besar yurisdiksi memerlukan pernyataan hukum yang melibatkan pengadilan (Habib et al., 2020).
Default dapat bersifat teknis dan legal. Default teknis mengacu pada situasi di mana perusahaan melanggar kondisi yang ditetapkan dalam kontrak (misalnya pelanggaran perjanjian utang). Kegagalan untuk memenuhi pembayaran berkala pinjaman lebih cenderung menyebabkan default hukum. Terlepas dari sifat default, kedua jenis default menandakan kinerja perusahaan yang memburuk dan kesulitan keuangan. Meskipun kesulitan keuangan tidak berarti bahwa perusahaan yang tertekan pada akhirnya akan gagal, penurunan kinerja keuangan perusahaan yang signifikan dan terus-menerus pada akhirnya dapat mengakibatkan kebangkrutan, membuat investor dan kreditor menderita kerugian finansial yang cukup besar (Habib et al., 2020).
Konsekuensi dari literatur distress risk, dikategorikan menjadi empat tema utama, yaitu, (i) konsekuensi pelaporan keuangan dan audit, (ii) konsekuensi operasional tingkat perusahaan, (iii) konsekuensi pasar modal dan (iv) konsekuensi tata kelola perusahaan. Temuan umum dari literatur ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tertekan terlibat dalam pilihan akuntansi yang meningkatkan pendapatan dan menurunkan pendapatan pada berbagai tahap kesulitan. Memberikan opini audit yang memenuhi syarat dan membebankan biaya audit yang lebih tinggi tampaknya menjadi tanggapan utama dari auditor eksternal untuk perusahaan yang mengalami kesulitan. Sehubungan dengan konsekuensi operasional tingkat perusahaan, penelitian telah menemukan bahwa perusahaan yang tertekan menghindari pajak, menyesuaikan jumlah piutang usaha dan/atau hutang dagang dan mengenakan biaya pembiayaan tidak langsung pada pesaing yang tidak tertekan (Habib et al., 2020).
Stock Market Return
Stock Market Return adalah keuntungan atau kerugian dari nilai saham dalam periode tertentu biasanya dikutip sebagai persentase. Ini terdiri dari keuntungan modal serta pendapatan yang diterima oleh investor dari saham. Keuntungan modal berasal dari selisih harga saham selama dua periode waktu dibagi dengan harga belinya. Pasar saham biasanya memperdagangkan ratusan saham perusahaan yang terdaftar setiap hari. Bagi investor untuk mengevaluasi kinerja pasar saham, mereka mengamati tingkat berbagai indeks pasar komposit sebelum menginvestasikan kelebihan dana mereka (Mugambi & Okech, 2016).
Indeks pasar adalah nilai agregat yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa saham bersama-sama dan menyatakan nilai totalnya terhadap nilai dasar, biasanya dari tanggal tertentu. Indeks pasar memberikan kinerja pasar saham historis serta tolok ukur untuk perbandingan terhadap kinerja portofolio investor individu. Analisis indeks pasar juga dapat memberi investor perkiraan tren pasar di masa depan (Mugambi & Okech, 2016).
Dalam berinvestasi, seorang investor mengharapkan return. Return saham bisa berasal dari yield dan capital gain. Dalam investasi saham, imbal hasil berupa dividen dan return merupakan selisih antara harga saat ini dengan harga sebelumnya. Jika harga saham meningkat, maka capital gain juga akan meningkat. Return ini diperoleh dari perubahan harga saham dibagi harga saham awal (Fachrudin & Ihsan, 2021).
Regresi univariat dapat digunakan untuk menyelidiki prediktabilitas masing-masing prediktor untuk pengembalian pasar saham, yang dapat berupa (Lv & Qi, 2022) :
rt+1 = α + βq • xq,t + εt+1 (1)
di mana α dan βq adalah perkiraan OLS dari regresi, rt+1 adalah pengembalian berlebih pasar saham bulanan, xq, t adalah salah satu prediktor yang kami pertimbangkan, yang merupakan variabel ekonomi makro tradisional, dan εt+1 adalah istilah kesalahan. Metode kuadrat terkecil digunakan untuk mengestimasi parameter model, dan nilai t
Teori Agensi
Teori agensi merupakan hubungan kagenan sebagai kontrak kerja sama
(nexus of contract) di mana satu atau lebih principal (pemimpin) menggunakan
pihak lain (agen) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Principal yang
dimaksud adalah pihak pemegang saham, baik pemilik maupun investor.
Sedangkan yang dimaksud agen adalah mereka yang ditunjuk dan dipercaya oleh
pihak principal sebagai manajer untuk melaksanakan tugas yang diberikan untuk
memenuhi suatu tujuan yang ingin dicapai. Adanya pemisahan antara pemilik
dengan pihak manajemen perusahaan dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu
adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan
keinginan atau kepentingan principal. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan
oleh (Shapiro, 2005) bahwa manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan
kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan
pribadi. Hal tersebutlah yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara
pemegang saham dan manajemen. Konflik keagenan yang terjadi antara agen dan
prinsipal dapat diminimalkan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan
pengungkapan corporate governance (Evianisa, 2014). Menurut Forum for
Corporate Governance in Indonesia (FCGI) pengertian corporate governance
adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegeng saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para
pemegeng kepentingan intern dan eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak-hak
dan kewajiban mereka. Corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris
dan komite audit. Hal ini juga akan mempengaruhi keputusan manajer ketika
perusahaan mengalami financial distress. Pada saat perusahaan sedang mengalami
kesulitan keuangan atau financial distress manajer akan berusaha sekuat tenaga,
bahkan memanfaatkan cara yang ada namun aman, agar perusahaan tetap berdiri
sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Salah satu cara yang
dilakukan oleh manajer untuk mempertahankan tanggung jawabnya kepada
pemimpin dan pemegang saham adalah dengan melakukan praktik tax avoidance.
Disinilah peran penting dari corporate governance. Keputusan yang diambil oleh
seorang manager yang memiliki saham dalam perusahaan yang dikelolanya akan
berbeda dengan sorang manajer yang tidak memiliki saham. Manajer yang
mempunyai saham akan merasa lebih memiliki perusahaan tersebut dan lebih
berhati-hati dalam mengambil keputusan
Pengaruh ROE terhadap Nilai Perusahaan
Hasil dari penelitian Ali & Faroji (2021) menunjukkan bahwa ROE
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal itu
menunjukkan bahwa tingkat pengembalian ekuitas dan nilai perusahaan satu arah,
artinya kenaikan ROE akan diikuti dengan kenaikan yang signifikan terhadap nilai
perusahaan, begitupun sebaliknya. Profitabilitas dapat diukur dengan ROE yang
menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap modal
yang disetorkan kepada perusahaan tersebut, sehingga apabila suatu perusahaan
memiliki nilai ROE yang tinggi, maka hal itu akan meningkatakan return penyetor
modal dalam hal ini adalah pemegang saham. Perusahaan yang memiliki Return
yang tinggi yang paling diminati oleh para investor.
Pengaruh ROA terhadap Nilai perusahaan
Hasil dari penelitian Mubyarto (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
langsung yang positif dan signifikan antara ROA terhadap Nilai Perusahaan.
Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya untuk
menghasilkan laba yang lebih tinggi. Dengan peningkatan nilai ROA yang positif
menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik, dan hal ini mendorong
investor untuk menginvestasikan dananya melalui surat berharga dan saham.
Disarankan agar perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba harus
terus ditingkatkan sebagai hal yang diperlukan untuk meningkatkan nilai
perusahaan, dan karena itu juga dapat memberikan gambaran citra perusahaan
yang lebih baik terhadap para investor.
Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai perusahaan
Hasil dari penelitian Faley & Muslichah (2020) menyatakan bahwa Komisaris
Independen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Dikarenakan Komisaris
Independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pembuatan dan
publikasi laporan keuangan dan meminimalisir kecurangan penyalahgunaan
keuangan. Sehingga laporan keuangan disajikan lebih berkualitas dan tidak ada
penyimpangan dalam penyajian informasi kepada publik, dan akan meningkatkan
reputasi perusahaan sehingga para investor berminat untuk menanamkan modal
dalam perusahaan dan mempengaruhi naiknya nilai saham dan nilai perusahaan
ikut meningkat.
Profitabilitas
Beberapa tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi
pihak diluar perusahaan menurut (Kasmir 2018:199) yaitu untuk mengukur atau
menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, sebagai
penilaian perkembangan laba dari waktu ke waktu, dan mengukur produktivitas
dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun
modal sendiri.
- Return On Asset (ROA)
Titman et al. (2018:101) menyatakan rasio profitabilitas yang di wakili
oleh ROA adalah sebuah rasio untuk mengetahui tingkat return yang
diperoleh dari total aset perusahaan yang dihasilkan dari pendapatan
operasional dengan acuan semakin tinggi angkanya semakin besar return
yang diperoleh dari operasional perusahaan.
Toni & Silvia (2021:5) ROA memberikan pengukuran dalam kinerja
keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang
digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan, dan ROA yang
meningkat menunjukkan kinerja perusahaan berhasil memperoleh
keuntungan yang optimal sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan
menghasilkan keuntungan maka memberikan pengaruh citra baik untuk
perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh juga dalam meningkatnya
nilai perusahaan.
Menurut Ross et al. (2019:52) Profitabilitas merupakan variabel yang
berperan penting dalam semua aspek bisnis salah satunya adalah
penghitungan ROA, karena dapat menunjukkan seberapa efisien
perusahaan dalam mengelola operasionalnya melalu seluruh aset yang
dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan..
ROA = ???? ?????ℎ
????? ????
……………………………………..(2.5) - Return On Equity (ROE)
Titman et al. (2018:101) menyatakan bahwa rasio profitabilitas yaitu
ROE bertujuan untuk mengukur return yang diperoleh dari ekuitas
pemegang saham di perusahaan. Semakin tinggi angkanya, semakin besar
return yang diperoleh untuk pemegang saham perusahaan.
Menurut Sondakh et al. (2019) nilai ROE yang tinggi menandakan
kinerja perusahaan semakin baik atau efisien, nilai ekuitas perusahaan
akan meningkat dengan peningkatan rasio ROE, dan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dikaitkan dengan
pembayaran dividen semakin meningkat dan akan terjadi kecenderungan
naiknya harga saham.
Kasmir (2018:206) ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih
sesudah pajak dengan modal sendiri, dengan menggunakan ROE
menunjukan efisiensi bagaimana perusahaan dapat mengelola penggunaan
modal sendiri tersebut untuk meningkatkan laba
Teori Agensi
Jensen dan Meckling dalam (Sudarmanto et al. 2021:12) mengembangkan
agency theory untuk perkembangan Tata kelola di tahun 1976. Teori ini
didasarkan terhadap konflik antara agen dengan principal. Di mana agen
merupakan pihak yang dipercayakan oleh principal untuk mengoperasikan
perusahaan, sedangkan principal adalah pihak yang dipercayakan oleh agen untuk
bertindak atas nama principal. Menurut teori agensi, pihak agen harus mengambil
tindakan yang wajar untuk kepentingan klien mereka, dan agen harus
menggunakan pengetahuan secara profesional, bijaksana, ketulusan, serta keadilan
untuk memimpin perusahaan.
Moeljadi (2022:4) menjelaskan hubungan agensi memiliki dampak pada
beberapa hal, yaitu adanya konflik dimana kepentingan antara kedua belah pihak
saling bertentangan, dan munculnya biaya yang harus ditanggung oleh pemilik,
selain itu perbedaan pilihan tindakan dalam menentukan preferensi terhadap
masalah pembagian risiko dan itu terjadi apabila sikap principal terhadap risiko
berbeda dengan sikap dari pihak agen sehingga tindakan mereka akan berbeda dan
mengakibatkan konflik tersebut terjadi.
Indikator Pengukuran Good Corporate Governance
Indikator Pengukuran Good Corporate Governance yaitu:
- Kepemilikan Manajerial
Ghofar & Islam (2014:32) Kepemilikan manajerial merupakan saham
yang dimiliki oleh pihak manajemen, dengan adanya kepemilikan
manajerial diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan manajer dan
kepentingan pemegang saham. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat
mengurangi moral hazard manajer yang berupa keengganan untuk
memberikan upaya yang memadai, dan bahkan penyelewengan atau
penipuan. Dengan adanya kepemilikan tersebut, manajerial akan
termotivasi untuk menunjukkan upaya yang cukup dalam meningkatkan
kinerja dan nilai perusahaan.
Nguyen et al. (2020) Kepemilikan saham pihak manajemen yang
secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, semakin banyak saham
yang dimiliki oleh manajemen maka semakin banyak pula kesamaan
kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham.
Dengan adanya kepemilikan manajerial akan menimbulkan konflik
dengan pemegang saham yang dikenal sebagai konflik keagenan, dan
ketika kepemilikan manajemen rendah kemungkinan akan ada terjadinya
perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer akan meningkat
(Andini et al. 2021:16).
KM =
?????ℎ ??ℎ?? ????? ??????????
????? ????????ℎ?? ??ℎ?? ???????
……………………………………..(2.3) - Komisaris Independen
Berdasarkan Surat Edaran dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris emiten
atau perusahaan publik, disebutkan bahwa:
1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu
6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai
Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode
berikutnya.
2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada
Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
3) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan
Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham
utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik
tersebut.
Komisaris Independen menurut Hasnati (2014:44) adalah komisaris
yang bukan termasuk anggota manajemen, pemegang saham mayoritas,
pejabat ataupun seseorang yang berhubungan secara langsung ataupun
tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan.
Maksud dibentuknya Komisaris Independen diharapkan akan menciptakan
iklim perusahaan yang lebih objektif, independen, dan memberikan
keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan
perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.
Komisaris Independen yang bertindak untuk mengawasi setiap
pengambilan kebijakan serta memberikan kajian ulang atas implementasi
strategi jangka panjang kepada pihak manajemen. Sehingga harapan
dengan adanya Komisaris Independen bisa menjadi fungsi monitoring
untuk tujuan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (Putri &
Rahmini 2021:12)
KI =
?????ℎ ????????? ??????????
?????ℎ ????? ????????�
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa perusahaan mengelola
sumber daya mereka secara lebih efisien, mengarahkan pada pengambilan
keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan hubungan dengan pekerja, kreditur,
dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya tata kelola perusahaan
mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan akan ditetapkan dan dicapai,
bagaimana risiko dipantau, dinilai, dan bagaimana kinerja dioptimalkan sehingga
dapat meningkatkan nilai saham dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
Maka dari itu secara umum tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai
kewajiban perusahaan terhadap pemegang saham, pengusaha, pelanggan,
pemasok, kreditur, pajak, dan otoritas pengawas lainnya, dan fungsi dari adanya
tata kelola perusahaan adalah untuk menetapkan aturan tentang bagaimana
organisasi harus dikelola (Lessambo 2014:3).
Konsep dasar tata kelola menurut (Gunawan 2021:7) yaitu menjelaskan
pendekatan manajemen secara keseluruhan di mana eksekutif senior mengarahkan
dan mengelola seluruh organisasi, memastikan bahwa informasi manajemen kunci
yang mencapai tim eksekutif sudah lengkap dan akurat untuk pengambilan
keputusan selanjutnya oleh pihak manajemen secara tepat dan memberikan
mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa strategi, arah, dan instruksi dari
manajemen dilakukan secara sistematis dan efektif.
Berdasarkan ketentuan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21
/POJK.04/2015 Tentang penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Pasal 1
(1) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pedoman
Tata Kelola, adalah pedoman tata kelola perusahaan bagi Perusahaan Terbuka
yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan praktik
tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani.
(2) Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek,
prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 2
(1) Perusahaan Terbuka wajib menerapkan Pedoman Tata Kelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
(2) Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak menerapkan Pedoman Tata Kelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menjelaskan
alasan tidak diterapkannya Pedoman Tata Kelola tersebut.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam
(Firmansyah & Estutik 2021:21) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan
sebagai keterkaitan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen
perusahaan, serta pemangku kepentingan lainnya, dan tata kelola perusahaan juga
memberikan struktur yang sesuai dengan tujuan suatu perusahaan yang telah
ditetapkan sebelumnya, dan juga strategi yang diperlukan dalam pencapaian
tujuan tersebut melalui pengawasan dan pengontrolan kualitas kerja yang telah
ditentukan.
Prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang menjadi indikator,
sebagaimana dijelaskan oleh OECD dalam (Rahayu et al. 2020) adalah:
- Transparansi (Transparancy). Transparansi yaitu keterbukaan atas
kebijakan dan tindakan yang diambil dalam suatu informasi secara tepat
waktu, jelas dan dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut
keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga
keyakinan dalam menjalankan bisnis, perusahaan wajib menyediakan
informasi yang relevan dan dapat dipahami oleh para pemakai
kepentingan. - Akuntabilitas (Accountability). Akuntabilitas adalah kejelasan dari fungsi,
struktur, sistem dan pertanggung-jawaban elemen-elemen perusahaan,
dimana dalam hal ini memperlukan terciptanya pengawasan yang efektif
berdasarkan pembagian wewenang antara komisaris, direksi, dan
pemegang saham. Apabila prinsip ini diterapkan secara baik maka akan
ada kejelasan pada fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung
jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. - Pertanggungjawaban (Responsibility). Merupakan bentuk dari
pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap
peraturan yang berlaku, diantaranya: masalah pajak, hubungan industrial,
perlindungan lingkungan hidup, memelihara dan menjaga agar
menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan
sebagainya. Dengan diterapkan nya prinsip ini diharapkan akan
menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya
perusahaan juga memiliki peran untuk bertanggung jawab kepada
shareholder juga kepada stakeholders lainnya. - Independen (Independency). Inti dalam prinsip ini bermaksud agar
perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan
dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan-peraturan yang berlaku. - Keadilan (Fairness). Prinsip keadilan merupakan prinsip perlakuan yang
adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai
perlakuan yang sama yang diterima oleh para pemegang saham, terutama
kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari
adanya tindak kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam
melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan
pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan.
Manfaat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan oleh OECD dalam
(Sudarmanto et al. 2021:30) yaitu: - Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Hak-hak pemegang
saham meliputi:
- Memperoleh informasi secara teratur dan tepat waktu
- Berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS
- Memilih anggota komisaris dan direksi
- Memperoleh bagian keuntungan perusahaan
- Persamaan perlakuan terhadap pemegang saham.
- Peranan shareholders yang terkait dengan perusahaan.
- Pengungkapan dan transparansi.
- Akuntabilitas dewan komisaris.
Menurut Cadbury Committee of United Kingdom dalam (Sudarmanto et al.
2021:73) tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur hubungan antara
pengurus perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan,
dan pemegang kepentingan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka. Selain itu juga didefinisikan sebagai suatu sistem
pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko
yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset
perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka
panjang.
Choughri (2018) menyatakan untuk mengelola risiko dalam suatu organisasi
adalah dengan menanamkan tata kelola yang baik dan praktik terbaik manajemen
risiko dalam budaya organisasi. Dengan kata lain, penerapan tata kelola
perusahaan merupakan faktor keberhasilan yang penting dan perusahaan harus
mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik demi tercapainya tujuan
organisasi yang baik
Nilai Perusahaan
Menurut Astuti et al. (2021:134) nilai perusahaan dapat disebut juga nilai
wajar suatu perusahaan yang mewakili persepsi investor terhadap emiten yang
bersangkutan yang diartikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan tersebut
dibentuk melalui indikator nilai pasar saham yang merupakan cerminan dari nilai
suatu aset perusahaan yang sesungguhnya, dan juga dipengaruhi oleh peluang
investasi. Dengan adanya peluang investasi tersebut diharapkan dapat
memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan
datang dan dapat menjadi faktor peningkatan nilai perusahaan tersebut.
Mipo (2022) perusahaan dengan nilai PBV yang tinggi menunjukkan bahwa
prospek pertumbuhan perusahaan semakin baik dan hal ini memberikan peluang
lebih besar bagi para investor untuk membeli saham di perusahaan tersebut.
Franita (2018:7) menyatakan Semakin tinggi harga saham berarti semakin
tinggi tingkat pengembalian kepada investor dan itu berarti semakin tinggi juga
nilai perusahaan terkait dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri yaitu
memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham. Salah satu indikator yang
memengaruhi nilai perusahaan adalah Price to Book Value (PBV) yang
memberikan gambaran atas seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham
suatu perusahaan, dan juga PBV memberi arahan seberapa jauh sebuah
perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan. Penggunaan PBV memiliki
beberapa keunggulan, yaitu:
- Nilai buku memiliki ukuran yang relatif stabil yang dapat dibandingkan
dengan harga pasar. - Nilai buku memberikan standar konsistensi untuk semua perusahaan,
karena PBV dapat dibandingkan antara perusahaan-perusahaan yang sama
sebagai petunjuk apakah perusahaan itu under atau overvaluation. - Perusahaan dengan penghitungan earning yang negatif tidak bisa
digunakan menggunakan perhitungan PER, maka dapat dihitung dengan
menggunakan PBV
Laporan Berkelanjutan Terhadap Kinerja Keuangan
Semakin tinggi indeks pengungkapan SR yang dilakukan perusahaan,
berpengaruh secara signifikan pada peningkatan net profit margin (NPM) yang
diperoleh perusahaan. Dengan perusahaan melaksanakan SR maka akan
meningkatkan biaya yang tinggi sehingga mengakibatkan NPM menurun. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Candrayanthi dan Saputra
(2013) yang menyatakan adanya hubungan yang kuat antara pengungkapan SR
terhadap NPM.
Fungsi dari laporan keberlanjutan yaitu untuk memberikan informasi
cerminan kinerja organisasi dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.
Laporan berkelanjutan adalah sebuah bukti pertanggungjawaban perusahaan
terhadap para pemangku kepentingan dan membuktikan bahwa perusahaan
memiliki batasan dalam peraturan yang telah dibuat. Perusahaan memerlukan
laporan berkelanjutan untuk mendapatkan kepercayaan para stakeholder, karena
dalam aktivitas bisnis perusahaan sangat memerlukan kepercayaan dari para
stakeholder. Kepercayaan yang berasal dari para pemangku kepentingan berupa
investasi, melakukan kerjasama yang dapat meningkatkan produktivitas dan
penjualan perusahaan. Hal ini dapat memberikan pengaruh pada tingkat laba
bersih perusahaan, dimana meningkatnya laba bersih perusahaan akan
meningkatkan nilai ROA pada perusahaan. Apabila nilai ROA mengalami
peningkatan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan
meningkat.
Menurut Susanto dan Tarigan (2013) menyimpulkan bahwa
pengungkapan laporan berkelanjutan memiliki hubungan yang signifikan dan
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat membuktikan
bahwa laporan berkelanjutan dapat memberi pengaruh positif terhadap kinerja
perusahaan, karena semakin terpenuhinya indeks pengungkapan maka kinerja
perusahaan juga akan meningkat.
Dimensi sosial berkelanjutan menyangkut dampak sebuah organisasi
pada sistem sosial itu beroperasi. Kinerja tenaga kerja dan pekerjaan layak yang
akan dibagi menjadi empat aspek yaitu praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang
layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggungjawab produk. Informasi yang
akan diungkapkan akan sama seperti kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan
dimana terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan, kebijakan, tanggungjawab
pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, dan informasi
kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan berdasarkan hubungan aspek
sosial (GRI, Keberlanjutan Pedoman Pelaporan).
Dimensi lingkungan (EN) berkelanjutan adalah dampak yang dihasilkan
melalui aktifitas produksi perusahaan terhadap lingkungan yang meliputi bahan
yang digunakan, energi dan konsumsinya, ekosistem, tanah, udara dan air dan
konsumsinya, pembuangan emisi pelepasan limbah (cair, padat, gas), transport.
Maka dari itu perlunya diungkapkan sustainability report untuk menjawab
tuntutan dari para stakeholder. Sehingga stakeholder dapat mengetahui kinerja
perusahaan yang peduli akan lingkungan dan dapat memberikan respon positif
dengan memberikan pendanaan bagi perusahaan yang akan digunakan untuk
meningkatkan produksi dan penjualan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas
perusahaan.
Menurut Nnamani et al., (2017) menyatakan bahwa laporan
berkelanjutan memberi dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
dari sudut pandang stakeholder. Hasil penelitian Kasbun et al., (2016)
menyatakan laporan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan diukur menggunakan Return on Asset (ROA)
dan Return on Equity (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa diduga laporan
berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan.
Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan
Dewan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan
pada perusahaan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun
2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk
perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota
Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan
komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang
tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen
merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah
pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang
saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan
perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang
terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk
dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006). Komisaris Independen diatur dalam
peraturan 12 BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan
keputusan No:KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan
publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola
perusahaan yang baik.
Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan
peranan dewan komisaris sehingga tercipta good corporate governance dalam
suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan
Muhammad Saifi (2017), Yulia dan P. Basuki (2014) yang menunjukkan
komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
(NPM).
Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat
mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik.
Puspitasari dan Ernawati (2010) yang menyatakan bahwa, dewan komisaris
dengan lebih banyak anggota independen cenderung akan memberikan
pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen untuk
meningkatkan kinerja perusahaan (ROA). Berdasarkan hasil ini maka dapat
dikatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap return on asset.
Terdapat pengaruh dijelaskan, semakin besar proporsi komisaris independen yang
berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam, akan
memungkinkan menyebabkan kenaikan kemampuan komisaris independen dalam
melakukan pengawasan karena muncul masalah koordinasi, komunikasi dan
pembuatan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Helfina et al., (2016), yang menyatakan bahwa Komisaris
Independen berpengaruh terhadap Return On Asset. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 (OJK, 2014)
menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas
untuk melakukan pengawasan secara umum dan harus sesuai dengan ketentuan
anggaran serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Yasser (2011) menemukan
bahwa jumlah komisaris independen yang lebih besar dapat meningkatkan
profitabilitas perusahaan karena komisaris independen dapat meningkatkan
efektivitas perusahaan dan juga dapat mencegah terjadinya agency problem yang
dapat terjadi di perusahaan. Organisasi mampu menjalankan fungsinya masing- masing secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh peran dari komisaris
independen yang bersikap netral dan dapat menjadi penengah dalam memecahkan
masalah diantara pemegang saham yang mengalami konflik kepentingan.
Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tetty dan Imam
(2012) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang artinya semakin
tinggi komisaris independen akan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas
perusahaan (ROE). Dewan komisaris memainkan peran penting dalam penerapan
tata kelola perusahaan yang baik karena dewan ini adalah inti dari tata kelola
perusahaan untuk memastikan implementasi strategi perusahaan, untuk
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan mewajibkan
akuntabilitas yang efektif. Sehingga kinerja proporsi pengurus independen, jumlah
komisaris, keuntungan perusahaan juga akan semakin meningkat
Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan
Dewan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan
pada perusahaan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun
2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk
perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota
Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan
komisaris non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang
tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen
merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah
pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang
saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan
perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang
terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk
dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006). Komisaris Independen diatur dalam
peraturan 12 BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan
keputusan No:KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan
publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola
perusahaan yang baik.
Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan
peranan dewan komisaris sehingga tercipta good corporate governance dalam
suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan
Muhammad Saifi (2017), Yulia dan P. Basuki (2014) yang menunjukkan
komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
(NPM).
Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat
mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik.
Puspitasari dan Ernawati (2010) yang menyatakan bahwa, dewan komisaris
dengan lebih banyak anggota independen cenderung akan memberikan
pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen untuk
meningkatkan kinerja perusahaan (ROA). Berdasarkan hasil ini maka dapat
dikatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap return on asset.
Terdapat pengaruh dijelaskan, semakin besar proporsi komisaris independen yang
berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam, akan
memungkinkan menyebabkan kenaikan kemampuan komisaris independen dalam
melakukan pengawasan karena muncul masalah koordinasi, komunikasi dan
pembuatan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Helfina et al., (2016), yang menyatakan bahwa Komisaris
Independen berpengaruh terhadap Return On Asset. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 (OJK, 2014)
menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas
untuk melakukan pengawasan secara umum dan harus sesuai dengan ketentuan
anggaran serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Yasser (2011) menemukan
bahwa jumlah komisaris independen yang lebih besar dapat meningkatkan
profitabilitas perusahaan karena komisaris independen dapat meningkatkan
efektivitas perusahaan dan juga dapat mencegah terjadinya agency problem yang
dapat terjadi di perusahaan. Organisasi mampu menjalankan fungsinya masing- masing secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh peran dari komisaris
independen yang bersikap netral dan dapat menjadi penengah dalam memecahkan
masalah diantara pemegang saham yang mengalami konflik kepentingan.
Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tetty dan Imam
(2012) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang artinya semakin
tinggi komisaris independen akan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas
perusahaan (ROE). Dewan komisaris memainkan peran penting dalam penerapan
tata kelola perusahaan yang baik karena dewan ini adalah inti dari tata kelola
perusahaan untuk memastikan implementasi strategi perusahaan, untuk
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan mewajibkan
akuntabilitas yang efektif. Sehingga kinerja proporsi pengurus independen, jumlah
komisaris, keuntungan perusahaan juga akan semakin meningkat
Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan
Komite audit merupakan komite penunjang dewan komisaris yang
bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan
disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan
audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang
berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen
(KNKG, 2006). Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang
dimiliki perusahaan (Noviawan dan Septiani, 2013).
Jumlah anggota komite audit yang cukup dan sesuai dengan kompleksitas
perusahaan akan membantu peningkatan efektifitas pengambilan keputusan.
Komite audit yang lebih besar akan meningkatkan jumlah rapat dan menghasilkan
lebih banyak lagi pengawasan yang efektif (Raghunandan et al., 2001). Rezaei
dan Abbasi (2015) menunjukkan bahwa ukuran komite audit perusahaan
mempengaruhi kinerja perusahaan. Ukuran komite audit akan mempengaruhi
kinerja perusahaan melalui adanya lebih banyak spesialis dengan berbeda
pengetahuan dan ide-ide dalam komite audit dapat mengontrol keakuratan teknik
akuntansi dan meningkatkan tingkat kinerja ekonomi perusahaan.
Profitabilitas
Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan
manajemen perusahaan (Brigrham & Houston, 2009). Dengan demikian dapat
dikatakan profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi.
Seringkali pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat
pengembalian yang tinggi atas investasi perusahaan yang memperoleh laba yang
besar, maka dapat dikatakan berhasil atau memiliki kinerja yang baik, sebaliknya
kalau laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil atau menurun dari periode
sebelumnya, maka dapat dikatakan perusahaan kurang berhasil atau memiliki
kinerja yang kurang baik.
Laba yang menjadi ukuran kinerja perusahaan harus dievaluasi dari suatu
periode ke periode berikutnya dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan
laba yang direncanakan. Apabila seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil
meningkatkan penjualan sementara biaya tidak berubah, maka laba harus
meningkat melebihi periode sebelumnya yang mengisyaratkan keberhasilan.
Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan
Aplikasi Edisi 4 Rasio profitabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan
memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun
modal sendiri. Semakin tinggi nilai persentase rasio profitabilitas, semakin baik
perusahaan. Adapun rasio – rasio tersebut antara lain :
- Net Profit Margin
Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi
Edisi 4 Net Profit Margin merupakan rasio yang dapat mengukur suatu tingkat
keuntungan dalam mengelola perusahaan pada tingkat penjualan. Apabila gross
profit margin selama satu periode tidak berubah sedangkan net profit margin
mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar
daripada peningkatan penjualan. Menurut Sitanggang (2014 : 29) menyatakan
bahwa rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat
keuntungan bersih perusahaan dari setiap penjualannya, artinya rasio ini telah
memperhatikan biaya operasi, bunga dan pajak perusahaan. Rumus Net Profit Margin : =
ℎ
100% - Return On Equity
Menurut Sartono Agus dalam buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi
Edisi 4 Return On Equity (rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
memperoleh laba yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan). rasio ini
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba
yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi
oleh besar kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi hutang makin besar maka
rasio ini juga akan makin besar. - Return on Asset
Return on Asset (ROA) rasio untuk mengetahui kemampuan manajemen
perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui semua kemampuan sumber
aset yang dimilikinya. Menurut Lestari dan Nugroho (2010) rasio ini digunakan
untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari
seluruh kemampuan sumber aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin
tinggi rasio tersebut, maka semakin efektif penggunaan aktiva tersebut.
Kinerja Keuangan
Fahmi (2012 : 2) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah
melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan
baik dan benar. Menurut Jumingan (2011 : 239) kinerja keuangan merupakan
gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu diukur dengan
indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Menurut
Mahmudi (2010 : 87) keberhasilan kinerja dapat dinilai dari aspek ekonomi terkait
dengan ketercapaian target. Pentingnya analisis kinerja perusahaan Menurut
Jumingan (2011 : 239) memiliki tujuan yaitu :
a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama
kondisi likuidasi, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam
tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua
aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007, 4) analisis kinerja keuangan
bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus
kas dari sumber daya yang ada dan bermanfaat dalam perumusan pertimbangan
tentang efektivitas perusahaan.
Global Reporting Initiative (GRI)
Dalam GRI – Standards 2016 terdapat dua jenis standar, yaitu
pengungkapan umum dan pengungkapan khusus. Pengungkapan umum berisi
tentang strategi dan analisis perusahaan, profil perusahaan, identifikasi aspek
material bagi perusahaan, hubungan dengan pemangku kepentingan, prinsip
pelaporan dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan khusus mengenai kinerja
ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial.
Didalam GRI Standards 2016 terdapat prinsip-prinsip pelaporan. Adapun
prinsip pelaporan itu untuk menentukan isi laporan dan untuk menentukan
kualitas laporan.
a. Adapun prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan antara lain :
- Inklusivitas pemangku kepentingan atau organisasi
Pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan
menjelaskan cara organisasi menanggapi ekspetasi dan kepentingan yang masuk
akal dari para pemangku kepentingan. - Konteks keberlanjutan
Laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks
keberlanjutan yang lebih luas. - Materialitas
Mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi signifikan
organisasi pelapor atau secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan
dari para pemangku kepentingan konteks keberlanjutan. - Kelengkapan
Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang
cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang
siignifikan, dan untuk menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan.
b. Adapun prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan antara lain : - Akurasi
Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para
pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor. - Keseimbangan
Informasi yang dilaporkan harus mencerminkan aspek positif dan negatif
dari kinerja organisasi pelapor untuk memungkinkan penilaian beralasan atas
kinerja secara keseluruhan. - Kejelasan
11
Organisasi pelapor harus membuat informasi yang tersedia dengan cara
yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang
menggunakan informasi tersebut - Keterbandingan
Organisasi pelapor harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi
secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang
memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan
kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang bisa mendukung analisis relatif
terhadap organisasi lainnya.
A. Standar Universal atau standar umum seri 100 antara lain : - GRI 101 berisi landasan atau titik awal untuk penggunaan rangkaian Standar
GRI. GRI 101 menetapkan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi dan
mutu laporan. - GRI 102 berisi pengungkapan umum yang digunakan untuk melaporkan
informasi kontekstual tentang sebuah organisasi dan praktik pelaporan
keberlanjutannya. Ini termasuk informasi tentang profil, strategi, etika dan
integritas, tata kelola, praktik keterlibatan pemangku kepentingan, proses
pelaporan organisasi. - GRI 103 berisi pendekatan manajemen yang digunakan untuk melaporkan
informasi tentang bagaimana sebuah organisasi mengelola topik material.
B. Standar topik spesifik yaitu Seri 200 (Topik ekonomi), Seri 300 (Topik
lingkungan), Seri 400 (Topik Sosial). Adapun penjabaran pengungkapan dari
masing-masing Seri dalam GRI diantaranya : - Pengungkapan Seri 201 Kinerja ekonomi
a. Pengungkapan 201-1 Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan.
b. Pengungkapan 201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat
dari perubahan iklim.
c. Pengungkapan 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program
pensiun lainnya.
d. Pengungkapan 201-4 Bantuan finansial yang diterima oleh pemerintah. - Pengungkapan Seri 202 Keberadaan pasar
a. Pengungkapan 202-1 Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan
jenis kelamin terhadap upah minimum regional.
b. Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal. - Pengungkapan Seri 203 Dampak ekonomi tidak langsung
a. Pengungkapan 203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan.
b. Pengungkapan 203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. - Pengungkapan Seri 204 Praktik pengadaan
Pengungkapan 204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. - Pengungkapan Seri 205 Anti korupsi
a. Pengungkapan 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait
korupsi.
b. Pengungkapan 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan
prosedur anti korupsi.
c. Pengungkapan 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. - Pemgungkapan Seri 206 Perilaku anti persaingan
Pengungkapan 206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan,
praktik anti trust dan monopoli. - Pengungkapan Seri 301 Material
a. Pengungkapan 301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume.
b. Pengungkapan 301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan. c. Pengungkapan 301-3 Produk reclaimed dan material kemasannya. 8. Pengungkapan Seri 302 Energi
a. Pengungkapan 302-1 Konsumsi energi dalam organisasi. b. Pengungkapan 302-2 Konsumsi energi diluar organisasi. c. Pengungkapan 302-3 Intensitas energi.
d. Pengungkapan 302-4 Pengurangan konsumsi energi.
e. Pengungkapan 302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk
dan jasa. 9. Pengungkapan Seri 303 Air
a. Pengungkapan 303-1 Pengambilan air berdasarkan sumber.
13
b. Pengungkapan 303-2 Sumber air yang signifikan dipengaruhi oleh
pengambilan air.
c. Pengungkapan 303-3 Daur ulang dan penggunaan air kembali. - Pengungkapan Seri 304 Keanekaragaman hayati
a. Pengungkapan 304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau
berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai
keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung.
b. Pengungkapan 304-2 Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada
keanekaragaman hayati.
c. Pengungkapan 304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi.
d. Pengungkapan 304-4 Spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar
konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi. - Pengungkapan Seri 305 Emisi
a. Pengungkapan 305-1 Emisi GRK Cakupan 1 langsung.
b. Pengungkapan 305-2 Emisi energi GRK Cakupan 2 tidak langsung.
c. Pengungkapan 305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya. d. Pengungkapan 305-4 Intensitas emisi GRK. e. Pengungkapan 305-5 Pengurangan emisi GRK. f. Pengungkapan 305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS). g. Pengungkapan 305-7 Nitrogen Oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi
udara signifikan lainnya. 12. Pengungkapan Seri 306 Air limbah (efluen) dan Limbah
a. Pengungkapan 306-1 Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan.
b. Pengungkapan 306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
c. Pengungkapan 306-3 Tumpahan yang signifikan.
d. Pengungkapan 306-4 Pengangkutan limbah berbahaya.
e. Pengungkapan 306-5 Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau
limpahan air. 13. Pengungkapan Seri 307 Kepatuhan lingkungan
Pengungkapan 307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
tentang lingkungan hidup. - Pengungkapan Seri 308 Penilaian lingkungan pemasok
a. Pengungkapan 308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan
kriteria lingkungan.
b. Pengungkapan 308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan
tindakan yang telah diambil. 15. Pengungkapan Seri 401 Kepegawaian
a. Pengungkapan 401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan.
b. Pengungkapan 401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan
purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau
paruh waktu. c. Pengungkapan 401-3 Cuti melahirkan. 16. Pengungkapan Seri 402 Hubungan tenaga kerja
Pengungkapan 402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan
operasional. 17. Pengungkapan Seri 403 Kesehatan dan keselamatan kerja
a. Pengungkapan 403-1 Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan
manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan.
b. Pengungkapan 403-2 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja,
penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah
kematian terkait pekerjaan.
c. Pengungkapan 403-3 Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit
berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka.
d. Pengungkapan 403-4 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam
perjanjian resmi dengan serikat buruh. - Pengungkapan Seri 404 Pelatihan dan pendidikan
a. Pengungkapan 404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan.
b. Pengungkapan 404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan
dan program bantuan peralihan.
c. Pengungkapan 404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin
terhadap kinerja dan pengembangan karier. - Pengungkapan Seri 405 Keanekaragaman dan kesempatan setara
15
a. Pengungkapan 405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan.
b. Pengungkapan 405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan
dibandingkan laki-laki. - Pengungkapan Seri 406 Non – diskriminasi
Pengungkapan 406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang
dilakukan. - Pengungkapan Seri 408 Pekerja anak
Pengungkapan 408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap
insiden pekerja anak. - Pengungkapan Seri 409 Kerja paksa atau wajib kerja
Pengungkapan 409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap
insiden kerja paksa atau wajib kerja. - Pengungkapan Seri 410 Praktik keamanan
Pengungkapan 410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan
atau prosedur hak asasi manusia. 24. Pengungkapan Seri 411 Hak – hak masyarakat adat
Pengungkapan 411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak
masyarakat adat. 25. Pengungkapan Seri 412 Penilaian hak asasi manusia
a. Pengungkapan 412-1 Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi
manusia atau penilaian dampak.
b. Pengungkapan 412-2 Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur
hak asasi manusia.
c. Pengungkapan 412-3 Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang
memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui
penyaringan hak asasi manusia. 26. Pengungkapan Seri 413 Masyakat lokal
a. Pengungkapan 413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian
dampak, dan program pengembangan. b. Pengungkapan 413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi
memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. - Pengungkapan Seri 414 Penilaian sosial pemasok
a. Pengungkapan 414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria
sosial. b. Pengungkapan 414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan
tindakan yang telah diambil. - Pengungkapan 415 Kebijakan publik
Pengungkapan 415-1 Kontribusi publik - Pengungkapan 416 Kesehatan dan keselamatan pelanggan
a. Pengungkapan 416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari
berbagai kategori produk dan jasa. b. Pengungkapan 416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak
kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa. 30. Pengungkapan 417 Pemasaran dan pelabelan
a. Pengungkapan 417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan
jasa.
b. Pengungkapan 417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi
produk dan jasa.
c. Pengungkapan 417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran. - Pengungkapan 418 Privasi pelanggan
Pengungkapan 418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran
terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. 32. Pengungkapan 419 Kepatuhan sosial ekonomi - Pengungkapan 419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
di bidang sosial dan ekonomi
Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report)
Laporan berkelanjutan merupakan cerminan kinerja organisasi dalam
dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang dapat menjadi media bagi
perusahaan untuk menginformasikan kinerja organisasinya kepada seluruh
pemangku kepentingan, yang nantinya dapat membantu organisasi untuk
menetapkan tujuan, mengukur kinerja dan mengelola perubahan dalam rangka
membuat operasi organisasi terus keberlanjutan (Sari et al., 2017).
Nasir, Ilham dan Utara (2014) menyebutkan bahwa pengungkapan
laporan berkelanjutan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya dari
profitabilitas, leverage, likuiditas, aktivitas perusahaan dan corporate governance.
Profitabilitas, leverage, dan likuiditas yang merupakan ukuran dari kemampuan
para eksekutif dalam menciptakan tingkat keuntungan, perencanaan dalam
pengelolaan keuangan dan tingkat resiko keuangan perusahaan seharusnya dapat
dijadikan pertimbangan perusahaan dalam merancang program sosial dan
pelestarian lingkungan yang diungkapkan dalam laporan berkelanjutan.
Konsep laporan berkelanjutan terletak pada konsep triple bottom line
yang dikembangkan oleh Elkington dalam Natalia (2016 : 4) yang menjelaskan
triple bottom line yaitu “The three lines of the triple bottom line represent society,
the economy and the environment. Society depend on the global ecosystem, whose
health represents the ultimate bottom line. The three lines are not stable, they are
in constant flux, due to social political, economic and environmental pressures,
cycle and conflicts.” John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya
“Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”.
Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah economic
prosperity, environmental quality dan social justice. Elkington memberikan
pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan
“3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat
pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif
dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).
Teori Legitimasi
Teori legitimasi adalah suatu teori yang digunakan oleh suatu perusahaan
beroperasi dengan izin dari masyarakat, dimana teori ini dapat ditarik apabila
masyarakat menilai bahwa perusahaan tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan
kepadanya. Legitimasi sangat penting bagi perusahaan, mengingat keberadaan
perusahaan berada di lingkungan sosial atau komunitas sosial yang harus
berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan perusahaan. Hal ini juga berkaitan
dengan kelangsungan perusahaan sendiri. Menurut Luthfia (2012) teori legitimasi
adalah sebuah teori yang digunakan oleh sebuah organisasi secara
berkesinambungan akan melakukan operasi sesuai dengan batas – batas dan nilai
yang diterima oleh masyarakat disekitar perusahaan dalam usaha.
Legitimasi merupakan konsep penting bagi organisasi, karena
dapat berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Untuk mendapatkan
legitimasi, organisasi dalam berperilaku perlu melakukan penyesuaian
terhadap nilai, norma, aturan dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat
(Blanco – González, 2013). Tanpa legitimasi, akan ada timbulnya potensi
risiko berkurang atau hilangnya dukungan para pemangku kepentingan
yang dapat menyulitkan organisasi dalam menjalankan usahanya.
Unsur-unsur Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) yaitu :
- Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) – internal Perusahaan.
Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan yaitu :
a. Pemegang saham
b. Direksi
c. Dewan Komisaris
d. Manajer
e. Karyawan
f. Sistem remunerasi berdasar kinerja
g. Komite audit
Komite Audit
Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas
pengawasan pengelolaan perusahaaan. Keberadaan komite audit sangat penting
bagi perusahaan, selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara
pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam
menangani masalah pengendalian. Dalam Pedoman GCG Indonesia (KNKG,
2008) dijelaskan bahwa, Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris
untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan
standar audit yang berlaku. - tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK. 04/2015 tentang
pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Adapun persyaratan
menjadi anggota komite audit, tugas komite audit dan wewenang komite audit
adalah sebagai berikut :
a. Syarat menjadi anggota Komite Audit : - Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman
sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. - Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait
dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses
audit, manajemen resiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. - Wajib memiliki paling sedikit 1 anggota yang berlatarbelakang pendidikan dan
keahlian dibidang akuntansi dan keuangan. - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota
direksi, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
b. Tugas Komite Audit : - Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten
atau perusahaan publik kepada public dan pihak otoritas antara lain laporan
keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan
emiten atau perusahaan publik. - Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan
keuangan emiten atau perusahaan publik. - Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen resiko yang
dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki
fungsi pemantau resiko dibawah dewan komisaris.
6 - Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan
keuangan emiten atau perusahaan publik.
c. Wewenang Komite Audit : - Mengakses dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik
tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. - Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang
menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko dan akuntan terkait tugas
dan tanggung jawab komite audit. - Melibatkan pihak independen di luar angggota komite audit yang diperlukan
untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) - Melalukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
d. Dewan Komisaris
Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan
pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa
perusahaan melaksanakan good corporate governance. Namun dewan komisaris
tidak boleh turut serta dalam mengambil kegiatan operasional.
Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007,
pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan
Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan
Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non
independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari
pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang
terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai
hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota
direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan
anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan,
untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006).
Komisaris Independen diatur dalam peraturan 12 BAPEPAM No: KEP- 315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan keputusan No:KEP-339/BEJ/07- 2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris
independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
7
Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak
diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan
perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan
melindungi pemegang saham. Setidaknya jumlah komisaris independen dalam
perusahaan adalah 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen
diukur dari presentase jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan dari seluruh
jumlah dewan komisaris (Ujiyantho dan Pramuka, 2007:10) dalam Rimardhani,
dkk (2016).
Tujuan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Adapun Tujuan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) adalah
sebagai berikut :
- Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non pemegang
saham. - Meningkatnya nilai perusahaan dan para pemegang saham
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau Board of
Directors dengan manajemen senior perusahaan.
Manfaat Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Menurut Mardiansya dalam Wardani (2012) dengan adanya penerapan
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dalam suatu perusahaan
akan menghasilkan beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :
- Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih
meningkatkan pelayanan kepada shareholder. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena
faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3. Meningkatnya nilai saham perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan citra
perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang. - Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.
Menurut forum of corporate governance in Indonesia (FCGI) penerapan
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) akan menghasilkan
beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu : - Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan
yang baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih
meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 2. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan dan sekaligus
akan meningkatkan stakeholder value dan deviden
Prinsip Tata Kelola Perusahaan
Menurut Agoes (2011), prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yaitu :
a. Prinsip perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan (fairness)
Prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku
kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok,
pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder
(pemerintah, masyarakat dan yang lainnya). Hal inilah yang menyebabkan
munculnya konsep stakeholders (pemegang saham saja).
b. Prinsip Transparasi
Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan
dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam
penyampaian informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan
harus lengkap, benar dan tepat waktu.
c. Prinsip Akuntabilitas
Prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem
akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (financial
statements) yang dapat dipercaya.
d. Prinsip Responsibilitas
Prinsip dimana pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas
semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan
sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Menurut pedoman umum Corporate governance Indonesia yang disusun
oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2008, prinsip- prinsip tersebut meliputi 5 aspek, yaitu :
a. Tranparansi (Tranparency)
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan
harus menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan dengan cara yang
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan
oleh perundang undangan saja akan tetapi juga beberapa hal terkait dengan
pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku
kepentingan lainnya.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikeola dengan benar oleh pihak
yang terkait seperti manajemen, akan tetapi hal itu harus mempertimbangkan akan
kebutuhan pemagang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lain.
Akuntabilitas merupakan syarat dasar agar mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
c. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar
terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang.
d. Independensi (Independency)
Demi terlaksananya asas GCG, perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing masing dari organ perusahaan tidak saling
mendominasi atau tidak ada intervensi dengan pihak yang lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatanya, perusahaan harus memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaran
Definisi Tata Kelola Perusahaan
Menurut Organization for Economic Corporation and Development
(OECD) yaitu sebagai sebuah struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, saran
untuk mencapai tujuan tersebut serta menentukan pengawasan atas kinerja
perusahaan. Tata Kelola Perusahaan merupakan mekanisme pengendalian untuk
mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan
kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk
menunjukkan shareholders value (Nuryaman, 2009).
Suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur dan
mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan
prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka
panjang (Velnampy, 2013). Sistem tata kelola perusahaan mengarah kepada
sebuah kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen
untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Oleh karena
itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbesar kesempatan untuk
meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan secara jangka panjang bagi para
pemegang saham (Onasis, 2016).
Pengertian dan Konsep PDAS
Secara topografis Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah kawasan yang
dilaui sistem aliran air yang bermula di bagian hulu (upstream) dan berakhir di
bagian hilir (downstream) pada suatu titik yang disebut outlet. Definisi lebih rinci
dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah No. 37
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai berikut:
Pasal 1
1) Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.
2) Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan
timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS
dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian
ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi
manusia secara berkelanjutan.
Mencermati definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa DAS bukan
sekedar batas-batas topografis atau unit hidrologis semata, tetapi juga merupakan
unit-unit politik dan sosial-ekonomi dimana sumber daya alam dapat dikelola
untuk memperoleh kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial, secara
seimbang, selaras, dan berkelanjutan. Selain itu, DAS adalah unit perencanaan
penting dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sebab DAS merupakan lanskap
kawasan dengan heterogenitas spasial dan temporal yang dipengaruhi oleh
variabilitas iklim (Emanuel et al., 2011).
Menyikapi hal ini, maka tujuan dari pengelolaan DAS pada dasarnya
adalah membangun kesadaran aktor, stakeholder, dan komunitas mengenai
pentingnya mengembangkan partisipasi dan kolaborasi dalam mengelola DAS
untuk menciptakan linkungan DAS produktif secara ramah lingkungan, agar
kuantitas, kualitas, dan kelestarian air tetap optimal (Narendra et al., 2021).
Konsep pengelolaan DAS sudah dikenal sejak 2000 SM (Wang et al.,
2016). Konsep ini berevolusi sepanjang waktu sejalan dengan perkembangan
teknologi dan peradaban manusia. Bertambahnya populasi meningkatkan
kebutuhan dan mengubah pola permintaan akan tanah dan air. Sejalan dengan itu,
muncul sejumlah problem kritis pada DAS yang meliputi: alih fungsi lahan,
degradasi kuantitas dan kualitas air, pendangkalan dan penyempitan sungai,
deforestasi, banjir fluvial, krisis area tangkapan air, dan sebagainya (Halengkara et
al., 2012). Hal itu memunculkan tuntutan untuk mengintegrasikan antara
dinamika pembangunan sosial-ekonomi dengan isu-isu tatakelola lingkungan
yang baik.
Pengelolaan DAS (PDAS) adalah bentuk upaya manajemen yang
merupakan bagian dari tatakelola lingkungan (environmental governance) secara
keseluruhan (Benson & Jordan, 2012). Pada prinsipnya, pengelolaan DAS harus
melibatkan aspek sosial- ekonomi, manusia, kelembagaan dan hubungan antar
sumber daya seperti: biofisik tanah dan air, penggunaan lahan (land use),
hubungan antara pengelolaan daerah hulu dan hilir sungai. Secara singkat dapat
dijelaskan bahwa pengelolaan DAS merupakan studi tentang karakteristik yang
relevan dari daerah aliran sungai dengan bertujuan untuk memelihara
keberlanjutan sumber daya tanah, air, dan hayati (Wang et al., 2016). Prinsip
dalam pengelolaan DAS berdasarkan fungsi konservasi sumber daya dan
pemanfaatan terdiri dari: memanfaatkan lahan berdasarkan kemampuan lahan;
melindungi permukaan tanah; mengurangi pendangkalan sumber daya air;
menjaga vegetasi tutupan; konservasi air hujan; memenuhi fasilitas drainase yang
tepat untuk kelebihan air; meningkatkan penyimpanan air tanah; menjaga
kelestarian ekosistem serta mempraktikkan sistem penggunaan lahan alternatif
(Gurjar et al., 2017).
Tujuan Pengelolaan
Pengelolaan bertujuan agar seluruh aset dan sumber daya yang tersedia
dapat didayagunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh luaran (output)
maupun hasil (outcome) yang diharapkan. Tujuan pengelolaan dapat dianggap
tercapai atau berhasil apabila luaran maupun hasil yang diperoleh adalah sesuai
dengan 8 indikator tatakelola yang baik (good governance), yaitu: berdasarkan
hukum (rule of law), akuntabel, transparan, responsif, inklusif & berkeadilan,
konsensus, partispatif, efisien dan efektif (Florentina & Vasile Lotos, 2018).
Setidaknya terdapat tiga tujuan umum dari pengelolaan sebagai berikut:
1) Mewujudkan visi dan misi organisasi, institusi atau kegiatan;
2) Memelihara keseimbangan dan meredam konflik diantara tujuan-tujuan,
kepentingan atau sasaran yang saling bertentangan di dalam organisasi;
3) Menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat dicapai kinerja
yang optimal.
Agar tujuan-tujuan pengelolaan tersebut dapat dicapai, diperlukan
langkah-langkah manajemen sebagai berikut:
1) Menyusun strategi;
2) Membuat batasan wewenang & tanggung jawab, uraian tugas, dan daftar
personil;
3) Menetapkan indikator, ukuran, target capaian, kriteria penilaian hasil &
kualitas, dan batasan waktu;
4) Melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan rencana aksi;
5) Membuat Standar Prosedur Operasi (SPO);
6) Menetapkan standar kerja berbasis efisiensi dan efektifitas;
7) Membuat kiriteria penilaian;
8) Melakukan kegiatan kontrol, monitoring dan evaluasi;
14
9) Pelaksanaan;
10) Melakukan benchmarking.
Fungi Pengelolaan
Fungsi pengelolaan dimaknai sebagai kumpulan fungsi-fungsi yang
terdapat di dalam rangkaian proses untuk mencapai tujuan organisasi, institusi
atau kegiatan (birokrasi pemerintahan, perusahaan, pengelolaan lingkungan, dan
lain-lain) yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pemanfaatan sumber daya
yang ada termasuk sumber daya manusia (Tihanyi et al., 2014).
Terdapat empat fungsi utama dari pengelolaan menurut Lloyd & Aho
(2020), yaitu:
a. Planning (perencanaan)
Proses penyusunan rencana yang meliputi penetapan tujuan, prosedur, target, dan
pemilihan alternatif atau opsi terbaik;
b. Organizing (Pengorganisasian)
Proses penggolongan, pembentukan kelompok, penyusunan uraian tugas dan
tanggung jawab, pembagian kerja, mengatur berbagai aktifitas yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan, menempatkan personil pada tiap kegiatan, menyediakan
sarana prasarana, dan mendistribusikan wewenang kepada orang yang diberi
tugas. Pengorganisasian adalah upaya menciptakan relasi inter-personal dan
perilaku efektif di dalam organisasi agar tiap individu dapat bekerjasama di dalam
tim guna mencapai tujuan organisasi, dan pada wakru yang sama tiap orang
mendapatkan kepuasan kerja;
c. Directing, Activating, Leading (mengarahkan, menggerakkan, memimpin)
Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota-anggota organisasi atau
staf agar bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi;
d. Controling (mengendalikan)
13
Mengendalikan berbagai hubungan & interaksi serta kinerja tim agar sesuai
dengan rencana, Standar Prosedur Operasional (SPO) sehingga luaran maupun
hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada fungsi kontrol ini termasuk
kegiatan mengukur, mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan
dalam pelaksanaan kerja
Pengertian Tatakelola (Governance), Good Governance dan Pengelolaan
Tatakelola (governance) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses
penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam
mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan
melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan
sektor ketiga yaitu civil society. Governance merupakann sistem interaksi dimana
proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara
demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan
stakeholder (Asaduzzaman, 2020).
Menurut Kaufmann et al., (2000), tatakelola (governance) bersangkutpaut
dengan tiga perspektif, yaitu: (i) proses dengan mana pemerintah suatu
pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan
diganti; (ii) kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien,
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan (iii) ruang
publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan. Di dalam pengertian praktisnya, governance dimaknai sebagai
suatu proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan itu
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (United Nations E-Government, 2014).
Keputusan yang dimaksud dalam hal ini berupa kebijakan publik, termasuk
diantaranya kebijakan Pengelolaan DAS (PDAS) dan/atau kebijakan Pengelolaan
SDA (PSDA). Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak,
hal itu termasuk dalam lingkup pengertian tatakelola (governance).
Good governance (tatakelola yang baik) didefinisikan sebagai sistem
tatakelola yang mencakup tatacara. mekanisme, dan prosedur yang baik dalam
menyelenggarakan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif berdasarkan
prinsip-prinsip dan ukuran akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan),
transparan, efisien, efektif, dan integritas (Pacific, 2000). Terdapat delapan
indikator good governance yang meliputi: (i) Berdasarkan hukum (rule of law);
(ii) Akuntabel; (iii) Transparansi; (iv) Inklusif dan berkeadilan; (v) Partisipatif;
(vi) Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus; (vii) Responsif; dan (viii)
Efisien & Efektif.
Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola atau to manage yang
berarti mengatur, menyelenggarakan atau menjalankan, dan mengendalikan suatu
pemerintahan, perusahaan, program atau proyek melalui suatu tatanan dan proses
untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Appel-Meulenbroek & Danivska, 2021).
Pengelolaan adalah rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sumadi &
Ma‘ruf, 2020).
Pengelolaan berarti perbuatan, cara atau proses mengelola, sedangkan
mengelola berarti menyelenggarakan atau menjalankan, mengurus dan
mengendalikan. Pengelolaan merupakan upaya pengorganisasian sumber-sumber
daya yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber daya tersebut dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Pengertian pengelolaan dapat
disamakan dengan pengertian manajemen (https://kbbi. web.id/kelola).
Manajemen didefinisikan sebagai rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan untuk menetapkan dan
mencapai tujuan organisasi atau institusi melalui pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya (Das et al., 2018)
Dimensi Dalam Intensi Pembelian
Teori perilaku terencana merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (2005) yang merupakan penyempurnaan dari reason action theory. Fokus utama dari teori perilaku terencana adalah intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Teori perilaku terencana didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara yang bijaksana, seseorang akan mempertimbangkan informasi yang tersedia, baik secara implisit maupun eksplisit untuk mempertimbangkan dampak dari perilaku yang dilakukan.
a. Sikap konsumen terhadap perilaku membeli
Evaluasi seseorang tentang suatu benda berasal dari keyakinan orang tersebut tentang benda itu. Menurut teori perilaku berencana, sikap seseorang terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku tersebut dan evaluasi dari hasil terkait dengan perilaku. Seseorang yang yakin bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut akan memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya. Sehingga apabila individu yakin perilaku membeli yang dilakukan akan menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku membeli, begitupun sebaliknya saat individu yakin perilaku membeli yang dilakukan akan menghasilkan outcome yang negatif, maka individu tersebut memiliki sikap yang negatif terhadap perilaku membeli.
- Norma subjektif terhadap perilaku membeli
Norma subjektif diasumsikan sebagai fungsi dari keyakinan bahwa individu tertentu dari kelompok menyetujui atau menolak untuk melakukan suatu perilaku, atau bahwa referent sosial sendiri terlibat atau tidak terlibat di dalamnya. Aspek ini berkenaan dengan harapanharapan yang berasal dari referent atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (significant others) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat. Individu yang yakin bahwa kebanyakan referent akan menyetujui dirinya menampilkan perilaku membeli, dan adanya motivasi untuk melakukan perilaku membeli pada suatu norma subjektif produk, maka hal ini akan menyebabkan individu tersebut memiliki yang menempatkan tekanan pada dirinya untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk.
- Kontrol perilaku terhadap perilaku membeli
Kontrol perilaku merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku. Dalam hal ini, contoh dari faktor-faktor yang memfasilitasi adalah misalnya adanya uang yang dapat digunakan individu untuk membeli suatu produk. Contoh lainnya adalah adanya transportasi dan waktu yang memungkinkan individu untuk membeli suatu produk. Contoh faktor-faktor yang menghalangi individu untuk membeli suatu produk adalah tidak adanya dana, waktu dan habisnya suatu produk yang ingin dibeli seseorang
Intensi Pembelian
Menurut Ajzen (2005), intensi dapat dijelaskan melalui teori perilaku terencana yang merupakan pengembangan dari teori tindakan beralasan. Intensi merefleksikan kesediaan individu untuk mencoba melakukan suatu perilaku tertentu. Intensi memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku, oleh karena itu dapat digunakan untuk meramalkan perilaku. Berdasarkan uraian di atas, maka intensi adalah suatu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu
Menurut Kotler dan Keller (2012), minat beli adalah suatu keinginan yang muncul dari dalam diri seorang atau yang diberikan dari seorang pencetus dalam keputusan pembelian, dimana orang tersebut yang pertama kali mengusulkan gagasan kepada orang lain untuk membeli suatu produk atau jasa. Minat beli merupakan keinginan yang muncul dalam diri konsumen terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan dan pembelajaran konsumen atau individu tersebut terhadap suatu produk.
Assael (2012) mendefinisikan intensi membeli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Howard dan Sheth (2009) mendefinisikan intensi membeli sebagai kemungkinan seorang konsumen berencana membeli produk tertentu pada jangka waktu tertentu dan hal itu terjadi setelah konsumen menyimpan informasi yang relevan untuk menentukan keputusan membeli.
Loyalitas Merek
Banyak literatur yang menyampaikan bahwa loyalitas pelanggan sama halnya dengan loyalitas merek (Rowley dan Dawes 1999). Dharmmesta (1999) menunjukkan bahwa merek sering dipandang sebagai objek yang loyal, mengingat itu mewakili produk atau identitas perusahaan mudah dikenali oleh pelanggan. Secara umum, ada tiga pendekatan khusus untuk mengukur loyalitas yaitu melalui pengukuran perilaku, pengukuran sikap, dan pengukuran komposit. Dimana pengukuran perilaku mempertimbangkan pembelian yang konsisten dan berulang dapat dianggap sebagai bagian dari loyalitas merek. Namun demikian pengukuran melalui pembelian berulang ternyata bertentangan dengan pemikiran bahwa pembelian berulang tidak tentu hasil dari komitmen psikologis terhadap merek (TePeci 1999 sebagaimana dikutip oleh Bowen dan Chen 2001). Sementara itu, pengukuran sikap menggunakan data sikap untuk mencerminkan emosi dan keterikatan psikologis yang melekat pada kesetiaan. Pengukuran sikap berkaitan dengan rasa loyalitas, keterlibatan, dan kesetiaan (Bowen dan Chen 2001).
Afiliasi yang tinggi dengan suatu merek dikenal sebagai loyalitas merek (Naghibi & Sadeghi, 2011). Keinginan pelanggan untuk membeli Kembali produk lagi dan lagi adalah loyalitas merek, meskipun merek pesaing mungkin juga tersedia (Rajagopal, 2010). Tapi aspek ini perilaku konsumen sangat berbeda dalam budaya yang berbeda, beberapa masyarakat lebih sadar merek daripada yang lain (Mooij & Hofstede, 2011). Menurut Tong & Hawley (2009) inti dari ekuitas merek adalah loyalitas merek. Padahal, dalam sebuah penelitian Kim dkk., (2008) mengklaim bahwa loyalitas merek seperti dedikasi yang dipegang teguh untuk mendapatkan atau menggunakan produk atau layanan yang disukai lagi dan lagi di waktu-waktu yang akan datang. Keputusan pembelian konsumen terhadap produk yang sama sebagian besar dipengaruhi oleh loyalitas konsumen tersebut merek tertentu (Wahid dkk., 2011). Ling dkk.,., (2014) menyatakan bahwa Loyalitas mensyaratkan bahwa pelanggan setia mungkin ingin menerima harga apapun yang diberikan oleh merek tersebut dan mengandung biaya peralihan menara ke merek lain. Jadi untuk meningkatkan ekuitas merek, maka harus meningkatkan Loyalitas (Mishra & Datta, 2011)
Dalam penelitian ini maka pengertian loyalitas merek yang digunakan adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali atau mendukung kembali merek yang disukai konsisten di masa depan, meskipun pengaruh situasi dan upaya pemasaran telah potensi untuk menyebabkan perilaku beralih
Pengukuran Persepsi Konsumen Mengenai Kualitas
Berdasarkan uraian dalam pengertian konsumen mengenai kualitas menunjukkan posisi penting dalam penelitian perilaku konsumen. Namun demikian pengukuran persepsi konsumen mengenai kualitas sendiri masih sangat perlu dikembangkan. Hal ini mengingat perkembangan perilaku konsumen serta perkembangan produksi barang dan jasa yang terus mengalami perubahan. Hal inilah yang kemudian menjadikan mengapa konstruksi persepsi konsumen mengenai kualitas sangat sulit dipahami serta sering disalahartikan sebagai kata sifat yang tidak tepat seperti “kebaikan, atau kemewahan, atau kilau, atau bobot” (Crosby 1979). Dalam hal lain, indikator kualitas jaringan termasuk akses jaringan, akses layanan, integritas layanan, jangkauan, dan tidak ada penurunan panggilan merupakan aspek penting yang mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan telepon seluler (Sutherland, 2007). Karena konstruk persepsi konsumen mengenai kualitas yang sulit, maka peneliti sering bergantung pada ukuran laporan diri unidimensional untuk menangkap konsep (McConnell 1968) dan dengan demikian harus mengasumsikan makna bersama di antara konsumen.
Dalam penelitian ini akan menggunakan konstruk pengukuran berdasarkan persepsi konsumen terhadap kualitas (CPQ) diukur dengan menggunakan skala empat item yang diadaptasi dari Spry dkk (2011).
Pengertian Persepsi Konsumen Mengenai Kualitas
Persepsi konsumen mengenai kualitas menjadi dasar penting bagi perilaku konsumen untuk memilih suatu produk barang dan jasa (Bishop, 1984). Tsiotsou (2006) menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan memiliki menarik minat banyak praktisi pemasaran dan peneliti karena diyakini memiliki manfaat berpengaruh pada kinerja pemasaran. Aaker (1996) mengidentifikasi kualitas yang dirasakan sebagai salah satu dimensi ekuitas merek. Kualitas menjadi salah satu atribut merek yang dapat memengaruhi niat beli konsumen dan loyalitas merek (Olsen, 2002). Menurut Olsen (2002), persepsi kualitas mengarah pada kepuasan yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku pembelian. Persepsi kualitas adalah dasar pendorong niat pembeli di berbagai kategori baik di pasar barang maupun jasa (Brady & Cronin, 2001). Antara lain, konsumen mungkin lebih memilih untuk membeli merek tertentu karena kualitas yang dirasakan dan bahwa mereka biasanya berkomitmen untuk membeli; mereka juga dapat merujuknya ke orang lain.
Secara khusus, kualitas yang dirasakan dapat didefinisikan sebagai penilaian pelanggan tentang produk keunggulan atau keunggulan keseluruhan (Zeithaml 1988). Zeithaml (1988) berpendapat bahwa ada dua bentuk kualitas: (1) kualitas objektif dan (2) kualitas yang dirasakan. Kualitas objektif mengacu pada keunggulan teknis yang sebenarnya atau keunggulan produk. Di dalam cara, kualitas objektif dapat diverifikasi menggunakan beberapa terukur yang telah ditentukan standar atau standar ideal. Maynes (1976) sebagai dikutip oleh Zeithaml (1988) mengklaim bahwa kualitas objektif tidak ada, dan bahwa semua evaluasi kualitas bersifat subjektif. Argumen ini mendukung bentuk kualitas kedua, kualitas yang dirasakan. Zeithaml (1988) mendefinisikan persepsi kualitas sebagai penilaian konsumen tentang keunggulan atau keunggulan produk secara keseluruhan
Berdasarkan uraian tersebut maka pengertian persepsi konsumen akan kualitas adalah pernyataan keyakinan yang dimiliki konsumen akan kinerja atribut suatu produk.
Pengertian Endorser Selebriti
Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa selebriti telah didefinisikan sebagai seseorang yang “dikenal publik karena prestasinya” di area yang tidak terkait dengan kelas produk yang didukung” (Friedman et al., 1976).) Biasanya selebriti memiliki berbagai profesi, seperti atlet, aktor atau aktris, atau artis. Selebriti dianggap mampu menarik perhatian dalam sebuah iklan karena hobi atau daya tarik fisiknya (Erdogan, 2001). Diyakini bahwa keterikatan yang kuat pada seorang selebriti akan menarik dan memotivasi orang untuk mengikuti apa yang dilakukan selebriti tersebut (McCuthceon, Lange, and Houran, 2002). Sedangkan pengertian endorser merupakan setiap individu yang menikmati pengakuan publik dan siapa yang menggunakan pengakuan ini atas nama konsumen baik dengan tampil dengannya dalam sebuah iklan” (McCracken, 1989).
Menurut Shimp (2014) endorser selebriti adalah seorang aktor atau artis, entertainer atau atlet yang mana dikenal atau diketahui umum atas keberhasilannya dibidang masing-masing untuk mendukung sebuah produk yang di iklan di media-media, mulai dari media cetak, media sosial, maupun media televisi. Menurut Roy (2016) bahwa endorser merupakan bintang iklan untuk mempromosikan sebuah produk. Dalam membuat sebuah iklan yang dapat menarik khalayak banyak orang dibutuhkan sosok seorang figur sebagai penyokong dalam iklan agar dalam penyamapaian informasi produk yang diiklankannya dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak yang biasanya dikenal dengan istilah endorser. Dalam pernyataan lain juga disebutkan bahwa endorser sering disebut sebagai “pesan langsung” yaitu seorang pengantar pesan atau pembicara yang mengantarkan pesan dan memperagakan sebuah produk ataupun jasa (Belch , 2009)
McCracken (1989) memiliki pendapat bahwa endorser selebriti membawa makna simbolis yang dapat langsung ditransfer kepada konsumen melalui proses endorsement. Dibuat berdasarkan ‘individu’ interpretasi citra publik selebriti. Makna ini pertama-tama dapat diteruskan ke produk yang didukung dan kemudian ditransfer ke konsumen. Pengertian endorser selebriti adalah kepribadian online dengan banyak pengikut, di satu atau lebih platform media sosial (misalnya, YouTube, Instagram, Snapchat, atau blog pribadi), yang memiliki pengaruh pada pengikut mereka (Agrawal 2016; Varsamis 2018).
Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka dalam penelitian ini menggunakan pengertian selebriti endorser adalah sosok seorang figur yang menikmati pengakuan publik dan siapa yang menggunakan pengakuan ini atas nama konsumen baik dengan tampil dengannya dalam sebuah iklan
Teori Kongruensi
Masing-masing individu memiliki gambaran tentang dirinya. Tindakan individu termasuk keputusan pembelian tergantung pada selfconcep individu tersebut. Persepsi mengenai diri sangat erat hubungannya dengan kepribadian, dimana orang cenderung membeli produk dan jasa serta menjadi pelanggan perusahaan ritel yang mempunyai citra atau “kepribadian” yang cocok dengan citra-diri mereka sendiri dan pada dasarnya, para konsumen berusaha menggambarkan diri mereka ke dalam berbagai pilihan merek (Schiffman dan Kanuk, 2007 ). Dengan kata lain, persepsi diri seorang konsumen menjadi salah satu dasar yang digunakan konsumen untuk menentukan seberapa cocok keribadian mereka dengan produk atau merek tertentu (Sirgy dkk, 2009).
Dengan demikian, ada dua komponen yang membentuk kongruensi citra diri, yaitu citra merek dan citra diri. Menurut Kotler dan Keller (2012) citra merek merupakan“extrinsic properties of the products or service, including the ways in which the brand attempts to meet customer’s psychological or social needs.” Sedangkan citra diri atau konsep diri merupakan kepercayaan yang dipegang seseorang mengenai atributnya sendiri dan bagaimana ia mengevaluasi dirinya pada kualitas-kualitas tertentu (Solomon, 2009). Dengan demikian dalam teori kongruensi diri terdapat empat komponen yaitu kongruensi citra, kongruensi diri, kongruensi diri, dan kongruensi citra diri adalah konsep yang dapat dipertukarkan (Hosany dan Martin, 2012),. Sebagai contoh, Lee et al. (2009b) berpendapat bahwa “teori dis-identifikasi menunjukkan bahwa orang dapat mengembangkan konsep diri mereka dengan mengidentifikasi diri dengan merek yang dianggap tidak konsisten dengan citra mereka sendiri” (p. 174).
Sirgy (1982) mengidentifikasi empat motif konsep diri yaitu konsistensi diri, harga diri, konsistensi social dan persetujuan sosial. Empat motif ini berkorelasi dengan empat tipe kongruensi diri yaitu aktual, ideal, sosial dan ideal sosial. Kongrunesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nilai perilaku pra konsumsi dan pasca konsumsi karena kongruensi diri akan mengarah pada kepuasan kebutuhan konsep diri yaitu kebutuhan akan konsistensi diri, harga diri dan kebutuhan akan konsistensi sosial serta persetujuan sosial. Kongruensi diri aktual adalah mekanisme bagi konsumen untuk merasakan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan konsistensi diri misalkan kebutuhan untuk mengeksresikan diri melalui konsumsi brand tertentu. Serupa dengan itu, kongruensi diri juga adalah mekanisme bagi konsumen untuk merasakan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan harga diri misalkan kebutuhan mengekspresikan diri melalui pengkonsumsian merek tertentu. Kongruensi diri sosial dimotivasi oleh kebutuhan konsistensi sosial, sebaliknya kongruensi diri ideal dimotivasi oleh kebutuhan akan persetujuan sosial.
Menurut Sirgy (2018) bahwa teori kongruitas diri menjadi lebih banyak diperlukan untk dikaji karena perilaku konsumen yang menjadi sangat terlibat dengan pembelian dan konsumsi barang atau layanan. Namun demikian, menurut Gorbaniuk & Kolańska (2016) merekomendasikan untuk melakukan kajian kongruensi dalam pendekatan penelitian yang berbeda.
metode PLS_SEM
Pemilihan metode PLS_SEM didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat variable laten/eksogen yang dibentuk dengan indicator reflektif maupun formatif dan membentuk efek moderating. Model reflektif mengasumsikan bahwa konstruk atau variable laten mempengaruhi indicator, dimana arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indicator atau manifest. Model formatif mengasumsikan bahwa indikator-indikator mempengaruhi konstruk, dimana arah hubungan kausalitas dari indikator ke konstruk (Ghozali, 2017a)
Pendekatan PLS didasarkan pada pergeseran analisis dari pengukuran estimasi parameter model menjadi pengukuran prediksi yang relevan, sehingga focus analisis bergeser dari hanya estimasi dan penafsiran signifikan parameter menjadi validitas dan akurasi prediksi.
Menurut (Ghozali, 2017b) Pendugaan paramaeter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu :
1). Weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variable laten
2). Estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan antar variable laten dan estimasi loading antara variable laten dengan indikatornya
3). Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) untuk indicator dan variable laten
Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS mempergunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi.Tahap pertama menghasilkan penduga bobot (weight estimate), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).Pada dua tahap pertama proses iterasi dilakukan dengan pendekatan deviasi (penyimpangan) dari nilai means (rata-rata). Pada tahap ketiga, estimasi bias didasarkan pada matriks data asli dan hasil penduga bobot dan koefisien jalur pada tahap kedua, tujuannya untuk menghitung dan lokasi parameter (Ghozali, 2017a).
pengaruh antara kepemilikan psikologis terhadap perilaku berbagi pengetahuan
Kepemilikan psikologis melibatkan pengenalan batas organisasi yang menunjukkan keanggotaan organisasi dan memungkinkan individu di dalam batas untuk berbagi informasi atau pengetahuan satu sama lain (Masterson et al., 2000). Artinya, individu yang mengamati keanggotaan organisasi mungkin memiliki rasa kepemilikan psikologis dan karenanya memiliki tanggung jawab atau kewajiban timbal balik terhadap objek tersebut. Semangat altruistik anggota organisasi kemungkinan besar dianjurkan dalam situasi seperti itu, yang dapat lebih restoratif terhadap perilaku ekstra-peran (Masterson dan Stamper, 2003). Penelitian sebelumnya mendukung hubungan positif kepemilikan psikologis dengan prestasi kerja dan kepuasan kerja (Han et al., 2010). Van Dyne dan Pierce (2004) menyimpulkan bahwa kepemilikan psikologis dan komitmen organisasi berhubungan positif dan dapat menimbulkan semangat altruistik, berkontribusi pada perilaku peran ekstra seperti perilaku berbagi pengetahuan. Misalnya, kepemilikan psikologis karyawan dapat memotivasi serangkaian perilaku konstruktif dan perasaan psikologis. Literatur juga menunjukkan pengaruh positif kepemilikan psikologis pada perilaku berbagi pengetahuan (Han et al., 2010) dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemilikan psikologis secara positif mempengaruhi perilaku berbagi pengetahuan umum (Li et al., 2015). Seperti yang dikemukakan Van Dyne dan Pierce (2004), karyawan yang memiliki rasa kepemilikan psikologis dapat menunjukkan semangat altruistik, yang telah dipandang sebagai salah satu anteseden penting bagi perilaku berbagi pengetahuan. Oleh karena itu dihipotesiskan bahwa:
pengaruh antara keadilan organisasi terhadap perilaku berbagi pengetahuan
Meskipun berbagi pengetahuan memiliki banyak manfaat, orang umumnya enggan berbagi pengetahuan dengan mudah (Lu et al., 2012). Salah satu alasan potensial dari keengganan tersebut adalah ketidakadilan organisasi yang dirasakan. Ketika karyawan merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil oleh organisasinya, timbul kurangnya kepercayaan antara organisasi dan anggotanya. Oleh karena itu, karyawan menjadi enggan untuk membagi pengetahuannya dengan anggota organisasi lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi aktivitas inovatif dalam organisasi. Perlakuan yang adil diperlukan dalam bentuk keadilan distributif, prosedural, interaksional, temporal dan spasial. Karyawan yang menerima perlakuan adil dan dapat dengan mudah mengumpulkan dan menyumbangkan pengetahuan, lebih terikat dengan organisasinya secara psikologis dan cenderung berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif melalui kinerja dan perilaku kerja yang lebih baik (Pignata, Winefield, Provis, & Boyd , 2016). Hasil penelitian (Akram et al., 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara keadilan organisasi terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ni adalah:
Perilaku Berbagi Pengetahuan
Perilaku berbagi pengetahuan adalah pertukaran pengetahuan antara dua atau lebih individu, dimana salah satu pihak mengkomunikasikan pengetahuan yang ia miliki dan pihak lain mengasimilasi pengetahuan tersebut sehingga secara bersama-sama terciptalah pengetahuan baru (Tran, 2022). Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa Perilaku berbagi pengetahuan adalah aktivitas mentransfer pengetahuan tasit maupun implisit dari satu individu, kelompok, atau organisasi pada pihak lain (Pereira & Mohiya, 2021).
(Kumar, 2021) menyatakan bahwa aktivitas perilaku berbagi pengetahuan akan menciptakan “value-added benefits” pada organisasi. (Ishrat & Rahman, 2020) menyampaikan bahwa perilaku berbagi pengetahuan merupakan alat bagi organisasi dalam rangka menghasilkan inovasi (Ishrat & Rahman, 2020) menyatakan aktivitas perilaku berbagi pengetahuan membantu organisasi dalam mentransfer ide-ide baru dan solusi-solusi. Selain itu, (Baker, 2022) menyebutkan bahwa perilaku berbagi pengetahuan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, mempromosikan, dan menyebarkan praktik-praktik karyawan dalam mendukung kinerja terbaik.
Persepsi Dukungan Organisasi
Persepsi dukungan organisasi didefinisikan sebagai keyakinan umum karyawan tentang sejauh mana organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli tentang kesejahteraan mereka (Eisenberger et al., 2001) Persepsi Dukungan organisasi yang meningkat dapat membuat karyawan merasa memiliki kewajiban untuk berkontribusi dan peduli akan kesejahteraan organisasi serta membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya (Eisenberger et al., 2001)
Pengalaman kerja yang positif dapat menciptakan karyawan dengan tingkat persepsi dukungan organisasi yang baik pula (Mascarenhas et al., 2022). Tidak semua organisasi bisa dan mampu memberikan dukungan kepada karyawan secara penuh, maka dari itu muncullah solusi salah satunya dengan peningkatan kemampuan kerja dimana dapat meminimalisir timbulnya Perceived Organizational Support (POS) yang rendah dari karyawan, yang berdampak pada keinginan karyawan untuk meninggalkan (Maan et al., 2020) Penyediaan dukungan organisasi kepada karyawan cenderung menghasilkan perasaan bertanggung jawab terhadap organisasi, memperkuat ikatan antara atasan dan karyawan, yang pada gilirannya, meningkatkan perasaan kewajiban untuk berkontribusi lebih terhadap organisasi (Wen et al., 2019)
Kepemilikan Psikologis
Kepemilikan psikologis bertujuan untuk menjelaskan asumsi dimana karyawan seharusnya memiliki perasaan akan memiliki (sense of ownership) sehingga karyawan akan memberikan energi dan usaha yang lebih terhadap perusahaan (Dai et al., 2021)). (Delyara & Suhariadi, 2021) menyarankan bahwa kepemilikan memanifestasikan dirinya sebagai fenomena hukum, dan juga disadari bahwa kepemilikan sebagai sebuah keadaan psikologis yang penting. Menurut (Pierce et al., 2001) bahwa kepemilikan psikologis diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang merasa bahwa suatu benda atau target adalah sebagai bagian dari diri mereka. Seseorang yang mempunyai rasa memiliki terhadap sesuatu hal akan mendapatkan kepuasan tersendiri atas hal yang dimilikinya. Olckers dan Plessis (2012) juga menambahkan bahwa orang akan lebih peduli dan menjaga miliknya sendiri.
Kepemilikan psikologis telah terbukti mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku terhadap entitas target (Peck dan Shu 2018). Penelitian telah mengidentifikasi banyak konsekuensi positif dari kepemilikan psikologis yang diarahkan pada entitas target (Pierce et al. 2003; Pierce dan Peck 2018). Misalnya, studi tentang efek endowmen (atau “kepemilikan belaka efek, “Beggan 1992) menunjukkan bahwa penilaian individu terhadap nilai suatu objek bervariasi tergantung pada kepemilikan, sehingga orang percaya suatu objek lebih berharga jika mereka pikir mereka memilikinya (Beggan 1992; Dommer dan Swaminathan 2013; Morewedge et al. 2009; Peck dan Shu 2009). Shu dan Peck (2011) menemukan bahwa perasaan memiliki terhadap suatu objek menimbulkan keterikatan emosional untuk objek. Kepemilikan psikologis juga diasumsikan menimbulkan kesediaan karyawan untuk melakukan pengelolaan entitas target tersebut (Van Dyne dan Pierce 2004)
Keadilan Organisasi
Keadilan organisasi (organizational justice) adalah istilah untuk mendeskripsikan kesamarataan atau keadilan di tempat kerja yang berfokus bagaimana para pekerja menyimpulkan apakah mereka diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya dan bagaimana kesimpulan tersebut kemudian mempengaruhi variabel-variabel lain yang berhubungan dengan pekerjaan(Jang et al., 2021). (Donglong et al., 2020a) mendefinisikan keadilan organisasional sebagai suatu tingkat di mana seorang individu merasa diperlakukan sama di organisasi tempat dia bekerja. Definisi lain mengatakan bahwa keadilan organisasional adalah persepsi adil dari seseorang terhadap keputusan yang diambil oleh atasannya (Colquitt et al., 2001)
(Moorman, 1991) membagi keadilan organisasional menjadi tiga, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. (Colquitt et al., 2001) mengemukakan bahwa keadilan organisasional mempunyai empat tipe, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interpersonal, dan keadilan informasional. Menurut (Hameed et al., 2019) menyebutkan bahwa keadilan organisasi dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:
- Keadilan Distributif yaitu merupakan persepsi karyawan tentang keadilan pendistribusian sumber daya organisasi dengan memperhatikan beberapa aturan distributif, yang merupakan hasil dari keputusan alokasi, misalnya standar gaji.
- Keadilan Prosedural yaitu merupakan keadilan yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk mendistribusikan hasil dan sumber daya organisasi kepada anggotanya.
- Keadilan Interaksional merupakan perlakuan interaksional yang diambil oleh pembuat keputusan (decision maker) antar personal dalam organisasi
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara terpisah atau parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas nilai perusahaan, dan tingkat laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan yang merupakan variabel dependennya. Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :
- Bila probabilitas < 0,05, maka H1 diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Bila probabilitas > 0,05, maka H1 ditolak, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
Pengujian Hipotesis
Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Gujarati & Porter, 2015). Menurut Gujarati & Porter (2015) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H₀ ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H₀ diterima.
Nilai Pasar Perusahaan (X)
Rasio ini dikembangkan oleh (Tobin, 1967). Rasio ini merupakan konsep berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Jika rasio-q di atas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini merangsang investasi baru. Jika rasio-q dibawah satu, investasi dalam aktiva tidaklah menarik. Nilai Tobin’s q dihitung dengan persamaan :
Keterangan:
MVE =
Harga penutupan saham x jumlah saham yang beredar
DEBT = Total utang perusahaan
TA = Total aktiva
