Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan dan
memprediksi pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer, Watts and
Zimmerman (1990) mengemukakan tiga hipotesis yang mendorong
perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yaitu:
a. The bonus plan hypothesis
Manajer prusahaan yang memiliki program bonus yang terkait dengan
angka-angka akuntansi cenderung untuk memilih prosedur akuntansi
yang memindahkan reported earnings dari future period ke current
period (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang).
b. The debt covenant hypothesis
Perusahaan yang semakin mendekati pelanggaran debt covenant
(perjanjian kontrak hutang) cenderung untuk memilih prosedur
akuntansi yang memindahkan reported earnings dari future period ke
current period (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang).
c. The political cost hypothesis
Semakin besar political cost yang dihadapi suatu perusahaan, maka
manajer cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang
menggunakan reported earnings dari current ke future period
(menurunkan laba yang di laporkan skarang).

Scott (2009) juga mengemukakan faktor-faktor yang mendorong
manajer melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut:
a. Rencana bonus (Bonus scheme)
Manajer mempunyai informasi dari dalam perusahaan mengenai laba
bersih sebelum melakukan manajemen laba. Manajer secara
oportunistik cenderung mengelola laba bersih untuk memaksimumkan
bonus berdasarkan program kompensasi perusahaan.
b. Kontrak hutang jangka panajang (debt covenant)
Perjanjian hutang bertujuan melindungi peminjam terhadap tindakan
manajer. Pelanggaran terhadap covenant mengakibatkan cost yang
tinggi terhadap perusahaan. Oleh karena itu manajer berusaha untuk
menghindari terjadinya pelanggaran terhadap covenant.
c. Motivasi politik (political motivation)
Perusahaan besar yang aktivitasnya berhubungan dengan publik atau
perusahaan yang bergerak dalam industri strategis akan sangat mudah
untuk diawasi. Perusahaan seperti ini cenderung untuk mengelola
labanya. Pada periode kemakmuran, perusahaan menggunakan
prosedur dan praktik-praktik akuntansi yang meminimalkan laba bersih.
d. Motivasi perpajakan (taxation motivation)
Perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan
mengurangi laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah untuk dapat
meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.
e. Pergantian CEO (Chief Executive Officer)
CEO yang akan pensiun atau masa kontraknya akan berakhir akan
melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna
meningkatkan jumlah bonus yang diterima. Hal yang sama dilakukan
oleh manajer dengan kinerja yang buruk. Tujuannya untuk menghindari
pemecatan sehingga menaikkan laba.
f. Penawaran saham perdana (Initial Public Offering)
Pada waktu melakukan IPO, informasi keuangan yang dipublikasikan
dalam prospectus merupakan sumber informasi yang sangat penting.
Informasi ini penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada
investor potensial terkait dengan nilai perusahaan. Guna
mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para investor, maka para
manajer akan berusaha menaikkan jumlah laba yang dilaporkan.

Menurut Scott (2009), bentuk manajemen laba dapat dilakukan
sebagai berikut:
a. Taking a bath
bentuk ini biasanya terjadi pada waktu terjadinya reorganisasi
termasuk adanya pengangkatan Chief Executive Officer (CEO) yang
baru dengan melaporkan keuangan dalam jumlah yang besar.
Tindakan manajemen ini diharapkan dapat meningkatkan laba pada
masa mendatang.
b. Income minimization
Hal ini dilakukan pada saat perusahaan mengalami profitabilitas yang
cukup tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila laba pada
tahun yang akan datang menurun secara drastis dapat diatasi dengan
mengambil laba periode sebelumnya.
c. Income maximization
Hal ini dilakukan pada saat laba menurun. Income maximization
bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus
yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan
pelanggaran perjanjian hutang.
d. Income smoothing
Hal ini dilakukan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan
sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena
pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil

Manajemen laba merupakan suau tindakan manajer untuk memilih
kebijakan akuntansi atau tindakan yang mempengaruhi laba dalam rangka
mencapai tujuan tertentu dalam pelaporan laba (Scott, 2009). Healy and
Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer
meggunakan pertimbangan (judgment) dalam pelaporan keuangan dan
penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan
untuk memanipulasi besaran (magnitude) laba kepada beberapa
stakeholders tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk
mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angkaangka akuntansi yang dilaporkan.
Dari definisi manajemen laba tersebut terdapat beberapa aspek.
Pertama, intervensi manajemen laba terhadap laporan keuangan dapat
dilakukan dengan penggunaan judgment, misalnya judgment yang
dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah paristiwa ekonomi di masa
depan untuk ditunjukkkan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan
umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggung jawab untuk
pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang dan penurunan nilai
aset. Di samping itu, manajer memiliki pilihan untuk metode akuntansi,
seperti metode penyusutan dan metode biaya. Kedua, tujuan manajemen
laba untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi
perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki akses informasi
Yang Tidak Dapat Diakses Oleh Pihak Luar

Perusahaan dapat memperoleh dana untuk mendanai operasi dan
pertumbuhan yang ingin dicapai dari sumber yang berbeda. Pendanaan
yang menggunakan hutang (debt financing) ketika perusahaan meminjam
uang untuk mendapatkan dana. Pendanaan ini dapat terbagi menjadi dua,
yaitu pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang.
Sedangkan pendanaan ekuitas (equity financing) merupakan pendanaan
yang diperoleh dari laba ditahan dan penjualan saham. Kombinasi
pendanaan perusahaan berupa hutang dan ekuitas dapat terlihat dari
pengukuran leverage.
Menurut Gitman (2000), leverage merupakan penggunaan aktiva
atau dana yang mempunyai biaya tetap untuk mempengaruhi return
kepada pemilik perusahaan. selain itu, leverage juga mnunjukkan
ketergantungan perusahaan terhadap hutang. Jika sebuah perusahaan
memiliki rasio leverage yang tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa
semakin tinggi nilai hutang perusahaan.
Perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya
jumlah hutang dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan,
diduga melakukan manajemen laba perusahaan terancam tidak dapat
memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya. Perusahaan
akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat
meningkatkan pendapatan maupun laba. Dengan demikian akan
memberikan posisi yang relatif lebih baik dalam negosiasi atau
penjadwalan ulang hutang perusahaan.
Hal tersebut sesuai dengan yang dkemukakan oleh Walts dan
Zimmerman (1990) dalam debt covenant hypothesis. Hipotesis tersebut
menyatakan bahwa semakin tinggi rasio hutang perusahaan, semakin
besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang
dapat menaikkan laba. Semakin tinggi rasio hutang, semakin ketat
perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan hutang. Semakin
ketat batasan hutang, semakin besar kemungkinan penyimpangan
perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan mengelola dan
mengatur laba agar hutang yang seharusnya diselesaikan pada tahun
tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Upaya ini dilakukan agar
perusahaan dapat menggunakan dana untuk keperluan lainnya.
47
Tarjo (2008) mengemukakan bahwa semakin besar hutang maka
manajer akan berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan. Jika kinerja keuangan perusahaan tidak berhasil sesuai
target yang direncanakan, maka dapat mengurangi kepercayaan kreditur
terhadap perusahaan. Apabila target yang ditentukan tidak terpenuhi
maka dapat mendorong manajer untuk bertindak oportunistik, misalnya
manajer melaporkan penjualan lebih besar dari yang sesungguhnya.
Tindakan ini dilakukan untuk meyakinkan kreditur sehingga bersedia
memberikan dana lagi kepada perusahaan

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang
kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan
besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan
perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow di masa yang
akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak
terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran
pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum.
Terdapat dua pandangan tentang hubungan ukuran perusahaan
terhadap manajemen laba. Pendangan pertama menyatakan bahwa
perusahaan besar cenderung bertindak hati-hati dalam melakukan
pengelolaan perusahaan dan cenderung melakukan pengelolaan laba
secara efisien. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat
sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan
keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan
kondisinya lebih akurat (Nasuton dan Setiawan, 2007).
Siregar dan Utama (2005) menemukan bukti adanya pengaruh
negatif antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Semakin
besar ukuran perusahaan maka semakin kecil tindakan manajemen
labanya. Penelitian yang dilakukan oleh Choutrou et al. (2001) di Amerika
Serikat dengan menggunakan data sampel perusahaan industri tahun
1996 menemukan bahwa ukuran perusahaan di Amerika Serikat
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Perusahaan besar
mempunyai kesempatan lebih sedikit dalam melakukan manajemen laba
dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar di pandang lebih kritis
oleh pemegang saham dan pihak luar. Perusahaan besar memiliki basis
investor yang lebih besar, sehingga mendapat tekanan yang lebih kuat
untuk menyajikan pelaporan keuangan lebih akurat.
Pandangan kedua menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki
hubungan positif dengan manajemen laba karena perusahaan besar
memilki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan
perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan
manajemen laba. Selain itu, peneliti akuntansi menyatakan bahwa
perusahaan besar lebih sensitif daripada perusahaan kecil terkait biaya
politik sehingga menghadapi insentif yang berbeda dalam pemilihan
prosedur metode akuntansi (Watts and Zimmerman, 1990). Salah satu hal
yang dapat memicu manajer untuk melakukan penurunan laba (laporan
keuangan disajikan cenderung konservatif) adalah keinginan untuk
meminimalkan resiko politik (Scott, 2009). Biaya politik mencakup semua
biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait
dengan tindakan-tindakan antirust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak,
tarif, tuntutan buruh, dan lain sebagainya (Watts and Zimmerman, 1990).

Peraturan Bapepam nomor IX.I.5 (Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-29/PM/2004) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang
dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan
tugasnya. Komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan
bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan
dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal
dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut
temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Komite Nasional
Kebijakan Governance (KKG), 2006).
Dalam peraturan tersebut, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
wajib untuk memiliki komite audit. Komite audit beranggotakan (1) minimal
tiga orang independen dan sekurang-kurangnya salah satu memiliki
kemampuan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi atau keuangan. (2)
Salah sorang anggota komite audit harus berasal dari komisaris
independen yang merangkap sebagai ketua komite audit. (3) Anggota
lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang
independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak diluar
perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi, dan
karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud independen
adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan
usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris,
direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat, dan mampu
memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika
profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan
ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam
anggaran dasar.
Komite audit mempnyai peran yang sangat penting dan strategis
dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan
seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang
memadai serta dilaksanakannya good corporate governance (Rachmawati
dan Triatmoko, 2007). Jika fungsi komite audit berjalan secara efektif,
maka proses monitoring terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga
konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk
meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.
Menurut Sulistyanto (2008), komite audit bertugas melakukan
pengawasan untuk meningkatkan efektifitas dalam menciptakan
keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal
yang memadai.
Lin et al. (2009) menyatakan bahwa anggota komite audit perlu
secara aktif melakukan pekerjaan mereka. Meskipun independen dan
memiliki pengetahuan keuangan yang luas, jika anggota komite audit tidak
mengambil bagian secara aktif dalam pertemuan dan tanggung jawab
sebagai komite audit maka mereka tidak dapat secara efektif melakukan
pengawasan penggunaan akrual

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang
dimiliki institusi dari total saham yang beredar. Adanya kepemilikan
institusional dapat memantau secara profesional perkembangan
investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat
tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan. Pemegang
saham institusional seperti perusahaan perbankan, asuransi, dana
pensiun, dan reksadana. Terdapat dua pendapat yang bertentangan
menyangkut kepemilikan institusional, pendapat pertama, yaitu berdasar
pada pandangan bahwa kepemilikan institusional adalah pemilik
sementara yang biasa terfokus pada current earning sehingga manajer
terpaksa melakukan tindakan meningkatkan laba. Pendapat kedua yaitu
kepemilikan institusonal adalah shopisiticated sehingga dapat melakukan
fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak mudah di perdaya atau
percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer. Semakin besar
kepemilikan institusional (lebih dari 5%) maka semakin efisien
pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak
sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen
(Faizal, 2004 dalam Febriyanto, 2013).
Selanjutnya Jensen dan Meckling (1976) dalam Yuniarti (2014)
menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang
sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara
manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional
dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam
setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor
institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak
mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh
manajemen perusahaan.
Investor institusi mempunyai peranan dalam menyediakan
mekanisme yang dapat dipercaya terhadap penyajian informasi kepada
investor. Peranan ini disebabkan investor institusi yang sophisticated dan
mempunyai daya pengendali yang lebih baik dibanding investor individu.
Melalui kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya
perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang
dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentase
saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses
penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat
aktualisasi sesuai dengan kepentingan pihak manajemen. Dengan
demikian, tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor
institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan
perhatiannya terhadap kinerja keuangan perusahaan sehingga akan
mengurangi perilaku opportunistic (siswi, 2012 dalam Yuniarti, 2014).

Studi-studi empiris telah menyatakan adanya pengaruh yang kuat
antara performance dengan perusahaan-perusahaan di mana direkturnya
mempunyai kepemilikan saham. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan
di mana direkturnya memiliki kepemilikan saham perusahaan diyakini
akan mengusahakan performance perusahaan yang lebih baik.
Kepemilikan Manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki
saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus
pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini
ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan
oleh manajer karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna
laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan.
Bhagat & Bolton (2007) dalam penelitian mereka menyimpulkan
bahwa kepemilikan saham oleh direktur berpengaruh positif dan signifikan
terhadap performance perusahaan. Penelitian mereka menganjurkan
kepada para pembuat peraturan dan perusahaan bahwa: “Effort to
improve corporate governance should focus on stock ownership of board
memmbers-since it is positively related to both future operating
performance, and to the probability on disciplinary management turnover
in poorly perrforming firms. Our recommendations on incentive effects of
board stock ownership are consistent with the implications of Hermalin and
weisbach (1991).” Artinya “Upaya untuk meningkatkan tata kelola
perusahaan harus fokus pada kepemilikan saham dari anggota Dewan
karena berhubungan positif dengan kinerja operasi masa depan, dan
kemungkinan terjadi pergantian kedisiplinan manajemen di perusahaan
yang berkinerja buruk. Rekomendasi kami tentang efek insentif
kepemilikan saham konsisten dengan implikasi dari Hermalin dan
Weisbach (1991).
Dalam teori keagenan, dijelaskan bahwa ada kemungkinan
permasalahan yang akan timbul di antara principal dan agent atau antara
pemegang saham dan manajer. Masalah tersebut dapat disebabkan
karena kecilnya kepemilikan oleh agent di perusahaan, hal ini dapat
menjadi penyebab tindakan oportunis yang dilakukan oleh manajer,
dimana manajer bertindak hanya untuk mementingkan dan
menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, manajer tidak mengelola
perusahaan sesuai dengan apa yang diinginkan principal.
Dengan adanya kepemilikan oleh pihak manajemen, maka
manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka
akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang
diambilnya, namun juga akan menanggung risiko secara langsung bila
keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan
sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara
mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk
meningkatkan image perusahaan. Dengan demikian, manajemen tidak
akan bertindak secara sepihak yang akan merugikan perusahaan
sehingga akan mengurangi pengawasan dan agency cost

Good corporate governance secara umum mengacu kepada satu
set mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajer
saat terdapat perbedaan antara agent dan principal. Menurut Yuniarti
(2014), good corporate governance terdiri dari mekanisme eksternal dan
internal. Mekanisme eksternal pada dasarnya berhubungan dengan pihak
luar perusahaan yang mengontrol perusahaan. Contoh penerapannya
adalah jika manajer tidak mencapai tingkat performance yang diharapkan,
maka ia akan diganti atau didisiplinkan oleh pihak pemegang saham.
Mekanisme internal berhubungan dengan insentif dan mekanisme kontrol
yang diterapkan dalam perusahaan. Hal ini mencakup board share
ownership (kepemilikan saham dewan komisaris), board composition
(komposisi dewan komisaris), dan blockholdings.
Selanjutnya menurut Sutedi (2012), good corporate governance
terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang berasal dari dalam perusahaan
(corporate governance-internal perusahaan) dan unsur yang berasal dari
luar perusahaan (corporate governance-eksternal perusahaan). Corporate
Governance-Internal Perusahaan adalah unsur yang selalu diperlukan
dalam perusahaan dan sangat berperan dalam mengelola perusahaan.
Jika kinerja corporate governance internal baik maka kinerja perusahaan
pun baik dan sebaliknya. Unsur-unsur corporate governance-internal
perusahaan adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer,
karyawan, sistem, dan komite audit.
sedangkan corporate governance-eksternal perusahaan adalah
unsur yang selalu dibutuhkan atau diperlukan di luar perusahaan dan
mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun
unsur-unsur corporate governance-eksternal perusahaan adalah
kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi
penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan
publik bukan golongan, pemberi pinjaman, dan lembaga yang
mengesahkan legalitas.
Perilaku partisipasi pelaku corporate governance yang berada
dalam rangkaian unsur-unsur tersebut (eksternal dan internal)
menentukan kualitas corporate governance.

Good corporate governance yang tidak efektif merupakan
penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai
perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini. Penerapan good corporate
governance yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting
dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan menghindari terjadinya
krisis juga kegagalan yang serupa di masa mendatang.
Menurut (Forum for Corporate Governance Indonesia) FCGI (2001),
pelaksanaan good corporate governance diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan
kepada stakeholder;
2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
sehinggadapat lebih meningkatkan corporate value;
3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia; dan
4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan
karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan
dividen.
Manfaat good corporate governance dari sisi manajemen dapat
dilihat bahwa suasana kerja menjadi lebih nyaman dan teratur, artinya
segala proses kerja berjalan mulus, terkontrol, dan terciptanya kerja tim
yang solid. Selain itu penjualan bisa di atas pasar, profit meningkat,
berbagai penghargaan dapat diperoleh, dan meningkatnya kepercayaan
mitra. Dengan good corporate governance, integritas perusahaan lebih
dipercaya pihak luar yang berkepentingan (stakeholder), memacu
profesionalisme karyawan, kinerja keuangan yang cemerlang, serta
stabilitas harga yang baik

Prinsip Good Corporate Governance diharapkan menjadi titik
rujukan bagi pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun
kerangka kerja penerapan good corporate governance. Bagi para pelaku
usaha dan pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman untuk
peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan.
Menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002 tentang
penerapan praktek good corporate governance yang dikutip oleh
Sedarmayanti (2007) diutarakan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate
Governance meliputi:
a) Fairnes (Kewajaran)
Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama
kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan
keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk
pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam. Prinsip ini
diwujudkan antara lain:
1) Dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan
minoritas.
2) Membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan atau
kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan
buruk orang dalam dan konflik kepentingan.
3) Menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi.
b) Disclosure dan Transparancy (Transparansi)
Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat
waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan
keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan
memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat
dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi
kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Prinsip ini
diwujudkan antara lain:
1) Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang berbasiskan
standar akuntansi;
2) Mengembangkan informasi teknologi dan management information
system untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai
dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan
Komisaris dan Direksi; dan
3) Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.
Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah:
a) Financial and operating result
Laporan keuangan yang sudah di audit adalah sumber informasi
untuk memonitor kinerja keuangan perusahaan untuk meletakkan
dasar bagi penilaian aset sekuritas. Diskusi manajemen dan
analisis operasi terkadang juga menyertai laporan keuangan,
pengungkapan hal-hal diatas akan bermanfaat bagi investor.
b) Tujuan perusahaan
Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan
bisnis dan masyarakat umum. Informasi ini mungkin penting bagi
investor dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi hubungan
perusahaan dengan komunitas tempat mereka beroperasi dan
langkah-langkah perusahaan yang akan diambil perusahaan untuk
mencapai tujuannya.
c) Kepemilikan saham
Salah satu hak investor adalah mendapatkan informasi tentang
struktur kepemilikan perusahaan hingga hak-hak pemilik
perusahaan. Pengungkapan yang diperlukan adalah data
pemegang saham mayoritas, hak-hak voting khusus, persetujuan
pemegang saham dan lain-lain.
d) Isu-isu material yang berhubungan dengan kepegawaian dan
pihak-pihak yang berkepentingan lainnya
Setiap informasi yang diungkapkan harus di audit terlebih dahulu
agar mempunyai standar kualitas yang tinggi, audit harus
dilaksanakan oleh auditor independen untuk memberikan informasi
yang independent bagi pihak eksternal. Jalur informasi harus
mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar
informasi relevan.
c) Accountability (Akuntabilitas)
Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif
berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham,
dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban
manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini
diwujudkan antara lain:
1) Menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan
cara yang tepat.
2) Mengembangkan Komite Audit dan risiko untuk mendukung fungsi
pengawasan oleh Dewan Komisaris; dan
3) Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi
internal.
Terdapat beberapa karakteristik akuntabilitas, sebagai berikut:
1) Anggota Dewan Direksi dan Komisaris harus bertindak didasari
informasi yang lengkap, dengan itikad baik sebesar-besarnya untuk
kepentingan perusahaan dan pemegang saham;
2) Bila keputusan Dewan Direksi dan Komisaris mempunyai pengaruh
yang berbeda-beda diantara pemegang saham, maka Dewan harus
memuaskan keluhan pemegang saham;
3) Dewan Direksi dan Komisaris harus menjamin ketaatan atas hukum
yang diterapkan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang
saham;
4) Dewan Direksi dan Komisaris harus memenuhi beberapa fungsi,
yaitu:
a. Malakukan review atas strategi perusahaan, pelaksanaan
rencana utama, kebijakan resiko, anggaran tahunan dan rencana
bisnis, pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi harta
utama, pembelanjaan dan akuisisi.
b. Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau hingga bila
dibutuhkan mengawasi succession planning.
c. Malakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan
pencalonan atas anggota Dewan terbuka.
d. Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen,
pemegang saham termasuk penyalahgunaan harta
penyalahgunaan hubungan transaksi dari berbagai pihak.
e. Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan
financial perusahaan, melalui audit yang independen, dan sistem
pengendalian yang tepat.
f. Mengawasi proses transparansi dan transaksi.
d) Responsibility (Responsibilitas)
Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh
hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang
kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan
perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Prinsip ini diwujudkan
antara lain :
1) Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya
wewenang.
2) Menyadari akan adanya tanggung jawab sosial.
3) Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
4) Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.
e) Independensi (Independency)
Menurut National Committee Governance (NCG) (2006)
mengemukakan bahwa independensi merupakan prinsip tambahan dalam
mengelola BUMN, artinya suatu keadaan dimana suatu keputusan bersifat
profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari
tekanan/pengaruh dari mana pun yang bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
Menurut Wicaksono (2014), Pedoman umum good corporate
governance Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk
melaksanakan GCG dalam rangka:
1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui
pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan
kesetaraan;
2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing
organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS);
3) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan
anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan;
4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan
terutama di sekitar perusahaan;
5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan
tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya; dan
6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun
internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang
dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi
nasional yang berkesinambungan.
Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip GCG pada hakikatnya
sama yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dipercayakan,
transparansi atas informasi dan keadaan yang sesugguhnya yang diamati
perusahaan, persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham dan
stakeholders, serta tanggung jawab legal manajemen. (Effendi, 2009).

Istilah Good Corporate Governance (GCG) sudah sangat populer,
namun sampai saat ini belum ada defenisi baku yang dapat disepakati
oleh semua pihak. Istilah “corporate governance” pertama kali
diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1992 yang
menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal
sebagai Cadbury Report (Agoes, 2006). Berikut ini beberapa definisi Good
Corporate Governance antara lain adalah:
a) Cadbury Committee of United Kingdom:
“A set of rules that define the relationship between stakeholders,
managers, creditors, the government, employees and other internal
and external stakeholder in respect to their rights and
responsibilities, or the system by which companies are directed and
controlled.” [“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan
antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan
internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan
kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”] (Agoes dan
Ardana, 2014).
b) Menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI)
pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan, serta para pemegang kepentingan internal, dan
eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah
bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders).
c) Struktur dan proses yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan
guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya,
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika
(Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 117/M-MBU/2002).
d) Menurut Agoes (2006) mendefenisikan tata kelola perusahaan yang
baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para Dewan
Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku
kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga
disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan
tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.
e) Organization for Economic Cooperation and Development-OECD
(Tjager dkk, 2004) – mendefenisikan GCG sebagai: “The structure
through which shareholders, directors, managers, set of the board
objectives of the company, the means of attaining those objectives
and monitoring performance.” [“Suatu struktur yang terdiri atas para
pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin
dicapai perusahaan, dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai
tujuan dan memantau kinerja.”]
f) Wahyudi Prakarsa (dalam Sukrisno, Agoes, 2006), mendefenisikan
GCG sebagai: “mekanisme adminstratif yang mengatur hubunganhubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi,
pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan
(stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan
dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif
sebagai kerangka kerja (framework) yang diperlukan untuk
mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian
tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.
Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, dapat diketahui bahwa
GCG dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Defenisi yang disampaikan oleh Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) dapat mewakili pengertian dalam arti sempit,
sedangkan defenisi yang diberikan oleh cadbury committee, keputusan
Menteri BUMN, Sukrisno, Agoes, dan Wahjudi Prakarsa dapat mewakili
pengertian GCG dalam arti luas. (Agoes dan Ardana, 2014).
Daily & Dalton (1993) dalam Trisnantari (2010) mengemukakan
bahwa corporate governance merupakan suatu tata kelola perusahaan
yang didasarkan pada teori keagenan. Corporate governance
diharapkan dapat mengatasi agency problems dengan memberi
keyakinan kepada para pemegang saham bahwa mereka akan menerima
return atas dana yang telah diinvestasikan. Lebih lanjut, Shleifer dan
Vishny (1997) dalam Trisnantari (2010), mengemukakan Corporate
governance berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer
akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak
akan menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak
menguntungkan atas modal yang telah ditanamkan pemegang saham,
dan berkaitan dengan bagaimana para pemegang saham dapat
mengontrol para manajer.
Menurut Sutedi (2012), secara definitif good corporate governance
merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk
menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua stakeholders.
Selanjutnya menurut Tjager, et. al (2003) dalam Yuniarti (2014),
pelaksanaan Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai
perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi
risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusankeputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya Good
Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ada
dua hal yang ditekankan dalam konsep Good corporate governance, yaitu:
(a) pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan
benar dan tepat pada waktunya; dan (b) kewajiban perusahaan untuk
melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu,
transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan,
dan stakeholder.

Pemisahan antara kepemilikan saham dan manajemen di
perusahaan-perusahaan besar sangat di perlukan. Sebagian besar
perusahaan itu memiliki ratusan atau ribuan pemegang saham dan tidak
mungkin jika semuanya harus terlibat dalam manajemen perusahaan,
sehingga perlu otoritas untuk mendelegasikan usahanya kepada
manajemen. Keuntungan dari adanya pemisahan antara kepemilikan dan
manajemen ini antara lain apabila ada perubahan kepemilikan saham
maka tidak akan mengganggu operasi perusahaan yang sudah berjalan.
Perusahaan dapat menyewa manajer profesional untuk menjalankan
usahanya. Tetapi ada kemungkinan timbul masalah apabila terdapat
perbedaan tujuan antara manajer dengan pemegang saham.
Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggotaanggota di perusahaan. Jansen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa
hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal)
mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan
kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Yang
disebut prinsipal adalah pemegang saham atau investor dan yang
dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari
hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan
di investor dan pengendalian di pihak manajemen.
Hak pengendalian yang dimiliki oleh manajer memungkinkan
terjadinya penyimpangan dan menimbulkan masalah keagenan yang
dapat diartikan dengan sulitnya investor memperoleh keyakinan bahwa
dana yang mereka investasikan dikelola dengan semestinya oleh manajer.
Manajer memiliki kewenangan untuk mengelola prusahaan dan dengan
demikian manajer memiliki hak dalam mengelola dana investor (Ujiantho
dan Pramuka, 2007).
Darmawati (2005), ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan
yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi
informasi.
1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat
mementingkan diri sendiri (selft interest), manusia memiliki daya pikir
terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality),
dan manusia selalu menghindari resiko (risk averse).
2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara
anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektififtas, dan adanya
asimetri informasi antara principal dan agent.
3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai
komoditi yang dapat dijualbelikan.
Berdasarkan asumsi yang melandasi teori keagenan tersebut maka
sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak
mengutamakan kepentingan pribadinya, asumsi keorganisasian terdapat
konflik yang sangat jelas pada pihak-pihak yang berkepentingan,
sedangkan pada asumsi informasi maka informasi akan menjadi sesuatu
yang sangat penting adanya dan informasi bisa juga digunakan sebagai
penambah keuntungan atau pendapatan. Asimetri antar manajer (agent)
dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada
manajer untuk melakukan manajemen laba (earning managmen) dalam
rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja
ekonomi perusahaan, atau bertindak secara oportunistik dengan
mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi kepentingan
pemegang saham.
Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan
oleh manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara
prinsipal dan agen. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi
karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan
prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Menurut
Jensen dan Meckling (1976) agency cost itu meliputi tiga hal, yaitu
monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring cost
merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur,
mengamati dan mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang. Biaya
ini timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal
dan agen. Dalam situasi tertentu, agen mungkin membelanjakan sumber
daya perusahaan (bonding costs) untuk menjamin bahwa agen tidak akan
bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa
prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan
tinadakan tersebut. Akan tetapi masih dapat terjadi perbedaan antara
keputusan-keputusan agen dengan keputusan-keputusan yang dapat
memaksimalkan kesejahteraan agen. Nilai uang yang ekuivalen dengan
pengurangan kesejahteraan yang dialami prinsipal di sebut dengan
residual loss.
Dengan adanya masalah-masalah konflik kepentingan dan biayabiaya agensi yang akan timbul maka diperlukan suatu konsep yang lebih
jelas mengenai perlindungan terhadap para stakeholders. Untuk itu,
berkembang suatu konsep yang memperhatikan dan mengatur
kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait dengan pemilik dan
pengoperasional suatu perusahaan yang dikenal dengan konsep good
corporate governance.

Peranan sentral dalam corporate governance dipegang oleh dewan direksi
karena tanggung jawab atas segala urusan dan kepentingan perusahaan diserahkan
oleh hukum perseroan kepada dewan direksi (Khoirunnisa, 2015) dalam (RR.
Maria Yulia Dwi Rengganis, 2018). Dewan direksi bertugas untuk mengelola
manajemen perusahaan agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien

Direktur independen sebagai bagian dari coroporate governance turut
berperan dalam perencanaan pajak perusahaan. Perencanaan pajak akan
bermanfaat bagi perusahaan apabila perusahaan mempunyai corporate governance
yang baik (Desai dan Dharmapala, 2009) dalam (Pratana P. Midiastuty E. S.,
2017)

Ikatan komite audit indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai
berikut. Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang
dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu
dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam
menjalankan fungsi pengawasan (Oversight) atau proses pelaporan keuangan,
manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate
governance di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2009)

Adapun pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya
dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan atau
hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. (Naomi
Malem Rehna Ginting, 2018)

Aturan struktur Corporate governace pada perusahaan dapat menentukan
pembuatan kebijakan termasuk dalam hal kebijakan perpajakan, namun di lain sisi
tindakan pengelolaan pajak bergantung kepada mekanisme berjalannya corporate
governance diperusahaan. Terdapat lima prinsip pokok GCG yang harus
dijalankan oleh perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi serta kewajaran. Prinsip transparansi diterapkan pada perusahaan
agar objektivitas bisnis yang dijalankan tetap terjaga. Variabel corporate
governance dalam penelitian ini diukur dengan 4 proksi yaitu Komisaris
Independen, Kommite Audit, Direktur Independen, Dewan Direksi.

Kepemilikan keluarga adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang
saham yang dominan. Pemilik saham keluarga dalam suatu perusahaan
merupakan pemegang saham khusus yang memiliki struktur insentif unik. Pemilik
saham keluarga memiliki pengaruh suara yang kuat dalam perusahaan dan motif
yang sangat kuat untuk mengelola perusahaan (Anderson, Mansi, dan Reeb, 2003)
dalam (Susi Rika Sari, 2017). Perusahaan dengan status kepemilikan keluarga
dirasa lebih taat dalam urusan pembayaran pajak sebagai salah satu upaya untuk
menjaga reputasi dan nama baik keluarga dan perusahaan dari adanya sangsi pajak
yang muncul dikarenakan tindakan pajak agresif (Susi Rika Sari, 2017).

Konflik keagenan dapat diminimalisir apabila pemegang saham pada suatu
perusahaan semakin terkonsentrasi pada satu atau beberapa pemegang saham saja.
Kepemilikan saham terkonsentrasi menandakan kelompok pemilik saham yang
memiliki hak suara yang lebih besar. Semakin tinggi persentase kepemilikan
saham pengendali maka akan lebih besar pengaruh untuk menentukan kebijakan
perusahaan (Timothy, 2010) dalam (Pratana P. Midiastuty E. S., 2017).
Perusahaan terkonsentrasi akan mengurangi tindakan agresivitas pajak
karena merupakan tindakan berisiko yang dapat membebankan biaya yang
signifikan besar terhadap perusahaan, seperti biaya yang dibayarkan untuk ahli
pajak, denda reputasi dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak
dibandingkan dengan manfaatnya (Pratana P. Midiastuty E. S., 2017).
Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham
dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham
tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan
lainnya, para pemegang saham cenderung mempercayakan pada manajerial untuk
mengelola perusahaan agar profit perusahaan maksimal, intenal perusahaan pasti
lebih mengetahui kinerja perusahaan dari pada pemegang saham sehingga
tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajerial perusahaan sepenuhnya
dilakukan oleh internal perusahaan. (Meita Fahrani, 2018)

Tidak ada definisi ataupun ukuran dari agresivitas pajak yang diterima
secara universal (Balakrishnan, et al., 2011) dalam (Pratana P. Midiastuty E. S.,
2017). Penelitian terdahulu telah mencoba untuk mendefinisikan agresivitas pajak,
diantaranya menurut Frank et al. (2009) dalam (Pratana P. Midiastuty E. S., 2017)
agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba
kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang
legal (tax avoidance) maupun illegal (tax evasion). Tujuan utama dari aktivitas
perencanaan pajak, khususnya agresivitas pajak, adalah meminimalisir
pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan secara signifikan. Agresivitas
pajak pada penelitian ini diukur dengan proksi pengukuran efective tax rate
(ETR). ETR digunakan untuk mengetahui beban pajak perusahaan dan
menunjukkan aktivitas penghindaran pajak melalui besarnya tarif pajak yang
dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan stationary rate di Indonesia
yaitu sebesar 25%. Semakin tinggi nilai ETR, maka semakin rendah agresivitas
pajak.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:
A. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,
inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di
tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya
pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan
(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
B. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,
inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di
tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu
memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai
kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.
Oleh karena itu. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
1. menghitung sendiri pajak yang terutang
2. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
Dengan demikian, berhasil alau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak
tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).
C. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang
ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan
pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan
keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta mermungut
pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang
tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung
pada pihak ketiga yang ditunjuk

A. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut
ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak
melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan
(PPh),Pajak Pertambahan Nilal (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). dan lain-lain
B. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi serta mencapai tujuan-tujaan tertentu di luar bidang keuangan beberapa
contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang.-harang mewah. Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi
transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka
tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal
harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak
berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi
gaya hidup mewah)
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar
pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi
(membayar pajak) yang tinggipula sehingga terjadi pemerataan
pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga
dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri
tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap
industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi
(membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi
dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di
Indonesia.
6. Pemberlakuan taxholiday dimaksudkan untuk menarik investor asing
agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Teori keagenan merupakan versi grand theory yang memodelkan proses
kontrak antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak yang terlibat dalam
kontrak mencoba mendapatkan yang terbaik bagi dirinya. Jensen dan Mecking
(1976) dalam (Pratana P. Midiastuty E. S., 2017) menjelaskan bahwa hubungan
agensi muncul ketika satu orang atau lebih principal mempekerjakan agen untuk
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan
keputusan kepada agent tersebut.
Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan
seperti ini adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan
untuk memenuhi kepentingan terbaik principal ditandai dengan adanya perbedaan
kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (asymetry information) di antara
principal dengan agent. Teori agensi juga mengungkapkan adanya conflict of
interest yaitu problem keagenan (agency problem) antara pemegang saham
dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas
perusahaan. Pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja dengan
tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer
perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan kemakmuran
pemegang saham, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri.
Manajer (agent) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai
perusahaan kepada pemilik perusahaan (principal) karena manajer dianggap lebih
memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun
terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang
sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan
menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya
dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan
manajer sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan seperti pengeluaran yang
berlebihan dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika manajer
memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh
pemilik perusahaan.
Asimetris informasi antara manajer dan pemilik perusahaan dapat
disebabkan oleh dua faktor, yaitu:
1. Adverse Selection
Adverse selection menjelaskan adanya perbedaan informasi yang dimiliki
principal dengan agen. Perbedaan informasi tersebut dapat menimbulkan
kerugian pada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih sedikit.
Misalnya agen memanipulasi atau menyembunyikan informasi keadaan
perusahaan kepada principal. Akibatnya principal merasa tidak yakin
dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya jika membandingkan antara
informasi yang diberikan agen dengan keadaan perusahaan yang
sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi principal dan juga
perusahaan.
2. Moral Hazard
Moral hazard menjelaskan adanya bentuk penyelewengan (manipulasi)
yang dilakukan oleh agen yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak
yang disepakati antara principal dan agen. Disebabkan karena adanya
kegiatan agen yang tidak sesuai dengan harapan principal sehingga agen
dapat melakukan manipulasi. Moral hazard biasanya dilakukan demi
keuntungan pribadi bagi agen.

Leverage merupakan gambaran dari jumlah besar atau kecilnya pemakaian utang
oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasionalnya.
Perusahaan besar dinilai dari total assetnya akan mampu melunasi hutang-hutang
jangka panjangnya. Leverage banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan
modal mereka dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Peningkatan
keuntungan akan menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut.
Permintaan saham yang tinggi akan menyebabkan nilai perusahaan tinggi.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Gede Rudangga (2016),
menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan
pada Perusahaan Food and Beverages yang tedaftar di BEI periode 2011-2014. Semakin
tinggi perusahaan menggunakan pendanaan yang berasal dari hutang maka semakin
tinggi pula nilai perusahaan yang dimiliki perusahaan tersebut . sejalan dengan
penelitian tersebut, Indah Eva Ambarwati (2014) menyimpulan Leverage berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh
perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Perusahaan dengan profit yang tinggi
memberikan indikasi kinerja perusahaan yang baik. Kinerja perusahaan yang baik
menunjukkan prospek perusahaan yang baik sehingga investor akan tertarik untuk
membeli saham tersebut. Permintaan saham yang tinggi akan menyebabkan nilai
perusahaan tinggi.
Hasil pengujian yang dilakukan oleh Candra Pami Hemastuti (2014)
menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka nilai perusahaan tinggi
dan semakin rendah profitabilitas maka nilai perusahaan rendah. Profit yang tinggi akan
memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik. Fandi Mardiastant (2016)
menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang
nampak dalam nilai total aktiva perusahaan. Dengan semakin besar ukuran perusahaan,
maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh perhatian pada
perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung
memiliki pendapatan yang lebih stabil. Total aktiva yang besar memungkinkan
perusahaan untuk diversifikasi ( punya banyak portofolio ) sehingga membuat
pendapatannya stabil. Kestabilan tersebut menarik investor untuk memiliki saham
perusahaan tersebut. Peningka tan permintaan saham perusahaan akan dapat memacu
pada peningkatan harga saham di pasar modal. Peningkat oentingan tersebut
menunjukkan bahwa perusahaan dianggap memiliki “nilai” yang lebih besar. Sesuai
dengan penelitian I Gusti Ngurah Gede Rudangga & Gede Merta Sudiarta (2016),
menemukan hubungan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai
perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula nilai
perusahaan dan jika semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin kecil pula nilai
perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Bhekti Fitri Prasetyorini
(2013) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap nilai perusahaan

Leverage digambarkan untuk melihat sejauh mana asset perusahaan dibiayai
oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Weston dan Copeland, 1997).
Leverage dapat dipahami sebagai penaksir dari resiko yang melekat pada suatu
perusahaan. Artinya, leverage yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang
semakin besar pula. Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah memiliki risiko
leverage yang lebih kecil. Sedangkan menurut Riyanto (2001) leverage dapat
didevinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana, dimana untuk penggunaan tersebut
perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap.
Di dalam manajemen keuangan umumnya dikenal dua macam leverage, yaitu
leverage operasi (operating leverage) dan leverage keuangan (financial leverage).
Penggunaan kedua leverage ini dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih
besar daripada biaya assets dan sumber dananya. Dengan demikian penggunaan
leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Sebaliknya leverage
juga dapat meningkatan resiko kerugian. Jika perusahaan mendapat keuntungan yang
lebih rendah dibandingkan dengan biaya tetapnya maka penggunaan leverage akan
menurunkan keuntugan pemegang saham.
a. Leverage Operasi (Operatig Leverage)
Leverage Operasi adalah sebagian penggunaan aktiva dengan biaya tetap dengan
harapan bahwa revenue atau penerimaan yang dihasilkan oleh pengguna aktiva itu akan
cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel atau dengan kata lain yaitu suatu
cara untuk mengatur resiko usaha dari suatu perusahaan. Biaya tetap tersebut misalnya,
beban penyusutan, gedung dan peralatan kantor, biaya asuransi dan biaya lain yang
muncul dari penggunaan fasilitas manajemen. Biaya operasi tetap dikeluarkan agar
volume penjualan dapat menghasilan penerimaan yang lebih besar daripada seluruh
biaya opersi yang tetap dan variabel.
b. Laverage Keuangan (Financial Leerage)
Yaitu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan akan
memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar sehingga akan meningkatkan
keuntungan bagi pemegang saham atau memperbesar pendapatan per lembar saham,
dengan menunjukkan perubahan per lembar saham (Earning Per Share = EPS). Sebagai
akibat perubahan laba sebelum bunga dan pajak (Earing Before Interest and Tax =
EBIT). Namun disisi lain perusahaan harus mempertimbangkan adanya beban tetap
berupa beban bunga yang akan menyertai pokok pinjaman. Menurut Sartono (2001)
”Financial Leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan
harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang tersedia bagi pemegang
saham”. Sedangkan menurut Riyanto (2001) “Financial Leverage yaitu penggunaan
dana dengan beban tetap itu adalah dengan harapan untuk memperbesar pendapatan per
lembar saham”.
Apabila investor melihat sebuah perusahaan dengan asset yang tinggi namun
resiko leverage nya juga tinggi, maka akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada
perusahaan tersebut, karena dikhawatirkan asset tinggi tersebut di dapat dari hutang
yang akan meningkatkan risiko investasi apabila perusahaan tidak dapat melunasi
kewajibanya tepat waktu. Keputusan manajemen untuk berusaha menjaga agar rasio
leverage tidak bertambah tinggi mengacu pada pecking order theory menyatakan bahwa
perusahaan menyukai internal financing dan apabila pendanaan dari luar (eksternal
financing) diperlukan. Maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman
terlebih dahulu, yaitu obligasi kemudian diikuti sekuritas yang berkarakteristik opsi
(seperti obligasi konversi) baru akhirnya apabila belum mencukupi perusahaan akan
menerbitkan saham. Pada intinya apabila perusahaan masih bisa mengusahakan sumber
pendanaan internal maka sumber pendanaan eksternal tidak akan diusahakan. Maka
dapat disimpulkan rasio leverage yang tinggi menyebabkan turunnya nilai perusahaan
(Weston dan Copeland, 1997)

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan
ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang
dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi. Semakin tinggi nilai rasio
profitabilitas menunjukkan bahwa suatu perusahaan semakin efisien dalam
memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba (Kasmir 2012:114).
Beberapa jenis pengukuran rasio profitabilitas adalah : (Wiagustini, 2010:81). 1):
a. Net Profit Margin (NPM)
Yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap total penjualannya.
NPM dapat dirumuskan sebagai berikut:
NPM = Laba bersih setelah pajak
Penjualan bersih x 100%
Laba bersih setelah pajak dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi
pajak penghasilan. Penjualan bersih menunjukkan besarnya hasil penjualan yang diterima
oleh perusahaan dari hasil penjualan barang-barang dagangan atau hasil produksi sendiri.
b. Gross Profit Margin (GPM)
Yaitu perbandingan antara laba kotor terhadap penjualan bersih.
GPM = Laba kotor x 100%
Penjualan bersih
Laba kotor atau gross profit dapat dihitung dari penjualan bersih dikurangi harga pokok
penjualan.
c. Return on Asset (ROA)
Yaitu perbandingan antara laba setelah pajakdengan jumlah aktiva. ROA
merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas
perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang
dimilikinya.
ROA = Earnings before tax x 100%

Total asset
d. Return on Equity (ROE)
Yaitu rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa, yang mengukur tingkat
pengembalian atas investasi dari pemegang saham biasa. Rumus ROE dapat dihitung
sebagai berikut:
?????? = Net Income
Equitas saham biasa x 100%

Kepemilikan institusional diartikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh
institusi atau lembaga tertentu, Tarjo (dalam Ni Putu Wida 2014). Kepemilikan
institusional dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan meningkatnya
kepemilikan institusional maka segala aktivitas perusahaan akan diawasi oleh pihak
institusi atau lembaga. Kepemilikan institusional dianggap sebagai pihak yang efektif
dalam melakukan pengawasan setiap tindakan yang dilakukan oleh manajer. Investor
institusional diharapkan mengambil bagian dalam setiap aktivitas internal perusahaan
sehingga mampu mengawasi setiap tindakan oportunistik manajer, Rachman (dalam Ni
Putu Wida 2014). Tingginya jumlah kepemilikan institusional akan meningkatkan
sistem kontrol perusahaan yang ditujukan guna meminimalisasi tingkat kecurangan
akibat tindakan oportunistik pihak manajer yang nantinya dapat mengurangi nilai
perusahaan. Peningkatan jumlah kepemilikan institusional ini juga ditujukan agar setiap
aktivitas yang dilakukan diarahkan pada pencapaian nilai perusahaan yang tinggi,
Haruman (dalam Ni Putu Wida 2014 )

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari
besarnya nilai equity, nilai perusahaan, ataupun hasil nilai total aktiva dari suatu
perusahaan (Riyanto, 2001). Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu
perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar. Perusahaan yang berskala
besar cenderung akan menarik minat investor karena akan berimbas dengan nilai
perusahaan nantinya, sehingga dapat dikatakan bahwa besar kecilnya ukuran suatu
perusahaan secara langsung berpengaruh terhadap nilai dari perusahaan tersebut. Ukuran
perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat
dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total assets
yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan assets yang ada di
perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan yang besar memudahkan perusahaan dalam
masalah pendanaan. Perusahaan umumnya memiliki fleksibelitas dan aksebilitas yang
tinggi dalam masalah pendanaan melalui pasar modal. Ukuran dan pertubuhan
perusahaan yang besar bisa merefleksikan tingkat profit dimasa depan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan
perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi
membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar
percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek
perusahaan di masa depan. Sujoko dan Soebiantoro (dalam Priscilia Gizela dkk 2015)
Weston & Copeland (1997) menyatakan bahwa ukuran yang paling tepat
digunakan dalam mengukur nilai perusahaan adalah rasio penilaian (valuation), karena
rasio tersebut mencerminkan rasio (risiko) dengan rasio hasil pengembalian. Rasio
penilaian sangat penting karena rasio tersebut berkaitan langsung dengan tujuan
memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan para pemegang saham.
Rasio penilaian tersebut adalah market value ratio yang terdiri dari 3 macam
rasio yaitu price earning ratio, price/cash flow ratio dan price to book value ratio. Price
earning ratio adalah rasio harga per lembar saham terhadap laba per lembar saham.
Rasio in i menunjukkan berapa banyak jumlah rupiah yang harus dibayarkan oleh para
investor untuk membayar setiap rupiah laba yang dilaporkan. Price/cash flow ratio
adalah harga per lembar saham dengan dibagi oleh arus kas per lembar saham.
Sedangkan price to book value ratio adalah suatu rasio yang menunjukkan hubungan
antara harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku perusahaan (Weston &
Copeland, 1997). Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan price to book value.
Price to book value yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan ke
depan, Sambora dkk (dalam Marina Suzuki Hariyanto 2015)

Teori ini menunjukkan kecenderungan perusahaan memilih pembiayaan
berdasarkan hirarki sumber dana yang paling disukai. Hal ini dikarenakan adanya
informasi asimetrik (asymmetric information) yang menunjukkan bahwa manajemen
mempunyai informasi yang lebih banyak (tentang prospek, risiko dan nilai perusahaan)
daripada pemodal publik. Manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak dari
pemodal karena merekalah yang mengambil keputusan-keputusankeuangan, menyusun
berbagai rencana perusahaan, dan sebagainya. Kondisi ini dapat dilihat dari reaksi harga
saham pada waktu manajemen mengumumkan sesuatu (seperti peningkatan pembayaran
dividen). Asimetrik informasi, biaya transaksi, dan biaya emisi merupakan faktor-faktor
yang mempengaruhi pendanaan sehingga cenderung mendorong perilaku pecking order
theory.
Para manajer akan menerbitkan sekuritas sesuai dengan urutan risiko yang paling
kecil sesuai pecking order theory, dengan maksud untuk mengurangi berbagai biaya
yang timbul dari pemilihan dana antara hutang atau ekuitas. Sesuai dengan teori ini
maka investasi yang akan dibiayai dengan dana internal terlebih dulu (yaitu laba yang
ditahan) kemudian baru diikuti oleh penerbitan hutang baru dan akhirnya dengan
penerbitan ekuitas baru. Penggunaan dana internal tidak mengharuskan perusahaan
mengungkapkan informasi baru kepada pemodal sehingga dapat menurunkan harga
saham.
Secara ringkas pecking order theory tersebut menyatakan sebagai berikut
(Brealy dan Myers) :
1. Perusahaan menyukai Internal Financing (pendanaan dari hasil operasi).
2. Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian dividen yang ditargetkan
dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran dividen secara drastis.
3. Kebijakan dividen yang relatif segan untuk diubah, disertai untuk fluktuasi
profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga, mengakibatkan bahwa
dana hasil operasi kadang-kadang melebihi kebutuhan dana untuk investasi meskipun
dalam kesempatan lain mungkin kurang.
4. Apabila pendanaan dari luar (External Financing) diperlukan, maka perusahaan
akan me nerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan
menerbitkan obligasi terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan sekuritas yang
berkarakteritik opsi (seperti obligasi konversi), baru kemudian bila masih belum
mencukupi saham baru diterbitkan.
5. Dalam teori pecking order, tidak ada satu target debt to equity ratio karena ada
dua jenis modal sendiri yang preferensinya berbeda, yaitu internal (laba ditahan) dan
eksternal (penerbitan saham). Modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan
(internal) lebih disukai daripada modal sendiri yang berasal dari luar perusahaan
(eksternal).

Menurut trade-off teory yang diungkapkan oleh Myers (dalam Marina Suzuki
2015), perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana
penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan
(financial distress). Biaya kesulitan keuangan (financial distress) adalah biaya
kebangkrutan dan biaya keagenan yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas
suatu perusahaan. Trade-off theory ini memandang bahwa struktur modal optimal dapat
ditentukan. Trade-off theory dalam menentukan struktur modal yang optimal
memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan dan biaya kesulitan
keuangan (financial distress) tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan
symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat
hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang
maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan.
Trade-off theory mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam
kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam
penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang
tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio
hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak. Dalam
kenyataannya jarang manajer keuangan yang berpikir demikian

Teori keagenan (Agency Theory) mendeskripsikan hubungan antara pemegang
saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen
merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan
pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manejemen harus
mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.
Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang
(prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal
serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.
Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan
nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan
kepentingan prinsipal.
Masalah keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas
saham perusahaan kurang dari seratus persen. Dengan proporsi kepemilikan yang hanya
sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan
pribadi dan bukan untuk memaksimumkan perusahaan. Inilah yang nantinya akan
menyebabkan biaya keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (dalam Indah Eva
Ambarwati 2014) mendefinisikan agency cost sebagai jumlah dari biaya yang
dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil
bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer
akanmengambil keputusan yang optimal dari pandangan shareholders karena adanya
perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.
Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi
dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan
saham oleh manajerial (insider ownership) dapat digunakan untuk mengurangi agency
cost yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan
manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini
dinamakan dengan bonding mechanism, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan
manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.
Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah
satunya dapat timbul karena adanya kelebihan aliran kas (excess cash flow). Kelebihan
arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan
kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan kepentingan karena pemegang
saham lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga
menghasilkan return tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan risiko
yang lebih rendah.
Menurut Bathala et al 1994 (dalam Bhekti 2013) terdapat beberapa cara yang
digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan, yaitu : a) meningkatkan kepemilikan
saham oleh manajemen (insider ownership), b) meningkatkan rasio dividen terhadap
laba bersih (earning after tax), c) meningkatkan sumber pendanaan melalui utang, d)
kepemilikan saham oleh institusi (institutional holdings).

Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerial rent
extraction yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan
manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai &
Dharmapala, 2006). Aktivitas perencanaan dapat dilakukan dengan melalui tax
avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon,
2010). Dalam perspektif ekonomi dampak penghindaran pajak menimbulkan
biaya bagi manajemen, pemegang saham dan masyarakat luas (Lanis dan
Richardson, 2012 dalam Suprapti, 2017). Bagi pengambil kebijakan informasi
penghindaran pajak yang terefleksi dari besarnya beban pajak yang dilaporkan
dalam laporan keuangan memberikan gambaran kualitas pelaporan pajak
perusahaan (Suprapti,2017). Perilaku penghindaran pajak, secara umum
didefinisikan sebagai strategi manajer untuk mengurangi beban pajak
perusahaannya. Menurut Pohan, (2013) dalam Anggoro dan Septiani ( 2015),
penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal
dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan
perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan
kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan
peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
Dari penelitian Ilmiani & Sutrisno (2014) menunjukkan bahwa tax avoidance
berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan yang didukung oleh
penelitian Tarihoran (2016) yang menyatakan bahwa pengindaran pajak tidak
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, menurut penelitian
Tandean & Jonathan (2015) tax avoidance yang tinggi menunjukkan nilai
perusahaan yang baik sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan
nilai perusahaan semakin meningkat.

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang
sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro, 2007).Harga
saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang
tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini
namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.
Menurut Dianawati & fuadati dalam penelitian tentang pengaruh CSR dan
GCG terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel Intervening
(2016), nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon
investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Indikator dari nilai perusahaan
adalah harga saham, dan kalau harga saham meningkat maka dapat dikatakan
bahwa keputusan-keputusan manajemen perusahaan itu benar, karena rahasia
manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan
merupakan refleksi dari nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan
kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan
meningkat.
Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham
menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Rasio penilaian memberikan
informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga
masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi
dibanding nilai bukunya. Berikut ini beberapa metode yang digunakan untuk
mengukur nilai perusahaan :
a. Price Earning Ratio (PER)
Price earning ratio (PER) berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan
laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka
semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa
besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang
diperoleh oleh para pemegang saham.Kegunaan price earning ratio adalah untuk
melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh
earning per share nya. Price earning ratio menunjukkan hubungan antara pasar
saham biasa dengan earning per share.
b. Price to Book Value (PBV)
Price to Book Value atau Rasio Harga terhadap Nilai Buku yang disingkat
dengan PBV adalah rasio valuasi investasi yang sering digunakan oleh investor
untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Rasio
PBV ini menunjukan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset bersih
perusahaan. Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar
menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti
pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa
jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap
jumlah modal yang diinvestasikan. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan
dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa
nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV
semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan
dana yang telah ditanamkan di perusahaan.
c. Tobin’s Q
Tobin’s Q atau yang dikenal juga sebagai Q ratio digunakan untuk mengukur
kesempatan berkembang suatu perusahaan dengan membandingkan market value
dari aset perusahaan dengan replacement value dari aset perusahaan. Pada
dasarnya Tobin’s Q adalah market value dari saham yang beredar dan hutang
perusahaan terhadap replacement cost aset perusahaan.
d. Market to Book Value (MBV)
MBV merupakan perbandingan atau rasio antara nilai pasar dengan nilai
buku. Nilai pasar berarti nilai yang tertera di pasar, sedangkan nilai buku
merupakan perbandingan antara nilai ekuitas dengan jumlah saham
beredar. Dengan rasio ini dapat disimpulkan semakin tinggi MBV atau PBV
berarti semakin mahal nilai saham tersebut. Namun, mahal atau murah juga
bersifat relatif. Karena perlu ada suatu acuan khusus untuk menilai bahwa satu
jenis saham mahal atau murah. Ukuran yang dinilai representatif adalah dengan
menggunakan perbandingan ukuran perusahaan di industri yang sama.

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan
modal sendiri. Investor jangka panjang sangat berkepentingan terhadap analisis
profitabilitas untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan (Dodo, 2012 dalam
Dianawati dan Fuadati, 2016). Sedangkan menurut Wahidahwati (2009:89 dalam
Dianawati dan Fuadati, 2016) profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja
manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat berbagai
macam seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva,
dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik.
Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini diproksi dengan ukuran ROE.
Menurut Hanafi dan Halim (2008:115) dikutip dari penelitian Susilowati (2011)
menyatakan bahwa ROE merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang
pemegang saham. Salah satu alasan utama perusahaan beroperasi adalah
menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para pemegang saham. Profitabilitas
adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen
untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program
tanggung jawab sosial secara lebih luas (Devina et al., 2010:56 dalam Susilowati
2011).
Ada dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi
suatu pusat laba, sama halnya seperti dalam mengevaluasi perusahaan secara
keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen, yang memiliki
fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk
perencanaan (planning), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (controlling)
kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi
yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis, yang
memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi.
Tedapat beberapa rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau
kemampuan perusahan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis jenis
akuntansi keuangan antara lain :
a. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)
Marjin Laba Kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase
laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Diguakan untuk
mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin
besar gross profit margin semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan
yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan (sales)
yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang
baik dalam melakukan kegiatan operasional.
Gros Profit Margin = Penjualan – Harga Pokok Penjualan
Penjualan
b. Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin)
Net Profit Margin atau Marjin Laba Bersih merupakan rasio profitabilitas
untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak
terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Marjin Laba Bersih ini
disebut juga Profit Margin Ratio (Rasio Marjin Laba). Rasio ini mengukur laba
bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi Net profit
margin semakin baik operasi suatu perusahaan.
Net Profit Margin =
Laba bersih setelah pajak
Penjualan
c. Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai
persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau
total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa
terlihat dari persentase rasio ini.
ROA = Laba bersih setelah pajak
Total Aset
d. Return on Equity (ROE)
Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham
perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Return on
equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (net
worth) sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau
pemegang saham perusahaan.
ROE =
Laba bersih
Modal
e. Return on Sales (ROS)
Return on Sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat
keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti
upah pekerja, bahan baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio
ini menunjukan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan
yang juga disebut Marjin Operasional (Operating Margin) atau Marjin Pendapatan
Operasional (Operating Income Marjin).
ROS = Laba Sebelum Pajak dan Bunga
Penjualan
f. Return on Capital Employed (ROCE)
Return on Capital Employed (ROCE) merupakan rasio profitabilitas yang
mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk
persentase (%). Modal yang dimaksud adalah Ekuitas suatu perusahaan ditambah
kewajiban tidak lancar atau total asset dikurangi kewajiban lancar.
ROCE mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan.
Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah ”EBIT” yaitu
11
Earning Before Interest and Tax. Terdapat 2 rumus Roce yang sering digunakan,
yaitu :
ROCE = Laba Sebelum Pajak dan Bunga
Modal kerja
atau
ROCE = Laba Sebelum Pajak dan Bunga
Total Aset − Kewajiban
g. Return on Investment (ROI)
Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba
bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna
untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan
keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pad
perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu
perusahaan.
ROI = Laba Setelah Pajak
Total Aktiva
h. Earning Per Share (EPS).
Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat
kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan.
Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham
sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan
perusahaan. Rumus earning per share sebagai berikut.
EPS = Laba Bersih Setelah Pajak − Deviden Saham Preferen
Jumlah Saham Biasa yang Beredar

Tax Avoidance merupakan tindakan penghematan pajak yang masih dalam
koridor perundang – undangan (lawful fashion). Dalam teori tradisional tax
avoidance dianggap sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara
kepada pemegang saham (Kim et. al.; 2011 dalam Chasbiandani & Martani,
2012). Oleh karena itu pemisahan atas kepemilikan dan control menjadi hal yang
penting. Pemilik saham yang risk – neutral akan menerima manajer bertindak atas
nama mereka untuk mencapai profit maksimal, termasuk mengurangi kewajiban
pajak selama keuntungan yang diharapkan masih berada di atas biaya yang
diperkirakan.
Pemisahan kepemilikan dan manajemen mengarahkan keputusan pajak
perusahaan mencerminkan kepentingan pribadi manajer. Pemisahan kepemilakan
dan pengawasan ini menunjukkan bahwa tax avoidance merupakan aktivitas yang
penting, sehingga pemilik perlu merancang insentif dan pengawasan yang tepat
bagi manajemen agar manajer mengambil keputusan pajak yang efektif dan
efisien, yaitu ketika biaya yang harus dikeluarkan masih lebih kecil daripada
benefit yang akan diterima. Dalam literatur keagenan, tax avoidance dapat
memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau
penempatan sumber daya yang tidak sesuai.
Hanlon (2010) mendefinisikan Tax avoidance sebagai pengurangan pajak
secara eksplisit. Tax avoidance menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi
perencanaan perpajakan perusahaan. Aktivitas tax avoidance memunculkan
kesempatan bagi menejemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk
menutupi berita buruk atau menyesatkan investor (Desai dan Dharmapala, 2006
dalam Astuti dan Aryani, 2016). Manajer dapat membenarkan transaksi atas tax
avoidance dengan mengklaim bahwa kompeksitas dan ketidaktauan menjadi hal
yang penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas tax avoidance
pemeriksa pajak.Terdapat tiga karkteristik tax avoidance menurut Komite Urusan
Fiskal dari OECD, yaitu:
a. Adanya unsure artificial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di
dalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau
menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para
konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance dengan
syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau agency
theory. Agency theory adalah teori yang muncul karena adanya konflik
kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976 dalam
Chasbiandani & Martani, 2012). Agency theory menjelaskan hubungan antara
prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan.
Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan,
dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi
perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak
manajemen.Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki
perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang
dibebankan kepadanya.Pemegang saham tentunya berharap manajemen dapat
mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham,
namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan
manajemen karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Shapiro, 2005
dalam Brian & Martani, 2014).
Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerialrent
extractionyaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan
manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai karena aktivitas
perencanaan pajak (tax avoidance) memunculkan kesempatan bagi manajemen
dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang
menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan
operasional perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Aktivitas perencanaan dapat
dilakukan melalui tax avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak
secara eksplisit (Hanlon, 2010)

Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat
memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas
mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat
memenuhi kewajibannya (Si Li, 2016).
Penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh
Financial Distress terhadap Income Smoothing menunjukan hasil yang
berbeda. Pada penelitian Nasif Ozkan (2017) dan Silvia (2015) yang
menunjukkan bahwa Financial Distress tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap Income Smoothing. Sedangkan hasil yang berbeda
terjadi pada Penelitian Burak Dolar (2016), Ozili (2019) dan Erick Outa
(2018) yang menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh dan
signifikan terhadap Income Smoothing.
Penelitian Ozili (2019), Erick Outa (2018) dan Burack Dollar
(2016) menunjukkan bahwa financial distress memiliki pengaruh
terhadap income smoothing.

Silvia (2015) menyatakan bahwa kultur perusahaan yang kuat
dapat mempengaruhi kinerja karyawan, dimana kultur perusahaan yang
kuat tersebut akan terbentuk dari berbagai faktor seperti jenis industri,
ukuran perusahaan, dan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan itu
sendiri. Berarti unsur ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang
secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
Penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh ukuran
perusahaan terhadap Income Smoothing menunjukan hasil yang
berbeda. Pada penelitian Lia A (2018) dan Silvia (2015) yang
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap Income Smoothing . Sedangkan hasil yang berbeda
terjadi pada penelitian Muse Johnson Popoola (2018) dan Simon
Andreas (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh dan signifikan terhadap Income Smoothing.
Penelitian Muse J. P (2018) dan Simon Andreas (2019)
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh dan
signifikan pada income smoothing

Hubungan antara pemegang saham dan manajer dapat
menimbulkan asimetri informasi karena manajer memiliki informasi
dan lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada pemegang saham.
Semakin besar asimetri informasi yang terjadi maka semakin tinggi
kemungkinan terjadinya income smoothing (Chu Yeong Lim, 2017).
Penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh
asimetri informasi terhadap Income Smoothing menunjukan hasil yang
berbeda. Pada penelitian Lia (2018) dan Si Li (2016) yang
menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh dan
signifikan terhadap Income Smoothing . Sedangkan hasil yang berbeda
terjadi Penelitian Chu Yeong Lim (2017) dan Erick Outa (2018),
menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh dan signifikan
terhadap Income Smoothing.
Pada penelitian Erick (2018) dan Chu Yeong Lim (2017)
menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh dan signifikan
terhadap income smoothing.

Dunia bisnis penuh dengan ketidakpastian. Terdapat banyak
risiko yang harus dihadapi, salah satunya adalah risiko kebangkrutan.
Menurut Erick (2018), kebangkrutan (likuidasi/ penutupan perusahaan/
insolvensi) suatu perusahaan biasanya ditandai dengan financial
distress, yaitu keadaan dimana perusahaan lemah dalam menghasilkan
laba atau cenderung mengalami defisit. Berikut disajikan gambar yang
menunjukkan tahapan dari kebangkrutan.
Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat
memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas
mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat
memenuhi kewajibannya (Si Li, 2016).
Dalam buku Horne dan Wachowicz (2016) disebutkan
pengukuran digunakan untuk mengetahui financial distress suatu
perusahaan adalah dengan menggunakan Diskriminan Altman Z-Score
dengan versi empat variabel untuk melihat kinerja perusahaan secara
keseluruhan.

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang
kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan
besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan
perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow dimasa yang
akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak
terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran
pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum (Muse,
2018)
Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai
suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Silvia
(2015) ukuran perusahaan diartikan sebagai berikut: “(1) alat-alat
untuk mengukur (seperti menjengkal dan sebagainya), (2) sesuatu yang
dipakai untuk menentukan (menilai dan sebagainya), (3) pendapatan
mengukur panjangnya (lebarnya, luasnya, besarnya) sesuatu”.
Silvia (2015) menyatakan bahwa kultur perusahaan yang
kuat dapat mempengaruhi kinerja karyawan, dimana kultur perusahaan
yang kuat tersebut akan terbentuk dari berbagai faktor seperti jenis
industri, ukuran perusahaan, dan lingkungan yang mempengaruhi
perusahaan itu sendiri. Berarti unsur ukuran perusahaan menjadi salah
satu faktor yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan. Menurut Silvia (2015), pengukuran pada ukuran
perusahaan diproxy dengan nilai logaritma natural dari total aktiva

Salah satu motivasi manajer melakukan income smoothing adalah
untuk memberikan kepuasan kepada para pemegang saham. Manajer
memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak
eksternal. Lia (2018) mengatakan, manajer hanya dapat memberikan
informasi-informasi keuangan dan tidak dapat memberikan informasiinformasi penting yang bersifat rahasia. Di lain sisi, pihak eksternal,
terutama investor menginginkan informasi yang transparan untuk
pengambilan keputusan. Ketidakselarasan inilah yang menyebabkan
munculnya asimetri informasi. Asimetri informasi yang diukur dengan
menggunakan proksi bid-ask spread.
Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana manajer
memiliki akses informasi lebih atas prospek perusahaan dimasa depan
dibanding para pemegang saham (pemilik) dan stakeholder lainnya (Lia
A, 2018). Hubungan antara pemegang saham dan manajer dapat
menimbulkan asimetri informasi karena manajer memiliki informasi
dan lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada pemegang saham.
Semakin besar asimetri informasi yang terjadi maka semakin tinggi
kemungkinan terjadinya income smoothing (Chu Yeong Lim, 2017)