Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Konflik kepentingan antara manajemen dengan investor menunjukan adanya
perilaku kebijakan yang menunjukkan pertentangan. Dewan komisaris sebagai
pengawas yang mewaliki keberadaan investor. Apabila kebijakan manajemen di nilai
beresiko maka kebijakan manajemen tersebut harus melalui persetujuan dari dewan
komisaris. Ketika kebijakan dinilai sangat beresiko maka dewan komisaris akan
mengadakan rapat bersama para pemegang saham untuk merundingkan terkait
persetujuan terhadap kebijakan tersebut.
Menurut Richardson et al. (2016) wanita dinilai lebih baik dalam pengawasan
dibandingakan dengan laki-laki. Keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris
sebagai pengawas memunculkan kemungkinan dapat meningkatkan efektivitas.
Wanita di nilai memiliki indenpendensi, transparansi dan dapat melakukan
pengawasan lebih baik, sehingga dewan komisaris wanita dinilai mampu dengan baik
melakukan pengawasan terutama terkait agresivitas pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoti (2014) menguji komposisi
dewan komisaris independen menunjukkan bahwa hasil bahwa komposisi dewan
komisaris independen tidaak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Peneliti menguji
dewan komisaris dari perspektif gender dengan menilai keberadaan wanita dalam
posisi dewan komisaris

Teori agensi mendasari konsep dalam good corporate governance dimana
hubungan antara 2 pihak yaitu investor dengan manajemen. Dewan pengawas mewakili
kehadiran investor guna untuk melindungi kepentingan investor. Konsep good
corporate governance bertujuan untuk membudidayakan ketaatan dalam tata kelola,
dimana dewan direksi sebagai pengelolah perusahaan dan dewan komisaris sebagai
pengawas perusahaan. Teori feminisme karakter yang melekat dalam teori ini ditandai
dengan sifat irasional, emosional, ketergantungan butuh perlindungan, serta peranperan domestic dan pelayanan yang mengikuti. Adanya keberadaan wanita dalam
komposisi struktur perusahaan menunjukan bahwa perusahaan tersebut terbuka dan
memberikan kesempatan yang sama pada setiap gender. Richardson et al. (2016)
menemukan keberadaan dewan direksi wanita relative berpengaruh dimana tingginya
tingkat keberadaan dewan direksi wanita tersebut mengurangi kemungkinan
agresivitas pajak. Apabila dikaitkan dengan grand teori yang mendasari terkait pajak
yang melibatkan kepentingan manajemen dalam meningkatkan laba dengan cara
penghindaran pajak dan kepentingan dewan direksi yang mengawasi kebijakan
manajemen terkait kepatuhan perpajakan. Sesuai dengan sifat wanita yang cenderung
menghindari resiko maka dewan direksi wanita dinilai memilih menghindari
agresivitas pajak.

Komite audit bertugas untuk membatu dewan komisaris untuk melakukan
pengawasan atas kerja manajemen. Pembentukan komite audit di tujukan untuk
meningkatkan efektivitas dalam rangka impelemtasi good corporate governance
(effendi, 2016). Menurut peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU2011
komite audit merupakan salah satu organ pendukung dewan komisaris atau dewan
pengawas. Landasan utama dalam good corporate governance bagi komite audit yaitu
prinsip independensi, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas,
pertanggungjawaban dan kewajaran (effendi, 2016). Peran dari komite audit tidaklah
bersebrangan dengan dewan komisaris sehingga dapat diartikan memiliki kepentingan
yang sama. Konflik kepentingan yang melibatkan komite audit yaitu konflik
kepentingan dengan manjemen. Melihat kembali bahwa dewan komisaris hadir sebagai
wakil investor dan komite audit tujuan terbentukkan untuk memenuhi tugas
pengawasan

Dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas, dewan komisaris juga di pilih
oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham yang akan mewakili
kepentingan pemegang saham.(effendi, 2016). Peran dewan komisaris dalam konsep
corporate governance untuk menjamin strategi perusahaan dan mengawasi manajemen
dalam melaksanakan tugasnya. Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 dewan
komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi
nasihat kepada direksi. Peran dewan komisaris dinilai sangat penting untuk dapat
menentukan keberhasilan implementasi good corporate governance.
Menurut Carter et all (2003) direktur perempuan cenderung menunjukan
pemikiran yang lebih independen dibandingkan direktur laki-laki dimana hal ini sangat
penting untuk keefektivan pengawasan. Menurut Daily et al (2010) dibandingkan
dewan direksi laki-laki, dewan direksi wanita membawa sudut pandang yang berbeda
di dalam ruang rapat dan memfasilitasi keputusan dengan lebih informative sehingga
dapat meningkatkan transparansi. Sehingga dewan komisaris wanita dinilai memiliki
indenpendensi dan transparansi terkait tugas dewan komisaris sebagai pengawas.
Terlebih dalam pengawasan atas kebijakan perpajakan yang diambil oleh direksi dan
manajemen.

Dewan direksi berfungsi sebagai pengurus perusahaan, dewan direksi dipilih oleh
pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham yang nantinya mewakili
kepentingan pemegang saham (effendi, 2016). Menurut undang-undang nomor 40
tahun 2007 direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Menurut Surjadi dan Tobing (2017),
semakin banyak anggota dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk
pengawasan terhadap kinerja perusahaan semakin baik. Peran direksi dinilai sangat
penting untuk dapat menentukan keberhasilan implementasi good corporate
governance. Dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer perusahaan telah
mengikuti kepentingan para dewan sehingga dapat mengurangi kemungkinan
terjadinya konflik agensi antar manejer dengan pemegang saham.
Menurut Barua et al, (2010) perusahaan dengan CFO atau Chief Financial
Officer perempuan memiliki kualitas akrual yang lebih tinggi. Sehingga keberadaan
wanita sebagi pengawas pelaporan keuangan dapat meningkatkan efektivitas dewan itu
sendiri. Betz (1989) dalam Richarson et al (2016) direktur perempuan lebih
menghindari resiko dibandingkan dengan direksi laki-laki dalam hal pelaporan dan
masalah keuangan. Teori feminisme memiliki keterkaitan melihat karakter perempuan
yang dinilai menghindari resiko yang dimungkinkan akan menyebabkan kerugian bagi
perusahaan dengan adanya agresivitas pajak. Sehingga dewan direksi wanita
cenderung menghindari kecurangan dan memiliki menerapkan kepatuhan yang tinggi
terkait perpajakan.

Menurut Frank et al. (2009) agresivitas pajak adalah upaya perusahaan untuk
menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak dimana tindakan ini
dapat berupa tax avoidance atau tax evasion. Sedangkan menurut Slemrod (2004)
agresivitas pajak ialah aktivitas spesifik meliputi transaksi yang tujuannya mengurangi
kewajiban membayar pajak. Agresivitas pajak merupakan langkah awal dari
manajemen pajak. Agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang
merupakan tindakan illegal, namun agresivitas pajak dalam perencanaan untuk
mengurangi pajak terhutang yang dilakukan lebih agresif.
Agresivitas pajak memberikan dua dampak yaitu marginal benefit dan marginal
cost. Marginal benefit yaitu berupa penghematan pajak dan keuntungan yang
maksimal. Sedangkan marginal cost berupa sanksi perpajakan dan reputasi perusahaan
yang tercemar (chen et.al, 2010). Perbedaan kepentingan dari investor dan manajemen
perusahaan sendiri dimungkinkan adanya konflik kepentingan.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 Pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Menurut Waluyo (2010) pada masa sekarang system perpajakan yang berlaku
adalah self assessment system dimana perusahaan di percayai untuk menghitung
sendiri, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. System ini berkaitan
dengan masa sekarang yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar
terciptanya tata kelola yang baik atau good corporate governance. Pajak sendiri
didasari oleh teori agensi melihat keterlibatan beberapa pihak yang berbeda
kepentingan, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak yang memiliki kepentingan yang
berbeda.

Feminisme adalah pendekatan akademis yang melihat melalui lensa gender untuk
memahami lebih jauh tidak hanya tentang perempuan tetapi juga bagaimana
perempuan dan gender mampu menolong kita untuk mempelajari lebih luas tentang
dunia secara umum. Teori feminisme dalam hubungan internasional berfokus pada
gerakan social yang bercita-cita untuk mengubah tatanan politik-ekonomi dunia yang
hegemonic. Teori ini memberikan tempat untuk perempuan untuk masuk dalam kajian
politik internasional dan bertujuan mengubah tatanan politik internasional menjadi
lebih berkesetaraan dan berkeadilan.( trimayuni dan seotjipto,2013)
Teori feminisme tergolong dalam teori akuntansi kritis yang menyoroti tentang
perilaku diversitas gender dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan dan laporan
keuangan. Teori ini memperkuat teori atribusi, yang dapat menjelaskan bahwa wanita
juga bisa sejajar posisinya dengan pria dalam mengambil keputusan, dan berhak atas
posisi yang sama dengan pria sebagai eksekutif. Feminisme sendiri merupakan sebuah
gerakan perempuan dalam menyetarakan gender terhadap ketidakadilan perempuan
yang dilakukan oleh laki-laki.

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi
kewenangan (principal) dengan pihak yang diberi kewenangan (agent). (Nugraha &
Meiranto,2015). Pihak kewenangan di beri kekuasaan oleh pihak kewenangan untuk
membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi terjadinya konflik
kepentingan. (brigham dan Huston,2016 ). Dua pihak ini memiliki kepentingan yang
berbeda sehingga muncul konflik kepentingan karena adanya kemungkinan agen
bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pertisipal. (herawati, 2009). Teori agensi
merupakan dasar daripada konsep corporate governance, adanya corporate
governance yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dari investor (surjadi dan
tobing, 2017). Teori ini memberikan wawasan analisis untuk dapat mengkaji dampak
dari hubungan principal dengan agent. (sutedi,2012)

Menurut Frank et al. (2009) agresivitas pajak adalah upaya perusahaan untuk
menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak dimana tindakan ini
dapat berupa tax avoidance atau tax evasion. Sedangkan menurut Slemrod (2004)
agresivitas pajak ialah aktivitas spesifik meliputi transaksi yang tujuannya mengurangi
kewajiban membayar pajak. Agresivitas pajak merupakan langkah awal dari
manajemen pajak. Agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang
merupakan tindakan illegal, namun agresivitas pajak dalam perencanaan untuk
mengurangi pajak terhutang yang dilakukan lebih agresif.
Agresivitas pajak memberikan dua dampak yaitu marginal benefit dan marginal
cost. Marginal benefit yaitu berupa penghematan pajak dan keuntungan yang
maksimal. Sedangkan marginal cost berupa sanksi perpajakan dan reputasi perusahaan
yang tercemar (chen et.al, 2010). Perbedaan kepentingan dari investor dan manajemen
perusahaan sendiri dimungkinkan adanya konflik kepentingan.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 Pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Menurut Waluyo (2010) pada masa sekarang system perpajakan yang berlaku
adalah self assessment system dimana perusahaan di percayai untuk menghitung
sendiri, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. System ini berkaitan
dengan masa sekarang yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar
terciptanya tata kelola yang baik atau good corporate governance. Pajak sendiri
didasari oleh teori agensi melihat keterlibatan beberapa pihak yang berbeda
kepentingan, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak yang memiliki kepentingan yang
berbeda.

Feminisme adalah pendekatan akademis yang melihat melalui lensa gender untuk
memahami lebih jauh tidak hanya tentang perempuan tetapi juga bagaimana
perempuan dan gender mampu menolong kita untuk mempelajari lebih luas tentang
dunia secara umum. Teori feminisme dalam hubungan internasional berfokus pada
gerakan social yang bercita-cita untuk mengubah tatanan politik-ekonomi dunia yang
hegemonic. Teori ini memberikan tempat untuk perempuan untuk masuk dalam kajian
politik internasional dan bertujuan mengubah tatanan politik internasional menjadi
lebih berkesetaraan dan berkeadilan.( trimayuni dan seotjipto,2013)
Teori feminisme tergolong dalam teori akuntansi kritis yang menyoroti tentang
perilaku diversitas gender dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan dan laporan
keuangan. Teori ini memperkuat teori atribusi, yang dapat menjelaskan bahwa wanita
juga bisa sejajar posisinya dengan pria dalam mengambil keputusan, dan berhak atas
posisi yang sama dengan pria sebagai eksekutif. Feminisme sendiri merupakan sebuah
gerakan perempuan dalam menyetarakan gender terhadap ketidakadilan perempuan
yang dilakukan oleh laki-laki

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi
kewenangan (principal) dengan pihak yang diberi kewenangan (agent). (Nugraha &
Meiranto,2015). Pihak kewenangan di beri kekuasaan oleh pihak kewenangan untuk
membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi terjadinya konflik
kepentingan. (brigham dan Huston,2016 ). Dua pihak ini memiliki kepentingan yang
berbeda sehingga muncul konflik kepentingan karena adanya kemungkinan agen
bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pertisipal. (herawati, 2009). Teori agensi
merupakan dasar daripada konsep corporate governance, adanya corporate
governance yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dari investor (surjadi dan
tobing, 2017). Teori ini memberikan wawasan analisis untuk dapat mengkaji dampak
dari hubungan principal dengan agent. (sutedi,2012)

Bank Syariah adalah bank yang dalam pengoperasiannya
berdasarkan prinsip syariah, sementara bank konvensional ialah bank
yang dalam melaksankan kegiatannya secara konvensional dalam
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Budisantoso dan
Nuritomo, 2017). Ryu et al (2012) mengemukakan bahwa perbankan
syariah lebih stabil dan sehat serta memiliki risiko yang lebih rendah
dibandingkan dengan bank konvensional. Sistem bagi hasil dan risiko
yang ditanggung bersama antara bank dengan debitur sesuai dengan
kesepakatan bersama bisa menjadi salah satu faktor bahwa bank
syariah lebih menguntungkan dan memiliki risiko yang rendah.
Penelitian (Ryu et al., 2012) yang meneliti bank di Malaysia
membuktikan bahwa sistem bank syariah lebih menguntungkan
dibandingkan dengan sistem bank konvensional. Hasil serupa juga
dikemukakan oleh penelitian (Siraj dan Pillai, 2012) dengan sampel
12 Bank Syariah dan Bank Konvensional di GCC region
menunjukkan bahwa kinerja bank syariah lebih baik. Sementara
penelitian pada 10 Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia
yang dilakukan Risfandy et al (2016) membuktikan bahwa daya saing
bank syariah secara signifikan lebih rendah dibandingkan bank
konvensional. Penelitian Jaffar dan Manarvi (2011) yang dilakukan
pada 10 Bank Syariah dan Bank Konvensional di Bahrain
menunjukkan profitabilitas bank konvensional lebih baik
dibandingkan bank syariah. Namun, penelitian yang dilakukan Samad
(2004) pada 6 Bank Syariah dan 15 Bank Konvensional menunjukkan
kinerja profitabilitas bank tidak terdapat perbedaan.

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan
bertanggungjawab secara kolegial dalam menjalankan kepengurusan
perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan bank untuk kepentingan
bank (KNKG, 2012). Perbedaan wanita dengan pria dalam mengambil
keputusan dan menghadapi risiko, diharapkan keberadaan wanita
dalam direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap laba
perbankan. Sifat wanita yang cederung berhati- hati dan laki- laki
yang lebih percaya diri dan berani mengambil risiko, diasumsikan
dapat menjadi penyeimbang dalam setiap tugas dewan direksi yaitu
menjalankan operasional suatu perusahaan. Dengan begitu wanita
dapat memberikan kontribusi yang positif dalam setiap keputusan
yang diambil demi kepentingan perbankan. Salah satu bentuk hasil
kinerja dewan direksi dapat tercermin dari laba yang diperoleh bank
menjadi lebih baik.
Penelitian yang dilakukan (Mijntje Lückerath-Rovers, 2010)
yang meneliti 99 perusahaan di Belanda membuktikan prosentase
direktur wanita berhubungan positif dengan ROE perusahaan. Hasil
yang sama juga ditemukan oleh penelitian (Carter et al., 2010) yang
meneliti 500 perusahaan bahwa jumlah wanita dalam direksi
berpengaruh positif terhadap ROA perusahaan. Penelitian yang
dilakukan (Nathania, 2014) juga menunjukkan bahwa direksi wanita
berpengaruh terhadap nilai ROA. Teori upper echelon yang
mengemukakan bahwa organisasi adalah cerminan dari manajemen
puncak, mengindikasikan bahwa ketika kinerja para jajaran direksi
baik, maka akan nampak baik pula pada perusahaan begitu sebaliknya
jika kinerja direksi kurang baik maka juga akan berdampak buruk bagi
perusahaan. Salah satu refleksi kinerja para jajaran direksi yang baik
dapat terlihat pada laba yang diperoleh suatu bank meningka

Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan
bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi (KNKG, 2012). Sifat wanita yang
konservatisme, berhati hati dalam bertindak, dan gaya kepemimpinan
yang berbeda dengan laki- laki menjadikan wanita dapat mengimbangi
sifat laki- laki yang lebih berani mengambil resiko. Dengan begitu
dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, dapat menjadi
solusi yang terbaik. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan
wanita dalam jajaran komisaris akan memiliki hubungan dengan
kinerja bank yang salah satu dampaknya akan berpengaruh pada laba
(profitabilitas) yang diperoleh suatu perbankan.
Penelitian (Darmadi, 2011) yang meneliti 169 perusahaan
menemukan bahwa hubungan negatif tidak signifikan antara gender
dengan nilai ROA & Tobin’s Q. Penelitian (Hanani & Aryani, 2012)
juga menunjukkan hasil yang serupa dengan meneliti 111 perusahaan
membuktikan bahwa gender Dewan Komisaris terhadap nilai Tobin’s
Q memiliki hubungan negatif. Dikaitkan dengan teori upper echelon
bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam mengambil keputusan
strategi, sehingga dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi
sekaligus memberikan nasihat kepada direksi dapat berjalan lebih baik
karena terdapat berbagai alternatif solusi yang diberikan antara dewan
komisaris laki- laki dan wanita

Gender menurut Women’s Studies Enclyclopedia ialah suatu
konsep kultural berupaya untuk membuat perbedaan dalam hal, peran,
perilaku, mentalitas serta karakteristik antara wanita dengan laki- laki
yang berkembang di masyarakat (Kusumawati, 2007). Konsep gender
harus dibedakan dengan seks. Secara umum seks digunakan untuk
mengidentifikasikan perbedaan antara wanita dengan laki- laki dari
segi anatomi biologis, sementara gender lebih kepada aspek sosial,
budaya dan aspek non biologis lainnya. Studi seks lebih menekankan
pada aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang lakilaki dan wanita, sedangkan studi gender lebih menekankan pada aspek
maskulinitas dan feminimitas seseorang (Rokhmansyah, 2016).
Gender merupakan konstruksi sosiokultural yang pada
dasarnya merupakan interpretasi kultur atas perbedaan jenis kelamin
(Fakih, 2012) dalam (Rokhmansyah, 2016). Misalnya wanita dikenal
cantik, lemah lembut, keibuan dan setia, sementara pria dianggap
gagah, rasional, kuat, tidak setia, agresif, jantan dan perkasa. Gender
biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang
dianggap tepat bagi laki- laki dan wanita (Kusumawati, 2007). Barber
dan Odean (2001) menjelaskan bahwa pria lebih percaya diri
dibandingkan dengan wanita dan wanita lebih cenderung menghindari
risiko. Sementara Peni dan Vahama (2010) dalam (Novilia &
Nugroho, 2016) mengemukakan bahwa tindakan pria dan wanita
berbeda ketika menghadapi masalah yang sama seperti, gaya
kepemimpinan, cara berkomunikasi, dalam mengambil keputusan,
menghindari risiko dan konservatisme. Dari segi emosional, laki- laki
lebih objektif, tidak mudah terpengaruh, tidak emosional, lebih
percaya diri, tidak mudah tersinggung dan lebih berterus terang
dibandingkan wanita. Sementara wanita lebih subyektif, tidak bisa
menyembunyikan emosi, mudah goyah ketika meghadapi kritis, serta
sulit mengatasi persoalan (Kusumawati, 2007).

Memperoleh keuntungan (laba) yang maksimal merupakan
tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan selain hal- hal
lainnya. Keuntungan yang dicapai bukan hanya asal untung tetapi
harus sesuai dengan target perusahaan atau dalam perbankan sesuai
dengan ketentuan BI (Bank Indonesia). Untuk itu, para manajemen
perusahaan harus mampu memenuhi target yang ditetapkan. Dalam
mengukur dan melihat tigkat keuntungan suatu perusahaan digunakan
rasio profitabilitas. Rasio ini selain digunakan untuk melihat
kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan juga untuk
melihat efektivitas manajemen perusahaan. Pada dasarnya penggunaan
rasio ini ialah untuk menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan
(Kasmir, 2013).
Rasio profitabilitas sering disebut sebagai salah satu alat ukur
kinerja manajemen yang tercermin melalui kinerja keuangannya
(Kasmir, 2013). Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan
untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan menjalankan aturan
pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Fahmi, 2014). Kinerja
keuangan bank merupakan gambaran dari kondisi suatu bank pada
periode tertentu. Salah satu cara untuk menilai kinerja bank yaitu
dengan melihat laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan
memuat informasi mengenai kondisi bank secara menyeluruh,
termasuk kinerja bank dan perkembangan usaha yang disajikan secara
periodik (Taswan, 2010).
Rasio proftabilitas memiliki beberapa manfaat diantaranya
yaitu untuk melihat seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan,
mengetahui posisi laba atau perubahan laba dari waktu ke waktu,
mengetahui produktifitas atas dana yang digunakan untuk operasional
perusahaan (Kasmir, 2013). Rasio yang sering digunakan untuk
profitabilitas bank adalah Return on Asset (ROA) dan Return on
Equity (ROE). Return on Asset (ROA) adalah rasio untuk menghitung
laba atas pengembalian investasi, sedangkan Return on Equity (ROE)
merupakan perhitungan laba berdasarkan ekuitasnya. Dalam penelitian
ini menggunakan rasio Return on Asset (ROA) untuk mengukur
profitabilitas bank. Karena Bank Indonesia (BI) lebih mengutamakan
profitabilitas yang diukur dengan asset daripada menggunakan ekuitas
(Dendawijaya, 2001)

Upper Echelon Theory merupakan teori yang
dikembangkan oleh Hambrick & Mason (1984) yang
mengemukakan bahwa organisasi sebagai refleksi dari
manajemen puncak. Teori ini menyatakan bahwa hasil pilihan
strategi organisasi dan sebagian tingkat kinerja yang diprediksi
oleh karakteristik latar belakang manajerial. Hasil strategi yang
baik dan efektif dipandang sebagai refleksi dari nilai- nilai dan
basis aktor kognitif yang berpengaruh dalam organisasi
(Hambrick & Mason, 1984). Menurut (Zein, 2016) pemimpin
memainkan peran penting dalam mengambil keputusan strategi
serta alokasi sumber daya. Zein (2016) mengemukakan bahwa
teori upper echelon dapat digunakan untuk membantu
menjelaskan bahwa pemimpin dipengaruhi oleh kemampuan
pengetahuan, keyakinan, dan karakteristik individu masingmasing. Sementara (Wan Yusof, 2010) dalam (Toyyibah,
2012) mengemukaan bahwa teori upper echelon menyediakan
beberapa dasar mengenai pentingnya mempelajari karakteristik
Komisaris dan Direksi, karena kinerja perusahaan merupakan
refleksi dari manajemen puncak. Dengan demikian
mempelajari karakteristik manajemen sangat penting karena
akan menentukan kinerja perusahaan dimana salah satunya
akan berdampak pada laba perusahaan. Dengan adanya variasi
gender dalam manajemen puncak akan memberikan berbagai
alternatif pemikiran sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Teori keagenan (Agency Teory) yaitu Pemisahan antara
pemilik (principal) dengan agen dalam suatu perusahaan,
karena terdapat kemungkinan bahwa kinginan pemilik akan
diabaikan. Ketika manajer mendelegasikan otoritas
pengambilan keputusan pada pihak lain, akan efektif ketika
manajer mengambil keputusan investasi yang konsisten dengan
pemegang saham, namun ketika terdapat perbedaan
kepentingan antara pemilik dengan manajer, kemungkinan
besar keputusan yang diambil oleh manajer akan
mencerminkan preferensi manajer dibandingkan pemilik. Para
pemilik menginginkan nilai saham yang maksimal saat
manajer juga memiliki saham dalam jumlah besar dalam
perusahaan tersebut, tentunya manajer juga akan memilih
strategi yang menghasilkan apresiasi nilai saham (Pearce &
Robinson, 2014).
Perbankan di Indonesia saat ini berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD) atau
koperasi yang dioperasikan oleh komisaris dan direksi.
Komiaris dan direktur inilah yang selanjutnya bertanggung
jawab untuk mengelola bank dalam rangka mencapai tujuan
bank yaitu meningkatkan nilai kekayaan pemilik. Para
komisaris dan direksi sering disebut sebagi pengurus yang
diberi amanat oleh pemilik modal untuk menjalankan aktivitas
bank. Hubungan antara pemilik (prinsipal) dengan pengurus
(manajemen bank) sering disebut sebagai hubungan keagenan.
Hubungan keagenan diartikan sebagai kontrak dimana satu
atau lebih pemilik menggunakan agent (pengurus) untuk
mengoperasikan bank. Untuk mewujudkan kontrak tersebut,
prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan
operasi bank. Sementara agen sebagai pengelola bank bertugas
untuk meningkatkan kemakmuran pemilik saham (prinsipal)
yang tercermin dari harga saham dan sebagai imbalan agen
memperoleh gaji atau kompensasi (Taswan, 2010).
Dalam kenyataannya masih terdapat para manajer bank
yang mencari keutungan untuk meningkatkan kesejahteraan
mereka sendiri dengan biaya yang ditanggung oleh prinsipal.
Perilaku yang tidak mau menanggung risiko inilah yang
menyebabkan prinsipal dan agen mencari peluang untuk
mengutungkan diri sendiri dengan biaya ditanggung pihak lain
sehingga akan menimbulkan konflik keagenan (Taswan, 2010).
Untuk meminimalkan konflik maka diperlukan kontrol untuk
mensetarakan kepentingan terkait, namun hal tersebut akan
menimbulkan biaya (agency cost). Biaya keagenan merupakan
pengeluaran prinsipal yang digunakan untuk pengawasan,
pengeluaran karena penjaminan oleh agen serta pengeluaran
karena biaya ketidaknyamanan prisipal akibat adanya
penyimpangan antara apa yang diharapkan dengan keputusan
agen (Taswan, 2010). Ketika hubungan antara para pemilik
modal dengan agen baik dan mampu saling menjaga
kepercayaan, maka mereka akan menjalankan tugas dan
kewajiban sesuai porsi masing- masing sehingga tujuan
perbankan dapat tercapai. Dengan begitu saat hubungan
keagenan dalam perbankan sehat dapat meningkatkan kwalitas
sumber daya manusianya yang akan berdampak pada kinerja
perbankan sehingga laba perusahaan juga meningkat

Berdasarkan Pedoman Good Corporate Governance
Perbankan Indonesia tahun 2012, Direksi adalah organ
perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara
kolegial. Pelaksanaan tugas masing- masing anggota direksi
merupakan tanggung jawab bersama, namun dalam
menjalankan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan
pembagian tugas dan wewenang masing- masing anggota
Direksi. Kedudukan Direksi Utama dan masing- masing
anggota Direksi adalah setara. Tugas Direksi Utama ialah
primus inter pores adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan
Direksi.
Sedangkan menurut Undang- Undang Perseroan
Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal (1) ayat 5, Direksi yaitu
Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan, sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan baik
didalam maupun diluar pengadilan. Tugas dan wewenang
Dewan Direksi adalah sebagai berikut ini:
1. Direksi menjalankan kepengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan serta sesuai dengan tujuan dan
maksud Perseroan ( Pasal 92 Ayat 1)
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang
dianggap tepat, dalam batas yang ditetapkan undangundang dan/atau anggaran dasar.
Sementara dalam pasal 100, Dewan Direksi memiliki
beberapa kewajiban sebagai berikut:
1. Membuat daftar khusus, daftar pemegang saham, risalah
rapat direksi dan risalah RUPS
2. Membuat laporan tahuhan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan
3. Memelihara seluruh daftar, risalah serta dokumen
keuangan Perseroan

Dewan Komisaris adalah organ suatu perusahaan
yang bertugas secara kolektif untuk memperdalam apa yang
akan diputuskan sehingga keputusan yang diambil merupakan
keputusan bersama anggota Dewan Komisaris. Kedudukan
komisaris utama dan anggota komisaris adalah setara. Tugas
komisaris utama ialah primus inter pores adalah
mengkoordinasikan kegiatan Dewan (KNKG, 2012).
Sementara menurut Undang- Undang Perseroan Terbatas No.
40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6, Dewan Komisaris adalah organ
perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta
memberikan nasihat kepada direksi.
Berdasarkan Undang- Undang Perseroan Terbatas No.
40 Tahun 2007 Pasal 108 tugas Komisaris adalah sebagai
berikut:
a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, baik
Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan
nasihat kepada Direksi.
b. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan.
Selain itu, kewajiban Dewan Komisaris menurut pasal
116 adalah sebagai berikut ini:
a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan
salinannya
b. Memberikan laporan kepada Perseroan atas kepemilikan
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan terkait dan
Perseroan lain
c. Melaporkan tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

Tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut Corporate
Governance (CG) diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan
perusahaan untuk pengendalian secara internal yang memiliki tujuan
utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnis
melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai
investasi (Effendi, 2016). Agar bisa menerapkan Good Corporate
Governance (GCG) pada perbankan, dalam Pedoman Good Corporate
Governance Perbankan Indonesia tahun 2012 terdapat asas tata kelola
yang harus diterapkan dalam setiap aspek bisnis dan jajaran bank
yaitu:
1. Transparansi
Bank harus mengungkapkan dan menyediakan informasi
secara jelas, tepat waktu, akurat, memadai, dapat diperbandingkan
dan mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat. Tranparansi
di butuhkan agar dalam menjalankan bisnisnya bank berlaku
secara profesional, objektif dan melindungi kepentingan
konsumen.
2. Akuntabilitas
Bank harus bertanggung jawab atas kejelasan fungsi
dalam organisasi. Bank harus dikelola dengan sehat, profesional
serta terukur dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder.
Untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan.
3. Responsibilitas
Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan
eksternal serta bank bertanggung jawab atas masyarakat serta
lingkungan. Responsibilitas dibutuhkan agar kesinambungan
usaha terpelihara dalam jangka panjang serta pengakuan sebagai
warga korporasi yang baik dapat terjamin.
4. Independensi
Dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya, Bank
bertindak secara objektif dan mengedepankan unsur kemandirian
dari dominasi pihak lain. Bank dikelola oleh masing- masing
organ Perusahaan beserta jajarannya tidak saling mendominasi
dan tidak dapat diintervensi pihak manapun yang akan
berpengaruh terhadap profesionalitas dan objektifitas saat
bertugas.
5. Kewajaran dan Kesetaraan
Bank harus berlaku adil dan kesempatan yang sama
sesuai proporsinya. Kepentingan stakeholder senantisa harus
diperhatikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank.
Sebagai respon pentingnya penerapan Good Corporate
Governance (GCG) bagi setiap bank, pelaksanaan GCG dimasukkan
dalam kriteria kesehatan bank. Penerapan GCG pada bank diharapkan
dapat meningkatkan kinerja para manajemen puncak dan jajarannya
sehingga akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan Undang- Undang No 10 Tahun 1998, perbankan
didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun pada ayat 2 dijelaskan
bahwa bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat
dalam bentuk pinjaman dan atau bentuk lainnya dalam rangka untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai penyempurnaan dari
UU No 7 Tahun 1992 dibentuklah UU No 10 Tahun 1998 yang
menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu
bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan jenisnya bank
terdiri dari dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
(BPR). Bank Umum ialah bank yang dalam menjalankan usahanya
secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Sementara, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.
Keberadaan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari
penjajahan Hindia Belanda yang bermula dari didirikannya De
Javasche Bank, NV di Batavia (Jakarta) pada 24 Januari 1828 yang
selama ini dikenal sebagi bank konvensional. Sementara
perkembangan bank syariah di Indonesia dimualai sejak tahun 1980
berawal dari inisiatif pendirian bank Islam. Selanjutnya dari hasil
kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990 berdirilah
bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia
dan beroperasi pada Mei 1992. Meskipun bank konvensional sudah
lama dan lebih dulu berkembang di Indonesia tetapi dianggap masih
memiliki kelemahan, dan menganggap banwa bank syariah dapat
dijadikan sebagai alternatif solusi (Fahmi, 2015). Hingga tahun 2017
terdapat 115 bank umum konvensional dan 12 bank umum syariah
yang beroperasi di Indonesia (OJK).
Dilihat dari segi imbal jasa yang diberikan atas penggunaan
dana baik dalam bentuk simpana atau pinjaman bank terdiri dari dua
yaitu bank konvensional dan bank syariah (Budisantoso & Nuritomo,
2017):
1. Bank Konvensional
Bank yang dalam kegiatannnya, baik ketika menghimpun
maupun penyaluran dana, memberikan dan meminta imbalan
berupa bunga atau prosentase tertentu pada suatu periode.
2. Bank Syariah
Bank yang dalam aktivitasnya, menghimpun maupun
menyalurkan dana kepada masyarakat dan mengenakan imbalan
berdasarkan prinsip syariah yakni jual beli dan bagi hasil.
Sementara menurut (Kasmir, 2014) ditinjau dari segi
penentuan harga dapat diartikan sebagai suatu cara yang ditetapkan
untuk memperoleh keuntungan. Jenis bank berdasarkan cara
penentuan harga jual maupun harga beli terdiri dari dua kelompok
yaitu:
1. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional
Bank yang berkembang di Indonesia mayoritas
berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari
sejarah bangsa Indonesia, dimana perbankan yang ada di
Indonesia dibawa oleh Belanda. Bank berdasarkan prinsip
konvensional, dalam mencari keuntungan terbagi menjadi dua
metode yaitu (Kasmir, 2014):
1. Menetapkan harga jual baik produk simpanan (tabungan, giro
atau deposito) maupun harga beli untuk produk pinjaman
(kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, perbankan konvensional
menetapkan berbagai biaya dalam persentase atau nominal
tertentu seperti biaya adminstrasi, biaya sewa dan biaya
provisi.
2. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah
Bank dengan prinsip syariah menerapkan aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak
lain baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan. Penentuan
biaya jasa bank lainnya berdasarkan prisip syariah sesuai dengan
syariat Islam. Berikut adalah cara untuk menentukan keuntungan
bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2014):
1. Mudharobah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
2. Musharokah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip
penyertaan modal
3. Murabahah ialah prinsip jual beli barang dengan memperoleh
keuntungan
4. Ijarah merupakan pembiayaan barang modal berdasarkan
sewa murni tanpa pilihan
5. Ijarah wa iqtina adalah pembiayaan dengan adanya pilihan
pemindahaan kepemilikan atas barang dari pihak bank oleh
pihak lain
Jenis bank berdasarkan status kepemilikannya dibagi menjadi
5 (lima) yaitu (Budisantoso & Nuritomo, 2017):
1. Bank Milik Negara (BUMN), adalah bank yang secara
keseluruhan modalnya berasal dari kekayaan Negara yang
dipisahkan dan pendiriannya dibawah undang- undang tersendiri.
2. Bank Milik Swasta Nasional (BUMS), yaitu merupakan bank
milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan
terbatas, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau
badan- badan hukum di Indonesia.
3. Bank Swasta Asing, ialah bank yang didirikan dalam bentuk
cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk
campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di
Indonesia.
4. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang pendiriannya
berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah
kabupaten di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan
harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
5. Bank Campuran, merupakan bank yang sebagian sahamnya
dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.
Sementara jenis bank menurut kegiatan operasionalnya
dibagi menjadi (dua) 2 (Budisantoso & Nuritomo, 2017):
1. Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang
yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi
valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden
dengan bank asing di luar negeri.
2. Bank Non Devisa, ialah bank yang dalam operasionalnya hanya
melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan
transaksi valuta asing dan tidak melakukan hubungan dengan
bank asing di luar negeri.

Latar belakang pendidikan berkaitan dengan kemapanan atau
kemampuan intelektual.Kemampuan intelektual adalah melakukan aktivitas
mental berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah.
Kebanyakan masyarakat menempatkan nilai tinggi pada
intelektualitas, dan pada umumnya lebih mudah memperoleh penghasilan
dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi.Mereka juga semakin
dapat muncul sebagai pemimpin (Robbins dan Judge, 2013).

Hubungan antara umur dan kinerja mungkin menjadi suatu isu yang
semakin penting selama dekade mendatang. Salah satunya, tingkatan usia
angkatan kerja di seluruh dunia bertambah. Alasan yang kedua adalah
semakin mudanya usia pensiun para pekerja yang terdapat pada rasio usia
45 – 60 tahun.
Tetapi ada hal positif yang dimiliki pekerja yang lebih tua seperti
pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik dan komitmen terhadap
kualitas.Tetapi pekerja yang lebih tua juga dinilai kurang fleksible dan sulit
menerima tekhnologi baru (Robbins dan Judge, 2013).

Di dalam board diversity terkandung komposisi dewan (board
composition) yang menggambarkan prosentase outside directors dalam
dewan (Faizal dalam Kusmastuti 2008). Dewan dengan komposisi direksi
independen yang cukup kuat akan mengalami perilaku pengawasan
manajerial yang lebih ketat daripada dewan yang dikontrol oleh manajemen
(management-controlled board).
Kemampuan para direksi independen untuk mempengaruhi
kemampuan manajemen akan bertambah seiring dengan peningkatan
proporsi kedudukan dewan mereka (Kusmastuti 2008).

Keadaan sekarang di Indonesia keberadaan etnis Tionghoa bahkan
diakui telah memberikan kontribusi besar dalam memajukan perekonomian
bangsa (Sugiyono 2007). Menurut Sugiyono (2007), tidak ada teori cukup
sahih yang bisa menunjukan dengan pasti apa yang membuat etnis Tionghoa
sukses dalam bisnis. Ada pendapat mengatakan, sukses mereka didorong
etos kerja tinggi, khas semangat kaum minoritas.
Sikap hemat dan disiplin yang merupakan inti dari filosofi bisnis juga
menjadi ciri kehidupan warga keturunan Tionghoa.Tionghoa sebagai etnis
minoritas memiliki kebudayaan yang terus dijunjung tinggi, sehingga hal ini
memungkinkan mereka dapat bertahan dan berhasil dalam menjalankan
bisnis.

Di dalam dunia perusahaan, masih sedikitnya wanita yang
ditempatkan di posisi puncak mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan
pandangan tentang penyebab kesuksesan yang diraih pria dan
wanita.Kesuksesan pria dianggap bahwa karena kemampuan yang tinggi
(dalam hal talenta atau kecerdasan), sedangkan kesuksesan wanita dianggap
lebih disebabkan oleh faktor keberuntungan (Deaux dan Ernswiller dalam
Crawford 2006 dan dikutip oleh Kusmastuti 2008).Namun di sisi lain,
wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung
menghindari resiko, dan lebih teliti dibandingkan pria.
Sisi inilah yang membuat wanita memiliki tidak terburu-buru dalam
mengambil keputusan.Untuk itu dengan adanya wanita dalam jajaran direksi
dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan
beresiko lebih rendah

Tidak ada aturan mengenai masa jabatan dewan, mereka hanya tidak boleh
terlalu lama dan terlalu cepat. Anggota dewan yang memiliki masa jabatan
yang pendek tidak disarankan untuk perusahaan. Karena direktur dengan masa
jabatan pendek sama halnya dengan masa orientasi direktur terhadap
perusahaan. Sebaliknya, direktur dengan masa jabatan yang lama jarang
menjadi perhatian. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa perusahaan sering
kali mendapat manfaat dari direksi dengan masa jabatan yang lama. Hal ini
dikarenakan direktur dengan masa jabatan yang lama lebih terfokus pada visi
perusahaan dan kemampuan untuk terus membangun perusahaan tersebut
(Mishra & Shital, 2013). Vafeas (2003) dalam Amin dan Sunarjanto (2016)
juga menyatakan bahwa masa jabatan anggota dewan yang lama akan lebih
banyak pengalaman, komitmen, dan kompetensi sehingga anggota dewan lebih
banyak pengetahuan tentang perusahaan. Tindakan direksi dalam pengambilan
keputusan yang tepat akan menyebabkan kinerja perusahaan lebih baik
sehingga reputasi perusahaan juga akan lebih baik lagi (Hidayati, 2017).
Penelitian Kidwell, et al., (1987) membuktikan bahwa manajer dengan
pengalaman kerja yang lebih lama memiliki hubungan positif dengan
pengambilan keputusan sehingga mereka mempengaruhi kinerja dan nilai
perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Hidayati (2017) yang
menunjukkan bahwa masa jabatan direktur utama berpengaruh positif terhadap
nilai perusahaan

Latar belakang pedidikan dari seorang dewan direksi akan berpengaruh
pada level pengetahuan yang dimilikinya (Kalistarini, 2010). Meskipun bukan
suatu keharusan bagi seseorang yang ingin memasuki dunia bisnis untuk
berpendidikan bisnis, namun lebih baik bagi anggota dewan direksi untuk
memiliki latar belakang bisnis dan ekonomi. Hal ini menjadi penting karena
latar belakang dewan direksi yang sesuai dengan bidang perusahaan akan
mampu mengelola bisnis dan mengambil keputusan lebih matang lagi daripada
seseorang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan bisnis dan
ekonomi sama sekali (Nurhayati, 2010). Untuk itu, latar belakang pendidikan
dewan yang sesuai akan membantu perusahaan untuk mendapatkan keputusan
yang terbaik dibandingkan dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai.
Keputusan yang diberikan akan mempengaruhi keefektifan perusahaan dan
mempermudah dalam penyelesaian masalah karena terdapat orang yang benarbenar berkompeten terhadap bisnis yang dijalaninya, sehingga latar belakang
pendidikan dewan perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan
(Kristina dan I Dewa, 2018). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Dewi dan
Ayu (2016), Amin dan Sunarjanto (2016) yang menunjukkan bahwa latar
belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan, dimana nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin’s Q.

Usia dewan merupakan salah satu jenis pengukuran diversitas dewan yang
mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan (Kristina dan I Dewa, 2018).
Usia dewan dianggap sebagai tingkat pengalaman dan tingkat pengambilan
risiko dewan. Dewan yang memiliki berbagai kelompok usia akan memiliki
perspektif dan keterampilan yang berbeda, sehingga terjadilah keseimbangan di
dalam jajaran dewan. Selain itu, dengan adanya perbedaan dewan dalam
direksi akan menciptakan hubungan baik antara dewan dengan pemangku
kepentingan kelompok umur yang berbeda. Anggota senior lebih cenderung
berurusan dengan otoritas atau peraturan pemerintah. Sedangkan anggota
junior akan dapat menyelaraskan diri dengan aspirasi pelanggan generasi
berikutnya (Mishra dan Shital, 2015). Sehingga usia akan berpengaruh
terhadap kinerja seseorang yang kemudian berdampak pada nilai perusahaan.
Hal ini sesuai dengan penelitian Hassan dan Marimuthu (2016), Nomleni
(2016), dan Darmadi (2011) yang menunjukkan bahwa usia dewan direksi
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Keberadaan wanita dalam jajaran kepemimpinan memang sering dianggap
hal yang tidak biasa. Kebanyakan orang masih beranggapan bahwa wanita
tidak bisa diberi tanggung jawab yang sama besarnya dengan pria. Namun di
sisi lain terdapat asumsi bahwa wanita sangat berhati-hati dan cenderung
menghindari risiko, serta lebih teliti dibanding pria. Sisi inilah yang membuat
wanita tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Untuk itu, dengan adanya
wanita dalam jajaran direksi dikatakan mampu membantu mengambil
keputusan secara tepat dan lebih berisiko rendah (Kalistarini, 2010). Kehadiran
wanita dalam jajaran dewan direksi juga menunjukkan bahwa perusahaan
menawarkan kesempatan yang sama bagi semua yang memiliki pemahaman
luas tentang pasar dan konsumen perusahaan, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan (Luckerath-Rovers, 2009).
Penelitian Carter, et al., (2003) menemukan bahwa perusahaan dengan dua
atau lebih anggota dewan wanita memiliki nilai perusahaan (yang diproaksikan
dengan rasio Tobin’s Q) yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan
anggota dewan yang kurang dari dua. Hal ini sesuai dengan penelitian Dewi
dan Ayu (2016) dan Nomleni (2016) yang menunjukkan bahwa keberadaan
wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan,
dimana nilai perusahaan diproaksikan dengan Tobin’s Q.

Intellectual capital diyakini memiliki peran yang penting dalam
peningkatan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan intellectual capital dapat
memunculkan value added yang dapat memberikan suatu competition
advantange apabila dikomparatifkan dengan pesaingnya (Tirtha Negari, et al.,
2017). Intellectual capital memberikan dampak yang positif untuk investor
sebagai bahan pertimbangan untuk meneliti perusahaan tersebut dengan baik
dan meminimalkan persepsi risiko perusahaan di masa yang akan datang.
Semakin tinggi nilai modal intelektual (VAICTM), semakin tinggi pula nilai
perusahaan dan dampaknya saham perusahaan akan semakin banyak diminati
oleh investor sehingga harga saham akan naik. Hal tersebut sesuai dengan
penelitian Yusuf dan Gasim (2015), Sukiati, et al., (2015), serta Kristina dan I
Dewa (2018) yang menyebutkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif
terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q).

Nilai perusahaan adalah nilai jual suatu perusahaan dalam pasar modal
secara keseluruhan. Dimana gabungan dari semua pemegang sekuritas,
pemegang obligasi, pemegang saham preferen, pemilik minoritas, pemegang
saham biasa dan lainnya. Nilai perusahaan juga merupakan salah satu matrik
dasar penilaian bisnis, permodelan keuangan, akuntansi, analisis portofolio,
dan sebagainya. Sehingga untuk mengukur nilai peusahaan, perusahaan dengan
struktur modal yang berbeda perlu dibandingkan (Kalistarini, 2010). Nilai
perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham.
Harga saham merupakan harga yang siap dibayar oleh investor. Harga
pasar saham mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Harga
saham cenderung tinggi ketika perusahaan memiliki banyak peluang investasi.
Hal tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan terhadap pemegang saham.
Sehingga semakin tinggi harga saham perusahaan semakin tinggi pula nilai
suatu perusahaan tersebut (Brigham dan Houston, 2010).
Menurut Arthur, et al., (2011:240) nilai perusahaan terbagi menjadi:
1. Nilai Buku (Book Value)
Nilai buku merupakan nilai perusahaan yang dihitung dengan
menggunakan konsep akuntansi dari aktiva yang dilaporkan dalam neraca
perusahaan.
2. Nilai Likuiditas (Liquidation Value)
Nilai likuiditas merupakan nilai penjualan semua aset perusahaan setelah
dikurangi dengan semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi
bisa dihitung berdasarkan neraca perusahaan yang telah disiapkan ketika
perusahaan akan dilikuidasi.
3. Nilai Harga Pasar (Market Value)
Nilai harga pasar atau yang biasa disebut kurs merupakan harga yang
diperoleh dari proses tawar menawar di pasar saham. Sehingga dapat
ditentukan jika perusahaan menjual sahamnya di pasar saham.
Dalam mengukur nilai perusahaan, terdapat beberapa metode yang dapat
digunakan. Berikut adalah metode pengukuran nilai perusahaan menurut
Brigham, et al., (2010:150):
1. Price Earning Ratio (PER)
Menunjukkan jumlah uang yang dikorbankan oleh investor untuk
membayar laba yang dilaporkan. Rasio ini digunakan untuk mengukur
besarnya perbandingan antara harga saham dengan keuntungan invesor dan
untuk mengetahui bagaimana pasar menilai kinerja perusahaan sebagai
pendapatan per saham. Sehingga PER digunakan untuk perubahan terhadap
kemampuan laba yang diharapkan di masa depan. Semakin besar PER,
semakin besar kemungkinan perusahaan untuk tumbuh dan meningkatkan
nilai perusahaan. Berikut adalah rumus untuk mencari PER:
??? =
????? ??? ?????? ??ℎ??
???? ??? ?????? ??ℎ??
2. Price to Book Value (PBV)
Menunjukkan keadaan harga saham yang diperdagangkan overvalued
(di atas) atau undervalued (di bawah) nilai buku saham tersebut. Rasio ini
memperjelas bahwa ukuran pasar dapat memperkirakan nilai buku saham
perusahaan. Semakin tinggi nilai PBV maka kepercayaan pasar terhadap
prospek perusahaan tersebut juga semakin tinggi. Secara sistematis PBV
dapat dihitung dengan rumus:
??? =
????? ????? ??? ?????? ??ℎ??
????? ???? ??? ?????? ??ℎ??
3. Tobin’s Q
Metode ini dihitung sebagai rasio dari nilai pasar saham perusahaan
dengan nilai buku ekuitas. Tobin’s Q menunjukkan kinerja manajemen
dalam mengelola aset perusahaan. Menurut Rashid dan Sardar (2008)
dalam Indreswari (2013) jika nilai Tobin’s Q lebih dari satu maka
perusahaan mempunyai nilai bagi pemegang saham. Namun bila nilai
Tobin’s Q kurang dari satu maka perusahaan tidak mempunyai kinerja yang
baik. Sehingga semakin besar nilai Tobin’s Q maka semakin baik pula
kinerja perusahaan dan semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut.
Rumus Tobin’s Q menurut Sudiyatno dan Elen (2010:15) dalam Indreswari
(2013) adalah sebagai berikut:
? =
(??? + ????)
??
Dimana:
??? = ? × ??ℎ???
???? = (?? − ??) + ??? + ???
Keterangan:
MVE : Nilai pasar seluruh saham beredar
DEBT : Nilai total kewajiban perusahaan
TA : Nilai buku dari total aktiva
P : Harga saham penutupan akhir tahun
Qshare : Jumlah saham beredar akhir tahun
CL : Kewajiban jangka pendek
CA : Aktiva lancar
INV : Nilai buku persediaan
LTL : Kewajiban jangka panjang

Masa jabatan adalah lamanya waktu menjadi anggota dewan. Anggota
dewan yang telah berada di dewan selama beberapa waktu dapat memberikan
wawasan yang berharga berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya tentang
perusahaan dan lingkungan bisnis tersebut, sehingga dapat meningkatkan
proses pengambilan keputusan. Jangka waktu dewan yang diperpanjang
biasanya menunjukkan kompetensi dan komitmen anggota dewan. Tidak ada
aturan mengenai masa jabatan dewan, mereka hanya tidak boleh terlalu lama
dan terlalu cepat. Anggota dewan yang memiliki masa jabatan yang pendek
tidak disarankan untuk perusahaan. Karena direktur dengan masa jabatan
pendek sama halnya dengan masa orientasi direktur terhadap perusahaan.
Sebaliknya, direktur dengan masa jabatan yang lama jarang menjadi perhatian.
Beberapa peneliti menyebutkan bahwa perusahaan sering kali mendapat
manfaat dari direksi dengan masa jabatan yang lama. Hal ini dikarenakan
direktur dengan masa jabatan yang lama lebih terfokus pada visi perusahaan
dan kemampuan untuk terus membangun perusahaan tersebut (Mishra &
Shital, 2013). Vafeas (2003) dalam Amin dan Sunarjanto (2016) juga
menyatakan bahwa masa jabatan anggota dewan yang lama akan lebih banyak
pengalaman, komitmen, dan kompetensi sehingga anggota dewan lebih banyak
pengetahuan tentang perusahaan.
Di Indonesia kebijakan mengenai batas maksimal masa jabatan dewan
direksi belum ada jumlah batasan tahunnya. Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menetapkan jangka waktu jabatan
direksi seperti pada Pasal 94 angka 3 yang menyebutkan bahwa anggota direksi
diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Hal ini
berbeda dengan BUMN, pengaturan masa jabatan diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara Pasal 16 ayat 4 yang menyebutkan bahwa masa jabatan anggota direksi
ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan

Bentuk lain dari keberagaman yang kini ditemukan di tempat kerja yaitu
berkenaan dengan latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan
berkaitan dengan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh seseorang,
sehingga semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka akan semakin mapan
pula kemampuan intelektual orang tersebut. Seseorang yang akan bekerja
disuatu perusahaan tentu tidak akan luput dengan pendidikan yang dijalaninya.
Bahkan perusahaan akan lebih spesifik memilih karyawan berdasarkan atas
jurusan dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Begitu pula dengan dewan direksi, latar belakang pendidikan yang sesuai
dengan kebutuhan perusahaan merupakan hal penting bagi komposisi dewan
secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pedidikan dari
seorang dewan direksi akan berpengaruh pada level pengetahuan yang
dimilikinya (Kalistarini, 2010).
Secara umum, orang yang memiliki latar belakang pendidikan rendah akan
berbeda dengan orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi.
Meskipun bukan suatu keharusan dan tuntutan bagi seseorang yang ingin
memasuki dunia bisnis untuk berpendidikan bisnis, namun lebih baik bagi
anggota dewan direksi untuk memiliki latar belakang bisnis dan ekonomi. Hal
ini menjadi penting karena latar belakang dewan direksi yang sesuai dengan
bidang perusahaan akan mampu mengelola bisnis dan mengambil keputusan
lebih matang lagi daripada seseorang yang tidak mempunyai latar belakang
pendidikan bisnis dan ekonomi sama sekali (Nurhayati, 2010). Untuk itu, latar
belakang pendidikan dewan yang sesuai akan membantu perusahaan untuk
mendapatkan keputusan yang terbaik dibandingkan dengan latar belakang
pendidikan yang tidak sesuai. Keputusan yang diberikan akan mempengaruhi
keefektifan perusahaan dan mempermudah dalam penyelesaian masalah karena
terdapat orang yang benar-benar berkompeten terhadap bisnis yang dijalaninya,
sehingga latar belakang pendidikan dewan perusahaan akan berpengaruh
terhadap nilai perusahaan (Kristina dan I Dewa, 2018).

Keberagaman usia menunjukkan adanya kumpulan anggota dengan usia
yang berbeda. Usia dewan merupakan salah satu jenis pengukuran diversitas
dewan yang mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan (Kristina dan I
Dewa, 2018). Usia dewan dianggap sebagai tingkat pengalaman dan tingkat
pengambilan risiko dewan. Dewan yang memiliki berbagai kelompok usia akan
memiliki perspektif dan keterampilan yang berbeda, sehingga terjadilah
keseimbangan di dalam dewan. Selain itu, dengan adanya perbedaan dewan
dalam direksi akan menciptakan hubungan baik antara dewan dengan
pemangku kepentingan kelompok umur yang berbeda. Anggota senior lebih
cenderung berurusan dengan otoritas atau peraturan pemerintah. Sedangkan
anggota junior akan dapat menyelaraskan diri dengan aspirasi pelanggan
generasi berikutnya (Mishra dan Shital, 2015).
Dewan direksi senior membawa pengalaman dan kebijaksanaan dalam
anggota dewan lainnya. Selain itu, anggota dewan senior juga memiliki
jaringan dan pengaruh yang kuat terhadap perusahaan. Sedangkan direksi
junior dianggap lebih berani dalam mengambil risiko dan selalu memiliki
gagasan terbaru, sehingga perusahaan dapat mengalami pertumbuhan yang
lebih tinggi dibandingkan dengan anggota dewan senior. Hal ini dikarenakan
anggota dewan senior lebih mementingkan keamanan finansial dan karir
perusahaan. Sementara dewan junior cenderung memiliki kemampuan yang
lebih tinggi untuk memproses gagasan baru dimana kurangnya ketertarikan
pada stabilitas karir (Mishra dan Shital, 2015).
Darmadi (2011) dalam Kristina dan I Dewa (2018) menyatakan bahwa
dalam jajaran anggota dewan perusahaan, dewan yang memiliki usia lebih
muda (≤ 50 tahun) cenderung berani dalam mengambil risiko dan selalu
memiliki gagasan baru, sehingga perusahaan dapat mengalami pertumbuhan
yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota dewan yang memiliki usia
lebih tua (≥ 50 tahun). Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya anggota
dewan berusia muda perusahaan akan memiliki gagasan-gagasan baru yang
dapat membantu perusahaan untuk berkembang, sehingga menarik minat
investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan

Keragaman gender mengacu pada proporsi wanita terhadap pria.
Diversitas ini berfokus pada keberadaan anggota dewan direksi wanita di
dalam perusahaan. Pada dasarnya keberagaman gender dipengaruhi oleh sifat
alami yang diyakini melekat pada pria dan wanita sebagai individu yang
memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Sehingga diversitas gender
tersebut berpengaruh terhadap risiko yang diambil dewan direksi dalam
membuat keputusan (Ilhamdi dan Neng, 2017). Keberadaan wanita dalam
jajaran kepemimpinan memang sering dianggap hal yang tidak biasa.
Kebanyakan orang masih beranggapan bahwa wanita tidak bisa diberi
tanggung jawab yang sama besarnya dengan pria. Hal ini terbukti karena
meskipun secara global wanita lebih unggul tetapi dalam praktiknya wanita
masih kalah produktifnya dalam dunia kerja dibanding pria. Kesuksesan pria
dalam dunia kerja dianggap karena kemampuannya yang tinggi dalam hal
talenta dan kecerdasan, sedangkan kesuksesan wanita dianggap hanya karena
faktor keberuntungan (Deaux dan Ernswiller dalam Crawford, 2016). Namun
pekerjaan tidak bisa dilihat dari faktor keberuntungan saja, kesuksesan wanita
lebih disebabkan oleh adanya kerja keras. Berikut merupakan keuntungan
terkait adanya wanita dalam anggota dewan berdasarkan penelitian
sebelumnya:
a. Adanya wanita dalam jajaran dewan perusahaan memberikan kesempatan
yang sama bagi setiap orang yang memiliki pemahaman luas mengenai
pasar dan konsumen, sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan
(Luckerath-Rovers, 2009).
b. Adanya wanita dalam jajaran dewan perusahaan dapat meningkatkan kinerja
tim, karena semakin tersebar anggota tim akan memberikan perspektif yang
lebih beragam sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik (Dewi dan
Ayu, 2016).
c. Adanya wanita dalam jajaran dewan perusahaan dapat membantu dalam
pengambilan keputusan yang lebih tepat dan beresiko lebih rendah. Hal ini
dikarenakan wanita memiliki sikap lebih berhati-hati dan cenderung
menghindari risiko, dan jauh lebih teliti dibanding pria. Sisi inilah yang
membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan
(Kalistarini, 2010).
d. Perusahaan dengan dua atau lebih anggota dewan wanita memiliki nilai
perusahaan lebih tinggi dari pada perusahaan dengan anggota dewan yang
memiliki wanita dalam dewan kurang dari dua (Charter, et al., 2003).

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseron Terbatas menjelaskan
bahwa dewan direksi adalah badan perusahaan yang melaksanakan tugasnya
dengan bertindak atas nama kepentingan dan tujuan perusahaan dan mewakili
perusahaan di dalam dan di luar pengadilan sebagai mandat pemegang saham
yang ditunjuk dalam RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan
direksi dianggap sebagai alat yang penting dalam membuat, mengelola, dan
mengembangkan intellectual capital melalui penataan dan pembentukan
strategi serta kebijakan yang relevan (Al-Musalli dan Ismail, 2012; Ilhamdi
dan Neng, 2017). Dewan direksi juga memiliki hubungan dan peran langsung
terhadap nilai perusahaan yang terwakili dalam nilai pemegang saham
(Kalistarini, 2010). Adanya komposisi dewan direksi di perusahaan dianggap
menjadi bukti minimal perusahaan telah melakukan tata kelola perusahaan
dengan baik. Komposisi dewan direksi yang beragam juga dapat
meningkatkan efektivitas, kemandirian dewan, pengambilan keputusan, dan
meningkatkan kinerja sosial (Hanefah, 2016). Dewan direksi yang dapat
menyelesaikan tugasnya secara efektif akan berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Dimana nilai perusahaan akan cenderung meningkat dan
kekayaan pemegang saham juga ikut meningkat (Ilhamdi dan Neng, 2017).
Berikut adalah tugas dan wewenang dewan direksi dalam perusahaan
menurut UUPT No. 40 tahun 2007:
a. Eksternal
1. Direksi menjadi wakil perusahaan baik di dalam maupun di luar
pengadilan
b. Internal
1. Direksi melaksanakan tugasnya dengan bertindak atas nama
kepentingan dan tujuan perusahaan;
2. Direksi berwenang melaksanakan tugasnya dengan kebijakan yang
tepat pada batas yang telah ditentukan dalam UUPT dan/atau sesuai
dengan anggaran dasar;
3. Direksi berkewajiban membuat daftar pemegang saham, daftar
khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
4. Direksi diwajibkan untuk membuat laporan tahunan dan dokumen
keuangan perseroan sesuai dengan UU tentang Dokumen Perusahaan;
5. Direksi mempunyai kewajiban untuk memelihara seluruh daftar,
risalah, dan dokumen keuangan perseroan.
Selain itu, dewan direksi juga bertugas sebagai pemimpin perusahaan
yaitu menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan dengan memilih,
menetapkan, dan mengawasi tugas karyawan dan kepala bagian (manajer);
menyetujui anggaran tahunan perusahaan; serta menyampaikan laporan
kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Sehingga dewan direksi
memiliki pengaruh dan peran secara langsung terhadap nilai perusahaan yang
terwakili dalam nilai pemegang saham (Kalistarini, 2010).
Peneliti akan memfokuskan penelitian pada dewan direksi karena
dewan direksi dianggap sebagai alat yang penting dalam membuat,
mengelola, dan mengembangkan intellectual capital melalui penataan dan
pembentukan strategi serta kebijakan yang relevan (Al-Musalli dan Ismail,
2012; Ilhamdi dan Neng, 2017). Dewan direksi juga memiliki hubungan dan
peran langsung terhadap nilai perusahaan yang terwakili dalam nilai
pemegang saham (Kalistarini, 2010)

Suatu corporate governance menjadi suatu hal yang sangat
dipertimbangkan oleh seorang investor. Investor menganggap bahwa
perusahaan yang telah menerapkan good corporate governance akan mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.
Corporate governance sekurang-kurangnya terdiri atas dewan komisaris,
dewan direksi, dan komite audit. Dari ketiga dewan tersebut bisa saja terdiri
dari individu yang beragam. Keberagaman itulah yang biasa disebut dengan
board diversity atau diversitas dewan.
Board diversity dapat diartikan sebagai keragaman pada struktur atau
kompisisi suatu dewan (Kalistarini, 2010). Komposisi yang dimaksudkan
yaitu berkaitan dengan adanya perbedaan individu di dalamnya seperti,
perbedaan gender, ras, umur, dan latar belakang pendidikan. Menurut Charke,
et al., (2012) dalam Nomleni (2016) diversity dibedakan menjadi dua kategori
yaitu, demographic attributes dan cognitive (underlying). Demographic
attribute meliputi gender, ras, umur, kewarganegaraan dan etnis. Sedangkan
cognitif (underlying) meliputi setiap nilai individu. Sedangkan menurut
Amar, et al., (2009) dalam Kalistarini (2010) board diversity dapat berasal
dari dua bentuk, yakni pertama keragaman demografis meliputi keragaman
gender, jabatan direktur, dan negara, sedangkan kedua yaitu keragaman status
meliputi status kepemimpinan, kepemilikan, dan independensi. Menurut
Mishra dan Shital (2015) keberagaman dewan dapat diukur dengan
menggunakan gender, usia, pendidikan, regional, dan masa jabatan dewan.
Keberagaman dewan dalam corporate governance memiliki hubungan
yang kuat dalam konteks manajemen tingkat atas. Hal ini dikarenakan dewan
perusahaan merupakan pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab dalam
pengambilan suatu keputusan. Dewan perusahaan dianggap berimbang
apabila terdapat latar belakang yang beragam sehingga berdampak pada
keefisienan perusahaan yang semakin meningkat. Keberagaman dewan yang
tinggi akan menimbulkan adanya gaya cognitif yang semakin beragam,
sehingga akan semakin memperkaya pengetahuan, kebijaksanaan dalam
berfikir, dan pendekatan yang tersedia dapat menghasilkan kualitas yang
kompleks dalam pengambilan suatu keputusan (William dan O’Reilly, 1998
dalam Kristina dan I Dewa, 2018). Pada penelitian ini, peneliti akan
menggunakan ukuran gender, usia, pendidikan, regional, dan masa jabatan
dewan untuk mengukur keberagaman dewan

Menurut Tan, et al. (2007), terdapat dua metode dalam pengukuran
intellectual capital yaitu, kategori non moneter dan kategori moneter. Berikut
merupakan pengukuran dengan kategori non moneter:
a. The Balance Scorecard
b. Brooking’s Technology Broker Method
c. The Skandia IC Report Method
d. The IC-Index
e. Intangible Asset Monitor Approach
f. The Heuristic Frame
g. Vital Sign Scorecard
h. The Erns & Young Model
Sedangkan kategori moneter adalah sebagai berikut:
a. The EVA and MVA model
b. The Market-to-Book Value model
c. Tobin’s Q Method
d. Pulic’s VAICTM
e. Calculated Intangible Value
f. The Knowladge Capital Earnings model
Kategori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kategori moneter
yang diproksikan dengan Pulic’s VAICT

Pulic (1997) menyatakan komponen modal intelektual terdiri dari tiga
kategori pengetahuan yaitu, pengetahuan yang berkaitan dengan karyawan
(human capital), pengetahuan yang berkaitan hanya dengan perusahaan
(structural capital), dan pengetahuan yang berkaitan dengan pelanggan atau
pihak eksternal (customer capital). Berikut adalah penjelasan masing-masing
komponen:
a. Human Capital (HC)
Human capital mencakup semua karyawan dengan pengetahuan,
kemampuan, sikap, kapasitas, perilaku, pengalaman, dan emosi individu
dan kolektif mereka. Ketika karyawan dapat menerapkan pengetahuan
dan kemampuan mereka di tempat kerja, dengan demikian karyawan
tersebut telah berkontribusi pada penciptaan nilai perusahaan. Dalam hal
ini orang yang paling cerdas sekalipun tidak bisa menjadi modal
perusahaan jika mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya (Pulic,
et al., 2009).
b. Structural Capital (SC)
Structural capital adalah infrastruktur pendukung modal manusia yang
merupakan hasil dari aktifitas modal manusia di masa lalu. Modal
struktural mengacu pada semua faktor tidak berwujud perusahaan yang
memungkinkan kesuksesan bisnis dan daya saing. Aktivitas modal
manusia dapat meningkatkan atau menghancurkan structural capital.
Karyawan dapat meninggalkan perusahaan kapan saja. Sebaliknya,
pengetahuan yang diberikan kepada pelanggan diterapkan dan
dimasukkan ke dalam proses bisnis, program, produk dan layanan, yang
bisa berada tetap di perusahaan dan menjadi modal struktural yang
dimiliki oleh perusahaan. Sehingga terdapat dua komponen modal
struktural yaitu modal organisasi dan modal pelanggan (Pulic, et al.,
2009).
c. Customer Capital (CC)
Customer capital diperlakukan sebagai posisi independen dalam
beberapa model intellectual capital, sementara yang lain dipandang
sebagai modal hubungan. Modal pelanggan terdiri dari hubungan dengan
pelanggan (pembeli, klien, dan tamu) dan basis data dengan informasi
yang relevan tentang pelanggan. Customer capital juga mengacu pada
nilai yang berasal dari dan diciptakan melalui hubungan yang
berkelanjutan dengan pelanggan. Fokus pelanggan yang serius dan
sistematis memungkinkan perusahaan untuk bereaksi terhadap tren baru,
untuk mengembangkan produk-produk inovatif, untuk mendidik dan
melatih staf mereka dengan cara yang benar (penjualan, penerimaan) dan
untuk membangun citra perusahaan (Pulic, et al., 2009).

Orientasi perusahaan terdahulu hanya pada aset berwujud fisik saja
(tangible assets). Perkembangan ekonomi baru yang diiringi oleh
perkembangan teknologi dan informasi saat ini membuat perusahaan untuk
tidak mengesampingkan aset yang tidak memiliki wujud fisik (intangible
assets). Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai dan mengukur
aset tidak berwujud yaitu intellectual capital. Intellectual capital pertama kali
dikenalkan oleh seorang ekonom bernama John Kenneth Galbraith pada tahun
1969, yang mengacu pada perbedaan nilai pasar organisasi dan nilai buku
(Hsu dan Wenchang, 2009). Istilah intellectual capital digunakan untuk
merujuk pada intangibel assets atau faktor bisnis tidak berwujud dari
perusahaan, yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan
keberhasilan bisnis secara keseluruhan (Pulic, et al., 2009). Kianto, et al.,
(2012) mengartikan intellectual capital sebagai jumlah dari semua sumber
daya tidak berwujud dan pengetahuan yang terkait pada organisasi dan
digunakan dalam proses produktif dalam upaya untuk menciptakan value
added. Sedangkan menurut Alipour (2012) intellectual capital merupakan
kelompok aset pengetahuan yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu
organisasi dalam upaya penciptaan nilai yang paling signifikan untuk para
pemangku kepentingan utama perusahaan sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.

Resource dependence theory (teori ketergantungan terhadap sumber daya)
menyatakan bahwa dewan perusahaan merupakan penghubung antara
perusahaan dengan lingkungan dan sumber daya eksternal dimana perusahaan
bergantung. Kebutuhan akan sumber daya, termasuk sumber daya finansial dan
fisik serta informasi diperoleh dari lingkungan yang membuat organisasi
tersebut bergantung pada sumber daya eksternal. Keberagaman dewan dengan
diversitas yang tinggi akan mengurangi ketergantungan perusahaan pada
lingkungan eksternal perusahaan. Hal ini disebabkan karena keahlian,
pengalaman, dan hubungan yang dimiliki oleh anggota dewan akan
memfasilitasi akses terhadap sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan
(Dewi dan Ayu, 2016).
Preffer dan Salancik (1978) dalam Yogiswari dan I Dewa (2018) juga
menjelaskan dalam teori ini mengenai peran jajaran dewan. Terdapat dua
perspektif dalam teori ini, perspektif pertama yaitu environmental linkage
perspective yang menjelaskan bahwa anggota dewan yang memiliki latar
belakang yang berbeda secara individu akan menyumbang berbagai sumber
daya untuk perusahaan. Perspektif kedua menjelaskan bahwa internal control
dan tindakan administrasi yang dilakukan oleh dewan dapat mempengaruhi
efisiensi dari perusahaan. Teori tersebut menyatakan dengan adanya struktur
anggota dewan yang baik akan mempengaruhi nilai perusahaan (Sisiliano,
1996).

Resource Based View of the Firm Theory (RBV) atau biasa dikenal dengan
teori berbasis sumber daya merupakan teori yang telah mengemuka lebih dari
20 tahun. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan sumber-sumber internal
perusahaan yang berkelanjutan dan mempunyai keunggulan kompetitif
(Kraaijenbrink, et al., 2009). Pada tahun 1984 Wernerfelt dalam artikelnya
yang berjudul “A Resource-Based View of the Firm” menjelaskan bahwa
menurut pandangannya keunggulan dalam bersaing dan kinerja perusahaan
yang baik adalah bagaimana cara perusahaan memiliki, menguasai, dan
memanfaatkan aset-aset yang bersifat strategis baik aset berwujud maupun
tidak berwujud.
Teori ini dikembangkan untuk menganalisis keunggulan kompetitif di
suatu perusahaan dalam bidang pengetahuan yang mengandalkan aset-aset
tidak berwujud (intangible asset) (Aida dan Evi, 2015). Keunggulan kompetitif
merupakan suatu hal yang melekat pada perusahaan dan sulit untuk ditiru oleh
pesaingnya. Sumber daya yang sulit ditiru oleh pesaing diantaranya adalah
19
merek perusahaan, reputasi perusahaan, dan keahlian yang dimiliki
karyawannya. Dengan kata lain keberhasilan perusahaan sangat ditentukan
oleh sumber daya yang dimilikinya dan kapabilitas perusahaan yang mampu
merubah sumber dayanya menjadi sebuah value bagi perusahaannya.
Menurut Belkaoui resource based theory ialah sumber daya yang dimiliki
perusahaan sebagai pengendali utama di balik kinerja dan daya saing
perusahaan. Sumber daya yang dimaksud yaitu tangible dan intangible assets,
ini secara efektif dan efisien digunakan untuk menerapkan strategi khusus
perusahaan yang kompetitif dan menguntungkan. Teori ini menunjukkan
bahwa pengukuran tradisional yang termasuk dalam laporan keuangan tidak
sepenuhnya dapat mencerminkan intangible resources perusahaan (Pohan, et
al., 2018).
Berdasarkan Resource Based View of the Firm Theory, kultur organisasi
dan modal intelektual memenuhi kriteria-kriteria sebagai sumber daya
perusahaan yang sulit ditiru dan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif
pada perusahaan sehingga menambah value bagi perusahaan. Dari penjelasan
tersebut, kultur organisasi dan modal intelektual merupakan sumber daya yang
dimiliki perusahaan dan mampu memberikan keunggulan kompetitif serta
dapat dijadikan sebagai tolak ukur perusahaan yang mampu memberikan nilai
tambah bagi perusahaan menjadi semakin baik kedepannya (Pohan, et al.,
2018). Berdasarkan pendekatan tersebut disimpulkan bahwa sumber daya yang
dimiliki perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada
akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Sirojudin dan Ietje, 2012).

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Dimana
struktur kepemilikan tersebut adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional. Kepemilikan saham oleh manajemen dalam perusahaan dapat
mampu memberikan pengawasan terhadap jalannya aktivitas usaha perusahaan.
Pada kondisi tersebut menunjukkan bahwa manajer memiliki saham perusahaan
dan kepemilikan manajemen pemegang saham. Berdasarkan teori sinyal,
perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengurangi
asimetri informasi. Salah satu upaya dalam mengurangi asimetri informasi yaitu
dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan.
Manajer ataupun pemegang saham berusaha meningkatkan nilai perusahaan,
karena dengan peningkatan nilai perusahaan, maka dapat meningkat nilai
kekayaannya sebagai pemegang saham (Kurniati & Mismiwati, 2019). Apabila
proporsi kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan besar, maka manajemen
cenderung dapat menjadi lebih giat dalam meningkatkan nilai perusahaan untuk
kepentingan pemegang saham. Dengan adanya motivasi tersebut, maka manajer
berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Semakin
tinggi tingkat kepemilikan manajerial dewan direksi, maka makin meningkat nilai
perusahaan, karena dengan adanya kepemilikan manajemen akan menyebabkan
peningkatan nilai perusahaan. Pengaruh penelitian kepemilikan manajerial
dibuktikan oleh penelitian (Putranto & Kurniawan, 2018); (Fauzan &
Khairunnisa, 2019) menunjukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh
terhadap nilai perusahaan.
Struktur kepemilikan yang juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan
adalah kepemilikan institusional, hal ini memiliki berperan penting dalam
memantau manajemen dalam mengelola perusahaan. Peningkatan pada
pengawasan yang optimal, disebabkan karena adanya kepemilikan oleh
institusional. Semakin besar kepemilikan institusional maka menjadi semakin
efisien pemanfaatan aset perusahaan yang akan diharapkan dapat bertindak
sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh pihak manajemen.
Tingginya kepemilikan institusional menciptakan pengawasan yang lebih
besar sehingga dapat mengurangi perilaku oportunis manajer (Mastuti, et.al,
2021). Dengan adanya pengawasan dari pemegang saham, maka perilaku
opportunistic oleh manajer tidak akan terjadi karena merasa diawasi dalam setiap
tindakan yang dilakukan sehingga tidak dapat melakukan tindakan yang
merugikan perusahaan. Kepemilikan saham institusional yang tinggi dapat
meningkatkan nilai perusahaan karena institusional berperan penting sebagai alat
pantauan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Pengaruh penelitian kepemilikan
institusional dibuktikan oleh penelitian (Fauzan & Khairunnisa, 2019); (Br prba &
Effendi, 2019) menunjukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh
terhadap nilai perusahaan

Hambrick dan Manson dalam Astuti, (2017) berpendapat bahwa jumlah
dan jenis pendidikan berisi informasi yang kaya dan kompleks tentang individu.
Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan berpengaruh
terhadap pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Hal ini menjadi sangat
penting karena latar belakang pendidikan dewan yang sesuai dengan bidang
perusahaan dapat lebih efektif dan efisien seorang dewan dalam mengambil
keputusan dan dapat dengan tepat melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh
perusahaan. Tingkat pendidikan menunjukkan sejauh mana level kompetensi yang
dimiliki oleh individu dan berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaannya.
Kompetensi tersebut juga berpengaruh terhadap pola pikir yang dimiliki individu
dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam hal kehidupannya. Latar belakang
pendidikan yang sesuai dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan
keputusan terbaik. Keberadaan dewan direksi memberikan perspektif mengenai
risiko signifikan dan keuntungan kompetitif, serta lebih memahami mengenai
tantangan yang dapat dihadapi dalam bisnis perusahaan. Penelitian sebelumnya
menjelaskan bahwa tingkat pendidikan menunjukan basis pengetahuan dan
kemampuan intelektual seseorang. Direktur dapat menggunakan pengetahuan
pendidikannya untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan ide-ide inovatif
ketika memberi nasihat kepada manajemen. Diharapkan direksi dari berbagai
jenjang pendidikan dapat memberikan saran yang aplikatif dan kontruktif kepada
direksi, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Anderson, et.al
(2011) menunjukan bahwa keragaman latar belakang pendidikan direksi
membantu meningkatkan nilai perusahaan. Dalam hal ini dipercaya bahwa
heterogenitas dewan direksi bermanfaat bagi perusahaan, karena direksi dengan
adanya latar belakang dapat saling melengkapi dalam memberikan saran dan
pengawasan kepada jabatan tinggi, sehingga meningkatkan nilai perusahaan.
Pengaruh penelitian diversitas pendidikan dibuktikan oleh penelitian
(Ikhyanuddin, 2021); (Pradana, 2021); (W. E. Putri, 2020)

Usia dewan merupakan salah satu jenis pengukuran diversitas dewan yang
mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan (Kristina & Wiratmaja, 2018).
Usia dipertimbangkan dalam hal pengalaman seseorang dewan dan cara untuk
pengambilan risiko (Winoto, 2014) Pada usia empat puluh tahun, telah mencapai
titik karir yang dianggap paling stabil karena mereka tidak lagi harus menghadapi
tingkat persaingan yang besar sebagaimana saat mereka berusia masa dewasa dini
atau delapan belas sampai empat puluh tahun. Pada waktu di masa dewasa dini,
lebih terobsesi untuk memikirkan apa yang diraih dalam karir dan bidang nya
yang terbaik. Hal ini berbeda dengan mereka yang ada pada usia empat puluh
tahun yang biasanya sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya dan mempunyai
beberapa keunggulan. Tidak hanya dari sisi pengalaman, melainkan dari
pengendalian diri yang lebih baik dan semakin matang cara ia berfikir dalam
melihat situasi. Hal inilah yang bisa berpengaruh ketika orang yang berada dalam
kisaran usia tersebut menduduki jabatan dalam dewan direksi. Kematangan cara
berpikir dan kebijaksanaan yang dimiliki akan membantu mereka dalam proses
pembuatan keputusan. Jika dilihat dari tahapan dewasa seseorang yang dikaitkan
dengan kinerja, maka pada berusia dewasa madya merupakan waktu orang
mencapai dan mempertahankan karir nya, juga berfokus terhadap pekerjaan
daripada berpindah-pindah perusahaan. Sehingga semakin lanjut usia, maka
semakin bijaksana dan mempertahankan kemampuannya dalam kinerja. Hal ini
memperlihatkan bahwa usia dapat mempengaruhi kinerja seseorang sekaligus
mempengaruhi nilai perusahaan. Pengaruh penelitian diversitas usia dibuktikan
oleh penelitian (W. E. Putri, 2020); (Nugroho et al., 2021); (W. E. Putri, 2020)

.Pada dalam jajaran direksi dapat melihat dari segi direksi wanita. Namun
dalam hal ini, melihat adanya keberadaan wanita dalam dewan direksi.
Keberadaan wanita dalam perusahaan diyakini dapat memberikan reaksi positif
kepada investor karena memiliki keterwakilan wanita dalam jajaran dewan
perusahaan. Dewan wanita akan berperan lebih aktif dalam menggunakan
kekuasan dewan daripada pria. Wanita juga mempunyai ide, kemampuan, serta
pengalaman yang berbeda dari pria sehingga dapat mengarahkan pada
pengambilan keputusan yang lebih baik. Belum banyak yang dapat menempati
posisi puncak, disebabkan oleh adanya pandangan tentang keberhasilan pria
dianggap memiliki kemampuan yang tinggi, sedangkan kesuksesan wanita
disebabkan oleh keberuntungan (Deaux dan Ernswiller dalam kusumastuti, et.al,
2017). Di sisi lain kepribadian wanita memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi,
memikirkan risiko dan lebih teliti dibandingkan pria. Dengan inilah membuat
wanita tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan agar lebih tepat
dan beresiko rendah.
Keputusan yang baik oleh dewan direksi suatu perusahaan dapat
meyebabkan peningkatan kinerja dan nilai perusahaan di mata investor. Direksi
wanita dalam jajaran direksi perusahaan dinilai dapat memberikan perspektif yang
beragam dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga direksi wanita dapat
meminimalisir peluang konflik antara manajemen dengan pemegang saham, lebih
memperhatikan harapan pemangku kepentingan perusahaan lainnya, dan
mengalokasikan sumber daya perusahaan secara lebih efektif dan efisien.
Perusahaan membutuhkan keragaman untuk mengoptimalkan dan meningkatkan
inovasi perusahaan. Wanita harus memperhatikan lebih besar dalam pengelolaan
perusahaan. Semakin tinggi keberadaan wanita, maka semakin tinggi nilai
perusahaan yang dihasilkan. Pengaruh penelitian diversitas gender dibuktikan oleh
Penelitian (Ramdhania et al., 2020); (Issa et al., 2019); (Syamsudin et al., 2017)

Nilai perusahaan merupakan hal yang penting bagi para investor, karena
merupakan indikator bagi pasar untuk mendapatkan nilai perusahaan. Nilai
perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan terkait dengan harga
saham, (Sondakh & Morasa, 2019). Nilai tinggi di suatu perusahaan dapat
meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan dimasa sekarang
dan mendatang, sehingga menyebabkan perusahaan memiliki nilai jual yang
tinggi. Menurut Denziana dan Monica, (2016) menjelaskan bahwa nilai
perusahaan sebagai suatu kondisi pencapaian perusahaan atas kepercayaan
masyarakat terhadap perusahaan pada waktu perusahaan didirikan.
Suatu perusahaan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
Peningkatan nilai perusahaan ditandai dengan adanya peningkatan harga saham di
pasar. Menurut Ross, Westerfield, & Jaffe dalam (Rivandi, 2018), peningkatan
38

harga saham dapat mengindikasikan tingkat kemakmuran pemegang saham dan
nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat harga saham, maka peningkatan nilai
perusahaan terus meningkat. Pada peningkatan ini merupakan sebuah pencapaian
hasil kinerja yang sesuai dengan keinginan pemilik, karena dengan meningkatnya
nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemilik meningkat sehingga dapat
memaksimalkan nilai yang sangat penting bagi perusahaan. Menurut Nurlela dan
Islahuddin dalam (Y. K. Putri, 2020) untuk mencapai nilai perusahaan, pemilik
modal menyerahkan pengelolaan nya kepada manajer.
Penting bagi perusahaan dalam mengelola perusahaan agar dapat
mempengaruhi peningkatan nilai, maka para pemegang saham dapat menyerahkan
pengelolaannya kepada para profesional, terdiri dari manajer. Dengan mempunyai
manajemen profesional, maka diharapkan dapat kemudahan dalam bekerja untuk
mencapai tujuan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang
sudah go public akan tercermin dalam dalam pasar saham perusahaan, sedangkan
yang belum go public nilainya yang terealisasi apabila perusahaan tersebut dijual.
Beberapa rasio untuk mengetahui nilai perusahaan sebagai berikut :
a. Price Book Value (PBV)
Price Book Value merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai
buku per saham. Price Book Value menggambarkan seberapa besar pasar
menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio berarti pasar
dapat percaya dengan prospek perusahaan.
PBV = Harga Saham Pasar
Laba Buku Saham Biasa
39
b. Price Earning Ratio (PER)
Price Earning Ratio adalah harga per lembar saham, indikator ini secara
praktis telah diaplikasikan dalam laporan keuangan laba rugi bagian akhir dan
menjadi bentuk standar pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia,
(Sondakh & Morasa, 2019). Rasio ini menunjukan seberapa besar investor tentang
menilai harga pasar saham terhadap earning (sondakh, Renly Morasa, 2019)
b. Tobins Q
Metode Tobins`s Q dikembangkan oleh James Tobin. Tobins`Q dihitung
dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku
ekuitas perusahaan (Weston dan Copeland dalam (Haris, 2021). Adapun rumus
dari Tobins Q :
EMV = P x Q shares
Dimana :
EMV : Equity Market Value (Nilai pasar dari jumlah lembar saham beredar)
PER = Harga Saham Pasar
Laba per Lembar Saham
Tobins`Q = EMV + D
EBV + D
EBV :Equity Book Value (Nilai buku dari total ekuitas perusahaan)
D : Debt (Nilai buku dari total kewajiban perusahaan)
P : Price (Harga saham penutupan akhir tahun)
Qshares : Jumlah saham beredar akhir tahun

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang
dimiliki oleh pihak institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi dan kepemilikan institusi lain. Semakin terkonsentrasi kepemilikan
saham dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan oleh pemilik
akan semakin efektif dan efisien, sebab manajemen akan semakin berhati-hati
(Sujoko, et al., dalam (Rahma, 2014)). Kepemilikan saham secara institusional
terdapat mekanisme pengawasan yang efektif terhadap keputusan yang ditentukan
oleh manajemen. Hal itu karena pemegang saham institusional menjadi bagian
utama bagi pengambilan keputusan, sehingga tidak mudah percaya pada usaha
untuk memanipulasi laba.
Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memantau
manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional dapat
mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal, sehingga dapat
menghambat oportunistik manajemen. Institusional merupakan sebuah lembaga
yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi saham, kemudian institusi
menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelolah investasi
perusahaan tersebut.
Kepemilikan institusional menciptakan metode pengendalian yang
mendorong manajer untuk lebih fokus terhadap kinerja perusahaan, sehingga
dapat mengurangi perilaku yang mementingkan pribadi. Presentase kepemilikan
di perusahaan oleh pihak institusional berdampak pada laporan keuangan periode
tahunan secara akrual sehingga dapat sejalan dengan keiinginan manajemen.
Menurut (Shleifer and Vishny dalam (Asnawi et al., 2019) bahwa
pemegang saham institusi dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki
insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar
kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan
dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional
mempunyai suatu kelebihan antara lain sebagai berikut:
1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat
menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat
atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional dapat menjamin
kemakmuran pemegang saham. Pengaruh pada kepemilikan saham oleh
institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup
besar dalam pasar modal. Rumus untuk menghitung persentase kepemilikan
institusional :
KI = Jumlah Saham Institusional
Jumlah Saham yang Beredar

Kepemilikan Manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Dalam hal ini, kepemilikan manajer berkaitan dengan upaya peningkatan nilai
perusahaan, karena manajer bukan hanya pengelola perusahaan tetapi juga
pemilik perusahaan yang berakibat kepemilikan saham perusahaan akan
merasakan konsekuensi dari keputusan secara langsung, sehingga manajer tidak
akan mengambil tindakan yang menguntungkan pribadi melainkan bertindak
untuk keberlangsungan perusahaan (Citra Dewi & Sanica, 2014)
Kepemilikan manajerial merupakan presentase kepemilikan saham
manajemen yang berpartisipasi aktif dalam setiap keputusan perusahaan
merupakan direksi dan komisaris. Kesempatan yang sama bagi manajer untuk
terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan mensetarakan pemegang saham.
Keberadaaan kepemilikan manajemen perusahaan menimbulkan asumsi menarik
bahwa nilai perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan kepemilikan
manajemen. Hal ini dengan adanya kepemilikan saham manajemen yang besar
dapat efektif dalam pemantauan kegiatan dalam perusahaan (Citra Dewi & Sanica,
2014).
Kepemilikan manajerial tidak membedakan antara hubungan manajer
dengan pemegang saham sehingga mampu bersikap adil dan sesuai dalam
keiinginan dan kebutuhan oleh pemegang saham. Perbandingan dalam jumlah
kepemilikan saham suatu perusahaan menandakan bahwa perbandingan jumlah
kepemilikan manajerial ada kepentingan yang sama diantara pemegang saham dan
manajer. Jika perbandingan kepemilikan saham manajemen di perusahaan
meningkat maka manajemen lebih bekerja keras untuk kepentingan pemegang
saham. Kepemilikan manajerial mampu meningkatkan motivasi manajer dalam
memperbaiki serta meningkatkan kinerja perusahaan dan juga akan mengambil
keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan oleh
manajemen yang besar dapat efektif dalam mengukur aktivitas perusahaan.
Peningkatan manajerial membantu untuk menghubungkan kepentingan internal
perusahaan dengan pemegang saham dan mengarah ke arah yang lebih baik dalam
mengambil keputusan dan nilai perusahaan yang lebih tinggi.
Rumus kepemilikan manajerial menggunakan persentase perbandingan
antara jumlah saham manajerial dengan total saham perusahaan yang beredar:
KM = Jumlah Saham Manajerial
Jumlah Saham yang Beredar

Struktur kepemilikan adalah proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh
manajemen dan institusi. Struktur kepemilikan dipercaya dapat mempengaruhi
kinerja perusahaan dan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang
berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan.

Menurut (Pradana, 2021), Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi
merupakan latar belakang pendidikan merupakan para dewan direksi yang
mempunyai bekal pendidikan. Menurut Santrock dalam Supatmi dan Sastra,
(2019) menyatakan bahwa pendidikan tingkat universitas membantu peningkatan
kemajuan suatu karir seseorang. Latar belakang pendidikan anggota dewan yang
sesuai dengan jenis usaha perusahaan dapat menunjang kelangsungan bisnis
perusahaan lebih diperlukan. Selain itu, dalam menjalankan perusahaan tentunya
diperlukan soft skill yang sesuai dengan bidang perusahaan diluar hard skill yang
diperoleh pada bangku pendidikan. Istilah dari hard skill adalah keterampilan
yang dapat dihasilkan sesuatu yang terlihat, sedangkan softskill tidak terlihat dan
tidak langsung. Softskill termasuk berinteraksi dengan kehidupan orang lain.
Contoh softksill: kemampuan beradaptasi, komunikasi, kepemimpinan,
pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan resolusi konflik.
Pendidikan formal sering disebut pendidikan sekolah, berupa jenjang
pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan
adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik untuk mengembangkan potensi
dirinya secara menyeluruh ketika memasuki kehidupan di masa depan. Dengan
adanya latar belakang pendidikan akan berhubungan dengan karakteristik anggota
direksi yang dimiliki dan akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Menurut (W. E. Putri, 2020), Latar belakang pendidikan dewan direksi
dihitung dengan menggunakan jumlah nilai skor total pada tingkat pendidikan
dewan direksi, yaitu sebagai berikut :
1. SMA = Memiliki nilai Skor 1
2. Diploma = Memiliki nilai skor 2
3. S1= Memiliki nilai skor 3
4. S2 = Memiliki nila skor 4
5. S3= Memiliki nilai skor 5
LBP : Jumlah Skor Latar Belakang Pendidikan
Total Dewan Direksi

Diversitas usia merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam
pembentukan perilaku dan cara bekerja seseorang (Puji, 2017). Usia dewan
merupakan salah satu jenis pengukuran diversitas dewan yang mempunyai
pengaruh terhadap nilai perusahaan (Kristina & Wiratmaja, 2018). Keragaman
usia dilihat dari jajaran dewan dan dianggap sebagai bagian dari modal manusia,
karena usia dapat mencerminkan pengalaman dan pengambilan risiko Darmadi &
Sonnenfeld, dalam (Irwansyah et al., 2020). Pada peningkatan usia suatu
perusahaan dapat meningkatkan kemampuan ilmu yang merupakan hasil
keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang pernah diraih selama ini. Dewan
yang memiliki berbagai kelompok usia dapat memiliki perspektif dan
keterampilan yang berbeda-beda. Dewan perusahaan terdiri dari direktur usia
dewasa dini dimulai usia delapan belas sampai empat puluh tahun, usia madya
yang dimulai empat puluh sampai enam puluh tahun dan usia lanjut dimulai enam
puluh tahun sampai kematian. Menurut Dagsson & Larsson, dalam (Saputra,
2019), beberapa contoh keuntungan dari usia anggota dewan yang lebih beragam
antara lain pada usia masa dewasa dini pertumbuhan dan perkembangan dengan
komputer dan internet, dengan adanya generasi muda pada anggota dewan dapat
memberikan banyaknya informasi dan pengalaman yang lebih baik pada bisnis
online perusahaan.
Berbeda dengan usia dewasa madya, mereka mempunyai banyak
pengalaman pekerjaan lapangan secara langsung dalam karirnya. Pada masa ini,
dalam dunia bisnis diperlukan pengalaman dan segala informasi baik secara
langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian banyak perusahaan yang
memerlukan keragaman usia (Dagsson & Larsson, dalam 2011). Pada hal tersebut
cenderung memilih masa dewasa madya karena memiliki pengalaman jaringan
dan pengaruh yang kuat yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Anggota
dewan direksi pada usia di atas empat puluh tahun lebih mementingkan keamanan
dari finansial dan karir perusahaan, sedangkan untuk anggota dewan direksi yang
lebih muda cenderung lebih berani untuk mengambil resiko dan selalu memiliki
gagasan baru, tetapi manajer yang lebih tua cenderung lebih menolak risiko
(Hambrick dan Mason dalam Saputra, 2019). Pada usia semakin tua tersebut cara
berfikir sudah sangat matang karena mempunyai pengalaman yang cukup banyak.
Maka hal itu pada usia empat puluh tahun dapat berpengaruh untuk menduduki
jabatan dewan direksi. Dikarenakan dengan berusia masa dewasa madya dapat
memiliki sikap yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Dewan direksi yang
dengan usia menengah keatas berada dalam posisi yang kuat untuk mengambil
tanggung jawab karena pengetahuan dan pengalaman mereka yang luas.
Tanggung jawab utama dewan adalah untuk memperoleh sumber daya dan
mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal. Dewan senior yang dengan
memiliki jaringan pribadi yang kuat, dapat memainkan peran penting dalam
proses ini.
Diversitas usia diukur dengan menggunakan proposi jumlah anggota
dewan yang berusia lebih dari empat puluh (Puji, 2017)
Usia = Jumlah Usia Dewan Direksi ≥ 40 tahun
Jumlah Dewan Direksi

Dewan direksi wanita merupakan jumlah anggota dewan direksi yang
memiliki jenis kelamin wanita dalam perusahaan (Fitri & Erlita, 2018).
Keberadaaan wanita dalam dewan direksi merupakan hal yang sangat diperlukan
bagi perusahaan, karena berbagai definisi mengenai keberadaan wanita dalam
dewan direksi ini dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang
digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dilihat dari segi
sosial-budaya (Pradana, 2021). Namun dengan hal keragaman gender, melihat
adanya gender wanita dalam jajaran dewan perusahaan. Luca (2015:2)
menyatakan hadirnya wanita dalam jajaran direksi sering sekali menjadi strategi
29
pedang bermata dua, yang berarti bahwa keberagaman, khususnya gender, dapat
menjadi keuntungan, namun juga dapat menjadi kelemahan berdasarkan hasil
yang diperoleh. Keuntungan maupun kelemahan tersebut dapat saling meniadakan
atau menetralkan tergantung pada bagaimana hal tersebut dikelola.
Menurut Kusumastuti, et.al dalam (Puji, 2017), wanita memiliki sikap
kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti
daripada pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam
mengambil keputusan. Untuk itu dengan adanya wanita dalam jajaran direksi
dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan
mengurangi risiko, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai
perusahaan. Keberadaan wanita dalam jajaran dewan direksi menunjukkan bahwa
perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang atau tanpa ada
diskriminasi dan memiliki pemahaman yang luas tentang pasar dan konsumen
perusahaan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi (legitimasi) dan
nilai perusahaan. Wanita juga memiliki peran penting di perusahaan dan dapat
menjabat pada posisi yang dianggap penting di perusahaan diantaranya pada level
komisaris, direksi, komite audit dan sebagainya. Keberagaman wanita di
perusahaan dengan segala sifat dan karakter yang melekat pada diri wanita
tersebut dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan perusahaan di berbagai
bidang. Dengan adanya keberadaan wanita dalam jajaran dewan perusahaan
diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi yang lebih luas dan
transparan (Novita, 2020). Menurut (Saputra, 2019), Keberagaman gender
dihitung proporsi dewan direksi wanita:
Proporsi Dewan Direksi Wanita: Dewan Direksi Wanita
Jumlah Seluruh Dewan Direksi

Menurut Brigham & Houston (2011), Sinyal adalah suatu tindakan yang
diambil manajemen perusahaan untuk memberi petunjuk kepada investor
mengenai bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan pada masa
mendatang. Perusahaan memberikan informasi tentang apa yang dilakukan
manajemen untuk memenuhi keinginan pemilik. Pentingnya informasi yang
dikeluarkan oleh perusahaan berberdampak terhadap keputusan investasi bagi
pihak luar. Teori sinyal pada manajemen perusahaan berkaitan dengan
penyampaian informasi sinyal yang positif dan negatif. Perusahaan secara
sukarela menyampaikan informasi tentang perusahaan ke pasar modal untuk
mengurangi informasi (Wijaya, 2015).
27
Menurut Rachmansyah dan Idayati, 2017 teori sinyal menjelaskan tentang
perusahaan memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi kepada pihak
luar. Dorongan perusahaan memberikan pengetahuan yang dimiliki oleh
perusahaan karena lebih mengetahui tentang prospek pada masa mendatang
dibandingkan pihak luar. Maka dari itu, manajer berkewajiban dalam memberikan
sinyal sebagai petunjuk mengenai kondisi perusahaan kepada stakeholder. Teori
sinyal adalah satu cara untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang diterapkan
manajer dengan cara memberikan sebuah informasi kepada investor tentang
perusahaan, sehingga berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan peningkatan
nilai perusahaan dengan menyajikan keterangan, catatan baik pada masa lalu dan
masa depan untuk keberlangsungan hidup. Investor membutuhkan informasi yang
secara lengkap, relevan, akurat serta tepat waktu di pasar modal sebagai alat
analisis untuk pengambilan keputusan investasi sehingga informasi menjadi unsur
terpenting bagi investor maupun pelaku bisnis.
Prospek dalam perusahaan yang menguntungkan akan meyakini investor
untuk memberikan laba perusahaan tinggi, sehingga investor merespon dan harga
saham pun meningkat yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan
yang berkualitas baik, maka memberikan sinyal kepada pasar, dan pasar berharap
dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Menjelaskan
hubungan antara teori sinyal dengan nilai perusahaan, pada nilai perusahaan yang
baik menjadi signal positif dan sebaliknya nilai perusahaan yang buruk menjadi
signal negatif. Maka dari itu, teori sinyal menjelaskan kepentingan informasi yang
dikeluarkan oleh perusahaan berupa laporan tahunan dalam akuntansi yang
berkaitan dengan laporan keuangan dan non-keuangan yang tidak ada berkaitan
pada laporan keuangan. Pihak luar melihat informasi non keuangan berupa board
diversity tentang keragaman pengurus berkaitan dengan jumlah wanita, jumlah
pengurus latar belakang pendidikan, jumlah pengurus kebangsaan dan jumlah
pengurus independen perusahaan yang dianggap penting dan mengakibatkan
direspon sinyal perusahaan oleh pihak luar.