Impor adalah pengiriman komoditi dari luar negeri ke dalam negeri melalui pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia kecuali wilayah bebas yang dianggap luar negeri, yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Pengerian impor secara yuridis menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1995 Pasal 2 Ayat (1) yaitu pada saat barang memasukai Daerah Pabean dan menetapkan saat barang tesrsebut wajib Bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan.
Ekspor (skripsi dan tesis)
Ekspor merupakan upaya melakukan penjualan komoditi dalam negeri kepada negara lain melalui ketentuan pemerintah dengan harapan pembayarannya dalam valuta asing sehingga mampu meningkatkan devisa yang merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Ekpor adalah kegiatan perdagangan yang memberikan rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan timbulnya industri-industri pabrik besar, bersamaan dengan struktur politik yang stabil dan lembaga sosial yang efisien (Todaro, 2000)
Aglomerasi (skripsi dan tesis)
Aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktvitas ekonomi di kawasan perkotaan karena “penghematan akibat lokasi yang berdekatan (economies of proximity) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Dengan mengacu pada teori tersebut, bisa disimpulkan bahwa aglomerasi merupakan konsentrasi dari aktivitas ekonomi dan penduduk yang mempunyai efek spasial yang muncul karena penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan (Kuncoro, 2011). Terkonsentrasinya berbagai industri pada satu lokasi yang membawa keuntungan diantaranya adanya saling membutuhkan produk di antara berbagai industri, kemungkinan telah tersedianya fasilitas seperti listrik, air, perbengkelan, pemondokan, dan lain-lain. Selain itu juga tersedianya tenaga kerja yang yang terlatih dan fasilitas-fasilitas yang dapat menurunkan biaya produksi. Terjadinya proses aglomerasi dapat digambarkan dengan kurva isodapan sebagai berikut. Jika titik T adalah tempat atau lokasi dengan biaya transportasi terendah (minimum transportation cost), maka dapat digambarkan kurva isodapan pada titik-titik di luar T. Isodapan tersebut menggambarkan deviasi biaya yang sama besar dari titik T. Adanya perbedaan biaya dari salah satu kurva tersebut dari titik T sama dengan keuntungan non transportasi dari suatu tempat alternatif maka kurva tersebut dinamakan isodapan kritis. Keuntungan non transportasi yang diperoleh yaitu: (1) buruh yang mudah didapat (2) upah buruh yang lebih murah, dan yang terakhir (3) lebih tersedia fasilitas pendukung. Ahli ekonomi Hoover mengklasifikasikan ekonomi aglomerasi menjadi 3 jenis yaitu large scale economies merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membesarnya skala skala produksi perusahaan tersebut pada suatu lokasi, localization economies merupakan keuntungan yang diperoleh bagi semua perusahaan dalam industri yang sama dalam suatu lokasi dan urbanization economies merupakan keuntungan bagi semua industri pada suatu lokasi yang sama sebagai konsekuensi membesarnya skala ekonomi (penduduk, pendapatan, output, atau kemakmuran) dari lokasi tersebut. (Sodik, dkk 2007).
Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)
Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah dan mereka yang mengurus rumah tangga. Pengertian Tenaga Kerja menurut Undang – undang RI sebagai berikut “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat (Undang – Undang RI No.13 Tahun 2003). Menurut Sukirno (2011), dilihat dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : 1. Tenaga Kerja Terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlia dari pelatihan kerja 2. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam suatu bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latiahan secara berulang – ulang sehingga bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut. 3. Tenaga Kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam suatu bidang ilmu tertentu. Sedangkan menurut Payman J. Simanjuntak dalam Agusmidah (2010) definisi Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 sampai 60 tahun adalah variabel dari tenaga kerja itu sedangkan orang – orang yang berusia dibawah 15 tahun digolongkan bukan sebagai tenaga kerja. Tenaga Kerja (Manpower) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labour force terdiri dari : 1. Golongan yang bekerja, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan dengan tujuan mendapatkan gaji, atau memperoleh pendapatan, baik mereka yang bekerja penuh maupun tidak bekerja penuh 2. Golongan yang mengganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan menurut waktu tertentu atau mereka yang sudah pernah bekerja tetapi sudah menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari : 1. Golongan yang bersekolah; 2. Golongan yang mengurus rumah tangga; dan 3. Golongan lain – lain atau penerima pendapatan. Golongan yang bersekolah adalah mereka yang aktivitasnya hanya atau terutama bersekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah. Sedang yang tergolong dalam lain – lain ini ada 2 macam, yaitu : A) Golongan penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pension, bunga atas simpanan uang atau sewa atas milik, dan; B) Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali mereka yang hidupnya tergantung dari oranglain sewaktu – waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering juga dinamakan Potential Labour Force (PLF). Status pekerjaan dalam tenaga kerja adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan. Terdapat 7 kategori dalam status bekerja dalam hal ini adalah tenaga kerja yaitu (BPS): A. Berusaha sendiri adalah bekerja dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. B. Berusaha dibantu buruh tidak tetap adalah bekerja atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar C. Berusaha dibantu buruh tidak tetap adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. D. Buruh/karyawan/pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan tetapi sebagai pekerja bebas. E. Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah. F. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sisitem pembayaran harian mauoun borongan. G. Pekerja Keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pada kenyataannya, tidak semua tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, hal ini dikarenakan sebagaian dari mereka ada yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain – lain sebagai penerima pendapatan. Oleh sebab itu, semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin kecil juga penyediaan tenaga kerja. Jumlah dari yang siap kerja dan yang belum bersedia untuk bekerja, dipengaruhi oleh kondisi masing – masing keluarga, kondisi ekonomi dan sosial secara umum, dan kondisi pasar kerja itu sendiri. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja (pengangguran). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosmeli (2015) telah dijelaskan bahwa secara parsial, didapatkan nilai bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan nilai probabilitas yang berada dibawah 5 persen. Selain dilihat dari probabilitasnya, variabel tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan dan positif dikarenakan jumlah tenaga kerja yang berada di kawasan Indonesia timur merupakan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang rendah sehingga tenaga kerja yang berasal dari kawasan tersebut memiliki kualitas SDM yang baik lebih memilih untuk bekerja di Pulau Jawa. Berdasarkan penjelasan dari penelitian diatas, Tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan di kawasan Indonesia timur dan menuju arah yang positif. Selain penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Feni Nursetianingrum (2018) dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda, dapat dijelaskan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh secara negative terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Lampung dengan nilai t hitung sebesar -3,21 dan nilai sig sebesar 0,002.
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar Wilayah (skripsi dan tesis)
Terdapat beberapa hal yang menjadikan adanya ketimpangan antar wilayah. Salah satu penyebab adanya ketimpangan antar wilayah adalah dengan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam pada masing – masing provinsi maka dampak yang ditimbulkan adalah pendapatan daerah yang berbeda sehingga ketimpangan antar wilayah semakin buruk. Penyebab lain terjadinya ketimpangan antar wilayah adalah kondisi demografis yang berbeda. Perbedaan demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan struktur kependudukan Dengan adanya perbedaan demografis maka akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang maju. Keadaan ini akan menimbulkan peningkatan investasi ke daerah yang maju. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisi demografis buruk maka akan berdampak terhadap produktivitas kerja pada daerah yang terbelakang yang memberikan dampak kurangnya investasi pada daerah tersebut. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa juga menjadi penyebab ketimpangan antar wilayah. Dampak yang ditimbulkan oleh penyebab ini adalah apabila kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat diperjualbelikan ke daerah lain yang membutuhkan. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah dapat pula memberikan pengaruh ketimpangan antar wilayah dikarenakan pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat tumbuh di wilayah yang menjadi konsentrasi ekonomi yang besar. Dan yang terakhirnya adalah alokasi dana pembangunan. Apabila suatu daerah mendapatkan suntikan dana yang lebih besar dibanding daerah lainnya maka tingkat pertumbuhan ekonominya tumbuh lebih cepat dibanding daerah yang mendapatkan suntikan dana yang lebih kecil. Dari adanya kondisi ini maka akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan terjadinya pendapatan perkapita yang lebih tinggi (Sjafrizal, 2012). Berdasarkan penjelasan diatas, telah dijelaskan beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. Berikut ini dijelaskan beberapa variabel yang diperkirakan mempengaruhi ketimpangan antar wilayah.
Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah (skripsi dan tesis)
Menurut Hipotesa Neo-klasik yang dikemukakan oleh Douglas C. North, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Berjalannya proses ini terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila pembangunan terus berlanjut, maka secara berurutan ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berkaitan dengan hipotesa ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara – negara yang sedang berkembang biasanya ketimpangan antar wilayahnya cenderung tinggi, sedangkan di negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. (Sjafrizal, 2012). Pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (develop region) dan wilayah terbelakang (undevelop region). Dampak dari ketimpangan antar wilayah ini adalah tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah menjadi semakin berbeda. Oleh sebab itu, aspek ketimpangan antar wilayah mempunyai dampak terhadap rencana kebijakan pembangunan antar wilayah yang dilakukan oleh pemangku masing – masing daerah yakni pemerintah kabupaten/kota ataupun pemerintah provinsi. Pada proses pembangunan suatu daerah atau wilayah, terjadinya ketimpangan merupakan kenyataaan yang tidak bisa dihindari. Dengan adanya ketimpangan, daerah yang terbelakang dapat untuk meningkatkan pendapatan daerah mereka yang bertujuan untuk tidak tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu, daerah – daerah yang bertetangga tersebut akan berusaha untuk bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga dalam hal ini ketimpangan akan memberikan dampak positif. Terdapat pula dampak negatif dari adanya ketimpangan yaitu melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, inefisiensi ekonomi dan ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004).
Pembangunan Ekonomi Daerah (skripsi dan tesis)
Secara umum pembangunan memiliki makna adanya peningkatan yang berkesinambungan pada Produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Maka untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten atau kota. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses yang dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta yang bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang bertujuanm menghasilkan produk dan jasa, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru (Arsyad, 1999 ). Terdapat tiga implikasi dari perencaan pembangunan ekonomi daerah, yaitu : 1. Perencaanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional (vertical dan horizontal) di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. 2. Kebijakan perencanaan yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, begitu juga sebaliknya kebijakan perencanaan yang baik baggi daerah belum tentu baik secara nasional. 3. Perangkat instansi yang tersedia untuk pembangunan daerah yaitu administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya berbeda pada setiap daerahnya dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, keputusan pengambilan kebijakan sangat berbeda pada tingkat tersebut. Oleh sebab itu, perencanaan daerah yang efektif dan berjalan lancar harus bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya – sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar- benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya pada obyek perencanaan.
Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Pembangunan Ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini dilakukan dengan cara memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatakan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran aktifitas ekonomi yang sebelumnya sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Pada akhirnya, arah pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pemerataan akan menjadi lebih baik (BPS, 2017). Pembangunan ekonomi adalah proses perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh sebagai sebuah proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Djojohadikusumo dalam Badrudin, 2012). Laju pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan menggunakan Produk domestik Bruto (PDB). Akan tetapi cara itu tidak terlalu tepat mengingat cara tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak secara jelas menunjukan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai. Pada saat terjadinya pertambahan kegiatan ekonomi masyarakat, pertumbuhan penduduk terus bertambah. Dampak karena itu pertambahan kegiatan ekonomi ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apabila Pertumbuhan PDB lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau cenderung menurun. Hal ini berarti pertambahan PDB tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi. Yang dimaksud dengan proses adalah keberlangsungan kekuatankekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi . Proses pembangunan mengharuskan adanya pertumbuhan ekonomi yang diiringi degan perubahan (growth plus change) dalam : pertama, Perubahan struktur ekonomi: dari pertanian ke industri atau jasa. Kedua, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi ataupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Dengan demikian, indikator – indikator pembangunan ekonomi secara garis besar pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi : A. Indikator Ekonomi Yang termasuk di dalam indikator ekonomi adalah GNP per kapita laju pertumbuhan ekonomi dan GDP per kapita dengan Purchasing Power Parity. B. Indikator Sosial Yang termasuk di dalam indikator sosial adalah Human Development Index (HDI) dan PQLI (Physical Quality Life Index) atau biasa disebut Indeks Mutu Hidup. Sementara itu, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila menunjukan hal sebagai berikut (Todaro, 2004) : 1. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. 2. Meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia. 3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih.
Faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Menurut teori-teori pertumbuhan, lajunya pertumbuhan ekonomi terutama ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: 1) Perkembangan Penduduk Perkembangan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak jumlah angkatan kerja maka tenaga kerja akan semakin produktif, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya 2) Perkembangan Penanaman Modal Penanaman modal merupakan semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resource). Penanaman modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang ditabung dan kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur berupa jalan, listrik, air bersih , fasilitas sanitasi dan fasilitas komunikasi demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. 3) Kemajuan Teknologi Kemajuan teknologi dapat menghemat tenaga kerja dan modal, atau tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama. Dari ketiga faktor penting tersebut, faktor pertama yaitu perkembangan penduduk tidak selalu dipandang akan memberikan sumbangan positif kepada pembangunan ekonomi. Teori klasik menunjukkan bahwa kelebihan penduduk akan menyebabkan suatu masyarakat kembali ke taraf pembangunan yang rendah. Penduduk dianggap memberikan sumbangan yang positif kepada pembangunan terutama karena pertama, pemrkembangannya memperluas pasar, kedua, perbaikan keterampilan dan mutunya dapat melahirkan berbagai pengaruh positif kepada pembangunan, dan ketiga, penduduk menyediakan pengusaha yang inovatif yang akan menjadi unsur penting dalam pembentukan modal. Dua penentu pembangunan lainnya, yaitu pembentukan modal dan kemajuan teknologi, akan selalu memberikan sumbangan positif kepada pembangunan ekonomi
Pengertian Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi penting atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, karena jumlah penduduk terus bertambah setiap tahun sehingga kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun. Jadi, dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat serta merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial6 . Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku disebuah daerah, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan inflastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks ekonomi regional, ukuran yang sering dipergunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah8 . Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan pergerakan yang menunjukkan aktifitas perekonomian suatu negara atau daerah, dimana untuk mengetahui sejauh mana perekonomian terus membaik dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Pembangunan Ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini dilakukan dengan cara memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatakan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran aktifitas ekonomi yang sebelumnya sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Pada akhirnya, arah pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pemerataan akan menjadi lebih baik (BPS, 2017). Pembangunan ekonomi adalah proses perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh sebagai sebuah proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Djojohadikusumo dalam Badrudin, 2012). Laju pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan menggunakan Produk domestik Bruto (PDB). Akan tetapi cara itu tidak terlalu tepat mengingat cara tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak secara jelas menunjukan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai. Pada hidup minimun sehingga perekonomian akan mengalami stagnan (stationary state) Teori Neoklasik 1) Robert Solow Teori ini memberikan kesimpulan bahwa faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. 2) Harrod Domar Teori ini menunjukkan syarat yang dibutuhkan supaya perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Harrod Domar menyatakan supaya seluruh barang modal yang tersedia dapat digunakan sepenuhnya, permintaan agregat harus bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi masa lalu. Jadi untuk menjami pertumbuhan ekonomi yang baik maka nilai investasi dari tahun ketahun harus selalu naik.
Pengertian Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Menurut Prof. Simon Kuznets4 , pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kamajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umunya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal. Dalam hal Ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemeritah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah: a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selajutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. c) Kemajuan teknologi Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability). 1. Pertumbuhan (growth), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif. 2. Pemerataan (equity), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan. 3. Berkelanjutan (sustainability), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi. Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional
Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital
Literatur / Studi (skripsi dan tesis)
Terkait Asaddin dan Mansoer (2001) telah melakuakan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja : Terapan model kebijakan prioritas sektoral untuk Kalimantan timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan model (menggunakan data PDRB,PDB dan investasi daerah tahun 1990 daan 1997, bersama dengan kesempatan kerja daerah dan kesempatan kerja nasional pada tahun yang sama). Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perkembangan tenaga kerja. Semakin tinggi Pertumbuhan ekonomi cenderung semakin membuka kesempatan kerja, dan begitu pula sebaliknya. Muhammad Wadud (2003) dalam penelitiannya mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten Musi Banyuasin”. Metode yang digunakan yaitu metode Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan analisis, hasil pengolahan data serta analisis data dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : panjang jalan yang rusak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan mempunyai hubungan negatif, tenaga kerja tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan mempunyai hubungan positif, kredit modal kerja signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan mempunyai hubungan positif, investasi signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan mempunyai hubungan positif, pengeluaran pemerintah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan mempunyai hubungan yang negatif. Lisa Hermawati (2004) dalam penelitiannya mengenai “Kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan” dalam penelitian ini metode teoritis yang digunakan untuk menganalisa arah kausalitas antara kausalitas antara pertumbuhan ekonomi (EG), dengan Tabungan (S), tenaga kerja (L) dan pengeluaran pemerintah (PP) adalah model kausalitas Granger (1969). Hasil dari perhitungan menunjukan bahwa ada dua hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan setiap variabel independen, yaitu (1) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tabungan lebih besar dari pada pengaruh tabungan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tenaga kerja, (3) pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa jika pemerintah bermaksud meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka harus mempertimbangkan peningkatan tabungan, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Yulianti (2004) dalam penelitiannya mengenai kemandirian dan pertumbuhan ekonomi dalam menyongsong otonomi daerah. Metode yang digunakan yaitu analisis rasio dan ekonometri dengan analisis berganda. Berdasarkan analisis hasil estimasi dan proses perhitungan diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kemandirian daerah mengalami peningkatan dilihat dari rasio PAD terhadap TPD dan rasio PAD terhadap PR. Sedangkan rasio PAD terhadap PP tingkat kemandirian tidak berubah selanjutnya B terhadap TPD selalu meningkat, artinya kecenderungan peningkatan bantuan atau ketergantungan daerah sangat nyata. Pertumbuhan yang dilihat dari tingkat PDRB riil dipengaruhi oleh variabel angkatan kerja, PAD riil dan pengeluaran pembangunan riil. Sedangkan pengeluaran rutin riil tidak berpengaruh terhadap PDRB riil.
Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Keberhasilan pembangunan dapat dicapai selain berkat adanya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek-proyek pembangunan secara terarah, terpadu dan terkoordinasi, juga ditunjang oleh pendanaan yang memadai melalui anggaran belanja pembangunan dalam APBN (Nota Keuangan Dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995: 82-89). Dalam rangka mempercepat pemerataan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah, desa dan kota senantiasa ditingkatkan dan diarahkan pemanfaatannya selain untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dasar di masing-masing daerah, juga sekaligus untuk mempercepat upaya penenggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penataan ruang di kawasan-kawasan tertentu yang dianggap strategis dan mendesak untuk segera ditangani. Menyinggung masalah dana, uang bagi perekonomian ibarat darah dalam perekonomian. Tidak mengherankan makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkan (Rahardja dan Manurung, 2001: 191). Pentingnya dana atau uang dalam pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengeluaran pembangunan dianggap sebagai variabel yang mempengaruhinya. Dapat dikatakan bahwa pengeluaran untuk pembangunan tersebut jika penggunaanya kurang efisien maka akan memberikan kontribusi yang minimal bagi pertumbuhan ekonomi.
Pengeluaran Transfer (skripsi dan tesis)
Yang dimaksud dengan Pengeluaran Transfer adalah pengeluaran dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk (Gedhe,
2002:36) :
1. Bantuan Pembangunan
Bantuan pembangunan seperti :
a. Bantuan pembangunan Sekolah Dasar
b. Bantuan pembanguanan sarana kesehatan
c. Bantuan pembangunan reboisasi
d. Bantuan pembangunan sarana pasar
e. Bantuan peningkatan jalan Dati II
2. Penyertaan Modal Pemerintah
Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengeluaran daerah yang di
pergunakan untuk menambah modal perusahaan, terutama perusahaan
daerah yang memerlukan. Pengeluaran ini masuk dalam rencana kerja
dan anggaran perusahaan yang menentukan selanjutnya tergantung dari
kebijakan perusahaan yang bersangkutan (Gedhe, 2002:37)
3. Subsidi
Subsidi bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen serta
mengendalikan harga. Subsidi dapat diberikan pada Badan Umum Milik
Daerah (BUMD) untuk subsidi pupuk dan subsidi benih. Disamping itu
ada juga subsidi bunga, dimana untuk melindungi para peminjam yang
umumnya masyarakat atau pengusaha kecil yang hasil pinjamannya
dipergunakan untuk mengembangkan usaha, seperti Kredit Modal Kerja
Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi Kecil (KIK). Yang terakhir
adalah subsidi biaya operasi, yaitu subsidi yang diberikan untuk
meringankan biaya operasi pada perusahaan yang mengoperasikan sarana
umum seperti bus (Gedhe, 2002:37).
Pengeluaran Habis Pakai (skripsi dan tesis)
Pengeluaran Habis Pakai adalah pengeluaran yang dipergunakan untuk
membiayai proyek – proyek pembangunan yang sifatnya secara tidak langsung
menghasilkan return kepada pemerintah tetapi secara tidak langsung mempunyai
dampak luas kepada pertumbuhan kemajuan perekonomian daerah serta
pemerataan pendapatan masyarakat. Dana ini di kelola oleh departemen menurut
bidang masing – masing.
Proyek – proyek yang dibiayai dengan dana ini meliputi proyek – proyek
yang mengacu pada ( Gedhe, 2002:35 ) :
1. Pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, kelistrikan, pertanian, pengairan,
pendidikan, penelitian dan sebagainya.
2. Pemeratan pendapatan, seperti perumahan rakyat, koperasi, dan lain
sebagainya.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti proyek – proyek
kesehatan, kesejahteraan sosial dan keluarga berencana dan lain
sebagainya.
4. Program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang, baik
sosial maupun ekonomi, seperti proyek – proyek pengembangan kawasan
terpadu (PKT), program pengembangan wilayah (PPW).
Pengeluaran Pembangunan (skripsi dan tesis)
Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pengeluaran pembangunan ini dapat dibagi menjadi pengeluaran yang bersumber dari dana rupiah murni, dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan proyek. Dana pemerintah yang dipergunakan untuk pengeluaran rupiah murni, berasal dari tabungan pemerintah ditambah dengan bantuan program. Dilihat dari kategori penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pengeluaran habis pakai dan pengeluaran transfer (Gedhe, 2002: 35)
Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)
Menurut pasal 1 ayat (2), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sementara itu pada ayat (3)
didefenisikan pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Defenisi dan konsep yang digunakan dalam pengumpulan data tenaga kerja di
Indonesia mengacu pada The Labor Force Concept yang disarankan oleh
International Labor Organization (ILO) (Badan Pusat Statistik). Konsep ini oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia
kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan
pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya.
Kelompok tersebut adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berikutnya
dalam kelompok penduduk usia kerja dibagi atas kelompok bukan angkatan kerja
dan kelompok angkatan kerja. Lebih jauh lagi dalam kelompok angkatan kerja
dibagi atas kelompok tidak bekerja dan mencari pekerjaan serta kelompok kerja
(BPS, 2005). Hal ini lebih jelas dapat dilihat pada Gambar (2.3).
Definisi yang berkaitan dengan konsep diatas dapat dijelaskan sebagai
berikut;
1. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas/ lebih.
2. Penduduk Bukan Usia Kerja adalah penduduk berumur di bawah 15 tahun.
3. Penduduk yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia
kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau
melaksanakan kegiatan lainnya.
Pengertian dan Jenis Kredit (skripsi dan tesis)
Pengertian kredit menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu bedasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
Dari pengertian kredit memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam
mengenai hal-hal sebagai berikut :
a. Penyediaan uang
Kredit akan terjadi jika adanya lembaga yang menyediakan uang untuk
dipinjamkan dalam hal ini adalah lembaga perbankan. Lembaga ini
merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkan kredit ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana baik
untuk kepentingan pengembangan usaha atau kepentingan konsumtif.
b. Kewajiban pengembalian kredit
Bagi debitur atau peminjam mempunyai kewajiban untuk
mengembalikan hutangnya kepada kreditur sejumlah tertentu sesuai
dengan ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah fihak.
c. Jangka pengembalian kredit
Jangka waktu untuk mengembalikan kredit tergantung dari kesepakatan
antara debitur dengan kreditur. Jangka kredit dapat dikelompokkan
menjadi tiga yaitu:
1). Kredit jangka pendek ( Short term-loan)
Kredit jangka pendek merupakan kredit yang jangka waktu
pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk
pembiayaan kelancaran operasi perusahaan termasuk pula
kredit modal kerja.
2). Kredit jangka menengah ( medium term loan )
Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktu
pengembalian antara 1 s/d 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk
menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan
bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk
investasi.
3). Kredit jangka panjang ( Long term loan )
Kredit jangka panjang merupakan kredit yang jangka waktu
pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun,
misalnya kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai suatu
proyek, perluasan usaha atau rehabilitasi.
d. Pembayaran bunga atau hasil
Jasa yang harus dibayar oleh debitur sebagai pengguna jasa kredit kepada
kreditur dapat berupa bunga atau bagi hasil yang diperoleh debitur.
Besarnya bunga yang dibayar oleh debitur tergantung dari kesepakatan
kedua belah fihak.
e. Perjanjian kredit
Perjanjian kredit ini dilakukan untuk mengikat kedua belah fihak agar
menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan.
Penggolongan kredit menurut penggunaannya terdiri atas :
a. Kredit modal kerja
Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk
menambah modal kerja debitur.
b. Kredit investasi
Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada
perusahaan untuk digunakan untuk melakukan investasi dengan
membeli barang-barang modal.
Teori Pertumbuhan (skripsi dan tesis)
Harrod-Domar Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makaro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang rusak. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock). Menurut teori ini analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan teori Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonimian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini berusaha menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah (Arsyad, 1999: 58): 1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) barangbarang modal digunakan secara penuh di dalam masyarakat. 2. Perekonomian terdiri dari dua sector yaitu sektor rumah tangga dan sector perusahaan. 3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besar pendapatan nasional. 4. Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save = MPS), besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (Capital Output Ratio = COR). Dalam teori ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu. Kondisi semacam ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini (Asyad, 1992: 59):
Teori Pertumbuhan (skripsi dan tesis)
Neo Klasik Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli lainnya seperti Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa Neo Klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu. Dalam teori ini disebutkan bahwa rasio capital output atau rasio modal produksi dapat dengan mudah berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, dapat digunakan berbagai kombinasi antara pemakai modal dan tenaga kerja. Apabila modal yang digunakan lebih besar, maka lebih kecil tenaga kerja yang diperlukan. Sebaliknya, apabila modal yang digunakan lebih terbatas maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Kondisi semacam ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini (Arsyad, 1992: 56). Dalam teori pertumbuhan Neo Klasik fungsi produksi adalah seperti yang ditunjukkan oleh M1 dan M2 dan sebagainya. Dalam fungsi produksi yang demikian suatu tingkat produksi tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai gabungan modal dan tenaga kerja. Untuk menciptakan produksi sebesar M1 gabungan modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain adalah (1) K3 dengan L3, (2) K2 dengan L2 dan (3) K1 dengan L1. Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat produksi tidak mengalami perubahan. Di samping itu jumlah produksi dapat mengalami perubahan walaupun jumlah modal tetap.
Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Gross Domestik Product tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan ekonomi itu sendiri sebab di dalam pertumbuhan ekoomi juga disertai dengan peningkatan kegiatan pembangunan yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang tinggi (Sukirno, 1985: 13). Schumpeter mengartikan pertumbuhan ekonomi (growth) sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah factor produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Menurut Karjoredjo, pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi, termaksud pembangunan daerah merupakan proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang. Pendapatan masyarakat di sini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan masyarakat perkapita orang (Karjoredjo, 1999: 35)
Macam – macam PDRB (skripsi dan tesis)
Berdasarkan dalam pengitungan PDRB, ada 2 macam PDRB yaitu sebagai
berikut :
a) Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) atas dasar harga
berlaku
yaitu PDRB yang penghitungannya berdasarkan harga tahun yang
sedang berjalan atau harga tahun yang sedang berlaku (at current
price).
b) Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) atas dasar harga
konstan
yaitu PDRB yang penghitungannya berdasarkan harga suatu tahun
yang tetap/konstan yang dipakai sebagai tahun dasar. Tujuan
menghitung PDRB atas dasar harga konstan adalah untuk melihat
perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil (nyata) yang
tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, baik inflasi maupun
deflasi.
Manfaat Menghitung PDRB (skripsi dan tesis)
Beberapa manfaat dalam penghitungan PDRB bagi suatu daerah yaitu sebagai
berikut :
a) Untuk bahan evaluasi pembangunan di masa lalu, baik
pembangunan sektoral maupun pembangunan regional secara
keseluruhan.
b) Untuk bahan umpan balik terhadap perencanaan pembangunan
yang telah dilaksanakan.
c) Sebagai dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian di
masa yang akan datang. d. Untuk membandingkan peranan masingmasing sektor perekonomian di suatu wilayah.
d) Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyaknya tenaga
kerja, maka dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja
masing-masing sektor
Pendekatan PDRB (skripsi dan tesis)
Tiga Pendekatan PDRB yaitu sebagai berikut :
a) Pendekatan Nilai Produksi (Production Approach)
PDRB diartikan sebagai jumlah nilai produk barang dan jasa yang
dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu daerah pada
periode tertentu.
b) Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
PDRB diartikan sebagai jumlah nilai balas jasa dari factor – factor
produksi yang ikut dalam proses produksi. Balas jasa yang
dimaksud diatas terdiri dari gaji, upah, sewa tanah, bunga modal
serta keuntungan. Jumlah nilai balas jasa factor produksi tersbut
sama dengan domestic regional bruto dari sudut pendapatan.
c) Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)
PDRB dapat diartikan total nilai pengeluaran konsumsi rumah
tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran lembaga nirlaba,
pembentukan modal, perubahan stok serta ekspor neto (EskporImpor). PDRB dari sudut pengeluaran selama ini lebih dikenal
dengan PDRB menurut penggunaan.
Definisi PDRB (skripsi dan tesis)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang lebih dikenal dengan Pendapatan Regional merupakan takaran makro yang digunakan untuk mengamati perekonomian suatu wilayah atau daerah, baik daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kotamadya). Selain indikator-indikator lain, pendapatan regional sangat banyak digunakan oleh para birokrasi pemerintah, peneliti, dan masyarakat dalam mengevaluasi perekonomian. Berbagai kebijakan pembangunan pada umumnya memakai data yang bersumber dari pendapatan regional. PDRB dengan berbagai data suplemen lainnya yang merupakan indikator makro ekonomi, dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah. Informasi ini sangat diperlukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Untuk mengartikan PDRB kita dapat menggunakan tiga pendekatan. (2014, dalam www.ekonomisku.blogspot.com)
Kriteria Penentuan Sektor Unggulan (skripsi dan tesis)
Menentukan kriteria sektor unggulan menjadi suatu hal yang penting sebagai
dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomo daerah saat ini,
dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan
yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi
daerah.
Beberapa kriteria sektor unggulan menurut Sambodo dalam Usya (2006)
yaitu :
a) Sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
b) Sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang
relatif besar
c) Sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi
baik ke depan maupun ke belakang
d) Sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.
Menurut Rachbini (2001) ada beberapa kriteria sektor unggulan agar sektor
unggulan tersebut menjadi sektor prioritas, yaitu sebagai berikut :
a) Sektor unggulan harus menghasilkan produk yang mempunyai
permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan dapat
berkembang dengan cepat yang diakibatkan dari efek permintaan
tersebut
b) Ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi
produk baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih
luas.
c) Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil – hasil
produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta
maupun pemerintah.
d) Sektor unggulan harus berkembang sehingga mampu memberi
pengaruh terhadap sektor – sektor lainnya
Pengertian Sektor Unggulan (skripsi dan tesis)
Pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada ruang lingkup internasional, sektor unggulan dapat dikatakan unggul jika sektor nya mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada ruang lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan jika sektor di daerah tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh daerah lain, baik pada pasar nasional ataupun pasar domestik (Suyatno, 2000) Pengertian sektor unggulan menurut Tumenggung (1996) yaitu sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. (Unknown, 2008, dalam www.ilmuekonomi.net) Sektor unggulan memiliki sebuah potensi yang lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor lain dalam suatu daerah terutama yang memiliki faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut seperti halnya akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap serta kemajuan teknologi. Sektor unggulan pada suatu daerah mempunyai hubungan erat dengan data PDRB dari daerah yang bersangkutan. Dalam PDRB terkandung informasi yang penting diantaranya untuk melihat output sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah baik dalam provinsi maupun kabupate/kota.
Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (skripsi dan tesis)
Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah tidaklah mudah. Potensi
yang ada di daerah layak untuk dikembangkan sehingga terus berkembang
menjadi sumber penghidupan masyarakat serta menjadi perekonomian daerah
secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.
Tujuan dalam pengembangan ekonomi pada umumnya adalah untuk
meningkatkan pendapatn riil perkapita serta adanya unsur keadilan dan
pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha.
Langkah – langkah yang dilakukan dalam mempersiapkan strategi potensi
daerah yaitu sebagai berikut :
a) Mengidentifikasi sektor – sektor kegiatan yang mempunyai potensi
untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan
kelemahan
b) Mengidentifikasi sektor – sektor yang potensinya rendah untuk
dikembangkan dan mencari faktor – faktor penyebab rendahnya
potensi sektor tersebut.
c) Mengidentifikasi sumber daya yang ada termasuk SDM
d) Menggunakan model pembobotan terhadap variabel – variabel
kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub-sektor
e) Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan
sektor – sektor andalan
Strategi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah (skripsi dan tesis)
Pembangunan ekonomi mampu berhasil bila dapat memenuhi kebutuhan
dunia usaha. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi
ekonomi sektoral yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.
Secara garis besar strategi pembangunan daerah menurut Arsyad (1999)
dibagi menjadi 4 kelompok yaitu sebagai berikut :
a) Strategi pengembangan fisik (Locality Or Phsycal Development
Strategy)
Dengan melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik
daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan
perdagangan, pemerintah daerah berpengaruh positif bagi
pengembangan dunia usaha daerah. Secara khusus tujuan strategi
pembangunan fisik adalah untuk menciptakan identitas daerah,
memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat serta
memperbaiki daya tarik pusat kota supaya memperbaiki dunia usaha
daerah.
b) Strategi Pengembangan Dunia Usaha (Bussines Development
Strategy)
Pengembangan dunia usaha adalah komponen yang penting dalam
merencanakan pembangunan ekonomi daerah karena dari daya tarik,
kreasi atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara yang
terbaik dalam menciptakan perekonomian daerah.
c) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resources
Development Strategy)
Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam proses
pembangunan ekonomi, oleh karena itu peningkatan kualitas serta
keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan.
d) Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-Based
Development Strategy)
Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat adalah kegiatan
yang dituju untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat
tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa dikenal dengan istilah
pemberdayaan. Kegiatan seperti ini berkembang marak di indonesia
karena kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan
manfaat bagi kelompok – kelompok masyarakat tertentu.
Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah (skripsi dan tesis)
Dalam proses pembangunan ekonomi daerah, peran pemerintah sangat penting. Dimana pemerintah tidak boleh berlaku sebagai penonton pasif. Masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi daerah sedemikian besarnya sehingga tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan – kekuatan ekonomi. Bahkan perusahaan swasta tidak mampu menyelesaikan masalah – masalah tersebut. Maka dari itu tindakan dari pemerintah sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi. Pada fase awal pembangunan, investasi harus dilakukan di bidang – bidang yang mampu meningkatkan ekonomi eksternal yaitu yang mengarah kepada social dan ekonomi seperti transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Perusahaan swasta tidak tertarik untuk melakukan kegiatan – kegiatan tersebut karena resiko terlalu tinggi serta keuntungan kecil. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sector perekonomian sehingga penawaran sesuai dengan permintaan. Oleh karena itu pengawasan serta pengaturan oleh negara menjadi penting untuk mencapai keseinmbangan pertumbuhan. Pemerintah harus merencanakan pengawasan fisik dan langkah – langkah fiscal dan moneter. Ruang lingkup pemerintah sangat luas dan menyeluruh. Menurut Prof. Lewis lingkup tersebut mencangkup penyelenggaraan pelayanan umum, meentukan sikap, membentuk lembaga – lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber, menentukan distribusi pendapatan, mengendalikan jumlah uang, mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh dan menentukan laju investasi. (sugih dragon, 2014, dalam www.academia.edu) Peran pemerintah dalam membangun perekonomian daerah yaitu sebagai berikut : a) Entrepeneur Peran pemerintah sebagai entrepreneur merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis didaerahnya. Pemerintah bisa mengembangkan suatu usaha dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bermitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatannya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah harus mampu mengelola asset – asset daerah dengan baik sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. b) Koordinator Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai coordinator dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan melalui penetapan kebijakan – kebijakan atau mengusulkan strategi – strategi pembangunan ekonomi yang komprehensip untuk kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga – lembaga pemerintah daerah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun sasaran ekonomi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah serta untuk menjamin bahwa perekonomian di daerah akan mendapatkan manfaat yang optimal. c) Fasilitator Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attidunal (perilaku atas budaya masyarakat) didaerah. Hal ini dilakukan agar mempercepat proses pembangunan serta prosedur perencanaan, peraturan tata ruang daerah yang lebih baik. d) Stimulator Pemerintah berperan sebagai stimulan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan – tindakan yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah daerah. Menjaga perusahaan – perusahaan yang tetap berada di daerah tersebut. Stimulus tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : pembuatan brosur – brosur, pengembangan kawasan industri pembuata outlet untuk produk – produk UKM, membantu UKM melakukan pameran lainnya.
Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah (skripsi dan tesis)
Dalam pembangunan ekonomi daerah, mempunyai beberapa permasalahan
yang dihadapi yaitu sebagai berikut :
a) Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri
b) Kurang meratanya investasi
c) Tingkat Mobilitas factor produksi yang rendah
d) Perbedaan SDA
e) Perbedaan Demografis
f) Kurang lancarnya perdagangan antar daerah
Definisi Pembangunan ekonomi daerah (skripsi dan tesis)
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka sampai dimana taraf pembagunan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara telah meningkat, serta tidak mudah diukur secara kuntitatif. Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan – kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara local. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industry – industry alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa, identifikasi pasar – pasar baru, pengetahuan dan teknologi serta pengembangan usaha – usaha baru. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerjauntuk masyarakat daerah. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama – sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan pasrtisipasi masyarakat, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang serta membangun ekonomi daerahnya.
Hambatan Dalam Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Dalam melakukan pembangunan ekonomi dapat menimbulkan hambatan –
hambatan pada prosesnya. Hambatan – hambatan tersebut yang bisa terjadi yaitu
sebagai berikut :
a) Dualisme ekonomi. Bisa terjadi kesenjangan yang hanya
berorientasi di perkotaan saja
b) Adanya kebudayaan yang tidak bersifat ekonomis. Misalnya
seperti adat yang tidak mendukung adanya penggunaan sumber daya
manusia secara penuh untuk meningkatkan taraf hidupnya, adanya
status social penduduk, kebiasaan yang turun temurun dan hambatan
filosofis.
c) Banyaknya jumlah pengangguran karena meningkatnya angka
kelahiran
d) Pendapatan tidak teratribusi secara merata.Hambatan Dalam Pembangunan Ekonomi
Dalam melakukan pembangunan ekonomi dapat menimbulkan hambatan –
hambatan pada prosesnya. Hambatan – hambatan tersebut yang bisa terjadi yaitu
sebagai berikut :
a) Dualisme ekonomi. Bisa terjadi kesenjangan yang hanya
berorientasi di perkotaan saja
b) Adanya kebudayaan yang tidak bersifat ekonomis. Misalnya
seperti adat yang tidak mendukung adanya penggunaan sumber daya
manusia secara penuh untuk meningkatkan taraf hidupnya, adanya
status social penduduk, kebiasaan yang turun temurun dan hambatan
filosofis.
c) Banyaknya jumlah pengangguran karena meningkatnya angka
kelahiran
d) Pendapatan tidak teratribusi secara merata.
Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Adapun factor factor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi diantaranya
adalah sebagai berikut :
Faktor Ekonomi
Beberapa hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi
dalam factor ekonomi ialah sumber daya manusia, sumber
daya alam serta keahlian dan entrepeneurship.
Sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam menentukan
tingkat suatu keberhasilan pembangunan nasional melalui
kualitas dan kuantitas produk.
Sumber daya alam yang berpengaruh meliputi kesuburan
tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil laut serta hasil tambang,
yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku produksi.
Keahlian dan entrepeneurship sangat diperlukan dalam
pembangunan ekonomi dengan mengolah bahan mentah hasil
alam menjadi sesuatu yang bernilai tinggi.
Factor Non-ekonomi
Suatu hal yang mempengaruhi pembangunan dalam factor non
ekonomi yaitu kondisi kultur social masyarakat sebuah negara,
politik, kelembagaan, dan system yang berkembang dan
berlaku di masyarakat.
Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Pembangunan ekonomi tidak selalu memberikan efek positif bagi negaranya.
Bisa saja memberikan efek negative dalam pembangunan yang sedang
berlangsung. Berikut adalah efek positif serta efek negative dalam pembangunan
ekonomi sebagai berikut :
Dampak Positif Pembangunan Ekonomi
a) Meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi sebuah negara
b) Mengurangi pengangguran dengan meningkatkan jumlah
lapangan pekerjaan
c) Keberagaman kegiatan ekonomi negara – negara
d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia karena adanya
tuntutan pendidikan dan teknologi
Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
a) Pembangunan ekonomi yang tidak direncanakan dengan
baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup
b) Pembangunan di bidang ekonomi sering berorientasi pada
pembangunan infrastruktur serta industry yang dapat
menyebabkan berkurangnya lahan pertanian
Tujuan Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Adapun tujuan dalam pembanngunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan
terhadap pendapatan perkapitanya, yaitu sebagai berikut :
a) Untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan
pemerataan pendapatan.
b) Meningkatkan kesempatan kerja dengan menambah bidang –
bidang kerja yang bisa menyerap tenaga kerja.
c) Memperbaiki mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia.
d) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap budaya nilai –
nilai luhur termasuk social, agama serta kultur agar tidak mudah
terpengaruh oleh budaya lainnya.
e) Menghindari kemungkinan inflasi
Indikator Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Tolak ukur dalam suatu pembangunan ekonomi berdasarkan beberapa indicator yang harus terpenuhi agar dapat digunakan sebagai gambaran bahwa negara tersebut sedang melalui proses pembangunan ekonomi. Indicator tersebut mencakup indicator ekonomi dan social. Indicator ekonomi yaitu meliputi laju pertumbuhan ekonomisebagai proses adanya kenaikan output perkapita dalam kurun waktu yang lama serta adanya peningkatan Produk Nasional Bruto perkapita. Indicator social yaitu meliputi indeks dari pembangunan Sumber Daya Manusia dan indeks mutu hidup.
Komponen Dalam Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Dalam bidang ekonomi memiliki 3 komponen yang harus terpenuhi yaitu
sebagai berikut :
a) Pembangunan bagian dari suatu proses
Pembangunan adalah sebuah bagian dari suatu proses yang dalam
pembangunan ekonominya memerlukan tahapan – tahapan yang harus
dijalani oleh Negara. Tahapan – yahapan yang dimaksud itu ialah
keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan penduduk. Suatu bangsa
dimana membangun ekonominya adalah bangsa yang mau berproses.
b) Pembangunan berorientasi untuk meningkatkan pendapatan
Misi yang paling utama dalam pembangunan ekonomi adalah untuk
meningkatkan pendapatan perkapita dengan tindakan aktif maka
dibutuhkannya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat
serta elemen – elemen lainnya untuk saling berpartisipasi dalam
melakukan perbaikan ekonomi.
c) Peningkatan pendapatan jangka panjang
Suatu negara saat dalam kurun waktu tertentu pendapatan
perkapitanya cenderung meningkat secara terus menerus maka dapat
dikatakan negera tersebut sudah melalui proses peningkatan ekonomi
Definisi Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan
pendapatan total dan perkapita melalui perhitungan pertambahan penduduk suatu
Negara yang disertai dengan perubahan fundamental terhadap struktur ekonomi
Negara serta pemerataan pendapatan penduduknya. (jonathan, 2012, dalam
www.maxmanroe.com)
Definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli yaitu sebagai berikut :
1) Sadono Sukirno (1996)
Pembangunan ekonomi adalah upaya meningatkan pendapatan
perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial
menjadi ekonomi real dengan melakukan penanaman modal,
penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan
keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan
manajemen.
2) Adam smith
Pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan atau kombinasi
antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi.
3) Prof. Meier
Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan riil
perkapita dalam jangka waktu yang panjang.
4) Schumpeter (Suryana, 2000:5)
Pembanguna ekonomi adalah perubahan dalam lapangan industry
dan perdagangan yang berkaitan dengan pendapatan perkapita dan
pendapatan nasional dimana proses tersebut terjadi secara spontan
dan tidak terputus – putus.
5) Irawan (2002:5)
Pembangunan ekonomi adalah berbagai usaha yang dilakukan untuk
meningkatkan taraf hidup suatu Negara yang dapat diukur dengan
tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.
Pengertian Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Menurut Para Ahli Beberapa ahli ekonomi pernah memberikan penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi, salah satunya sebagai berikut : a) Adam Smith Menurut Adam Smith Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat ekonomi pada suatu Negara yang bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka output dari suatu Negara akan ikut bertambah. b) Sadono Sukimo (1985) Menurut Sadono Sukimo pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui pertumbuhannya, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional segera dari tahun ke tahun, yang sering kita dengar dengan laju pertumbuhan ekonomi. c) Budiono (1994) Menurut Budiono pertumbuhan ekonomi adalah sebuah pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada peningkatan output yang bersumber dari proses intern perekonomian itu sendiri dan sifatnya sementara. Adapun komponen pokok dalam pertumbuhan ekonomi yaitu : a) Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi dari pertumbuhan ekonomi sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan ekonomi pada negara yang bersangkutan. b) Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkesinambungan dimana peran pemerintah dalam berinvestasi di bidang pendidikan. c) Mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam kemajuan teknologi dilakukan dengan penyesuaian kelembagaan, sikap serta ideology. Sehingga secara ekonomi dan social terjadi pertumbuhan yang seiring.
Definisi Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Pertumbuhan Ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendatan nasional riil. Jadi pertumbuhan Ekonomi dapat dikatakan tumbuh apabila teerjadi pertumbuhan outputriil. Definisi lain pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan out put perkapita. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Secara singkatnya, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian tersebut ada 3 hal yang perlu digaris bawahi yaitu proses, out put per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan dalam proses maksudnya bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan output per kapita berarti harus memperhatikan dua hal yaitu Output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Aspek jangan panjang maksudnya bahwa kenaikan output perkapita harus dilihat dari kurun waktu yang cukup lama. Kenaikan output perkapita dalam satu atau dua tahun kemudian akan diikuti dengan penurunan bukan pertumbuhan ekonomi. Secara umum teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli dibagi menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis dan teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik. (Ika Novita, 2014, dalam www.academia.edu). Teori pertumbuhan ekonomi historis berkembang di jerman dan kemunculan teori pertumbuhan ekonomi histori inilah merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industry dan menyatakan bahwa teori ini dilakukan secara bertahap. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut pandangan para ahli ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang – barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Berdasarkan teori klasik tersebut, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitannya antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori optimus. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dapat dilihat apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Namun apabila jumlah penduduk bertambah banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marjinal akan mengalami penurunan. Oleh karena itu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Teori pertumbuhan ekonomi nonklasik melihat dari sudut pandang berbeda yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan factor – factor produksi.
Hubungan PAD dan Belanja Modal (skripsi dan tesis)
Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Brata 2004:72).
Hubungan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah. seperti: Belanja modal tanah, jalan dan jembatan, bagunan air (irigasi), instansi, jaringan, bangunan gedung dan lainnya. Belanja dapat dikelompokkan menurut ruang lingkup ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, dan Transfer. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sodik (2007:47) Mengatakan bahwa adanya pengaruh positif dan yang signifikan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin, terhadap pertumbuhan ekonomi regional dikarenakan pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri.
Hubungan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Boediono (2009:24) Mengatakan Pertumbuhan ekonomi adalah Proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan PDRB perkapita. Sedagkan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Dan Pendapatan Asli Daerah ini dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harianto (2007) dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pemelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sangat berkaitan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap keuangan daerah, karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan pemerintah. Dan sebaliknya pedapatan Asli Daerah juga berpengaruh terhadap keuangan daerah. Brata (2004:67) Mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluarsa dalam memafaatkan PAD sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Akan tetapi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah kehubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya.
Pengeluaran Pembangunan (skripsi dan tesis)
yaitu Pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, dan pembelian kendaraan. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2003 Pengeluaran Pembangunan adalah proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat. Pengeluaran Pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbetuk investasi dalam proyek-proyek, baik dalam bentuk proyek fisik seperti pembangunan bedungan air maupun non fisik seperti proyek-proyek dalam pengembangan pendidikan, keagamaan dan sebagainya. pelaksanaan belanja pembangunan dirinci kedalam sektor-sektor, tiap-tiap sektor dibagi kedalam sub sektor, masing-masing sub sektor dirici kedalam program proyek, dan akhirnya untuk masing-masing proyek dirinci lagi kedalam bagian anggaran (Said Hamid Hasan, 1994: 235). Moh. Arsjad Anwar, (1986 : 69) Menyatakan bahwa Pada dasarnya pengeluaran pembangunan merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif. Kreteria ini sekaligus berarti perluasan lapangan dan kesempatan kerja. Pembangunan Ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari wilayahnya dan dalam istilah ini yang paling sering disebut pembangunan wilayah.
Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) (skripsi dan tesis)
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Tambunan (2006:34) yang menyatakan pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD): a. Pajak Daerah Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik.. Dengan kata lain Pajak Daerah adalah: pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah. Edison (2009:34) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak. Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan bahwa Pajak Daerah adalah, yang selanjutnya disebut Pajak, yaitu Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembengunan daerah. Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa jenis Pajak Daerah yaitu : 1 Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari : Pajak kenderaan bermotor, Bea balik nama kenderaan bermotor, dan Pajak bahan bakar kenderaan bermotor 2 Jenis Pajak Dearah Tingkat II terdiri dari : Pajak hotel dan restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan dan lain sebagainya. b. Hasil Retribusi Daerah Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Menurut Suparmoko (1999:94) Bahwa sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya: uang langganan air minum, uang langganan listrik. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar, Tempat Hiburan/rekreasi, Villa, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian Laba, Deviden, dan Penjualan saham milik daerah. d. Lain-Lain PAD Yang Sah Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi: 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2. Jasa giro 3. Pendapatan bunga 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 5. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (skripsi dan tesis)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Sadono Sukirno (2005:12) Mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi disuatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain. Produk Domestik Regional Bruto didefenisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2008). Hasil penghitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, pertama PDRB berdasarkan harga berlaku (nominal) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Kedua yaitu PDRB berdasarkan harga konstan (riil) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Sukirno (2002:23) Cara menghitung PDRB dapat diperoleh dengan tiga pendekatan yaitu: 1. Pendekatan Produksi PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu: a. Pertanian b. Pertambangan dan penggalian c. Industri pengolahan d. Listrik, gas dan air bersih e. Bangunan f. Perdagangan hotel dan restoran g. Pengangkutan dan komunikasi h. Keuangan i. Jasa- jasa 2. Pendekatan Pendapatan PDRB balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. 3. Pendekatan Pengeluaran PDRB dihitung berdasarkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri: pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi swasta dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor).
Teori Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbahan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (Daerah) untuk menyediakan semakin banyak barangbarang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tembuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2007:57) Bahwa Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai Kenikan GDP/GNP tanpa memandang, apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik. Menurut Sukirno (2002:10) Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Todaro, 2000:140): a. Akumulasi modal Termasuk investasi baru ang berwujud tanah, peralatan dan sumber daya manusia. Hal ini akan terjadi apabila bagian dan pendapatan sekarang akan ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. b. Pertumbuhan Ekonomi Berhubungan dengan kenaikan angka kenaikan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja maka semakin banak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banak penduduk akan meningkatakan pasar domestiknya. c. Kemajuan Teknologi Kemajuan yang disebabkan oleh cara-cara baru dan lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional seperti: cara menanam padi, membuat pakaian dan sebagaina. Dengan klasifikasi kemajuan teknologi tersebut yaitu hemat tenaga kerja dan hemat modal.
Tenaga kerja dan Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksikan barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan dasar kriteria seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Selanjutnya mulai Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan secara internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Kriteria ini menjadi indikator yang digunakan dalam pembuat kebijakan perencanaan ketenagakerjaan baik di daerah maupun nasional. Indikator ini juga digunakan untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja atau penduduk usia kerja potensia yang dapat memproduksikan barang dan jasa. Sedangkan untuk mengetahui distribusi penyebaran penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan digunakan angka proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. Yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan sendiri adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan kerja ini dibagi dalam 10 golongan, terdiri dari 5 sub sektor pertanian yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, perimakan, peternakan, pertanian lainnya dan lima lainnya adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, angkuran dan sektor lainnya
Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Infrastruktur dapat diartikan sebagai kemudahan dasar dalam berbagai instalasi terutama dalam sistem komunikasi, transportasi, listrik, air telepon yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang aktivitasnya baik itu untuk usaha dalam bentuk industri maupun perdagangan serta untuk mendukung kelancaran arus orang, barang dan jasa dari suatu tenpat ke tempat lain. Infrastruktur fisik dipengaruhi oleh ketersediaan, kualitas dan aksesnya. Ketersediaan infrastruktur fisik adalah seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, jembatan, sarana komunikasi dan sumber energi seperti listrik. Sedangkan kualitas dan aksesnya meliputi kondisi dari infrastruktur fisik tersebut dalam keadaan yang baik dan terpelihara. Infrastruktur fisik yang tersedia belum tentu dapat mendukung kelancaran usaha bila infratruktur yang tersedia tidak dalam kondisi yang baik. Selain kualitas, kemudahan pengguna untuk mengakses infrastruktrur fisik tersebut juga turut diperhatikan. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui ketersediaan infrastruktur yang baik. Demikian pula dengan biaya produksi yang dapat diturunkan sehingga ketersediaan infrastruktur dapat menjadi salah satu faktor daya tarik masuknya investasi ke suatu wilayah atau dengan kata lain infrastruktur yang tersedia dapat membantu meningkatkan kegiatan investasi yang sudah ada. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, pemerintah perlu mengalokasikan biaya (pembelanjaan pemerintah) untuk membiayai penambahan dan perbaikan infrastruktur yang ada
Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) (skripsi dan tesis)
Arus modal yang masuk dari luar negeri dapat dibedakan menjadi tiga,
yaitu utang luar negeri, investasi portfolio, dan penanaman modal asing langsung
(FDI). Secara umum, FDI adalah bentuk investasi yang ditanamkan langsung dan
bergerak di berbagai bidang. Di dalam arus FDI tidak termasuk investasi portfolio
global berbentuk saham lewat jual beli di bursa, obligasi dan surat berharga
lainnya. Dibandingkan dengan hutang, FDI sering dianggap sebagai cara yang
lebih menguntungkan dan lebih aman dalam membiayai pembangunan, selain
karena factor resiko kegagalan usaha dipegang oleh investor asing, dimana pada
hutang, negara dalam kondisi apapun, berkewajiban unuk membayar utang
beserta bunganyam juga karena FDI terkait dengan kepemilikan langsung,
pengusaan pabrik, peralatan dan infrastruktur yang turut membiayai kapasitas
penciptaan pertumbuhan dalam suatu perekonomian, sedangkan pinjaman luar
negeri jangka pendek lebih sering digunakan untuk membiayai konsumsi.
Dalam teori FDI dengan pendekatan endowment factors, FDI ditentukan
oleh tingkat pengembalian yang tinggi (rate of return) terhadap factor produksi.
Dalam kerangka teori Heckscher–Ohlin (H-O), dimana diasumsikan terdapat dua
negera dua factor produksi dan dua barang, maka FDI (dinyatakan dengan arus
capital/modal) terjadi dari negara-negara yang berlimpah capital/modal (capital
abundant), yang pada umumnya memberikan tingkat pengembalia yang rendah,
ke negara yang berlimpah tenaga kerja (labour abundant) dengan tingkat
pengembalian yang umumnya relative lebih tinggi. Kelemahan H-O ini dalam
menjelaskan fenomena arus modal H-O terlalu sederhana sehingga tidak dapat menjelaskan fenomena arus modal yang terjadi diantara dua negara yang samasama berlimpah capital/modal ataupun sama-sama berlimpah tenaga kerja.
Teori FDI dengan pendekatan mikroekonomi mendasarkan teorinya pada
teori perusahaan (theory of the firm) dimana analisisnya menekankan pada
maksimalisasi profit melalui cost benefit analysis. Teori – teori mikro berfokus
pada ketidaksempurnaan pasar (market imperfection), keinginan perusahaanperusahaan multinasional untuk melakukan ekspansi dan meraih pangsa pasar
yang lebh besar (market power), economies of scale, kemajuan teknologi, dan lain
sebagainya. Pada Prinsipnya, teori FDI lebih mengarah pada studi ekonomi mikro
yang membahas fungsi produksi suatu perusahaan dimana FDI tersebut
ditanamkan, karena pada kenyataannya investor asing cenderung menanamkan
modalnya langsung pada bidang/sektor atau perusahaan yang dipilihnya.
Studi mengenai FDI berkembang ke arah yang lebih luas yaitu
makroekonomi, dimana secara agregat tingkat FDI akan mempengaruhi
perekonomian negara penerima FDI dalam banyak hal, diantaranya produksi
(output), ketenagakerjaan, tingkat pengangguran, pendapatan, harga, eksporimpor, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan kesejahteraan umum
negara penerima FDI. Di sisi lain, tingkat FDI yang masuk ke suatu negara juga
dipengaruhi oleh variabel-variabel makroekonominya, seperti tingkat pendapatan
nasional (GDP), investasi domestic, tingkat pertumbuhan ekspor, nilai tukar riil,
surplus/deficit anggaran pemerintah, dan variabel makroekonomi lainnya,
termasuk pula tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut
Pengertian Investasi (skripsi dan tesis)
Berdasarkan pengalaman negara maju, memberikan bukti bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam kemakuan ekonomi adalah besarnya barang modal dan kualitas sumber daya manusia. (Pratama dan Manurung, 2008: 58).
Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi baik
dalam bentuk fisik maupun non fisik.
Pengertian investasi secara umum diartikan sebagai pembelian (dan
berarti juga produksi), baik terhadap aktiva fisik seperti membangun jembatan,
membangun gedung, pembuatan jalan dan lain sebagainya, maupun aktiva
finansial (keuangan) seperti membeli sekuritas atau bentuk keuangan lainnya atau
aktiva kertas seperti halnya seseorang yang membeli saham atau obligasi. Dalam
ekonomi makro sendiri, pengertian investasi lebih dipersempit yakni sebagai
pengeluaran masyarakat yang ditujukan untuk menambah stok modal fisik
(Dornbusch dan Fischer, 1998:331). Sementara itu dalam perhitungan pendapatan
nasional dan statistik, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian para
pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri
dan pertambahan dalam nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah,
bahan belum diproses, dan barang jadi.
Dalam pengertiannya, Nurfatah (1981) investasi merupakan usaha
pembentukan modal guna memperoleh keuntungan, terutama dalam bentuk
pendapatan atau bunga modal. Hal ini menjelaskan investasi dari sisi ekonomi
terutama pada upaya perolehan manfaat (benefit). Suparmoko (2002) menyatakan
bahwa investasi adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung
maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Secara khusus
dapat dikatakan bahwa investasi terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk
penggunaan produksi pada masyarakat yang akan datang.
Dalam investasi tercakup dua tujuan utama, yakni untuk mengganti bagian
dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal
yang ada. Sedangkan tujuan lainnya menyebutkan bahwa pengeluaran investasi
adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan
keuntungan di masa mendatang. Harapan keuntungan ini digunakan sebagai faktor
utama dalam pengambilan keputusan investasi (Kunarjo, 1982:30). Artinya,
pertimbangan yang diambil oleh perusahaan dalam memutuskan membeli atau
tidak barang dan jasa tersebut adalah harapan dari perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang bisa diperoleh (dengan dijual atau digunakan untuk proses
produksi).
Investasi dapat dibedakan menjadi tiga komponen (Dornbusch dan Fisher,
1994:331), yaitu pertama, investasi tetap dunia usaha (business fixed investment),
yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk pembangunan pabrik atau bangunan baru,
pembelian peralatan produksi dan mesin-mesin baru. Kedua, investasi persediaan
(inventory investment) yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk menambah stok
persediaan. Ketiga, investasi tempat tinggal (residential investment) yang
sebagian besar berupa investasi perumahan
Sebagaimana dijelaskan oleh Suparmoko (2002) investasi dibedakan
menjadi dua jenis, yaitu pertama, investasi yang besar kecilnya tergantung pada
pada besarnya pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional tinggi maka
investasi akan meningkat, sebaliknya jika pendapatan nasional rendah atau
menurun maka investasi akan menjadi lebih sedikit atau rendah. Kedua,
investasi yang dilakukan bukan berdasarkan pada besarnya pendapatan nasional.
Sehingga besar kecilnya investasi tidak tergantung pada naik turunnya pendapatan
nasional.
Sedangkan menurut Simarmata (1984) dalam Tanjung (2001), investasi
dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :
1. Investasi baru, yaitu investasi bagi pembuatan sistem produksi baru, baik
sebagai bagian dari kegiatan usaha baru untuk produksi maupun perluasan
produksi, tetapi harus menggunakan sistem produksi baru
2. Investasi peremajaan. Investasi jenis ini biasanya hanya digunakan untuk
mengganti barang-barang kapital lama dengan yang baru, tetapi masih dengan
kapasitas produksi dengan ongkos produksi yang sama dengan alat yang
digantikan
3. Investasi rasionalisasi. Jenis kelompok investasi ini peralatan yang lama
diganti oleh yang baru tetapi dengan ongkos produksi yang lebih murah
walaupun kapasitas sama dengan yang digantikan
4. Investasi perluasan. Jenis investasi ini peralatan baru diganti dengan yang
lama, kapasitasnya lebih besar sedangkan ongkos produksinya masih sama 5. Investasi modernisasi. Investasi jenis ini digunakan untuk memproduksi
barang-barang baru yang memang prosesnya baru atau memproduksi barang
lama dengan proses yang baru
6. Investasi yang diverifikasikan. Investasi ini diperlukan untuk memperluas
program produksi perusahaan tertentu sesuai dengan program diverifikasi
kegiatan usaha produksi yang bersangkutan.
Setiap jenis investasi tersebut memerlukan analisa kelayakan apakah investasi
tersebut menguntungkan atau tidak, dan yang terutama adalah mencari alternatif
mana yang terbaik dari kemungkinan atau peluang yang terbuka bagi perusahaan.
Kegiatan investasi ditinjau dari pelakunya dapat dibagi menjadi dua
kategori, yakni penanaman modal dalam negeri (investasi domestik) yaitu
investasi yang dilakukan oleh penduduk di negara itu sendiri dan penanaman
modal asing (investasi asing) yaitu investasi yang dilakukan oleh penduduk dari
negara lain. Menurut jenis investor, investasi dapat dibagi dalam dua kategori
(kelompok) yaitu penanam modal individual dan penanam modal institusional
(Jones, 1991:13). Penanam modal individual di sini adalah penanam modal
perseorangan, sedangkan penanam modal institusional adalah penanam modal
yang sifatnya berkelompok atau suatu lembaga tertentu, bisa lembaga perbankan
atau lembaga asuransi.
Adapun sumber-sumber modal yang digunakan untuk investasi menurut
Sukirno (1985) dalam Tanjung (2001) berasal dari tiga sumber, yakni :
1. Tabungan pemerintah yang berasal dari penerimaan rutin Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikurangi dengan pengeluaran rutin
APBN. Atau kebutuhan pendapatan pemerintah dari pajak dan sumber lainnya
setelah pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran rutin.
2. Tabungan yang berasal dari sumber luar negeri, baik yang berasal dari bantuan
maupun yang berwujud dalam bentuk penanaman modal asing di dalam
negeri. Jadi sumber modal yang berasal dari luar negeri hanya pelengkap dana
dalam penanaman investasi.
3. Tabungan masyarakat dalam negeri, baik yang berasal dari individu
perorangan, maupun yang berasal dari cadangan perusahaan-perusahaan atau yang merupakan bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk
konsumsi.
Dengan demikian sumber-sumber yang ada tersebut dapat digunakan
untuk investasi yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan
ekonomi. Pengeluaran untuk investasi tidak saja ditentukan oleh tabungan dan
tingkat bunga, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang stabil
dan dinamis
Teori Pertumbuhan Neo Klasik (skripsi dan tesis)
Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) merupakan model ekonomi
dengan pendekatan umum dimana bebas mengabaikan beberapa aspek penting
dari macroeconomics, seperti fluktuasi jangka pendek dalam ketenaga-kerjaan,
pertumbuhan populasi, dan tabungan. Model pertumbuhan Solow merupakan
model pertumbuhan yang mengasumsikan bahwa perkembangan teknologi adalah
exogenues. Asumsi-asumsi penting dari model Solow antara lain: tingkat
depresiasi dianggap konstan, tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar
masuk barang modal, tidak ada sektor pemerintah, tingkat pertambahan penduduk
(tenaga kerja) dianggap konstan serta seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah
penduduk sama dengan jumlah pekerja (Pratama dan Manurung, 2008: 141)
Jika output atau dijelaskan oleh input modal dan tenaga kerja. Model tersebut
dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut:
Y (t) = F (K(t), L(t))
Dengan memperhitungkan perkembangan teknologi, model difokuskan pada
empat variabel yaitu output (Y), modal (K), tenaga kerja (L) dan tingkat teknologi
(A). Dengan mengasumsikan fungsi produksi dinyatakan dalam beberapa bentuk
persamaan yaitu:
Y(t) = F (K(t), A(t)L(t)) (2.4)
Y(t) = F (A(t)K(t),L(t)) (2.5)
Y(t) = A(t)F(K(t),L(t)) (2.6)
t adalah waktu yang menentukan tingkat pertumbuhan melalui input K,L dan L.
Output akan berubah jika input berubah dalam waktu tertentu. Bila tingkat
teknologi masuk dalam labour (persamaan 2.7) maka dinamakan labour
augmenting atau solow neutral, bila masuk dalam modal (persamaan 2.8) maka
dinamakan capital augmenting atau harrod neutral dan bila netral (persamaan
2.9) maka disebut juga hicks neutral. Dengan mengasumsikan bahwa teknologi
adalah konstanta maka fungsi produksi adalah constans return return to scale
dengan model matematika yang dirumuskan dengan:
F(cK,cAL) = cF(K,AL) c≥ 0 (2.7)
Sesuai dengan asumsi diatas, dalam model dinyatakan bahwa modal, tenaga kerja
dan pengetahuan berubah sepanjang waktu,serta diasumsikan pula bahwa tenaga
kerja dan pengetahuan sebagai variabel eksogen tumbuh pada tingkat yang
konstan maka:
( ) ( ) ( ) L t nL t
dt
dL t = = (2.8)
( ) ( ) ( ) A t gA t
dt
dA t = =
n dan g adalah parameter eksogen, L dan A menunjukkan derivasi dengan
memperhitungkan t. Bila t diasumsikan 0 maka L(t) = L(0) ent dan A(t) = A(0)egt.
A(t)L(t) merupakan unit tenaga kerja efektif yang tumbuh pada tingkat n+g.Besarnya output diasumsikan digunakan untuk investasi sebesar s dan eksogen.
Dengan mendefinisikan k sebagai stok modal per unit tenaga kerja efektif k =
K/AL dan y sebagai output per unit tenaga kerja efektif y = Y/AL dimana y = f(k),
maka dengan mempertimbangkan depresiasi modal pada tingkat δ diperoleh
persamaan:
k = s ) f (k(t)) − (n + g + δ )k(t (2.9)
persamaan tersebut merupakan salah satu kunci dari model Solow yang
menjelaskan perubahan modal per unit tenaga kerja efektif.
Dengan mengasumsikan hubungan yang konstan antara input modal dan
tenaga kerja, maka untuk mencakup kemajuan teknologi yang merupakan variabel
eksogen sebagai variabel yang dapat meningkatkan kemampuan perekonomian
untuk berproduksi sepanjag waktu perlu dilakukan modifikasi. Diasumsikan
bahwa kemajuan teknologi dapat mengefisiensikan tenaga kerja, sehingga
persamaan yang sesuai untuk memperjelas asumsi iniadalah persamaan (2.7).
Mankiw mengganti variabel A dalam persamaan ini dengan variabel E yang
dikenal dengan efisiensi tenaga kerja, sehingga diperoleh persamaan lain yang
sejenis yaitu:
Y(t) = F(K(t),E(t)L(t) (2.10)
Fungsi produksi yang baru ini menyatakan bahwa output perekonomian Y
tergantung pada unit modal K dan jumlah pekerja efektif EL. Karena angkatan
kerja L tumbuh pada tingkat n den efisiensi dari setiap unit tenaga kerja efektif E
tumbuh pada tingkat g, maka jumlah pekerja efektif LE tumbuh pada tingkat n+g.
Menurut Mankiw (2007), model pertumbuhan Solow dirancang untuk
menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan
kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam prekonomian serta bagaimana
pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara keseluruhan.
Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Para ekonom aliran klasik yang telah mempelajari gejala pertumbuhan
ekonomi, melihat bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan teori produksi (Teori Ekonomi
Mikro), telah diperkenalkan dengan fungsi produksi klasik sederhana (Pratama
dan Manurung, 2008: 136):
Q = f (K,L) (2.1)
dimana:
Q = output
K = barang modal
L = tenaga kerja
Untuk analisis pertumbuhan ekonomi (analisis makro), model klasik tersebut
dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat ditulis persamaan:
Q = f (K,L,T,U) (2.2)
dimana:
Q = output atau PDB
K = barang modal
L = tenaga kerja
T = teknologi
U = uang
∂Q / ∂K;∂Q / ∂L;∂Q /T;∂Q / ∂U ≥ 0
Persamaan diatas secara sederhana menunjukkan faktor-faktor yang menentukan
pertumbuhan ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan faktor-faktor penentu
pertumbuhan ekonomi tersebut (Pratama dan Manurung, 2008: 136-137)a. Barang Modal
Ekonomi akan tumbuh, jika stok barang modal ditambah. Penambahan
stok barang modal dilakukan lewat investasi. Karena itu salah satu upaya pokok
untuk meningkatkan investasi adalah menangani faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat investasi. Pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika
investasi neto lebih besar daripada nol. Sebab, jika investasi neto sama dengan
nol, perekonomian hanya dapat berproduksi pada tingkat sebelumnya. Akan lebih
baik lagi, jika penambahan kuantitas barang modal juga disertai peningkatan
kualitas.
b. Tenaga kerja
Sampai saat ini, khususnya di Negara Sedang Berkembang (NSB), tenaga
kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga
kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Yang menjadi
persoalan adalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja akan terus
meningkatkan output. Hal ini sangat tergantung dari seberapa cepat terjadinya The
Law of Diminishing Return (TLDR). Sedangkan cepat atau lambatnya proses
TLDR sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan keterkaitannya dengan kemajuan
teknologi produksi. Selama ada sinerji antara tenaga kerja dan teknologi,
penambahan tenaga kerja akan memacu pertumbuhan ekonomi.
Jumlah tenaga kerja yang dapat dilibatkan dalam proses produksi akan
semakin sedikit bila teknologi yang digunakan makin tinggi. Sehingga akan
terjadi trade-off antara efisiensi produktivitas dan kesempatan kerja. Untuk
meningkatkan output secara efisien, pilihan yang rasional adalah teknologi padat
modal. Harga dari pilihan tersebut adalah menciutnya kesempatan kerja.
c. Teknologi
Penggunaan teknologi yang makin tinggi sangat memacu pertumbuhan
ekonomi, jika hanya dilihat dari peningkatan output. Namun ada trade off antara
kemajuan teknologi dan kesempatan kerja. Lebih dari itu, kemajuan teknologi
makin memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya bangsabangsa maju serta dunia ketiga atau Negara Sedang Berkembang (NSB) d. Uang
Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral.
Tidak mengherankan makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi,
makin besar output yang dihasilkan. Tetapi dengan jumlah uang yang sama, dapat
dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien. Jika terdapat
perusahaan –perusahaan yang tidak memiliki cukup uang, namun memiliki
prospek yang baik maka banyak bank atau lembaga keuangan yang mau
membantu, misalnya dengan memberikan kredit. Hanya saja minat meminjam,
sangat tergantung dari besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan, terutama
bunga pinjaman. Sedangkan bunga pinjaman dapat ditekan, jika sistem keuangan
berjalan efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang sangat memberikan
kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, selama penggunaannya sangat efisien.
Tingkat efisiensi penggunaan uang sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi sistem
perbankan.
Konsep Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)
Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan (demand) yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan impor sedangkan dari sisi penawaran (supply) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam produksi nasional. Perekonomian dibagi menjadi tiga sektor besar, yaitu primer, sekunder dan jasa-jasa (tersier). Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB dari tahun ke tahun. Adapun cara menghitung laju pertumbuhan dilakukan dengan tiga metode yaitu, cara tahunan, cara rata-rata setiap tahun, dan cara compounding factor. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu (Mankiw, 2001:126). Pertumbuhan biasanya dihitung dalam nilai riil dengan tujuan untuk menghilangkan adanya inflasi dalam harga dan jasa yang diproduksi sehingga PDB riil mencerminkan perubahan kuantitas produksi. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional, digunakanlah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga PDRB merupakan suatu ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah. Secara teori, PDRB tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari konsep, definisi, metodologi, cakupan dan sumber datanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman konsep, definisi dan metoda yang dipakai di seluruh Indonesia
Solvabilitas (skripsi dan tesis)
Menurut (Kasmir 2010:151) Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Tingkat solvabilitas perusahaan dapat diukur dengan Debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah perbandingan jumlah utang dengan modal sendiri yang mengukur persentase penggunaan dana yang berasal dari kreditur. Rasio utang atas modal yang dimiliki oleh perusahaan, dengan demikian dapat dilihat struktur tidak tertagihnya hutang.
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Rasio provitabilitas merupakan salah satu alat untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memaksimalkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan Abdul Halim (2009:81). Profitabilitas dianggap sebagai alat yang valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat resiko. Jumlah laba bersih seringkali dibandingkan dengan ukuran kegiatan atau kondisi keuangan lainnya seperti penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham untuk menilai kinerja sebagai persentasedari beberapa tingkat aktivitas atau investasi. Perbandingan ini disebut rasio profitabilitas (profitabilitas ratio). Rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets. Return on assets menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan opersional perusahaan. rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Analisa return on assets dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh/komprehensif. Return on assets adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efesien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan (Munawir, 2002) Analisis rasio keuangan perusahaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua macam cara perbandingan, yaitu (Abdul Halim, 1989 : 51) a. Membandingkan rasio satu tahun dengan rasio-rasio tahun sebelumnya (rasio historis) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk tahun-tahun yang akan datang dari perusahaan yang sama. b. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (rasio perusahaan) dengan rasio-rasio yang sama dari rata-rata industri. Menurut (Kasmir 2011:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemapuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan
Likuiditas (skripsi dan tesis)
Rasio Likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan, juga penting bagi kreditor jangka panjang dari deviden dan pembayaran bunga di masa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi perusahaan hutang-hutang jangka pendeknya. Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan keberlangsungan kegiatan usahanya harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansial yang harus segera diluansi. Likuiditas menunjukkan nilai kekayaan lancar (yang segara dapat dijadikan uang) dapat menutupi hutang lancar yang ada. Dapat dipahami bahwa rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang segera jatuh tempo dengan sumber daya jangka pendek yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tersebut. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Secara fianasial perusahaan yang kuat akan lebih mengungkapkan informasi dibandingkan dengan perusahaan yang kemampuan finansialnya lemah. Menurut Kasmir (2016:110) rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (fred weston). Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiabn yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Atau dengan kata lain, rasio untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih. Sedangkan menurut Sofyan (2016:301) rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasiorasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar.
Kualitas Auditor (skripsi dan tesis)
Menurut DeAnggelo (1981:186) pada Junaidi & Nurdiono (2016) mendifinisikan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Dalam penelitian ini auditor terdiri dari auditor yang berkerja pada kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/ PMK.01/2008 dan auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 8 sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 2006. dalam Mathius Tandiontong (2016:71). Tujuan dilakukannya audit laporan keuangan oleh auditor, adalah untuk memberikan pendapat akuntan atas kelayakan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan posisi keuangan , hasil operasi dan arus uang dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, seseorang auditor akan memberikan laporan akuntan sebagai perwujudan pendapatnya dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukannya. Pekerjaan auditor adalah melaksanakan auditing untuk menghasilkan opini auditor. Dimaksud dengan audit adalah meningkatkan kredibilitas laporan keungan yang disajikan oleh manajemen entitas atau (auditee) atau auditan. Dengan demikian terdeapat perbedaan peranan manajemen dengan auditor. Manajemen sebagai auditee atau auditan menyiapkan laporan keuangan yang akan diaudit oleh auditor. Peranan auditor berkenaan dengan laporan keuangan. Secara umum suatu audit merupakan alat dengan mana seseorang ditanggung oleh orang lain berkenaan dengan mutu, kondisi atau status tertentu yang penjaminnnya telah melakukan pengujiannya. KAP adalah satu dari banyak organisasi bisnis yang bergerak disektor jasa, merupakan dunia industrial jasa yang relatif kompetitif. Lingkungan eksternal audit dicirikan oleh kompetensi secara sukses dalam lingkungan KAP harus secara kontinyu berusaha keras untuk melampaui harapan klien dan memaksimalkan kepuasan klien, dengan cara memahami atribut penentu klien. Dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 43/kmk/017/1997 tentang jasa Kantor Akuntan Publik, pasal 1 butir b, mendifinisikan Kantor Akuntan Publik sebagai berikut: “ Lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya”. Ukuran Kantor Akuntan Publik berkisar dari yang mempunyai satu orang staf smpai ribuan staf dan partner. Ada 4 ukuran kategori akuntan publik: a) Kantor Akuntan Publik Internasional Ada empat Kantor Akuntan Publik terbesar di Amerika Serikat yang disebut Kantor Akuntan Publik Internasional dengan julukan “The Big Four” masing-masing kantor disetiap kota besar di Amerika Serikat dan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, termasuk di indonesia. Kelompok ini sempat dikenal sebagai “Delapan Besar”, dan berkurang menjadi “Lima Besar” melalui serangkaian kegiatan merger. Lima Besar menjadi Empat Besar keruntuhan Arthur Andersen pada tahun 2002, karena terlibatnya dalam skandal Enron. Kantor akuntan Arthur Andersen didakwa melawan hukum karena menghancurkan dokumen-dokumenyang berkaitan dengan pengauditan Enron, dan menutup-nutupi kerugian jutaan dolar dalam skandal Enron yang meledak pada tahun 2001. Hasil keputusan hukum secara efektif menyebabkan kebangkrutan global dari bisnis Arthur Andersen. Kantor-kantor koleganya di seluruh dunia yang berada di bawah bendera Arthur Andersen seluruhnya dijual dan kebanyakan menjadi anggota kantor akuntan internasioanl lainnya. Di Britania Raya, para partner Arthur Andersen setempat bergabung dengan Ernest & Young dan Touche Tahmatsu. Di Indonesia, para partner Arthur Andersen pada akhirnya bergabung dengan Ernst & Young. Bangkrutnya Arthur Andersen meninggalkan hanya empat kantor akuntan internasional di seluruh dunia, yang menyebabkan besar bagi perusahaan-perusahaan internasional besar, karena mereka diharuskan untuk menggunakan kantor akuntan yang berbeda untuk pekerjaan audit perusahaan dan layanan non-auditnya. Karena itu, hilangnya salah satu kantor akuntan besar itu telah menurunkan tingkat kompetensi di antara kantor-kantor akuntan dan menyebabkan meningkatnya beban akuntansi bagi banyak klien Kantor Akuntan Publik Nasional Beberapa KAP lainnya di Amerika Serikat dianggap sebagai KAP berukuran nasional karena memiliki cabang diseluruh kota besar di Amerika Serikat, kantor 11 Akuntan Publik ini memberikan pelayanan yang sama dengan “The Big Four” dan melancarkan persaingan langsung dengan mereka dalam hal menarik klien. Selain itu jugamemilki hubungan dengan KAP di luar negeri sehingga juga memiliki potensi internasional. c) Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP lokal atau regiona, dan terutama sekali terpusat di pulau jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkuan wilayah. Lainnya memiliki beberapa buah kantor cabang di daerah lain. KAP inipun bersaing dengan perusahaan lain dalam menarik klien termasuk bersaing KAP Internasional dan Nasional. d) Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil Menurut Aren dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf, sebagian besar KAP di Indonesia mempunyai kurangdari 25 orang tenaga kerja profesional dalam satu kantor akuntan publik. Mereka memberikan jasa audit dan pelayanan yang berhubungan dengan itu terutama bagi badan-badan organisasi kecil nirlaba, meskipun ada yang diantaranya melayani perusahaan go public. Salah satu faktor yang berkaitan dengan reputasi dari Akuntan Publik adalah quality dan prestige auditor. Dengan meningkatkan kualitas audit sehingga akan peran dan tanggung jawab auditor sebenarnya sudah diatur dalam standart profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Auditing Standart Board (ABS). Standart tersebut dalam pelaksanaannya sering menimbulkan expectation gap yaitu terjadinya perbedaan antara apa yang masyarakat dan pemakai laporan keuangan percaya atau harapan dari auditor dengan apa yang auditor yakin tanggung jawab yang diberikan. Maka untuk memberikan kepercayaan kepada klien, pemakaian laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa dari diperlukannya kode etik pada setiap profesi adalah kebutuhan akan yang diberikannya karena melalui serangkai pertimbangan etika sebagaimana diaturdalam kode etik profesi diperlukan alat prinsip normal yaitu kode etik. Dimana kode etik bertujuan untuk memberitahu anggota profesi tantangan standart perilaku yang diyakini dapat menarik kepercayaan dan memberitahu masyarakat bahwa profesi berkehendak untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat. Berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC, maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan atau perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Prinsip tersebut adalah : integritas, objektifitas, independen, kepercayaan, standart-standart teknis, kemampuan profesional dan perilaku etika.
Opini Audit Going Concern (skripsi dan tesis)
Going Concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Dengan adanya going concern maka suatu entitas dianggap akan mampu memertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek (Eko dkk, 2006). Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang
Opini Audit (skripsi dan tesis)
Opini Audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil peneliannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing,2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh audior terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit diberikan oleh audior melalui beberapa tahab audit ehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Penelitian ini, untuk mengukur opini audit memberikan nilai 1 untuk opini wajar tanpa pengecualian, dan nilai 0 untuk selain pendapat tersebut. Akuntan publik bertugas memberikan assurance terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh menejemen. Assurance terhadap laporan keuangan tersebut, diberikan akuntan publik melalui opini. Pendapat auditor dalam laporan keuangan auditan sangatlah penting bagi perusahaan maupun pihak-pihak luar yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Terdapat lima jenis opini yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan menurut Mulyadi (2002) yaitu sebagai berikut : 1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan Prinsip Akuntansi Berterima Umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. 2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penambahan Bahasa penjelasan (Unqualied Opinion report with Explanatory Language). Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau telah sesuai standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum, tetapi terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (penjelasan lain) laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. 3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit apabila lingkup audit dibatasi klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, laporan keuangan tidak disusun dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak ditetapkan secara konsisten. 4. Pendapat Tidak Wajar (adverse Opinion). Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. 5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion). Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah: a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit. b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. Perusahaan yang menerima pendapat qualified opinion akan menunjukan audit delay yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion (Carslaw dan Kaplan, 1991).
Reputasi KAP (skripsi dan tesis)
Kantor Akuntansi Publik adalah suatu bentuk organisasi para akuntan publik yang sudah memperoleh izin sesuai dengan UU yang memberikan jasa profesional di dalam praktik akuntan publik (Mulyadi, 2009). KAP bergerak dibidang jasa astetasi yang mana di dalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, review atas laporan keuangan, dan jasa audit. Variabel Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu auditor yang berafiliasi dengan KAP bertaraf internasional (Big Four) dan KAP lokal. Auditor Big Four merupakan auditor yang sudah diakui dimana hasil kerja, reputasi, dan keahlian mereka bisa dikatakan lebih tinggi dari auditor non Big Four. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP the big four cenderung lebih dipercaya bila dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non the big four Dengan reputasi yang sudah diakui, auditor big four akan berusaha secara sunguh-sungguh untuk mempertahankan pasarnya, kepercayaan dari semua pihak, dan reputasinya dengan memberikan perlindungan kepada publik melalui hasil laporan auditnya. Kategori KAP the big four di Indonesia yaitu : 1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto Sahari&Co Tanudiredja,Wibisana&Co; 2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Sidharta,Sidharta dan Wijaya; 3. KAP Ernts dan Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwanto, Sarwoko&Sandjaja; 4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan Oesman Bing Satrio&Co
Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Menurut Soemarso, (2002). Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi atau distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Brigham dan Houston (2006) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun, ukuran perusahaan merupakan karakterisktik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan. Penelitian ini, untuk menentukan Ukuran Perusahaan dilihat dari seberapa banyak jumlah asset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kompleksitas operasional, variabilitas, dan intensitas transaksi perusahaan tersebut. Perusahaan manufaktur dapat dikatagorikan sebagai perusahaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Perusahaan dengan didasarkan pada nilai total asset yang dimiliki perusahaan seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 yang menyatakan 1. Klasifikasi perusahaan kecil, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai denga maksimum Rp 500 juta. 2. Klasifikasi perusahaan menengah, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan maksimum Rp 10 Milyar. 3. Klasifikasi perusahaan besar adalah untuk perusahaan dengan kekyayaan bersih lebih dari Rp 10 Milyar.
Solvabilitas (skripsi dan tesis)
Menurut Riyanto, (2004). Silvabilitas adalah menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansiilnya apabila sekiranya perusahaan tersebut itu dilikuidasikan. Sedangkan menurut Sugiarso (2006), mendefinisikan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutannya, baik hutang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Dalam penelitian ini, rasio pengukuran yang akan digunakan adalah Debt to Total Equity yang menggambarkan perbandingan hutang dengan total ekuitas. Debt to Total Equity dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Proporsi Debt to Total Equity yang tinggi meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga kecurigaan auditor meningkat karena adanya kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya dan memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan. Rasio solvabilitas sebagai alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya (sugiarto, 2012) Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Menurut Kasmir (2009), rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas ini akan menunjukan risiko perusahaan sehingga berdampak pada ketidakpastian harga saham perusahaan. Jika tingkat solvabilitas tinggi maka resiko kegagalan perusahaan dalam membayar kewajibannya juga tinggi, demikian pula sebaliknya, ketika tingkat silvabilitas rendah maka tingkat kegagalan perusahaan dalam membayar kewajibannya juga rendah.Solvabilitas yang tinggi merupakan bad news bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan memoles terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan sebelum akhirnya di publikasikan
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri R. Agus Sartono (2010). Profitabilitas menunjukan Kemampuan suatu perusahaan untuk menhasilkan keuntungan, baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset, maupun modal saham tertentu. Profitabilitas perusahaan dilihat dari net profit (laba/rugi bersih sesudah pajak). Jika perusahaan mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas rendah, akan membawa reaksi negatif dari pasar dengan menurunnya penilaian atas kinerja perusahaan. Notice dan Budi (2010) dalam Dwi Hayu Estrini dan Herry (2013) memberikan alasan bahwa auditor yang mengaudit perusahaan yang mengalami kerugian cenderung akan lebih berhati-hati selama proses audit jika dibandingkan dengan perusahaan yang menghasilkan laba yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Wirakusuma (2004) bahwa perusahaan yang melaporkan kerugian kemungkinan akan meminta auditor untuk mengatur waktu proses auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya, jika suatu perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan mengharapakan laporan keuangan auditan dapat segera diselesaikan sehingga good news dapat segera disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan. Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan ROA (Return on Asset) atau disebut sebagai tingkat pengembalian atas total aktiva. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan asset atau ekuitas untuk memperoleh laba bagi perusahaan. Profitabilitas akan menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat karena adanya pertanggungjawaban untuk menyampaikan berita baik kepada publik. 18 Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang akan digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Munawir, 2002:89), karena jika suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian total aktiva yang dimilikinya sehingga akan berdampak terhadap pergerakkan harga saham, yaitu harga saham akan mengalami kenaikan. Penelitian ini menemukan bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA) Mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan laba karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asst tertentu yang dimiliki oleh perusahaan (ALmilia dan Devi, 2007) .
Audit Delay (skripsi dan tesis)
Audit delay dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal diterbitkannya laporan audit (Wiwik Utami, 2006). Hosaain dan Taylor (1998) berpendapat audit delay adalah interval waktu setelah tanggal neraca dan dengan tanggal laporan auditor ketika auditor secara resmi menyampaikan laporan mereka kepada perusahaan.Dyer dan Mc Hugh (Hilmi dan Ali, 2008) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, yakni: 1. Preliminary lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa. 2. Auditor’s report lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. 3. Total lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Kartika, 2009). Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Proses audit memerlukan waktu yang berpengaruh pada audit delay, yang nantinya akab berakibat pada ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang telah di audit. Laporan ini akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan yang nantinya akan diumumkan kepada publik. Hal ini sesuai ketentuan mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan publik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 / POJK.04 / 2016 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia (BEI), Maka laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setalah tahun buku berakhir. Ketika perusahaan melangggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04 / 2016 pasal 19 tentang Ketentuan Sanksi, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelangggaran ketentuan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenaikan sanksi administrasi terhadap setiap pihak yang melanggar. Sanksi yang dikenakan bertingkat mulai dari peringatan tertulis, teguran kedua berupa denda hingga pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Ketepatan waktu dalam penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hal yang sangat penting terutama bagi perusahaan publik yang menjadikan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Keterlambatan pelaporan keuangan yang telah diaudit secara tidak langsung juga diartikan oleh investor sebagai sinyal buruk bagi perusahaan karena keterlambatan informasi yang diterima dapat menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal.
Teori Sinyal (Signalling Theory) (skripsi dan tesis)
Teori ini terdapat kandungan informasi yang dapat menjadi sinyal bagi para investor dan pihak potensial lainnya yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu pengumuman dikatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi pasar, yaitu dapat berupa perubahan harga saham atau abnormal return. Apabila pengumuman tersebut memberikan dampak positif berupa kenaikan harga saham, maka pengumuman tersebut merupakan sinyal positif. Namun jika pengumuman tersebut memberikan dampak negatif, maka pengumuman tersebut merupakan sinyal negatif. Berdasarkan teori ini maka pengumuman laporan keuangan atau laporan audit merupakan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan (Scott, 2010). Laporan audit yang telah dipublikasikan ini diharapkan pasar dapat merespon informasi tersebut sebagai sinyal yang baik atau buruk. Menurut (Hartono,2005) teori signaling menyatakan bahwa perusahaan dengan kualitas yang baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan mana perusahaan yang mempunyai kualitas baik dan mana perusahaan yang mempunyai kualitas buruk. Manfaat dari teori ini adalah akurasi dan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan ke publik yang merupakan sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk proses pengambilan keputusan dari investor. Semakin panjang audit delay menyebabkan ketidakpastian pergerakan harga saham (Wiwik, 2006). Dengan demikian, lamanya waktu dalam proses audit laporan keuangan menyebabkan pergerakan harga saham yang tidak stabil, sehingga investor mengartikannya sebagai audit delay karena perusahaan tidak segera mempublikasikan laporan keuangan, yang kemudian berdampak pada penurunan harga saham perusahaannya.
Hubungan audit tenure dengan opini audit dengan tambahan phrase going concern (skripsi dan tesis)
Dalam penelitian Siti Qolillah, Abdul Halim, Retno wulandari (2015) menyatakan bahwa variabel Auditor client tenure berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel auditor client tenure yang diukur dengan menghitung jumlah tahun sebuah KAP melakukan jasa audit pada entitas yang sama secara berturut-turut dari tahun 2013-2014 memiliki koefisien regresi sebesar 1.906 dengan tingkat signifikansi 0.039 yang lebih kecil dari α (5%). Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa auditor tenure berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Variabel auditor tenure memiliki hubungan yang positif atau searah, dimana semakin lama auditor berikatan dengan perusahaan klien akan semakin besar potensi kelangsungan hidup perusahaan. Perikatan sebuah perusahaan dengan KAP yang lama disebabkan oleh kualitas yang ditunjukkan oleh auditor selama mengaudit perusahaan klien, dimana perusahaan klien puas dengan hasil audit yang dilakukan oleh auditor yang menunjukkan kinerja sesungguhnya dari perusahaan. Lamanya hubungan perikatan KAP dengan sebuah perusahaan tidak mengakibatkan independensi auditor KAP tersebut berkurang tetapi kualitas audit yang diberikan oleh KAP akan meningkat, dan hal ini yang diinginkan oleh perusahaan
Opini audit (skripsi dan tesis)
dengan tambahan phrase going concern Opini audit dengan tambahan phrase atau paragrah penekanan suatu hal merupakan suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan. (SA 706 Para. 5). Penerbitan opini audit dengan tambahan phrase going concern ini sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi, karena ketika seorang investor akan melakukan investasi perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, terutama yang menyangkut tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Hany et.al., 2003). Pemberian opini dengan tambahan phrase going concern oleh auditor eksternal perusahaan bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan adalah salah satu bagian dari perusahaan yang diperlukan oleh auditor dalam pemberian opini tersebut oleh auditor kepada perusahaan. Oleh karena semua bersumber dari laporan keuangan, maka baik atau tidaknya kondisi keuangan perusahaan juga dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan juga menentukan jumlah para investor yang akan menanam saham mereka di perusahaan tersebut. Jika baik, maka calon investor akan datang untuk berinvestasi. Jika buruk, maka calon investor akan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi dan kemungkinan terburuk adalah investor lama akan menarik sahamnya dari perusahaan tersebut. O’Reilly dalam Monica 2016 mengungkapkan bahwa opini audit going concern melambangkan sinyal negatif bagi kelangsungan hidup perusahaan sehingga seharusnya dapat berguna bagi investor, sedangkan opini non wajar tanpa pengecualian melambangkan sinyal positif sebagai penanda bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik. Pengeluaran opini audit going concern adalah hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena akan berdampak pada kemunduran harga saham, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan dan karyawan terhadap manajemen perusahaan, serta perusahaan kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman. Namun fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan banyak dari perusahaan yang go public dimana yang seharusnya menerima opini audit dengan tambahan phrase going concern malah menerima opini audit wajar tanpa pengecualian. Bahkan tidak sedikit dari auditor yang gagal memberikan opini kepada auditee, yaitu keadaan dimana perusahaan yang tidak sehat namun menerima pendapat unqualified. Menurut Praptitorini et al. (2007) masalah going concern merupakan hal yang kompleks dan terus ada sehingga diperlukan faktor-faktor untuk menentukan status going concern perusahaan dan konsistensi faktor-faktor tersebut harus terus diuji agar dalam keadaan ekonomi yang fluktuaktif, status going concern tetap dapat diprediksi. Banyak penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor tersebut yang berpengaruh terhadap opini audit dengan tambahan phrase going concern pada perusahaan pertambangan, tetapi ada juga hasil yang berbeda yang menyatakan tidak terdapat pengaruh terhadap opini audit going concern. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai opini audit dengan tambahan phrase going concern.
Going concern (skripsi dan tesis)
Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Asumsi ini mengharuskan perusahaan secara operasional memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (SA 570 Para. 2). Menurut Hany dalam Santosa dan Wedari (2007), going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha, badan usaha dianggap mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Sedangkan Fijriantoro (2010) menyatakan bahwa suatu entitas masuk dalam kategori going concern apabila perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memenuhi kewajibannya, dimana dananya tidak berasal dari penjualan aset dalam jumlah besar, maupun restrukturisasi hutang, atau kegiatan serupa lainnya. Belkaoui dalam Widyantari (2011), menyatakan bahwa going concern merupakan kondisi suatu entitas dimana aktivitas operasionalnya akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyek serta tanggung jawabnya. Perusahaan yang menurut pertimbangan auditor terdapat keraguan terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka akan memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup (SA 570 Para. 19)
Audit delay (skripsi dan tesis)
Audit Delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Halim, 2000). Senada dengan pernyataan Halim, Aryati (2005) menyebutkan Audit Delay sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Audit Delay adalah rentang waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan laporan keuangan. Semakin lama rentang Audit Delay, semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun pada penerapan ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak kendala. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat ketepatwaktuan pelaporan (lag). (Margaretta dan Soepriyanto, 2012) Menurut Dyer dan McHugh, ada tiga kriteria ketepatwaktuan, yaitu: ketepatwaktuan audit (Auditors’ Report Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; keterlambatan Pelaporan (Reporting Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan auditor ditandatangani sampai tanggal pelaporan oleh BEI; dan keterlambatan total (Total Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal periode laporan keuangan sampai tanggal laporan dipublikasikan oleh bursa (Margaretta dan Soepriyanto, 2012)
Pertumbuhan perusahaan (skripsi dan tesis)
Pertumbuhan adalah dampak arus kas dana perusahaan dari perubahan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha (Helfert, dalam Nur Fadhila 2016). Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberi tanda bagi perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan investor pun akan mengharapkan tingkat pengembaluan (rate of return) dari investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan baik. Dari sudut pandang auditor, pertumbuhan perusahaan menunjukkan perusahaan mampu going concern. Pertumbuhan perusahaan (badan usaha) memerlukan komitmen pendanaan yang permanen dan terus meningkat. Situasi ini akan berlawanan pada saat pola penurunan. Begitu penjualan (jasa atau barang) menurun, manajemen harus berhati-hati dalam menurunkan operasi, modal kerja, dan aktiva operasi. (Helfert dalam Nur Fadhila 2016) Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan positif menunjukkan aktivitas operasional perusahaan berjalan baik sehingga perusahaan dapat mempertahankan posisi ekonomi dan kelangsungan hidupnya, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan perusahaan merupakan perkembangan perusahaan yang dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan total aktiva maupun dengan tingkat pertumbuhan penjualan.
Tingkat likuiditas (skripsi dan tesis)
Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan hartanya. (Sofyan Safri Harahap, 2011) Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (kas terhadap kewajiban lancar). Tingkat likuiditas dapat dihitung dengan rasio lancar (current ratio), merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban lancar. Jika perusahaan mampu membayar kewajibannya, maka perusahaan tersebut dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang likuid.
Audit (skripsi dan tesis)
tenure Lamanya hubungan antara auditor dengan klien disebut audit tenure. Ketika auditor telah berhubungan bertahun-tahun dengan klien, klien dipandang sebagai sumber penghasilan untuk auditor yang secara potensial dapat mengurangi independensi (Yuvisa et al., 2008). Audit tenure adalah jangka waktu penugasan audit antara pihak auditor (Kantor Akuntan Publik) dengan perusahaan yang diaudit secara terus menerus tanpa mengganti pihak auditor yang lain. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.
Definisi auditing (skripsi dan tesis)
Dalam sebuah bisnis maupun perekonomian, suatu audit menjadi
sebuah hal yang sangat penting sekali, mengapa? Karena audit ini dapat
memberikan kepercayaan yang lebih kepada para pihak yang
berkepentingan, misalkan saja di dalam suatu perusahaan, suatu audit akan
sangat dibutuhkan oleh para pemegang saham untuk melihat kondisi
ataupun memantau perkembangan perusahaan yang menjadi hak milik para
pemegang saham tanpa intervensi dari pihak-pihak manajemen atau
karyawan perusahaan.
Audit adalah proses yang dilakukan oleh seorang auditor dimana
untuk mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu
entitas, proses audit ini akan dilakukan untuk menyertakan derajat
kewajaran aktivitas ekonomi suatu entitas tersebut apakah telah sesuai
dengan yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada para pihak
yang berkepentingan.
Menurut sukrisno (2012), pengertian auditing adalah suatu
pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang
independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen,
beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan
tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangan tersebut.
Auditing menurut A Statement of Basic Auditing Concept (ASOBAC)
adalah: Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi buktibukti secara objektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian
ekonomi untuk memutuskan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut
dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada
para pemakai yang berkepentingan.
Definisi tersebut mengandung tujuh unsur-unsur penting yaitu
(Mulyadi, 2002:9):
1. Suatu proses sistematik
Auditing merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa suatu
rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan
terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang
direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan.
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
Proses sitematik yang dilakukan tersebut ditujukan untuk
memperoleh bukti – bukti yang mendasari asersi – asersi yang dibuat
oleh individu maupun entitas, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak
terhadap bukti – bukti tersebut.
3. Asersi – asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi
Yang dimaksud dengan asersi mengenai kegiatan dan kejadian
ekonomi adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses
pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi
yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan
suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan.
4. Menentukan tingkat kesesuaian
Pengumpulan bukti mengenai asersi dan evalusi terhadap hasil
pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menentukan
kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria tersebut kemungkinan
dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.
5. Kriteria yang ditentukan
Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai
asersi (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa peraturan –
peraturan yang ditetapkan secara spesifik oleh badan legislatif atau
pihak lainnya, anggaran atau ukuran prestasi lainnya yang ditetapkan
oleh manajemen, atau prinsip akuntansi berlaku umum.
6. Menyampaikan hasil
Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi.
Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan
audit. Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau
menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas
asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.
7. Para pemakai yang berkepentingan
Para pemakai yang berkepentingan terhadap laporan keuangan
yang diaudit adalah para pembuat keputusan yang menggunakannya
sebagai dasar untuk membuat keputusan – keputusan ekonomi. Para
pemakai tersebut antara lain investor maupun calon investor dipasar
modal, pemegang saham, kreditor maupun calon kreditor, badan
pemerintahan, manajemen, dan publik pada umumnya.
Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)
Reputasi auditor merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan independensi auditor Nurhayati dan Dwi (2019). Mengklasifikasikan KAP berskala besar apabila termasuk dalam KAP the big four (Big 4) firm atau berafiliasi dengan big 4 firm. Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional. KAP besar cenderung kurang tergantung secara ekonomi kepada klien sehingga tidak berkompromi atas kualitas audit (Efraim, 2010). Sejalan dengan tulisan Efraim, Arie (2010) menyebutkan bahwa KAP big four atau yang berafiliasi dengan big four mempunyai kelebihan dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Kelebihannya adalah (1)banyaknya jumlah dan beragamnya klien yang ditangani KAP, (2) banyaknya jasa yang ditawarkan, (3)luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi dengan KAP internasional, dan (4) banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP. Berkenaan dengan reputasi KAP besar tersebut, didukung pula oleh hasil penelitian Becker et al., (1998) dalam Giri (2010) yang menemukan bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional memiliki tingkat akrual yang rendah dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi.
Pengaruh Fee Audit Terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)
Teori Agensi berhubungan dengan teori biaya transaksi dimana keduanya terdapat penekanan bahwa teori agensi lebih menekankan pada suatu proses kontrak sedangkan teori biaya transaksi menekankan pada kontraknya yang dilakukan antara Akuntan Publik dengan klien (Hartadi, 2012). Tujuan utama dari teori agensi yaitu untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak dengan tujuannya dapat meminimalisir biaya karena informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Oleh sebab itu, teori agensi ini berusaha untuk menjawab masalah agensi yang terjadi karena pihak-pihak yang saling bekerjasama yang memiliki tujuan yang berbeda (Hartadi, 2012). Yuniarti (2011) membuktikan bahwa biaya audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Nindita dan Siregar (2012) bahwa manajer perusahaan yang rasional tidak akan memilih auditor yang berkualitas tinggi dan membayar fee yang tinggi apabila kondisi perusahaan yang tidak baik. Gammal (2012) membuktikan bahwa perusahaan multinasional dan bank-bank di Lebanon lebih memilih untuk membayar biaya audit yang bernominal besar dengan alasan yaitu mereka lebih mencari auditor yang dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas.
Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)
Etika Auditor merupakan salah satu komponen pengukuran dalam menentukan Kualitas Audit. Menurut Fransisca dan Devianti (2019) Etika Auditor meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku professional. Seorang akuntan publik diharuskan untuk memegang teguh etika profesi yang diatur dalam kode etik yang telah ditetapkan oleh IAPI. Mengingat profesi akuntan publik merupakan salah stau profesi yang mendapat kepercayaan masyarakat, maka sudah seharusnya seorang akuntan publik untuk menjaga etika profesinya. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Futri dan Juliarsa (2014), menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara etika auditor terhadap kualitas audit. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Chrisdinawidanty et al., (2016), bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara etika auditor dan kualitas audit
Fee Audit dan Kualitas Audit (skripsi dan tesis)
Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Ketika fee audit semakin tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula karena semakin luas pula prosedur audit yang akan dilakukan auditor, dengan demikian hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat. Auditor dengan fee audit yang tinggi akan melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Pendeteksian kejanggalan mencerminkan kualitas proses audit tinggi, hal ini dikarenakan kualitas proses audit merupakan pelaksanaan audit dengan penerapan standar akuntansi dan standar audit yang benar oleh auditor (Agoes, 2012:56). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Di mana biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit.
Penilaian Kualitas Audit (skripsi dan tesis)
Berdasarkan Biaya Audit Berdasarkan Surat Keputusan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. KEP.024/IAPI/VII/2008, maka akuntan publik harus menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Menurut Titman dan Trueman sebagaimana dikutip Widiastuti dan Febrianto (2010), ketepatan informasi yang dihasilkan oleh auditor yang diturunkan dari laporan keuangan tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan audit fee yang lebih tinggi pula. Calon investor akan mendapatkan estimasi yang lebih tepat tentang aliran kas masa depan sebuah perusahaan jika mereka sadar bahwa pilihan pemilik atas kualitas auditor mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh pemilik. Di dalam kondisi ekuilibrium, pemilik akan memiliki insentif untuk memilih auditor dengan level kualitas yang bisa dengan benar mengungkapkan informasi privat mereka. Dengan demikian, makin menguntungkan (favorable) informasi tersebut, makin tinggi kualitas auditor yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa jika makin berkualitas auditor, maka makin tinggi harga saham perusahaan di pasar perdana. Menurut Sundgren and Svanstrom (2011), di pasar layanan jasa profesional, kualitas layanan yang lebih tinggi biasanya dikaitkan dengan harga yang lebih tinggi. Setelah mengontrol karakteristik klien yang mempengaruhi biaya audit, seperti ukuran, kompleksitas dan pembagian risiko antara auditor dan klien, maka biaya yang ditetapkan oleh Big 4 relatif lebih tinggi dibandingkan KAP lainnya yang lebih kecil. Pada dasarnya, harga yang lebih tinggi tersebut mungkin terjadi karena adanya faktor jumlah usaha audit yang diinvestasikan (jam audit lebih banyak) atau keahlian yang lebih besar (penentuan harga yang lebih tinggi setiap jamnya). Menurut Hogan dan Wilkins (2008), biaya audit sangat berhubungan dengan risiko bawaan (inherent risk) dan risiko informasi (information risk). Kedua hal ini merupakan dampak dari adanya masalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal di dalam perusahaan, yang kemudian menyebabkan biaya yang ditetapkan oleh auditor eksternal, misalnya The Big 4, juga meningkat. Selain itu dalam penelitiannya tentang diktonomi kualitas antara The Big 4 dan Non-Big 4, Sirois (2009), juga menemukan adanya bukti bahwa audit fee telah menjadi dasar munculnya audit yang berkualitas. Dalam hal ini, Big 4 Auditors, yang mana telah menetapkan jumlah fee audit yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Non-Big 4 Auditors, cenderung mampu menyajikan laporan audit yang lebih berkualitas. Hal ini mungkin lebih diakibatkan karena tingginya kualitas pada auditor yang dimilikiThe Big 4 dalam kegiatan auditing. Hasilnya, tingginya kualitas auditor yang dimiliki The Big 4 telah menghasilkan persepsi kemampuan dan pengalaman auditing yang lebih tinggi pula. Selanjutnya, sebagaimana The Big 4 telah mengalokasikan dana yang lebih besar bagi auditor mereka, para auditor tersebut juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka.
Ukuran KAP (skripsi dan tesis)
Ukuran KAP dapat diukur berdasarkan jumlah klien dan prosentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada perusahaan audit yang lain. Beberapa penelitian yang menggunakan ukuran KAP sebagai pengukur kualitas audit berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kualitas antara KAP berukuran besar (Big 4 accounting firms) dengan KAP berukuran kecil (non Big 4 accounting firms). Hubungan positif antara ukuran KAP dan kualitas audit, yaitu alasan reputasi dan deep pocket yang dimiliki oleh KAP besar. Penelitian telah membuktikan kesesuaian dengan hipotesis reputasi yang berargumen bahwa KAP besar mempunyai insentif lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien (client specific rents) yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu karena karena KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada KAP besar, maka mereka terancam (exposed) oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar bila menghasilkan laporan audit yang tidak akurat. Kualitas audit juga dikaitkan dengan ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP. Perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, sehingga perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas (O’Brien dan Bhushan, 1990 dalam Fernando et al., 2010) 1. Kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit yang besar adalah dengan jumlah klien yang lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Karena perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien. 2. Bukti bahwa bank loan officers menganggap bahwa adanya perbedaan dalam reputasi dari accounting firms, dia membedakan antara the big eight group dan non the big eight. 3. Persepsi dari independen auditor secara signifikan berbeda antara perusahaan audit yang besar dan kecil. 4. Perusahaan audit yang besar lebih mampu menangkap signal akan penyelewengan keuangan yang terjadi dan mengungkapkannya dalam pendapat audit mereka. 5. Auditor yang mempunyai kekayaan atau asset yang lebih besar mempunyai dorongan untuk menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dibandingkan dengan auditor dengan kekayaan yang lebih sedikit. Auditor yang memiliki kekayaan lebih besar (deeper pockets) adalah audit size firms yang besar. Menurut Febrianti dan Mertha (2014), kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (Big 4 accounting firms) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non Big 4 accounting firm). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Seperti kasus SNP Finance merupakan salah satu buktinya. Deloitte ketika menjadi auditor SNP adalah sebuah kantor akuntan besar dengan sumber daya yang juga besar, namun tidak terbukti digunakan secara independen Adapun mekanisme pemberian pinjaman kepada SNP Finance yang dilakukan dengan sistem executing. Bank memberikan kredit berupa joint financing atau memberikan langsung ke perusahaan pembiayaan tersebut. Kemudian SNP Finance yang meneruskannya kepada pengguna. Untuk mendapatkan kredit ini, terlebih dulu ditunjuk auditor publik yang bertugas memeriksa laporan keuangan. Auditor yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte yang menilai kondisi keuangan SNP Finance. Kondisi tersebut telah diantisipasi perbankan dengan melakukan pencadangan (PPAP) pada tahun yang sudah lewat, sehingga perbankan dapat meng-absorb risiko gagal bayar. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut adalah melalui penerbitan Medium Term Note (MTN), yang diperingkat oleh Pefindo berdasarkan laporan keuangan SNP yang diaudit DeLoitte. Akhirnya, saat terjadi permasalahan, SNP Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap kewajibannya sebesar kurang lebih Rp 4,07 triliun, yang terdiri dari kredit perbankan Rp 2,22 triliun dan MTN sebesar Rp 1,85 triliun. Hal yang sama juga dibuktikan oleh Yuniarti (2011), yang menyimpulkan bahwa ukuran KAP tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit yang diberikan oleh KAP
Fee Audit (skripsi dan tesis)
Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain (Agoes, 2012:56). Dalam penetapan fee audit, terdapat ancaman kepentingan pribadi. Contohnya dalam penetapan fee audit banyak orang awam mengira fee yang dibayarkan perusahaan terlalu besar karena terdapat pengambilan keuntungan pribadi, dan masih banyak yang lainnya. SPAP (2011:89) mengungkapkan bahwa adanya ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika proprsi jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari suatu klien assurance demikian signifikan dibandingkan dengan jumlah kesulurah imbalan jasa yang diperoleh oleh KAP atau jaringan KAP, yang menyebabkan ketergatungan KAP atau jaringan KAP pada suatu klien atau suatu grup klien assurance atau kekhawatiran atas hilangnya klien atau grup klien assurance tersebut. Indikator dalam mengukur Fee Audit antara lain: 1. Risiko perusahaan (Client Risk) 2. Kompleksitas (Complexity) 3. Profitabilitas (Profitability) 4. Reputasi Auditor (Auditor Reputation) Fenomena lainnya yang juga mampu mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerjasama dalam hal penentuan besaran fee audit antara auditor dan klien. Hoitash et al. (2007), menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif fee yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsensi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan. Elder (2011:80) menyatakan bahwa imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar pekerjaan yang dilakukan dan secara khusus auditor harus menghindari ketergantungan ekonomi tanpa batas pada pendapatan dari setiap klien. Bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada tiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas proses audit. Jong-Hag, et al (2010) juga berpendapat hal yang sama, bahwa fee audit yang besar dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian terkait hal tersebut dilakukan. yang menunjukkan bukti berbeda, bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, membuktikan bahwa fee audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit.
Etika Auditor (skripsi dan tesis)
Menurut Tugiman (2012:83) kata “etika” dalam arti yang sebenarnya
berarti “filsafat mengenai bidang moral”. Jadi, etika merupakan ilmu atau
refleksi sistematik mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilahistilah moral. Etika adalah sikap kritis setiap pribadi atau kelompok
masyarakat dalam merealisasikan moralitas, dan etika menghimbau orang
untuk untuk bertindak sesuai dengan moralitas. Indikator dalam mengukur
etika:
1. Tanggung Jawab Profesi
2. Kepentingan Publik
3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan Kehati- hatian Profesional
6. Perilaku Profesional
7. Standar Teknis
Kualitas Audit (skripsi dan tesis)
Kualitas audit adalah pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit dapat diukur dengan laporan audit. Menurut Chrisdinawidanty dkk (2016) pernyataan standar pelaporan pertama adalah laporan hasil pemeriksaan harus mencakup beberapa hal yaitu : 1. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Pernyataan ini mengacu pada standar pemeriksaan yang berlaku, yang harus diikuti oleh pemeriksaan selama melakukan pemeriksaan. 2. Hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan dan rekomendasi. Pemeriksa harus melaporkan temuan pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan. Dalam melaporkan temuan pemeriksaan tersebut, pemeriksa harus mengungkapkan informasi yang cukup, kompeten dan relevan sehingga dapat dipahami. Selanjutnya pemeriksa harus menyusun simpulan hasil pemeriksaan. Dan pemeriksa harus menyampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan guna peningkatan kinerja atas bidang yang bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas yang diperiksa. 3. Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan. Pemeriksa harus meminta tanggapan/pendapat secara tertulis dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi termasuk indakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa.
Teori Keagenan (skripsi dan tesis)
Menurut Kurniasih dan Rohman (2014), Organisasi merupakan jaringan kontraktual antara prinsipal dan agen. Proses ini melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. menurut Arifin (2014) menyatakan bahwa prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan dan melaporkan informasi keuangan perusahaan berupa laporan keuangan. Karena kepentingan kedua pihak tidak selalu sejalan, maka sering terjadi benturan kepentingan antara prinsipal dengan agen kondisi ini yang dikenal sebagai moral hazard dan menimbulkan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi dapat menciptakan kebutuhan akan adanya pihak ketiga yang independen yaitu auditor untuk memeriksa dan memberikan assurance pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen (Ittonen, 2014). Dalam hal keagenan, auditor juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan pendapatannya, penetapan fee audit tinggi untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula, selain itu auditor juga dilanda masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Kurniasih dan Rohman (2014) mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manjemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi kepentingan prinsipal. Dilain sisi, manajer yang membayar dan
menanggung jasa audit. hal ini dapat menimbulkan ketergantungan antara auditor
dengan klien demi perikatan yang panjang dan membuat hubungan kedekatan antara
auditor dengan klien, oleh karena itu untuk menjaga independensi auditor
diberlakukan rotasi wajib audit.
Reputasi Auditor (skripsi dan tesis)
Kualitas auditor sangatlah menentukan kredibilitas laporan keuangan, dimana dalam hal ini kualitas auditor terdampak pada audit delay. Sebagian besar auditor berpengalaman umumnya mempunyai intuisi yang lebih baik dalam mendeteksi suatu ketidakwajaran (Kartika, 2011). Perusahaan klien dalam melakukan audit laporan keuangan akan memilih Kantor Akuntan Publik (KUP) yang memiliki reputasi baik, yang dapat diandalkan dalam segi service, kualitas dan kecepatan dalam mengaudit laporan keuangan, sehingga hal ini sesuai dengan pernyataan (Kartika, 2011) dalam Oktoriana (2006) bahwa kualitas auditor merupakan salah satu pengurang terhadap ketidakpastian.
Opini/Jenis Pendapat Akuntan Publik (skripsi dan tesis)
Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, akan memeberi pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Ada lima kemungkinan pernyataan auditor independen (Kartika, 2011) yaitu: a. Pendapatan wajar tanpa pengecualian Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia jika memenuhi kondisi berikut ini: 1. Prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia digunakan untuk menyusun laporan keuangan. 2. Perubahan penerapan prinsi akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dari periode ke periode yang telah cukup dijelaskan. 3. Informasi dalam catatan -catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan akuntansi yang berlaku di Indonesia. b. Pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelas, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuanagan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjelas. Berbagai penyebab paling penting ada tambahan bahasa penjelas. 1. Adanya ketidakpastian yang material 2. Adanya keraguan atas kelangsunag hidup perusahaan. 3. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadapa prinsip akuntansu yang berlaku umum di Indonesia. c. Pendapat wajar dengan pengecualian Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan auditor jika dijumpai hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkup auditor dibatasi klien 2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting karena kondisi- kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor. 3. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntasi yang berlaku umum di Indonesia. d. Pendapatan tidak wajar Auditor akan memeberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahaan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Selain auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi untuk pengambilan keputusan. e. Pernyataan tidak memberikan pendapat Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat. Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah : 1. Pembatasan yang luar biasa sikapnya terhadap lingkungan audit 2. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bu kti mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit.
Solvabilitas (skripsi dan tesis)
Menurut (Survita & Hanny, 2015) “mengatakan bahwa solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Analisa solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi seluruh kewajiban-kewajibannya. Tingginya debt ratio mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Tingginya resiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Resiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat oleh karena itu pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan. Rasio solvabilitas yang tinggi akan mengakibatkan panjangnya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kemungkinan lain adalah kurang ketatnya aturan-aturan dalam perjanjian utang di Indonesia untuk mengharuskan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu.
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitablitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (( Studying on Manufactured Company List on the Indonesia Stock, 2018). Menurut (Widyantari & Wirakusuma, 2012), menemukan bahwa perusahaan yang memiliki prestasi yang tinggi(good news) akan melaporkan lebih tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian (bad news). Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Maka tingkat profitabilitas rendah ditengarai berpengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan pasar terhadap pengumuman rugi oleh perusahaan. Munurut (Efendi & Utami, 2012) dalam jurnal yang ditulis Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma, apabila profitabilitas perusahaan rendah maka auditor akan melakukan tugas auditnya dengan lebih hati-hati karena adanya resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan memperlambat proses audit dan menyebabkan penerbitan laporan auditan yang lebih panjang. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah return on asset (ROA), rasio yang mengukur efektivitas pemakaian total sumber daya alam oleh perusahaan
Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan total aset, total penjualan atau kapitalisasi pasar. Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah total aset dengan log natural total aset. Nilai aset digunakan untuk dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Pada dasarnya Ukuran Perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil. Faktor Ukuran Perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering diteliti pada penelitian sebelumnya. (Astuti, 2016), dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan antara Ukuran Perusahaan, kompleksitas perusahaan dan kualitas pengendalian internal dengan Audit Delay
Audit Delay (skripsi dan tesis)
Menurut (Kartika, 2011) Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Audit delay merupakan lamanya / rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Menurut (Kartika, 2011), semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan insider trading dan rumor-rumor lain di bursa saham. Apabila hal ini sering terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan maksimal. Dengan demikian, regulator harus menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten. Tujuannya untuk tetap menjaga reliabilitas dan relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelaku bisnis di pasar modal. Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham.
Audit (skripsi dan tesis)
Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Melati & Sulistyawati, 2016). Tujuan umum suatu audit atas laporan keuangan adalah memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar, dalam segala hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.
Akuntabilitas (skripsi dan tesis)
Tetclock (1984) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) dalam Ardini (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat sesorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannnya. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi. Mardisar dan Sari (2007) dalam Saripudin dkk. (2012) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaanya.
Kompetensi (skripsi dan tesis)
Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara obyektif, cermat dan seksama. Munawir (1999) dalam Kisnawati (2012) kompetensi seorang auditor ditentukan oleh (3) faktor sebagai berikut : pendidikan formal tingkat universitas, latihan teknis dan pengalaman dalam bidang auditing, dan pendidikan profesional yang berkalanjutanselama menjalani karir sebagai auditor. Webster’sNinth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Ardini (2010) mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan danpengalaman
Independensi (skripsi dan tesis)
Independensi menurut Arens dkk (2008:111) dalam Tjun dkk (2012) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (independent in appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Independensi menurut Mulyadi (2002:26-27) dalam Tjun dkk (2012) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh piha klain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002:27) dalam Tjun dkk (2012) : 1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut. 2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya. 3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien. Standar umum audit yang kedua menyatakan bahwa “dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (IAI, 2001:220.1). Berkaitan dengan hal itu terdapat 4 hal yang mengganggu independensi akuntan publik, yaitu : (1) Akuntan publik memiliki mutual atau conflicting interest dengan klien, (2) Mengaudit pekerjaan akuntan publik itu sendiri, (3) Berfungsi sebagai manajemen ataukaryawan dari klien dan (4) Bertindak sebagai penasihat (advocate) dari klien. Akuntan publik akan terganggu independensinya jika memiliki hubungan bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya (Elfarini, 2007) dalam Tjun dkk (2012). Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Lavin (1976) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 3 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, yaitu : (1) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan (3) Lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien, Shockley (1981) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu (1) Persaingan 14 antara kuntan publik, (2) Pemberian jasa konsultasi manajemenkepadaklien, (3) Ukuran KAP, dan (4) Lamanyahubungan audit. Sedangkan Supriyono (1988) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 6 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu: (1) Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Jasa-jasa lainnya selain jasa audit, (3) Lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan klien, (4) Persaingan antar KAP, (5) Ukuran KAP, dan (6) Audit fee. Elfarini (2007) dalam dkk (2012) mengukur independensi diukur melalui lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit. Pada penelitian ini peneliti mengukur independensi dengan cara menanyakan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit.
Obyektifitas (skripsi dan tesis)
Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruh iobyektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil audit (Sukriah dkk, 2009).
Pengalaman Kerja (skripsi dan tesis)
Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ilmiyati dan Suharjo, 2012). Marinus dkk. (1997) dalam Sukriah dkk. (2009) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job). Purnamasari (2005) dalam Sukriah dkk (2009) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa haldiantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencaripenyebab munculnya kesalahan.
Kualitas Hasil Audit (skripsi dan tesis)
De angelo, dalam Ilmiyati dan Suhardjo (2012) mendefenisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku diIndonesia. Setiap audit harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Ilmiyati dan Suharjo, 2012).