Komite audit berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan
perusahaan yang bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui
proses pemeriksaan dengan integritas dan objektifitas dari auditor. Komite audit
akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dengan
memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan telah disusun secara benar
dan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Forker (1992) dalam
(Hadiprajitno, 2014) komite audit dapat mengurangi biaya keagenan dan
meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas
laporan keuangan. Tanggung jawab komite audit dalam mengkaji hasil kerja dan
mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan auditor eksternal dan auditor
independen. Komite audit didalam perusahaan sangat diharapkan dapat memiliki
hubungan kerja dan memberdayakan internal audit atau sistem pengendalian
intern perusahaan dalam melakukan ketepatan dalam penyampaian suatu laporan
keuangan.
Penelitian yang dilakukan Ardanty & Sofie (2016), Rivandi & Gea,
(2018), menemukan komite audit mempunyai pengaruh hubungan positif dan
signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin tinggi tingkat
komite audit yang independen terhadap sebuah perusahaan maka akan
mempengaruhi ketepatanwaktuan dalam menyampaikan pelaporan keuangan
Hubungan Komisaris Independen Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
Suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial
perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya mencakup strategi penerapan
sistem good corporate governance dalam perusahaan mekanisme corporate
governance. Keberadaan komisaris independen yang banyak dalam perusahaan
akan meningkatkan pengawasan terhadap dewan direksi atau manajemen
perusahaan. Tingginya independensi dalam perusahaan melalui keberadaan
komisaris independen akan menciptakan keputusan perusahaan yang tepat dan
independen. Kehadiran komisaris independen akan menjamin manajemen dalam
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu sehingga
informasi yang disajikan adalah kredibel dan dapat diandalkan oleh pemangku
kepentingan.
Fama dan Jensen (1983) dalam (Hadiprajitno, 2014) menyatakan bahwa
komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajemen.
Pemonitoran oleh komisaris independen dinilai mampu memecahkan masalah
keagenan. Selain itu, komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap
penekanan biaya keagenan. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen
dalam perusahaan maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer
untuk melakukan sesuai dengan keinginan pemegang saham yang
mengindikasikan meningkatkan penjualan dengan ditandai tingginya rasio
perputaran aset, dan akan mengurangi biaya keagenan.
Pada penelitian Mahendra dan Putra (2014) menemukan bukti bahwa
komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan
keuangan. Maka semakin tinggi tingkat dewan komisaris yang independen
terhadap sebuah perusahaan maka akan mempengaruhi cepat tidaknya dalam
menyampaikan pelaporan keuangan secara tepat waktu
Hubungan Dewan Direksi Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
Mulyadi (2013) mendefinisikan dewan direksi sebagai dewan yang berguna untuk
membentuk suatu kewajiban, larangan, dan sanksi yang harus dipatuhi oleh setiap
pegawai sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam
melaksanakan pekerjaannya. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan
menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara
jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ukuran dewan direksi akan
memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network atau jaringan
dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya.
Penelitian (Sulistyowati & Fidiana, 2017) serta ( Appah dan Emeh, 2013)
menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan harus memastikan bahwa tata kelola perusahaan
berjalan baik dalam kondisi sehari – hari untuk menunjang tujuan jangka pendek,
menengah, dan panjang. Serta dengan adanya perhatian dari pihak perusahaan
terhadap pemegang saham maka akan mendorong perusahaan untuk melaporkan
laporan keuangan dengan tepat waktu. Maka semakin tinggi ukuran dewan direksi
maka akan mempengaruhi sebuah perusahaan dalam ketepatan waktunya
menyampaikan pelaporan keuangan.
Opini Audit
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 110 paragraf 01 tujuan
auditor atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah
untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan
standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagai
auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan,
untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor
menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus
menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing
yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.
Opini auditor menggambarkan kewajaran atas informasi laporan
keuangan. Opini auditor merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana
akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan
yang disusun oleh manajemn dan merupakan tanggung jawab manajemen
dijelaskan dalam (Sukrisno, 2012). Laporan audit secara rinci diuraikan kata,
kalimat, frasa, dan paragraf yang digunakan oleh auditor dalam
mengkomunikasikan pendapatnya atas laporan keuangan auditan. Laporan auditor
bentuk baku terdiri dari tiga paragraf menurut (Mulyadi, 2013) yaitu:
a. Paragraf Pengantar (Introduction Paragraph)
Paragraf ini berisi pernyataan auditor tentang laporan keuangan yang menjadi
objek audit, pernyataan bahwa tanggung jawab tentang laporan keuangan
berada ditanggan manajemen, dan pernyataan bahwa tanggung jawab tentang
pernyataan pendapat atas laporan keuangan berada di tanggan auditor.
b. Paragraf Lingkup (Scope Paragraph)
Dalam paragraf ini auditor menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan
didasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia,
penjelasan singkat tentang standar auditing, dan pernyataan tentang
keyakinan auditor bahwa audit yang dilaksanakan oleh auditor memberikan
dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
c. Paragaraf Pendapat (Opinion Paragraph)
Paragraf ketiga dari audit baku tersebut diatas disebut dengan istilah paragraf
pendapat. Dalam paragraf ini auditor menyatakan pendapat atas laporan
keuangan auditan.
Opini auditor terdiri dari lima jenis (Mulyadi, 2013) yaitu:
a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion/WTP)
Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan
prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang
dinyatakan dalam bentuk baku.
b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas
(unqualified opinion with explanatory language)
Keadan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf
penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:
1) Ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.
3) Aditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang
dikeluarka oleh dewan standar akuntansi keuangan.
4) Penekanan atas suatu hal.
5) Laporan audit yang melibatkan auditor lain.
c. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion/WDP)
Melalui pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip
akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang
dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam
keadaan:
1) Tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan
terhadap ruang lingkup audit.
2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari
prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak
material, dan ia berkesinambungan untuk tidak manyatakan pendapat
tidak wajar.
d. Pendapat tidak wajar (adverse opinion)
Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan
auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan
prinsip akuntansi berterima umum.
e. Tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion)
Auditor menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan
keuangan klien. Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan oleh
auditor jika auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai
untuk memungkinkan auditor memebrikan pendapat atas laporan keuangan.
Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan oleh auditor
jika ia dalam kondisi tidak independen dengan hubungannya dengan klien.
Komite Audit
Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung
jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen terhadap manajemen.
Sebagian besar komite audit terdiri dari tiga sampai lima atau sampai tujuh
direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan (Arens, Elder,
& Beasley, dalam (Rivandi & Gea, 2018). Berdasarkan Kep-29/PM/2004 tentang
pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, tugas dan tanggung
jawab komite audit adalah memberikan pendapat kepada dewan komisaris
terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi,
mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, dan
melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas dewan direksi. Dalam hal
pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor
dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan
kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan
keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan
apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite
audit.
Dalam (Rivandi & Gea, 2018) Komite Audit bertugas membantu Dewan
Komisaris untuk memastikan bahwa: 1) Laporan keuangan disajikan secara wajar
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, 2) Struktur pengendalian
internal perusahaan dilakukan dengan baik, 3) Pelaksanaan audit internal maupun
eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan 4) Proses
Kelanjutan Penemuan hasil audit dikerjakan oleh manajemen. Tanggung jawab
audit committe dalam mengkaji hasil kerja dan mengembangkan hubungan kerja
yang erat dengan auditor eksternal dan auditor independen. Komite audit didalam
perusahaan sangat diharapkan dapat memiliki hubungan kerja dan
memberdayakan internal audit atau sistem pengendalian intern perusahaan dalam
melakukan ketepatan dalam penyampaian suatu laporan keuangan.
Keefektifan komite audit salah satunya tercermin dari pertemuan atau
rapat yang dilaksanakan komite audit dengan manajemen, auditor internal maupun
eksternal dan berbagai pihak terkait Daromes dalam Salipadang dkk, (2017).
Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan – bahan pendukung
yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada
dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan
dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya
kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja
Komisaris Independen
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33 tahun 2014 tentang Dewan
Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris
Independen Wajib paling kurang 30% dari seluruh jumlah anggota dewan
komisaris. Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan
yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari
luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan
keseluruhan.
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Salipadang dkk,
(2017) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang dalam
menjalankan fungsi pengawasannya tidak terafiliasi dan berhubungan langsung
dengan direksi, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham mayoritas
maupun minoritas sehingga bebas dari bisnis dan pengaruh lain yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata
demi kepentingan perusahaan.
Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung
jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate
governance. Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil
keputusan operasional. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar
mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai
latar belakang akuntansi atau keuangan.
Menurut KNKG dalam (Suri & Dewi, 2018) agar pelaksanaan tugas
dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip
berikut : a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan
secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
b. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan
memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik
termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan
semua pemangku kepentingan.
c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup
tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara
Dewan Direksi
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan direksi
adalah organ perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam
kepengurusan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan serta mewakili
perusahaan baik dari dalam pengadilan maupun luar pengadilan sesuai dengan
anggaran yang ditentukan. Dalam peraturan tersebut pula disebutkan bahwa
jumlah dewan direksi bagi setiap perusahaan publik minimal dua orang anggota,
yang mana struktur susunannya adalah satu anggota menjabat sebagai direktur
utama atau presiden direktur. Sedangkan menurut (Zarkasyi, 2008), dewan
direksi didefinisikan sebagai :
“Sekelompok individu yang dipilih untuk bertindak sebagai perwakilan para
pemegang saham untuk membangun aturan yang terkait dengan manajemen
perusahaan dan membuat keputusan – keputusan penting perusahaan. Adapun tugas dewan direksi berdasarkan peraturan OJK No. 33/ POJK.04/
2014 yaitu menjalankan dan bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan
Publik untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai kesepakatan bersama,
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya, menjalankan tugas harus
memiliki itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, membentuk
komite untuk membantu tugas dewan direksi. Selain itu, tugas dewan direksi yaitu
melaksanakan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. Agar
pelaksanaan tugas dewan direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip
yang perlu dibenahi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga
memungkinkan pengambilan secara efektif, tepat, cepat, serta dapat bertindak
independen (Komite Kebijakan Governance, 2006).
Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan.
Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih
anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Dewan direksi
bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi
bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Dewan direksi diharuskan oleh Undang-Undang
Perseroan Terbatas untuk menjalankan dengan iktikad baik dan penuh tanggung
jawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota dewan
direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan
bersalah menjalankan tugasnya
Good Corporate Governance
Corporate Governance diperlukan untuk meminimalisir permasalahan agensi
antara pemilik perusahaan dengan manajer atau jajaran direksi. Menurut Siswanto
S. dan E. J. Aldrige (2005:3), dalam bukunya The Australian Stock Exchange
(AXN) dalam Salindeho dkk, (2018) mendefinisikan good corporate governance
sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan
perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam upaya mencapai
kinerja bisnis yang optimal serta analisis dan pengendalian resiko bisnis yang
dihadapi perusahaan.
Corporate Governance Gramling dan Hermanson (2006) dalam (Ardanty
dan Sofie (2016) menyatakan corporate governance adalah sistem dimana
perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Corporate governance memiliki struktur
yang mengatur mengenai penetapan tujuan, sarana-sarana dalam mencapai tujuan,
serta pemantauan kinerja. Tujuan dari GCG yaitu memberikan nilai tambah bagi
seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan, khususnya pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya. Salah satu nilai tambah yang dapat diperoleh oleh
perusahaan adalah dengan adanya mekanisme pengawasan terhadap aktivitas
operasional perusahaan. Pengawasan ketat terhadap perusahaan akan berdampak
pada keinginan manajemen untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemegang
saham.
Menurut (KNKG, 2006), asas GCG meliputi lima macam yaitu :
1. Transparansi
Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang tidak hanya disyaratkan
oleh peraturan atau undang – undang saja tetapi perusahaan juga harus
mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan informasi yang dapat membantu
untuk pengambilan keputusan oleh para pemegang saham, kreditur, dan
pemangku kepentingan lainnya.
2. Akuntabilitas
Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang
saham. Perusahaan diharuskan untuk mempertanggungjawabkan laporannya
kepada pihak – pihak yang berkepentingan
3. Responsibilitas
Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat
terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang
4. Independensi
Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing
organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh
pihak lain 5. Kewajaran dan Kesetaraan
Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham
dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan.
Konsep Good Corporate Governance di Indonesia dapat diartikan sebagai
konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam
konsep ini yang dikutip dari Salindeho dkk, (2018) : (1) Pentingnya hak
pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan akurat serta
tepat waktu (2) Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan
(disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi
kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder
Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan
Ketepatan pelaporan keuangan merupakan salah satu karakteristik kualitatif
informasi keuangan bagi pengguna informasi dalam pengambilan keputusan.
Relevansi dan keandalan informasi salah satunya bergantung pada ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan sehingga tidak mengurangi kredibilitas dan
kemampuan informasi tersebut terhadap pengambilan keputusan. Oleh karena itu
penyampaian laporan keuangan harus segera disajikan dalam kurun waktu yang
sudah ditentukan. Menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu akan memiliki kualitas laporan yang baik karena akan memberikan informasi keuangan yang
dapat diandalkan (Prahesty, 2009 dalam Astrini dan Amir, 2015).
Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah satu faktor penting dalam
menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan
harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan
sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya
disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut
kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, Bakar
et al., (2012) dalam Astrini dan Amir, (2015). Sedangkan menurut Chambers dan
Pehman (2006) dalam Salindeho dkk, (2018) mendefinisikan ketepatan waktu
dalam dua cara yaitu (1) Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan
waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. (2)
Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal
pelaporan yang diharapkan.
Faktor – faktor penentu ketepatan waktu menurut (Salindeho dkk, 2018)
adalah:
a. Kualitas Sumber Daya Manusia
Persaingan dalam SDM sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas SDM
dari setiap organisasi, baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya.
b. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Menurut Indriasari dan Nahartoyo dalam (Salindeho, dkk 2018) teknologi
informasi selain sebagai teknologi komputer untuk pemrosesan dan
penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi dan
penyebaran informasi.
c. Pengendalian Internal Akuntansi
Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2001 pada SA seksi 319
par 06, mengartikan pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan
oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel entitas yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi
Teori Agensi
Teori Agensi berhubungan dengan perilaku kecurangan biasanya sering dilakukan
oleh internal perusahaan dengan memanfaatkan kelebihan informasi yang dimiliki
mereka untuk mencari profit kepentingan pribadi. Menurut (Jensen & Meckling,
1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana
satu atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu
jasa atas nama principal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat
keputusan yang terbaik bagi principal.
Pemisahan antar kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan
salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang mana
akhirnya akan mengarah pada asimilasi informasi. Prinsipal mementingkan
perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi, sedangkan agen mementingkan
keuntungan diri nya sendiri. Timbul dan berkembangannya asimetri informasi
antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat membuka peluang
yang lebih besar bagi manajer untuk melakukan tindakan menguntungkan diri
sendiri dari pada bertanggung jawab kepada pemegang saham. Hal tersebut justru
mendorong pemegang saham untuk meningkatkan pengawasan dan pengontrolan
terhadap tindakan – tindakan agen yang tidak sesuai principal. Menurut (Tandiontong, 2016:3-4) Agency Theory merupakan
implementasi dalam organisasi modern. Teori Agensi menekankan pentingnya
pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan
kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam
menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari
kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan
yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan
dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka, para tenagatenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki
keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini
para profesional tersebut berperan sebagai agen-nya pemegang saham. Semakin
besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar pula manfaat
yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya
bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh
manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen
untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan
Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Ukuran Perusahaan secara Simultan terhadap Timeliness Reporting
Timeliness Reporting dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor secara
bersamaan. Faktor tersebut antara lain Efektivitas Komite Audit dan Ukuran
Perusahaan. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi
dan pengungkapan semua informasi oleh manajemen meski ada konflik
kepentingan. Dengan wewenang yang dimiliki Komite Audit, maka laporan
keuangan yang disampaikan secara tepat waktu dapat digunakan sebagai acuan
pengambilan keputusan. Berkenaan dengan ketepatan waktu pelaporan, Diori
(2013) menyatakan bahwa keahlian komite audit sangatdibutuhkan untuk
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam berbagai hal, tidakterkecuali
pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan anggota
komiteaudit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat
beradaptasi terhadapperubahan dan dalam mengatasi kendala. Selan itu, ukuran
komite audit yang lebih besar akan memperpendek lama waktu penyampaian
laporan keuangan yang membuat perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan
laporan keuangan . Hubungan antara efektivitas komite audit dan ketepatan waktu
pelaporan (Timeliness Reporting) didasarkan pada pemikiran bahwa jika komite
audit efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan pada proses pelaporan
keuangan, maka hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan
yang dapat menyebabkan pelaporan informasi keuangan secara tepat waktu. Selain
itu, dengan ukuran perusahaan yang berbeda maka dapat menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam menyampaikan pelaporan keuangannya, semakin
besar ukuran perusahaan tersebut maka semakin cepat hasil audit yang diperoleh.
Ukuran Perusahaan memiliki alokasi danayang lebih besar untuk membayar biaya
audit(audit fees), hal ini menyebabkan perusahaan yangmemiliki ukuran
perusahaan yang lebih besarcenderung memiliki Audit Delay dan Timelinessyang
lebih pendek bila dibandingkan denganperusahaan yang memiliki ukuran
perusahaanyang lebih kecil (Rachmawati, 2008). Sehingga, penyampaian laporan
keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu
Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Timeliness Reporting
Dalam pengungkapan Timeliness Reporting, ada beberapa faktor yang
mempengaruhi, salah satunya adalah Efektivitas Komite Audit. Perusahaan yang
komite auditnya efektif lebih tepat waktu (Timeliness) menyampaikan laporan
keuangan mereka dibandingkan perusahaan yang Komite Auditnya tidak Efektif.
Ika dan Ghazali (2012), menemukan bahwa efektivitas komite audit, berpengaruh
signifikan terhadap jangka waktu pelaporan keuangan
Ukuran Perusahaan
Definisi dari total asset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh
perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan
memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang (IAI,
2011). Ukuran perusahaan menggambarkan keadaan atau kondisi suatu
perusahaan, apakah suatu perusahaan tergolong suatu perusahaan yang besar
ataukah termasuk perusahaan kecil dengan melihat total aset dari perusahaan
tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar akan
menyelesaikan audit lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
total aset lebih kecil, hal ini dikarenakan pertama, perusahaan besar memiliki
lebih banyak sumber daya, staf akuntansi, dan sistem informasi yang canggih.
Kedua, perusahaan besar cendrung memiliki sistem pengendalian internal yang
kuat. Ketiga, perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh investor dan
analisis keuangan (Turel, 2010).
Reza Nugraha menemukan bahwa secara simultan leverage, profitabilitas,
dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan
waktu diperusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2010-2013. Namun, leverage dan profitabilitas secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu, sedangkan ukuran
perusahaan memiliki pengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu.Ukuran
perusahaan juga disebabkan oleh ketersediaan informasi yang dipublikasikan.
Jumlah informasiyang dipublikasikan untuk perusahaanakan meningkat seiring
dengan meningkatnya ukuran perusahaan (Srimindarti, 2008).
Efektivitas Komite Audit
Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor:KEP-643/BL/2012,
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada
Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan
Komisaris. Pembentukan Komite Nasional Good Corporate Governance di
Indonesia menegaskan peran komite audit. Peran dan tanggung jawab komite
audit dituangkan dalm charter komite audit yang secara umum dikelompokkan
menjadi tiga bagian besar, yaitu financial reporting, corporate governance, dan
risk and control management.
Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi,
keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholder, dan
pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada
konflik kepentingan. Komite audit dan komisaris independen merupakan pihak
yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan,
transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang
membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas (Sulistyanto 2008).
Ika dan Ghazali (2012) meneliti tentang efektivitas komite audit yang
berdasarkan dari index Dezoort terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
dengan menggunakan sampel 211 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI
tahun 2008. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas komite dapat
meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jika Komite Audit
memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan tinjauan kembali atas kepatuhan
perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, kemungkinan perusahaan terlambat
dalam mengumpulkan laporan keuangan yang telah diaudit menjadi lebih kecil.
Perusahaan menjadi lebih sadar dan proses penyusunan laporan keuangan akan
lebih tertata dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa otoritas yang dimiliki
Komite Audit berhubungan dengan timeliness dari laporan keuangan.
Lebih lanjut lagi aturan Bapepam mensyaratkan anggota Komite Audit
adalah pihak yang independen terhadap perusahaan. Independensi yang dimaksud
adalah anggota Komite Audit tidak bertindak sebagai pemegang saham ataupun
jajaran manajemen perusahaan yang dapat memunculkan conflict of interest. Hal
ini tentu saja dapat meningkatkan internal control dan memaksimalkan proses
pengawasan dari laporan keuangan perusahaan.
Dezoort dkk. (dalam Ika dan Ghazali, 2012) Mendefinisikan komite audit
yang efektif sebagai berikut: “Komite audit yang efektif memiliki anggota yang
memenuhi syarat dengan wewenang dan sumber daya untuk Melindungi
kepentingan stakeholder dengan memastikan pelaporan keuangan yang andal,
pengendalian internal, dan Manajemen risiko melalui upaya pengawasan yang
sering dilakukan.”
Menurut Dezoort (dalam Ika dan Ghazali, 2012) terdapat empat kriteria
dalam mengukur efektivitas komite audit dimana setiap kriteria tersebut dijadikan
dasar untuk mengukur tingkat efektivitas komite audit , diantaranya;
a. Compotition
Susunan komite audit mengacu pada komposisi yang memungkinkan
komite audit untuk melakukan evaluasi yang tepat untuk kepentingan pemegang
saham. Contohnya : Independensi dan Keahlian Komite Audit.
b. Authority
Kewenangan mengacu pada tanggung jawab sejak diberikannya suatu
tanggung jawab yang disertai dengan kewenangan dalam melakukan suatu
tindakan yang terkait. Contohnya : Piagam Komite audit dan Tanggungjawab
Komite Audit.
c. Resources
Sumber daya mengacu pada jumlah komite audit yang efektif agar dapat
melaksanakan tugasnya dengan optimal. Contohnya jumlah anggota komie audit.
d. Diligence
Kerajinan mengacu pada tingkat kesediaan anggota komite audit dalam
berkerjasama untuk melakukan tugasnya seperti memberikan pertanyaan,
mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajer, auditor internal, auditor
eksternal dan pihak lain yang berhubungan. Contohnya pertemuan komite audit
dan Pengungkapan Komite Audit.
a) Keahlian Komite Audit
Komite audit yang efektif harus memiliki independensi dan pengetahuan
dibidang akuntansi dan audit. Berdasarkan POJK Nomor: 55/POJK.04.2015
dijelaskan bahwa komite audit memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar
belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan komite audit yang
bersangkutan. Dimana komite audit yang memiliki pengetahuan dan kompetensi
dibidang akuntansi, keuangan, dan pengauditan dapat mengidentifikasi dan
memberikan pertanyaan yang relevan kepada manajemen dan auditor eksternal
agar dapat menjamin kualitas pelaporan keuangan termasuk ketepatan waktu
pelaporan keuangan perusahaan. Pada bagian ini kriteria pengukuran yang
ditetapkan yaitu Komite Audit adalah Lulusan S1/S2 Fakultas Ekonomi.
b) Piagam Komite Audit
Berdasarkan POJK Nomor: 55/POJK.04.2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Emiten atau Perusahaan Publik wajib
memiliki piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit wajib dimuat dalam Situs
Web Emiten atau Perusahaan Publik. Piagam komite audit penting sebagai standar
untuk membantu anggota anggota komite audit untuk konsentrasi pada
pertanggung jawaban yang spesifik dan mempermudah stakeholder dalam
mengevaluasi kualitas kinerja komite audit (Dezoort dalam Ika dan Ghazali,
2012).
c) Ukuran Komite audit
Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris
independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar
emiten atau perusahaan publik. Berdasarkan POJK Nomor: 55/POJK.04.2015
Komite harus memiliki anggota yang memadai untuk melaksanakan tugasnya agar
efektif (Dezoort dalam Ika dan Ghazali, 2012). Sehingga, dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik.
d) Pertemuan Komite Audit
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Audit mengadakan
pertemuan atau rapat komite audit. Pada POJK Nomor:55/POJK.04.2015
dinyatakan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
pertemuan komite audit untuk menilai secara efektif adalah dilakukan minimal 4 kali dalam setahun.
Timeliness Reporting
Menurut Rachmawati (2008) Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah
rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunanyang telah diaudit
kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal
penyerahan ke Bapepam-LK. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ketepatan waktu
adalah jumlah hari yang berlalu antara akhir tahun keuangan perusahaan dan hari
dimana audit laporan keuangan diterima oleh BEI.
Di Indonesia, batas waktu terbitnya laporan keuangan perusahaan publik
diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29
/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik,
Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang
sangat penting bagi perusahaan perusahaan publik . Menurut IAI (2012) tujuan
laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila
laporan tersedia secara tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau
kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Namun,
Perkembangan proses audit untuk perusahaan-perusahaan yang go public ternyata
tidak mudah. Hal ini dikarenakan proses audit sendiri membutuhkan waktu yang
lama, sehingga menyebabkan pengumuman laba dan laporan keuangan menjadi
tertunda (Setyorini, 2008). Sehingga dalam pelaksanaannya auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (IAI, 2009)
Teori Kepatuhan
Kepatuhan adalah menuruti suatu perintah atau peraturan yang telah
ditetapkan. Pada ketepatan waktu (Timeliness) pelaporan, kepatuhan diharapkan
dapat diimplementasikan oleh perusahaan atau emiten yang terdaftar di bursa. Hal
ini bertujuan agar hubungan antara bursa dan perusahaan dapat terjalin dengan
baik.
Teori kepatuhan sudah seharusnya diterapkan pada aktivitas yang ada
dipasar modal . Indonesia mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan
keuangan secara teratur, hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan
Publik Bab III Pasal 7, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan
laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Pelaporan
yang dilakukan secara tepat waktu merupakan hal yang mutlak dalam memenuhi
prinsip pengungkapan informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas
maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Teori
kepatuhan digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat
mempertahankan hubungannya dengan pemegang saham dengan cara melaporkan
laporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
Teori kepatuhan berhubungan erat dengan Ketepatan Waktu pelaporan
karena dengan adanya teori kepatuhan maka dapat mendorong perusahaan untuk
lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Perusahaan akan berusaha untuk
menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu agar informasi dari laporan
keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan
secara tepat waktu merupakan kewajiban perusahaan
Teori Keagenan
Jensen dan meckling (dalam Ika dan Ghazali, 2012) menyatakan Teori
keagenan adalah hubungan kontrak kerja antara principal dengan agent dimana
principal adalah pemilik atau pemegang saham, sedangkan agent adalah manajer
atau pihak yang mengelola perusahaan. Principal mempunyai keinginan untuk
memaksimalkan return atau deviden, sedangkan agent mempunyai keinginan
untuk mendapatkan kompensasi yang terbaik sehingga dapat menyebabkan agent
tidak sesuai dalam mengambil keputusan yang tepat.
Perbedaan kepentingan antara principal dan agent menyebabkan terjadinya
konflik keagenan atau agency problems . Salah satu dampak agency problems
adalah adanya asymmetric information. Asymmetric information adalah adanya
ketidakseimbangan informasi yang dimiliki principal dan agent. Kondisi tersebut
dapat menyesatkan para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan
jika manajer dengan sengaja memberikan pelaporan informasi yang tidak
sebenarnya melalui laporan keuangan kepada para pengguna termasuk principal.
Jadi, teori agensi digunakan untuk membantu komite audit agar dapat memahami
konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan manajemen melalui
tanggungjawab pengawasannya. Efektivitas Komite Audit diharapkan mampu
memberikan kontribusi yang baik bagi keberlansungan perusahaan.
Berdasarkan POJK Nomor.55/POJK.04/2015, Komite Audit adalah komite
yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam
membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Menurut dezoort
(dalam Ika dan Ghazali, 2012) “Komite audit yang efektif memiliki anggota yang
memenuhi syarat dengan wewenang dan sumber daya untuk Melindungi
kepentingan stakeholder dengan memastikan pelaporan keuangan yang andal,
pengendalian internal, dan Manajemen risiko melalui upaya pengawasan yang
sering dilakukan”.
Ika dan Ghazali dalam penelitiannya menemukan bahwa efektivitas komite
audit dapat mengurangi FRLT (Financial Reporting Lead Time) terkait dengan
penyampaian informasi keuangan kepada bursa . Peran komite audit adalah
sebagai salah satu mekanisme corporate governance dalam memastikan kualitas
pelaporan keuangan di negara berkembang. Temuan dalam penelitian tersebut
menunjukkan bahwa di Indonesia, efektivitas komite audit merupakan faktor
penting yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Dengan demikian,
perusahaan mungkin harus mempertimbangkan efektivitas komite audit dalam
rangka meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Hubungan antara efektivitas komite audit dan ketepatan waktu pelaporan
didasarkan pada pemikiran bahwa jika komite audit efektif dalam melaksanakan
tugas pengawasan dari proses pelaporan keuangan, maka hal tersebut dapat
mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang menyebabkan pelaporan
informasi keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu
Audit Report Lag
Audit report lag merupakan lamaya waktu yang dihabiskan dalam
penyelesaiansaudit laporan keuangan perusahaan. Audit report lag dapat
diukursdari akhir tanggal tutup buku hinggastanggal laporan auditor diterbitkan.
bPenyelesaian laporan audit yang memakan waktu lama berpengaruh pada
keterlambatan pelaporan keuangan untuk dipublikasikan,. Hal ini tentu akan
berpengaruh atas reaksi pasar. Givoly dansPalmon (1982) berpendapat bahwa
untuk memperpendek audit report lag, informasi yang terkandung dalam laporan
harus relevan. Keterlambatan penyampaiam laporan keuangan bisa menjadi
hambatan dan memunculkan pandangan negatif dari publik terhadap perusahaan
karena berpengaruh menurunkan kualitas informasi yang disampaikan. Pelaporan
keuangan harus disampaikan tepat waktu demi menjaga nilai relevansi informasi
yang dimuat di dalamnya, sehingga informasisyang disajikan dapatsdigunakan
sebagai bahanspertimbangan dalam mengambil keputusan oleh para pemakainya.
Menurut Dyersdan McHugh (1975) terdapat 3 macam lag yaitu:
1. Preliminaryslag, yaitu rentang waktu antarastanggal tutup buku
sampaisdengan tanggal penyampaian laporan keuangan pendahuluan
kepada bursa.
2. Auditor’s signatureslag, yaitu rentang waktu antarastanggal tutup buku
sampaisdengan tanggal laporan auditor tercantum.
3. Totalslag, yaitu rentang waktu antarastanggal tutup buku sampaisdengan
tanggal laporan keuangan tahunan publikasi disampaikan kepada bursa.
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa laporan
tahunan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat akhir bulan ke-4 (empat)
atau 120 hari setelah tahunsbuku berakhir, disertai dengan laporan audit yang
disusun oleh auditor. Jika perusahaan terlambat menyampaikan laporannya, maka
perusahaan harus bersedia menerima sanksi administratif yang sudah diatur, seperti
denda, pembekuan usaha, atau yang paling parah yaitu pembatalan pendaftaran.
Laporan Keuangan
Akuntasi tidak lepas kaitannya dari proses pencatatan, mengklasifikasian,
dan pelaporan traksaksi keuangan perusahaan. Proses pelaporan atas transaksi
tersebut tersaji dalam sebuah laporan keuangan. MenurutSKieso et al. (2011),
laporan keuangan adalah acuan utama yang diperlukan oleh publik terkait informasi
keuangan perusahaan yang dibutuhkan, dan dapat memberikan perubahan
kuantitatif perusahaan dalam periode tertentu dalam satuan uang. Dalam
Persyaratan Standar AkuntansisKeuangan (PSAK) No. 1, laporan keuangan dapat
dianggap lengkap apabila di dalamnya terdapat komponen neraca, laporan
laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan.
Supaya manajemen dapat memberikan informasi mengenai kinerja
perusahaan yang berkualitas kepada pihak eksternal, PSAKsmenyatakan beberapa
karakteristikskualitas laporanskeuangan sebagaisberikut:
a. Dapat dipahami
Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dipahami dengan mudah oleh
para pemakai. Dengansdemikian, dapat diasumsikan bahwa pemakai
laporan keuangan juga mempunyai pengetahuan yang cukup terkait
aktivitas keuangan.
b. Relevan
Laporan keuangan yangsdisajikan harus mampu memenuhiskebutuhan para
pemakainya dalamsproses pengambilam keputusan. Informasi yang
terkandung dianggap relevan apabila berhasil mempengaruhi pengambilan
keputusan ekonomi pemakainya dengan mengevaluasi kejadian dalam
periode tertentu.
c. Andal
Laporan keuangan yang disajikan harus terjamin bebas dari kekeliruan
material, pengertian yang dapat mnyesatkan, sehingga dapatsdiandalkan
oleh para pemakainyassebagai penyajian yangsjujur.
d. Dapat dibandingkan
Laporan keuangan yang disajikan harus dapat digunakan sebagai bahan
pembanding dengan informasi keuangan di periode lainnya atau dengan
organisasi lainnya agar dapat mengetahui tren posisi maupun kinerja
keuangan, sehingga memudahkan untuk evaluasi kinerja dan pertimbangan
pengambilan keputusan.
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa laporan
tahunan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat akhirsbulan ke-4 (empat)
atau 120 hari setelah tahunsbuku berakhir. Laporan yang disampaikan terdiri dari:
1. Ikhtisar data keuangan penting
2. Informasi saham (jika ada)
3. Laporan Direksi
4. Laporan Dewan Komisaris
5. Profil emiten atau perusahaan publik
6. Analisis dan pembahasan manajemen
7. Tata kelola emiten atau perusahaan publik
8. Tanggung jawab social dan lingkungan emiten atau perusahaan publik
9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan
10. Surat pernyataan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang
tanggung jawab atas laporan tahunan.
Komisaris Independen
Fama dansJensen (1983) menyebutkan, anggota dewan yang berasal dari
luar perusahaan memilikisinsentif dalam melaksanakan kewajibannya sehingga
rendah kemungkinan untuk melakukan praktik kecurangan dengan pihak internal
perusahaan untuk manipulasi shareholders atau demi kepentingan tertentu di luar
kepentingan perusahaan. Dari studisyang telah dilakukan di beberapasnegara
seperti AmerikasSerikat, Inggris, Yunani, Italia, Cina, Korea, danSSingapura,
terbukti bahwa keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi
pengawasan sehingga berpengaruh pada peningkatan kualitas penyajian laporan
keuangan.
Dalam pedoman umum GCG yang diterbitkan oleh KomitesNasional
KebijakanSGovernance (KNKG) dijelaskan bahwa keanggotaan dewan komisaris
terdiri dari dewan yang memiliki kaitan dengan perusahaan (terafiliasi) serta dewan
yang bersifat independen, yang tidak memiliki kaitan langsung dengan perusahaan
(tidak terafliasi). Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dan berasal dari
luar lingkungan perusahaan disebut dengan komisaris independen. Komisaris
independen bertugas untuk memastikan terlaksananya mekanisme pengawasan
yang objektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen
juga bertugas sebagai penengah yang menjamin tercapainya kepentingan bersama,
yakni kepentingan manajemen dan kepentingan stakeholders.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris
independen harus terdiri dari setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada Pasal 22 dijelaskan bahwa Komisaris
Independen harus memenuhispersyaratan sebagai berikut:
a. Tidak bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, mengatur, atau mengontrol kegiatan perusahaan
tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali jika diangkat
kembali pada periode selanjutnya ;
b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung atas
perusahaan;
c. tidak berafiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi dan/atausPemegang SahamsPengendali Perusahaan; dan
d. tidak mempunyaishubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
Sejak krisis ekonomi moneter yang melanda Indonesia di akhir pemerintahan
Orde Baru, manajemen terus berusaha memperbaiki komponen sistem internal tata
kelola perusahaannya dengan menerapan GCG yang berkembang dan
berkesinambungan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan anggota dewan yang
kompeten dan independen demi terciptanya penerapan mekanisme GCG yang
efektif. Dengan keberadaan komisaris independen dalamskeanggotaan dewan
komisaris diharapkansmampu mewakili kepentingan publik, sehingga dapat
menjamin kepentingan investor sebagai pemegang saham
Ukuran Dewan Komisaris
Dewan komisaris adalahsdewan yang bertugas sebagai sistem pengendalian
internal yang paling tinggi yang berfungsi untuk mengawasi pergerakan manajemen
puncak (Famasdan Jensen, 1983). Dalamspedoman umum GCG yangsditerbitkan
oleh Komite NasionalsKebijakan Governance (KNKG) disebutkansbahwa dewan
komisaris sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penuh atas fungsi
pengawasan di lingkungan perusahaan, memberi arahan dan rekomendasi kepada
direksi terkait teknis operasi perusahaan, dan memastikan bahwa mekaisme GCG
benar-benar diterapkan di lingkungan perusahaan.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik, dewan komisaris terdiri dari minimal 2 (dua) orang anggota, yang mana 1
(satu) di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan 1 (satu) lainnya sebagai
komisaris independen. Anggotasdewan komisarisssdapat merangkapsjabatan
sebagai:
a. Anggota Direksi maksimal pada 2 (dua) emiten lain,
b. Anggota Dewan Komisaris maksimal pada 2 (dua) emiten lain, dan
c. Anggota komite maksimal pada 5 (lima) komite di emiten, di mana yang
bersangkutan jugassmenjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan
Komisaris.
Dengan prinsip good corporate governance, diharapkan koordinasi antara
dewan komisaris dan komite audit dapat terlaksana dengan efektif, dan
informasinya dapat disampaikan dengan baik. Dengan demikian, semakin besar
jumlah anggota dewan komisaris dianggap dapat memudahkan untuk
mengendalikan manajer serta meningkatkan efektivitas dalam memonitor aktivitas
manajemen, sehingga dapat memperpendek audit report lag
Kompetensi Keuangan Anggota Komite Audit
Komite audit memiliki tanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang
membutuhkan spesialisasi di bidang akuntansi, analisis masalah, dan pemahaman
terkait sistem yang diterapkan dalam perusahaan (Naimi et al., 2010). Felo
dansSolieri (2009) menyatakan bahwa anggota komite audit dapat dikatakan ahli
apabila memiliki background pendidikan yang kuatterkait bidangan akuntansi dan
keuangan, serta bersertifikasi dan berpengalaman dalam bidang pengawasan. The
SarbanessOxley ofs2002 (SOX) menegaskan komite audit yang ahli berperan
penting terhadap meningkatnya kualitas pelaporan keuangan, sehingga menjadi
sebuah keharusan sebuah komite audit memiliki menimal 1 (satu) anggota dengan
keahlian akuntansi yang baik.
Di Indonesia sendiri, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, anggota
komite audit harus berpegang teguh pada integritasnya, serta mempunyai keahlian,
pemahaman, serta pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, di antaranya
yaitu terkait laporan keuangan, proses audit, dan manajemen resiko. Dalam
keanggotaannya, paling tidak harus ada 1 (satu) anggota komite audit yang
memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
Dengan adanya anggota komite audit yang kompeten dan memiliki pengalaman
lebih di bidang akuntansi, maka akan meningkatkan kepercayaan para pemakai
laporan keuangan atas informasi yang disajikan dibandingkan dengan anggota
komite audit yang berpengalaman di bidang pengawasan.
Anggota komite audit dianggap dapat menginterpretasikan kompleksitas
laporan keuangan, mempertimbangkan kebijakan akuntansi, memahami keputusan
auditor, dan memberi penilaian atas kualitas laporan keuangan (Kalbers
dansFogarty, 1993). Dari sebab itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar
proporsi anggota komite audit yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan
dan akuntansi, maka masalah dalam proses pelaporanskeuangan dapat segera
diatasi, sehingga dapat memperpendek audit report lag
Jumlah Pertemuan Komite Audit
Pertemuan anggota komite audit merupakan agenda yang dibuat oleh
komite untuk mendiskusikan dan mengawasi proses pelaporan keuangan
perusahaan. ThesNational Committeeson FraudulentsFinancial Reporting, atau
disebut TreadwaysCommision (1987) menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan
komite audit yang tinggi dapat membawa pengaruh yang baik dan memaksimalkan
fungsi pengawasannya. Frekuensi tingkat pertemuan merupakan salah satu tolok
ukur dalam menilai ketekunan komite audit. Komite audit menentukan sendiri
jadwal pertemuan yang akan diselenggarakan, minimal sama dengan ketentuan
pertemuan dewan komisaris yang tertera dalam anggaran dasar perusahaan.
Seperti yang tercantum pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit
wajib menyelenggarakan pertemuan periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan, dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Biasanya, komite audit
membutuhkan paling tidak empat kali pertemuan dalam satu periode akuntansi
(FCGI, 2002).
Dengan tingginya tingkat pertemuan komite audit, maka pembaharuan
informasi serta isu-isu akuntansi dan audit akan semakin aktual, sehingga masalah
yang timbul dapat segera diatasi (Abbotset al, 2004). Jika masalahsdalam proses
pelaporan keuangan dapat dideteksi denganscepat namun intensitas pertemuan
anggota komite audit rendah, maka masalah tetap tidak bisa terselesaikan dengan
segera.
Ukuran Komite Audit
Keanggotaan Komite Audit diatur dalam Peraturan OJK Nomor
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit, yang menyebutkan bahwa komite audit terdiri dari minimal tiga (3) orang
anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak eksternal perusahaan.
Keanggotaan komite audit di Indonesia beragam, tergantung ukuran perusahaan
dan tanggung jawabnya. Namun menurut Wijaya (2012), jumlah yang cukup ideal
yaitu tiga sampai lima orang anggota.
Beragamnya jumlah anggota komite audit di Indonesia menimbulkan
persepsi bahwa semakin banyak anggota komite audit akan memperpendek audit
report lag. Dengan banyaknya jumlah anggota komite audit dianggap dapat
mempercepat deteksi masalah dalam proses pelaporan keuangan perusahaan
sehingga masalah tersebut dapat teratasi dengan segera. Oleh karena itu, semakin
besar ukuran komite audit dapat meningkatkan kualitas pengawasan pelaporan
keuangan perusahaan.
Komite Audit
Arens et al. (2000) dalam buku yang berjudulsAuditing: An
IntegratedsApproach menyebutkan bahwa komite audit merupakan sejumlah
anggota dewan direksi perusahaan yang ditunjuk dan memiliki tanggung jawab
untuk membantu auditor independen dari manajemen. Anggota komite audit di
dalam suatu perusahaan adalah direktur di luar manajemen perusahaan itu sendiri.
Komite audit memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam
menjalankan fungsi pengawasan terkait aktivitas perusahaan. Komite audit
berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Dewan Komisaris yang melakukan
kontrol, dengan auditor yang melakukan pekerjaan audit, sehingga tercipta
komunikasi yang selaras demi tercapainya tujuan bersama.
Dalam PedomansUmum Good Corporate Governance Indonesia (2006)
yang dikeluarkan oleh KomitesNasional KebijakansGovernance disebutkan,
Komite Audit bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam fungsi
pengawasan agar: (i) laporan keuangansdisajikan secara wajar sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) strukturdpengendalian internal
perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun
eksternal dilaksanakan sesuai dengan standarkaudit yang berlaku, dan (iv) tindak
lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen
Menurut Wardhani (2013), aturan yang mengatur komite audit pada
perusahaan publik di Indonesia mulai digunakan secara resmi setelah
dikeluarkannya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000
tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Bursa. Dalam peraturan
ini dijelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI harus memiliki komisaris
independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan, agar dapat mencapai
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Mengacu pada Peraturan OJK
Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit, keanggotaan Komite Audit ditentukan oleh Dewan Komisaris.
Kemudian disebutkan juga bahwa yang menjadi ketua komite audit yaitu anggota
komisaris indeenden.
Corporate Governance
Menurut IndonesiansInstitute of CorporatesGovernance (IICG) (2001),
corporatesgovernance diartikan sebagai proses dan sistem penerapan jalannya
perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan value jangka panjang atas
pemegang saham dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain. GCG
merupakan sebuah ide yang menghasilkan suatu sistem untuk mengendalikan arah
jalannya perusahaan demi kepentingan stakeholders. PrinsipsGCG mulai ramai
diketahui dan diterapkan di Indonesia sekitar tahun 1997, yaitu ketika terjadi krisis
ekonomi moneter besar-besaran. Penerapan GCG disebut sebagai salah satu poin
utama yang dapat mensukseskan kinerja perusahaan dan meningkatkan
kepercayaan investor terhadap kredibilitas perusahaan.
Mekanisme GCG dalam suatu perusahaan berkaitan dengan pencapaian
kinerja yang optimal dan dapat meminimalisir panjangnya audit report lag. Untuk
itu, perusahaan harus sanggup mewujudkan prinsip-prinsip good corporate
governance. Komite Nasional Corporate Governance (2006) menjabarkan prinsipprinsip good corporate governance yang terdiri dari:
1. Keadilans(fairness), yaitu memastikan hak-hak para shareholders tetap
terlindungi, baik minoritas maupun asing, serta memastikan terwujudnya
kewajiban kepada para investor.
2. Transparansis(transparency), yaitu menjamin adanya keterbukaan
informasi yang tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan dapat
diperbandingkan terkait kondisi keuangan, kinerja perusahaan, dan
kepemilikansperusahaan.
3. Akuntabilitass(accountability), yaitu menjamin penerapan fungsi dan
kewenangan pengawasn dewan komisaris dengan membantu terpenuhinya
kepentingan manajemn dan shareholders.
4. Pertanggungjawabans(responsibility), yaitu menjamin terpenuhinya
peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan baik sehingga memenuhi nilai
social.
5. Independensis(independency), yaitu pengelolaan perusahaan secara
independen dan mandiri sehingga terhindar dari dominansi pihak tertentu
dalam perusahaan dan tidak terintervensi oleh pihak lain.
Teori Agensi
Teori agensi adalah teori yang mendasari pemahaman ilmu corporate
governance dalam perusahaan. Secara umum, teori agensi merupakan kunci utama
dalam terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Teori agensi didasari atas
hubungan keagenan, yakni menyangkut kontrak antara manajemen (agent), dan
pemilik (principal). Teori agensi menggambarkan adanya kontrak antara satu pihak
selaku principal, dengan pihak lain selaku agen yang diberi tugas untuk
memberikan jasa tertentu kepada principal, yang kemudian memberikan kuasa
sebagai pengambil keputusan kepada agen tersebut demi kebutuhan pemegang
saham (Jensen dansMeckling, 1976). Principal dan agen harus memiliki tujuan
yang sama serta menjalankan hak dan kewajibaannya masing-masing dengan baik
agar tujuan kontrak tercapai. Walaupun agen diberi kuasa oleh principal, namun
principal tidak diperbolehkan ikut campur dalam teknis dan operasional pekerjaan.
Oleh karena itu, principal cenderung tidak lebih banyak mempunyai informasi
terkait perusahaan jika dibandingkan dengan agen. Ketimpangansinformasi inilah
yang diartikan dengan asimetrisinformasi (Jensen dansMeckling, 1976).
Agen bersinggungan langsung dengan jalannya operasional perusahaan
sehingga cenderung mengetahui informasi yang lebih luas terkait kapabilitas
perusahaan, ekosistem kerja, dan kondisi perusahaan secara menyeluruh, dan
sebaliknya, principal tidak cukup banyak mengetahui informasi yang berkaitan
(Widyaningdyah, 2004, dalamsWijaya, 2012). Akibat dari asimetri informasi yang
terjadi, memunculkan perbedaanakepentingan antara principal dan agen sehingga
menimbulkan konflik keagenan atau agencysproblem. Ada 2 jenis agencysproblem
menurut Jensensdan Meckling (1976), yaitu:
1. Moralshazard, yaitu ketika agen tidak menjalankan hal-hal yang sudah
disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. Adversesselection, yaitu ketika principal sudah mengambil keputusan yang
ia sendiri tidak tidak benar-benar tahu apakah keputusan yang diambil
tersebut didasari informasi yang didapat.
Teorisagensi menjadi dasar dan acuan bagi ilmu corporate governance yang
semakin berkembang dari masa ke masa. Penerapan GCG dapat meminimalisir
terjadinya agencysproblem dalam perusahaan. Kepengurusan aktivitas perusahaan
harus diamati dan dikontrol untuk menjamin terciptanya pengelolaan berdasarkan
peraturan dan ketentuan yang ada. Dengan adanya GCG, diharapkan dapat
meminimalisir atau memberantas tindak kecurangan dalam proses penyusunan
laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen yang dapat berpengaruh pada
audit report lag.
Selain GCG, teorisagensi juga memiliki kaitan yang kuat dengan audit
report lag. Dalam penelitian ini, digambarkan bahwa perusahaan merupakan
principal, dan auditor, sebagai pihak yang dipekerjakan untuk memberikan jasa
audit merupakan agen. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan
informasi dan memenuhi apapun yang dibutuhkan auditor dalam menjalankan
pekerjaan audit, serta memberikan upah atas jasa yang diberikan auditor sesuai
dengan kesepakatan awal. Sebaliknya, auditor juga harus memenuhi kewajiban dan
tugas yang diminta oleh perusahaan, serta menghasilkan pekerjaan yang maksimal
bagi perusahaan. Hal ini dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai
dengan kontrak kerja sehingga dapat tercapai tujuan bersama.
Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Ukuran Perusahaan secara Simultan terhadap Timeliness Reporting
Timeliness Reporting dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor secara
bersamaan. Faktor tersebut antara lain Efektivitas Komite Audit dan Ukuran
Perusahaan. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi
dan pengungkapan semua informasi oleh manajemen meski ada konflik
kepentingan. Dengan wewenang yang dimiliki Komite Audit, maka laporan
keuangan yang disampaikan secara tepat waktu dapat digunakan sebagai acuan
pengambilan keputusan. Berkenaan dengan ketepatan waktu pelaporan, Diori
(2013) menyatakan bahwa keahlian komite audit sangatdibutuhkan untuk
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam berbagai hal, tidakterkecuali
pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan anggota
komiteaudit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat
beradaptasi terhadapperubahan dan dalam mengatasi kendala. Selan itu, ukuran
komite audit yang lebih besar akan memperpendek lama waktu penyampaian
laporan keuangan yang membuat perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan
laporan keuangan . Hubungan antara efektivitas komite audit dan ketepatan waktu
pelaporan (Timeliness Reporting) didasarkan pada pemikiran bahwa jika komite
audit efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan pada proses pelaporan
keuangan, maka hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan
yang dapat menyebabkan pelaporan informasi keuangan secara tepat waktu. Selain
itu, dengan ukuran perusahaan yang berbeda maka dapat menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam menyampaikan pelaporan keuangannya, semakin
besar ukuran perusahaan tersebut maka semakin cepat hasil audit yang diperoleh.
Ukuran Perusahaan memiliki alokasi danayang lebih besar untuk membayar biaya
audit(audit fees), hal ini menyebabkan perusahaan yangmemiliki ukuran
perusahaan yang lebih besarcenderung memiliki Audit Delay dan Timelinessyang
lebih pendek bila dibandingkan denganperusahaan yang memiliki ukuran
perusahaanyang lebih kecil (Rachmawati, 2008). Sehingga, penyampaian laporan
keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Timeliness Reporting
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Timeliness Reporting
Ukuran perusahaan telah ditemukan memiliki hubungan dengan ketepatan
waktu pelaporan.Menurut Agus Sartono (2010:249), perusahaan besar yang sudah
well-established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding
dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan
besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. Dalam penelitian ini, ukuran
diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan
Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Timeliness Reporting
Dalam pengungkapan Timeliness Reporting, ada beberapa faktor yang
mempengaruhi, salah satunya adalah Efektivitas Komite Audit. Perusahaan yang
komite auditnya efektif lebih tepat waktu (Timeliness) menyampaikan laporan
keuangan mereka dibandingkan perusahaan yang Komite Auditnya tidak Efektif.
Ika dan Ghazali (2012), menemukan bahwa efektivitas komite audit, berpengaruh
signifikan terhadap jangka waktu pelaporan keuangan
Ukuran Perusahaan
Definisi dari total asset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh
perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan
memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang (IAI,
2011). Ukuran perusahaan menggambarkan keadaan atau kondisi suatu
perusahaan, apakah suatu perusahaan tergolong suatu perusahaan yang besar
ataukah termasuk perusahaan kecil dengan melihat total aset dari perusahaan
tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar akan
menyelesaikan audit lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
total aset lebih kecil, hal ini dikarenakan pertama, perusahaan besar memiliki
lebih banyak sumber daya, staf akuntansi, dan sistem informasi yang canggih.
Kedua, perusahaan besar cendrung memiliki sistem pengendalian internal yang
kuat. Ketiga, perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh investor dan
analisis keuangan (Turel, 2010).
Reza Nugraha menemukan bahwa secara simultan leverage, profitabilitas,
dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan
waktu diperusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2010-2013. Namun, leverage dan profitabilitas secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu, sedangkan ukuran
perusahaan memiliki pengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu.Ukuran
perusahaan juga disebabkan oleh ketersediaan informasi yang dipublikasikan.
Jumlah informasiyang dipublikasikan untuk perusahaanakan meningkat seiring
dengan meningkatnya ukuran perusahaan (Srimindarti, 2008)
Efektivitas Komite Audit
Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor:KEP-643/BL/2012,
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada
Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan
Komisaris. Pembentukan Komite Nasional Good Corporate Governance di
Indonesia menegaskan peran komite audit. Peran dan tanggung jawab komite
audit dituangkan dalm charter komite audit yang secara umum dikelompokkan
menjadi tiga bagian besar, yaitu financial reporting, corporate governance, dan
risk and control management.
Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi,
keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholder, dan
pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada
konflik kepentingan. Komite audit dan komisaris independen merupakan pihak
yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan,
transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang
membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas (Sulistyanto 2008).
Ika dan Ghazali (2012) meneliti tentang efektivitas komite audit yang
berdasarkan dari index Dezoort terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
dengan menggunakan sampel 211 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI
tahun 2008. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas komite dapat
meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jika Komite Audit
memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan tinjauan kembali atas kepatuhan
perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, kemungkinan perusahaan terlambat
dalam mengumpulkan laporan keuangan yang telah diaudit menjadi lebih kecil.
Perusahaan menjadi lebih sadar dan proses penyusunan laporan keuangan akan
lebih tertata dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa otoritas yang dimiliki
Komite Audit berhubungan dengan timeliness dari laporan keuangan.
Lebih lanjut lagi aturan Bapepam mensyaratkan anggota Komite Audit
adalah pihak yang independen terhadap perusahaan. Independensi yang dimaksud
adalah anggota Komite Audit tidak bertindak sebagai pemegang saham ataupun
jajaran manajemen perusahaan yang dapat memunculkan conflict of interest. Hal
ini tentu saja dapat meningkatkan internal control dan memaksimalkan proses
pengawasan dari laporan keuangan perusahaan.
Dezoort dkk. (dalam Ika dan Ghazali, 2012) Mendefinisikan komite audit
yang efektif sebagai berikut: “Komite audit yang efektif memiliki anggota yang
memenuhi syarat dengan wewenang dan sumber daya untuk Melindungi
kepentingan stakeholder dengan memastikan pelaporan keuangan yang andal,
pengendalian internal, dan Manajemen risiko melalui upaya pengawasan yang
sering dilakukan.”
Menurut Dezoort (dalam Ika dan Ghazali, 2012) terdapat empat kriteria
dalam mengukur efektivitas komite audit dimana setiap kriteria tersebut dijadikan
dasar untuk mengukur tingkat efektivitas komite audit , diantaranya;
a. Compotition
Susunan komite audit mengacu pada komposisi yang memungkinkan
komite audit untuk melakukan evaluasi yang tepat untuk kepentingan pemegang
saham. Contohnya : Independensi dan Keahlian Komite Audit.
b. Authority
Kewenangan mengacu pada tanggung jawab sejak diberikannya suatu
tanggung jawab yang disertai dengan kewenangan dalam melakukan suatu
tindakan yang terkait. Contohnya : Piagam Komite audit dan Tanggungjawab
Komite Audit.
c. Resources
Sumber daya mengacu pada jumlah komite audit yang efektif agar dapat
melaksanakan tugasnya dengan optimal. Contohnya jumlah anggota komie audit.
d. Diligence
Kerajinan mengacu pada tingkat kesediaan anggota komite audit dalam
berkerjasama untuk melakukan tugasnya seperti memberikan pertanyaan,
mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajer, auditor internal, auditor
eksternal dan pihak lain yang berhubungan. Contohnya pertemuan komite audit
dan Pengungkapan Komite Audit.
Timeliness Reporting
Menurut Rachmawati (2008) Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah
rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunanyang telah diaudit
kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal
penyerahan ke Bapepam-LK. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ketepatan waktu
adalah jumlah hari yang berlalu antara akhir tahun keuangan perusahaan dan hari
dimana audit laporan keuangan diterima oleh BEI.
Di Indonesia, batas waktu terbitnya laporan keuangan perusahaan publik
diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29
/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik,
Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang
sangat penting bagi perusahaan perusahaan publik . Menurut IAI (2012) tujuan
laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila
laporan tersedia secara tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau
kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Namun,
Perkembangan proses audit untuk perusahaan-perusahaan yang go public ternyata
tidak mudah. Hal ini dikarenakan proses audit sendiri membutuhkan waktu yang
lama, sehingga menyebabkan pengumuman laba dan laporan keuangan menjadi
tertunda (Setyorini, 2008). Sehingga dalam pelaksanaannya auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (IAI, 2009).
Teori Kepatuhan
Kepatuhan adalah menuruti suatu perintah atau peraturan yang telah
ditetapkan. Pada ketepatan waktu (Timeliness) pelaporan, kepatuhan diharapkan
dapat diimplementasikan oleh perusahaan atau emiten yang terdaftar di bursa. Hal
ini bertujuan agar hubungan antara bursa dan perusahaan dapat terjalin dengan
baik.
Teori kepatuhan sudah seharusnya diterapkan pada aktivitas yang ada
dipasar modal . Indonesia mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan
keuangan secara teratur, hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan
Publik Bab III Pasal 7, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan
laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Pelaporan
yang dilakukan secara tepat waktu merupakan hal yang mutlak dalam memenuhi
prinsip pengungkapan informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas
maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Teori
kepatuhan digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat
mempertahankan hubungannya dengan pemegang saham dengan cara melaporkan
laporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
Teori kepatuhan berhubungan erat dengan Ketepatan Waktu pelaporan
karena dengan adanya teori kepatuhan maka dapat mendorong perusahaan untuk
lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Perusahaan akan berusaha untuk
menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu agar informasi dari laporan
keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan
secara tepat waktu merupakan kewajiban perusahaan
Teori Keagenan
Jensen dan meckling (dalam Ika dan Ghazali, 2012) menyatakan Teori
keagenan adalah hubungan kontrak kerja antara principal dengan agent dimana
principal adalah pemilik atau pemegang saham, sedangkan agent adalah manajer
atau pihak yang mengelola perusahaan. Principal mempunyai keinginan untuk
memaksimalkan return atau deviden, sedangkan agent mempunyai keinginan
untuk mendapatkan kompensasi yang terbaik sehingga dapat menyebabkan agent
tidak sesuai dalam mengambil keputusan yang tepat.
Perbedaan kepentingan antara principal dan agent menyebabkan terjadinya
konflik keagenan atau agency problems . Salah satu dampak agency problems
adalah adanya asymmetric information. Asymmetric information adalah adanya
ketidakseimbangan informasi yang dimiliki principal dan agent. Kondisi tersebut
dapat menyesatkan para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan
jika manajer dengan sengaja memberikan pelaporan informasi yang tidak
sebenarnya melalui laporan keuangan kepada para pengguna termasuk principal.
Jadi, teori agensi digunakan untuk membantu komite audit agar dapat memahami
konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan manajemen melalui
tanggungjawab pengawasannya. Efektivitas Komite Audit diharapkan mampu
memberikan kontribusi yang baik bagi keberlansungan perusahaan.
Berdasarkan POJK Nomor.55/POJK.04/2015, Komite Audit adalah komite
yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam
membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Menurut dezoort
(dalam Ika dan Ghazali, 2012) “Komite audit yang efektif memiliki anggota yang
memenuhi syarat dengan wewenang dan sumber daya untuk Melindungi
kepentingan stakeholder dengan memastikan pelaporan keuangan yang andal,
pengendalian internal, dan Manajemen risiko melalui upaya pengawasan yang
sering dilakukan”.
Ika dan Ghazali dalam penelitiannya menemukan bahwa efektivitas komite
audit dapat mengurangi FRLT (Financial Reporting Lead Time) terkait dengan
penyampaian informasi keuangan kepada bursa . Peran komite audit adalah
sebagai salah satu mekanisme corporate governance dalam memastikan kualitas
pelaporan keuangan di negara berkembang. Temuan dalam penelitian tersebut
menunjukkan bahwa di Indonesia, efektivitas komite audit merupakan faktor
penting yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Dengan demikian,
perusahaan mungkin harus mempertimbangkan efektivitas komite audit dalam
rangka meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Hubungan antara efektivitas komite audit dan ketepatan waktu pelaporan
didasarkan pada pemikiran bahwa jika komite audit efektif dalam melaksanakan
tugas pengawasan dari proses pelaporan keuangan, maka hal tersebut dapat
mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang menyebabkan pelaporan
informasi keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu.
Pengaruh Frekuensi Pertemuan Terhadap Manajemen Laba
Independensi yang baik akan menjadi lengkap dan efektif didasari dengan
dorongan keaktifan dari komite audit dalam melaksanakan pertemuan komite audit.
Semakin tingginya frekuensi pertemuan yang dilakukan akan meningkatkan
efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak melakukan
penyelewengan menggunakan hak untuk kepentingan pribadi.
Sharma et al. (2009) dalam Effendi (2013:4) menyatakan bahwa perusahaan
yang komite audit dengan tingkat frekuensi pertemuan yang terhitung kecil
berakibat menghasilkan laporan keuangan yang kurang berkualitas. Sehingga jika
semakin tinggi tingkat frekuensi pertemuan dapat memperkecil tindakan
manajemen laba
Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba
Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan yang wajib dimiliki perihal
pemahaman yang layak tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam
perusahaan. Kompetensi menggambarkan terdapatnya pencapaian dan proteksi
suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang
anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite audit
diwajibkan mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Kompetensi
audit diwujudkan oleh keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite (Anggarini,
2010) dalam (Purwanto, 2015:3).
Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba
Panduan pembentukan komite audit telah mengatur tentang jumlah minimum
anggota komite audit, yaitu tiga orang. Menurut komite nasional kebijakan
governance (KNKG), untuk membentuk komite audit yang efektif, rentan jumlah
anggota yang dibutuhkan adalah 3-5 orang. Karena dengan semakin besarnya
ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit
terhadap pihak manajemen.
Yang and Krishnan, (2005) dalam Cinthya (2015;173) menyatakan bahwa
terdapat keterkaitan yang antara ukuran komite audit terhadap manajemen laba
(discretionary accrual). Hasil tersebut menyatakan bahwa semakin besar ukuran
komite audit maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. Tingginya
ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba.
Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba
Syarat utama anggota komite audit adalah independensi komite audit.
Independensi dibutuhkan guna menilai keefektifan auditor internal, menilai
independensi dan obyektivitas auditor eksternal. Anggota komite audit independen
adalah anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung
kepada perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang
independen diharapkan kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Mulyadi
(2014), independensi merupakan sikap bebas dari pengaruh-pengaruh orang lain
maupun rasa ketergantungan terhadap pihak lain.
Ebrahim (2007) dalam Widiastuty (2016:35) membuktikan bahwa terdapat
hubungan antara keterjadian manajemen laba dengan komite audit yang terdiri dari
anggota yang independen. Karena semakin independen anggota tersebut, dapat
memberikan kualitas pelaporan keuangan perusahaan lebih terpercaya.
Independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya
manajemen laba
Manajemen Laba
Manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimumkan, atau
meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen.
Scott (2015: 369) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan kebijakan
akuntansi oleh manajer untuk mencapai sasaran secara objektif. Scott (2015: 369)
membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua, yaitu sebagai
perilaku oportunistik manajer dan sebagai efficient contracting (efficient earnings
management). Manajemen laba sebagai perilaku oportunistik manajer dilakukan
untuk memaksimumkan utilitas perusahaan dalam menghadapi kontrak
kompensasi, kontrak utang, dan political cost (opportunistic earnings
management). Manajemen laba dari perspektif efficient contracting (efficient
earnings management) dapat dipahami sebagai cara untuk memberi manajer suatu
fleksibilitas guna melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadiankejadian yang tak terduga.
Manajemen laba dapat dipahami sebagai perilaku mengubah,
menyembunyikan, atau menunda informasi keuangan. Sulistyanto (2008) dalam
Anggoro (2017;2) mengatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku
oportunis manajer untuk mempermainkan angka-angka dalam laporan keuangan
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, manajemen laba dapat
dipahami sebagai suatu perilaku curang dari manajer perusahaan. Kecurangan
dalam manajemen laba disebabkan oleh manipulasi terhadap angka-angka dalam
laporan keuangan yang dilakukan secara sadar agar stakeholder yang ingin
mengetahui kondisi perusahaan tertipu karena memperoleh informasi palsu. Healy
& Wahlen (1999) dalam Ghozali (2015;191) mendefinisikan manajemen laba
sebagaimana kutipan berikut.
“when managers use judgment in financial-reporting and in structuring
transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about
the underlying economic performance of the company or to influence contractual
outcomes that depend on reported accounting numbers”.
Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa manajemen laba terjadi ketika
manajer menggunakan kebijakannya dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi
untuk mengubah laporan keuangan. Hal ini dilakukan manajer dengan tujuan untuk
memberikan pemahaman yang berbeda kepada stakeholder mengenai kinerja ekonomi
perusahaan sehingga mempengaruhi hasil kontrak antara stakeholder dengan perusahaan.
Manajemen laba pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut.
Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah-Iangkah tertentu
yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk
menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan, definisi
manajemen laba menjadi dua kelompok, yaitu:
1) Definisi Sempit
Earning management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode
akuntansi. Earning management dalam arti sempit ini didefinisikan sebagai perilaku
manajer untuk “bermain” dengan komponen discretionary accruals dalam penentuan
besarnya laba.
2) Definisi Luas
Earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau
mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas unit dimana manajer bertanggung
jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi
jangka panjang unit tersebut.
Berbagai definisi telah diberikan dalam menjelaskan manajemen laba sebagai
suatu bentuk khusus akuntansi yang “dirancang”, dan bukannya akuntansi
“berdasarkan prinsip”. Schipper (1989) dalam Febriyanti (2014:57) melihat
manajemen laba sebagai suatu intervensi yang disengaja pada proses pelaporan
eksternal dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Hal ini
diasumsikan dapat dilakukan melalui pemilihan metode-metode akuntansi dalam
Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) ataupun dengan cara
menerapkan metode yang telah ditentukan dengan cara tertentu.
Gumanti (2000) dalam Adhikara (2011:113) Ada tiga sasaran yang dicapai
oleh manajer sehubungan dengan earnings management yaitu meminimalisasi
biaya politis ,maksimalisasi kesejahteraan manajer dan minimalisasi biaya
finansial. Menurutnya jelas hal ini menunjukkan bahwa sasaran dari earnings
management adalah cukup komprehensif, yaitu mencakup banyak aspek dalam
perusahaan baik demi kepentingan pribadi manajer maupun secara keseluruhan.
Pengaturan laba menjadi menarik untuk diteliti karena dapat menggambarkan
perilaku para manajer atau pihak manajemen perusahaan dalam proses pelaporan
keuangan perusahaan yang mencerminkan hasil kinerja perusahaan dalam periode
tertentu, yaitu kemungkinan adanya motivasi tertentu yang mendorong mereka
mengatur laba yang dihasilkan oleh perusahaan
Frekuensi Pertemuan Komite Audit
Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan POJK.04/tahun 2016, Komite
audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 bulan. Rapat
komite audit diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah
anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila
terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite
audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Komite audit wajib
membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan,
membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan
dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.
Frekuensi pertemuan sebagai evaluasi audit due diligence komite. Frekuensi
pertemuan adalah elemen inti dalam keandalan dan efisiensi kegiatan dan proses
perusahaan, meskipun ada beberapa studi yang mengakui hubungan antara kinerja
perusahaan dan jumlah pertemuan (Ioana, 2017:424).
Frekuensi pertemuan merupakan karakteristik penting dari komite audit.
Anggota dewan yang secara rutin bertemu lebih mungkin untuk menyelesaikan
pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas tugas mereka. Dewan pengurus akan
lebih efektif meningkatkan pengawasan atas proses pelaporan keuangan baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui pilihan auditor eksternal dan komite audit
menemukan bahwa meningkatnya frekuensi pertemuan terkait untuk meningkatkan
kualitas laporan keuangan
Kompetensi Komite Audit
Kompetensi merupakan professional yang mempunyai latar belakang
pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing. Tugiman, et
al (2014:11) mengungkapkan bahwa, peningkatan kompetensi internal auditor
secara signifikan dilakukan melalui program sertifikasi profesi, baik sertifikasi
tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk
mengembangkan kompetensi komite audit dibutuhkan keahlian dan pelatihan,
namun tetap mengikuti perkembangan zaman dan terus menjaga tingkat
kemampuannya selama karir profesinya.
Berdasarkan peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan
pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/K/JF/2010 mengenai kompetensi auditor
bahwa, Kompetensi Auditor ialah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki
auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian
(skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam
jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.
Dengan keputusan tersebut, maka seorang auditor dapat dikatakan kompeten
jika memiliki pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku yang sesuai
dengan peraturan yang telah ditentukan agar dapat melakukan tugas- tugasnya
dengan baik. Kompetensi seseorang juga memiliki pengaruh positif terhadap
pekerjaan yang dilakukannya yaitu sejauh mana peran orang itu dapat dinilai
sebagai individu dalam pengambilan keputusan dan efektif dalam penyelesaian
pekerjaannya.
Tanggung Jawab dan Tugas Komite Audit
Keputusan Ketua BAPEPAM No.: Kep-29/PM/2004 Paragraf 4, pada tanggal
24 September 2004 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite
audit, yaitu tugas dan tanggung jawab komite audit adalah untuk memberikan
pendapat mengenai kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang
disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang
memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan
dengan tugas dewan komisaris, antara lain meliputi:
1) Melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan
lainnya.
2) Melakukan penelahaan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan
perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3) Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4) Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan
pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5) Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan
yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Menjaga
kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.
Fungsi dan Peran Komite Audit
Prabowo (2014:92) Komite audit merupakan salah satu bagian dari
mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal karena
memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas
proses penyusunan laporan keuangan yang memadai untuk mencegah terjadinya
tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen pada perusahaan serta
dilaksanakannya penerapan good corporate governance. Fungsi dan peran komite
audit akan berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu. Namun, pada
dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan
serta manajemen. Menurut Bradbury, et al (2004) dalam Sukarno (2016;117),
komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses
pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan
keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang
diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem
pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan
Tujuan Komite Audit
Tujuan dibentuknya komite audit menurut Komite Nasional (Good Corporate
Governance 2002) mengenai pedoman pembentukan komite audit yang efektif
adalah:
1) Pelaporan Keuangan
Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab terutama atas laporan
keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan audit
ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan
keuangan dan audit ekstern.
2) Manajemen Risiko dan Kontrol
Meksipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas manajemen
risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses
risiko dan kontrol.
3) Corporate Governance
Meksipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan
corporate governance, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas
proses tata kelola perusahaan
Komite Audit
Komite audit menurut komite nasional kebijakan governance (KNKG
,2006) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yaitu:
“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk
mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas- tugas khusus atau sejumlah
anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu
auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”
Pendapat Widyati (2013:242) mengatakan komite audit merupakan suatu komite
yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris,
dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris
dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah
komite audit. Beasley (1996) dalam Hamdan (2017;73) penelitiannya yang menyatakan
bahwa peluang penipuan dalam laporan keuangan semakin berkurang dengan adanya
keberadaan auditor eksternal yang bukan anggota pemilik perusahaan.
Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai
sejak bulan Juni 2000 dengan adanya Keputusan Direksi BEJ No: Kep- 315/BEJ/06/2000
Paragraf 5. Perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum
Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada hal ini menyatakan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (Good CorporateGovernance),
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib memiliki komisaris independen,
komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor.
Pembentukan tersebut berkaitan dengan review sistem pengendalian internal perusahaan,
memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.
Keanggotaan komite audit berdasarkan SE Direksi BEJ No. Kep-339/BEJ/07-2001
Paragraf 4, tanggal 21 Juli 2001 mengatur bahwa:
1) Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang.
2) Sekurang-kurangnya satu orang memiliki kemampuan dibidang akuntansi
dan/atau keuangan. Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi yang
seharusnya dipenuhi. Komite audit hendaknya kompeten dalam menjalankan
tugas dan perannya. Bapepam mensyaratkan bahwa minimal salah satu anggota
komite audit haruslah memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.
Memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan, atau mungkin menguasai
bidang tersebut merupakan suatu karakteristik yang melambangkan kompetensi dari
komite audit.
3) Seorang komisaris independen menjadi ketua.
4) Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen.
Penelitian Defond, et al (2005) dalam Dwiharyadi (2017;78) menemukan bahwa
penunjukan komite audit dengan keahlian di bidang akuntansi menimbulkan
dampak positif di pasar, dibandingkan penunjukan komite audit yang tidak
memiliki keahlian dibidang akuntansi yang tidak mendapatkan respon. Hal ini
menunjukkan bahwa penunjukan komite audit dengan latar belakang, atau mungkin
pengalaman dibidang akuntansi, lebih memberikan pengaruh terhadap laporan
keuangan. (Mutmainnah, et al, 2013;170)
Gangguan Independensi
Di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), juga dijelaskan
bahwa terdapat tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu:
1) Gangguan Pribadi
Gangguan pribadi adalah gangguan yang disebabkan oleh suatu hubungan dan
pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan auditor membatasi lingkup
pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya.
Gangguan pribadi meliputi antara lain:
a. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak
langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
b. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai
dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang
diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi
yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap
entitas atau program yang diperiksa.
c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang
diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang
diperiksa.
2) Gangguan Ekstern
Gangguan ekstern adalah gangguan yang berasal dari pihak ekstern yang dapat
membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan auditor
dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaan secara
independen dan objektif. Gangguan ekstern meliputi antara lain:
a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau
mengubah lingkup audit secara tidak semestinya.
b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur
audit atau pemilihan sampel audit.
c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu audit.
d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan,
dan promosi pemeriksa.
3) Gangguan Organisasi
Auditor yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari
gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan
pemeriksaan diluar entitas tempat ia bekerja.
Faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Independensi
Menurut Aditama (2015:1169) faktor yang dapat mempengaruhi
independensi auditor beberapa diantaranya adalah :
1) Hubungan keuangan dengan klien.
Dalam menjalankan pekerjaannya seorang audit apabila memiliki hubungan dengan
keuangan dalam klien yang sedang di audit memberikan pengaruh yang besar terhadap
kedua pihak di karnakan kemungkinan auditor memiliki sebagian saham pada
perusahaan yang di tanganinya dengan demikian auditor dalam meberikan hasil
memiliki beberapa manipulasi data sehingga tidak terjadi kerugian dan mana
perusahaan tetap baik.
2) Kedudukan dalam perusahaan.
Memiliki kedudukan lebih dalam perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana
terjadinya resiko manajemen laba, adanya beberapa pihak yang terkait dan ikut
campur tangan dalam menjalankan pekerjaan sebagai auditor dan seorang auditor
16
tidak ada pihak yang mengawasi apabila kedua kedudukan di miliki oleh satu orang
saja.
3) Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dengan klien.
Memiliki kerjasama dengan klien dalam hal lain juga dapat mempengaruhi bagai mana
transparansi seorang auditor dalam menangani kasus yang sedang ia kerjakan, adanya
ikatan bersama klien demi menjaga nama baik dan rasa tidak enakan kepada pihak
klien menyebabkan mudah terjadinya resiko penyelewengan yang di lakukan auditor.
4) Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit.
Adanya layanan jasa selain mengaudit yang mengakibatkan ketidak efisiensi dan
efektif dalam pengerjaan tugas yang di lakukan auditor melibatkan dua pekerjaan yang
berbeda dalam satu klien memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil dari salah
satu jasa yang di lakukan berupa hasil dari auditor itu sendiri.
5) Hubungan keluarga dan pribadi.
Adanya keterkaitan yang di miliki seorang auditor dapat mempengaruhi bagaiman
jalannya pengerjaan audit terhadap suatu perusahaan yang sedang auditor tersebut
tangani, memiliki rasa segan dan ragu yang dapat merugikan perusaan.
6) Imbalan atas jasa profesional.
Tanpa diragukan lagi banyak auditor mulai kekurangan sikap independensinya
terhadap gaji yang di terima, memiliki pesaing yang banyak dalam
mendapatkan penugasan pada klien yang memiliki fee yang tidak sedikit yang
menyebabkan adanya sikut menyikut sesama auditor merupakan suatu tindak
kurang terpuji yang bila terjadi dapat mencemari nama baik auditor dan nama
baik profesi akuntan.
7) Penerimaan barang atau jasa dari klien.
Banyak klien yang memiliki trik kecil untuk berkerjasama dengan auditor yang sedang
mengaudit perusahaan nya, dengan berupa hadiah-hadia kecil seperti uang bensin atau
hal-hal kecil lainnya yang memberikan terkanan terhadap auditor agar memberikan
kesan baik terhadap hasil dari laporan perusahaan klien, tidak sedikit pula beberapa
auditor tetap memperhatankan prinsipnya sebagai seorang audito yang jujur dan
terbuka.
Independensi
Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari
Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata
independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau
benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai
dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh
orang lain. Menurut Arens (2015:111), independensi dalam audit berarti mengambil
sudut pandang yang tidak bias. Independensi sangat penting bagi auditor untuk
dijaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
Halim (2008) dalam Suputra (2013;43) independensi merupakan suatu
cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam
melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia
dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksaan audit dan
dalam memposisikan dirinya dengan auditee-nya. Independensi menurut
Wirakusumah, et al (2003) dalam Prasetyo (2019;85) merupaka pandangan yang
tidak berprasangka dan tidak memihak dalam melakukan test-test audit, evaluasi
dan hasil-hasilnya, serta penerbitan laporan, merupakan alasan utama kepercayaan
masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan sikap
mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam
standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Dalam kode etik
akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus
mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan
tugasnya. Seorang auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan
terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar
diri auditor dengan mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam
pemeriksaan. Independensi dalam penampilan akuntan publik dianggap rusak jika
ia mengetahui atau patut mengetahui keadaan atau hubungan yang mungkin
mengkompromikan independensinya.
Ruchjat Kosasih (2000) dalam Taman, et al (2018;77) ada empat jenis risiko
yang dapat merusak independensi akuntan publik, yaitu:
1) Self interest risk, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat dari
keterlibatan keuangan klien.
2) Self review risk, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan
pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk
kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk atau
pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam
penugasan pemberian jasa keyakinan.
3) Advocacy risk, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu
erat kaitanya dengan kepentingan klien.
4) Client influence risk, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai hubungan
erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat
mengakibatkan intimidasi oleh atau keramahtamahan (familiarity) yang
berlebihan dengan klien.
Rahayu (2009) dalam Rosyidah (2017;63) independensi dapat dijabarkan
sebagai cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi
hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen
tersebut harus meliputi Independence in fact dan independence in appearance.
Independensi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni; independence in fact
(independensi dalam kenyataan) dan independence in appearance (independensi
dalam penampilan). Sedangkan Independensi menurut pendapat Agoes, et al (2009)
dalam Burhanudin (2016;22) adalah “Independensi mencerminkan sikap tidak
memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam
mengambil keputusan dan tindakan.”
Berdasarkan penjelasan di atas, maka Independensi auditor pemerintah adalah
sikap tidak memihak kepada kepentingan siapa pun dalam melakukan pemeriksaan
laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor pemerintah
berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kepada
lembaga perwakilan dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan
auditor pemerintah.
Arens (2015:83) mengkategorikan independensi kedalam dua aspek yaitu:
1) Independensi in Fact (Independensi dalam fakta),
Independensi dalam fakta (independen in fact) ada bila auditor benar-benar
mampu mempertahankan sikap yang tidak bias dan sikap yang tidak memihak
sepanjang pelaksanaan auditnya.
2) Independensi in Appearance (Independensi dalam penampilan)
Merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan
pelaksanaan audit. Meskipun auditor independen telah menjalankan audit secara
independen dan objektif, pendapatnya yang dinyatakan melalui laporan audit tidak
akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila tidak mampu
mempertahankan independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan
ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik secara
maupun keseluruhan
Pengaruh Koneksi Pokitik terhadap Penghindaran Pajak
Koneksi politik terkadang dimiliki oleh sebuah perusahaan, untuk dapat
mengetahuinya maka digunakan asumsi ada tidaknya pejabat negara yang
menduduki struktural di perusahaan. Koneksi politik sering dimanfaatkan sebagai
ajang mendapatkan perlakuan spesial dari pemerintah. Koneksi politik yang terjadi
baik digunakan oleh perusahaan BUMN ataupun BUMS bertujuan untuk agar lebih
dekat dengan pemerintah. Hal ini bertujuan agar memperoleh cara untuk terhindar
dari pemeriksaan pajak, termasuk juga untuk memperoleh tindakan tax evasion atau
tax aggressiveness seperti pengajuan pengurangan denda pajak (Wicaksono, 2017).
Perusahaan juga bisa memanfaatkan hubungan pemilik dan pemegang saham
sebagai tindakan penghindaran pajak. Koneksi yang dimiliki dengan anggota
pemerintah menjadi tolak ukur untuk memperoleh perlakuan istimewa sehingga
tidak adanya transparansi perusahaan terhadap laporan keuangan (Windaswari dan
Merkusiwati, 2018).
Pernyataan diatas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hifnalisa,
2022) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap tax
advoidance.
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak
Teori agensi yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) tentang
perusahaan besar yang memiliki agency cost yang lebih besar jika dibandingkan
dengan perusahaan kecil sehingga pihak agent (manajer) yang ada didalam
perusahaan akan digunakan untuk memaksimalkan kompensasi dari kinerja agent,
hal ini dilakukan dengan cara menekan beban pajak untuk memaksimalkan kinerja
dari perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besarpula perhatian
yang diberikan oleh pemerintah terhadap laba yang diperoleh, sehingga hal ini akan
menarik fiskus untuk dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai yang dapat
mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil
berdasarkan total aset dan sebagainya. Semakin besar total aset menggambarkan
semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan
(size), maka dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan karena
transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, dengan semakin kompleksnya
suatu transaksi maka hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan
celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap
transaksi.
Pernyataan diatas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati
et al., 2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
penghindaran pajak
Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak
Pertumbuhan penjualan mempunyai peran yang sangat penting bagi
kelangsungan suatu perusahaan, hal itu disebabkan karena semakin tinggi tingkat
dari penjualan suatu perusahaan maka akan menggambarkan semakin baik pula
kinerja perusahaan tersebut apabila semakin rendah tingkat penjualan suatu
perusahaan maka hal tersebut menunjukan buruknya kinerja perusahaan tersebut.
Pertumbuhan Penjualan (sales growth) juga dapat mempengaruhi aktivitas
penghidaran pajak karena semakin meningkat penjualan yang merupakan
pendapatan dari operasional perusahaan akan menyebabkan kegiatan penghindaran
pajak, guna menyelamatkan pendapatan perusahaan. Menurut Dewinta dan
Setiawan (2016) penjualan yang semakin meningkat dapat mengakibatkan
perusahaan memperoleh profit yang lebih tinggi, yang mana akan menyebabkan
pembayaran pajak juga turut meningkat. Oleh karena itu, perusahaan akan
cenderung untuk melakukan praktik tax avoidance.
Pernyataaan di atas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rizki &
Fuadi, 2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh
terhadap tax avoidance
Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
Tujuan profitabilitas yang ada didalam suatu perusahaan adalah untuk
mengukur kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan laba, hal
ini dibuktikan dengan semakin tinggi profit yang dimiliki oleh perusahaan maka
semakin tinggi pula pengungkapan kewajiban perpajakannya. Dalam mengukur
profitabilitas menggunakan rumus Return On Asset (ROA) dengan
membandingkan antara laba bersih dengan total aset.
Jika hasil ROA tinggi maka perusahaan mampu menghasilkan laba yang
tinggi pula. Dengan mendapatkan laba yang tinggi, maka pajak yang harus
dibayarkan juga semakin besar. Tidak heran bahwa perusahaan seringkali berusaha
melakukan pengurangan jumlah pajaknya dengan melakukan tindakan tax
avoidance.
Pernyataaan di atas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma
Wardani & Mursiyati, 2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh
terhadap tax avoidance
Koneksi Politik
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koneksi merupakan hubungan
yang bisa mempermudah semua urusan yang berkaitan dengan politik. Sedangkan
politik merupakan sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan. Koneksi politik
merupakan hubungan yang diperoleh perusahaan melalui cara memiliki keterikatan
dalam politik atau berusaha menjalin hubungan dekat dengan orang terkemuka di
pemerintahan (Wati, 2017). Hubungan spesial yang lebih berguna apabila pemilik
perusahaan merupakan orang terkemuka, apalagi jika pemilik perusahaan
merupakan anggota dewan baik itu daerah maupun pusat atau bisa juga sebagai
anggota partai politik (Wicaksono, 2017). Kepemilikan saham pemerintah juga
dapat berpengaruh terhadap koneksi politik. Hubungan istimewa inilah yang dapat
berguna untuk melawan proses atau aktivitas pajak.
Variabel diukur menggunakan dummy hal ini pernah dilakukan oleh Wati,
(2017), angka 1 sebagai indikasi bahwa perusahaan memiliki koneksi politik, dan
angka 0 berinnidkasi bahwa perusahaan tidak memiliki koneksi politik. Acuan
penentuan kriteria ada tidaknya koneksi politik yang dimiliki perusahaan ini
didasari Wati, (2017), yaitu:
a. Pemilik perusahaan merupakan orang penting, bisa jadi anggota DPR, pejabat
politik seperti militer, anggota kabinet, atau bisa juga seorang komisaris tinggi.
b. Hal ini juga berlaku jika pemilik perusahaan mantan anggota DPR, mantan
pejabat politik seperti militer, mantan anggota kabinet, atau bisa juga seorang
mantan komisaris tinggi.
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya
perusahaan yang ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata total
aktiva, rata-rata total penjualan, harga saham, log size, kapitalisasi pasar dll (Puspita
& Febrianti, 2017). Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 pasal 1 ukuran suatu
perusahaan 24 dapat diklasifikasikan menjadi 4 ukuran yakni usaha mikro, usaha
kecil usaha menengah dan usaha besar dengan kriteria sebagai berikut :
Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan
Ukuran
perusahaan
Kriteria
Asset (tidak termasuk tanah
& bangunan tempat usaha)
Pejualan tahunan
Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta
Usaha Kecil 50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah >500 juta – 10 M 2,5 M – 50 M
Usaha Besar >10 M >50 M
Sumber: Undang-Undang No.20 Tahun 2008
Berdasarkan kriteria tersebut menunjukkan perusahaan besar memiliki asset
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari sepuluh miliar dengan
penjualan tahunan lebih dari lima puluh miliar, dengan kepemilikan asset yang
besar dapat menunjukkan tingkat kedewasaan perusahaan tersebut serta
menunjukkan prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang dibandingkan
dengan perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil. Semakin besar ukuran
perusahaan dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan laba cukup
besar dengan memiliki transaksi yang semakin kompleks. Perusahaan dengan
ukuran besar akan mempunyai sumber daya yang cukup melimpah hal tersebut
memungkin perusahaan besar untuk mengatur perpakannya dengan melakukan tax
planning sehingga dapat tercapai tax saving yang optimal (Jasmine, 2017). Menurut
Kurniasih & Sari (2013), kepemilikan sumber daya yang besar pada perusahaan
beskala besar mampu digunakan untuk membuat perencanaan pajak yang baik
(political power theory). Namun berdasarkan teori biaya politik perusahaan yang
besar tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk
membuat perencanaan yang baik, sebab terdapat batasan berupa kemungkinan
menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator.
Pertumbuhan Penjualan
Pertumbuhan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan
tingkat penjualannya dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang meningkat
memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi
perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, maka laba
yang akan dihasilkan akan meningkat, apabila diikuti oleh efisiensi biaya (Dewinta
dan Setiawan, 2016). Didalam akuntansi biaya, efisiensi biaya yang paling dijaga
adalah biaya variabel. Pada saat perusahaan tidak memproduksi, maka perusahaan
tetap mengeluarkan biaya untuk gaji pegawai tetap. Biaya variabel merupakan
fungsi biaya yang besarnya bergantung dari jumlah produk yang diproduksi. Jadi,
yang berpengaruh banyak dalam efisiensi biaya adalah biaya yang bersifat variabel.
Dengan demikian, perusahaan akan cenderung berusaha untuk mengurangi jumlah
pajak yang harus dibayarkan agar beban perusahaan tidak tinggi melalui tax
avoidance (Budiman, 2018).
Pertumbuhan penjualan dapat dihitung melalui perhitungan dari penjualan
akhir periode pada tahun i dikurangi dengan penjualan akhir periode tahun
sebelumnya dibagi dengan penjualan akhir periode tahun sebelumnya. Tingkat
penjualan menurut (Asrianti, 2017) adalah barang yang diproduksi untuk
memenuhi kebutuhan penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan.
Tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan.
Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan
melihat penjualan dari tahun sebelumnya.
Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dengan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjulan, total aktiva, maupun modal sendiri (Rosalia, 2017).
Tujuan dan manfaat profitabilitas bagi perusahaan yaitu untuk mengukur
produktivitas seluruh dana yang ada di perusahaan yang digunakan sebagai modal
pinjaman maupun modal sendiri, serta untuk mengetahui tingkat laba yang
diperoleh perusahaan selama satu periode. Laba merupakan dasar dari pengenaan
pajak, semakin besar laba maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.
Sedangkan perusahaan ingin memaksimalkan laba tapi juga menginginkan
membayar pajak sedikit, maka banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak
(tax avoidance). Besar kecilnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dapat
diketahui dari analisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio
profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas
manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat
keuntungan yang dihasilkan dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi
(Fahmi, 2015).
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat metode rasio profitabilitas yang
digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. Menurut Irawati
(2006), ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas
perusahaan yaitu, Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net
Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Return
On Investmen (ROI), dan Earning Per Share (EPS).
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Menurut Falbo dan Firmansyah (2018), penghindaran pajak merupakan usaha
mengurangi pajak, tetapi masih mentaati kaidah aturan perpajakan misalnya
memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun penundaan
pajak yang belum diatur dalam aturan perpajakan yang berlaku. Tiga cara
penghindaran pajak menurut Merks (2007), yaitu:
a. Memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara-negara yang
memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis
penghasilan.
b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari
transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling
rendah.
c. Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, treaty shopping, dan
transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.
Mengambil tindakan penghindaran pajak adalah keputusan yang harus diambil
dan dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus
dibayar, namun tindakan ini akan berdampak pada perusahaan. Penghindaran pajak
meningkatkan risiko perusahaan yaitu risiko denda dan reputasi buruk perusahaan
di mata publik yang akan dialami oleh perusahaan. Penyebab risiko karena jika
manajemen salah dalam hal penghindaran pajak dalam membuat keputusan atau
menerapkan strategi asli secara tidak benar yang awalnya legal hingga illegal,
sehingga akan merusak nilai perusahaan di mata masyarakat, karena pemerintah
bisa memberikan sanksi berupa sanksi pidana. Meski penghindaran pajak legal,
pemerintah tetap menyesal jika perusahaan masih melakukannya, untuk
menghindari perusahaan melakukan penghindaran pajak, pemerintah akan
melakukan pengawasan penuh terhadap perusahaan yang diindikasi melakukan
penghindaran pajak.
Pajak
Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak menjadi salah satu hal wajib dan penting bagi setiap warga negara, karena
dengan membayar pajak masyarakat akan mendapatkan fasilitas yang negara
sediakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Setiap warga negara harus
menyadari dan menaati ketentuan tersebut agar tercipta kesejahteraan dan
kemakmuran untuk warga negara itu sendiri, tanpa adanya kontribusi dari rakyat
maka negara tidak akan berjalan dengan baik.
Teori Agensi (Agency Theory)
.Agency theory adalah kontak yang ada diantara pemilik (principle) dan
manajer (agent). Pemilik (principle) memperkerjakan manajemen (agent) untuk
menjalankan tugas dan kepentingan pemilik (principle), termasuk memberikan
kewenangan kepada manajemen (agent) untuk mencapai tujuan utama perusahaan,
yaitu mencapai target laba yang sudah ditetapkan. Adanya teori agensi berawal
pada sebuah perjanjian suatu hubungan kerja antara pemilik yang berwenang dalam
perusahaannya dengan manajemen sebagai pihak diberikan kepercayaan untuk
menggerakan operasional perusahaan. Sebagai pihak yang lebih memahami situasi
perusahaan yang sebenarnya, manajemen berkewajiban untuk memberikan
informasi yang dimilikinya kepada pemilik perusahaan. Manajer terkadang tidak
melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya karena mereka berusaha
menutupi kekurangan perusahaan dan berusaha menjaga kinerja manajer agar
pemilik perusahaan terlihat baik.
Manajemen harus bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi
keuntungan perusahaan, dan kemudian akan dibayar sesuai kesepakatan yang
dicapai dengan pemilik. (Amelia, 2015). Tindakan yang diambil oleh manajer
disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer perusahaan,
dan perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan masalah keagenan seperti
pengeluaran berlebihan, pengambilan keputusan yang salah, dan perbedaan
informasi yang diterima.
Adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola tentunya akan
mempengaruhi berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi perusahaan,
9
termasuk kebijakan perusahaan dalam mengelola pajak perusahaan. Indonesia telah
menerapkan sistem pajak penilaian sendiri, yang memberikan kesempatan kepada
wajib pajak (terutama wajib pajak badan) untuk menghitung dan melaporkan
pajaknya sendiri. Sistem ini memberikan kesempatan kepada manajemen (agen)
untuk melakukan kecurangan, seperti pengurangan pendapatan kena pajak,
sehingga akan mempengaruhi jumlah pajak tertanggung yang wajib dibayar oleh
perusahaan menjadi berkurang pula.
Perilaku penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh masalah keagenan, di
satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang
tinggi, pihak lain dari pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba
yang rendah. Sehingga dalam rangka bridging the agency problem maka agresif tax
avoidance digunakan dalam mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rusydi
& Martani, 2014).
Hubungan agency theory dengan profitabilitas adalah para agen (manager)
memiliki keinginan untuk meningkatkan keuntungan atau profitabilitas perusahaan
sebagai dampak dari adanya kompensasi dari pihak prinsipal (pemilik perusahaan).
Semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan menyebabkan meningkatnya
beban pajak perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance
yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Sama halnya dengan
pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan pihak agen memiliki keinginan
untuk meningkatkan keuntungan dengan pengeluaran pajak yang sedikit dengan
cara memanfaatkan beban bunga dan beban depresiasi dari penggunaan utang
jangka pendek maupun jangka panjang dan dengan menggunakan aset tetapnya.
Manfaat Informasi Financial distress
Ayuri, 2019 menjelaskan beberapa manfaat dari informasi financial distress
berdasarkan pemangku kepentingan dari berbagai pihak yang memiliki peran di
perusahaan, diantaranya :
1. Kreditur
Informasi ini sangat berguna bagi kreditur karena dapat membuat keputusan
apakah perusahaan tersebut layak diberi pinjaman dan bermanfaat untuk memonitor
pinjamana yang ada.
2. Investor
Para investor saham maupun obligasi yang akan atau sudah membeli di suatu
perusahaan sangat memiliki kepentingan untuk melihat,menilai dan menganalisa
adanya kemungkinan tanda-tanda krisis keuangan atau tidak pada perusahaan
tersebut. Investor menganut strategi aktif yang akan mengembangkan model
prediksi financial distress untuk melihat petunjuk atau tanda awal bangkrutnya
perusahaan sehingga dapat diantisipasi sejak dini.
3. Pihak pemerintah
Beberapa sektor usaha, Lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab
atas jalannya operasional bisnis seperti manufaktur, jasa dan dagang. Pemerintah
mempunyai peran penting untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan awal agar
tindakan dan penanganan dilaksanakan lebih awal.
4. Akuntan
Akuntan memiliki kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha
karena akuntan akan menilai dan menganalisa kemampuan going concern suatu
perusahaan.
5. Manajer
Financial distress merupakan munculnya biaya-biaya yang memiliki
kaitannya dengan kebangkrutan dan biaya yang cukup besar. Apabila manajer dapat
mendeteksi financial distress ini sejak awal, maka tindakan dan penanganan dapat
dilakukan dengan cepat. Sebagai contoh tindakan yang dilakukan ialah melakukan
merger (penggabungan perusahaan) dan restrukturisasi kewajiban hutang sehingga
beban biaya yang over bisa diminimalisir.
Metode Springate
Metode ini merupakan metode atau model rasio yang menerapkan metode
multiple discriminant anlysis (MDA). Metode MDA ini dibutuhkan lebih dari satu
rasio keuangan yang memiliki kaitan dengan kebangkrutan perusahaan supaya
dapat membentuk suatu model atau rumus yang kompleks. (Madanika, 2021)
Dalam menentukan rasio-rasio yang dapat mendeteksi potensi
kebangkrutan, Springate menggunakan MDA untuk memilih 4 dari 19 rasio
keuangan yang sering digunakan dalam penelitian dan riset dan mampu
membedakan yang terbaik antara sound business yang pailit maupun
tidak.(Abdullah et al., 2020) Dalam metode Springate ini perusahaan dapat
dikatakan memiliki potensi kebangkrutan apabila hasil perhitungan memperoleh
nilai 0,862 < ? < 1,062. Kemudian metode springate ini meraih nilai ? < 0,862
maka perusahaan akan menghadapi ancaman potensi terjadinya kebangkrutan.
Beda halnya apabila nilai yang diperoleh ? > 1,062 maka perusahan tidak memiliki
potensi kebangkrutan (SHOME & VERMA, 2020). Berikut rumus metode
springate :
S = 1,03X1 + 3,07 X2 + 0,66X3 + 0,4X4
Keterangan
X1 = Working capital / total asset
X2 = Net profit before interest and taxes / total asset
X3 = Net profit before taxes / current liability
X4 = Sales / total asset
Metode Zmijewski
Metode ini merupakan hasil penelitian riset yang dilakukan oleh Zmijewski
tahun 1983 dan selama 20 tahun telah diulang. Riset penelitian yang dilakukan oleh
Zmijewski menggunakan analisis rasio likuiditas, laverage serta mengukur kinerja
perusahaan dan menggunakan data 75 perusahaan bangkrut dan73 perusahaan sehat
selama tahun 1972 – 1978 (Mantik et al., 2021). Hasil indikator F-test terhadap
rasio kelompok tingkat pengembalian, likuiditas, pengembalian hutang, fixed
payment coverage, trens, firm size dan stock return volatility ini menunjukkan
hasil yang berbeda secara signifikan antara perusahaan yang sehat maupun tidak
(Novita, 2018). Dan dalam penelitian Zmijewski menghasilkan rumus sebagai
berikut
Z = -4,3 – 4,5 X1 + 5,7 X2 + 0,004X3
Keterangan :
X1 = ROA (Return On Asset)
X2 = Leverage (Debt ratio)
X3 = Likuiditas (Current Ratio)
Dalam metode ini memiliki persyaratan apabila hasil perhitungan lebih dari
0 (nol) maka perusahaan berpotensi kebangkrutan. Tetapi, jika hasilnya berbanding
terbalik atau lebih dari 0 (nol), perusahaan tidak memiliki potensi mengalami
kebangkrutan. (Mantik et al., 2021)
Metode Altman Z-score
Metode ini yang ditemukan oleh Altman dengan menggunakan multiple
discriminant analysis yaitu mengidentifikasi rasio-rasio keuangan menghasilkan
dalam memprediksi perusahaan yang memiliki potensi bangkrut maupun tidak
(Tristanti & Hendrawan, 2020)Indikator yang digunakan untuk mengetahui prediksi
krisis keuangan dipaparkan oleh Edward Altman yang biasa dikenal perhitungan
AltmanZ-Score.Rumus Z-score menggunakan komponen laporan keuangan sebagai
alat predik terhadap kemungkinan ada atau tidaknya kebangkrutan pada perusahaan.
Metode ini mengalami beberapa perubahan hingga menghasilkan persamaan
atau rumus baru yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan dapat digunakan
perusahaan swasta (Kusumaningrum, 2021)
Dalam penelitian (Ramadhani & Lukviarman, 2009) memaparkan bahwa
seiring perkembangan jaman dan penyesuaian terhadap bermacam bidang
perusahaan, Altman memodifiasi supaya dapat digunakan pada perusahaan bidang
non manufaktur. Dengan begitu penelitian ini menggunakan metode Altman Zscore yang sudah dimodifikasi dengan rumus :
Z = 6,56 x A + 3,26 x B + 6,72 x C + 1,05 x D
Keterangan :
A = Aset lancar – Hutang lancar / total asset
B = Laba ditahan / total asset
C = Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) / total asset
D = Ekuitas pemegang saham / total liabilitas.
Metode Altman Z-score memiliki modifikasi dari tahun ke tahun. Penelitian
kali ini menggunakan rumus yang sudah dimodifikasi dan menggunakan 4 variabel
(X1 – X4). Metode memiliki akurasi sebesar 94% dan dalam hasil perhitungan
memiliki indikator atau kriteria yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan
tersebut mengalami kebangkrutan atau tidak. Apabila perhitungan menunjukkan
hasil lebih dari 2,6 maka perusahaan berada di zona hijau atau dapat dikategorikan
tidak mengalami kebangkrutan. Namun, jika hasil perhitungan kurang dari 2,6 dapat
dikatakan keuangan perusahaan berada di posisi zona abu-abu yang memiliki arti
kondisi tidak jelas (ambigu) karena statusnya tidak diketahui apakah berada di
posisi bangkrut atau tidak. Perlu ada tindakan dan penanganan secara tepat tepat
supaya tidak mengalami hal yang begitu parah. Yang terakhir ialah jika hasil
perhitungan Z-score kurang dari 1,1 bahkan sampai minus maka perusahaan benarbenar mengalami kebangkrutan atau berada di zona merah. Perlu usaha ekstra para
manajer untuk mencari cara supaya bisa keluar dari zona merah tersebut. Apabila
kondisi ini tidak bisa tertolong, maka perusahaan akan menyatakan pailit. (Tristanti
et all, 2020)
Cara Memprediksi Financial Distress
Likuiditas perusahaan yang menurun disebabkan oleh kegagalan dalam
memperoleh penjualan yang memuaskan, sehingga perusahaan tidak dapat
mendapatkan sumber penghasilan yang maksimal lalu kesulitan dalam membayar
hutang yang berkelanjutan, hingga pada akhirnya mencapai tingkat kesulitan yang
parah.
Perusahaan mampu memprediksi kapan akan bangkut bisa memberikan
manfaat banyak pihak khususnya kreditur dan investor (Rohmadini et al., 2018)
Informasi kebangkrutan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak kepentingan
seperti kreditur, investor , pemerintah,akuntan dan manajemen. Prediksi
kebangkrutan juga bertujuan untuk memberikan panduan tentang kinerja keuangan
perusahaan apakah akan mengalami krisis keuangan atau tidak di masa mendatang.
(Tristanti & Hendrawan, 2020)
Para investor disarankan memiliki pengetahuan tentang krisis keuangan
(financial distress) sehingga keputusan untuk berinvestasi tidak mengalami kerugian
(Mantik et al., 2021)
Penyebab Terjadinya financial distress
Terdapat beberapa penyebab kondisi krisis keuangan perusahaan (financial
distress) yang bisa dijabarkan dalam trinitas atau tiga penyebab terjadi financial
distress (Munawarah, 2019)sebagai berikut :
1. Neoclassical model
Perusahaan dapat mengalami krisis keuangan hingga kebangkrutan apabila
alokasi sumber daya yang dimiliki tidak dikelola dengan baik dan benar.
Memprediksi dan mencari solusi dari kesulitan tersebut dilakukan dengan cara
menganalisa laporan posisi keuangan serta laba rugi perusahaan.
2. Financial model
Susunan asset dikelola secara tepat, namun perbandingan dalam struktur modal
tidak dilakukan secara tepat dapat menyebabkan liquidity constraints. Hal tersebut
menunjukkan bahwa apabila perusahaan dapat mengelola asset dengan tepat,
namun proporsi struktur modal yang diambil tidak tepat, maka perusahaan bisa
saja bertahan dalam jangka Panjang namun ia mengalami krisis keuangan dalam
jangka pendek.
3. Corporate Governance Model
Dalam model ini, kondisi kebangkrutan memiliki kombinasi asset dan struktur
keuangan yang bagus, namun pengelolaannya sangat buruk. Hal tersebut memicu
perusahaan menjadi out of the market sebagai akibat dari masalah dalam tata Kelola
perusahaan yang tidak terpecahkan.
Walau pada akhirnya perusahaan dapat menemukan solusi tersebut, perusahaan
belum bisa dikatakan dapat terhindar dari potensi kebangkrutan secara sepenuhnya
karena masih terdapat faktor eksternal perusahaan yang dapat memicu kembali
potensi financial distress.
Secara garis besar, penyebab financial distress terdiri dari dua faktor yaitu
faktor internal dan eksternal perusahaan (Bilondatu & Dungga, 2019)
Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi diluar lingkup perusahaan.
Menurut (SHOME & VERMA, 2020)faktor eksternal perusahaan cenderung
bersifat makro yang memiliki ruang lingkupnya lebih luas. seperti langka nya bahan
baku karena supplier tidak dapat memasok kebutuh bahan baku dalam
memproduksi, kebijakan pemerintah, kondisi pasar, tarif pajak yang dan suku
bunga pinjaman yang meningkat menyebabkan beban perusahaan yang harus
dikeluarkan mengalami peningkatan. Lalu, kemudian untuk faktor internal dapat
dilihat dari kondisi keuangan perusahaan, seperti profitabilitas yang menurun dari
kuartal 1-4 bahkan dari tahun ke tahun, liabilitas meningkat secara drastis serta
modal kerja bernilai negatif. Hal tersebut menyebabkan likuiditas perusahaan tidak
mampu terpenuhi.
Definisi Financial Distress
Menurut Beaver (2011) dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati
(2015) menyatakan bahwa, financial distress dapat diartikan ketidaksanggupan
perusahaan dalam memenuhi pembayaran kewajiban financial yang telah jatuh
tempo. Lain hal nya penelitian yang dilakukan oleh Aviantara, 2021 menguraikan
bahwa kondisi financial distress suatu kondisi perusahaan yang mengalami delisted
yang disebabkan oleh laba bersih dan nilai buku ekuitas menurun atau negative
secara berkelanjutan dan perusahaan tersebut telah mengalami penggabungan
(merger). Financial distress ialah istilah dalam kamus corporate finance untuk
mendiagnosa suatu keadaan disaat melanggar perjanjian – perjanjian kepada
kreditur. Financial distress terjadi sebelum masa pailit. Model ini perlu
dikembangkan, karena dengan mengetahui financial distress, diharapkan
perusahaan dapat melakukan pencegahan dan penanganan sejak dini untuk
mengantisipasi hal tersebut. (Ridwan, 2018)
Secara general, financial distress dihubungkan biaya yang harus ditanggung
oleh perusahaan yang biasa disebut cost off financial distress atau bankruptcy
costs. Penelitian membuktikan bahwa biaya kebangkrutan bisa mencapai 11-17%
dari nilai perusahaan. Cost of bankruptcy (biaya kebangkrutan) menurut Sinta
Boentoro (2017) ialah :
a) Biaya yang harus dibayarkan untuk memenuhi tuntutan dan perkara di
pengadilan, yang merupakan cara terakhir dari kreditur untuk mendapatkan
pengembalian uangnya
b) Perusahaan juga harus menanggung biaya akibat dari kondisi keuangaan yang
dialaminya. Contoh, tingkatnya operasional yang semakin menurun, maka
perusahaan harus menanggung beban biaya tiap unit output yang lebih besar yang
berkaitan dengan biaya tetap (fix cost) yang dimiliki. Dengan timbulnya beban tetap
disaat kondisi yang sedang tidak baik, perusahaan akan mengalami krisis kerugian
dan kemudian akan mempengaruhi financial leverage nya karena kerugian tersebut
telah mengurangi modal sendiri di perusahaan tersebut. Semakin memburuk
kondisi keuangan ,maka semakin sulit perusahaan mendapatkan suntikan dana dari
pasar uang dan pasar modal
Financial Distress
Financial distress menjelaskan dua titik ekstrem diantaranya kesulitan
likuiditas jangka pendek sampai insolvable. Kondisi ini biasanya hanya bersifat
sementara, namun bisa berkembang menjadi parah. Indikator krisis keuangan dapat
ditinjau dari analisa perputaran kas,laporan keuangan dan liabilitas yang dimiliki
perusahaan (Hanafi,2007)
Financial distress perusahaan dapat diartikan sebagai kondisi operasional
yang dihasilkan perusahaan tidak dapat memenuhi membayar kewajiban. Financial
distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan
beberapa faktor. Kondisi ini terjadi sebelum perusahaan telah dinyatakan pailit oleh
pengadilan tata usaha negara (PTUN) (Dian Novita, 2021)
Manfaat Informasi Financial distress
Ayuri, 2019 menjelaskan beberapa manfaat dari informasi financial distress
berdasarkan pemangku kepentingan dari berbagai pihak yang memiliki peran di
perusahaan, diantaranya :
1. Kreditur
Informasi ini sangat berguna bagi kreditur karena dapat membuat keputusan
apakah perusahaan tersebut layak diberi pinjaman dan bermanfaat untuk memonitor
pinjamana yang ada.
2. Investor
Para investor saham maupun obligasi yang akan atau sudah membeli di suatu
perusahaan sangat memiliki kepentingan untuk melihat,menilai dan menganalisa
adanya kemungkinan tanda-tanda krisis keuangan atau tidak pada perusahaan
tersebut. Investor menganut strategi aktif yang akan mengembangkan model
prediksi financial distress untuk melihat petunjuk atau tanda awal bangkrutnya
perusahaan sehingga dapat diantisipasi sejak dini.
3. Pihak pemerintah
Beberapa sektor usaha, Lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab
atas jalannya operasional bisnis seperti manufaktur, jasa dan dagang. Pemerintah
mempunyai peran penting untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan awal agar
tindakan dan penanganan dilaksanakan lebih awal.
4. Akuntan
Akuntan memiliki kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha
karena akuntan akan menilai dan menganalisa kemampuan going concern suatu
perusahaan.
5. Manajer
Financial distress merupakan munculnya biaya-biaya yang memiliki
kaitannya dengan kebangkrutan dan biaya yang cukup besar. Apabila manajer dapat
mendeteksi financial distress ini sejak awal, maka tindakan dan penanganan dapat
dilakukan dengan cepat. Sebagai contoh tindakan yang dilakukan ialah melakukan
merger (penggabungan perusahaan) dan restrukturisasi kewajiban hutang sehingga
beban biaya yang over bisa diminimalisir
Metode Springate
Metode ini merupakan metode atau model rasio yang menerapkan metode
multiple discriminant anlysis (MDA). Metode MDA ini dibutuhkan lebih dari satu
rasio keuangan yang memiliki kaitan dengan kebangkrutan perusahaan supaya
dapat membentuk suatu model atau rumus yang kompleks. (Madanika, 2021)
Dalam menentukan rasio-rasio yang dapat mendeteksi potensi
kebangkrutan, Springate menggunakan MDA untuk memilih 4 dari 19 rasio
keuangan yang sering digunakan dalam penelitian dan riset dan mampu
membedakan yang terbaik antara sound business yang pailit maupun
tidak.(Abdullah et al., 2020) Dalam metode Springate ini perusahaan dapat
dikatakan memiliki potensi kebangkrutan apabila hasil perhitungan memperoleh
nilai 0,862 < ? < 1,062. Kemudian metode springate ini meraih nilai ? < 0,862
maka perusahaan akan menghadapi ancaman potensi terjadinya kebangkrutan.
Beda halnya apabila nilai yang diperoleh ? > 1,062 maka perusahan tidak memiliki
potensi kebangkrutan (SHOME & VERMA, 2020). Berikut rumus metode
springate :
S = 1,03X1 + 3,07 X2 + 0,66X3 + 0,4X4
Keterangan
X1 = Working capital / total asset
X2 = Net profit before interest and taxes / total asset
X3 = Net profit before taxes / current liability
X4 = Sales / total asset
Metode Zmijewski
Metode ini merupakan hasil penelitian riset yang dilakukan oleh Zmijewski
tahun 1983 dan selama 20 tahun telah diulang. Riset penelitian yang dilakukan oleh
Zmijewski menggunakan analisis rasio likuiditas, laverage serta mengukur kinerja
perusahaan dan menggunakan data 75 perusahaan bangkrut dan73 perusahaan sehat
selama tahun 1972 – 1978 (Mantik et al., 2021). Hasil indikator F-test terhadap
rasio kelompok tingkat pengembalian, likuiditas, pengembalian hutang, fixed
payment coverage, trens, firm size dan stock return volatility ini menunjukkan
hasil yang berbeda secara signifikan antara perusahaan yang sehat maupun tidak
(Novita, 2018). Dan dalam penelitian Zmijewski menghasilkan rumus sebagai
berikut
Z = -4,3 – 4,5 X1 + 5,7 X2 + 0,004X3
Keterangan :
X1 = ROA (Return On Asset)
X2 = Leverage (Debt ratio)
X3 = Likuiditas (Current Ratio)
Dalam metode ini memiliki persyaratan apabila hasil perhitungan lebih dari
0 (nol) maka perusahaan berpotensi kebangkrutan. Tetapi, jika hasilnya berbanding
terbalik atau lebih dari 0 (nol), perusahaan tidak memiliki potensi mengalami
kebangkrutan. (Mantik et al., 2021)
Metode Grover
Model ini dirumuskan dalam penilaian ulang terhadap model Altman Z-Score
(Prihantini & Sari,2013) S. Grover penemu metode ini menggunakan sampel sesuai
dengan metode Altman Z- score pada tahun 1968 dengan menggunakan 13 rasio
keuangan. Sampel sejumlah 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang mengalami
kebangkutan serta 35 perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan periode 1982
– 1996. Adapun rumus metode Grover ialah :
G = ?, ??? ?
? + ?, ??? ?
? + ?, ??? ??? + ?, ???
Keterangan ;
X1 = Working capital / total asset
X3 = Earning before interest and taxes / total asset
ROA = Net income / total asset
Metode ini memiliki kategori perusahaan dalam kondisi pailit jika hasil
perhitungan memperoleh nilai kurang atau sama dengan -0.02. Namun, apabila hasil
perhitungan mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 0,01 maka perusahaan tidak
memiliki potensi bangkrut. (Aviantara, 2021)
Metode Altman Z-score
Metode ini yang ditemukan oleh Altman dengan menggunakan multiple
discriminant analysis yaitu mengidentifikasi rasio-rasio keuangan menghasilkan
dalam memprediksi perusahaan yang memiliki potensi bangkrut maupun tidak
(Tristanti & Hendrawan, 2020)Indikator yang digunakan untuk mengetahui prediksi
krisis keuangan dipaparkan oleh Edward Altman yang biasa dikenal perhitungan
AltmanZ-Score.Rumus Z-score menggunakan komponen laporan keuangan sebagai
alat predik terhadap kemungkinan ada atau tidaknya kebangkrutan pada perusahaan.
Metode ini mengalami beberapa perubahan hingga menghasilkan persamaan
atau rumus baru yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan dapat digunakan
perusahaan swasta (Kusumaningrum, 2021)
Dalam penelitian (Ramadhani & Lukviarman, 2009) memaparkan bahwa
seiring perkembangan jaman dan penyesuaian terhadap bermacam bidang
perusahaan, Altman memodifiasi supaya dapat digunakan pada perusahaan bidang
non manufaktur. Dengan begitu penelitian ini menggunakan metode Altman Zscore yang sudah dimodifikasi dengan rumus :
Z = 6,56 x A + 3,26 x B + 6,72 x C + 1,05 x D
Keterangan :
A = Aset lancar – Hutang lancar / total asset
B = Laba ditahan / total asset
C = Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) / total asset
D = Ekuitas pemegang saham / total liabilitas.
Metode Altman Z-score memiliki modifikasi dari tahun ke tahun. Penelitian
kali ini menggunakan rumus yang sudah dimodifikasi dan menggunakan 4 variabel
(X1 – X4). Metode memiliki akurasi sebesar 94% dan dalam hasil perhitungan
memiliki indikator atau kriteria yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan
tersebut mengalami kebangkrutan atau tidak. Apabila perhitungan menunjukkan
hasil lebih dari 2,6 maka perusahaan berada di zona hijau atau dapat dikategorikan
tidak mengalami kebangkrutan. Namun, jika hasil perhitungan kurang dari 2,6 dapat
dikatakan keuangan perusahaan berada di posisi zona abu-abu yang memiliki arti
kondisi tidak jelas (ambigu) karena statusnya tidak diketahui apakah berada di
posisi bangkrut atau tidak. Perlu ada tindakan dan penanganan secara tepat tepat
supaya tidak mengalami hal yang begitu parah. Yang terakhir ialah jika hasil
perhitungan Z-score kurang dari 1,1 bahkan sampai minus maka perusahaan benarbenar mengalami kebangkrutan atau berada di zona merah. Perlu usaha ekstra para
manajer untuk mencari cara supaya bisa keluar dari zona merah tersebut. Apabila
kondisi ini tidak bisa tertolong, maka perusahaan akan menyatakan pailit. (Tristanti
et all, 2020)
Definisi Financial Distress
Menurut Beaver (2011) dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati
(2015) menyatakan bahwa, financial distress dapat diartikan ketidaksanggupan
perusahaan dalam memenuhi pembayaran kewajiban financial yang telah jatuh
tempo. Lain hal nya penelitian yang dilakukan oleh Aviantara, 2021 menguraikan
bahwa kondisi financial distress suatu kondisi perusahaan yang mengalami delisted
yang disebabkan oleh laba bersih dan nilai buku ekuitas menurun atau negative
secara berkelanjutan dan perusahaan tersebut telah mengalami penggabungan
(merger). Financial distress ialah istilah dalam kamus corporate finance untuk
mendiagnosa suatu keadaan disaat melanggar perjanjian – perjanjian kepada
kreditur. Financial distress terjadi sebelum masa pailit. Model ini perlu
dikembangkan, karena dengan mengetahui financial distress, diharapkan
perusahaan dapat melakukan pencegahan dan penanganan sejak dini untuk
mengantisipasi hal tersebut. (Ridwan, 2018)
Secara general, financial distress dihubungkan biaya yang harus ditanggung
oleh perusahaan yang biasa disebut cost off financial distress atau bankruptcy
costs. Penelitian membuktikan bahwa biaya kebangkrutan bisa mencapai 11-17%
dari nilai perusahaan. Cost of bankruptcy (biaya kebangkrutan) menurut Sinta
Boentoro (2017) ialah :
a) Biaya yang harus dibayarkan untuk memenuhi tuntutan dan perkara di
pengadilan, yang merupakan cara terakhir dari kreditur untuk mendapatkan
pengembalian uangnya
b) Perusahaan juga harus menanggung biaya akibat dari kondisi keuangaan yang
dialaminya. Contoh, tingkatnya operasional yang semakin menurun, maka
perusahaan harus menanggung beban biaya tiap unit output yang lebih besar yang
berkaitan dengan biaya tetap (fix cost) yang dimiliki. Dengan timbulnya beban tetap
disaat kondisi yang sedang tidak baik, perusahaan akan mengalami krisis kerugian
dan kemudian akan mempengaruhi financial leverage nya karena kerugian tersebut
telah mengurangi modal sendiri di perusahaan tersebut. Semakin memburuk
kondisi keuangan ,maka semakin sulit perusahaan mendapatkan suntikan dana dari
pasar uang dan pasar modal
Financial Distress
Financial distress menjelaskan dua titik ekstrem diantaranya kesulitan
likuiditas jangka pendek sampai insolvable. Kondisi ini biasanya hanya bersifat
sementara, namun bisa berkembang menjadi parah. Indikator krisis keuangan dapat
ditinjau dari analisa perputaran kas,laporan keuangan dan liabilitas yang dimiliki
perusahaan (Hanafi,2007)
Financial distress perusahaan dapat diartikan sebagai kondisi operasional
yang dihasilkan perusahaan tidak dapat memenuhi membayar kewajiban. Financial
distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan
beberapa faktor. Kondisi ini terjadi sebelum perusahaan telah dinyatakan pailit oleh
pengadilan tata usaha negara (PTUN) (Dian Novita, 2021).
Kebijakan Utang dalam Capital Structure
Pada umumnya seorang analis keuangan berkepentingan dengan pinjaman (utang)
sebab perusahaan harus membayar bunga dan pokok pinjamannya. Demikian pula
tuntutan terhadap kreditur harus didahulukan dibandingkan dengan pembagian
hasil kepada pemegang saham. Pemberi pinjaman juga berkepentingan terhadap
kemampuan perusahaan membayar utang sebab semakin banyak utang
perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi
kewajibannya kepada kreditur. Hal ini menjadi jelas sesuai dengan posisinya
maka pemberi modal sendiri mempunyai risiko yang lebih besar dan karenanya
harus mendapat kompensasi dengan pendapatan yang lebih tinggi daripada dana
pinjaman.
Kebijakan utang yang tercermin dalam struktur modal perusahaan melibatkan
perimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian. Menggunakan lebih banyak
utang berarti memperbesar risiko yang ditanggung pemegang saham.
Menggunakan lebih banyak utang juga memperbesar tingkat pengembalian
investasi yang diharapkan. (Brigham dan Houston, 2001). Risiko yang makin
tinggi cenderung menurunkan harga saham tersebut. Karena itu, struktur modal
yang optimal harus berada pada keseimbangan antara risiko dan pengembalian
yang memaksimumkan harga saham.
Utang dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu (Riyanto, 1995):
1) Utang jangka pendek (short-term debt)
Utang jangka pendek merupakan utang yang diharapkan akan dilunasi dalam
waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan dengan
menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang
jangka pendek yang baru.
2) Utang jangka panjang (longterm debt)
Utang jangka panjang merupakan utang yang jangka waktu pembayarannya
lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca dan sumber-sumber untuk melunasi
utang jangka panjang adalah sumber bukan dari kelompok aktiva lancar.
Dari sudut pasar pemegang utang jangka panjang, risiko utang lebih kecil
dibanding saham biasa atau saham preferen. Meskipun begitu, utang dianggap
memiliki keunggulan terbatas dipandang dari segi laba, dan dianggap lemah
dipandang dari segi pengendalian. Hal ini dijelaskan oleh Weston dan Copeland
(1997) dalam Diah (2009), sebagai berikut :
1) Dari segi risiko, utang dipandang lebih menguntungkan dibanding saham
biasa atau saham preferen karena utang memberi prioritas dalam hal
pendapatan dan juga dalam hal likuidasi. Utang juga memiliki masa jatuh
tempo yang pasti dan dilindungi oleh akad (covenants) dalam indenture.
2) Dari segi laba, para pemegang obligasi memiliki hasil pengembalian tetap,
kecuali dalam kasus obligasi pendapatan (income bonds) atau surat utang
dengan suku bunga mengambang. Pembayaran bunga tidak tergantung pada
tingkat laba perusahaan atau suku bunga pasar yang sedang berlaku.
Meskipun demikian, utang tidak pernah dapat ikut menikmati laba
perusahaan yaitu saat perusahaan bisa berhasil menarik laba yang maksimal.
Sering kali utang jangka panjang bisa dibatalkan sebelum waktunya. Jika hal
ini terjadi, misalnya obligasi ditarik melalui opsi tarik, investor akan
menerima kembali uangnya, yang harus ditanam kembali agar dana tersebut
tidak mati.
3) Dari segi pengendalian, pemegang obligasi biasanya tidak memiliki hak
suara. Meskipun begitu, jika sampai obligasi dinyatakan tak dapat dibayar,
pemegang obligasi dapat mengambil alih kendali perusahaan.
Faktor yang Mempengaruhi Capital Structure
Brigham dan Houston (2001), menyatakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan-keputusan struktur modal perusahaan adalah:
1) Tingkat Pertumbuhan
Jika hal-hal lain dianggap sama, perusahaan yang tumbuh dengan cepat harus
lebih banyak mengendalikan diri pada model eksternal. Lebih jauh, biaya
emisi yang terkait dalam penjualan saham biasa melebihi biaya yang akan
terjadi ketika menjual utang, yang selanjutnya mendorong perusahaan yang
tumbuh dengan pesat untuk lebih mengendalikan diri pada utang, namun
pada waktu yang sama perusahaan-perusahaan ini sering kali menghadapi
ketidakpastian yang lebih besar, yang cenderung mengurangi keinginan
mereka untuk menggunakan utang.
2) Stabilitas Penjualan
Sebuah perusahaan yang penjuala
nnya relatif stabil dapat dengan aman mengambil lebih banyak utang dan
menanggung beban tetap yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan
penjualan yang tidak stabil.
3) Struktur Aktiva
Perusahaan yang aktivanya cocok sebagai jaminan atas pinjaman cenderung
lebih banyak menggunakan utang. Aktiva untuk tujuan umum yang dapat
digunakan oleh banyak bisnis dapat menjadi jaminan yang baik, dan
sebaliknya pada aktiva untuk tujuan khusus.
4) Sikap Manajemen
Sikap manajemen yang berpengaruh terhadap pemilihan pembiayaan
perusahaan adalah sikap terhadap pengendalian perusahaan dan risiko.
5) Sikap Pemberi Pinjaman dan Agen Pemberi Peringkat
Tanpa memperhatikan sikap manajemen, sikap para pemberi pinjaman
mempengaruhi struktur modal perusahaan. Perusahaan akan membicarakan
struktur modalnya dengan segala nasihat dari pemberi pinjaman. Tetapi jika
perusahaan menggunakan pembiayaan eksternal yang melebihi standar
industrinya, pemberi pinjaman mungkin tidak akan memberikan tambahan
pinjaman.
6) Leverage Operasi
Jika hal-hal yang lain dianggap sama, perusahaan dengan leverage operasi
yang lebih sedikit memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menerapkan
leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko bisnis
yang lebih kecil.
7) Profitabilitas
Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian atas investasi yang sangat
tinggi menggunakan utang yang relatif sedikit.
8) Pajak
Bunga adalah beban yang dapat menjadi pengurang pajak, dan pengurang
pajak adalah hal yang sangat berharga bagi perusahaan dengan tarif pajak
yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif pajak sebuah perusahaan,
semakin besar manfaat yang diperoleh dari utang.
9) Pengendalian
Dampak utang versus saham pada posisi pengendalian manajemen dapat
mempengaruhi struktur modal. Pertimbangan pengendalian dapat mengarah
pada penggunaan dari utang maupun ekuitas, karena jenis modal yang paling
dapat melindungi manajemen akan bervariasi dari situasi yang satu ke situasi
yang lainnya.
10) Kondisi Pasar
Kondisi dari pasar saham dan obligasi yang mengalami perubahan dalam
baik jangka panjang maupun jangka pendek dapat memberikan arti yang
penting pada struktur modal sebuah perusahaan yang optimal.
11) Fleksibilitas Keuangan
Tujuan menjaga fleksibilitas keuangan, yang dilihat dari sudut pandang
operasional adalah menjaga kapasitas pinjaman cadangan yang memadai.
Menentukan kapasitas pinjaman cadangan yang memadai adalah suatu hal
yang bersifat pertimbangan, tetapi jelas akan tergantung pada faktor-faktor
berikut, yaitu peramalan perusahaan akan kebutuhan dana, memprediksikan
kondisi pasar modal, keyakinan manajemen atas peramalannya, dan
konsekuensi dari kekurangan modal.
Kompenen Capital Structure
Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen
(Riyanto, 1995) yaitu:
1) Modal asing atau utang
Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya
sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang
bersangkutan modal tersebut merupakan “utang”, yang pada saatnya harus
dibayar kembali. Utang dapat dikelompokan menjadi 2 golongan, yaitu utang
jangka pendek (yaitu kurang dari satu tahun) dan utang jangka panjang (lebih
dari satu tahun).
2) Modal Sendiri
Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang
tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak dapat ditentukan
lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas
merupakan “dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya”. Modal
sendiri selain berasal dari “luar” perusahaan dapat juga berasal dari “dalam”
perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri dalam
perusahaan. Modal sendiri berasal dari sumber internal ialah didapat dari
keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sedangkan sumber eksternal berasal
dari modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di dalam
suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), terdiri dari:
1. Modal Saham
Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu
Perseroan Terbatas (PT), dimana modal saham terdiri dari:
a) Saham Biasa (Common Stock)
Saham biasa adalah bentuk komponen modal jangka panjang yang
ditanamkan oleh investor, dimana pemilik saham ini, dengan
memiliki saham ini berarti ia membeli prospek dan siap menanggung
segala risiko sebesar dana yang ditanamkan.
b) Saham Preferen (Preferred Stock) Saham preferen bentuk komponen
modal jangka panjang yang merupakan kombinasi antara modal
sendiri dengan utang jangka panjang.
2. Laba Ditahan
Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian
dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan.
Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai
penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan
“keuntungan yang ditahan” (retained earning)
Pengertian Capital Structure
Sumber pendanaan di dalam suatu perusahaan dibagi dalam dua kategori yaitu
pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal dapat diperoleh
dari laba bersih atau arus kas masuk bersih, sedangkan pendanaan eksternal dapat
diperoleh dari para kreditur yaitu utang. Proporsi antara bauran dari penggunaan
modal sendiri dan utang dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan disebut
dengan struktur modal perusahaan. (Mayangsari, 2001).
Capital structure adalah pembelanjaan permanen di dalam mencerminkan
perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal
tercermin pada utang jangka panjang dan unsur-unsur modal sendiri, di mana
kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang.
Dengan demikian maka struktur modal hanya merupakan sebagian saja dari
struktur finansial. Struktur finansial mencerminkan perimbangan baik dalam
artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing (baik jangka pendek
maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri (Riyanto, 2001).
Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya menggunakan
pemenuhan dengan sumber dari dalam, maka perusahaan akan sangat mengurangi
ketergantungannya kepada pihak luar. Apabila kebutuhan dana sudah demikian
meningkatnya karena pertumbuhan perusahaan, dan dana dari sumber internal
sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana
yang berasal dari luar perusahaan, baik dari utang (debt financing) maupun
dengan mengeluarkan saham baru (external equity financing) dalam memenuhi
kebutuhan dananya.
Menurut Rodoni dan Ali (2010), mengatakan struktur modal adalah proposi dalam
menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan di mana dana yang
diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana
jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama yakni yang berasal dari dalam
dan luar perusahaan. Siegel dan Jae K. Shim (1999), struktur modal adalah
komposisi saham biasa, saham preferen, dan berbagai kelas seperti itu, laba yang
ditahan, dan utang jangka panjang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam
mendanai aktiva.
Investment Opportunity
Menurut Tandelilin (2010) investasi adalah komitmen atas sejumlah dana
atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh
sejumlah keuntungan di masa depan. Menurut Sunariyah (2006) investasi
adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan
biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di
masa yang akan datang.
Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Investasi
adalah penanaman dana yang dilakukuan oleh suatu perusahaan kedalam
suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan
datang. Dilihat dari jangka waktunya investasi dibedakan menjadi 3 macam
yaitu investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sedangkan
dilihat dari jenis aktivanya investasi dibedakan kedalam investasi riil dan
investasi non riil (aktiva finansial).
Investasi pada aktiva riil misalnya dalam tanah gedung mesin dan peralatanperalatan. Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan sangat penting bagi
kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Hal ini karena keputusan
investasi menyangkut dana yang digunakaan untuk investasi, jenis invetasi yang
dilakukan pengembalian investasi dan risiko investasi yang akan timbul.
Pengembalian keputusan investasi ini mempertimbangkan aliran kas keluar
(cash out flow) dan aliran kas masuk (cash flow) yang akan diperoleh berkaitan
dengan investasi yang akan diambil oleh suatu perusahaan yang akan
berinvestasi.
Hidayat (2010) menyatakan bahwa jika terdapat kesempatan investasi yang
menguntungkan, maka manajer berusaha mengambil peluang-peluang tersebut
untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, karena semakin besar
kesempatan investasi yang menguntungkan, maka investasi yang dilakukan akan
semakin besar.
Pengertian set kesempatan investasi (investment opportunity set) secara
koversional adalah pembelajaran modal (new capital expenditure) yang dibuat
untuk memperkenalkan produk baru atau memperluas produksi dari produk yang
telah ada sebelumnya. Myers (1977) memperkenalkan Investment Opportunity Set
(IOS) pada studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan keputusan investasi.
IOS memberikan petunjuk yang lebih luas dengan nilai perusahaan tergantung
pada pengeluaran perusahaan di masa yang akan datang, sehingga prospek
perusahaan dapat ditaksir dari investment opportunity set.
Menurut Myers (1977) dalam Smith dan Watts (1992), perusahaan adalah
kombinasi antara nilai asset in place dengan pilihan investasi di masa yang akan
datang. Pilihan investasi merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun
seringkali perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan
investasi di masa mendatang. Bagi perusahaan yang tidak dapat menggunakan
kesempatan investasi tersebut akan mengalami suatu pengeluaran yang lebih
tinggi dibandingkan dengan nilai kesempatan yang hilang. Nilai kesempatan
investasi merupakan nilai sekarang dari pilihan-pilihan perusahaan untuk
membuat investasi di masa mendatang. Menurut Kole (1991), dalam Gaver &
Gaver (1993), nilai IOS bergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang
ditetapkan manajemen di masa yang akan datang (future discretionary
expenditure) yang pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang
diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar dari biaya modal (cost of
equity) dan dapat menghasilkan keuntungan.
Menurut Smith dan Watts (1992), investment opportunity set merupakan hasil dari
pilihan-pilihan untuk membuat investasi di masa mendatang. Set kesempatan
investasi menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari
prospek pertumbuhan. Prospek pertumbuhan merupakan suatu harapan yang
diinginkan oleh pihak manajemen, investor, serta kreditur. Prospek perusahaan
yang tumbuh bagi investor merupakan suatu hal yang menguntungkan, karena
investasi yang ditanamkan diharapkan akan memberikan return yang tinggi.
Perusahaan yang tumbuh akan direspon pasar dan peluang pertumbuhan terlihat
pada peluang investasi yang diproksikan dengan berbagai macam kombinasi nilai
investment opportunity set.
Nilai pilihan investasi sangat tergantung pada nilai aset yang dimiliki oleh
perusahaan. Kesempatan investasi tidak selalu berwujud secara fisik tetapi dapat
berupa suatu kesempatan yang bersifat intangible namun memiliki peluang
yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sebagai contoh apabila
perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan pembelian suatu merek
nama, maka perusahaan harus dapat memanfaatkan setiap celah keunggulan
dan kelemahan brand name tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang
besar di masa yang akan datang.
Smith & Watts dan Kester dalam Gaver & Gaver yang dikutip Jati (2003),
menyatakan bahwa dalam membuat keputusan investasi dan employment setiap
perusahaan dapat menginvestasikan dalam bentuk modal fisik dan sumber
daya manusia secara khas. Investasi spesifik perusahaan tersebut
mengakibatkan adanya variasi dalam set kesempatan investasi antar
perusahaan yang terdiri atas variasi dalam kesempatan investasi yang
prospektif serta ekspektasi distribusi hasil dari kesempatan investasi tersebut.
Perbedaan keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan dalam rangka
menghadapi perusahaan pesaing yang hendak memasuki pasar serta variasi
pilihan-pilihan strategi perusahaan dalam rangka memperoleh keunggulan
kompetitif mengakibatkan IOS sangat bervariasi secara cross-sectional antar
perusahaan (Gaver & Gaver dalam Nugroho dan Hartono. 2002).
Norpratiwi (2007) menyatakan secara umum investment opportunity set
menggambarkan tentang luasnya kesempatan atau peluang investasi bagi suatu
perusahaan, namun sangat tergantung pada pilihan expenditure perusahaan untuk
kepentingan di masa yang akan datang. Dengan demikian investment opportunity
set merupakan kesempatan berinvestasi atau peluang investasi yang dimiliki oleh
perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap cara pandang manajer, pemilik,
kreditur dan investor terhadap kemampuan profitabilitas serta prospek
pertumbuhan perusahaan. Selain itu, investment opportunity set bersifat tidak dapat
diobservasi, sehingga perlu dipilih suatu proksi yang dapat dihubungkan dengan
variabel lain dalam perusahaan.
Proksi IOS dalam penelitian Kallapur & Trombley (2001) dibagi menjadi empat
tipe proksi, yaitu:
1) Proksi berbasis harga (price-based proxies)
Proksi ini berdasarkan pada perbedaan antara asset dan nilai perusahaan, oleh
karena itu, proksi ini sangat tergantung pada harga saham. Perusahaan yang
tumbuh akan memiliki nilai pasar relatif yang lebih tinggi dibandingkan
dengan asset yang dimilikinya. Proksi berbasis pada harga dibentuk sebagai
rasio yang berhubungan dengan pengukuran asset yang dimiliki dan nilai
pasar perusahaan.
2) Proksi berbasis investasi (investment-based proxies)
Proksi berbasis investasi menunjukkan tingkat aktivitas investasi yang tinggi
secara positif berhubungan dengan IOS perusahaan. Kegiatan investasi ini
diharapkan dapat memberikan peluang investasi berikutnya yang semakin
besar pada perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan dengan IOS yang
tinggi juga akan mempunyai tingkat investasi yang sama tinggi, yang
dikonversi menjadi aktiva yang dimiliki. Proksi berbasis investasi ini
dibentuk dengan menggunakan rasio dengan membandingkan ukuran
investasi pada ukuran aktiva yang dimiliki atau dengan hasil operasi yang
dihasilkan dengan asset yang dimiliki.
3) Proksi berbasis ukuran-ukuran varian (variance measures).
Proksi ini berdasarkan ide bahwa suatu pilihan akan menjadi lebih bernilai
sebagai variabilitas dari return dengan mendasarkan pada peningkatan assets.
4) Proksi berbasis ukuran-ukuran gabungan (composite measures).
Proksi ini menyertakan berbagai wakil atau berdasarkan pada bukti lain
mengenai IOS perusahaan. Alternatif proksi gabungan IOS dilakukan sebagai
upaya untuk mengurangi measurement error yang ada pada proksi dengan
rasio individual, sehingga akan menghasilkan pengukuran yang baik untuk
IOS (Smith dan Watts, 1992).
Pilihan investasi merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun
seringkali perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan
investasi di masa depan. Bagi perusahaan yang tidak dapat menggunakan semua
kesempatan investasi tersebut akan mengalami pengeluaran yang lebih tinggi
dibanding nilai kesempatan yang hilang. Nilai kesempatan investasi merupakan
nilai sekarang dari pilihan-pilihan untuk membuat perusahaan investasi dimasa
mendatang
Financial Constraint
Sehubungan dengan kondisi keuangan dalam rangka berinvestasi, perusahaan
sering kali mengalami keterbatasan keuangan (financial constraint) untuk
membiayai investasinya. Financial constraint (FC) menunjukkan perusahaan
yang mengalami kendala keuangan disebabkan oleh tidak likuidnya perusahaan
dan kesulitan dalam mengakses dana eksternal perusahaan (Kaplan & Zingales,
1997). Sedangkan, menurut Moyen (2004), financial constraint diidentikkan
perusahaan yang tidak membayar dividen, nilai cash flow yang rendah, dan utang
yang tinggi. Penentuan nilai cash flow yang rendah dan utang yang tinggi
biasanya dibandingkan dengan nilai rata-rata dari pembanding yang setara.
Perusahaan financial constraint (FC) cenderung menggunakan likuiditas untuk
mendanai investasi. Hal ini karena perusahaan FC memiliki keterbatasan akses
terhadap pasar modal dan relatif lebih kecil, yang menunjukkan keterbatasan
keuangan sehingga akan sulit bagi perusahaan mengambil kesempatan investasi
yang menguntungkan untuk investasi. Dengan kata lain bahwa perusahaan FC
mempunyai nilai perusahaan yang rendah. Menurut Fazzari, et al. (1988) bahwa
adanya asimetri informasi pada pendanaan eksternal (utang) akan menimbulkan
biaya pendanaan eksternal lebih mahal dari pada pendanaan internal, yang
berakibat perusahaan FC kurang memiliki akses ke pendanaan eksternal. Dengan
keterbatasan tersebut, maka keputusan investasi perusahaan FC cenderung lebih
sensitif terhadap likuiditas. Financial constraint menurut Fazzari, et al. (1988)
menyatakan bahwa perusahaan financial constraint memiliki keterbatasan dalam
menggunakan dana eksternal, sehingga penggunaan dana internal lebih
diutamakan.
Assimetry Theory
Asimetri informasi merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan
informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (prepaper) dengan
pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna
informasi (user). Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan
dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan
risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik
dibandingkan dengan pihak lainnya. Manajer biasanya mempunyai informasi
yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar (investor) karena itu bisa
dikatakan terjadi asimetri informasi antara manajer dengan investor. Investor yang
merasa mempunyai informasi yang lebih sedikit akan berusaha
menginterpretasikan perilaku manajer. Dengan kata lain, perilaku manajer
termasuk dalam perilaku penentuan strktur modal.
Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk
melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan
untuk memaksimumkan utilitas bagi dirinya. Sedangkan bagi pemilik modal
dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang
dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.
Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi
internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik
(pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban
memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang
diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti
laporan keuangan.
Agency Theory
Teori keagenan (agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik
bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori
ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini
menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang
(prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu
manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut nexus of contract.
Perbedaan kepentingan ekonomis ini bisa saja disebabkan ataupun menyebabkan
timbulnya informasi asymmetry (kesenjangan informasi) antara pemegang saham
(stakeholders) dan organisasi.
Menurut Jensen dan Meckling (1986), hubungan keagenan adalah sebagai
kontrak, dimana satu atau beberapa orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain
(agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk
mengambil keputusan kepada agen tersebut. Dapat disimpulkan dari teori tersebut
bahwa seorang agen ditunjuk oleh prinsipal untuk melaksanakan tugas-tugas
tertentu dalam rangka menghasilkan keuntungan terbesar bagi prinsipal.
Agency theory menjelaskan tentang hubungan keagenan yang dapat terjadi ketika
pihak prinsipal memberi kuasa kepada pihak agen, untuk melakukan beberapa
jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas
pembuatan keputusan kepada agen, yang nantinya keputusan yang dilakukan agen
ini dapat meningkatkan kemakmuran principal sebagai pemberi kuasa.
Terpisahnya fungsi antara pemilik dengan manajemen memiliki dampak
keleluasaan manajemen dalam memaksimalkan laba, hal ini mengarah pada
proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus
ditanggung oleh pemilik perusahaan (Ismunandar, 2009 dalam Bulan, 2014).
Pecking Order Theory
Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson pada tahun 1961, akan tetapi
penamaan pecking order theory dilakukan oleh Stewart C. Myers dan Majluf
tahun 1984 dalam Journal of Finance volume 39 dengan judul The Capital
Structure Puzzle. Teori ini menyatakan bahwa ada semacam tata urutan (pecking
order) bagi perusahaan dalam menggunakan modal. Teori tersebut juga
menjelaskan bahwa perusahaan lebih mengutamakan pendanaan ekuitas internal
(menggunakan laba yang ditahan) daripada pendanaan ekuitas eksternal
(menerbitkan saham baru). Berikut beberapa implikasi dari Myers (1984),
terhadap perilaku pendanaan perusahaan di dalam pecking order theory:
1) Perusahaan lebih menyukai sumber pendanaan internal (laba ditahan). Hal ini
disebabkan penggunaan laba ditahan lebih murah dan tidak perlu
mengungkapkan sejumlah informasi perusahaan (yang harus diungkapkan
dalam prospektus saat menerbitkan obligasi dan saham baru);
2) Perusahaan menyesuaikan target rasio pembayaran dividen (dividend payout
ratio/DPR) kepada peluang investasi, meskipun dividen kaku (sticky) dan
target rasio pembayaran hanya menyesuaikan secara bertahap terhadap
pergeseran peluang investasi yang menguntungkan;
3) Kebijakan dividen yang kaku, ditambah dengan fluktuasi tingkat keuntungan
dan peluang investasi yang tidak dapat diprediksi, menunjukkan bahwa arus
kas yang dihasilkan secara internal dapat lebih atau kurang dari pengeluaran
investasi. Jika arus kas internal kurang, perusahaan pertama kali mengurangi
jumlah kas atau portofolio sekuritasnya;
4) Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan menerbitkan sekuritas yang
paling aman terlebih dahulu. Perusahaan memulai dari utang, kemudian
hybrid securities seperti convertible bonds, kemudian ekuitas sebagai
alternatif terakhir. Penerbitan saham baru menduduki urutan terakhir sebab
penerbitan saham baru merupakan tanda atau sinyal bagi pemegang saham
dan calon investor tentang kondisi perusahaan saat sekarang dan prospek
mendatang yang tidak baik.
Menurut Myers (1984) hipotesis pecking order menyatakan bahwa perusahaan
cenderung mempergunakan internal equity terlebih dahulu, dan apábila
memerlukan external fund, maka perusahaan akan mengeluarkan debt sebelum
menggunakan external equity. Pemilihan internal equity oleh perusahaan
dibandingkan dengan external finance dapat dijelaskan oleh dua pandangan yang
berbeda. Donaldson (1961) dalam Adedeji (1998) menyatakan bahwa internal
equity dipilih karena perusahaan ingin menghindari flotation cost yang biasanya
menyertai penggunaan external finance. Myers dan Majluf (1984) menyetujui
pandangan bahwa perusahaan memilih internal equity karena adanya flotation
cost. Mereka menyatakan bahwa manfaat bersih dari pendanaan yang diperoleh
dari debt (dalam kaitannya dengan tax shield dan risiko dari financial distress),
kemungkinan akan lebih besar dibandingkan dengan flotation cost. Myers dan
Majluf (1984) juga menyetujui pandangan bahwa perusahaan bergantung pada
internal fund karena ingin memaksimalkan kekayaan para pemegang saham saat
ini. Penjualan saham-saham baru tidak menarik bagi para pemegang saham saat
ini, karena biasanya akan mengarah pada penurunan harga saham perusahaan
yang bersangkutan di pasar.
Myers (1984), di dalam pecking order theory menyatakan bahwa permasalahan
utama keputusan struktur modal perusahaan adalah informasi yang tidak simetris
(asymmetric information) di antara manajer dan investor mengenai kondisi
internal perusahaan, serta argumentasi bahwa manajer berpihak kepada pemegang
saham lama. Kedua permasalahan tersebut menyebabkan perusahaan memiliki
hierarki pendanaan yang dimulai dari arus kas internal, utang, kemudian saham.
Shyam-Sunder dan Myers (1999), menguji teori ini dengan menganalisis
hubungan antara defisit pendanaan internal dengan perubahan tingkat utang
perusahaan dan menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan
satu-satu, yang menunjukkan bahwa defisit pendanaan internal akan selalu
dibiayai melalui utang, dan saham bukan merupakan alternatif pendanaan
eksternal yang akan dipilih perusahaan.
Pecking order theory yang dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984)
menggunakan dasar pemikiran bahwa tidak ada suatu target debt to equity
ratio tertentu dan tentang hirarkhi sumber dana yang paling disukai oleh
perusahaan. Esensi teori ini adalah adanya dua jenis sumber modal, yaitu external
financing dan internal financing. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan
yang profitable umumnya menggunakan utang dalam jumlah yang sedikit. Hal
tersebut bukan disebabkan karena perusahaan mempunyai target debt ratio yang
rendah, tetapi karena mereka memerlukan external financing yang sedikit.
Perusahaan yang kurang profitable akan cenderung menggunakan utang yang
lebih besar karena dua alasan, yaitu internal financing tidak mencukupi dan utang
merupakan sumber eksternal yang lebih disukai. Penggunaan external financing
dalam bentuk utang lebih disukai daripada modal sendiri karena dua alasan;
pertama, pertimbangan biaya emisi di mana biaya emisi obligasi lebih murah
daripada biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham
baru akan menurunkan harga saham lama. Kedua, manajer khawatir penerbitan
saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal, dan
membuat harga saham akan turun, hal ini disebabkan antara lain oleh
kemungkinan adanya ketidaksamaan informasi antara pihak manajemen dengan
pihak pemodal (Husnan, 2000).
Dalam kenyataannya, terdapat perusahaan-perusahaan yang dalam menggunakan
dana untuk kebutuhan investasinya tidak sesuai seperti hierarki yang disebutkan
dalam pecking order theory. Penelitian yang dilakukan oleh Singh dan Hamid
(1992) dan Singh (1995) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di negara
berkembang lebih memilih untuk menerbitkan ekuitas daripada berutang dalam
membiayai perusahaannya. Hal ini berlawanan dengan pecking order theory yang
menyatakan bahwa perusahaan akan memilih untuk menerbitkan utang terlebih
dahulu daripada menerbitkan saham pada saat membutuhkan pendanaan eksternal.
Interpretasi Nilai Springate
Setelah dilakukan perhitungan terhadap fungsi determinan model Springate,
langkah selanjutnya yang digunakan dalam memprediksi financial distress atau
kesulitan keuangan dalam perusahaan adalah melakukan cut-off atau batas
pengambilan keputusan pada model Springate tersebut.
Cut-off digunakan untuk menginterprestasikan nilai S-score serta untuk
mengetahui posisi atau kondisi keuangan suatu perusahaan setelah dilakukan
estimasi tehadap fungsi determinan model Springate.
Cut-off atau batas untuk pengambilan keputusan kesimpulan model
Springate tersebut (dalam Ben dkk, 2015) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Cut-off Model Springate
Batasan Model Listed Companies
Batas tidak bangkrut >0,862
Batas bangkrut <0,862
Keterangan:
a. S-Score > 0,862 maka termasuk perusahaan yang tidak mengalami financial
distress.
b. S-Score < 0,862 maka termasuk perusahaan yang mengalami financial distress.
(Sondakh dkk, 2014)
Rasio-rasio Keuangan dalam Model Springate
Springate menggunakan empat rasio keuangan dalam formulasi rumus nya
yang digunakan dalam memprediksi financial distress atau kesulitan keuangan.
Empat rasio keuangan ini merupakan rasio yang penting dan berpengaruh dalam
mendeteksi laporan keuangan, adapun penjelasan keempat rasio tersebut (dalam
Ben dkk 2015) adalah sebagai berikut:
1. Rasio modal kerja terhadap total aset (X1) menunjukkan rasio antara modal
kerja (yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar) terhadap total aktiva. Nilai
Working Capital to Total Asset yang semakin tinggi menunjukkan semakin
besar modal kerja yang diperoleh perusahaan dibanding total aktivanya.
2. Rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset (X2)
EBIT to Total Aset digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba. Tingkat pengembalian dari aktiva yang dihitung dengan
membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva pada
neraca perusahaan.
3. Rasio laba sebelum pajak terhadap total liabilitas lancar (X3)
EBT to current liabilities digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Cara menghitung dengan mengukur
perbandingan antara laba sebelum pajak dengan bunga terhadap hutang lancar.
Rasio EBT terhadap liabilitas lancar agar manajemen perusahaan dapat
mengetahui berapa laba yang telah dipotong dengan beban bunga dapat
menutupi hutang lancar yang ada.
4. Rasio penjualan terhadap total aset (X4)
Total Assets Turn Over (X4). Total Assets Turn Over merupakan rasio yang
membandingkan antara penjualan bersih dengan total aktiva. Rasio ini
menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan
dalam menghasilkan volume penjualan. Rasio ini mengukur seberapa efisien
aktiva tersebut telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Semakin
tinggi Total Assets Turn Over berarti semakin efisien penggunaan keseluruhan
aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan. (Brigham, 2010)
Definisi Model Springate
Model Springate merupakan model diskriminan lainnya selain model
Altman yang bisa digunakan untuk memprediksi financial distress atau kesulitan
keuangan suatu perusahaan.
Gordon L.V Springate (1978) (dalam Dimas Priambodo, 2013) telah
melakukan penelitian yang menghasilkan model prediksi kebangkrutan yang
dibuat mengikuti prosedur model Altman. Model Springate menggunakan 4 rasio
keuangan untuk memprediksi adanya potensi kesulitan keuangan dalam suatu
perusahaan, model Springate ini dapat digunakan untuk memprediksi financial
distress.
Gordon L.V. Springate (1978) melakukan penelitian untuk menemukan
suatu model yang dapat digunakan dalam memprediksi adanya potensi (indikasi)
kebangkrutan. Springate (1978) menggunakan 19 rasio-rasio keuangan popular
yang bisa dipakai untuk memprediksi financial distress. Setelah melalui uji
statistik analisis multiple discriminant yang sama dengan yang dilakukan Altman
(1968), yaitu membedakan antara perusahaan yang mengalami distress dan yang
tidak distress (Vickers (2005). Sampel yang digunakan Springate berjumlah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kanada, yaitu 20 perusahaan yang
mengalami kesulitan keuangan dan 20 yang dalam keadaan sehat. Springate
akhirnya menemukan 4 rasio yang dapat digunakan dalam memprediksi adanya
potensi (indikasi). Keempat rasio tersebut adalah rasio modal kerja terhadap total
aset, rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset, rasio laba sebelum
pajak terhadap total liabilitas lancar, dan rasio total penjualan terhadap total aset.
Keempat rasio tersebut dikombinasikan dalam suatu formula yang dirumuskan
Gordon L.V. Springate yang selanjutnya terkenal dengan istilah model Springate
(S-Score) (dalam Ben dkk 2015).
Interpretasi Nilai Altman
Setelah dilakukan perhitungan terhadap fungsi determinan model Altman,
langkah selanjutnya yang digunakan dalam memprediksi financial distress atau
kesulitan keuangan dalam perusahaan adalah melakukan cut-off atau batas
pengambilan keputusan pada model Altman tersebut.
Cut-off digunakan untuk menginterprestasikan nilai Z-score serta untuk
mengetahui posisi atau kondisi keuangan suatu perusahaan setelah dilakukan
estimasi tehadap fungsi determinan model Altman.
Cut-off atau batas untuk pengambilan keputusan kesimpulan model Altman
dalam Nugroho (2016) tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Cut-off Model Altman
Batasan Model Listed Companies
Batas tidak bangkrut >2,99
Batas bangkrut <1,81
Wilaya abu-abu (grey area) 1,81-2,99
Keterangan:
a. Z-Score > 2,99 artinya bahwa perusahaan memiliki kondisi yang sehat dan
tidak mengalami financial distress.
b. Z-Score < 1,81 artinya bahwa perusahaan memiliki peluang mengalami
financial distress yang sangat besar dan peluang besar menghadapi
kebangkrutan.
c. 1,81 < Z-Score < 2,99 artinya bahwa perusahaan memiliki peluang mengalami
kebangkrutan tetapi peluang terselamatkan dan peluang bangkrut sama
besarnya, tergantung dari pengalaman pihak manajemen dalam mengelola
perusahaan. (Kurniawati dan Kholis, 2016)
Rasio-rasio Keuangan dalam Model Altman
Altman menggunakan lima rasio keuangan dalam formulasi rumus nya yang
digunakan dalam memprediksi financial distress atau kesulitan keuangan. Lima
rasio keuangan ini merupakan rasio yang penting dan berpengaruh dalam
mendeteksi laporan keuangan, adapun penjelasan kelima rasio tersebut menurut
Nugroho (2016) adalah sebagai berikut:
X1-Modal Kerja/Total Aset. Rasio modal kerja dibagi dengan total aset,
sering ditemukan dalam studi masalah perusahaan, adalah ukuran dari aset lancar
bersih perusahaan related terhadap total kapitalisasi. Modal kerja didefinisikan
sebagai selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Likuiditas dan ukuran
karakteristik secara eksplisit dipertimbangkan. Biasanya, perusahaan mengalami
kerugian operasional yang konsisten akan memiliki aset menyusut saat ini dalam
kaitannya dengan total aset. Dari tiga rasio likuiditas dievaluasi, yang satu ini
terbukti menjadi valuable yang paling baik. Sebagian besar variabel ini konsisten
dengan studi Merwin yang menilai modal kerja bersih untuk rasio total aset
sebagai indikator terbaik.
X2-Saldo Laba/Jumlah Aktiva. Ini ukuran profitabilitas kumulatif dari waktu
ke waktu dikutip sebelumnya sebagai salah satu rasio “baru”. Usia perusahaan
secara implisit dipertimbangkan dalam rasio ini. Sebagai contoh, sebuah
perusahaan yang relatif muda yang mungkin akan menunjukkan rasio Return
Earnings/Total Assets rendah karena tidak memiliki waktu untuk membangun
keuntungan kumulatifnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perusahaan
muda adalah beberapa perusahaan didiskriminasikan dalam analisis ini, dan
kesempatan yang menjadi klasifikasikan sebagai bangkrut relatif lebih tinggi dari
pada yang lain, perusahaan lebih tua, ceteris paribus. Tapi, ini justru situasi di
dunia nyata. Kejadian gagal jauh lebih tinggi dalam perusahaan dalam tahun
sebelumnya.
X3-Laba Sebelum Bunga dan Pajak/Total Aset. Rasio ini dihitung dengan
membagi total aset perusahaan atas laba sebelum bunga dan pengurangan pajak.
Pada dasarnya, ini adalah ukuran dari produktivitas sejati aset perusahaan, abstrak
dari pajak atau faktor leverage. Karena keberadaan utama sebuah perusahaan
didasarkan pada kekuatan produktif aktiva, rasio ini tampaknya sangat cocok
untuk studi yang berhubungan dengan kegagalan perusahaan. Lebih lanjut,
solvabilitas dalam arti kebangkrutan terjadi saat total kewajiban melebihi
penilaian wajar aset perusahaan dengan nilai ditentukan oleh kekuatan produktif
dari aset.
X4-Nilai Pasar Ekuitas/Nilai Buku Total Utang. Ekuitas diukur dengan nilai
pasar gabungan dari semua saham baik yang saham biasa maupun saham preferen,
sementara utang mencakup baik saat ini maupun jangka panjang. Pengukuran
rasio ini menunjukkan berapa banyak aset perusahaan dapat menurun nilainya
(diukur dengan nilai pasar ekuitas ditambah utang) sebelum kewajiban melebihi
aset dan perusahaan menjadi bangkrut. Rasio ini menambahkan dimensi nilai
pasar yang mempelajari kegagalan. Hal ini juga tampaknya menjadi prediktor
yang lebih efektif dari pada rasio kebangkrutan, mirip lebih umum digunakan:
Kekayaan bersih/Total utang (nilai buku).
X5-Penjualan/Total Aset. Rasio perputaran penjualan terhadap total aset
adalah standar rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan menghasilkan
penjualan aset perusahaan. Ini adalah salah satu ukuran kemampuan manajemen
dalam menghadapi kondisi yang kompetitif. Rasio akhir ini cukup penting karena
itu adalah rasio paling signifikan secara individual. Bahkan, berdasarkan ukuran
signifikan statistik, itu tidak akan muncul sama sekali. Namun, karena hubungan
yang unik untuk variabel lain dalam model. Total Penjualan/Total Aset adalah
rasio peringkat kedua dalam konstribusinya terhadap kemampuan diskriminatif
keseluruhan model
Formula Model Altman
Model Altman dalam perhitungannya terhadap financial distress atau
kesulitan keuangan menggunakan rasio-rasio yang kemudian di formulasikan
menjadi sebuah rumus model diskriminan yang dapat digunakan untuk
memprediksi kebangkrutan atau kesulitan keuangan.
Fungsi diskriminan model Altman (1968) (Nugroho, 2016) adalah sebagai
berikut:
Z= 1,21 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 …………………………….. (1)
Dimana:
X1 = WC/TA = working capital/total assets (modal kerja/jumlah aktiva) ……..
(2)
X2 = RE/TA = retained earnings/total assets (laba ditahan/total aset) ………….
(3)
X3 = EBIT/T = earnings before interest and taxes/total assets (laba sebelum
bunga dan pajak/total aset)
……………………………………………………………. (4)
X4 = MVE/BVD = market value equity/book value of total debt (nilai pasar
ekuitas/nilai buku total hutang) ………………………………………….…….. (5)
X5 = S/TA = sales/total assets (penjualan/total asset) …………………………. (6)
Definisi Model Altman
Model Altman merupakan model yang banyak digunakan dalam
memprediksi kebangkrutan atau kesulitan keuangan.
Penelitian Altman (1968) (Nugroho, 2016) merupakan penelitian awal yang
mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi
kebangkrutan perusahaan. Dengan menggunakan analisis diskriminan, fungsi
diskriminan akhir yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan
memasukkan rasio-rasio keuangan berikut: working capital/total assets, retained
earnings/total assets, earnings before interest and taxes/ total assets, market value
equity/book value of total debt, sales/total assets sebagai variabel independen.
Secara umum disimpulkan bahwa rasio-rasio keuangan tersebut biasa digunakan
untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan.
Alternatif Perbaikan Financial Distress
Ada berbagai macam cara atau alternatif yang dapat dilakukan oleh
perusahaan untuk memecahkan permasalahan financial distress. Menurut Hanafi
dan Halim (2014) terbagi menjadi 2 yaitu:
1. Pemecahan secara informal
a. Dilakukan apabila masalah belum begitu parah
b. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih
bagus cara:
1) Perpanjangan (Extention): dilakukan dengan cara memperpanjang jatuh
tempo utang-utang
2) Komposisi (Composisition): dilakukan dengan mengurangi besarnya
tagihan, misal klaim utang diturunkan menjadi 70%. Kalau utang
besarnya 1.000, maka nilai utang yang baru adalah 0,7 x 1.000 = 700
2. Pemecahan secara formal
Dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur ingin mempunyai jaminan
keamanan dengan cara:
a. Apabila nilai perusahaan diteruskan > nilai perusahaan dilikuidasi
Reorganisasi: dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal
yang layak.
b. Apabila nilai perusahaan diteruskan < nilai perusahaan dilikuidasi
Likuidasi: dengan menjual aset-aset perusahaan.
Akibat Financial Distress
Financial distress akan mengakibatkan berbagai hal yang merugikan
perusahaan baik dimasa terjadinya perusahaan mengalami kesulitan keuangan
maupun dimasa yang akan datang.
Kerugian utama perusahaan yang mempunyai tingkat utang yang lebih
tinggi adalah peningkatan resiko kesulitan keuangan dan akhirnya likuidasi. Hal
ini mungkin mempunyai pengaruh merugikan bagi pemilik ekuitas dan utang
(Kahl, 2002). Bank dan pemberi pinjaman lain (Kreditur Perusahaan Pembiayaan)
akan cenderung melihat dengan prejudiced eye atas pinjaman lanjutan yang
diajukan perusahaan pembiayaan yang mengalami kesulitan keuangan mengambil
tindakan berjaga-jaga dan ini dapat berlanjut selama beberapa tahun setelah krisis
berlalu. (Nurgroho, 2016)
Penyebab Financial Distress
Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan suatu perusahaan mengalami
financial distress atau kesulitan keuangan.
Lizal (2002) (Nugroho, 2016) mengelompokkan penyebab-penyebab
kesulitan keuangan dan menamainya dengan Model Dasar Kebangkrutan atau
Trinitas Penyebab Kesulitan Keuangan. Menurut Lizal (2002), ada tiga alasan
yang mungkin mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu:
1. Neoclassical Model
Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat.
Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai campuran aset
yang salah. Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan laporan
laba rugi. Misalnya profit asset (untuk mengukur profitabilitas) dan
liabilities/assets.
2. Financial Mode
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
constraints (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat
bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka
pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan struktur modal
yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat secara terang
ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau buruk untuk
direstrukturisasi.
Model ini mengestimasi kesulitan dengan indikator keuangan atau indikator
kinerja seperti turnover/total assets, revenues/turn over, ROA, ROE, profit
margin, stock turnover, receivables turnover, cash flow/total equity, debt ratio,
cash flow (liabilities-reserves), current ratio, acid test, current liquidity, short
term assets/daily operating expenses, gearing ratio, turnover per employee,
coverage of fixed assets, working capital, total equity per share, EPS ratio, dan
sebagainya.
3. Corporate Governance Model
Di sini, kebangkrutan mempuyai campuran aset dan struktur keuangan yang
benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan
menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola
perusahaan yang tak terpecahkan.
Wruck (1990) (Nugroho, 2016) mengatakan bahwa kesulitan keuangan
terjadi akibat economic distress, penurunan dalam industri perusahaan, dan
manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk didefinisikan sebagai
kecenderungan penurunan persentase pendapatan operasi perusahaan terhadap
pendapatan operasi industri dalam lima tahun terkahir
Tingkatan Proses Financial Distress
Saat mengalami financial distress atau kesulitan keuangan ada beberapa
tingkatan proses yang terjadi dimulai dari tingkatan paling rendah sampai dengan
tingkatan perusahaan telah mengalami financial distress dalam level yang tinggi
dan berakhir pada kebangkrutan.
Menurut Altman (1983) (Nugroho, 2016) rasio-rasio keuangan yang
digunakan dalam memprediksi kesulitan keuangan atau kebangkrutan ini memiliki
tingkatan bagaimana proses suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau
financial distress, tingkatan proses tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Kemampulabaan rendah;
2. Aliran kas rendah;
3. Peningkatan pembiayaan utang (debt financing);
4. Peningkatan utang lancar;
5. Penurunan aset-aset keuangan;
6. Kegagalan pembayaran
Kategori Penggolongan Financial Distress Secara Umum
Ada berbagai kategori penggolongan area financial distress yang
menandakan kondisi suatu perusahaan. Untuk persoalan financial distress secara
kajian umum menurut Irham Fahmi (2012) ada empat kategori penggolongan
yang bisa dibuat, yaitu:
a. Pertama, financial distress kategori A. Pada kategori ini, perusahaan berada di
area yang membahayakan bahkan berpotensi untuk mengalami kebangkrutan
atau pailit. Beberapa pihak yang berkepentingan mungkin akan melaporkan
perusahaan dalam posisi bangkrut ke pengadilan atau sangat tinggi dan benarbenar membahayakan.
b. Kedua, financial distress kategori B. Pada kategori ini perusahaan berada di
area berbahaya namun tidak bahaya seperti kategori A yang memungkinkan
tejadinya kepailitan. Perusahaan dapat menyelamatkan aset yang dimiliki
dengan memikirikan berbagai solusi seperti penjualan aset atau solusi-solusi
lainnya seperti pengikisan pegawai (PHK) atau pensiun dini yang diakibatkan
oleh dampak perusahaan mengambil keputusan merger dan akuisisi.
c. Ketiga, financial distress kategori C atau sedang. Perusahaan dianggap masih
mampu atau bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang
bersumber dari internal dan eksternal. Namun disini perusahaan sudah harus
melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang
diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perektrutan tenaga ahli
baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi
strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan,
termasuk target dalam menggenjot perolehan laba kembali. Dimana salah satu
tugas manajer baru tersebut adalah jika perolehan laba telah kembali diperoleh
maka jika perusahaan pernah melakukan keputusan penjualan saham, maka
memungkinkan dana keuntungan yang diperoleh tersebut dialokasikan
sebagian untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada publik atau
yang dikenal dengan istilah stock repurchase atau buy back. Keputusan untuk
membeli kembali saham yang sudah dijual ke pasaran mengandung berbagai
arti bagi suatu perusahaan, antara lain:
1. Perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di pasaran,
2. Perusahaan telah memberi sinyal positif ke pasaran, bahwa memiliki
kemampuan finansial yang cukup,
3. Diharapkan dengan membeli saham, Earning pershare (EPS) diharapkan
market price pershare juga akan mengalami kenaikan.
d. Keempat, financial distress kategori D atau rendah. Pada kategori ini
perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang
disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan
dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Dan ini umumnya bersifat
jangka pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi, seperti dengan
mengeluarkan financial reserve (cadangan keuangan) yang dimiliki, atau
mengambil dari sumber-sumber dana yang selama ini memang dialokasikan
untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Bahkan biasanya jika ini
terjadi pada anak perusahaan (subsidiaries company) maka itu bisa
diselesaikan secara cepat tanpa harus ada penanganan serius dari pihak
manajemen kantor pusat (head office management).
Pengertian Financial Distress
Kebangkrutan merupakan salah satu kondisi dimana perusahaan tidak lagi
melakukan kegiatan operasional perusahaannya.
Menurut Hanafi (dalam Peter dan Yoseph, 2011) menyatakan bahwa:
“Kebangkrutan (bankruptcy) biasanya diartikan sebagai kegagalan
perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan
laba.”
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebangkrutan merupakan
kegagalan suatu perusahaan diakibatkan oleh manajemen perusahaan yang buruk
dalam menjalankan operasionalisasi perusahaan.
Sedangkan financial distress merupakan salah satu tanda awal perusahaan
berpotensi mengalami kebangkrutan. Beberapa definisi mengenai financial
distress yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:
Menurut Plat dan Plat (Irham Fahmi, 2012) mendefinisikan:
“Financial distress sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi
sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditasi.”
Menurut Whitaker (dalam Kurniasari dan Ghozali, 2013) menyatakan bahwa:
“Suatu perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi financial distress atau
kondisi bermasalah apabila perusahaan tersebut mengalami laba bersih (net
profit) negatif selama beberapa tahun.”
Dapat disimpulkan bahwa financial distress adalah suatu kondisi dimana
suatu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau penurunan kondisi
keuangan.
Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas maka sangat
memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan
(financial distress), dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak cepat di atasi maka
ini bisa berakibat kebangkrutan usaha (bankrupty). Untuk menghindari
kebangkrutan ini dibutuhkan berbagai kebijakan, strategi dan bantuan, baik
bantuan dari pihak internal maupun eksternal. Financial distress dimulai dari
ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban
yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk
kewajiban dalam kategori solvabilitas. Permasalahan terjadinya insolvency bisa
timbul karena faktor berawal dari kesulitan likuiditas. (Irham Fahmi, 2012)
Menurut Ilya Avianti (Irham Fahmi, 2012) ketidakmampuan tersebut dapat
ditunjukkan dengan 2 (dua metode, yaitu Stock-based Insolvency dan Flow-based
insolvency. Stock-based insolvency adalah kondisi yang menunjukkan suatu
kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan (negative net worth), sedangkan
flow-based insolvency ditunjukkan oleh kondisi arus kas operasi (operating cash
flow) yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan.
Sebuah perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan secara tiba-tiba, namun
dalam proses waktu yang berlangsung lama, dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda.
Karena itu bagi seorang peneliti, manajer, dan investor akan melihat dari berbagai
sudut pandang kajian yang berbeda-beda
Pengaruh profitabilitas terhadap financial distress
Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
laba dan menunjukkan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan asset perusahaan
karena profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba
berdasarkan penggunaan aset. Dengan adanya efektivitas dari penggunaan aset
perusahaan maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan,
dengan begitu perusahaan akan memperoleh penghematan dan akan memiliki
kecukupan dana untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya kecukupan dana
tersebut, maka kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan
menjadi lebih kecil (Wahyu dan Setiawan, 2009).
Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Almilia dan Kristijadi (2003)
menyatakan bahwa profit margin signifikan berpengaruh negatif terhadap financial
distress, yang berarti bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka
semakin kecil suatu perusahaan akan mengalami financial distress
Pengaruh likuiditas terhadap financial distress
Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam
memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat
ditagih. Rasio likuiditas adalah rasio pembagian jumlah aset lancar perusahaan
dibagi dengan kewajiban jangka pendek perusahaan yang sedang ditanggungnya.
Perusahaan mempunyai rasio likuiditas lebih dari 2 agar dapat dikatakan
bahwa perusahaan dalam kondisi likuid. Berarti perusahaan mempunyai aset lancar
dua kali lebih besar dari pada kewajiban lancarnya, sehingga jika dibutuhkan dana
untuk menutup kewajiban lancarnya sewaktu-waktu perusahaan dapat menyediakan
dana tersebut dengan cepat. Jika kondisi perusahaan seperti ini maka kemungkinan
perusahaan dapat terhindar dari financial distress. Sebaliknya ketika
perusahaan mempunyai kewajiban jangka pendek yang lebih besar dari pada aset
lancarnya, perusahaan tidak dapat membayar tagihan kewajiban lancarnya sewaktuwaktu, sehingga perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan yang dapat
memicu munculnya hutang baru untuk menutup kewajiban lancar yang jatuh tempo
(Ardiyanto dan Prasetiono, 2011). Hasil penelitian Almilia dan Kristijadi (2003)
menunjukkan hasil bahwa semakin besar rasio likuiditas dalam sebuah perusahan
maka semakin aman perusahaan tersebut dari ancaman mengalami financial
distress.
Pengaruh leverage terhadap financial distress
Analisis rasio leverage diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam melunasi kewajiban-kewajibannya (baik itu jangka pendek maupun jangka
panjang). Rasio leverage menekankan pada seberapa besar proporsi hutang yang
digunakan dalam pendanaan aset perusahaan.
Modal perusahaan dapat berasal dari berbagai macam sumber. Perusahaan
dapat menjual saham di pasar untuk mendapatkan suntikan dana dari investor dalam
bentuk pembelian saham yang dilakukan oleh investor. Cara lain yang dapat
dilakukan perusahaan perusahaan adalah dengan mencari suntikan dana dari pemilik
perusahaan dan hutang. Hutang dapat berasal dari hutang obligasi maupun hutang
pada pihak ketiga. Namun, hutang akan menimbulkan kewajiban perusahaan untuk
membayarkan keseluruhan jumlah hutang ditambah bunga dari hutang tersebut
kepada pemberi pinjaman.
Ketika perusahaan memiliki banyak hutang untuk dijadikan modal,
dikhawatirkan kewajiban yang ditanggung perusahaan memiliki nilai yang tinggi,
bahkan terkadang dapat juga lebih tinggi dari nilai aset, sehingga perusahaan
mempunyai resiko leverage yang tinggi pula. Rasio leverage menunjukkan seberapa
besar aset perusahaaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan
berpengaruh terhadap pengelolahan aktiva (Ardiyanti dan Prasetiono, 2011).
Penelitian Almilia (2006) berhasil membuktikan bahwa semakin besar
rasio leverage maka semakin mungkin perusahaan mengalami kondisi Financial
distress. Hal ini mungkin terjadi karena banyaknya tanggungan hutang pada
perusahaan tersebut yang membuat perusahaan juga akan menanggung bunga dari
hutang yang terkandung dalam hutang-hutangnya.
