Strategi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah (skripsi dan tesis)

Pembangunan ekonomi mampu berhasil bila dapat memenuhi kebutuhan
dunia usaha. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi
ekonomi sektoral yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.
Secara garis besar strategi pembangunan daerah menurut Arsyad (1999)
dibagi menjadi 4 kelompok yaitu sebagai berikut :
a) Strategi pengembangan fisik (Locality Or Phsycal Development
Strategy)
Dengan melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik
daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan
perdagangan, pemerintah daerah berpengaruh positif bagi
pengembangan dunia usaha daerah. Secara khusus tujuan strategi
pembangunan fisik adalah untuk menciptakan identitas daerah,
memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat serta
memperbaiki daya tarik pusat kota supaya memperbaiki dunia usaha
daerah.
b) Strategi Pengembangan Dunia Usaha (Bussines Development
Strategy)
Pengembangan dunia usaha adalah komponen yang penting dalam
merencanakan pembangunan ekonomi daerah karena dari daya tarik,
kreasi atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara yang
terbaik dalam menciptakan perekonomian daerah.
c) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resources
Development Strategy)
Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam proses
pembangunan ekonomi, oleh karena itu peningkatan kualitas serta
keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan.
d) Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-Based
Development Strategy)
Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat adalah kegiatan
yang dituju untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat
tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa dikenal dengan istilah
pemberdayaan. Kegiatan seperti ini berkembang marak di indonesia
karena kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan
manfaat bagi kelompok – kelompok masyarakat tertentu.

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah (skripsi dan tesis)

Dalam proses pembangunan ekonomi daerah, peran pemerintah sangat penting. Dimana pemerintah tidak boleh berlaku sebagai penonton pasif. Masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi daerah sedemikian besarnya sehingga tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan – kekuatan ekonomi. Bahkan perusahaan swasta tidak mampu menyelesaikan masalah – masalah tersebut. Maka dari itu tindakan dari pemerintah sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi. Pada fase awal pembangunan, investasi harus dilakukan di bidang – bidang yang mampu meningkatkan ekonomi eksternal yaitu yang mengarah kepada social dan ekonomi seperti transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Perusahaan swasta tidak tertarik untuk melakukan kegiatan – kegiatan tersebut karena resiko terlalu tinggi serta keuntungan kecil. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sector perekonomian sehingga penawaran sesuai dengan permintaan. Oleh karena itu pengawasan serta pengaturan oleh negara menjadi penting untuk mencapai keseinmbangan pertumbuhan. Pemerintah harus merencanakan pengawasan fisik dan langkah – langkah fiscal dan moneter. Ruang lingkup pemerintah sangat luas dan menyeluruh. Menurut Prof. Lewis lingkup tersebut mencangkup penyelenggaraan pelayanan umum, meentukan sikap, membentuk lembaga – lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber, menentukan distribusi pendapatan, mengendalikan jumlah uang, mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh dan menentukan laju investasi. (sugih dragon, 2014, dalam www.academia.edu) Peran pemerintah dalam membangun perekonomian daerah yaitu sebagai berikut : a) Entrepeneur Peran pemerintah sebagai entrepreneur merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis didaerahnya. Pemerintah bisa mengembangkan suatu usaha dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bermitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatannya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah harus mampu mengelola asset – asset daerah dengan baik sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. b) Koordinator Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai coordinator dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan melalui penetapan kebijakan – kebijakan atau mengusulkan strategi – strategi pembangunan ekonomi yang komprehensip untuk kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga – lembaga pemerintah daerah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun sasaran ekonomi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah serta untuk menjamin bahwa perekonomian di daerah akan mendapatkan manfaat yang optimal. c) Fasilitator Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attidunal (perilaku atas budaya masyarakat) didaerah. Hal ini dilakukan agar mempercepat proses pembangunan serta prosedur perencanaan, peraturan tata ruang daerah yang lebih baik. d) Stimulator Pemerintah berperan sebagai stimulan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan – tindakan yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah daerah. Menjaga perusahaan – perusahaan yang tetap berada di daerah tersebut. Stimulus tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : pembuatan brosur – brosur, pengembangan kawasan industri pembuata outlet untuk produk – produk UKM, membantu UKM melakukan pameran lainnya.

Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah (skripsi dan tesis)

Dalam pembangunan ekonomi daerah, mempunyai beberapa permasalahan
yang dihadapi yaitu sebagai berikut :
a) Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri
b) Kurang meratanya investasi
c) Tingkat Mobilitas factor produksi yang rendah
d) Perbedaan SDA
e) Perbedaan Demografis
f) Kurang lancarnya perdagangan antar daerah

Definisi Pembangunan ekonomi daerah (skripsi dan tesis)

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka sampai dimana taraf pembagunan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara telah meningkat, serta tidak mudah diukur secara kuntitatif. Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan – kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara local. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industry – industry alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa, identifikasi pasar – pasar baru, pengetahuan dan teknologi serta pengembangan usaha – usaha baru. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerjauntuk masyarakat daerah. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama – sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan pasrtisipasi masyarakat, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang serta membangun ekonomi daerahnya.

Hambatan Dalam Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Dalam melakukan pembangunan ekonomi dapat menimbulkan hambatan –
hambatan pada prosesnya. Hambatan – hambatan tersebut yang bisa terjadi yaitu
sebagai berikut :
a) Dualisme ekonomi. Bisa terjadi kesenjangan yang hanya
berorientasi di perkotaan saja
b) Adanya kebudayaan yang tidak bersifat ekonomis. Misalnya
seperti adat yang tidak mendukung adanya penggunaan sumber daya
manusia secara penuh untuk meningkatkan taraf hidupnya, adanya
status social penduduk, kebiasaan yang turun temurun dan hambatan
filosofis.
c) Banyaknya jumlah pengangguran karena meningkatnya angka
kelahiran
d) Pendapatan tidak teratribusi secara merata.Hambatan Dalam Pembangunan Ekonomi
Dalam melakukan pembangunan ekonomi dapat menimbulkan hambatan –
hambatan pada prosesnya. Hambatan – hambatan tersebut yang bisa terjadi yaitu
sebagai berikut :
a) Dualisme ekonomi. Bisa terjadi kesenjangan yang hanya
berorientasi di perkotaan saja
b) Adanya kebudayaan yang tidak bersifat ekonomis. Misalnya
seperti adat yang tidak mendukung adanya penggunaan sumber daya
manusia secara penuh untuk meningkatkan taraf hidupnya, adanya
status social penduduk, kebiasaan yang turun temurun dan hambatan
filosofis.
c) Banyaknya jumlah pengangguran karena meningkatnya angka
kelahiran
d) Pendapatan tidak teratribusi secara merata.

Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Adapun factor factor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi diantaranya
adalah sebagai berikut :
Faktor Ekonomi
Beberapa hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi
dalam factor ekonomi ialah sumber daya manusia, sumber
daya alam serta keahlian dan entrepeneurship.
Sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam menentukan
tingkat suatu keberhasilan pembangunan nasional melalui
kualitas dan kuantitas produk.
Sumber daya alam yang berpengaruh meliputi kesuburan
tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil laut serta hasil tambang,
yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku produksi.
Keahlian dan entrepeneurship sangat diperlukan dalam
pembangunan ekonomi dengan mengolah bahan mentah hasil
alam menjadi sesuatu yang bernilai tinggi.
Factor Non-ekonomi
Suatu hal yang mempengaruhi pembangunan dalam factor non
ekonomi yaitu kondisi kultur social masyarakat sebuah negara,
politik, kelembagaan, dan system yang berkembang dan
berlaku di masyarakat.

Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Pembangunan ekonomi tidak selalu memberikan efek positif bagi negaranya.
Bisa saja memberikan efek negative dalam pembangunan yang sedang
berlangsung. Berikut adalah efek positif serta efek negative dalam pembangunan
ekonomi sebagai berikut :
Dampak Positif Pembangunan Ekonomi
a) Meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi sebuah negara
b) Mengurangi pengangguran dengan meningkatkan jumlah
lapangan pekerjaan
c) Keberagaman kegiatan ekonomi negara – negara
d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia karena adanya
tuntutan pendidikan dan teknologi
Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
a) Pembangunan ekonomi yang tidak direncanakan dengan
baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup
b) Pembangunan di bidang ekonomi sering berorientasi pada
pembangunan infrastruktur serta industry yang dapat
menyebabkan berkurangnya lahan pertanian

Tujuan Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Adapun tujuan dalam pembanngunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan
terhadap pendapatan perkapitanya, yaitu sebagai berikut :
a) Untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan
pemerataan pendapatan.
b) Meningkatkan kesempatan kerja dengan menambah bidang –
bidang kerja yang bisa menyerap tenaga kerja.
c) Memperbaiki mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia.
d) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap budaya nilai –
nilai luhur termasuk social, agama serta kultur agar tidak mudah
terpengaruh oleh budaya lainnya.
e) Menghindari kemungkinan inflasi

Indikator Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Tolak ukur dalam suatu pembangunan ekonomi berdasarkan beberapa indicator yang harus terpenuhi agar dapat digunakan sebagai gambaran bahwa negara tersebut sedang melalui proses pembangunan ekonomi. Indicator tersebut mencakup indicator ekonomi dan social. Indicator ekonomi yaitu meliputi laju pertumbuhan ekonomisebagai proses adanya kenaikan output perkapita dalam kurun waktu yang lama serta adanya peningkatan Produk Nasional Bruto perkapita. Indicator social yaitu meliputi indeks dari pembangunan Sumber Daya Manusia dan indeks mutu hidup.

Komponen Dalam Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Dalam bidang ekonomi memiliki 3 komponen yang harus terpenuhi yaitu
sebagai berikut :
a) Pembangunan bagian dari suatu proses
Pembangunan adalah sebuah bagian dari suatu proses yang dalam
pembangunan ekonominya memerlukan tahapan – tahapan yang harus
dijalani oleh Negara. Tahapan – yahapan yang dimaksud itu ialah
keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan penduduk. Suatu bangsa
dimana membangun ekonominya adalah bangsa yang mau berproses.
b) Pembangunan berorientasi untuk meningkatkan pendapatan
Misi yang paling utama dalam pembangunan ekonomi adalah untuk
meningkatkan pendapatan perkapita dengan tindakan aktif maka
dibutuhkannya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat
serta elemen – elemen lainnya untuk saling berpartisipasi dalam
melakukan perbaikan ekonomi.
c) Peningkatan pendapatan jangka panjang
Suatu negara saat dalam kurun waktu tertentu pendapatan
perkapitanya cenderung meningkat secara terus menerus maka dapat
dikatakan negera tersebut sudah melalui proses peningkatan ekonomi

Definisi Pembangunan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan
pendapatan total dan perkapita melalui perhitungan pertambahan penduduk suatu
Negara yang disertai dengan perubahan fundamental terhadap struktur ekonomi
Negara serta pemerataan pendapatan penduduknya. (jonathan, 2012, dalam
www.maxmanroe.com)
Definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli yaitu sebagai berikut :
1) Sadono Sukirno (1996)
Pembangunan ekonomi adalah upaya meningatkan pendapatan
perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial
menjadi ekonomi real dengan melakukan penanaman modal,
penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan
keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan
manajemen.
2) Adam smith
Pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan atau kombinasi
antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi.
3) Prof. Meier
Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan riil
perkapita dalam jangka waktu yang panjang.
4) Schumpeter (Suryana, 2000:5)
Pembanguna ekonomi adalah perubahan dalam lapangan industry
dan perdagangan yang berkaitan dengan pendapatan perkapita dan
pendapatan nasional dimana proses tersebut terjadi secara spontan
dan tidak terputus – putus.
5) Irawan (2002:5)
Pembangunan ekonomi adalah berbagai usaha yang dilakukan untuk
meningkatkan taraf hidup suatu Negara yang dapat diukur dengan
tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

Definisi Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendatan nasional riil. Jadi pertumbuhan Ekonomi dapat dikatakan tumbuh apabila teerjadi pertumbuhan outputriil. Definisi lain pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan out put perkapita. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Secara singkatnya, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian tersebut ada 3 hal yang perlu digaris bawahi yaitu proses, out put per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan dalam proses maksudnya bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan output per kapita berarti harus memperhatikan dua hal yaitu Output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Aspek jangan panjang maksudnya bahwa kenaikan output perkapita harus dilihat dari kurun waktu yang cukup lama. Kenaikan output perkapita dalam satu atau dua tahun kemudian akan diikuti dengan penurunan bukan pertumbuhan ekonomi. Secara umum teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli dibagi menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis dan teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik. (Ika Novita, 2014, dalam www.academia.edu). Teori pertumbuhan ekonomi historis berkembang di jerman dan kemunculan teori pertumbuhan ekonomi histori inilah merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industry dan menyatakan bahwa teori ini dilakukan secara bertahap. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut pandangan para ahli ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang – barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Berdasarkan teori klasik tersebut, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitannya antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori optimus. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dapat dilihat apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Namun apabila jumlah penduduk bertambah banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marjinal akan mengalami penurunan. Oleh karena itu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Teori pertumbuhan ekonomi nonklasik melihat dari sudut pandang berbeda yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan factor – factor produksi.

Hubungan PAD dan Belanja Modal (skripsi dan tesis)

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Brata 2004:72).

Hubungan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah. seperti: Belanja modal tanah, jalan dan jembatan, bagunan air (irigasi), instansi, jaringan, bangunan gedung dan lainnya. Belanja dapat dikelompokkan menurut ruang lingkup ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, dan Transfer. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sodik (2007:47) Mengatakan bahwa adanya pengaruh positif dan yang signifikan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin, terhadap pertumbuhan ekonomi regional dikarenakan  pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri.

Hubungan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Boediono (2009:24) Mengatakan Pertumbuhan ekonomi adalah Proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan PDRB perkapita. Sedagkan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Dan Pendapatan Asli Daerah ini dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harianto (2007) dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pemelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sangat berkaitan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap keuangan daerah, karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan pemerintah. Dan sebaliknya pedapatan Asli Daerah juga berpengaruh terhadap keuangan daerah. Brata (2004:67) Mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluarsa dalam memafaatkan PAD sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Akan tetapi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah kehubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya.

Pengeluaran Pembangunan (skripsi dan tesis)

yaitu Pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, dan pembelian kendaraan. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2003 Pengeluaran Pembangunan adalah proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat. Pengeluaran Pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbetuk investasi dalam proyek-proyek, baik dalam bentuk proyek fisik seperti pembangunan bedungan air maupun non fisik seperti proyek-proyek dalam pengembangan pendidikan, keagamaan dan sebagainya. pelaksanaan belanja pembangunan dirinci kedalam sektor-sektor, tiap-tiap sektor dibagi kedalam sub sektor, masing-masing sub sektor dirici kedalam program proyek, dan akhirnya untuk masing-masing proyek dirinci lagi kedalam bagian anggaran (Said Hamid Hasan, 1994: 235). Moh. Arsjad Anwar, (1986 : 69) Menyatakan bahwa Pada dasarnya pengeluaran pembangunan merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif. Kreteria ini sekaligus berarti perluasan lapangan dan kesempatan kerja. Pembangunan Ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari wilayahnya dan dalam istilah ini yang paling sering disebut pembangunan wilayah.

Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) (skripsi dan tesis)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Tambunan (2006:34) yang menyatakan pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD): a. Pajak Daerah Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik.. Dengan kata lain Pajak Daerah adalah: pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah. Edison (2009:34) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak. Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan bahwa Pajak Daerah adalah, yang selanjutnya disebut Pajak, yaitu Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembengunan daerah. Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa jenis Pajak Daerah yaitu : 1 Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari : Pajak kenderaan bermotor, Bea balik nama kenderaan bermotor, dan Pajak bahan bakar kenderaan bermotor 2 Jenis Pajak Dearah Tingkat II terdiri dari : Pajak hotel dan restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan dan lain sebagainya. b. Hasil Retribusi Daerah Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Menurut Suparmoko (1999:94) Bahwa sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya: uang langganan air minum, uang langganan listrik. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar, Tempat Hiburan/rekreasi, Villa, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian Laba, Deviden, dan Penjualan saham milik daerah. d. Lain-Lain PAD Yang Sah Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi: 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2. Jasa giro 3. Pendapatan bunga 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 5. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (skripsi dan tesis)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Sadono Sukirno (2005:12) Mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi disuatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain. Produk Domestik Regional Bruto didefenisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2008). Hasil penghitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, pertama PDRB berdasarkan harga berlaku (nominal) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Kedua yaitu PDRB berdasarkan harga konstan (riil) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Sukirno (2002:23) Cara menghitung PDRB dapat diperoleh dengan tiga pendekatan yaitu: 1. Pendekatan Produksi PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu: a. Pertanian b. Pertambangan dan penggalian c. Industri pengolahan d. Listrik, gas dan air bersih e. Bangunan f. Perdagangan hotel dan restoran g. Pengangkutan dan komunikasi h. Keuangan i. Jasa- jasa 2. Pendekatan Pendapatan PDRB balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. 3. Pendekatan Pengeluaran PDRB dihitung berdasarkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri: pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi swasta dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

Teori Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbahan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (Daerah) untuk menyediakan semakin banyak barangbarang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tembuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2007:57) Bahwa Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai Kenikan GDP/GNP tanpa memandang, apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik. Menurut Sukirno (2002:10) Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Todaro, 2000:140): a. Akumulasi modal Termasuk investasi baru ang berwujud tanah, peralatan dan sumber daya manusia. Hal ini akan terjadi apabila bagian dan pendapatan sekarang akan ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. b. Pertumbuhan Ekonomi Berhubungan dengan kenaikan angka kenaikan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja maka semakin banak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banak penduduk akan meningkatakan pasar domestiknya. c. Kemajuan Teknologi Kemajuan yang disebabkan oleh cara-cara baru dan lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional seperti: cara menanam padi, membuat pakaian dan sebagaina. Dengan klasifikasi kemajuan teknologi tersebut yaitu hemat tenaga kerja dan hemat modal.

Tenaga kerja dan Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksikan barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan dasar kriteria seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Selanjutnya mulai Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan secara internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Kriteria ini menjadi indikator yang digunakan dalam pembuat kebijakan perencanaan ketenagakerjaan baik di daerah maupun nasional. Indikator ini juga digunakan untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja atau penduduk usia kerja potensia yang dapat memproduksikan barang dan jasa. Sedangkan untuk mengetahui distribusi penyebaran penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan digunakan angka proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. Yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan sendiri adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan kerja ini dibagi dalam 10 golongan, terdiri dari 5 sub sektor pertanian yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, perimakan, peternakan, pertanian lainnya dan lima lainnya adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, angkuran dan sektor lainnya

Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Infrastruktur dapat diartikan sebagai kemudahan dasar dalam berbagai instalasi terutama dalam sistem komunikasi, transportasi, listrik, air telepon yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang aktivitasnya baik itu untuk usaha dalam bentuk industri maupun perdagangan serta untuk mendukung kelancaran arus orang, barang dan jasa dari suatu tenpat ke tempat lain. Infrastruktur fisik dipengaruhi oleh ketersediaan, kualitas dan aksesnya. Ketersediaan infrastruktur fisik adalah seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, jembatan, sarana komunikasi dan sumber energi seperti listrik. Sedangkan kualitas dan aksesnya meliputi kondisi dari infrastruktur fisik tersebut dalam keadaan yang baik dan terpelihara. Infrastruktur fisik yang tersedia belum tentu dapat mendukung kelancaran usaha bila infratruktur yang tersedia tidak dalam kondisi yang baik. Selain kualitas, kemudahan pengguna untuk mengakses infrastruktrur fisik tersebut juga turut diperhatikan. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui ketersediaan infrastruktur yang baik. Demikian pula dengan biaya produksi yang dapat diturunkan sehingga ketersediaan infrastruktur dapat menjadi salah satu faktor daya tarik masuknya investasi ke suatu wilayah atau dengan kata lain infrastruktur yang tersedia dapat membantu meningkatkan kegiatan investasi yang sudah ada. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, pemerintah perlu mengalokasikan biaya (pembelanjaan pemerintah) untuk membiayai penambahan dan perbaikan infrastruktur yang ada

Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) (skripsi dan tesis)

Arus modal yang masuk dari luar negeri dapat dibedakan menjadi tiga,
yaitu utang luar negeri, investasi portfolio, dan penanaman modal asing langsung
(FDI). Secara umum, FDI adalah bentuk investasi yang ditanamkan langsung dan
bergerak di berbagai bidang. Di dalam arus FDI tidak termasuk investasi portfolio
global berbentuk saham lewat jual beli di bursa, obligasi dan surat berharga
lainnya. Dibandingkan dengan hutang, FDI sering dianggap sebagai cara yang
lebih menguntungkan dan lebih aman dalam membiayai pembangunan, selain
karena factor resiko kegagalan usaha dipegang oleh investor asing, dimana pada
hutang, negara dalam kondisi apapun, berkewajiban unuk membayar utang
beserta bunganyam juga karena FDI terkait dengan kepemilikan langsung,
pengusaan pabrik, peralatan dan infrastruktur yang turut membiayai kapasitas
penciptaan pertumbuhan dalam suatu perekonomian, sedangkan pinjaman luar
negeri jangka pendek lebih sering digunakan untuk membiayai konsumsi.
Dalam teori FDI dengan pendekatan endowment factors, FDI ditentukan
oleh tingkat pengembalian yang tinggi (rate of return) terhadap factor produksi.
Dalam kerangka teori Heckscher–Ohlin (H-O), dimana diasumsikan terdapat dua
negera dua factor produksi dan dua barang, maka FDI (dinyatakan dengan arus
capital/modal) terjadi dari negara-negara yang berlimpah capital/modal (capital
abundant), yang pada umumnya memberikan tingkat pengembalia yang rendah,
ke negara yang berlimpah tenaga kerja (labour abundant) dengan tingkat
pengembalian yang umumnya relative lebih tinggi. Kelemahan H-O ini dalam
menjelaskan fenomena arus modal H-O terlalu sederhana sehingga tidak dapat menjelaskan fenomena arus modal yang terjadi diantara dua negara yang samasama berlimpah capital/modal ataupun sama-sama berlimpah tenaga kerja.
Teori FDI dengan pendekatan mikroekonomi mendasarkan teorinya pada
teori perusahaan (theory of the firm) dimana analisisnya menekankan pada
maksimalisasi profit melalui cost benefit analysis. Teori – teori mikro berfokus
pada ketidaksempurnaan pasar (market imperfection), keinginan perusahaanperusahaan multinasional untuk melakukan ekspansi dan meraih pangsa pasar
yang lebh besar (market power), economies of scale, kemajuan teknologi, dan lain
sebagainya. Pada Prinsipnya, teori FDI lebih mengarah pada studi ekonomi mikro
yang membahas fungsi produksi suatu perusahaan dimana FDI tersebut
ditanamkan, karena pada kenyataannya investor asing cenderung menanamkan
modalnya langsung pada bidang/sektor atau perusahaan yang dipilihnya.
Studi mengenai FDI berkembang ke arah yang lebih luas yaitu
makroekonomi, dimana secara agregat tingkat FDI akan mempengaruhi
perekonomian negara penerima FDI dalam banyak hal, diantaranya produksi
(output), ketenagakerjaan, tingkat pengangguran, pendapatan, harga, eksporimpor, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan kesejahteraan umum
negara penerima FDI. Di sisi lain, tingkat FDI yang masuk ke suatu negara juga
dipengaruhi oleh variabel-variabel makroekonominya, seperti tingkat pendapatan
nasional (GDP), investasi domestic, tingkat pertumbuhan ekspor, nilai tukar riil,
surplus/deficit anggaran pemerintah, dan variabel makroekonomi lainnya,
termasuk pula tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut

 Pengertian Investasi (skripsi dan tesis)

 

Berdasarkan pengalaman negara maju, memberikan bukti bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam kemakuan ekonomi adalah besarnya barang modal dan kualitas sumber daya manusia. (Pratama dan Manurung, 2008: 58).
Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi baik
dalam bentuk fisik maupun non fisik.
Pengertian investasi secara umum diartikan sebagai pembelian (dan
berarti juga produksi), baik terhadap aktiva fisik seperti membangun jembatan,
membangun gedung, pembuatan jalan dan lain sebagainya, maupun aktiva
finansial (keuangan) seperti membeli sekuritas atau bentuk keuangan lainnya atau
aktiva kertas seperti halnya seseorang yang membeli saham atau obligasi. Dalam
ekonomi makro sendiri, pengertian investasi lebih dipersempit yakni sebagai
pengeluaran masyarakat yang ditujukan untuk menambah stok modal fisik
(Dornbusch dan Fischer, 1998:331). Sementara itu dalam perhitungan pendapatan
nasional dan statistik, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian para
pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri
dan pertambahan dalam nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah,
bahan belum diproses, dan barang jadi.
Dalam pengertiannya, Nurfatah (1981) investasi merupakan usaha
pembentukan modal guna memperoleh keuntungan, terutama dalam bentuk
pendapatan atau bunga modal. Hal ini menjelaskan investasi dari sisi ekonomi
terutama pada upaya perolehan manfaat (benefit). Suparmoko (2002) menyatakan
bahwa investasi adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung
maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Secara khusus
dapat dikatakan bahwa investasi terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk
penggunaan produksi pada masyarakat yang akan datang.
Dalam investasi tercakup dua tujuan utama, yakni untuk mengganti bagian
dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal
yang ada. Sedangkan tujuan lainnya menyebutkan bahwa pengeluaran investasi
adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan
keuntungan di masa mendatang. Harapan keuntungan ini digunakan sebagai faktor
utama dalam pengambilan keputusan investasi (Kunarjo, 1982:30). Artinya,
pertimbangan yang diambil oleh perusahaan dalam memutuskan membeli atau
tidak barang dan jasa tersebut adalah harapan dari perusahaan akan kemungkinan  keuntungan yang bisa diperoleh (dengan dijual atau digunakan untuk proses
produksi).
Investasi dapat dibedakan menjadi tiga komponen (Dornbusch dan Fisher,
1994:331), yaitu pertama, investasi tetap dunia usaha (business fixed investment),
yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk pembangunan pabrik atau bangunan baru,
pembelian peralatan produksi dan mesin-mesin baru. Kedua, investasi persediaan
(inventory investment) yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk menambah stok
persediaan. Ketiga, investasi tempat tinggal (residential investment) yang
sebagian besar berupa investasi perumahan
Sebagaimana dijelaskan oleh Suparmoko (2002) investasi dibedakan
menjadi dua jenis, yaitu pertama, investasi yang besar kecilnya tergantung pada
pada besarnya pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional tinggi maka
investasi akan meningkat, sebaliknya jika pendapatan nasional rendah atau
menurun maka investasi akan menjadi lebih sedikit atau rendah. Kedua,
investasi yang dilakukan bukan berdasarkan pada besarnya pendapatan nasional.
Sehingga besar kecilnya investasi tidak tergantung pada naik turunnya pendapatan
nasional.
Sedangkan menurut Simarmata (1984) dalam Tanjung (2001), investasi
dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :
1. Investasi baru, yaitu investasi bagi pembuatan sistem produksi baru, baik
sebagai bagian dari kegiatan usaha baru untuk produksi maupun perluasan
produksi, tetapi harus menggunakan sistem produksi baru
2. Investasi peremajaan. Investasi jenis ini biasanya hanya digunakan untuk
mengganti barang-barang kapital lama dengan yang baru, tetapi masih dengan
kapasitas produksi dengan ongkos produksi yang sama dengan alat yang
digantikan
3. Investasi rasionalisasi. Jenis kelompok investasi ini peralatan yang lama
diganti oleh yang baru tetapi dengan ongkos produksi yang lebih murah
walaupun kapasitas sama dengan yang digantikan
4. Investasi perluasan. Jenis investasi ini peralatan baru diganti dengan yang
lama, kapasitasnya lebih besar sedangkan ongkos produksinya masih sama  5. Investasi modernisasi. Investasi jenis ini digunakan untuk memproduksi
barang-barang baru yang memang prosesnya baru atau memproduksi barang
lama dengan proses yang baru
6. Investasi yang diverifikasikan. Investasi ini diperlukan untuk memperluas
program produksi perusahaan tertentu sesuai dengan program diverifikasi
kegiatan usaha produksi yang bersangkutan.
Setiap jenis investasi tersebut memerlukan analisa kelayakan apakah investasi
tersebut menguntungkan atau tidak, dan yang terutama adalah mencari alternatif
mana yang terbaik dari kemungkinan atau peluang yang terbuka bagi perusahaan.
Kegiatan investasi ditinjau dari pelakunya dapat dibagi menjadi dua
kategori, yakni penanaman modal dalam negeri (investasi domestik) yaitu
investasi yang dilakukan oleh penduduk di negara itu sendiri dan penanaman
modal asing (investasi asing) yaitu investasi yang dilakukan oleh penduduk dari
negara lain. Menurut jenis investor, investasi dapat dibagi dalam dua kategori
(kelompok) yaitu penanam modal individual dan penanam modal institusional
(Jones, 1991:13). Penanam modal individual di sini adalah penanam modal
perseorangan, sedangkan penanam modal institusional adalah penanam modal
yang sifatnya berkelompok atau suatu lembaga tertentu, bisa lembaga perbankan
atau lembaga asuransi.
Adapun sumber-sumber modal yang digunakan untuk investasi menurut
Sukirno (1985) dalam Tanjung (2001) berasal dari tiga sumber, yakni :
1. Tabungan pemerintah yang berasal dari penerimaan rutin Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikurangi dengan pengeluaran rutin
APBN. Atau kebutuhan pendapatan pemerintah dari pajak dan sumber lainnya
setelah pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran rutin.
2. Tabungan yang berasal dari sumber luar negeri, baik yang berasal dari bantuan
maupun yang berwujud dalam bentuk penanaman modal asing di dalam
negeri. Jadi sumber modal yang berasal dari luar negeri hanya pelengkap dana
dalam penanaman investasi.
3. Tabungan masyarakat dalam negeri, baik yang berasal dari individu
perorangan, maupun yang berasal dari cadangan perusahaan-perusahaan atau yang merupakan bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk
konsumsi.
Dengan demikian sumber-sumber yang ada tersebut dapat digunakan
untuk investasi yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan
ekonomi. Pengeluaran untuk investasi tidak saja ditentukan oleh tabungan dan
tingkat bunga, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang stabil
dan dinamis

Teori Pertumbuhan Neo Klasik (skripsi dan tesis)

Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) merupakan model ekonomi
dengan pendekatan umum dimana bebas mengabaikan beberapa aspek penting
dari macroeconomics, seperti fluktuasi jangka pendek dalam ketenaga-kerjaan,
pertumbuhan populasi, dan tabungan. Model pertumbuhan Solow merupakan
model pertumbuhan yang mengasumsikan bahwa perkembangan teknologi adalah
exogenues. Asumsi-asumsi penting dari model Solow antara lain: tingkat
depresiasi dianggap konstan, tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar
masuk barang modal, tidak ada sektor pemerintah, tingkat pertambahan penduduk
(tenaga kerja) dianggap konstan serta seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah
penduduk sama dengan jumlah pekerja (Pratama dan Manurung, 2008: 141)
Jika output atau dijelaskan oleh input modal dan tenaga kerja. Model tersebut
dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut:
Y (t) = F (K(t), L(t))

Dengan memperhitungkan perkembangan teknologi, model difokuskan pada
empat variabel yaitu output (Y), modal (K), tenaga kerja (L) dan tingkat teknologi
(A). Dengan mengasumsikan fungsi produksi dinyatakan dalam beberapa bentuk
persamaan yaitu:
Y(t) = F (K(t), A(t)L(t)) (2.4)
Y(t) = F (A(t)K(t),L(t)) (2.5)
Y(t) = A(t)F(K(t),L(t)) (2.6)
t adalah waktu yang menentukan tingkat pertumbuhan melalui input K,L dan L.
Output akan berubah jika input berubah dalam waktu tertentu. Bila tingkat
teknologi masuk dalam labour (persamaan 2.7) maka dinamakan labour
augmenting atau solow neutral, bila masuk dalam modal (persamaan 2.8) maka
dinamakan capital augmenting atau harrod neutral dan bila netral (persamaan
2.9) maka disebut juga hicks neutral. Dengan mengasumsikan bahwa teknologi
adalah konstanta maka fungsi produksi adalah constans return return to scale
dengan model matematika yang dirumuskan dengan:
F(cK,cAL) = cF(K,AL) c≥ 0 (2.7)
Sesuai dengan asumsi diatas, dalam model dinyatakan bahwa modal, tenaga kerja
dan pengetahuan berubah sepanjang waktu,serta diasumsikan pula bahwa tenaga
kerja dan pengetahuan sebagai variabel eksogen tumbuh pada tingkat yang
konstan maka:
( ) ( ) ( ) L t nL t
dt
dL t = = (2.8)
( ) ( ) ( ) A t gA t
dt
dA t = =
n dan g adalah parameter eksogen, L dan A menunjukkan derivasi dengan
memperhitungkan t. Bila t diasumsikan 0 maka L(t) = L(0) ent dan A(t) = A(0)egt.
A(t)L(t) merupakan unit tenaga kerja efektif yang tumbuh pada tingkat n+g.Besarnya output diasumsikan digunakan untuk investasi sebesar s dan eksogen.
Dengan mendefinisikan k sebagai stok modal per unit tenaga kerja efektif k =
K/AL dan y sebagai output per unit tenaga kerja efektif y = Y/AL dimana y = f(k),
maka dengan mempertimbangkan depresiasi modal pada tingkat δ diperoleh
persamaan:
k = s ) f (k(t)) − (n + g + δ )k(t (2.9)
persamaan tersebut merupakan salah satu kunci dari model Solow yang
menjelaskan perubahan modal per unit tenaga kerja efektif.
Dengan mengasumsikan hubungan yang konstan antara input modal dan
tenaga kerja, maka untuk mencakup kemajuan teknologi yang merupakan variabel
eksogen sebagai variabel yang dapat meningkatkan kemampuan perekonomian
untuk berproduksi sepanjag waktu perlu dilakukan modifikasi. Diasumsikan
bahwa kemajuan teknologi dapat mengefisiensikan tenaga kerja, sehingga
persamaan yang sesuai untuk memperjelas asumsi iniadalah persamaan (2.7).
Mankiw mengganti variabel A dalam persamaan ini dengan variabel E yang
dikenal dengan efisiensi tenaga kerja, sehingga diperoleh persamaan lain yang
sejenis yaitu:
Y(t) = F(K(t),E(t)L(t) (2.10)
Fungsi produksi yang baru ini menyatakan bahwa output perekonomian Y
tergantung pada unit modal K dan jumlah pekerja efektif EL. Karena angkatan
kerja L tumbuh pada tingkat n den efisiensi dari setiap unit tenaga kerja efektif E
tumbuh pada tingkat g, maka jumlah pekerja efektif LE tumbuh pada tingkat n+g.
Menurut Mankiw (2007), model pertumbuhan Solow dirancang untuk
menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan
kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam prekonomian serta bagaimana
pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara keseluruhan.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi (skripsi dan tesis)

Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan (demand) yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan impor sedangkan dari sisi penawaran (supply) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam produksi nasional. Perekonomian dibagi menjadi tiga sektor besar, yaitu primer, sekunder dan jasa-jasa (tersier). Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB dari tahun ke tahun. Adapun cara menghitung laju pertumbuhan dilakukan dengan tiga metode yaitu, cara tahunan, cara rata-rata setiap tahun, dan cara compounding factor. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu (Mankiw, 2001:126). Pertumbuhan biasanya dihitung dalam nilai riil dengan tujuan untuk menghilangkan adanya inflasi dalam harga dan jasa yang diproduksi sehingga PDB riil mencerminkan perubahan kuantitas produksi. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional, digunakanlah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga PDRB merupakan suatu ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah. Secara teori, PDRB tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari konsep, definisi, metodologi, cakupan dan sumber datanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman konsep, definisi dan metoda yang dipakai di seluruh Indonesia

Solvabilitas (skripsi dan tesis)

Menurut (Kasmir 2010:151) Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Tingkat solvabilitas perusahaan dapat diukur dengan Debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah perbandingan jumlah utang dengan modal sendiri yang mengukur persentase penggunaan dana yang berasal dari kreditur. Rasio utang atas modal yang dimiliki oleh perusahaan, dengan demikian dapat dilihat struktur tidak tertagihnya hutang. 

Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Rasio provitabilitas merupakan salah satu alat untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memaksimalkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan Abdul Halim (2009:81). Profitabilitas dianggap sebagai alat yang valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat resiko. Jumlah laba bersih seringkali dibandingkan dengan ukuran kegiatan atau kondisi keuangan lainnya seperti penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham untuk menilai kinerja sebagai persentasedari beberapa tingkat aktivitas atau investasi. Perbandingan ini disebut rasio profitabilitas (profitabilitas ratio). Rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets. Return on assets menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan opersional perusahaan. rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Analisa return on assets dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh/komprehensif. Return on assets adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efesien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan (Munawir, 2002) Analisis rasio keuangan perusahaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua macam cara perbandingan, yaitu (Abdul Halim, 1989 : 51) a. Membandingkan rasio satu tahun dengan rasio-rasio tahun sebelumnya (rasio historis) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk tahun-tahun yang akan datang dari perusahaan yang sama. b. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (rasio perusahaan) dengan rasio-rasio yang sama dari rata-rata industri. Menurut (Kasmir 2011:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemapuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan

Likuiditas (skripsi dan tesis)

Rasio Likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan, juga penting bagi kreditor jangka panjang dari deviden dan pembayaran bunga di masa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi perusahaan hutang-hutang jangka pendeknya. Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan keberlangsungan kegiatan usahanya harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansial yang harus segera diluansi. Likuiditas menunjukkan nilai kekayaan lancar (yang segara dapat dijadikan uang) dapat menutupi hutang lancar yang ada. Dapat dipahami bahwa rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang segera jatuh tempo dengan sumber daya jangka pendek yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tersebut. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Secara fianasial perusahaan yang kuat akan lebih mengungkapkan informasi dibandingkan dengan perusahaan yang kemampuan finansialnya lemah. Menurut Kasmir (2016:110) rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (fred weston). Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiabn yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Atau dengan kata lain, rasio untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih.  Sedangkan menurut Sofyan (2016:301) rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasiorasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar.

Kualitas Auditor (skripsi dan tesis)

Menurut DeAnggelo (1981:186) pada Junaidi & Nurdiono (2016) mendifinisikan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Dalam penelitian ini auditor terdiri dari auditor yang berkerja pada kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/ PMK.01/2008 dan auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 8 sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 2006. dalam Mathius Tandiontong (2016:71). Tujuan dilakukannya audit laporan keuangan oleh auditor, adalah untuk memberikan pendapat akuntan atas kelayakan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan posisi keuangan , hasil operasi dan arus uang dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, seseorang auditor akan memberikan laporan akuntan sebagai perwujudan pendapatnya dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukannya. Pekerjaan auditor adalah melaksanakan auditing untuk menghasilkan opini auditor. Dimaksud dengan audit adalah meningkatkan kredibilitas laporan keungan yang disajikan oleh manajemen entitas atau (auditee) atau auditan. Dengan demikian terdeapat perbedaan peranan manajemen dengan auditor. Manajemen sebagai auditee atau auditan menyiapkan laporan keuangan yang akan diaudit oleh auditor. Peranan auditor berkenaan dengan laporan keuangan. Secara umum suatu audit merupakan alat dengan mana seseorang ditanggung oleh orang lain berkenaan dengan mutu, kondisi atau status tertentu yang penjaminnnya telah melakukan pengujiannya. KAP adalah satu dari banyak organisasi bisnis yang bergerak disektor jasa, merupakan dunia industrial jasa yang relatif kompetitif. Lingkungan eksternal audit dicirikan oleh kompetensi secara sukses dalam lingkungan KAP harus secara kontinyu berusaha keras untuk melampaui harapan klien dan memaksimalkan kepuasan klien, dengan cara memahami atribut penentu klien. Dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 43/kmk/017/1997 tentang jasa Kantor Akuntan Publik, pasal 1 butir b, mendifinisikan Kantor Akuntan Publik sebagai berikut: “ Lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya”. Ukuran Kantor Akuntan Publik berkisar dari yang mempunyai satu orang staf smpai ribuan staf dan partner. Ada 4 ukuran kategori akuntan publik: a) Kantor Akuntan Publik Internasional Ada empat Kantor Akuntan Publik terbesar di Amerika Serikat yang disebut Kantor Akuntan Publik Internasional dengan julukan “The Big Four” masing-masing kantor disetiap kota besar di Amerika Serikat dan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, termasuk di indonesia. Kelompok ini sempat dikenal sebagai “Delapan Besar”, dan berkurang menjadi “Lima Besar” melalui serangkaian kegiatan merger. Lima Besar menjadi Empat Besar keruntuhan Arthur Andersen pada tahun 2002, karena terlibatnya dalam skandal Enron. Kantor akuntan Arthur Andersen didakwa melawan hukum karena menghancurkan dokumen-dokumenyang berkaitan dengan pengauditan Enron, dan menutup-nutupi kerugian jutaan dolar dalam skandal Enron yang meledak pada tahun 2001. Hasil keputusan hukum secara efektif menyebabkan kebangkrutan global dari bisnis Arthur Andersen. Kantor-kantor koleganya di seluruh dunia yang berada di bawah bendera Arthur Andersen seluruhnya dijual dan kebanyakan menjadi anggota kantor akuntan internasioanl lainnya. Di Britania Raya, para partner Arthur Andersen setempat bergabung dengan Ernest & Young dan Touche Tahmatsu. Di Indonesia, para partner Arthur Andersen pada akhirnya bergabung dengan Ernst & Young. Bangkrutnya Arthur Andersen meninggalkan hanya empat kantor akuntan internasional di seluruh dunia, yang menyebabkan besar bagi perusahaan-perusahaan internasional besar, karena mereka diharuskan untuk menggunakan kantor akuntan yang berbeda untuk pekerjaan audit perusahaan dan layanan non-auditnya. Karena itu, hilangnya salah satu kantor akuntan besar itu telah menurunkan tingkat kompetensi di antara kantor-kantor akuntan dan menyebabkan meningkatnya beban akuntansi bagi banyak klien Kantor Akuntan Publik Nasional Beberapa KAP lainnya di Amerika Serikat dianggap sebagai KAP berukuran nasional karena memiliki cabang diseluruh kota besar di Amerika Serikat, kantor 11 Akuntan Publik ini memberikan pelayanan yang sama dengan “The Big Four” dan melancarkan persaingan langsung dengan mereka dalam hal menarik klien. Selain itu jugamemilki hubungan dengan KAP di luar negeri sehingga juga memiliki potensi internasional. c) Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP lokal atau regiona, dan terutama sekali terpusat di pulau jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkuan wilayah. Lainnya memiliki beberapa buah kantor cabang di daerah lain. KAP inipun bersaing dengan perusahaan lain dalam menarik klien termasuk bersaing KAP Internasional dan Nasional. d) Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil Menurut Aren dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf, sebagian besar KAP di Indonesia mempunyai kurangdari 25 orang tenaga kerja profesional dalam satu kantor akuntan publik. Mereka memberikan jasa audit dan pelayanan yang berhubungan dengan itu terutama bagi badan-badan organisasi kecil nirlaba, meskipun ada yang diantaranya melayani perusahaan go public. Salah satu faktor yang berkaitan dengan reputasi dari Akuntan Publik adalah quality dan prestige auditor. Dengan meningkatkan kualitas audit sehingga akan peran dan tanggung jawab auditor sebenarnya sudah diatur dalam standart profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Auditing Standart Board (ABS). Standart tersebut dalam pelaksanaannya sering menimbulkan expectation gap yaitu terjadinya perbedaan antara apa yang masyarakat dan pemakai laporan keuangan percaya atau harapan dari auditor dengan apa yang auditor yakin tanggung jawab yang diberikan. Maka untuk memberikan kepercayaan kepada klien, pemakaian laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa dari diperlukannya kode etik pada setiap profesi adalah kebutuhan akan yang diberikannya karena melalui serangkai pertimbangan etika sebagaimana diaturdalam kode etik profesi diperlukan alat prinsip normal yaitu kode etik. Dimana kode etik bertujuan untuk memberitahu anggota profesi tantangan standart perilaku yang diyakini dapat menarik kepercayaan dan memberitahu masyarakat bahwa profesi berkehendak untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat. Berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC, maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan atau perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Prinsip tersebut adalah : integritas, objektifitas, independen, kepercayaan, standart-standart teknis, kemampuan profesional dan perilaku etika.

Opini Audit Going Concern (skripsi dan tesis)

Going Concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Dengan adanya going concern maka suatu entitas dianggap akan mampu memertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek (Eko dkk, 2006). Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang

Opini Audit (skripsi dan tesis)

Opini Audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil peneliannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing,2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh audior terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit diberikan oleh audior melalui beberapa tahab audit ehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Penelitian ini, untuk mengukur opini audit memberikan nilai 1 untuk opini wajar tanpa pengecualian, dan nilai 0 untuk selain pendapat tersebut. Akuntan publik bertugas memberikan assurance terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh menejemen. Assurance terhadap laporan keuangan tersebut, diberikan akuntan publik melalui opini. Pendapat auditor dalam laporan keuangan auditan sangatlah penting bagi perusahaan maupun pihak-pihak luar yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Terdapat lima jenis opini yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan menurut Mulyadi (2002) yaitu sebagai berikut : 1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan Prinsip Akuntansi Berterima Umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. 2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penambahan Bahasa penjelasan (Unqualied Opinion report with Explanatory Language). Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau telah sesuai standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum, tetapi terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (penjelasan lain) laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. 3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit apabila lingkup audit dibatasi klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, laporan keuangan tidak disusun dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak ditetapkan secara konsisten. 4. Pendapat Tidak Wajar (adverse Opinion). Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. 5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion). Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah: a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit. b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. Perusahaan yang menerima pendapat qualified opinion akan menunjukan audit delay yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion (Carslaw dan Kaplan, 1991).

Reputasi KAP (skripsi dan tesis)

Kantor Akuntansi Publik adalah suatu bentuk organisasi para akuntan publik yang sudah memperoleh izin sesuai dengan UU yang memberikan jasa profesional di dalam praktik akuntan publik (Mulyadi, 2009). KAP bergerak dibidang jasa astetasi yang mana di dalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, review atas laporan keuangan, dan jasa audit. Variabel Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu auditor yang berafiliasi dengan KAP bertaraf internasional (Big Four) dan KAP lokal. Auditor Big Four merupakan auditor yang sudah diakui dimana hasil kerja, reputasi, dan keahlian mereka bisa dikatakan lebih tinggi dari auditor non Big Four. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP the big four cenderung lebih dipercaya bila dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non the big four Dengan reputasi yang sudah diakui, auditor big four akan berusaha secara sunguh-sungguh untuk mempertahankan pasarnya, kepercayaan dari semua pihak, dan reputasinya dengan memberikan perlindungan kepada publik melalui hasil laporan auditnya. Kategori KAP the big four di Indonesia yaitu : 1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto Sahari&Co Tanudiredja,Wibisana&Co; 2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Sidharta,Sidharta dan Wijaya; 3. KAP Ernts dan Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwanto, Sarwoko&Sandjaja; 4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan Oesman Bing Satrio&Co

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Menurut Soemarso, (2002). Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi atau distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Brigham dan Houston (2006) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun, ukuran perusahaan merupakan karakterisktik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan. Penelitian ini, untuk menentukan Ukuran Perusahaan dilihat dari seberapa banyak jumlah asset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kompleksitas operasional, variabilitas, dan intensitas transaksi perusahaan tersebut. Perusahaan manufaktur dapat dikatagorikan sebagai perusahaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Perusahaan dengan didasarkan pada nilai total asset yang dimiliki perusahaan seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 yang menyatakan 1. Klasifikasi perusahaan kecil, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai denga maksimum Rp 500 juta. 2. Klasifikasi perusahaan menengah, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan maksimum Rp 10 Milyar. 3. Klasifikasi perusahaan besar adalah untuk perusahaan dengan kekyayaan bersih lebih dari Rp 10 Milyar.

Solvabilitas (skripsi dan tesis)

Menurut Riyanto, (2004). Silvabilitas adalah menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansiilnya apabila sekiranya perusahaan tersebut itu dilikuidasikan. Sedangkan menurut Sugiarso (2006), mendefinisikan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutannya, baik hutang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Dalam penelitian ini, rasio pengukuran yang akan digunakan adalah Debt to Total Equity yang menggambarkan perbandingan hutang dengan total ekuitas. Debt to Total Equity dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Proporsi Debt to Total Equity yang tinggi meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga kecurigaan auditor meningkat karena adanya kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya dan memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan. Rasio solvabilitas sebagai alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya (sugiarto, 2012) Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Menurut Kasmir (2009), rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas ini akan menunjukan risiko perusahaan sehingga berdampak pada ketidakpastian harga saham perusahaan. Jika tingkat solvabilitas tinggi maka resiko kegagalan perusahaan dalam membayar kewajibannya juga tinggi, demikian pula sebaliknya, ketika tingkat silvabilitas rendah maka tingkat kegagalan perusahaan dalam membayar kewajibannya juga rendah.Solvabilitas yang tinggi merupakan bad news bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan memoles terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan sebelum akhirnya di publikasikan

Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri R. Agus Sartono (2010). Profitabilitas menunjukan Kemampuan suatu perusahaan untuk menhasilkan keuntungan, baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset, maupun modal saham tertentu. Profitabilitas perusahaan dilihat dari net profit (laba/rugi bersih sesudah pajak). Jika perusahaan mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas rendah, akan membawa reaksi negatif dari pasar dengan menurunnya penilaian atas kinerja perusahaan. Notice dan Budi (2010) dalam Dwi Hayu Estrini dan Herry (2013) memberikan alasan bahwa auditor yang mengaudit perusahaan yang mengalami kerugian cenderung akan lebih berhati-hati selama proses audit jika dibandingkan dengan perusahaan yang menghasilkan laba yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Wirakusuma (2004) bahwa perusahaan yang melaporkan kerugian kemungkinan akan meminta auditor untuk mengatur waktu proses auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya, jika suatu perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan mengharapakan laporan keuangan auditan dapat segera diselesaikan sehingga good news dapat segera disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan. Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan ROA (Return on Asset) atau disebut sebagai tingkat pengembalian atas total aktiva. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan asset atau ekuitas untuk memperoleh laba bagi perusahaan. Profitabilitas akan menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat karena adanya pertanggungjawaban untuk menyampaikan berita baik kepada publik. 18 Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang akan digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Munawir, 2002:89), karena jika suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian total aktiva yang dimilikinya sehingga akan berdampak terhadap pergerakkan harga saham, yaitu harga saham akan mengalami kenaikan. Penelitian ini menemukan bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA) Mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan laba karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asst tertentu yang dimiliki oleh perusahaan (ALmilia dan Devi, 2007) .

Audit Delay (skripsi dan tesis)

Audit delay dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal diterbitkannya laporan audit (Wiwik Utami, 2006). Hosaain dan Taylor (1998) berpendapat audit delay adalah interval waktu setelah tanggal neraca dan dengan tanggal laporan auditor ketika auditor secara resmi menyampaikan laporan mereka kepada perusahaan.Dyer dan Mc Hugh (Hilmi dan Ali, 2008) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, yakni: 1. Preliminary lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa. 2. Auditor’s report lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. 3. Total lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Kartika, 2009). Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Proses audit memerlukan waktu yang berpengaruh pada audit delay, yang nantinya akab berakibat pada ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang telah di audit. Laporan ini akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan yang nantinya akan diumumkan kepada publik. Hal ini sesuai ketentuan mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan publik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 / POJK.04 / 2016 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia (BEI), Maka laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setalah tahun buku berakhir. Ketika perusahaan melangggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04 / 2016 pasal 19 tentang Ketentuan Sanksi, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelangggaran ketentuan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenaikan sanksi administrasi terhadap setiap pihak yang melanggar. Sanksi yang dikenakan bertingkat mulai dari peringatan tertulis, teguran kedua berupa denda hingga pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Ketepatan waktu dalam penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hal yang sangat penting terutama bagi perusahaan publik yang menjadikan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Keterlambatan pelaporan keuangan yang telah diaudit secara tidak langsung juga diartikan oleh investor sebagai sinyal buruk bagi perusahaan karena keterlambatan informasi yang diterima dapat menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal.

Teori Sinyal (Signalling Theory) (skripsi dan tesis)

Teori ini terdapat kandungan informasi yang dapat menjadi sinyal bagi para investor dan pihak potensial lainnya yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu pengumuman dikatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi pasar, yaitu dapat berupa perubahan harga saham atau abnormal return. Apabila pengumuman tersebut memberikan dampak positif berupa kenaikan harga saham, maka pengumuman tersebut merupakan sinyal positif. Namun jika pengumuman tersebut memberikan dampak negatif, maka pengumuman tersebut merupakan sinyal negatif. Berdasarkan teori ini maka pengumuman laporan keuangan atau laporan audit merupakan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan (Scott, 2010). Laporan audit yang telah dipublikasikan ini diharapkan pasar dapat merespon informasi tersebut sebagai sinyal yang baik atau buruk. Menurut (Hartono,2005) teori signaling menyatakan bahwa perusahaan dengan kualitas yang baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan mana perusahaan yang mempunyai kualitas baik dan mana perusahaan yang mempunyai kualitas buruk. Manfaat dari teori ini adalah akurasi dan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan ke publik yang merupakan sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk proses pengambilan keputusan dari investor. Semakin panjang audit delay menyebabkan ketidakpastian pergerakan harga saham (Wiwik, 2006). Dengan demikian, lamanya waktu dalam proses audit laporan keuangan menyebabkan pergerakan harga saham yang tidak stabil, sehingga investor mengartikannya sebagai audit delay karena perusahaan tidak segera mempublikasikan laporan keuangan, yang kemudian berdampak pada penurunan harga saham perusahaannya.

Hubungan audit tenure dengan opini audit dengan tambahan phrase going concern (skripsi dan tesis)

Dalam penelitian Siti Qolillah, Abdul Halim, Retno wulandari (2015) menyatakan bahwa variabel Auditor client tenure berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel auditor client tenure yang diukur dengan menghitung jumlah tahun sebuah KAP melakukan jasa audit pada entitas yang sama secara berturut-turut dari tahun 2013-2014 memiliki koefisien regresi sebesar 1.906 dengan tingkat signifikansi 0.039 yang lebih kecil dari α (5%). Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa auditor tenure berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Variabel auditor tenure memiliki hubungan yang positif atau searah, dimana semakin lama auditor berikatan dengan perusahaan klien akan semakin besar potensi kelangsungan hidup perusahaan. Perikatan sebuah perusahaan dengan KAP yang lama disebabkan oleh kualitas yang ditunjukkan oleh auditor selama mengaudit perusahaan klien, dimana perusahaan klien puas dengan hasil audit yang dilakukan oleh auditor yang menunjukkan kinerja sesungguhnya dari perusahaan. Lamanya hubungan perikatan KAP dengan sebuah perusahaan tidak mengakibatkan independensi auditor KAP tersebut berkurang tetapi kualitas audit yang diberikan oleh KAP akan meningkat, dan hal ini yang diinginkan oleh perusahaan

Opini audit (skripsi dan tesis)

dengan tambahan phrase going concern Opini audit dengan tambahan phrase atau paragrah penekanan suatu hal merupakan suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan. (SA 706 Para. 5). Penerbitan opini audit dengan tambahan phrase going concern ini sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi, karena ketika seorang investor akan melakukan investasi perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, terutama yang menyangkut tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Hany et.al., 2003). Pemberian opini dengan tambahan phrase going concern oleh auditor eksternal perusahaan bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan adalah salah satu bagian dari perusahaan yang diperlukan oleh auditor dalam pemberian opini tersebut oleh auditor kepada perusahaan. Oleh karena semua bersumber dari laporan keuangan, maka baik atau tidaknya kondisi keuangan perusahaan juga dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan juga menentukan jumlah para investor yang akan menanam saham mereka di perusahaan tersebut. Jika baik, maka calon investor akan datang untuk berinvestasi. Jika buruk, maka calon investor akan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi dan kemungkinan terburuk adalah investor lama akan menarik sahamnya dari perusahaan tersebut. O’Reilly dalam Monica 2016 mengungkapkan bahwa opini audit going concern melambangkan sinyal negatif bagi kelangsungan hidup perusahaan sehingga seharusnya dapat berguna bagi investor, sedangkan opini non wajar tanpa pengecualian melambangkan sinyal positif sebagai penanda bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik. Pengeluaran opini audit going concern adalah hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena akan berdampak pada kemunduran harga saham, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan dan karyawan terhadap manajemen perusahaan, serta perusahaan kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman. Namun fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan banyak dari perusahaan yang go public dimana yang seharusnya menerima opini audit dengan tambahan phrase going concern malah menerima opini audit wajar tanpa pengecualian. Bahkan tidak sedikit dari auditor yang gagal memberikan opini kepada auditee, yaitu keadaan dimana perusahaan yang tidak sehat namun menerima pendapat unqualified. Menurut Praptitorini et al. (2007) masalah going concern merupakan hal yang kompleks dan terus ada sehingga diperlukan faktor-faktor untuk menentukan status going concern perusahaan dan konsistensi faktor-faktor tersebut harus terus diuji agar dalam keadaan ekonomi yang fluktuaktif, status going concern tetap dapat diprediksi. Banyak penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor tersebut yang berpengaruh terhadap opini audit dengan tambahan phrase going concern pada perusahaan pertambangan, tetapi ada juga hasil yang berbeda yang menyatakan tidak terdapat pengaruh terhadap opini audit going concern. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai opini audit dengan tambahan phrase going concern.

Going concern (skripsi dan tesis)

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Asumsi ini mengharuskan perusahaan secara operasional memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (SA 570 Para. 2). Menurut Hany dalam Santosa dan Wedari (2007), going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha, badan usaha dianggap mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Sedangkan Fijriantoro (2010) menyatakan bahwa suatu entitas masuk dalam kategori going concern apabila perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memenuhi kewajibannya, dimana dananya tidak berasal dari penjualan aset dalam jumlah besar, maupun restrukturisasi hutang, atau kegiatan serupa lainnya. Belkaoui dalam Widyantari (2011), menyatakan bahwa going concern merupakan kondisi suatu entitas dimana aktivitas operasionalnya akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyek serta tanggung jawabnya. Perusahaan yang menurut pertimbangan auditor terdapat keraguan terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka akan memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup (SA 570 Para. 19)

Audit delay (skripsi dan tesis)

Audit Delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Halim, 2000). Senada dengan pernyataan Halim, Aryati (2005) menyebutkan Audit Delay sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Audit Delay adalah rentang waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan laporan keuangan. Semakin lama rentang Audit Delay, semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun pada penerapan ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak kendala. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat ketepatwaktuan pelaporan (lag). (Margaretta dan Soepriyanto, 2012) Menurut Dyer dan McHugh, ada tiga kriteria ketepatwaktuan, yaitu: ketepatwaktuan audit (Auditors’ Report Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; keterlambatan Pelaporan (Reporting Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan auditor ditandatangani sampai tanggal pelaporan oleh BEI; dan keterlambatan total (Total Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal periode laporan keuangan sampai tanggal laporan dipublikasikan oleh bursa (Margaretta dan Soepriyanto, 2012)

Pertumbuhan perusahaan (skripsi dan tesis)

Pertumbuhan adalah dampak arus kas dana perusahaan dari perubahan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha (Helfert, dalam Nur Fadhila 2016). Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberi tanda bagi perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan investor pun akan mengharapkan tingkat pengembaluan (rate of return) dari investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan baik. Dari sudut pandang auditor, pertumbuhan perusahaan menunjukkan perusahaan mampu going concern. Pertumbuhan perusahaan (badan usaha) memerlukan komitmen pendanaan yang permanen dan terus meningkat. Situasi ini akan berlawanan pada saat pola penurunan. Begitu penjualan (jasa atau barang) menurun, manajemen harus berhati-hati dalam menurunkan operasi, modal kerja, dan aktiva operasi. (Helfert dalam Nur Fadhila 2016) Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan positif menunjukkan aktivitas operasional perusahaan berjalan baik sehingga perusahaan dapat mempertahankan posisi ekonomi dan kelangsungan hidupnya, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan perusahaan merupakan perkembangan perusahaan yang dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan total aktiva maupun dengan tingkat pertumbuhan penjualan.

Tingkat likuiditas (skripsi dan tesis)

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan hartanya. (Sofyan Safri Harahap, 2011) Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (kas terhadap kewajiban lancar). Tingkat likuiditas dapat dihitung dengan rasio lancar (current ratio), merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban lancar.   Jika perusahaan mampu membayar kewajibannya, maka perusahaan tersebut dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang likuid.

Audit (skripsi dan tesis)

tenure Lamanya hubungan antara auditor dengan klien disebut audit tenure. Ketika auditor telah berhubungan bertahun-tahun dengan klien, klien dipandang sebagai sumber penghasilan untuk auditor yang secara potensial dapat mengurangi independensi (Yuvisa et al., 2008). Audit tenure adalah jangka waktu penugasan audit antara pihak auditor (Kantor Akuntan Publik) dengan perusahaan yang diaudit secara terus menerus tanpa mengganti pihak auditor yang lain. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Definisi auditing (skripsi dan tesis)

Dalam sebuah bisnis maupun perekonomian, suatu audit menjadi
sebuah hal yang sangat penting sekali, mengapa? Karena audit ini dapat
memberikan kepercayaan yang lebih kepada para pihak yang
berkepentingan, misalkan saja di dalam suatu perusahaan, suatu audit akan
sangat dibutuhkan oleh para pemegang saham untuk melihat kondisi
ataupun memantau perkembangan perusahaan yang menjadi hak milik para
pemegang saham tanpa intervensi dari pihak-pihak manajemen atau
karyawan perusahaan.
Audit adalah proses yang dilakukan oleh seorang auditor dimana
untuk mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu
entitas, proses audit ini akan dilakukan untuk menyertakan derajat
kewajaran aktivitas ekonomi suatu entitas tersebut apakah telah sesuai
dengan yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada para pihak
yang berkepentingan.
Menurut sukrisno (2012), pengertian auditing adalah suatu
pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang
independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen,
beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan
tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangan tersebut.
Auditing menurut A Statement of Basic Auditing Concept (ASOBAC)
adalah: Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi buktibukti secara objektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian
ekonomi untuk memutuskan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut
dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada
para pemakai yang berkepentingan.
Definisi tersebut mengandung tujuh unsur-unsur penting yaitu
(Mulyadi, 2002:9):
1. Suatu proses sistematik
Auditing merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa suatu
rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan
terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang
direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan.
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
Proses sitematik yang dilakukan tersebut ditujukan untuk
memperoleh bukti – bukti yang mendasari asersi – asersi yang dibuat
oleh individu maupun entitas, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak
terhadap bukti – bukti tersebut.
3. Asersi – asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi
Yang dimaksud dengan asersi mengenai kegiatan dan kejadian
ekonomi adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses
pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi
yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan
suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan.
4. Menentukan tingkat kesesuaian
Pengumpulan bukti mengenai asersi dan evalusi terhadap hasil
pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menentukan
kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria tersebut kemungkinan
dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.
5. Kriteria yang ditentukan
Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai
asersi (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa peraturan –
peraturan yang ditetapkan secara spesifik oleh badan legislatif atau
pihak lainnya, anggaran atau ukuran prestasi lainnya yang ditetapkan
oleh manajemen, atau prinsip akuntansi berlaku umum.
6. Menyampaikan hasil
Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi.
Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan
audit. Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau
menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas
asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.
7. Para pemakai yang berkepentingan
Para pemakai yang berkepentingan terhadap laporan keuangan
yang diaudit adalah para pembuat keputusan yang menggunakannya
sebagai dasar untuk membuat keputusan – keputusan ekonomi. Para
pemakai tersebut antara lain investor maupun calon investor dipasar
modal, pemegang saham, kreditor maupun calon kreditor, badan
pemerintahan, manajemen, dan publik pada umumnya.

Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Reputasi auditor merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan independensi auditor Nurhayati dan Dwi (2019). Mengklasifikasikan KAP berskala besar apabila termasuk dalam KAP the big four (Big 4) firm atau berafiliasi dengan big 4 firm. Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional. KAP besar cenderung kurang tergantung secara ekonomi kepada klien sehingga tidak berkompromi atas kualitas audit (Efraim, 2010). Sejalan dengan tulisan Efraim, Arie (2010) menyebutkan bahwa KAP big four atau yang berafiliasi dengan big four mempunyai kelebihan dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Kelebihannya adalah (1)banyaknya jumlah dan beragamnya klien yang ditangani KAP, (2) banyaknya jasa yang ditawarkan, (3)luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi dengan KAP internasional, dan (4) banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP. Berkenaan dengan reputasi KAP besar tersebut, didukung pula oleh hasil penelitian Becker et al., (1998) dalam Giri (2010) yang menemukan bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional memiliki tingkat akrual yang rendah dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi.

Pengaruh Fee Audit Terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Teori Agensi berhubungan dengan teori biaya transaksi dimana keduanya terdapat penekanan bahwa teori agensi lebih menekankan pada suatu proses kontrak sedangkan teori biaya transaksi menekankan pada kontraknya yang dilakukan antara Akuntan Publik dengan klien (Hartadi, 2012). Tujuan utama dari teori agensi yaitu untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak dengan tujuannya dapat meminimalisir biaya karena informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Oleh sebab itu, teori agensi ini berusaha untuk menjawab masalah agensi yang terjadi karena pihak-pihak yang saling bekerjasama yang memiliki tujuan yang berbeda (Hartadi, 2012). Yuniarti (2011) membuktikan bahwa biaya audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Nindita dan Siregar (2012) bahwa manajer perusahaan yang rasional tidak akan memilih auditor yang berkualitas tinggi dan membayar fee yang tinggi apabila kondisi perusahaan yang tidak baik. Gammal (2012) membuktikan bahwa perusahaan multinasional dan bank-bank di Lebanon lebih memilih untuk membayar biaya audit yang bernominal besar dengan alasan yaitu mereka lebih mencari auditor yang dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Etika Auditor merupakan salah satu komponen pengukuran dalam menentukan Kualitas Audit. Menurut Fransisca dan Devianti (2019) Etika Auditor meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku professional. Seorang akuntan publik diharuskan untuk memegang teguh etika profesi yang diatur dalam kode etik yang telah ditetapkan oleh IAPI. Mengingat profesi akuntan publik merupakan salah stau profesi yang mendapat kepercayaan masyarakat, maka sudah seharusnya seorang akuntan publik untuk menjaga etika profesinya. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Futri dan Juliarsa (2014), menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara etika auditor terhadap kualitas audit. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Chrisdinawidanty et al., (2016), bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara etika auditor dan kualitas audit

Fee Audit dan Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Ketika fee audit semakin tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula karena semakin luas pula prosedur audit yang akan dilakukan auditor, dengan demikian hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat. Auditor dengan fee audit yang tinggi akan melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Pendeteksian kejanggalan mencerminkan kualitas proses audit tinggi, hal ini dikarenakan kualitas proses audit merupakan pelaksanaan audit dengan penerapan standar akuntansi dan standar audit yang benar oleh auditor (Agoes, 2012:56). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Di mana biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit.

Penilaian Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Biaya Audit Berdasarkan Surat Keputusan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. KEP.024/IAPI/VII/2008, maka akuntan publik harus menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Menurut Titman dan Trueman sebagaimana dikutip Widiastuti dan Febrianto (2010), ketepatan informasi yang dihasilkan oleh auditor yang diturunkan dari laporan keuangan tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan audit fee yang lebih tinggi pula. Calon investor akan mendapatkan estimasi yang lebih tepat tentang aliran kas masa depan sebuah perusahaan jika mereka sadar bahwa pilihan pemilik atas kualitas auditor mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh pemilik. Di dalam kondisi ekuilibrium, pemilik akan memiliki insentif untuk memilih auditor dengan level kualitas yang bisa dengan benar mengungkapkan informasi privat mereka. Dengan demikian, makin menguntungkan (favorable) informasi tersebut, makin tinggi kualitas auditor yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa jika makin berkualitas auditor, maka makin tinggi harga saham perusahaan di pasar perdana. Menurut Sundgren and Svanstrom (2011), di pasar layanan jasa profesional, kualitas layanan yang lebih tinggi biasanya dikaitkan dengan harga yang lebih tinggi. Setelah mengontrol karakteristik klien yang mempengaruhi biaya audit, seperti ukuran, kompleksitas dan pembagian risiko antara auditor dan klien, maka biaya yang ditetapkan oleh Big 4 relatif lebih tinggi dibandingkan KAP lainnya yang lebih kecil. Pada dasarnya, harga yang lebih tinggi tersebut mungkin terjadi karena adanya faktor jumlah usaha audit yang diinvestasikan (jam audit lebih banyak) atau keahlian yang lebih besar (penentuan harga yang lebih tinggi setiap jamnya). Menurut Hogan dan Wilkins (2008), biaya audit sangat berhubungan dengan risiko bawaan (inherent risk) dan risiko informasi (information risk). Kedua hal ini merupakan dampak dari adanya masalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal di dalam perusahaan, yang kemudian menyebabkan biaya yang ditetapkan oleh auditor eksternal, misalnya The Big 4, juga meningkat. Selain itu dalam penelitiannya tentang diktonomi kualitas antara The Big 4 dan Non-Big 4, Sirois (2009), juga menemukan adanya bukti bahwa audit fee telah menjadi dasar munculnya audit yang berkualitas. Dalam hal ini, Big 4 Auditors, yang mana telah menetapkan jumlah fee audit yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Non-Big 4 Auditors, cenderung mampu menyajikan laporan audit yang lebih berkualitas. Hal ini mungkin lebih diakibatkan karena tingginya kualitas pada auditor yang dimilikiThe Big 4 dalam kegiatan auditing. Hasilnya, tingginya kualitas auditor yang dimiliki The Big 4 telah menghasilkan persepsi kemampuan dan pengalaman auditing yang lebih tinggi pula. Selanjutnya, sebagaimana The Big 4 telah mengalokasikan dana yang lebih besar bagi auditor mereka, para auditor tersebut juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka.

Ukuran KAP (skripsi dan tesis)

Ukuran KAP dapat diukur berdasarkan jumlah klien dan prosentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada perusahaan audit yang lain. Beberapa penelitian yang menggunakan ukuran KAP sebagai pengukur kualitas audit berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kualitas antara KAP berukuran besar (Big 4 accounting firms) dengan KAP berukuran kecil (non Big 4 accounting firms). Hubungan positif antara ukuran KAP dan kualitas audit, yaitu alasan reputasi dan deep pocket yang dimiliki oleh KAP besar. Penelitian telah membuktikan kesesuaian dengan hipotesis reputasi yang berargumen bahwa KAP besar mempunyai insentif lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien (client specific rents) yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu karena  karena KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada KAP besar, maka mereka terancam (exposed) oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar bila menghasilkan laporan audit yang tidak akurat. Kualitas audit juga dikaitkan dengan ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP. Perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, sehingga perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas (O’Brien dan Bhushan, 1990 dalam Fernando et al., 2010) 1. Kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit yang besar adalah dengan jumlah klien yang lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Karena perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien. 2. Bukti bahwa bank loan officers menganggap bahwa adanya perbedaan dalam reputasi dari accounting firms, dia membedakan antara the big eight group dan non the big eight. 3. Persepsi dari independen auditor secara signifikan berbeda antara perusahaan audit yang besar dan kecil. 4. Perusahaan audit yang besar lebih mampu menangkap signal akan penyelewengan keuangan yang terjadi dan mengungkapkannya dalam pendapat audit mereka. 5. Auditor yang mempunyai kekayaan atau asset yang lebih besar mempunyai dorongan untuk menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dibandingkan dengan auditor dengan kekayaan yang lebih sedikit. Auditor yang memiliki kekayaan lebih besar (deeper pockets) adalah audit size firms yang besar. Menurut Febrianti dan Mertha (2014), kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (Big 4 accounting firms) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non Big 4 accounting firm). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Seperti kasus SNP Finance merupakan salah satu buktinya. Deloitte ketika menjadi auditor SNP adalah sebuah kantor akuntan besar dengan sumber daya yang juga besar, namun tidak terbukti digunakan secara independen Adapun mekanisme pemberian pinjaman kepada SNP Finance yang dilakukan dengan sistem executing. Bank memberikan kredit berupa joint financing atau memberikan langsung ke perusahaan pembiayaan tersebut. Kemudian SNP Finance yang meneruskannya kepada pengguna. Untuk mendapatkan kredit ini, terlebih dulu ditunjuk auditor publik yang bertugas memeriksa laporan keuangan. Auditor yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte yang menilai kondisi keuangan SNP Finance. Kondisi tersebut telah diantisipasi perbankan dengan melakukan pencadangan (PPAP) pada tahun yang sudah lewat, sehingga perbankan dapat meng-absorb risiko gagal bayar. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut adalah melalui penerbitan Medium Term Note (MTN), yang diperingkat oleh Pefindo berdasarkan laporan keuangan SNP yang diaudit DeLoitte. Akhirnya, saat terjadi permasalahan, SNP Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap kewajibannya sebesar kurang lebih Rp 4,07 triliun, yang terdiri dari kredit perbankan Rp 2,22 triliun dan MTN sebesar Rp 1,85 triliun. Hal yang sama juga dibuktikan oleh Yuniarti (2011), yang menyimpulkan bahwa ukuran KAP tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit yang diberikan oleh KAP

Fee Audit (skripsi dan tesis)

Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain (Agoes, 2012:56). Dalam penetapan fee audit, terdapat ancaman kepentingan pribadi. Contohnya dalam penetapan fee audit banyak orang awam mengira fee yang dibayarkan perusahaan terlalu besar karena terdapat pengambilan keuntungan pribadi, dan masih banyak yang lainnya. SPAP (2011:89) mengungkapkan bahwa adanya ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika proprsi jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari suatu klien assurance demikian signifikan dibandingkan dengan jumlah kesulurah imbalan jasa yang diperoleh oleh KAP atau jaringan KAP, yang menyebabkan ketergatungan KAP atau jaringan KAP pada suatu klien atau suatu grup klien assurance atau kekhawatiran atas hilangnya klien atau grup klien assurance tersebut. Indikator dalam mengukur Fee Audit antara lain: 1. Risiko perusahaan (Client Risk) 2. Kompleksitas (Complexity) 3. Profitabilitas (Profitability) 4. Reputasi Auditor (Auditor Reputation) Fenomena lainnya yang juga mampu mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerjasama dalam hal penentuan besaran fee audit antara auditor dan klien. Hoitash et al. (2007), menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif fee yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsensi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan. Elder (2011:80) menyatakan bahwa imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar pekerjaan yang dilakukan dan secara khusus auditor harus menghindari ketergantungan ekonomi tanpa batas pada pendapatan dari setiap klien. Bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada tiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas proses audit. Jong-Hag, et al (2010) juga berpendapat hal yang sama, bahwa fee audit yang besar dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian terkait hal tersebut dilakukan. yang menunjukkan bukti berbeda, bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, membuktikan bahwa fee audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit.

Etika Auditor (skripsi dan tesis)

Menurut Tugiman (2012:83) kata “etika” dalam arti yang sebenarnya
berarti “filsafat mengenai bidang moral”. Jadi, etika merupakan ilmu atau
refleksi sistematik mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilahistilah moral. Etika adalah sikap kritis setiap pribadi atau kelompok
masyarakat dalam merealisasikan moralitas, dan etika menghimbau orang
untuk untuk bertindak sesuai dengan moralitas. Indikator dalam mengukur
etika:
1. Tanggung Jawab Profesi
2. Kepentingan Publik
3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan Kehati- hatian Profesional
6. Perilaku Profesional
7. Standar Teknis

Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit dapat diukur dengan laporan audit. Menurut Chrisdinawidanty dkk (2016) pernyataan standar pelaporan pertama adalah laporan hasil pemeriksaan harus mencakup beberapa hal yaitu : 1. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Pernyataan ini mengacu pada standar pemeriksaan yang berlaku, yang harus diikuti oleh pemeriksaan selama melakukan pemeriksaan. 2. Hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan dan rekomendasi. Pemeriksa harus melaporkan temuan pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan. Dalam melaporkan temuan pemeriksaan tersebut, pemeriksa harus mengungkapkan informasi yang cukup, kompeten dan relevan sehingga dapat dipahami. Selanjutnya pemeriksa harus menyusun simpulan hasil pemeriksaan. Dan pemeriksa harus menyampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan guna peningkatan kinerja atas bidang yang bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas yang diperiksa. 3. Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan. Pemeriksa harus meminta tanggapan/pendapat secara tertulis dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi termasuk indakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa.

Teori Keagenan (skripsi dan tesis)

Menurut Kurniasih dan Rohman (2014), Organisasi merupakan jaringan kontraktual antara prinsipal dan agen. Proses ini melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. menurut Arifin (2014) menyatakan bahwa prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan dan melaporkan informasi keuangan perusahaan berupa laporan keuangan. Karena kepentingan kedua pihak tidak selalu sejalan, maka sering terjadi benturan kepentingan antara prinsipal dengan agen kondisi ini yang dikenal sebagai moral hazard dan menimbulkan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi dapat menciptakan kebutuhan akan adanya pihak ketiga yang independen yaitu auditor untuk memeriksa dan memberikan assurance pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen (Ittonen, 2014). Dalam hal keagenan, auditor juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan pendapatannya, penetapan fee audit tinggi untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula, selain itu auditor juga dilanda masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Kurniasih dan Rohman (2014) mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manjemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi kepentingan prinsipal. Dilain sisi, manajer yang membayar dan
menanggung jasa audit. hal ini dapat menimbulkan ketergantungan antara auditor
dengan klien demi perikatan yang panjang dan membuat hubungan kedekatan antara
auditor dengan klien, oleh karena itu untuk menjaga independensi auditor
diberlakukan rotasi wajib audit.

Reputasi Auditor (skripsi dan tesis)

Kualitas auditor sangatlah menentukan kredibilitas laporan keuangan, dimana dalam hal ini kualitas auditor terdampak pada audit delay. Sebagian besar auditor berpengalaman umumnya mempunyai intuisi yang lebih baik dalam mendeteksi suatu ketidakwajaran (Kartika, 2011). Perusahaan klien dalam melakukan audit laporan keuangan akan memilih Kantor Akuntan Publik (KUP) yang memiliki reputasi baik, yang dapat diandalkan dalam segi service, kualitas dan kecepatan dalam mengaudit laporan keuangan, sehingga hal ini sesuai dengan pernyataan (Kartika, 2011) dalam Oktoriana (2006) bahwa kualitas auditor merupakan salah satu pengurang terhadap ketidakpastian.

Opini/Jenis Pendapat Akuntan Publik (skripsi dan tesis)

Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, akan memeberi pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Ada lima kemungkinan pernyataan auditor independen (Kartika, 2011) yaitu: a. Pendapatan wajar tanpa pengecualian Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia jika memenuhi kondisi berikut ini: 1. Prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia digunakan untuk menyusun laporan keuangan. 2. Perubahan penerapan prinsi akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dari periode ke periode yang telah cukup dijelaskan. 3. Informasi dalam catatan -catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan akuntansi yang berlaku di Indonesia. b. Pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelas, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuanagan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjelas. Berbagai penyebab paling penting ada tambahan bahasa penjelas. 1. Adanya ketidakpastian yang material 2. Adanya keraguan atas kelangsunag hidup perusahaan. 3. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadapa prinsip akuntansu yang berlaku umum di Indonesia. c. Pendapat wajar dengan pengecualian Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan auditor jika dijumpai hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkup auditor dibatasi klien 2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting karena kondisi- kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor. 3. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntasi yang berlaku umum di Indonesia. d. Pendapatan tidak wajar Auditor akan memeberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahaan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Selain auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi untuk pengambilan keputusan. e. Pernyataan tidak memberikan pendapat Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat. Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah : 1. Pembatasan yang luar biasa sikapnya terhadap lingkungan audit 2. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bu kti mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit.

Solvabilitas (skripsi dan tesis)

Menurut (Survita & Hanny, 2015) “mengatakan bahwa solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Analisa solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi seluruh kewajiban-kewajibannya. Tingginya debt ratio mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Tingginya resiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Resiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat oleh karena itu pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan. Rasio solvabilitas yang tinggi akan mengakibatkan panjangnya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kemungkinan lain adalah kurang ketatnya aturan-aturan dalam perjanjian utang di Indonesia untuk mengharuskan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu.

Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitablitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (( Studying on Manufactured Company List on the Indonesia Stock, 2018). Menurut (Widyantari & Wirakusuma, 2012), menemukan bahwa perusahaan yang memiliki prestasi yang tinggi(good news) akan melaporkan lebih tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian (bad news). Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Maka tingkat profitabilitas rendah ditengarai berpengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan pasar terhadap pengumuman rugi oleh perusahaan. Munurut (Efendi & Utami, 2012) dalam jurnal yang ditulis Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma, apabila profitabilitas perusahaan rendah maka auditor akan melakukan tugas auditnya dengan lebih hati-hati karena adanya resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan memperlambat proses audit dan menyebabkan penerbitan laporan auditan yang lebih panjang. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah return on asset (ROA), rasio yang mengukur efektivitas pemakaian total sumber daya alam oleh perusahaan

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan total aset, total penjualan atau kapitalisasi pasar. Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah total aset dengan log natural total aset. Nilai aset digunakan untuk dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Pada dasarnya Ukuran Perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil. Faktor Ukuran Perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering diteliti pada penelitian sebelumnya. (Astuti, 2016), dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan antara Ukuran Perusahaan, kompleksitas perusahaan dan kualitas pengendalian internal dengan Audit Delay

Audit Delay (skripsi dan tesis)

Menurut (Kartika, 2011) Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Audit delay merupakan lamanya / rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Menurut (Kartika, 2011), semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan insider trading dan rumor-rumor lain di bursa saham. Apabila hal ini sering terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan maksimal. Dengan demikian, regulator harus menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten. Tujuannya untuk tetap menjaga reliabilitas dan relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelaku bisnis di pasar modal. Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham.

Audit (skripsi dan tesis)

Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Melati & Sulistyawati, 2016). Tujuan umum suatu audit atas laporan keuangan adalah memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar, dalam segala hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Tetclock (1984) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) dalam Ardini (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat sesorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannnya. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi. Mardisar dan Sari (2007) dalam Saripudin dkk. (2012) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaanya.

Kompetensi (skripsi dan tesis)

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara obyektif, cermat dan seksama. Munawir (1999) dalam Kisnawati (2012) kompetensi seorang auditor ditentukan oleh (3) faktor sebagai berikut : pendidikan formal tingkat universitas, latihan teknis dan pengalaman dalam bidang auditing, dan pendidikan profesional yang berkalanjutanselama menjalani karir sebagai auditor. Webster’sNinth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Ardini (2010) mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan danpengalaman

Independensi (skripsi dan tesis)

Independensi menurut Arens dkk (2008:111) dalam Tjun dkk (2012) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (independent in appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Independensi menurut Mulyadi (2002:26-27) dalam Tjun dkk (2012) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh piha klain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002:27) dalam Tjun dkk (2012) : 1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut. 2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya. 3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien. Standar umum audit yang kedua menyatakan bahwa “dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (IAI, 2001:220.1). Berkaitan dengan hal itu terdapat 4 hal yang mengganggu independensi akuntan publik, yaitu : (1) Akuntan publik memiliki mutual atau conflicting interest dengan klien, (2) Mengaudit pekerjaan akuntan publik itu sendiri, (3) Berfungsi sebagai manajemen ataukaryawan dari klien dan (4) Bertindak sebagai penasihat (advocate) dari klien. Akuntan publik akan terganggu independensinya jika memiliki hubungan bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya (Elfarini, 2007) dalam Tjun dkk (2012). Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Lavin (1976) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 3 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, yaitu : (1) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan (3) Lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien, Shockley (1981) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu (1) Persaingan 14 antara kuntan publik, (2) Pemberian jasa konsultasi manajemenkepadaklien, (3) Ukuran KAP, dan (4) Lamanyahubungan audit. Sedangkan Supriyono (1988) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 6 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu: (1) Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Jasa-jasa lainnya selain jasa audit, (3) Lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan klien, (4) Persaingan antar KAP, (5) Ukuran KAP, dan (6) Audit fee. Elfarini (2007) dalam dkk (2012) mengukur independensi diukur melalui lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit. Pada penelitian ini peneliti mengukur independensi dengan cara menanyakan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit.

Obyektifitas (skripsi dan tesis)

Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruh iobyektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil audit (Sukriah dkk, 2009).

Pengalaman Kerja (skripsi dan tesis)

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ilmiyati dan Suharjo, 2012). Marinus dkk. (1997) dalam Sukriah dkk. (2009) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job). Purnamasari (2005) dalam Sukriah dkk (2009) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa haldiantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencaripenyebab munculnya kesalahan.

Kualitas Hasil Audit (skripsi dan tesis)

De angelo, dalam Ilmiyati dan Suhardjo (2012) mendefenisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku diIndonesia. Setiap audit harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Ilmiyati dan Suharjo, 2012).

Teori Keagenan (Teory Agency) (skripsi dan tesis)

Teori agency menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik selaku principal. Principal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan investasi atau dana dalam perusahaan dengan meminta laporan pertangungjawaban kepada agen (manajemen), tetapi pada kenyatannya seringkali ditemukan tindakan manajemen yang merekayasa laporan agar terlihat baik sehingga kinerja manajemen akan dianggap baik oleh principal. Perusahaan pada dasarnya menanggung banyak resiko, salah satunya adalah pertentangan kepentingan. Masalah ini timbul karena kekayaan perusahaan adalah milik pemegang saham dan stakeholder lainnya, tetapi kewenangan pengelolaan perusahaan ada pada pihak manajemen, pertentangan kepentingan yang terjadi pada perusahaan dapat menyebabkan berbagai resiko yang tidak dikehendaki, seperti pemanfaatan kekayaan perusahaan diluar aturan perusahaan, terjadinya fraud, dan penetapan manajemen dengan kompetensi yang kurang memadai. Dalam hal ini, untuk menghindari segala resiko termasuk kecurangan dalam laporan keuangan yang disajikan, maka perlu adanya pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu auditor independen. Dalam teory keagenan, auditor selaku pihak ketiga bertugas untuk membantu memahami konflik kepentingan yang muncul antara principal dengan agen. Auditor bertugas untuk memberikan solusi dengan cara memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Dalam proses audit yang dilakukan oleh seorang auditor, kualitas audit merupakan hal yang terpenting. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan auditor menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana auditor tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik profesi akuntan untuk menghindari penyimpangan. Untuk menjadi bagian dari solusi atas konflik manajemen dengan principal, Auditor dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dengan hasil audit yang berkualitas, dalam hal ini auditor harus memiliki sikap objektivitas dalam melaksanakan tugas auditnya. Objektivitas mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas audit, karena semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka semakin baik hasil pemeriksaannya, Ventje Ilat et al. (2016). Meningkatnya objektivitas auditor menunjukkan bahwa auditor dapat bertindak secara adil tanpa tekanan atau permintaan yang dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan tertentu pada audit, dan auditor akan menolak untuk menerima tugas audit jika pada saat yang sama memiliki hubungan kerja sama dengan pihak yang diperiksa, auditor tidak memihak kepada siapa pun serta dapat diandalkan dan dapat dipercaya, Zahmatkesh et al. (2017). Namun hal tersebut harus didukung dengan adanya kompetensi yang memadai, Peningkatan kompetensi auditor menunjukkan bahwa auditor memiliki keingintahuan yang besar, berpikiran luas, mampu menangani ketidakpastian, dan mampu bekerja dalam tim. Auditor memiliki kemampuan untuk melakukan tinjauan analitis, pengetahuan mengenai teori organisasi, audit dan sektor publik, serta akuntansi. Selain itu, auditor juga memiliki keahlian untuk mewawancarai, membaca kondisi dengan cepat, memahami ilmu statistik, ahli menggunakan komputer, sehingga kualitas audit juga meningkat. Kompetensi penting bagi auditor karena kompetensi adalah prinsip etika profesional akuntan publik yang mempengaruhi kualitas audit. Prinsip kompetensi mengharuskan auditor untuk mempertahankan pengetahuan profesional dan keahlian yang diperlukan untuk memastikan penyediaan layanan profesional yang kompeten untuk klien, Zahmatkesh et al. (2017). Untuk mencapai hasil pemeriksaaan yang baik dan berkualitas, akuntabilitas sangat penting bagi auditor sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Keakuratan dan ketepatan menekankan tanggung jawab auditor dalam menjalankan pekerjaannya, akuntabilitas menunjukkan bahwa auditor dapat menyelesaikan pekerjaan audit dengan baik dan tepat waktu, yakin bahwa pekerjaannya diperiksa dengan cermat, ditinjau oleh pengawas, dan bertanggung jawab kepada pemberi kerja. Auditor juga melakukan audit dengan upaya dan mencurahkan semua kekuatan pemikiran, serta memobilisasi seluruh energi dan pikiran dalam melakukan audit, sehingga meningkatkan kualitas audit, Zahmatkesh et al. (2017). Jika seorang auditor memiliki sikap objektivitas yang tinggi, memiliki kompetensi yang memadai serta mampu menjaga akuntabilitasnya dengan baik maka hasil audit yang berkualitas tentu dapat diberikan oleh auditor tersebut, hal ini juga akan menjadi solusi dari permasalahan antara agen dengan principal dan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Indikator Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Penelitian yang dilakukan Ventje Ilat et al. (2016) dalam mengukur kualitas auditnya menggunakan dua indikator, yaitu: Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit dan Kualitas laporan hasil pemeriksaan. Bouhawia et al. (2015) menggunakan tiga indikator untuk mengukur kualitas audit dalam penelitiannya, indikator-indikator tersebut adalah kode etik akuntan, standar professional akuntan publik, dan standar akuntansi keuangan. Financial Reporting Council (FRC) mengidentifikasi lima indikator kualitas audit, yaitu: budaya dalam suatu perusahaan audit, keterampilan dan kualitas pribadi dari mitra dan staf audit, efektivitas proses audit, keandalan dan kegunaan pelaporan audit serta faktor di luar kendali auditor yang mempengaruhi kualitas audit, Knechel et al. (2013). Menurut Francis (2011), berpendapat bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh 6 (enam) indikator seperti input audit, proses audit, kantor akuntan, industry audit dan pasar audit, lembaga serta konsekuensi ekonomi hasil audit. Veena L. Brown et al. (2016) mengembangkan indikator kualitas audit menjadi 6 (enam) indikator, yaitu: suasana hati atau pengaruh auditor, pengetahuan dan kepercayaan auditor, aktivitas auditor perorangan, aktivitas tim audit, lingkungan perusahaan audit, dan aktifitas perusahaan audit. Sedangkan menurut penelitian Knechel (2013), kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan indikator, yaitu: insentif dan motivasi, skeptisisme profesional, pengetahuan dan keahlian, tekanan kerja, penghakiman dalam proses Audit, produksi Audit, penilaian risiko, prosedur analitis, memperoleh dan mengevaluasi Bukti Audit, negosiasi auditor-klien, peninjauan dan pengendalian mutu, penyajian kembali, litigasi, akrual diskresioner, konservatisme akuntansi, laporan audit, tinjauan peraturan perusahaan audit, kompensasi mitra audit, biaya audit abnormal, biaya nonaudit, biaya audit premium – auditor BIG N, spesialisisasi industri, audit tenure, persepsi pasar terhadap kualitas audit Beberapa perbedaaan dalam penggunaan indikator untuk mengukur kualitas audit juga terdapat dalam penelitian Enofe et al. (2014), dimana penelitiannya ini menggunakan 6 (enam) indikator seperti kebutuhan perusahaan, kepatuhan standar, keahlian dan kecermatan professional, senior auditor, etika dan pengetahuan, serta kepuasan. Berdasarkan indikator-indikator yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya, maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kode etik akuntan, standar professional akuntan publik, standar akuntansi keuangan, skeptisisme professional, tekanan kerja, suasana hati auditor, audit tenure, serta keahlian dan kecermatan professional.

Pengertian Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas gabungan pasar yang dinilai bahwa auditor yang diberikan akan keduanya (a) menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan (b) melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas bahwa auditor tertentu akan menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknologi auditor, prosedur audit yang digunakan pada audit yang diberikan, tingkat pengambilan sampel, dll. Probabilitas bersyarat dari pelaporan pelanggaran yang ditemukan adalah ukuran independensi auditor dari suatu klien yang diberikan, DeAngelo (1981). Menurut Enofe et al. (2014), Kualitas audit adalah kemungkinan gabungan yang auditor akan mendeteksi dan melaporkan kesalahan dalam akun. Menurut Ventje Ilat et al. (2016), Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berdasarkan standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Government Accountability Office mendefinisikan kualitas audit sebagai salah satu yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang diterima secara umum / Generally Accepted Auditing Standars (GAAS) untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa laporan keuangan yang diaudit dan pengungkapan terkait adalah (1) disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum / Generally Accepted Auditing Principles (GAAP), dan (2) tidak salah secara materil apakah karena kesalahan atau penipuan, Knechel et al. (2013). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan auditor menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana auditor tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik profesi akuntan untuk menghindari penyimpangan.

Indikator Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Penelitian yang dilakukan oleh Enofe et al. (2014) menggunakan tiga indikator untuk mengukur akuntabilitas yang diadopsi dari Cloyd (1987) yaitu kewajiban sosial, dedikasi terhadap profesi, dan motivasi. Sedangkan indikator yang digunakan oleh Zahmatkesh dan Rezazadeh (2017) untuk mengukur akuntabilitas dalam penelitiannya menggunakan indikator seperti upaya yang kuat, keyakinan, pemikiran yang kuat serta memobilisasi energi dan pikiran. Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas dalam penelitian Rusman Hedar et al. (2018) juga mendukung indikator yang digunakan oleh Enofe et al. (2014) dengan indikator kewajiban sosial, motivasi dan dedikasi terhadap profesi. Berdasarkan indikator-indikator dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menggunakan beberapa indikator untuk mengukur akuntabilitas yaitu motivasi, keyakinan, upaya, kewajiban sosial, dan dedikasi terhadap profesi.

Pengertian Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik, Stanbury (2003). Akuntabilitas adalah tanggungjawab auditor yang berkenaan dengan audit atas laporan keuangan dan ikhtisar ruang lingkup audit yang direncanakan, waktu audit yang direncanakan dan pendapat hasil audit, Hedar et al. (2018). Menurut Mardiasmo (2004), Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Salawu et al (2017), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah tugas yang dikenakan pada setiap orang yang memegang kekuasaan atau otoritas yang berada dalam posisi kepercayaan untuk bertindak atas nama orang asing untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan untuk memberikan pertanggungjawaban penatagunaan akun kapan pun diperlukan yang melakukannya. Berdasarkan definisi-definisi dari berbagai peneliti, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah dorongan psikologis untuk mempertanggungjawabkan tugasnya dengan mempertimbangkan tindakan dan keputusan yang akan diambil.

Indikator Kompetensi (skripsi dan tesis)

Menurut Zahmatkesh et al. (2017) terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi, yaitu peningkatan kualitas pribadi, pengetahuan umum dan keterampilan khusus. Peningkatan kualitas pribadi, pengetahuan umum dan keterampilan khusus akan meningkatkan kompetensi professional auditor dan keahliannya, serta memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Tiga indikator ini juga digunakan oleh Zarefar et al. (2016) dalam melakukan penelitiannya. Menurut IAPI Bagian A seksi 130, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme yang tinggi seperti yang disyaratkan oleh prinsip etika. Kompetensi professional dapat dibagi menjadi dua fase terpisah yaitu pencapaian kompetensi professional dan pemeliharaan kompetensi professional, Sukrisno Agoes dkk (2014). Bouhawia et al. (2015) juga menggunakan tiga indikator untuk pengukuran kompetensi dalam penelitiannya yang mana indikatornya serupa dengan Zahmatkesh & Rezazadeh, yaitu kualitas pribadi yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dilapangan. Matarneh (2011) yang melakukan penelitian tentang kualitas audit internal, mengukur kompetensi dengan berbagai indikator, yaitu: tingkat pendidikan, pengalaman profesional dan pengetahuan proses, prosedur yang beroperasi, sertifikasi profesional yang diperoleh, tingkat persiapan dan pelatihan teknis, dan rehabilitasi serta pelatihan berkelanjutan. Banyaknya indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kompetensi dari berbagai peneliti, maka kompetensi dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa indikator seperti: kualitas pribadi, pengetahuan umum, keterampilan khusus, pengalaman professional dan pengetahuan proses, pendidikan, sertifikasi professional, dan pelatihan berkelanjutan

Pengertian Kompetensi (skripsi dan tesis)

Kompetensi auditor ditentukan berdasarkan perilaku yang dapat diamati dari orang tersebut. Semakin besar kompetensi profesional, semakin baik kualitas auditnya. Auditor profesional harus menyediakan layanan profesional dengan perhatian, kompetensi dan ketekunan. Mereka harus selalu menjaga tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka yang cukup tinggi untuk memastikan bahwa layanan mereka dapat diterima berdasarkan standar dan peraturan terbaru, Zahmatkesh et al. (2017). Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2014) menyatakan bahwa kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau profesi. Orang yang kompeten berarti seseorang yang dapat melakukan pekerjaannya dengan hasil yang berkualitas baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu / pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang mencukupi, serta memiliki sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan / profesinya. Namun sering kali konsep kompetensi dimaksudkan dalam arti yang lebih sempit, yang hanya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan tanpa mempertimbangkan sikap dan perilaku. Kompetensi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan (pendidikan, keterampilan dan pengalaman) dan sikap serta perilaku etis dalam bekerja. Dengan kompetensi seseorang mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu, Cheng et al. (2002). berdasarkan beberapa definisi kompetensi dari para peniliti maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pendidikan baik formal maupun informal serta memiliki sikap dan perilaku yang etis dalam bekerja.

Indikator Objektivitas (skripsi dan tesis)

Dalam kaitannya dengan objektivitas, Ventje Ilat et al. (2016) mengukur objektivitas dengan indikator bebas dari konflik kepentingan dan menyatakan kondisi sesuai dengan fakta. Sedangkan penelitian Brown et al. (2007), indikator yang digunakan adalah bebas dari konflik kepentingan, kemungkinan tidak memihak, dan jujur secara intelektual. Dalam penelitian ini, indikator objektivitas akan menggunakan indikator yang digunakan oleh Ventje Ilat et al.(2016) dan Brown et al. (2007) yaitu menyatakan kondisi sesuai dengan fakta, bebas dari konflik kepentingan, kemungkinan tidak memihak, dan jujur secara intelektual.

Pengertian Objektivitas (skripsi dan tesis)

Objektivitas adalah sikap auditor untuk bertindak adil, tidak terpengaruh oleh hubungan kerjasama dan tidak memihak kepentingan siapa pun sehingga auditor dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Auditor harus mampu mengungkapkan kondisi sesuai fakta yang ada dengan menyarankan apa pendapat mereka, tidak menemukan kesalahan, mempertahankan kriteria dan menggunakan pikiran yang logis, Ventje Ilat et al. (2016). Menurut prinsip dasar etika profesi seksi 120 dalam kode etik profesi akutan publik (2008), objektivitas adalah auditor berkewajiban untuk tidak membiarkan subjektivitas, konflik kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain untuk mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Menurut Mulyadi (2010), objektivitas adalah sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh pihak lain. Zahmatkesh et al. (2017), objektivitas auditor adalah auditor independen yang harus jelas, jujur, dan tulus dalam pekerjaan professional mereka. Auditor independen harus tidak memihak dan tidak membiarkan prasangka atau bias mengalihkan objektivitasnya. Auditor independen harus menjaga objektivitasnya dan menghindari kasus-kasus yang mungkin bertentangan dengan kejujuran dan obyektifitasnya. Menghindari kontradiksi yang mungkin muncul dalam tindakan dan objektivitas auditor dalam melaksanakan audit sangat penting untuk menjaga kredibilitas. Objektivitas juga diartikan sebagai sesuai tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah, selalu didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung. Konsep ini menyiratkan bahwa segala sesuatu diungkapkan apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, jujur dan wajar (fair), Agoes & I Cenik (2014). Menurut Razali (2016), mendefinisikan objektivitas adalah sikap mental yang tidak bias yang memungkinkan auditor untuk melakukan perikatan sedemikian rupa sehingga mereka percaya pada produk kerja mereka dan tidak ada kompromi kualitas yang dibuat. Sedangkan menurut Brown et al. (2007) berpendapat bahwa objektivitas berarti kebebasan dari konflik kepentingan, ketidakberpihakan dan keadilan dalam penilaian. Objektivitas juga mensyaratkan bahwa auditor lebih memperhatikan fakta-fakta yang dapat dibuktikan daripada pendapat atau klaim manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa objektivitas merupakan suatu sikap auditor untuk bertindak adil, tidak memihak siapapun, tidak mudah terpengaruh untuk bekerja sama dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan etika profesi akuntan, jujur secara intelektual dan mengungkapkan kondisi sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya.

Etika Audit (skripsi dan tesis)

Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai (Alvin A. Arens, 2008). Sedangkan Maryani dan Ludigdo (2001) dalam Alim et al. (2007) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2008: 68), alasan adanya harapan yang begitu tinggi pada penerapan etika bagi profesi akuntan publik yaitu dikarenakan merupakan hal yang penting bahwa klien dan pihak-pihak eksternal pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan dalam kualitas audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) berisi prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa professional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance. Alim et al. (2007) mengemukakan empat hal yang digunakan sebagai indikator etika auditor yaitu (1) imbalan yang diterima, (2) pengaruh organisasional, (3) lingkungan keluarga. Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etika ini dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara : (1) Auditor dengan rekan sekerjanya, (2) Auditor dengan atasannya, dan (3) Auditor dengan auditan (objek pemeriksanya) serta (4) Auditor dengan masyarakat. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan karakteristik nilai-nilai sebagian besar dihubungkan dengan prilaku etis yaitu kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi warga yang bertanggungjawab, mencapai yang terbaik dan ketanggunggugatan. Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya, apabila aturan ini tidak dipenuhi berarti auditor tersebut bekerja di bawah standar dan dapat dianggap melakukan malpraktek (Jaafar, 2008 dalam Sari, 2011). Devis (1984) dalam Anitaria (2011) mengemukakan bahwa ketaatan terhadap kode etik hanya dihasilkan dari program pendidikan terencana yang mengatur diri sendiri untuk meningkatkan pemahaman kode etik.

Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya”. (Tetcock dalam Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari 2007:6) Bahwa peran dan tanggung jawab auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ataupun Statement on Auditing Standards (SAS) yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Boards (ASB). Peran dan tanggung jawab auditor adalah sebagai berikut: 1. Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (fraud), kekeliruan, dan ketidakberesan. SPAP Seksi 316 pendeteksian terhadap kekeliruan dan ketidakberesan dapat berupa kekeliruan dan pengumpulan dan pengolahan data akuntansi, kesalahan estimasi akuntansi, kesalahan penafsiran prinsip akuntansi tentang jumlah, klasifikasi dan cara penyajian, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan serta penyalahgunaan aktiva. 2. Tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan menghindari konflik. SPAP Seksi 220 harus bersikap jujur, bebas dari kewajiban klien, dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien baik terhadap manajemen maupun pemilik. 3. Tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit. SPAP Seksi 341 menyatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila ternyata tidak memuaskan, auditor boleh tidak memberikan pendapat dan perlu diungkapkan. 4. Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien. SPAP Seksi 317 memberikan arti penting tentang pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan oleh satuan usaha yang laporan keuangannya diaudit. Penentuan pelanggaran tersebut bukan kompetensi auditor tetapi hasil penilaian ahli hukum. Indikasinya adalah pengaruh langsung yang material terhadap laporan keuangan sehingga auditor melakukan prosedur audit yang dirancang khusus agar diperoleh keyakinan memadai apakah pelanggaran hukum telah dilakukan. (Nini Sofryanti dalam Slamet Sugiri dan Nasuhi Hidayat 2003:305-306) Bahwa untuk mengukur akuntabilitas indikator yang digunakan sebagai berikut: Seberapa besar motivasi mereka untuk meyelesaikan pekerjaan tersebut. Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatankegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan. Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. (diani Mardisar dan Ria Nelly Sari 2007:6-7) Akuntabilitas pada penelitian (Diani Mardisar dan Ria Nelly, 2007) menggunakan tiga indikator yaitu meliput: a. Motivasi Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Robbins 2008 dalam elisha dan icuk 2010, mendifinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jika dikaitkan dengan dunia kerja motivasi merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, maka auditor diharapkan lebih memiliki intensitas, arah dan ketekunan sehinnga tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu. b. Usaha Seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan c. Keyakinan Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas.

Pengertian Audit ( skripsi dan tesis )

Menurut Sukrisno Agoes (2008:221) auditing adalah pemeriksaan yang
dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan, dan
catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen
puncak yang telah di tentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan
ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya
peraturan dibidang perpajaka, lingkungan hidup, perbankan, pasar modal, investasi,
perindustian dll. Ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan.
Menurut Mulyadi (2008), berdasarkan beberapa pengertian auditing di atas
maka audit mengandung unsur-unsur:
1. suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur
yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu
urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.
2. untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses
sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang
dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak
atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
3. pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan
mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.
4. menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai
pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut
dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria
yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria
tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat
kualitatif.
5. kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai
dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa:
a. peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislative.
b. anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen.
c. prinsip akuntansi berterima umum (PABU) diindonesia.
6. Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan secara
tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report).
7. pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan
audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya
pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan
kantor pelayanan pajak.
Menurut Mulyadi (2008) Audit dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :
1. Audit laporan keuangan (financial statement audit). Audit laporan keuangan
adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan
kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut
disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu
dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan
kantor pelayanan pajak.
2. Audit kepatuhan (compliance audit). Audit ini bertujuan untuk menentukan
apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan undang-undang
tertentu . Kriteria- kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari
sumber-sumber yang berbeda. Contohnya ia mungkin bersumber dari
manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit
kepatuhan biasanya disebut fungsi audit internal, karena oleh pegawai
perusahaan.
3. Audit operasional (operational audit). Audit operasional merupakan
penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya
dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan
pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap
operasional-operasional tertentu.

 Pengaruh  Financial Distress  Terhadap Audit Switching (skripsi dan tesis)

Financial distress menurut Darsono dan Ashari (2009) dapat diartikan sebagai
ketidak mampuan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo
menyebabkan kebangkrutan perushaaan.
Tanda-tanda perusahaan yang mengalami financial distress dapat dilihat dari
laporan keuangannya. Yang di ukur dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio).
Penelitian yang di lakukan oleh Varadita Febriana (2012) penelitian ini
menemukan bahwa Financial distress berpengaruh terhadap terjadinya auditor
switching. Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan cenderung menyebabkan
adanya penggantian auditor maupun kantor akuntan publik, hal tersebut
disebabkan oleh menurunnya kemampuan keuangan perusahaan sehingga sudah
tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan
oleh KAP.

Pengaruh Ukuran KAP  Terhadap Audit Switching (skripsi dan tesis)

Wibowo dan Hilda (2009:11) menyatakan bahwa ukuran auditor
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian, diperkirakan
bahwa dibandingkan dengan KAP kecil, KAP besar mempunyai kemampuan yang
lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit
yang lebih tinggi.
Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya KAP yang
dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yannassg berafiliasi dengan Big 4 dan
KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4 Naser et.al (2006).
Penelitian yang di lakukan oleh Ekka Aprillia (2013) Penelitian ini
menemukan bahwa ukuran kap berpengaruh terhadap terjadinya auditor
switching. Ukuran KAP dapat menentukan kualitas jasa yang diberikan. KAP
besar atau dalam penelitian ini disebut KAP Big Four cenderung lebih banyak
pengalaman audit dibandingkan KAP kecil atau KAP Non Big Four. KAP Big
Four cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit
dan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP Non Big
Four.
Penelitian yang di lakukan oleh Yanwar Titi Pratitis (2012) yang meneliti
tentang Auditor switching: analisis berdasar ukuran kap, ukuran klien dan
financial distress, penelitian ini menemukan bahwa Ukuran KAP Berpengaruh
Terhadap Auditor Switching, manajemen akan memilih untuk menggunakan KAP
Non Big-4 yang lebih mudah untuk diajak kerjasama atau diintervensi. Apabila manajemen mampu mengintervensi auditornya, maka auditor akan memberikan
opini sesuai dengan keinginan ma najemen. Sehingga, keinginan manajemen
terpenuhi, yaitu mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan hasil kinerja yang
baik dari stakeholder (agen).

 Pengaruh  Ukuran Perusahaan   terhdap Auditor Switching (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan
ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan
menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset tidak
lebih dari 100 milyar rupiah”. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat
berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan karena nilai aktiva
relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan
dalam mengukur ukuran perusahaan.
Menurut Machfoedz (1994) dalam Febrianty (2011:297) mengemukakan
bahwa penentuan perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Paramita Novi AstutiI dan I
Wayan Ramantha (2014) Penelitian ini menemukan bahwa ukuran peruahaan
berpengaruh terhadap terjadinya auditor switching Dikarenakan perusahaan yang
semakin besar membutuhkan auditor dengan reputasi yang lebih baik untuk
meningkatkan kepercayaan shareholders.

Pengaruh Pegantian Manejemen Terhdap Auditor Switching (skripsi dan tesis)

Menurut Wibowo (2012:11), Manajemen merupakan suatu proses
menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui
fungsi planning dan decision making, organizing, leading, dan controlling.
Pergantian manajemen dapat ditandai dengan pergantian direksi, dimana
pergantian ini diakibatkan oleh keputusan yang diperoleh dari rapat umum
pemegang saham (RUPS) atau atas kemauan sendiri.
Nugy, 2005 dalam Damayanti dan Sudarma (2008:5) menyatakan bahwa
pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat
disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti
karena kemauan sendiri. Adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh
perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP

Pengaruh Opini Audit Terhadap Auditor Switching (skripsi dan tesis)

Manajemen akan mengakhiri hubungan mereka dengan auditor jika
opiniyang tidak diharapkan oleh perusahaan atas laporan keuangannya
dikeluarkan oleh auditor mereka. Menurut Chow dan Rice (1982) dalam Azmi
(2014) mendapatkan bukti empiris bahwa “perusahaan cenderung berpindah KAP
setelah menerima opini selaian wajar tanpa pengecualian atas laporan
keuangannya”. Semakin besar keinginan auditor untuk menerbitkan opini selain

Financial Distrees (skripsi dan tesis)

Financial distrees dapat di artikan sebagai munculnya sinyal atau gejala –
gejala awal kebangkrutan penurunan kondisi keuangna yang di alami oleh suatu
perushaan. Financil distress dimulai ketika perusahaan tidak dapaet memenuhi
jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa
perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Financial distress menurut Darsono dan Ashari (2010:101) dapat diartikan
sebagai ketidakmampuan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat
jatuh tempo menyebabkan kebangkrutan perushaaan.
Tanda-tanda perusahaan yang mengalami financial distress dapat dilihat
dari laporan keuangannya. Dalam penelitian ini financial distress diproksikan
dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio) mengacu pada penelitian Sinarwati
(2010). Rasio DER dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total
ekuitas. Total hutang merupakan total kewajiban (baik hutang jangka pendek
maupun hutang jangka panjang), sedangkan total ekuitas merupakan total modal
sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki
perusahaan. Semakin tinggi rasio DER menunjukkan komposisi total hutang
semakin besar di banding dengan total ekuitas, sehingga berdampak semakin
besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) Suparlan dan Andayani
(2010).

Ukuran KAP (skripsi dan tesis)

Telah diusulkan dalam literatur bahwa KAP yang lebih besar (Big 4)
biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang
memadai daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil karena mereka biasanya
menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar, sehingga
mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu (Dopuch, 1984; Wilson
dan Grimlund, 1990 dalam Nasser et al., 2006). Wibowo dan Hilda (2009:11)
menyatakan bahwa ukuran auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Dengan demikian, diperkirakan bahwa dibandingkan dengan KAP kecil, KAP
besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga
mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi.
Sedangkan menurut Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan bahwa
besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang
berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Ukuran
KAP biasanya dikaitkan dengan kualitas audit. Wijayanti (2010) juga menyatakan
bahwa perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan reputasi
perusahaan di mata pemakai laporan keuangan

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, nilai
pasar saham, nilai penjualan, dan lain-lain. Umumnya, perusahaan dikategorikan
menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset perusahaan, yaitu perusahaan besar,
perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Menurut Machfoedz 1994 dalam Febrianty (2011:297) mengemukakan bahwa penentuan perusahaan ini didasarkan
pada total aset perusahaan. Berikut disajikan kategori ukuran perusahaan:
1. Perusahaan Besar
Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih
lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki
penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.
2. Perusahaan Menengah
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan
bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil
penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50
Milyar/tahun.
3. Perushaan Kecil
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan
memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.
Selain itu, ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur
dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa:
“Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total
aset tidak lebih dari 100 milyar rupiah”. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini
dilihat berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan karena nilai
aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan
penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Menurut Nasser et.al, (2006)
dalam Daud dan Imam Ghozali (2012:12) ukuran perusahaan ini dihitung dengan menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aktiva. Semakin besar total aset
yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut

Pergantian Manajemen (skripsi dan tesis)

Pergantian manajemen Menurut Wibowo (2012:11) adalah sebagai
berikut:
Manajemen merupakan suatu proses menggunakan sumber daya
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning dan
decision making, organizing, leading, dan controlling. Pergantian
manajemen dapat ditandai dengan pergantian direksi, dimana pergantian
ini diakibatkan oleh keputusan yang diperoleh dari rapat umum pemegang
saham (RUPS) atau atas kemauan sendiri. menyatakan bahwa masuknya
orang baru, CEO atau manajer, dapat dipakai sebagai tanda bahwa cara
lama perlu berubah. Dengan adanya pergantian pada manajemen, dapat
terjadi perubahan akibat penerbitan kebijakan-kebijakan, salah satunya
auditor switching.
Sedangkan menurut Nagy, 2005 dalam Damayanti dan Sudarma (2008:5)
menyatakan bahwa:
Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang
dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau
direksi berhenti karena kemauan sendiri. Adanya manajemen yang baru
mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi,
keuangan, dan pemilihan KAP.
Dapat disimpulkan bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian
direksi perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan kebijakan-kebijakan yang
suadah ada salah satunya rotasi auditor atau auditor switching.

Opini Audit (skripsi dan tesis)

Opini yang terdapat dalam laporan audit sangat penting sekali dalam
proses audit atapun proses atestasi lainnya karena opini tersebut merupakan
informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang
apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Pemberian opini
audit dilakukan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor
dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan
kuangan klien yang telah diaudit. Berdasarkan standar profesional akuntan publik
seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified)
Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak adanya pembatasan
terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang
signifikan mengenai kewajaran, tidak menemukan adanya kesalahan
material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia, serta penerapan standar akutansi keuangan dalam laporan
keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan
keuangan. Laporan audit tipe ini merupakan laporan yang paling
diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh
pihak-pihak berkepentingan lainnya.
Arens et. al., (2004:27) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi
laporan keuangan yang harus dipenuhi untuk menilai laporan keuangan yang dianggap menyajikan secara wajar kepada posisi keuangan dan hasil
suatu organisasi agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu:
a. Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun laporan keuangan,
b. Perubahan standar akuntansi keuangan dari periode ke periode telah
cukup dijelaskan,
c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah
digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan,
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan
keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan
arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan
tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf
penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Dengan
mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified), auditor
menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam
semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di
Indonesia.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
(Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph)
Suatu paragraf penjelas dalam laporan audit diberikan oleh auditor
dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa
pengecualian atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab
utama ditambahkannya suatu kalimat penjelas atau modifikasi kata-kata
dalam laporan audit baku adalah:
a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum,
b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas,
c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
d. Penekanan atas suatu hal,
e. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material
dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya,
f. Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan audit yang
melibatkan auditor lain.
Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas diberikan
ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mengenai
laporan keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah
dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah
disajikan secara wajar, jika auditor merasa perlu untuk memberikan
informasi tambahan, maka dikeluarkanlah pendapat wajar tanpa
pengecualian dengan paragraf penjelas.
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified)
Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor
memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu: a. Klien membatasi ruang lingkup audit,
b. Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor
menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit
penting,
c. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi
keuangan,
d. Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang
digunakan dalam menyusun laporan keuangan.
Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang
telah disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara
material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku
umum pada saat penyiapan laporan keuangan. Dengan adanya kondisikondisi
tersebut, auditor dapat mengeluarkan pendapat wajar dengan
pengecualian (qualified).
4. Pendapat tidak Wajar (Adverse)
Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa
pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan
keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil
usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini
disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun berdasar standar
akuntansi keuangan.
Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup
auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi
pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien
dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak
dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan
keputusan.
5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka
laporan ini disebut laporan tanpa pendapat (disclaimer). Hal ini disebabkan
beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang sifatnya luar biasa
terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor dan manajemen
tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat
menyebabkan auditor untuk memberikan opini disclaimer.
Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan
pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam
keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan
keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan
pendapat (disclaimer) karena ia tidak cukup memperoleh bukti atau
kurang memiliki pengetahuan mengenai kewajaran laporan keuangan
auditan atau karena adanya ketidaktercapaian kata sepakat dengan klien

Auditor Switching (skripsi dan tesis)

Pengertian Auditor Switching menurut Mardiyah (2002) yaitu:
Auditor switching merupakan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan.
Faktor yang menyebabkan praktik ini terjadi dapat berasal dari klien maupun
auditor itu sendiri. Dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP
adalah faktor klien (client-related factors), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen
yang gagal, perubahan ownership, Initial Public Offering (IPO) dan faktor auditor
(auditor-related factors), yaitu: fee audit dan kualitas audit.
Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa audit switching dapat tejadi
karena dua factor , factor klien, yaitu kesulitan keuangan, manajemen yang gagal,
dan perubahan owner ship, dan factor auditor yaitu fee audit dan kualitas audit,
selain karena kedua factor tersebut audit switching telah ditetapkan aturanya oleh
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa
Akuntan Publik” denga mengharuskan menggati KAP dan auditor yang bersifat
wajib.
Menurut Wijayanti (2010:18), ketika klien mencari auditor baru terjadi
ketidaksimetrisan informasi antara auditor dan klien. Hal ini terjadi karena
informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki
auditor. Pada saat itu klien pasti mencari auditor yang kemungkinan besar akan
sepakat dengan praktik akuntansi perusahaan. Sehingga ada dua kemungkinan
yang terjadi jika auditor bersedia menerima klien baru. Kemungkinan pertama
adalah auditor telah memiliki informasi yang cukup lengkap tentang usaha klien.
Kemungkinan kedua auditor sebenarnya tidak memiliki informasi yang cukup
tentang klien tetapi menerima klien hanya untuk alasan lain, misalnya alasan
finansial.

Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Rotasi Wajib Auditor (skripsi dan tesis)

Keraguan mengenai independensi auditor menjadi isu yang banyak
diperdebatkan di kalangan profesi akuntan. Isu ini semakin penting karena
independensi erat kaitannya dengan pemberian jasa audit oleh auditor. Pihak
pemerintah sebagai regulator akhirnya turut campur tangan dalam mengatasi
masalah ini dengan menetapkan peraturan-peraturan yang membahas mengenai
pergatian KAP secara wajib. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat
memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak auditor, pihak
perusahaan, dan pihak eksternal.
Di Indonesia, pergantian KAP dan auditor bersifat mandatory (wajib)
dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tesebut kemudian diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan mengenai pembatasan masa penugasan KAP tersebut kemudian
disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”.
Perubahan yang dilakukan adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas
laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik
3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kemudian Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk
klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan
keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Adanya peraturan tersebut
menyebabkan perusahaan memiliki keharusan untuk melakukan auditor switching
dan KAP mereka setelah jangka waktu tertentu.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” dan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan
Publik” merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian karena periode waktu
penelitian ini adalah tahun 2010-2014. Perusahaan dengan masa penugasan KAP
telah mencapai lima tahun dapat memperpanjang masa penugasan KAP menjadi
enam tahun karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Report Lag (skripsi dan tesis)

Menurut Carslaw dan Kaplan (1991) dalam penelitian Aryaningsih dan Budiartha
(2014) opini audit merupakan suatu media bagi auditor yang digunakan untuk
mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan mengenai keadaaan laporan
keuangan yag diaudit. Ketika auditor memberikan pendapat selain wajar tanpa
pengecualian terhadap laporan keuangan yang diauditnya, maka terdapat indikasi
jika audit delay akan semakin panjang karena terjadi negosiasi antara auditor
dengan perusahaan tersebut. Pada penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014)
menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap audit report lag. Jika
laporan keuangan menunjukkan opini wajar tanpa pengecualian, perusahaan akan
lebih cepat melakukan penyampaian laporan keuangannya karena dipandang
sebagai berita baik yang harus segera dipublikasikan. Sedangkan laporan
keuangan yang menunjukkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian
dipandang sebagai berita buruk dan akan dilakukan negosiasi antara auditor
dengan perusahaan tersebut.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari
total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Januar dan Trisnawati (2010)
perusahaan dengan ukuran besar dapat menyelesaikan proses audit lebih cepat
dibandingkan perusahaan yang mempunyai ukuran lebih kecil. Hal ini disebabkan
adanya pengendalian internal yang baik dan kemampuan perusahaan membayar
fee audit yang lebih tinggi sehingga pekerjaan audit dapat segera dilakukan
setelah tahun penutupan buku. Dalam penelitian Artaningrum,dkk (2017)
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag.
Perusahaan dengan ukuran besar memiliki sistem pengendalian internal yang baik
sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan
keuangan serta memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag (skripsi dan tesis)

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan sehingga dapat dikatakan bahwa profit merupakan berita baik bagi
perusahaan. Menurut Utami (2006) salah satu alasan keterlambatan pelaporan
keuangan adalah pelaporan laba atau rugi. Perusahaan yang melaporkan adanya
kenaikan laba maka manajemen cenderung akan mendorong auditor untuk
menyelesaikan audit laporan keuangan. Sedangkan perusahaan yang melaporkan
kerugian memungkinkan mengulur waktu penyampaian laporan keuangan dan
meminta auditor untuk memberikan waktu audit lebih lama dari biasanya. Dalam
penelitian Prameswari dan Yustrianthe (2015) profitabilitas berpengaruh terhadap
audit delay. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan tidak akan menunda
penyampaian informasi yang berisi kabar baik kepada pemegang saham. Jika
perusahaan yang menghasilkan kerugian maka auditor cenderung lebih hati-hati dalam melakukan proses audit yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan
penyampaian laporan keuangan

Audit Report Lag (skripsi dan tesis)

Audit report lag adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan
tahunan yaitu sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal
diterbitkannya laporan audit. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau
Perusahaan Publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib
menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling
lambat bulan keempat setelah tahun buku berakhir.
Tujuan audit suatu laporan keuangan adalah menyatakan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Apakah laporan keuangan
perusahaan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketepatan waktu dalam
penyampaian laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting bagi
perusahaan publik. Menurut Knechel dan Payne (2001) audit report lag dibagi
menjadi tiga komponen yaitu :
1. Scheduling lag, yaitu selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan
dimulainya pekerjaan lapangan auditor.
2. Fieldwork lag, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan
auditor dengan saat penyelesaian audit.
3. Reporting lag, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan
auditor dengan tanggal laporan audit.

Leverage (skripsi dan tesis)

Menurut Fahmi (2013:127) rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut. Ketika perusahaan memiliki jumlah proporsi hutang yang lebih banyak daripada jumlah ekuitas, maka auditor akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan audit laporan keuangan karena rumitnya prosedur audit akun hutang serta penemuan bukti-bukti audit yang lebih kompleks terhadap pihak-pihak kreditur perusahaan (Aryaningsih dan Budiartha, 2014). Menurut Febrianty (2011) apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi maka risiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan investor maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya dalam melakukan audit laporan keuangan sehingga rentang waktu audit report lag akan lebih panjang.

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran yang menujukkan besar kecilnya
perusahaan yang ditentukan berdasarkan total aset, total penjualan dalam satu
periode, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan besar
kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan untuk menentukan ukuran
perusahaan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor
53/PJOK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu Oleh Perusahaan Dengan Aset Skala Kecil Atau Perusahaan
Dengan Aset Skala Menengah menyatakan bahwa perusahaan kecil memiliki total
aset tidak lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), perusahaan
menengah memiliki total aset lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
rupiah), perusahaan besar memiliki total aset lebih dari Rp 250.000.000.0000 (dua
ratus lima puluh miliar rupiah).
Menurut Saemargani & Mustikawati (2015) apabila perusahaan semakin
besar maka semakin baik pula pengendalian internal perusahaan tersebut sehingga
dapat mengurangi kesalahan penyajian laporan keuangan dan memudahkan
auditor dalam melakukan proses pengauditan atas laporan keuangan tersebut.

Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Menurut Hery (2015:226) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas
normal bisnisnya. Semakin baik rasio profitabilitas maka menggambarkan
semakin baik kemampuan perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi,2013:135).
Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan. Perusahaan yang melaporkan adanya kenaikan laba maka manajemen
cenderung akan mendorong auditor untuk menyelesaikan audit laporan keuangan
dibandingkan dengan perusahaan yang melaporkan kerugian atau penurunan laba.
Menurut Hery (2015:227) terdapat tujuan dan manfaat rasio profitabilitas
bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku
kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan yaitu :
1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama
periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari
setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Teori Sinyal (Signalling Theory) (skripsi dan tesis)

Menurut Brigham dan Houston (2014:186) menyatakan bahwa sinyal merupakan
suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan
petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek
perusahaan tersebut. Pengaruh pemberian sinyal berasumsi bahwa terdapat
asimetri informasi antara pihak manajemen dan para pemegang saham. Sinyal ini
berhubungan dengan profitabilitas dan risiko perusahaan yang terkandung di
dalamnya (Horne dan Wachowicz, 2013:192).
Perusahaan yang memiliki profitabilitas baik dengan sengaja akan
memberikan sinyal pada pasar sehingga pasar diharapkan dapat merespon sinyal
yang baik tersebut. Sinyal tersebut berupa informasi-informasi mengenai apa yang
dibutuhkan oleh investor. Sehingga sinyal yang diberikan perusahaan diharapkan
bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan investor.