Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Menurut (Kasmir 2010:151) Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Tingkat solvabilitas perusahaan dapat diukur dengan Debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah perbandingan jumlah utang dengan modal sendiri yang mengukur persentase penggunaan dana yang berasal dari kreditur. Rasio utang atas modal yang dimiliki oleh perusahaan, dengan demikian dapat dilihat struktur tidak tertagihnya hutang. 

Rasio provitabilitas merupakan salah satu alat untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memaksimalkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan Abdul Halim (2009:81). Profitabilitas dianggap sebagai alat yang valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat resiko. Jumlah laba bersih seringkali dibandingkan dengan ukuran kegiatan atau kondisi keuangan lainnya seperti penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham untuk menilai kinerja sebagai persentasedari beberapa tingkat aktivitas atau investasi. Perbandingan ini disebut rasio profitabilitas (profitabilitas ratio). Rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets. Return on assets menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan opersional perusahaan. rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Analisa return on assets dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh/komprehensif. Return on assets adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efesien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan (Munawir, 2002) Analisis rasio keuangan perusahaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua macam cara perbandingan, yaitu (Abdul Halim, 1989 : 51) a. Membandingkan rasio satu tahun dengan rasio-rasio tahun sebelumnya (rasio historis) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk tahun-tahun yang akan datang dari perusahaan yang sama. b. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (rasio perusahaan) dengan rasio-rasio yang sama dari rata-rata industri. Menurut (Kasmir 2011:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemapuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan

Rasio Likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan, juga penting bagi kreditor jangka panjang dari deviden dan pembayaran bunga di masa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi perusahaan hutang-hutang jangka pendeknya. Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan keberlangsungan kegiatan usahanya harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansial yang harus segera diluansi. Likuiditas menunjukkan nilai kekayaan lancar (yang segara dapat dijadikan uang) dapat menutupi hutang lancar yang ada. Dapat dipahami bahwa rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang segera jatuh tempo dengan sumber daya jangka pendek yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tersebut. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Secara fianasial perusahaan yang kuat akan lebih mengungkapkan informasi dibandingkan dengan perusahaan yang kemampuan finansialnya lemah. Menurut Kasmir (2016:110) rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (fred weston). Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiabn yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Atau dengan kata lain, rasio untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih.  Sedangkan menurut Sofyan (2016:301) rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasiorasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar.

Menurut DeAnggelo (1981:186) pada Junaidi & Nurdiono (2016) mendifinisikan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Dalam penelitian ini auditor terdiri dari auditor yang berkerja pada kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/ PMK.01/2008 dan auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 8 sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 2006. dalam Mathius Tandiontong (2016:71). Tujuan dilakukannya audit laporan keuangan oleh auditor, adalah untuk memberikan pendapat akuntan atas kelayakan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan posisi keuangan , hasil operasi dan arus uang dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, seseorang auditor akan memberikan laporan akuntan sebagai perwujudan pendapatnya dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukannya. Pekerjaan auditor adalah melaksanakan auditing untuk menghasilkan opini auditor. Dimaksud dengan audit adalah meningkatkan kredibilitas laporan keungan yang disajikan oleh manajemen entitas atau (auditee) atau auditan. Dengan demikian terdeapat perbedaan peranan manajemen dengan auditor. Manajemen sebagai auditee atau auditan menyiapkan laporan keuangan yang akan diaudit oleh auditor. Peranan auditor berkenaan dengan laporan keuangan. Secara umum suatu audit merupakan alat dengan mana seseorang ditanggung oleh orang lain berkenaan dengan mutu, kondisi atau status tertentu yang penjaminnnya telah melakukan pengujiannya. KAP adalah satu dari banyak organisasi bisnis yang bergerak disektor jasa, merupakan dunia industrial jasa yang relatif kompetitif. Lingkungan eksternal audit dicirikan oleh kompetensi secara sukses dalam lingkungan KAP harus secara kontinyu berusaha keras untuk melampaui harapan klien dan memaksimalkan kepuasan klien, dengan cara memahami atribut penentu klien. Dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 43/kmk/017/1997 tentang jasa Kantor Akuntan Publik, pasal 1 butir b, mendifinisikan Kantor Akuntan Publik sebagai berikut: “ Lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya”. Ukuran Kantor Akuntan Publik berkisar dari yang mempunyai satu orang staf smpai ribuan staf dan partner. Ada 4 ukuran kategori akuntan publik: a) Kantor Akuntan Publik Internasional Ada empat Kantor Akuntan Publik terbesar di Amerika Serikat yang disebut Kantor Akuntan Publik Internasional dengan julukan “The Big Four” masing-masing kantor disetiap kota besar di Amerika Serikat dan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, termasuk di indonesia. Kelompok ini sempat dikenal sebagai “Delapan Besar”, dan berkurang menjadi “Lima Besar” melalui serangkaian kegiatan merger. Lima Besar menjadi Empat Besar keruntuhan Arthur Andersen pada tahun 2002, karena terlibatnya dalam skandal Enron. Kantor akuntan Arthur Andersen didakwa melawan hukum karena menghancurkan dokumen-dokumenyang berkaitan dengan pengauditan Enron, dan menutup-nutupi kerugian jutaan dolar dalam skandal Enron yang meledak pada tahun 2001. Hasil keputusan hukum secara efektif menyebabkan kebangkrutan global dari bisnis Arthur Andersen. Kantor-kantor koleganya di seluruh dunia yang berada di bawah bendera Arthur Andersen seluruhnya dijual dan kebanyakan menjadi anggota kantor akuntan internasioanl lainnya. Di Britania Raya, para partner Arthur Andersen setempat bergabung dengan Ernest & Young dan Touche Tahmatsu. Di Indonesia, para partner Arthur Andersen pada akhirnya bergabung dengan Ernst & Young. Bangkrutnya Arthur Andersen meninggalkan hanya empat kantor akuntan internasional di seluruh dunia, yang menyebabkan besar bagi perusahaan-perusahaan internasional besar, karena mereka diharuskan untuk menggunakan kantor akuntan yang berbeda untuk pekerjaan audit perusahaan dan layanan non-auditnya. Karena itu, hilangnya salah satu kantor akuntan besar itu telah menurunkan tingkat kompetensi di antara kantor-kantor akuntan dan menyebabkan meningkatnya beban akuntansi bagi banyak klien Kantor Akuntan Publik Nasional Beberapa KAP lainnya di Amerika Serikat dianggap sebagai KAP berukuran nasional karena memiliki cabang diseluruh kota besar di Amerika Serikat, kantor 11 Akuntan Publik ini memberikan pelayanan yang sama dengan “The Big Four” dan melancarkan persaingan langsung dengan mereka dalam hal menarik klien. Selain itu jugamemilki hubungan dengan KAP di luar negeri sehingga juga memiliki potensi internasional. c) Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP lokal atau regiona, dan terutama sekali terpusat di pulau jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkuan wilayah. Lainnya memiliki beberapa buah kantor cabang di daerah lain. KAP inipun bersaing dengan perusahaan lain dalam menarik klien termasuk bersaing KAP Internasional dan Nasional. d) Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil Menurut Aren dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf, sebagian besar KAP di Indonesia mempunyai kurangdari 25 orang tenaga kerja profesional dalam satu kantor akuntan publik. Mereka memberikan jasa audit dan pelayanan yang berhubungan dengan itu terutama bagi badan-badan organisasi kecil nirlaba, meskipun ada yang diantaranya melayani perusahaan go public. Salah satu faktor yang berkaitan dengan reputasi dari Akuntan Publik adalah quality dan prestige auditor. Dengan meningkatkan kualitas audit sehingga akan peran dan tanggung jawab auditor sebenarnya sudah diatur dalam standart profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Auditing Standart Board (ABS). Standart tersebut dalam pelaksanaannya sering menimbulkan expectation gap yaitu terjadinya perbedaan antara apa yang masyarakat dan pemakai laporan keuangan percaya atau harapan dari auditor dengan apa yang auditor yakin tanggung jawab yang diberikan. Maka untuk memberikan kepercayaan kepada klien, pemakaian laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa dari diperlukannya kode etik pada setiap profesi adalah kebutuhan akan yang diberikannya karena melalui serangkai pertimbangan etika sebagaimana diaturdalam kode etik profesi diperlukan alat prinsip normal yaitu kode etik. Dimana kode etik bertujuan untuk memberitahu anggota profesi tantangan standart perilaku yang diyakini dapat menarik kepercayaan dan memberitahu masyarakat bahwa profesi berkehendak untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat. Berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC, maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan atau perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Prinsip tersebut adalah : integritas, objektifitas, independen, kepercayaan, standart-standart teknis, kemampuan profesional dan perilaku etika.

Going Concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Dengan adanya going concern maka suatu entitas dianggap akan mampu memertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek (Eko dkk, 2006). Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang

Opini Audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil peneliannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing,2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh audior terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit diberikan oleh audior melalui beberapa tahab audit ehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Penelitian ini, untuk mengukur opini audit memberikan nilai 1 untuk opini wajar tanpa pengecualian, dan nilai 0 untuk selain pendapat tersebut. Akuntan publik bertugas memberikan assurance terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh menejemen. Assurance terhadap laporan keuangan tersebut, diberikan akuntan publik melalui opini. Pendapat auditor dalam laporan keuangan auditan sangatlah penting bagi perusahaan maupun pihak-pihak luar yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Terdapat lima jenis opini yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan menurut Mulyadi (2002) yaitu sebagai berikut : 1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan Prinsip Akuntansi Berterima Umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. 2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penambahan Bahasa penjelasan (Unqualied Opinion report with Explanatory Language). Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau telah sesuai standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum, tetapi terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (penjelasan lain) laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. 3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit apabila lingkup audit dibatasi klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, laporan keuangan tidak disusun dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak ditetapkan secara konsisten. 4. Pendapat Tidak Wajar (adverse Opinion). Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. 5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion). Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah: a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit. b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. Perusahaan yang menerima pendapat qualified opinion akan menunjukan audit delay yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion (Carslaw dan Kaplan, 1991).

Kantor Akuntansi Publik adalah suatu bentuk organisasi para akuntan publik yang sudah memperoleh izin sesuai dengan UU yang memberikan jasa profesional di dalam praktik akuntan publik (Mulyadi, 2009). KAP bergerak dibidang jasa astetasi yang mana di dalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, review atas laporan keuangan, dan jasa audit. Variabel Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu auditor yang berafiliasi dengan KAP bertaraf internasional (Big Four) dan KAP lokal. Auditor Big Four merupakan auditor yang sudah diakui dimana hasil kerja, reputasi, dan keahlian mereka bisa dikatakan lebih tinggi dari auditor non Big Four. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP the big four cenderung lebih dipercaya bila dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non the big four Dengan reputasi yang sudah diakui, auditor big four akan berusaha secara sunguh-sungguh untuk mempertahankan pasarnya, kepercayaan dari semua pihak, dan reputasinya dengan memberikan perlindungan kepada publik melalui hasil laporan auditnya. Kategori KAP the big four di Indonesia yaitu : 1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto Sahari&Co Tanudiredja,Wibisana&Co; 2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Sidharta,Sidharta dan Wijaya; 3. KAP Ernts dan Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwanto, Sarwoko&Sandjaja; 4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan Oesman Bing Satrio&Co

Menurut Soemarso, (2002). Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi atau distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Brigham dan Houston (2006) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun, ukuran perusahaan merupakan karakterisktik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan. Penelitian ini, untuk menentukan Ukuran Perusahaan dilihat dari seberapa banyak jumlah asset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kompleksitas operasional, variabilitas, dan intensitas transaksi perusahaan tersebut. Perusahaan manufaktur dapat dikatagorikan sebagai perusahaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Perusahaan dengan didasarkan pada nilai total asset yang dimiliki perusahaan seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 yang menyatakan 1. Klasifikasi perusahaan kecil, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai denga maksimum Rp 500 juta. 2. Klasifikasi perusahaan menengah, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan maksimum Rp 10 Milyar. 3. Klasifikasi perusahaan besar adalah untuk perusahaan dengan kekyayaan bersih lebih dari Rp 10 Milyar.

Menurut Riyanto, (2004). Silvabilitas adalah menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansiilnya apabila sekiranya perusahaan tersebut itu dilikuidasikan. Sedangkan menurut Sugiarso (2006), mendefinisikan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutannya, baik hutang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Dalam penelitian ini, rasio pengukuran yang akan digunakan adalah Debt to Total Equity yang menggambarkan perbandingan hutang dengan total ekuitas. Debt to Total Equity dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Proporsi Debt to Total Equity yang tinggi meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga kecurigaan auditor meningkat karena adanya kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya dan memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan. Rasio solvabilitas sebagai alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya (sugiarto, 2012) Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Menurut Kasmir (2009), rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas ini akan menunjukan risiko perusahaan sehingga berdampak pada ketidakpastian harga saham perusahaan. Jika tingkat solvabilitas tinggi maka resiko kegagalan perusahaan dalam membayar kewajibannya juga tinggi, demikian pula sebaliknya, ketika tingkat silvabilitas rendah maka tingkat kegagalan perusahaan dalam membayar kewajibannya juga rendah.Solvabilitas yang tinggi merupakan bad news bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan memoles terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan sebelum akhirnya di publikasikan

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri R. Agus Sartono (2010). Profitabilitas menunjukan Kemampuan suatu perusahaan untuk menhasilkan keuntungan, baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset, maupun modal saham tertentu. Profitabilitas perusahaan dilihat dari net profit (laba/rugi bersih sesudah pajak). Jika perusahaan mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas rendah, akan membawa reaksi negatif dari pasar dengan menurunnya penilaian atas kinerja perusahaan. Notice dan Budi (2010) dalam Dwi Hayu Estrini dan Herry (2013) memberikan alasan bahwa auditor yang mengaudit perusahaan yang mengalami kerugian cenderung akan lebih berhati-hati selama proses audit jika dibandingkan dengan perusahaan yang menghasilkan laba yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Wirakusuma (2004) bahwa perusahaan yang melaporkan kerugian kemungkinan akan meminta auditor untuk mengatur waktu proses auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya, jika suatu perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan mengharapakan laporan keuangan auditan dapat segera diselesaikan sehingga good news dapat segera disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan. Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan ROA (Return on Asset) atau disebut sebagai tingkat pengembalian atas total aktiva. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan asset atau ekuitas untuk memperoleh laba bagi perusahaan. Profitabilitas akan menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat karena adanya pertanggungjawaban untuk menyampaikan berita baik kepada publik. 18 Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang akan digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Munawir, 2002:89), karena jika suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian total aktiva yang dimilikinya sehingga akan berdampak terhadap pergerakkan harga saham, yaitu harga saham akan mengalami kenaikan. Penelitian ini menemukan bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA) Mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan laba karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asst tertentu yang dimiliki oleh perusahaan (ALmilia dan Devi, 2007) .

Audit delay dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal diterbitkannya laporan audit (Wiwik Utami, 2006). Hosaain dan Taylor (1998) berpendapat audit delay adalah interval waktu setelah tanggal neraca dan dengan tanggal laporan auditor ketika auditor secara resmi menyampaikan laporan mereka kepada perusahaan.Dyer dan Mc Hugh (Hilmi dan Ali, 2008) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, yakni: 1. Preliminary lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa. 2. Auditor’s report lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. 3. Total lag : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa. Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Kartika, 2009). Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Proses audit memerlukan waktu yang berpengaruh pada audit delay, yang nantinya akab berakibat pada ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang telah di audit. Laporan ini akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan yang nantinya akan diumumkan kepada publik. Hal ini sesuai ketentuan mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan publik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 / POJK.04 / 2016 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia (BEI), Maka laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setalah tahun buku berakhir. Ketika perusahaan melangggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04 / 2016 pasal 19 tentang Ketentuan Sanksi, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelangggaran ketentuan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenaikan sanksi administrasi terhadap setiap pihak yang melanggar. Sanksi yang dikenakan bertingkat mulai dari peringatan tertulis, teguran kedua berupa denda hingga pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Ketepatan waktu dalam penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hal yang sangat penting terutama bagi perusahaan publik yang menjadikan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Keterlambatan pelaporan keuangan yang telah diaudit secara tidak langsung juga diartikan oleh investor sebagai sinyal buruk bagi perusahaan karena keterlambatan informasi yang diterima dapat menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal.

Teori ini terdapat kandungan informasi yang dapat menjadi sinyal bagi para investor dan pihak potensial lainnya yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu pengumuman dikatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi pasar, yaitu dapat berupa perubahan harga saham atau abnormal return. Apabila pengumuman tersebut memberikan dampak positif berupa kenaikan harga saham, maka pengumuman tersebut merupakan sinyal positif. Namun jika pengumuman tersebut memberikan dampak negatif, maka pengumuman tersebut merupakan sinyal negatif. Berdasarkan teori ini maka pengumuman laporan keuangan atau laporan audit merupakan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan (Scott, 2010). Laporan audit yang telah dipublikasikan ini diharapkan pasar dapat merespon informasi tersebut sebagai sinyal yang baik atau buruk. Menurut (Hartono,2005) teori signaling menyatakan bahwa perusahaan dengan kualitas yang baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan mana perusahaan yang mempunyai kualitas baik dan mana perusahaan yang mempunyai kualitas buruk. Manfaat dari teori ini adalah akurasi dan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan ke publik yang merupakan sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk proses pengambilan keputusan dari investor. Semakin panjang audit delay menyebabkan ketidakpastian pergerakan harga saham (Wiwik, 2006). Dengan demikian, lamanya waktu dalam proses audit laporan keuangan menyebabkan pergerakan harga saham yang tidak stabil, sehingga investor mengartikannya sebagai audit delay karena perusahaan tidak segera mempublikasikan laporan keuangan, yang kemudian berdampak pada penurunan harga saham perusahaannya.

Dalam penelitian Siti Qolillah, Abdul Halim, Retno wulandari (2015) menyatakan bahwa variabel Auditor client tenure berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel auditor client tenure yang diukur dengan menghitung jumlah tahun sebuah KAP melakukan jasa audit pada entitas yang sama secara berturut-turut dari tahun 2013-2014 memiliki koefisien regresi sebesar 1.906 dengan tingkat signifikansi 0.039 yang lebih kecil dari α (5%). Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa auditor tenure berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Variabel auditor tenure memiliki hubungan yang positif atau searah, dimana semakin lama auditor berikatan dengan perusahaan klien akan semakin besar potensi kelangsungan hidup perusahaan. Perikatan sebuah perusahaan dengan KAP yang lama disebabkan oleh kualitas yang ditunjukkan oleh auditor selama mengaudit perusahaan klien, dimana perusahaan klien puas dengan hasil audit yang dilakukan oleh auditor yang menunjukkan kinerja sesungguhnya dari perusahaan. Lamanya hubungan perikatan KAP dengan sebuah perusahaan tidak mengakibatkan independensi auditor KAP tersebut berkurang tetapi kualitas audit yang diberikan oleh KAP akan meningkat, dan hal ini yang diinginkan oleh perusahaan

dengan tambahan phrase going concern Opini audit dengan tambahan phrase atau paragrah penekanan suatu hal merupakan suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan. (SA 706 Para. 5). Penerbitan opini audit dengan tambahan phrase going concern ini sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi, karena ketika seorang investor akan melakukan investasi perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, terutama yang menyangkut tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Hany et.al., 2003). Pemberian opini dengan tambahan phrase going concern oleh auditor eksternal perusahaan bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan adalah salah satu bagian dari perusahaan yang diperlukan oleh auditor dalam pemberian opini tersebut oleh auditor kepada perusahaan. Oleh karena semua bersumber dari laporan keuangan, maka baik atau tidaknya kondisi keuangan perusahaan juga dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan juga menentukan jumlah para investor yang akan menanam saham mereka di perusahaan tersebut. Jika baik, maka calon investor akan datang untuk berinvestasi. Jika buruk, maka calon investor akan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi dan kemungkinan terburuk adalah investor lama akan menarik sahamnya dari perusahaan tersebut. O’Reilly dalam Monica 2016 mengungkapkan bahwa opini audit going concern melambangkan sinyal negatif bagi kelangsungan hidup perusahaan sehingga seharusnya dapat berguna bagi investor, sedangkan opini non wajar tanpa pengecualian melambangkan sinyal positif sebagai penanda bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik. Pengeluaran opini audit going concern adalah hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena akan berdampak pada kemunduran harga saham, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan dan karyawan terhadap manajemen perusahaan, serta perusahaan kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman. Namun fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan banyak dari perusahaan yang go public dimana yang seharusnya menerima opini audit dengan tambahan phrase going concern malah menerima opini audit wajar tanpa pengecualian. Bahkan tidak sedikit dari auditor yang gagal memberikan opini kepada auditee, yaitu keadaan dimana perusahaan yang tidak sehat namun menerima pendapat unqualified. Menurut Praptitorini et al. (2007) masalah going concern merupakan hal yang kompleks dan terus ada sehingga diperlukan faktor-faktor untuk menentukan status going concern perusahaan dan konsistensi faktor-faktor tersebut harus terus diuji agar dalam keadaan ekonomi yang fluktuaktif, status going concern tetap dapat diprediksi. Banyak penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor tersebut yang berpengaruh terhadap opini audit dengan tambahan phrase going concern pada perusahaan pertambangan, tetapi ada juga hasil yang berbeda yang menyatakan tidak terdapat pengaruh terhadap opini audit going concern. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai opini audit dengan tambahan phrase going concern.

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Asumsi ini mengharuskan perusahaan secara operasional memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (SA 570 Para. 2). Menurut Hany dalam Santosa dan Wedari (2007), going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha, badan usaha dianggap mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Sedangkan Fijriantoro (2010) menyatakan bahwa suatu entitas masuk dalam kategori going concern apabila perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memenuhi kewajibannya, dimana dananya tidak berasal dari penjualan aset dalam jumlah besar, maupun restrukturisasi hutang, atau kegiatan serupa lainnya. Belkaoui dalam Widyantari (2011), menyatakan bahwa going concern merupakan kondisi suatu entitas dimana aktivitas operasionalnya akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyek serta tanggung jawabnya. Perusahaan yang menurut pertimbangan auditor terdapat keraguan terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka akan memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup (SA 570 Para. 19)

Audit Delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Halim, 2000). Senada dengan pernyataan Halim, Aryati (2005) menyebutkan Audit Delay sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Audit Delay adalah rentang waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan laporan keuangan. Semakin lama rentang Audit Delay, semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun pada penerapan ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak kendala. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat ketepatwaktuan pelaporan (lag). (Margaretta dan Soepriyanto, 2012) Menurut Dyer dan McHugh, ada tiga kriteria ketepatwaktuan, yaitu: ketepatwaktuan audit (Auditors’ Report Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; keterlambatan Pelaporan (Reporting Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan auditor ditandatangani sampai tanggal pelaporan oleh BEI; dan keterlambatan total (Total Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal periode laporan keuangan sampai tanggal laporan dipublikasikan oleh bursa (Margaretta dan Soepriyanto, 2012)

Pertumbuhan adalah dampak arus kas dana perusahaan dari perubahan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha (Helfert, dalam Nur Fadhila 2016). Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberi tanda bagi perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan investor pun akan mengharapkan tingkat pengembaluan (rate of return) dari investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan baik. Dari sudut pandang auditor, pertumbuhan perusahaan menunjukkan perusahaan mampu going concern. Pertumbuhan perusahaan (badan usaha) memerlukan komitmen pendanaan yang permanen dan terus meningkat. Situasi ini akan berlawanan pada saat pola penurunan. Begitu penjualan (jasa atau barang) menurun, manajemen harus berhati-hati dalam menurunkan operasi, modal kerja, dan aktiva operasi. (Helfert dalam Nur Fadhila 2016) Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan positif menunjukkan aktivitas operasional perusahaan berjalan baik sehingga perusahaan dapat mempertahankan posisi ekonomi dan kelangsungan hidupnya, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan perusahaan merupakan perkembangan perusahaan yang dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan total aktiva maupun dengan tingkat pertumbuhan penjualan.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan hartanya. (Sofyan Safri Harahap, 2011) Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (kas terhadap kewajiban lancar). Tingkat likuiditas dapat dihitung dengan rasio lancar (current ratio), merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban lancar.   Jika perusahaan mampu membayar kewajibannya, maka perusahaan tersebut dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang likuid.

tenure Lamanya hubungan antara auditor dengan klien disebut audit tenure. Ketika auditor telah berhubungan bertahun-tahun dengan klien, klien dipandang sebagai sumber penghasilan untuk auditor yang secara potensial dapat mengurangi independensi (Yuvisa et al., 2008). Audit tenure adalah jangka waktu penugasan audit antara pihak auditor (Kantor Akuntan Publik) dengan perusahaan yang diaudit secara terus menerus tanpa mengganti pihak auditor yang lain. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Dalam sebuah bisnis maupun perekonomian, suatu audit menjadi
sebuah hal yang sangat penting sekali, mengapa? Karena audit ini dapat
memberikan kepercayaan yang lebih kepada para pihak yang
berkepentingan, misalkan saja di dalam suatu perusahaan, suatu audit akan
sangat dibutuhkan oleh para pemegang saham untuk melihat kondisi
ataupun memantau perkembangan perusahaan yang menjadi hak milik para
pemegang saham tanpa intervensi dari pihak-pihak manajemen atau
karyawan perusahaan.
Audit adalah proses yang dilakukan oleh seorang auditor dimana
untuk mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu
entitas, proses audit ini akan dilakukan untuk menyertakan derajat
kewajaran aktivitas ekonomi suatu entitas tersebut apakah telah sesuai
dengan yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada para pihak
yang berkepentingan.
Menurut sukrisno (2012), pengertian auditing adalah suatu
pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang
independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen,
beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan
tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangan tersebut.
Auditing menurut A Statement of Basic Auditing Concept (ASOBAC)
adalah: Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi buktibukti secara objektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian
ekonomi untuk memutuskan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut
dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada
para pemakai yang berkepentingan.
Definisi tersebut mengandung tujuh unsur-unsur penting yaitu
(Mulyadi, 2002:9):
1. Suatu proses sistematik
Auditing merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa suatu
rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan
terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang
direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan.
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
Proses sitematik yang dilakukan tersebut ditujukan untuk
memperoleh bukti – bukti yang mendasari asersi – asersi yang dibuat
oleh individu maupun entitas, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak
terhadap bukti – bukti tersebut.
3. Asersi – asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi
Yang dimaksud dengan asersi mengenai kegiatan dan kejadian
ekonomi adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses
pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi
yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan
suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan.
4. Menentukan tingkat kesesuaian
Pengumpulan bukti mengenai asersi dan evalusi terhadap hasil
pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menentukan
kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria tersebut kemungkinan
dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.
5. Kriteria yang ditentukan
Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai
asersi (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa peraturan –
peraturan yang ditetapkan secara spesifik oleh badan legislatif atau
pihak lainnya, anggaran atau ukuran prestasi lainnya yang ditetapkan
oleh manajemen, atau prinsip akuntansi berlaku umum.
6. Menyampaikan hasil
Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi.
Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan
audit. Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau
menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas
asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.
7. Para pemakai yang berkepentingan
Para pemakai yang berkepentingan terhadap laporan keuangan
yang diaudit adalah para pembuat keputusan yang menggunakannya
sebagai dasar untuk membuat keputusan – keputusan ekonomi. Para
pemakai tersebut antara lain investor maupun calon investor dipasar
modal, pemegang saham, kreditor maupun calon kreditor, badan
pemerintahan, manajemen, dan publik pada umumnya.

Reputasi auditor merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan independensi auditor Nurhayati dan Dwi (2019). Mengklasifikasikan KAP berskala besar apabila termasuk dalam KAP the big four (Big 4) firm atau berafiliasi dengan big 4 firm. Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional. KAP besar cenderung kurang tergantung secara ekonomi kepada klien sehingga tidak berkompromi atas kualitas audit (Efraim, 2010). Sejalan dengan tulisan Efraim, Arie (2010) menyebutkan bahwa KAP big four atau yang berafiliasi dengan big four mempunyai kelebihan dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Kelebihannya adalah (1)banyaknya jumlah dan beragamnya klien yang ditangani KAP, (2) banyaknya jasa yang ditawarkan, (3)luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi dengan KAP internasional, dan (4) banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP. Berkenaan dengan reputasi KAP besar tersebut, didukung pula oleh hasil penelitian Becker et al., (1998) dalam Giri (2010) yang menemukan bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional memiliki tingkat akrual yang rendah dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi.

Teori Agensi berhubungan dengan teori biaya transaksi dimana keduanya terdapat penekanan bahwa teori agensi lebih menekankan pada suatu proses kontrak sedangkan teori biaya transaksi menekankan pada kontraknya yang dilakukan antara Akuntan Publik dengan klien (Hartadi, 2012). Tujuan utama dari teori agensi yaitu untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak dengan tujuannya dapat meminimalisir biaya karena informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Oleh sebab itu, teori agensi ini berusaha untuk menjawab masalah agensi yang terjadi karena pihak-pihak yang saling bekerjasama yang memiliki tujuan yang berbeda (Hartadi, 2012). Yuniarti (2011) membuktikan bahwa biaya audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Nindita dan Siregar (2012) bahwa manajer perusahaan yang rasional tidak akan memilih auditor yang berkualitas tinggi dan membayar fee yang tinggi apabila kondisi perusahaan yang tidak baik. Gammal (2012) membuktikan bahwa perusahaan multinasional dan bank-bank di Lebanon lebih memilih untuk membayar biaya audit yang bernominal besar dengan alasan yaitu mereka lebih mencari auditor yang dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Etika Auditor merupakan salah satu komponen pengukuran dalam menentukan Kualitas Audit. Menurut Fransisca dan Devianti (2019) Etika Auditor meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku professional. Seorang akuntan publik diharuskan untuk memegang teguh etika profesi yang diatur dalam kode etik yang telah ditetapkan oleh IAPI. Mengingat profesi akuntan publik merupakan salah stau profesi yang mendapat kepercayaan masyarakat, maka sudah seharusnya seorang akuntan publik untuk menjaga etika profesinya. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Futri dan Juliarsa (2014), menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara etika auditor terhadap kualitas audit. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Chrisdinawidanty et al., (2016), bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara etika auditor dan kualitas audit

Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Ketika fee audit semakin tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula karena semakin luas pula prosedur audit yang akan dilakukan auditor, dengan demikian hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat. Auditor dengan fee audit yang tinggi akan melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Pendeteksian kejanggalan mencerminkan kualitas proses audit tinggi, hal ini dikarenakan kualitas proses audit merupakan pelaksanaan audit dengan penerapan standar akuntansi dan standar audit yang benar oleh auditor (Agoes, 2012:56). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Di mana biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit.

Berdasarkan Biaya Audit Berdasarkan Surat Keputusan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. KEP.024/IAPI/VII/2008, maka akuntan publik harus menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Menurut Titman dan Trueman sebagaimana dikutip Widiastuti dan Febrianto (2010), ketepatan informasi yang dihasilkan oleh auditor yang diturunkan dari laporan keuangan tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan audit fee yang lebih tinggi pula. Calon investor akan mendapatkan estimasi yang lebih tepat tentang aliran kas masa depan sebuah perusahaan jika mereka sadar bahwa pilihan pemilik atas kualitas auditor mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh pemilik. Di dalam kondisi ekuilibrium, pemilik akan memiliki insentif untuk memilih auditor dengan level kualitas yang bisa dengan benar mengungkapkan informasi privat mereka. Dengan demikian, makin menguntungkan (favorable) informasi tersebut, makin tinggi kualitas auditor yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa jika makin berkualitas auditor, maka makin tinggi harga saham perusahaan di pasar perdana. Menurut Sundgren and Svanstrom (2011), di pasar layanan jasa profesional, kualitas layanan yang lebih tinggi biasanya dikaitkan dengan harga yang lebih tinggi. Setelah mengontrol karakteristik klien yang mempengaruhi biaya audit, seperti ukuran, kompleksitas dan pembagian risiko antara auditor dan klien, maka biaya yang ditetapkan oleh Big 4 relatif lebih tinggi dibandingkan KAP lainnya yang lebih kecil. Pada dasarnya, harga yang lebih tinggi tersebut mungkin terjadi karena adanya faktor jumlah usaha audit yang diinvestasikan (jam audit lebih banyak) atau keahlian yang lebih besar (penentuan harga yang lebih tinggi setiap jamnya). Menurut Hogan dan Wilkins (2008), biaya audit sangat berhubungan dengan risiko bawaan (inherent risk) dan risiko informasi (information risk). Kedua hal ini merupakan dampak dari adanya masalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal di dalam perusahaan, yang kemudian menyebabkan biaya yang ditetapkan oleh auditor eksternal, misalnya The Big 4, juga meningkat. Selain itu dalam penelitiannya tentang diktonomi kualitas antara The Big 4 dan Non-Big 4, Sirois (2009), juga menemukan adanya bukti bahwa audit fee telah menjadi dasar munculnya audit yang berkualitas. Dalam hal ini, Big 4 Auditors, yang mana telah menetapkan jumlah fee audit yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Non-Big 4 Auditors, cenderung mampu menyajikan laporan audit yang lebih berkualitas. Hal ini mungkin lebih diakibatkan karena tingginya kualitas pada auditor yang dimilikiThe Big 4 dalam kegiatan auditing. Hasilnya, tingginya kualitas auditor yang dimiliki The Big 4 telah menghasilkan persepsi kemampuan dan pengalaman auditing yang lebih tinggi pula. Selanjutnya, sebagaimana The Big 4 telah mengalokasikan dana yang lebih besar bagi auditor mereka, para auditor tersebut juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka.

Ukuran KAP dapat diukur berdasarkan jumlah klien dan prosentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada perusahaan audit yang lain. Beberapa penelitian yang menggunakan ukuran KAP sebagai pengukur kualitas audit berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kualitas antara KAP berukuran besar (Big 4 accounting firms) dengan KAP berukuran kecil (non Big 4 accounting firms). Hubungan positif antara ukuran KAP dan kualitas audit, yaitu alasan reputasi dan deep pocket yang dimiliki oleh KAP besar. Penelitian telah membuktikan kesesuaian dengan hipotesis reputasi yang berargumen bahwa KAP besar mempunyai insentif lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien (client specific rents) yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu karena  karena KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada KAP besar, maka mereka terancam (exposed) oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar bila menghasilkan laporan audit yang tidak akurat. Kualitas audit juga dikaitkan dengan ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP. Perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, sehingga perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas (O’Brien dan Bhushan, 1990 dalam Fernando et al., 2010) 1. Kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit yang besar adalah dengan jumlah klien yang lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Karena perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien. 2. Bukti bahwa bank loan officers menganggap bahwa adanya perbedaan dalam reputasi dari accounting firms, dia membedakan antara the big eight group dan non the big eight. 3. Persepsi dari independen auditor secara signifikan berbeda antara perusahaan audit yang besar dan kecil. 4. Perusahaan audit yang besar lebih mampu menangkap signal akan penyelewengan keuangan yang terjadi dan mengungkapkannya dalam pendapat audit mereka. 5. Auditor yang mempunyai kekayaan atau asset yang lebih besar mempunyai dorongan untuk menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dibandingkan dengan auditor dengan kekayaan yang lebih sedikit. Auditor yang memiliki kekayaan lebih besar (deeper pockets) adalah audit size firms yang besar. Menurut Febrianti dan Mertha (2014), kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (Big 4 accounting firms) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non Big 4 accounting firm). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Seperti kasus SNP Finance merupakan salah satu buktinya. Deloitte ketika menjadi auditor SNP adalah sebuah kantor akuntan besar dengan sumber daya yang juga besar, namun tidak terbukti digunakan secara independen Adapun mekanisme pemberian pinjaman kepada SNP Finance yang dilakukan dengan sistem executing. Bank memberikan kredit berupa joint financing atau memberikan langsung ke perusahaan pembiayaan tersebut. Kemudian SNP Finance yang meneruskannya kepada pengguna. Untuk mendapatkan kredit ini, terlebih dulu ditunjuk auditor publik yang bertugas memeriksa laporan keuangan. Auditor yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte yang menilai kondisi keuangan SNP Finance. Kondisi tersebut telah diantisipasi perbankan dengan melakukan pencadangan (PPAP) pada tahun yang sudah lewat, sehingga perbankan dapat meng-absorb risiko gagal bayar. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut adalah melalui penerbitan Medium Term Note (MTN), yang diperingkat oleh Pefindo berdasarkan laporan keuangan SNP yang diaudit DeLoitte. Akhirnya, saat terjadi permasalahan, SNP Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap kewajibannya sebesar kurang lebih Rp 4,07 triliun, yang terdiri dari kredit perbankan Rp 2,22 triliun dan MTN sebesar Rp 1,85 triliun. Hal yang sama juga dibuktikan oleh Yuniarti (2011), yang menyimpulkan bahwa ukuran KAP tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit yang diberikan oleh KAP

Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain (Agoes, 2012:56). Dalam penetapan fee audit, terdapat ancaman kepentingan pribadi. Contohnya dalam penetapan fee audit banyak orang awam mengira fee yang dibayarkan perusahaan terlalu besar karena terdapat pengambilan keuntungan pribadi, dan masih banyak yang lainnya. SPAP (2011:89) mengungkapkan bahwa adanya ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika proprsi jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari suatu klien assurance demikian signifikan dibandingkan dengan jumlah kesulurah imbalan jasa yang diperoleh oleh KAP atau jaringan KAP, yang menyebabkan ketergatungan KAP atau jaringan KAP pada suatu klien atau suatu grup klien assurance atau kekhawatiran atas hilangnya klien atau grup klien assurance tersebut. Indikator dalam mengukur Fee Audit antara lain: 1. Risiko perusahaan (Client Risk) 2. Kompleksitas (Complexity) 3. Profitabilitas (Profitability) 4. Reputasi Auditor (Auditor Reputation) Fenomena lainnya yang juga mampu mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerjasama dalam hal penentuan besaran fee audit antara auditor dan klien. Hoitash et al. (2007), menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif fee yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsensi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan. Elder (2011:80) menyatakan bahwa imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar pekerjaan yang dilakukan dan secara khusus auditor harus menghindari ketergantungan ekonomi tanpa batas pada pendapatan dari setiap klien. Bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada tiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas proses audit. Jong-Hag, et al (2010) juga berpendapat hal yang sama, bahwa fee audit yang besar dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian terkait hal tersebut dilakukan. yang menunjukkan bukti berbeda, bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, membuktikan bahwa fee audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit.

Menurut Tugiman (2012:83) kata “etika” dalam arti yang sebenarnya
berarti “filsafat mengenai bidang moral”. Jadi, etika merupakan ilmu atau
refleksi sistematik mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilahistilah moral. Etika adalah sikap kritis setiap pribadi atau kelompok
masyarakat dalam merealisasikan moralitas, dan etika menghimbau orang
untuk untuk bertindak sesuai dengan moralitas. Indikator dalam mengukur
etika:
1. Tanggung Jawab Profesi
2. Kepentingan Publik
3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan Kehati- hatian Profesional
6. Perilaku Profesional
7. Standar Teknis

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit dapat diukur dengan laporan audit. Menurut Chrisdinawidanty dkk (2016) pernyataan standar pelaporan pertama adalah laporan hasil pemeriksaan harus mencakup beberapa hal yaitu : 1. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Pernyataan ini mengacu pada standar pemeriksaan yang berlaku, yang harus diikuti oleh pemeriksaan selama melakukan pemeriksaan. 2. Hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan dan rekomendasi. Pemeriksa harus melaporkan temuan pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan. Dalam melaporkan temuan pemeriksaan tersebut, pemeriksa harus mengungkapkan informasi yang cukup, kompeten dan relevan sehingga dapat dipahami. Selanjutnya pemeriksa harus menyusun simpulan hasil pemeriksaan. Dan pemeriksa harus menyampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan guna peningkatan kinerja atas bidang yang bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas yang diperiksa. 3. Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan. Pemeriksa harus meminta tanggapan/pendapat secara tertulis dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi termasuk indakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa.

Menurut Kurniasih dan Rohman (2014), Organisasi merupakan jaringan kontraktual antara prinsipal dan agen. Proses ini melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. menurut Arifin (2014) menyatakan bahwa prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan dan melaporkan informasi keuangan perusahaan berupa laporan keuangan. Karena kepentingan kedua pihak tidak selalu sejalan, maka sering terjadi benturan kepentingan antara prinsipal dengan agen kondisi ini yang dikenal sebagai moral hazard dan menimbulkan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi dapat menciptakan kebutuhan akan adanya pihak ketiga yang independen yaitu auditor untuk memeriksa dan memberikan assurance pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen (Ittonen, 2014). Dalam hal keagenan, auditor juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan pendapatannya, penetapan fee audit tinggi untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula, selain itu auditor juga dilanda masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Kurniasih dan Rohman (2014) mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manjemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi kepentingan prinsipal. Dilain sisi, manajer yang membayar dan
menanggung jasa audit. hal ini dapat menimbulkan ketergantungan antara auditor
dengan klien demi perikatan yang panjang dan membuat hubungan kedekatan antara
auditor dengan klien, oleh karena itu untuk menjaga independensi auditor
diberlakukan rotasi wajib audit.

Kualitas auditor sangatlah menentukan kredibilitas laporan keuangan, dimana dalam hal ini kualitas auditor terdampak pada audit delay. Sebagian besar auditor berpengalaman umumnya mempunyai intuisi yang lebih baik dalam mendeteksi suatu ketidakwajaran (Kartika, 2011). Perusahaan klien dalam melakukan audit laporan keuangan akan memilih Kantor Akuntan Publik (KUP) yang memiliki reputasi baik, yang dapat diandalkan dalam segi service, kualitas dan kecepatan dalam mengaudit laporan keuangan, sehingga hal ini sesuai dengan pernyataan (Kartika, 2011) dalam Oktoriana (2006) bahwa kualitas auditor merupakan salah satu pengurang terhadap ketidakpastian.

Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, akan memeberi pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Ada lima kemungkinan pernyataan auditor independen (Kartika, 2011) yaitu: a. Pendapatan wajar tanpa pengecualian Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia jika memenuhi kondisi berikut ini: 1. Prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia digunakan untuk menyusun laporan keuangan. 2. Perubahan penerapan prinsi akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dari periode ke periode yang telah cukup dijelaskan. 3. Informasi dalam catatan -catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan akuntansi yang berlaku di Indonesia. b. Pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelas, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuanagan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjelas. Berbagai penyebab paling penting ada tambahan bahasa penjelas. 1. Adanya ketidakpastian yang material 2. Adanya keraguan atas kelangsunag hidup perusahaan. 3. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadapa prinsip akuntansu yang berlaku umum di Indonesia. c. Pendapat wajar dengan pengecualian Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan auditor jika dijumpai hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkup auditor dibatasi klien 2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting karena kondisi- kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor. 3. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntasi yang berlaku umum di Indonesia. d. Pendapatan tidak wajar Auditor akan memeberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahaan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Selain auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi untuk pengambilan keputusan. e. Pernyataan tidak memberikan pendapat Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat. Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah : 1. Pembatasan yang luar biasa sikapnya terhadap lingkungan audit 2. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bu kti mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit.

Menurut (Survita & Hanny, 2015) “mengatakan bahwa solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Analisa solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi seluruh kewajiban-kewajibannya. Tingginya debt ratio mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Tingginya resiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Resiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat oleh karena itu pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan. Rasio solvabilitas yang tinggi akan mengakibatkan panjangnya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kemungkinan lain adalah kurang ketatnya aturan-aturan dalam perjanjian utang di Indonesia untuk mengharuskan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitablitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (( Studying on Manufactured Company List on the Indonesia Stock, 2018). Menurut (Widyantari & Wirakusuma, 2012), menemukan bahwa perusahaan yang memiliki prestasi yang tinggi(good news) akan melaporkan lebih tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian (bad news). Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Maka tingkat profitabilitas rendah ditengarai berpengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan pasar terhadap pengumuman rugi oleh perusahaan. Munurut (Efendi & Utami, 2012) dalam jurnal yang ditulis Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma, apabila profitabilitas perusahaan rendah maka auditor akan melakukan tugas auditnya dengan lebih hati-hati karena adanya resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan memperlambat proses audit dan menyebabkan penerbitan laporan auditan yang lebih panjang. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah return on asset (ROA), rasio yang mengukur efektivitas pemakaian total sumber daya alam oleh perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan total aset, total penjualan atau kapitalisasi pasar. Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah total aset dengan log natural total aset. Nilai aset digunakan untuk dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Pada dasarnya Ukuran Perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil. Faktor Ukuran Perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering diteliti pada penelitian sebelumnya. (Astuti, 2016), dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan antara Ukuran Perusahaan, kompleksitas perusahaan dan kualitas pengendalian internal dengan Audit Delay

Menurut (Kartika, 2011) Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Audit delay merupakan lamanya / rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Menurut (Kartika, 2011), semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan insider trading dan rumor-rumor lain di bursa saham. Apabila hal ini sering terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan maksimal. Dengan demikian, regulator harus menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten. Tujuannya untuk tetap menjaga reliabilitas dan relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelaku bisnis di pasar modal. Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham.

Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Melati & Sulistyawati, 2016). Tujuan umum suatu audit atas laporan keuangan adalah memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar, dalam segala hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Tetclock (1984) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) dalam Ardini (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat sesorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannnya. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi. Mardisar dan Sari (2007) dalam Saripudin dkk. (2012) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaanya.

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara obyektif, cermat dan seksama. Munawir (1999) dalam Kisnawati (2012) kompetensi seorang auditor ditentukan oleh (3) faktor sebagai berikut : pendidikan formal tingkat universitas, latihan teknis dan pengalaman dalam bidang auditing, dan pendidikan profesional yang berkalanjutanselama menjalani karir sebagai auditor. Webster’sNinth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Ardini (2010) mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan danpengalaman

Independensi menurut Arens dkk (2008:111) dalam Tjun dkk (2012) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (independent in appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Independensi menurut Mulyadi (2002:26-27) dalam Tjun dkk (2012) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh piha klain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002:27) dalam Tjun dkk (2012) : 1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut. 2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya. 3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien. Standar umum audit yang kedua menyatakan bahwa “dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (IAI, 2001:220.1). Berkaitan dengan hal itu terdapat 4 hal yang mengganggu independensi akuntan publik, yaitu : (1) Akuntan publik memiliki mutual atau conflicting interest dengan klien, (2) Mengaudit pekerjaan akuntan publik itu sendiri, (3) Berfungsi sebagai manajemen ataukaryawan dari klien dan (4) Bertindak sebagai penasihat (advocate) dari klien. Akuntan publik akan terganggu independensinya jika memiliki hubungan bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya (Elfarini, 2007) dalam Tjun dkk (2012). Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Lavin (1976) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 3 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, yaitu : (1) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan (3) Lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien, Shockley (1981) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu (1) Persaingan 14 antara kuntan publik, (2) Pemberian jasa konsultasi manajemenkepadaklien, (3) Ukuran KAP, dan (4) Lamanyahubungan audit. Sedangkan Supriyono (1988) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 6 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu: (1) Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Jasa-jasa lainnya selain jasa audit, (3) Lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan klien, (4) Persaingan antar KAP, (5) Ukuran KAP, dan (6) Audit fee. Elfarini (2007) dalam dkk (2012) mengukur independensi diukur melalui lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit. Pada penelitian ini peneliti mengukur independensi dengan cara menanyakan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit.

Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruh iobyektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil audit (Sukriah dkk, 2009).

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ilmiyati dan Suharjo, 2012). Marinus dkk. (1997) dalam Sukriah dkk. (2009) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job). Purnamasari (2005) dalam Sukriah dkk (2009) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa haldiantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencaripenyebab munculnya kesalahan.

De angelo, dalam Ilmiyati dan Suhardjo (2012) mendefenisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku diIndonesia. Setiap audit harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Ilmiyati dan Suharjo, 2012).

Teori agency menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik selaku principal. Principal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan investasi atau dana dalam perusahaan dengan meminta laporan pertangungjawaban kepada agen (manajemen), tetapi pada kenyatannya seringkali ditemukan tindakan manajemen yang merekayasa laporan agar terlihat baik sehingga kinerja manajemen akan dianggap baik oleh principal. Perusahaan pada dasarnya menanggung banyak resiko, salah satunya adalah pertentangan kepentingan. Masalah ini timbul karena kekayaan perusahaan adalah milik pemegang saham dan stakeholder lainnya, tetapi kewenangan pengelolaan perusahaan ada pada pihak manajemen, pertentangan kepentingan yang terjadi pada perusahaan dapat menyebabkan berbagai resiko yang tidak dikehendaki, seperti pemanfaatan kekayaan perusahaan diluar aturan perusahaan, terjadinya fraud, dan penetapan manajemen dengan kompetensi yang kurang memadai. Dalam hal ini, untuk menghindari segala resiko termasuk kecurangan dalam laporan keuangan yang disajikan, maka perlu adanya pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu auditor independen. Dalam teory keagenan, auditor selaku pihak ketiga bertugas untuk membantu memahami konflik kepentingan yang muncul antara principal dengan agen. Auditor bertugas untuk memberikan solusi dengan cara memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Dalam proses audit yang dilakukan oleh seorang auditor, kualitas audit merupakan hal yang terpenting. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan auditor menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana auditor tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik profesi akuntan untuk menghindari penyimpangan. Untuk menjadi bagian dari solusi atas konflik manajemen dengan principal, Auditor dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dengan hasil audit yang berkualitas, dalam hal ini auditor harus memiliki sikap objektivitas dalam melaksanakan tugas auditnya. Objektivitas mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas audit, karena semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka semakin baik hasil pemeriksaannya, Ventje Ilat et al. (2016). Meningkatnya objektivitas auditor menunjukkan bahwa auditor dapat bertindak secara adil tanpa tekanan atau permintaan yang dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan tertentu pada audit, dan auditor akan menolak untuk menerima tugas audit jika pada saat yang sama memiliki hubungan kerja sama dengan pihak yang diperiksa, auditor tidak memihak kepada siapa pun serta dapat diandalkan dan dapat dipercaya, Zahmatkesh et al. (2017). Namun hal tersebut harus didukung dengan adanya kompetensi yang memadai, Peningkatan kompetensi auditor menunjukkan bahwa auditor memiliki keingintahuan yang besar, berpikiran luas, mampu menangani ketidakpastian, dan mampu bekerja dalam tim. Auditor memiliki kemampuan untuk melakukan tinjauan analitis, pengetahuan mengenai teori organisasi, audit dan sektor publik, serta akuntansi. Selain itu, auditor juga memiliki keahlian untuk mewawancarai, membaca kondisi dengan cepat, memahami ilmu statistik, ahli menggunakan komputer, sehingga kualitas audit juga meningkat. Kompetensi penting bagi auditor karena kompetensi adalah prinsip etika profesional akuntan publik yang mempengaruhi kualitas audit. Prinsip kompetensi mengharuskan auditor untuk mempertahankan pengetahuan profesional dan keahlian yang diperlukan untuk memastikan penyediaan layanan profesional yang kompeten untuk klien, Zahmatkesh et al. (2017). Untuk mencapai hasil pemeriksaaan yang baik dan berkualitas, akuntabilitas sangat penting bagi auditor sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Keakuratan dan ketepatan menekankan tanggung jawab auditor dalam menjalankan pekerjaannya, akuntabilitas menunjukkan bahwa auditor dapat menyelesaikan pekerjaan audit dengan baik dan tepat waktu, yakin bahwa pekerjaannya diperiksa dengan cermat, ditinjau oleh pengawas, dan bertanggung jawab kepada pemberi kerja. Auditor juga melakukan audit dengan upaya dan mencurahkan semua kekuatan pemikiran, serta memobilisasi seluruh energi dan pikiran dalam melakukan audit, sehingga meningkatkan kualitas audit, Zahmatkesh et al. (2017). Jika seorang auditor memiliki sikap objektivitas yang tinggi, memiliki kompetensi yang memadai serta mampu menjaga akuntabilitasnya dengan baik maka hasil audit yang berkualitas tentu dapat diberikan oleh auditor tersebut, hal ini juga akan menjadi solusi dari permasalahan antara agen dengan principal dan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Ventje Ilat et al. (2016) dalam mengukur kualitas auditnya menggunakan dua indikator, yaitu: Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit dan Kualitas laporan hasil pemeriksaan. Bouhawia et al. (2015) menggunakan tiga indikator untuk mengukur kualitas audit dalam penelitiannya, indikator-indikator tersebut adalah kode etik akuntan, standar professional akuntan publik, dan standar akuntansi keuangan. Financial Reporting Council (FRC) mengidentifikasi lima indikator kualitas audit, yaitu: budaya dalam suatu perusahaan audit, keterampilan dan kualitas pribadi dari mitra dan staf audit, efektivitas proses audit, keandalan dan kegunaan pelaporan audit serta faktor di luar kendali auditor yang mempengaruhi kualitas audit, Knechel et al. (2013). Menurut Francis (2011), berpendapat bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh 6 (enam) indikator seperti input audit, proses audit, kantor akuntan, industry audit dan pasar audit, lembaga serta konsekuensi ekonomi hasil audit. Veena L. Brown et al. (2016) mengembangkan indikator kualitas audit menjadi 6 (enam) indikator, yaitu: suasana hati atau pengaruh auditor, pengetahuan dan kepercayaan auditor, aktivitas auditor perorangan, aktivitas tim audit, lingkungan perusahaan audit, dan aktifitas perusahaan audit. Sedangkan menurut penelitian Knechel (2013), kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan indikator, yaitu: insentif dan motivasi, skeptisisme profesional, pengetahuan dan keahlian, tekanan kerja, penghakiman dalam proses Audit, produksi Audit, penilaian risiko, prosedur analitis, memperoleh dan mengevaluasi Bukti Audit, negosiasi auditor-klien, peninjauan dan pengendalian mutu, penyajian kembali, litigasi, akrual diskresioner, konservatisme akuntansi, laporan audit, tinjauan peraturan perusahaan audit, kompensasi mitra audit, biaya audit abnormal, biaya nonaudit, biaya audit premium – auditor BIG N, spesialisisasi industri, audit tenure, persepsi pasar terhadap kualitas audit Beberapa perbedaaan dalam penggunaan indikator untuk mengukur kualitas audit juga terdapat dalam penelitian Enofe et al. (2014), dimana penelitiannya ini menggunakan 6 (enam) indikator seperti kebutuhan perusahaan, kepatuhan standar, keahlian dan kecermatan professional, senior auditor, etika dan pengetahuan, serta kepuasan. Berdasarkan indikator-indikator yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya, maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kode etik akuntan, standar professional akuntan publik, standar akuntansi keuangan, skeptisisme professional, tekanan kerja, suasana hati auditor, audit tenure, serta keahlian dan kecermatan professional.

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas gabungan pasar yang dinilai bahwa auditor yang diberikan akan keduanya (a) menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan (b) melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas bahwa auditor tertentu akan menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknologi auditor, prosedur audit yang digunakan pada audit yang diberikan, tingkat pengambilan sampel, dll. Probabilitas bersyarat dari pelaporan pelanggaran yang ditemukan adalah ukuran independensi auditor dari suatu klien yang diberikan, DeAngelo (1981). Menurut Enofe et al. (2014), Kualitas audit adalah kemungkinan gabungan yang auditor akan mendeteksi dan melaporkan kesalahan dalam akun. Menurut Ventje Ilat et al. (2016), Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berdasarkan standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Government Accountability Office mendefinisikan kualitas audit sebagai salah satu yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang diterima secara umum / Generally Accepted Auditing Standars (GAAS) untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa laporan keuangan yang diaudit dan pengungkapan terkait adalah (1) disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum / Generally Accepted Auditing Principles (GAAP), dan (2) tidak salah secara materil apakah karena kesalahan atau penipuan, Knechel et al. (2013). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan auditor menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana auditor tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik profesi akuntan untuk menghindari penyimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Enofe et al. (2014) menggunakan tiga indikator untuk mengukur akuntabilitas yang diadopsi dari Cloyd (1987) yaitu kewajiban sosial, dedikasi terhadap profesi, dan motivasi. Sedangkan indikator yang digunakan oleh Zahmatkesh dan Rezazadeh (2017) untuk mengukur akuntabilitas dalam penelitiannya menggunakan indikator seperti upaya yang kuat, keyakinan, pemikiran yang kuat serta memobilisasi energi dan pikiran. Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas dalam penelitian Rusman Hedar et al. (2018) juga mendukung indikator yang digunakan oleh Enofe et al. (2014) dengan indikator kewajiban sosial, motivasi dan dedikasi terhadap profesi. Berdasarkan indikator-indikator dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menggunakan beberapa indikator untuk mengukur akuntabilitas yaitu motivasi, keyakinan, upaya, kewajiban sosial, dan dedikasi terhadap profesi.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik, Stanbury (2003). Akuntabilitas adalah tanggungjawab auditor yang berkenaan dengan audit atas laporan keuangan dan ikhtisar ruang lingkup audit yang direncanakan, waktu audit yang direncanakan dan pendapat hasil audit, Hedar et al. (2018). Menurut Mardiasmo (2004), Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Salawu et al (2017), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah tugas yang dikenakan pada setiap orang yang memegang kekuasaan atau otoritas yang berada dalam posisi kepercayaan untuk bertindak atas nama orang asing untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan untuk memberikan pertanggungjawaban penatagunaan akun kapan pun diperlukan yang melakukannya. Berdasarkan definisi-definisi dari berbagai peneliti, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah dorongan psikologis untuk mempertanggungjawabkan tugasnya dengan mempertimbangkan tindakan dan keputusan yang akan diambil.

Menurut Zahmatkesh et al. (2017) terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi, yaitu peningkatan kualitas pribadi, pengetahuan umum dan keterampilan khusus. Peningkatan kualitas pribadi, pengetahuan umum dan keterampilan khusus akan meningkatkan kompetensi professional auditor dan keahliannya, serta memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Tiga indikator ini juga digunakan oleh Zarefar et al. (2016) dalam melakukan penelitiannya. Menurut IAPI Bagian A seksi 130, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme yang tinggi seperti yang disyaratkan oleh prinsip etika. Kompetensi professional dapat dibagi menjadi dua fase terpisah yaitu pencapaian kompetensi professional dan pemeliharaan kompetensi professional, Sukrisno Agoes dkk (2014). Bouhawia et al. (2015) juga menggunakan tiga indikator untuk pengukuran kompetensi dalam penelitiannya yang mana indikatornya serupa dengan Zahmatkesh & Rezazadeh, yaitu kualitas pribadi yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dilapangan. Matarneh (2011) yang melakukan penelitian tentang kualitas audit internal, mengukur kompetensi dengan berbagai indikator, yaitu: tingkat pendidikan, pengalaman profesional dan pengetahuan proses, prosedur yang beroperasi, sertifikasi profesional yang diperoleh, tingkat persiapan dan pelatihan teknis, dan rehabilitasi serta pelatihan berkelanjutan. Banyaknya indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kompetensi dari berbagai peneliti, maka kompetensi dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa indikator seperti: kualitas pribadi, pengetahuan umum, keterampilan khusus, pengalaman professional dan pengetahuan proses, pendidikan, sertifikasi professional, dan pelatihan berkelanjutan

Kompetensi auditor ditentukan berdasarkan perilaku yang dapat diamati dari orang tersebut. Semakin besar kompetensi profesional, semakin baik kualitas auditnya. Auditor profesional harus menyediakan layanan profesional dengan perhatian, kompetensi dan ketekunan. Mereka harus selalu menjaga tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka yang cukup tinggi untuk memastikan bahwa layanan mereka dapat diterima berdasarkan standar dan peraturan terbaru, Zahmatkesh et al. (2017). Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2014) menyatakan bahwa kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau profesi. Orang yang kompeten berarti seseorang yang dapat melakukan pekerjaannya dengan hasil yang berkualitas baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu / pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang mencukupi, serta memiliki sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan / profesinya. Namun sering kali konsep kompetensi dimaksudkan dalam arti yang lebih sempit, yang hanya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan tanpa mempertimbangkan sikap dan perilaku. Kompetensi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan (pendidikan, keterampilan dan pengalaman) dan sikap serta perilaku etis dalam bekerja. Dengan kompetensi seseorang mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu, Cheng et al. (2002). berdasarkan beberapa definisi kompetensi dari para peniliti maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pendidikan baik formal maupun informal serta memiliki sikap dan perilaku yang etis dalam bekerja.

Dalam kaitannya dengan objektivitas, Ventje Ilat et al. (2016) mengukur objektivitas dengan indikator bebas dari konflik kepentingan dan menyatakan kondisi sesuai dengan fakta. Sedangkan penelitian Brown et al. (2007), indikator yang digunakan adalah bebas dari konflik kepentingan, kemungkinan tidak memihak, dan jujur secara intelektual. Dalam penelitian ini, indikator objektivitas akan menggunakan indikator yang digunakan oleh Ventje Ilat et al.(2016) dan Brown et al. (2007) yaitu menyatakan kondisi sesuai dengan fakta, bebas dari konflik kepentingan, kemungkinan tidak memihak, dan jujur secara intelektual.

Objektivitas adalah sikap auditor untuk bertindak adil, tidak terpengaruh oleh hubungan kerjasama dan tidak memihak kepentingan siapa pun sehingga auditor dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Auditor harus mampu mengungkapkan kondisi sesuai fakta yang ada dengan menyarankan apa pendapat mereka, tidak menemukan kesalahan, mempertahankan kriteria dan menggunakan pikiran yang logis, Ventje Ilat et al. (2016). Menurut prinsip dasar etika profesi seksi 120 dalam kode etik profesi akutan publik (2008), objektivitas adalah auditor berkewajiban untuk tidak membiarkan subjektivitas, konflik kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain untuk mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Menurut Mulyadi (2010), objektivitas adalah sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh pihak lain. Zahmatkesh et al. (2017), objektivitas auditor adalah auditor independen yang harus jelas, jujur, dan tulus dalam pekerjaan professional mereka. Auditor independen harus tidak memihak dan tidak membiarkan prasangka atau bias mengalihkan objektivitasnya. Auditor independen harus menjaga objektivitasnya dan menghindari kasus-kasus yang mungkin bertentangan dengan kejujuran dan obyektifitasnya. Menghindari kontradiksi yang mungkin muncul dalam tindakan dan objektivitas auditor dalam melaksanakan audit sangat penting untuk menjaga kredibilitas. Objektivitas juga diartikan sebagai sesuai tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah, selalu didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung. Konsep ini menyiratkan bahwa segala sesuatu diungkapkan apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, jujur dan wajar (fair), Agoes & I Cenik (2014). Menurut Razali (2016), mendefinisikan objektivitas adalah sikap mental yang tidak bias yang memungkinkan auditor untuk melakukan perikatan sedemikian rupa sehingga mereka percaya pada produk kerja mereka dan tidak ada kompromi kualitas yang dibuat. Sedangkan menurut Brown et al. (2007) berpendapat bahwa objektivitas berarti kebebasan dari konflik kepentingan, ketidakberpihakan dan keadilan dalam penilaian. Objektivitas juga mensyaratkan bahwa auditor lebih memperhatikan fakta-fakta yang dapat dibuktikan daripada pendapat atau klaim manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa objektivitas merupakan suatu sikap auditor untuk bertindak adil, tidak memihak siapapun, tidak mudah terpengaruh untuk bekerja sama dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan etika profesi akuntan, jujur secara intelektual dan mengungkapkan kondisi sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya.

Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai (Alvin A. Arens, 2008). Sedangkan Maryani dan Ludigdo (2001) dalam Alim et al. (2007) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2008: 68), alasan adanya harapan yang begitu tinggi pada penerapan etika bagi profesi akuntan publik yaitu dikarenakan merupakan hal yang penting bahwa klien dan pihak-pihak eksternal pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan dalam kualitas audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) berisi prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa professional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance. Alim et al. (2007) mengemukakan empat hal yang digunakan sebagai indikator etika auditor yaitu (1) imbalan yang diterima, (2) pengaruh organisasional, (3) lingkungan keluarga. Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etika ini dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara : (1) Auditor dengan rekan sekerjanya, (2) Auditor dengan atasannya, dan (3) Auditor dengan auditan (objek pemeriksanya) serta (4) Auditor dengan masyarakat. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan karakteristik nilai-nilai sebagian besar dihubungkan dengan prilaku etis yaitu kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi warga yang bertanggungjawab, mencapai yang terbaik dan ketanggunggugatan. Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya, apabila aturan ini tidak dipenuhi berarti auditor tersebut bekerja di bawah standar dan dapat dianggap melakukan malpraktek (Jaafar, 2008 dalam Sari, 2011). Devis (1984) dalam Anitaria (2011) mengemukakan bahwa ketaatan terhadap kode etik hanya dihasilkan dari program pendidikan terencana yang mengatur diri sendiri untuk meningkatkan pemahaman kode etik.

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya”. (Tetcock dalam Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari 2007:6) Bahwa peran dan tanggung jawab auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ataupun Statement on Auditing Standards (SAS) yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Boards (ASB). Peran dan tanggung jawab auditor adalah sebagai berikut: 1. Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (fraud), kekeliruan, dan ketidakberesan. SPAP Seksi 316 pendeteksian terhadap kekeliruan dan ketidakberesan dapat berupa kekeliruan dan pengumpulan dan pengolahan data akuntansi, kesalahan estimasi akuntansi, kesalahan penafsiran prinsip akuntansi tentang jumlah, klasifikasi dan cara penyajian, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan serta penyalahgunaan aktiva. 2. Tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan menghindari konflik. SPAP Seksi 220 harus bersikap jujur, bebas dari kewajiban klien, dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien baik terhadap manajemen maupun pemilik. 3. Tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit. SPAP Seksi 341 menyatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila ternyata tidak memuaskan, auditor boleh tidak memberikan pendapat dan perlu diungkapkan. 4. Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien. SPAP Seksi 317 memberikan arti penting tentang pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan oleh satuan usaha yang laporan keuangannya diaudit. Penentuan pelanggaran tersebut bukan kompetensi auditor tetapi hasil penilaian ahli hukum. Indikasinya adalah pengaruh langsung yang material terhadap laporan keuangan sehingga auditor melakukan prosedur audit yang dirancang khusus agar diperoleh keyakinan memadai apakah pelanggaran hukum telah dilakukan. (Nini Sofryanti dalam Slamet Sugiri dan Nasuhi Hidayat 2003:305-306) Bahwa untuk mengukur akuntabilitas indikator yang digunakan sebagai berikut: Seberapa besar motivasi mereka untuk meyelesaikan pekerjaan tersebut. Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatankegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan. Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. (diani Mardisar dan Ria Nelly Sari 2007:6-7) Akuntabilitas pada penelitian (Diani Mardisar dan Ria Nelly, 2007) menggunakan tiga indikator yaitu meliput: a. Motivasi Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Robbins 2008 dalam elisha dan icuk 2010, mendifinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jika dikaitkan dengan dunia kerja motivasi merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, maka auditor diharapkan lebih memiliki intensitas, arah dan ketekunan sehinnga tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu. b. Usaha Seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan c. Keyakinan Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas.

Menurut Sukrisno Agoes (2008:221) auditing adalah pemeriksaan yang
dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan, dan
catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen
puncak yang telah di tentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan
ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya
peraturan dibidang perpajaka, lingkungan hidup, perbankan, pasar modal, investasi,
perindustian dll. Ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan.
Menurut Mulyadi (2008), berdasarkan beberapa pengertian auditing di atas
maka audit mengandung unsur-unsur:
1. suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur
yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu
urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.
2. untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses
sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang
dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak
atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
3. pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan
mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.
4. menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai
pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut
dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria
yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria
tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat
kualitatif.
5. kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai
dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa:
a. peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislative.
b. anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen.
c. prinsip akuntansi berterima umum (PABU) diindonesia.
6. Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan secara
tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report).
7. pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan
audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya
pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan
kantor pelayanan pajak.
Menurut Mulyadi (2008) Audit dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :
1. Audit laporan keuangan (financial statement audit). Audit laporan keuangan
adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan
kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut
disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu
dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan
kantor pelayanan pajak.
2. Audit kepatuhan (compliance audit). Audit ini bertujuan untuk menentukan
apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan undang-undang
tertentu . Kriteria- kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari
sumber-sumber yang berbeda. Contohnya ia mungkin bersumber dari
manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit
kepatuhan biasanya disebut fungsi audit internal, karena oleh pegawai
perusahaan.
3. Audit operasional (operational audit). Audit operasional merupakan
penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya
dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan
pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap
operasional-operasional tertentu.

Financial distress menurut Darsono dan Ashari (2009) dapat diartikan sebagai
ketidak mampuan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo
menyebabkan kebangkrutan perushaaan.
Tanda-tanda perusahaan yang mengalami financial distress dapat dilihat dari
laporan keuangannya. Yang di ukur dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio).
Penelitian yang di lakukan oleh Varadita Febriana (2012) penelitian ini
menemukan bahwa Financial distress berpengaruh terhadap terjadinya auditor
switching. Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan cenderung menyebabkan
adanya penggantian auditor maupun kantor akuntan publik, hal tersebut
disebabkan oleh menurunnya kemampuan keuangan perusahaan sehingga sudah
tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan
oleh KAP.

Wibowo dan Hilda (2009:11) menyatakan bahwa ukuran auditor
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian, diperkirakan
bahwa dibandingkan dengan KAP kecil, KAP besar mempunyai kemampuan yang
lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit
yang lebih tinggi.
Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya KAP yang
dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yannassg berafiliasi dengan Big 4 dan
KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4 Naser et.al (2006).
Penelitian yang di lakukan oleh Ekka Aprillia (2013) Penelitian ini
menemukan bahwa ukuran kap berpengaruh terhadap terjadinya auditor
switching. Ukuran KAP dapat menentukan kualitas jasa yang diberikan. KAP
besar atau dalam penelitian ini disebut KAP Big Four cenderung lebih banyak
pengalaman audit dibandingkan KAP kecil atau KAP Non Big Four. KAP Big
Four cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit
dan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP Non Big
Four.
Penelitian yang di lakukan oleh Yanwar Titi Pratitis (2012) yang meneliti
tentang Auditor switching: analisis berdasar ukuran kap, ukuran klien dan
financial distress, penelitian ini menemukan bahwa Ukuran KAP Berpengaruh
Terhadap Auditor Switching, manajemen akan memilih untuk menggunakan KAP
Non Big-4 yang lebih mudah untuk diajak kerjasama atau diintervensi. Apabila manajemen mampu mengintervensi auditornya, maka auditor akan memberikan
opini sesuai dengan keinginan ma najemen. Sehingga, keinginan manajemen
terpenuhi, yaitu mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan hasil kinerja yang
baik dari stakeholder (agen).

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan
ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan
menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset tidak
lebih dari 100 milyar rupiah”. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat
berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan karena nilai aktiva
relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan
dalam mengukur ukuran perusahaan.
Menurut Machfoedz (1994) dalam Febrianty (2011:297) mengemukakan
bahwa penentuan perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Paramita Novi AstutiI dan I
Wayan Ramantha (2014) Penelitian ini menemukan bahwa ukuran peruahaan
berpengaruh terhadap terjadinya auditor switching Dikarenakan perusahaan yang
semakin besar membutuhkan auditor dengan reputasi yang lebih baik untuk
meningkatkan kepercayaan shareholders.

Menurut Wibowo (2012:11), Manajemen merupakan suatu proses
menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui
fungsi planning dan decision making, organizing, leading, dan controlling.
Pergantian manajemen dapat ditandai dengan pergantian direksi, dimana
pergantian ini diakibatkan oleh keputusan yang diperoleh dari rapat umum
pemegang saham (RUPS) atau atas kemauan sendiri.
Nugy, 2005 dalam Damayanti dan Sudarma (2008:5) menyatakan bahwa
pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat
disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti
karena kemauan sendiri. Adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh
perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP

Manajemen akan mengakhiri hubungan mereka dengan auditor jika
opiniyang tidak diharapkan oleh perusahaan atas laporan keuangannya
dikeluarkan oleh auditor mereka. Menurut Chow dan Rice (1982) dalam Azmi
(2014) mendapatkan bukti empiris bahwa “perusahaan cenderung berpindah KAP
setelah menerima opini selaian wajar tanpa pengecualian atas laporan
keuangannya”. Semakin besar keinginan auditor untuk menerbitkan opini selain

Financial distrees dapat di artikan sebagai munculnya sinyal atau gejala –
gejala awal kebangkrutan penurunan kondisi keuangna yang di alami oleh suatu
perushaan. Financil distress dimulai ketika perusahaan tidak dapaet memenuhi
jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa
perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Financial distress menurut Darsono dan Ashari (2010:101) dapat diartikan
sebagai ketidakmampuan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat
jatuh tempo menyebabkan kebangkrutan perushaaan.
Tanda-tanda perusahaan yang mengalami financial distress dapat dilihat
dari laporan keuangannya. Dalam penelitian ini financial distress diproksikan
dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio) mengacu pada penelitian Sinarwati
(2010). Rasio DER dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total
ekuitas. Total hutang merupakan total kewajiban (baik hutang jangka pendek
maupun hutang jangka panjang), sedangkan total ekuitas merupakan total modal
sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki
perusahaan. Semakin tinggi rasio DER menunjukkan komposisi total hutang
semakin besar di banding dengan total ekuitas, sehingga berdampak semakin
besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) Suparlan dan Andayani
(2010).

Telah diusulkan dalam literatur bahwa KAP yang lebih besar (Big 4)
biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang
memadai daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil karena mereka biasanya
menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar, sehingga
mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu (Dopuch, 1984; Wilson
dan Grimlund, 1990 dalam Nasser et al., 2006). Wibowo dan Hilda (2009:11)
menyatakan bahwa ukuran auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Dengan demikian, diperkirakan bahwa dibandingkan dengan KAP kecil, KAP
besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga
mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi.
Sedangkan menurut Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan bahwa
besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang
berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Ukuran
KAP biasanya dikaitkan dengan kualitas audit. Wijayanti (2010) juga menyatakan
bahwa perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan reputasi
perusahaan di mata pemakai laporan keuangan

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, nilai
pasar saham, nilai penjualan, dan lain-lain. Umumnya, perusahaan dikategorikan
menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset perusahaan, yaitu perusahaan besar,
perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Menurut Machfoedz 1994 dalam Febrianty (2011:297) mengemukakan bahwa penentuan perusahaan ini didasarkan
pada total aset perusahaan. Berikut disajikan kategori ukuran perusahaan:
1. Perusahaan Besar
Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih
lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki
penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.
2. Perusahaan Menengah
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan
bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil
penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50
Milyar/tahun.
3. Perushaan Kecil
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan
memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.
Selain itu, ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur
dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa:
“Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total
aset tidak lebih dari 100 milyar rupiah”. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini
dilihat berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan karena nilai
aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan
penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Menurut Nasser et.al, (2006)
dalam Daud dan Imam Ghozali (2012:12) ukuran perusahaan ini dihitung dengan menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aktiva. Semakin besar total aset
yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut

Pergantian manajemen Menurut Wibowo (2012:11) adalah sebagai
berikut:
Manajemen merupakan suatu proses menggunakan sumber daya
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning dan
decision making, organizing, leading, dan controlling. Pergantian
manajemen dapat ditandai dengan pergantian direksi, dimana pergantian
ini diakibatkan oleh keputusan yang diperoleh dari rapat umum pemegang
saham (RUPS) atau atas kemauan sendiri. menyatakan bahwa masuknya
orang baru, CEO atau manajer, dapat dipakai sebagai tanda bahwa cara
lama perlu berubah. Dengan adanya pergantian pada manajemen, dapat
terjadi perubahan akibat penerbitan kebijakan-kebijakan, salah satunya
auditor switching.
Sedangkan menurut Nagy, 2005 dalam Damayanti dan Sudarma (2008:5)
menyatakan bahwa:
Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang
dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau
direksi berhenti karena kemauan sendiri. Adanya manajemen yang baru
mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi,
keuangan, dan pemilihan KAP.
Dapat disimpulkan bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian
direksi perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan kebijakan-kebijakan yang
suadah ada salah satunya rotasi auditor atau auditor switching.

Opini yang terdapat dalam laporan audit sangat penting sekali dalam
proses audit atapun proses atestasi lainnya karena opini tersebut merupakan
informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang
apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Pemberian opini
audit dilakukan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor
dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan
kuangan klien yang telah diaudit. Berdasarkan standar profesional akuntan publik
seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified)
Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak adanya pembatasan
terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang
signifikan mengenai kewajaran, tidak menemukan adanya kesalahan
material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia, serta penerapan standar akutansi keuangan dalam laporan
keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan
keuangan. Laporan audit tipe ini merupakan laporan yang paling
diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh
pihak-pihak berkepentingan lainnya.
Arens et. al., (2004:27) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi
laporan keuangan yang harus dipenuhi untuk menilai laporan keuangan yang dianggap menyajikan secara wajar kepada posisi keuangan dan hasil
suatu organisasi agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu:
a. Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun laporan keuangan,
b. Perubahan standar akuntansi keuangan dari periode ke periode telah
cukup dijelaskan,
c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah
digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan,
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan
keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan
arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan
tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf
penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Dengan
mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified), auditor
menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam
semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di
Indonesia.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
(Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph)
Suatu paragraf penjelas dalam laporan audit diberikan oleh auditor
dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa
pengecualian atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab
utama ditambahkannya suatu kalimat penjelas atau modifikasi kata-kata
dalam laporan audit baku adalah:
a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum,
b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas,
c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
d. Penekanan atas suatu hal,
e. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material
dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya,
f. Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan audit yang
melibatkan auditor lain.
Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas diberikan
ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mengenai
laporan keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah
dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah
disajikan secara wajar, jika auditor merasa perlu untuk memberikan
informasi tambahan, maka dikeluarkanlah pendapat wajar tanpa
pengecualian dengan paragraf penjelas.
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified)
Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor
memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu: a. Klien membatasi ruang lingkup audit,
b. Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor
menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit
penting,
c. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi
keuangan,
d. Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang
digunakan dalam menyusun laporan keuangan.
Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang
telah disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara
material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku
umum pada saat penyiapan laporan keuangan. Dengan adanya kondisikondisi
tersebut, auditor dapat mengeluarkan pendapat wajar dengan
pengecualian (qualified).
4. Pendapat tidak Wajar (Adverse)
Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa
pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan
keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil
usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini
disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun berdasar standar
akuntansi keuangan.
Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup
auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi
pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien
dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak
dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan
keputusan.
5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka
laporan ini disebut laporan tanpa pendapat (disclaimer). Hal ini disebabkan
beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang sifatnya luar biasa
terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor dan manajemen
tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat
menyebabkan auditor untuk memberikan opini disclaimer.
Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan
pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam
keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan
keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan
pendapat (disclaimer) karena ia tidak cukup memperoleh bukti atau
kurang memiliki pengetahuan mengenai kewajaran laporan keuangan
auditan atau karena adanya ketidaktercapaian kata sepakat dengan klien

Pengertian Auditor Switching menurut Mardiyah (2002) yaitu:
Auditor switching merupakan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan.
Faktor yang menyebabkan praktik ini terjadi dapat berasal dari klien maupun
auditor itu sendiri. Dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP
adalah faktor klien (client-related factors), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen
yang gagal, perubahan ownership, Initial Public Offering (IPO) dan faktor auditor
(auditor-related factors), yaitu: fee audit dan kualitas audit.
Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa audit switching dapat tejadi
karena dua factor , factor klien, yaitu kesulitan keuangan, manajemen yang gagal,
dan perubahan owner ship, dan factor auditor yaitu fee audit dan kualitas audit,
selain karena kedua factor tersebut audit switching telah ditetapkan aturanya oleh
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa
Akuntan Publik” denga mengharuskan menggati KAP dan auditor yang bersifat
wajib.
Menurut Wijayanti (2010:18), ketika klien mencari auditor baru terjadi
ketidaksimetrisan informasi antara auditor dan klien. Hal ini terjadi karena
informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki
auditor. Pada saat itu klien pasti mencari auditor yang kemungkinan besar akan
sepakat dengan praktik akuntansi perusahaan. Sehingga ada dua kemungkinan
yang terjadi jika auditor bersedia menerima klien baru. Kemungkinan pertama
adalah auditor telah memiliki informasi yang cukup lengkap tentang usaha klien.
Kemungkinan kedua auditor sebenarnya tidak memiliki informasi yang cukup
tentang klien tetapi menerima klien hanya untuk alasan lain, misalnya alasan
finansial.

Keraguan mengenai independensi auditor menjadi isu yang banyak
diperdebatkan di kalangan profesi akuntan. Isu ini semakin penting karena
independensi erat kaitannya dengan pemberian jasa audit oleh auditor. Pihak
pemerintah sebagai regulator akhirnya turut campur tangan dalam mengatasi
masalah ini dengan menetapkan peraturan-peraturan yang membahas mengenai
pergatian KAP secara wajib. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat
memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak auditor, pihak
perusahaan, dan pihak eksternal.
Di Indonesia, pergantian KAP dan auditor bersifat mandatory (wajib)
dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tesebut kemudian diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan mengenai pembatasan masa penugasan KAP tersebut kemudian
disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”.
Perubahan yang dilakukan adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas
laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik
3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kemudian Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk
klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan
keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Adanya peraturan tersebut
menyebabkan perusahaan memiliki keharusan untuk melakukan auditor switching
dan KAP mereka setelah jangka waktu tertentu.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” dan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan
Publik” merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian karena periode waktu
penelitian ini adalah tahun 2010-2014. Perusahaan dengan masa penugasan KAP
telah mencapai lima tahun dapat memperpanjang masa penugasan KAP menjadi
enam tahun karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.

Menurut Carslaw dan Kaplan (1991) dalam penelitian Aryaningsih dan Budiartha
(2014) opini audit merupakan suatu media bagi auditor yang digunakan untuk
mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan mengenai keadaaan laporan
keuangan yag diaudit. Ketika auditor memberikan pendapat selain wajar tanpa
pengecualian terhadap laporan keuangan yang diauditnya, maka terdapat indikasi
jika audit delay akan semakin panjang karena terjadi negosiasi antara auditor
dengan perusahaan tersebut. Pada penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014)
menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap audit report lag. Jika
laporan keuangan menunjukkan opini wajar tanpa pengecualian, perusahaan akan
lebih cepat melakukan penyampaian laporan keuangannya karena dipandang
sebagai berita baik yang harus segera dipublikasikan. Sedangkan laporan
keuangan yang menunjukkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian
dipandang sebagai berita buruk dan akan dilakukan negosiasi antara auditor
dengan perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari
total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Januar dan Trisnawati (2010)
perusahaan dengan ukuran besar dapat menyelesaikan proses audit lebih cepat
dibandingkan perusahaan yang mempunyai ukuran lebih kecil. Hal ini disebabkan
adanya pengendalian internal yang baik dan kemampuan perusahaan membayar
fee audit yang lebih tinggi sehingga pekerjaan audit dapat segera dilakukan
setelah tahun penutupan buku. Dalam penelitian Artaningrum,dkk (2017)
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag.
Perusahaan dengan ukuran besar memiliki sistem pengendalian internal yang baik
sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan
keuangan serta memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan.

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan sehingga dapat dikatakan bahwa profit merupakan berita baik bagi
perusahaan. Menurut Utami (2006) salah satu alasan keterlambatan pelaporan
keuangan adalah pelaporan laba atau rugi. Perusahaan yang melaporkan adanya
kenaikan laba maka manajemen cenderung akan mendorong auditor untuk
menyelesaikan audit laporan keuangan. Sedangkan perusahaan yang melaporkan
kerugian memungkinkan mengulur waktu penyampaian laporan keuangan dan
meminta auditor untuk memberikan waktu audit lebih lama dari biasanya. Dalam
penelitian Prameswari dan Yustrianthe (2015) profitabilitas berpengaruh terhadap
audit delay. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan tidak akan menunda
penyampaian informasi yang berisi kabar baik kepada pemegang saham. Jika
perusahaan yang menghasilkan kerugian maka auditor cenderung lebih hati-hati dalam melakukan proses audit yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan
penyampaian laporan keuangan

Audit report lag adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan
tahunan yaitu sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal
diterbitkannya laporan audit. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau
Perusahaan Publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib
menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling
lambat bulan keempat setelah tahun buku berakhir.
Tujuan audit suatu laporan keuangan adalah menyatakan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Apakah laporan keuangan
perusahaan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketepatan waktu dalam
penyampaian laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting bagi
perusahaan publik. Menurut Knechel dan Payne (2001) audit report lag dibagi
menjadi tiga komponen yaitu :
1. Scheduling lag, yaitu selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan
dimulainya pekerjaan lapangan auditor.
2. Fieldwork lag, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan
auditor dengan saat penyelesaian audit.
3. Reporting lag, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan
auditor dengan tanggal laporan audit.

Menurut Fahmi (2013:127) rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut. Ketika perusahaan memiliki jumlah proporsi hutang yang lebih banyak daripada jumlah ekuitas, maka auditor akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan audit laporan keuangan karena rumitnya prosedur audit akun hutang serta penemuan bukti-bukti audit yang lebih kompleks terhadap pihak-pihak kreditur perusahaan (Aryaningsih dan Budiartha, 2014). Menurut Febrianty (2011) apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi maka risiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan investor maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya dalam melakukan audit laporan keuangan sehingga rentang waktu audit report lag akan lebih panjang.

Ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran yang menujukkan besar kecilnya
perusahaan yang ditentukan berdasarkan total aset, total penjualan dalam satu
periode, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan besar
kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan untuk menentukan ukuran
perusahaan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor
53/PJOK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu Oleh Perusahaan Dengan Aset Skala Kecil Atau Perusahaan
Dengan Aset Skala Menengah menyatakan bahwa perusahaan kecil memiliki total
aset tidak lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), perusahaan
menengah memiliki total aset lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
rupiah), perusahaan besar memiliki total aset lebih dari Rp 250.000.000.0000 (dua
ratus lima puluh miliar rupiah).
Menurut Saemargani & Mustikawati (2015) apabila perusahaan semakin
besar maka semakin baik pula pengendalian internal perusahaan tersebut sehingga
dapat mengurangi kesalahan penyajian laporan keuangan dan memudahkan
auditor dalam melakukan proses pengauditan atas laporan keuangan tersebut.

Menurut Hery (2015:226) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas
normal bisnisnya. Semakin baik rasio profitabilitas maka menggambarkan
semakin baik kemampuan perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi,2013:135).
Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan. Perusahaan yang melaporkan adanya kenaikan laba maka manajemen
cenderung akan mendorong auditor untuk menyelesaikan audit laporan keuangan
dibandingkan dengan perusahaan yang melaporkan kerugian atau penurunan laba.
Menurut Hery (2015:227) terdapat tujuan dan manfaat rasio profitabilitas
bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku
kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan yaitu :
1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama
periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari
setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Menurut Brigham dan Houston (2014:186) menyatakan bahwa sinyal merupakan
suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan
petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek
perusahaan tersebut. Pengaruh pemberian sinyal berasumsi bahwa terdapat
asimetri informasi antara pihak manajemen dan para pemegang saham. Sinyal ini
berhubungan dengan profitabilitas dan risiko perusahaan yang terkandung di
dalamnya (Horne dan Wachowicz, 2013:192).
Perusahaan yang memiliki profitabilitas baik dengan sengaja akan
memberikan sinyal pada pasar sehingga pasar diharapkan dapat merespon sinyal
yang baik tersebut. Sinyal tersebut berupa informasi-informasi mengenai apa yang
dibutuhkan oleh investor. Sehingga sinyal yang diberikan perusahaan diharapkan
bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan investor.

Menurut Mulyadi dan Jhony Setiawan (2000), mengatakan bahwa kualitas proses audit harus dimulai dari kebutuhan klien dan berakhir pada persepsi klien tersebut. Hal ini berarti citra kualitas yang baik bukan dilihat dari pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan persepsi para klien. Persepsi yang berasal dari klien terhadap kualitas audit nerupakan perilaku menyeluruh atas keunggulan suatu jasa yang telah diberikan. Tujuan bisnis ini dari suatu organisasi dapat dicapai dengan cara terbaik melalui pemberian kepuasan yang menyeluruh atau lengkap (complete satisfaction) pada pengguna akhir, yaitu pelanggan/klien. Kemampuan untuk memuaskan kebutuhan, harapan, dan keinginan klien merupakan salah satu kriteria untuk menentukan mutu. Dengan kata lain, pada dasarnya tujuan bisnis dari organisasi ialah menciptakan dan mempertahankan para pelanggan, Kotler (2008). Konstruk kualitas pelayanan sering dilihat memiliki hubungan erat dengan kepuasan klien. Demikian halnya dalam kantor akuntan publik yang berspektif customer dimana klien sebagai pelanggan, patut menyadari kebutuhan dan keinginan klien, Hall dan Elliot (1993) dalam Ridwan Widagdo (2002). Sebagaimana telah disebutkan kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten, Parasuraman (1985) dalam Ridwan Widagdo (2002), maka audit sebagai produk jasa KAP harus memiliki kualitas tertentu yang diharapkan akan mampu untuk memenuhi harapan klien. Dari berbagai pendapat diatas dapat dipahami bahwa terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara produsen dan klien menjadi harmonis, menjadi dasar yang baik bagi pembelian ulang dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang dapat menguntungkan perusahaan. Kepuasan konsumen ini merupakan modal dasar bagi perusahaan dalam membentuk kepuasan konsumen, dimana konsumen yang merasa puas akan hasil audit adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian secara konseptual kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen

Watkins et. al. (2004) mengidentifikasi beberapa definisi kualitas
audit. Di dalam literatur praktis, kualitas audit adalah seberapa sesuai audit
dengan standar pengauditan. Di sisi lain, peneliti akuntansi mengidentifikasi
berbagai dimensi kualitas audit. Dimensi-dimensi yang berbeda ini
membuat definisi kualitas audit juga berbeda pula. Ada empat kelompok
definisi kualitas audit yang diidentifikasi oleh Watkins et. al. (2004)
Pertama, adalah definisi yang diberikan oleh DeAngelo (1981) yang
menyatakan kualitas audit sebagai probabilitas nilaian pasar bahwa laporan
keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan
dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua, adalah definisi yang
disampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999). Kualitas audit menurut
mereka adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan
audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang
mengandung kekeliruan material. Definisi ketiga adalah definisi yang
diberikan oleh Titman dan Trueman (1986) dan Neu (1993). Menurut
mereka, kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh
auditor. Terakhir, kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk
mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian (fineness) pada
data akuntansi (Wallace, 1980) dalam Mathius Tandiontong (2016).
Kualitas audit (audit quality) sebagai probabilitas dimana seorang
auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran
dalam sistem akuntansi kliennya. Akuntan publik merupakan pihak yang
dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor
dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai
perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat
bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Akuntan publik harus
mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap
dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai
wewenang untuk memperoleh informasi tersebut (Li Dang et. al, 2004)
dalam Mathius Tandiontong (2016).
Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang
yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah
auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan
prosedur audit yang benar, dll.
Audit yang berkualitas bagi auditor adalah audit yang dilaksanakan
dengan benar-benar memenuhi standar auditing dan kode etik akuntan
publik. Penelitian Carcello (1992) dan Behn et. al. (1997) dengan
menggunakan dua belas atribut kualitas audit yang telah dikembangkan ini
menemukan adanya enam atribut kualitas audit yang memiliki pengaruh
positif terhadap kepuasan klien, yaitu pengalaman melakukan audit,
memahami industri klien, responsif atas kebutuhan klien, melakukan
pekerjaan lapangan dengan tepat, keterlibatan pimpinan KAP, dan
keterlibatan komite audit. Berikut merupakan penjabaran atribut-atribut
kualitas audit yang berkaitan dengan kepuasan klien.
1) Pengalaman Auditor Dalam Mengaudit (Client Experience)
Sebagai seorang profesional, auditor dalam melakukan audit di
perusahaan klien harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang
akuntansi dan auditing, terutama dalam melaksanakan audit sampai
proses akhir audit, yaitu pernyataan pendapat. Pencapaian keahlian
tersebut dapat dicapai dengan dimulainya pendidikan formal yang
diperluas melalui pengalaman-pengalaman dan selanjutnya praktik
audit. Auditor harus dapat mendeteksi adanya kesalahan yang material,
memahami kesalahan tersebut dan mengetahui penyebab kesalahan.
Tubs (1992) dalam Mukhlaisin (2004) mengatakan bahwa auditor yang
berpengalaman akan memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi
kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab
kesalahan. Keunggulan tersebut akan bermanfaat bagi klien untuk
melakukan perbaikan-perbaikan dan klien akan merasa puas.
2) Memahami Industri Klien (Industry Expertise)
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2001) mengemukakan
bahwa seorang auditor harus memiliki pengetahuan mengenai hal-hal
yang bersifat bisnis, satuan usaha, bentuk organisasi klien, dan
karakteristik operasi dari klien. Beberapa hal diantaranya adalah tipe
bisnis, tipe produk dan jasa, struktur modal, pihak yang mempunyai
hubungan yang istimewa, lokasi, dan metode produksi, distribusi, serta
kompensasi. Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal
yang mempengaruhi industri tempat satuan operasi usaha berada,
seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serta perubahan
teknologi yang membawa pengaruh terhadap proses auditnya. Hal lain
yang juga perlu menjadi pertimbangan auditor adalah praktik akuntansi
yang berlaku umum dalam industri, kondisi persaingan, rasio keuangan,
serta standar profesi.
Memahami bisnis klien berarti memperkecil resiko audit.
Dengan memahami klien berarti menjadi bagian integral yang tidak
terpisahkan dengan pekerjaaan profesi sehingga dapat menghasilkan
audit yang memenuhi standar mutu auditing (Harry Suharto, 2002)
dalam Mukhlaisin (2004). Selain itu pemahaman terhadap industri klien
juga aka mempermudah auditor dalam bekerja sehingga pekerjaan audit
tidak akan mengganggu aktivitas perusahaan.
3) Responsif Terhadap Kebutuhan Klien (Responsiveness)
Menurut Mahon (1982) dalam Ridwan Widagdo (2002),
pengertian dari responsif atas kebutuhan klien adalah klien tersebut
berharap menerima lebih banyak dari hanya opini audit klien, dan juga
ingin mendapatkan keuntungan dari keahlian dan pengetahuan auditor
di bidang usaha dan memberikan nasehat tanpa diminta.
Dalam melakukan suatu wawancara terhadap kliennya, atribut
yang membuat klien memutuskan pilihannya terhadap suatu KAP
adalah kesungguhannya dalam memperhatikan kebutuhan kliennya.
Adanya suatu sikap yang responsif terhadap kebutuhan klien
merupakan salah satu keunggulan KAP dalam memberikan jasanya
kepada klien. Hal ini secara tidak langsung juga akan memberikan
kepuasan bagi klien.
4) Taat Terhadap Prosedur Atau Standar Umum Yang Berlaku (Tehnical
Competence)
Standar auditing adalah pedoman umum bagi seorang auditor
dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Standar ini mencakup
pertimbangan mengenai kualitas profesional mereka, seperti
kemampuan dan independensi atau kemandirian, persyaratan pelaporan,
dan bukti-bukti terkait (Amin Widjaja Tunggal, 2010). Standar auditing
yang harus dimiliki auditor yaitu keahlian, independensi, dan cermat
sebagai syarat mutu dalam pelaksanaan audit. Hal ini akan memberikan
kepercayaan klien atas kualitas suatu kap yang baik.
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2006) menjabarkan bahwa
anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi,
review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa
profesional lainnya harus memenuhi standar beserta interpretasi yang
terkait sesuai aturan yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang
ditetapkan IAI yaitu kompetensi, profesional, kecermatan dan
keseksamaan profesional, perencanaan dan supervisi, data relevan yang
memadai.
IAI telah menetapkan dan mengesahkan standar auditing yang
terdiri dari sepuluh standar. Standar auditing terdiri dari tiga bagian
yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan.
Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010) standar umum terdiri dari:
a) Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan auditor.
c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
5) Independensi (Independence)
Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah
dipengaruhi (SPAP, 2001) sehingga auditor akan melaporkan apa yang
ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Keadaan ini akan
meningkatkan kepuasan klien.
Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus
dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti akuntan publik tidak
mudah dipengaruhi karena auditor melaksanakan pekerjaan untuk
kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak
kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujut tidak hanya
kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun juga kepada kreditur
dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan auditor.
Sementara itu, AICPA mengusulkan definisi yang mengatakan
bahwa auditor harus bersikap independen terhadap informasi bukannya
independen terhadap klien yang menyusun informasi. Artinya, auditor
tidak akan bisa independen terhadap klien yang menyewa dan memberi
penghasilan kepada mereka, termasuk jika penghasilan itu selain daripada jasa non audit. Sebaliknya auditor justru bisa independen
terhadap informasi yang disampaikan.
Wilcox (1952) dalam Mathius Tandiontong (2016) menekankan
bahwa independensi adalah standar pengauditan yang esensial untuk
menunjukan kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggung
jawab manajemen. Ia menekankan bahwa jika akuntan tidak bersikap
independen maka opini yang diberikannya tidak akan memberi
tambahan nilai apapun. Menurut Mautz Dan Sharaf (1961) dalam
Mathius Tandiontong (2016), tidak hanya menekankan pada nilai
penting dari independensi terhadap pengauditan, tetapi juga dari sisi
tampilan dan kenyataan (in appearance and in fact). Mereka
berpendapat ada dua aspek dari independensi yaitu: (1) independensi
real dari seorang praktisi dalam melaksanakan pekerjaannya dan (2)
independensi dalam penampilan dari auditor sebagai satu kelompok
profesional. Mereka menyebutnya sebagai “independensi praktisi” dan
“independensi profesi”
6) Sikap Hati-Hati (Due Care)
Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010), due care berarti auditor
harus mengamati standar-standar teknis dan etika profesi, berusaha
secara kontinyu memperbaiki kompetensi dari mutu jasa-jasa yang
diberikan, dan melaksanakan tanggung jawab profesional dengan
kemampuan yang terbaik.
Auditor seharusnya merencanakan audit untuk mendeteksi
tindakan ilegal yang material pada laporan keuangan dan
mengimplementasikan rencananya dengan due professional care. Sikap
due care yaitu auditor di dalam melaksanakan responsibilitas
profesionalnya dilakukan dengan kompetensi dan ketekunan.
Kompetensi adalah produk dari pendidikan dan pengalaman, sedangkan
ketekunan meliputi upaya terus menerus, sungguh-sungguh, dan
pelaksanaan dengan giat dan berusaha dalam melaksanakan jasa
profesional (Boynton dan Johson, 2005)
Kehati-hatian profesional mengharuskan auditor untuk
memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetisi dan
ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan jasa profesionalnya dengan sebaikbaiknya sesuai dengan kemampuannya (Ridwan Widagdo, 2002). Ahli
diartikan sebagai ahli akuntansi dan audit (SPAP, 2001) dan cermat
menekankan pada pencarian tipe-tipe kesalahan yang mungkin ada
melalui sikap hati-hati, Mautz dan Sharaf (1961) dalam Mathius
Tandiontong (2016).
7) Komitmen Yang Kuat Terhadap Kualitas Kredit
Komitmen dapat didefinisikan sebagai (1) sebuah kepercayaan
pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dari nilai-nilai organisasi
atau profesi, (2) sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang
sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi dan profesi, (3) sebuah
keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan profesi.
(Araya et. al, 1980) dalam Ridwan Widagdo (2010). Sedangkan
kualitas audit (audit quality) didefinisikan sebagai profitabilitas bahwa
laporan keuangan tidak memuat penghilangan ataupun kesalahan
penyajian yang material. Kualitas audit juga didefinisikan dari segi
resiko audit, dengan jasa yang bermutu tinggi akan mencerminkan
resiko audit yang kecil (Ahmed Riahi Belkaoui, 2004). Jadi auditor
yang memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas audit adalah
auditor yang memegang teguh prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam
mengaudit laporan keuangan klien dengan memberikan jasa yang
bermutu tinggi.
Sehubungan dengan profesi akuntan publik yang setiap saat
dihadapkan pada judgment untuk pengambilan keputusan, maka
seharusnya orientasi etis (ethical orientation) akuntan publik harus
tinggi sehingga dapat mengambil keputusan secara professional. Dua
kata tersebut yaitu: (1) judgment dan (2) professional menjadi sangat
penting (Mautz dan Sharaf, 1993). Berikut ini adalah makna profesional
yang digunakan dalam literatur auditing (Mautz dan Sharaf, 1993,
Carmichael 1999, Kell 2002, dan Arens 2010): the term “professional”
means a responsibility for conduct that extends beyond satisfying the
person’s responsibilities to him or herself and beyond the requirements
of our society’s laws and regulations. A Certified Public Accountant, as
a professional, recognizes a responsibility to the public, to the client,
and to fellow practitioner, in including honorable behavior, even if that
means personal sacrifice.
8) Keterlibatan Pimpinan KAP (Executive Involvement)
Manajemen puncak (dalam hal ini pimpinan KAP) harus
memimpin perusahaan (KAP) untuk meningkatkan kinerja kualitasnya,
tanpa adanya kepemimpinan manajemen puncak, maka usaha untuk
meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan
(Nasution, 2004). Keterlibatan pimpinan KAP dapat membantu
terbentuknya komunikasi dua arah yang lebih intensif antara klien dan
auditor karena pimpinan mempunyai keahlian dan pengalaman yang
lebih baik serta mempunyai citra yang lebih tinggi dibandingkan
dengan staf auditor sehingga dapat menjadi mediator antara klien dan
auditor yang bertanggung jawab (Media Akuntansi No. 25, Maret 1988)
dalam Mukhlaisin (2001). Adanya komunikasi intensif antara klien dan
auditor akan memperlancar dan mempermudah proses audit. Hal ini
akan memberikan keunggulan bagi KAP karena dapat memberikan jasa
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien.
9) Melakukan Pekerjaan Lapangan Dengan Tepat (Field Work Conduct)
Standar pekerjaan lapangan disebutkan bahwa pekerjaan
harus dilaksankan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya, dan pemahaman yang memadai
atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan
audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan, serta disebutkan pula bahwa bukti yang cukup harus
diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi kesimpulan yang
dinyatakan dalam laporan (SA Seksi 311, IAI, 2006).
Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaa
pemeriksaan akuntan dilapangan (audit field work), dimulai dari
perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian
intern, pengumpulan bukti-bukti audit melalui compliance test,
substantive test, analytical review, sampai selesainya audit field work
(Sukrisno Agoes, 2010).
10) Keterlibatan Komite Audit (Audit Commitee)
Komite audit yang ditunjuk terdiri dari anggota yang berasal
dari luar dewan, dapat bertindak sebagai penghubung antara auditor dan
manajemen. Meningkatnya penggunaan komite audit sebagai alat untuk
memperkuat independensi auditor. Menurut Amin Widjaja Tunggal
(2010) komite audit memiliki tugas sebagai berikut:
a) Meningkatkan disiplin korporat dan lingkungan pengendalian
untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan.
b) Memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan.
c) Memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dan dari
audit eksternal dan independensi dan objektivitas dari audit
eksternal.
Perusahaan membutuhkan komite audit untuk beberapa alasan,
tetapi yang paling utama adalah tanggung jawab kepemilikan yang
dimilikinya kepada pemegang saham. Komite audit berfungsi sebagai
“pemeriksa dan penyeimbang” yang independen untuk fungsi audit
internal dan perantara dengan para auditor eksternal. Komite ini
berinteraksi dengan dua kelompok ini dengan tujuan untuk memastikan
integritas data dalam laporan keuangan dan menghindarkan penipuan
atau aktivitas ilegal (Hall dan Singleton, 2007) dalam Mukhlaisin
(2001).
Menurut Menon dan Williams (1994) dalam Mathius
Tandhiontong (2016) dijelaskan bahwa komite audit diperlukan dalam
suatu organisasi bisnis, antara lain karena komite ini mengawasi proses
audit dan memungkinkan terwujudnya kejujuran pelaporan keuangan.
Namun hal ini dapat tercapai jika komite audit bekerja secara efektif.
11) Standar Etika Yang Tinggi (Ethical Standard)
Etika adalah prinsip-prinsip moral dan berhubungan dengan
seperti kejujuran dan integritas, keterandalan, akuntabilitas, dan juga
aspek yang lain tentang perilaku yang benar dan salah. Perilaku etis
merupakan suatu “state of mind” bukanlah kumpulan dari peraturan (a
collection of rules). Dalam memberikan jasa profesional akuntan publik
harus selalu memperhatikan kepentingan publik (public interest) yang
mereka layani. Kepercayaan publik (public trust) tidak boleh
disubordinasi untuk kepentingan pribadi (Amin Widjaja Tunggal,
2010).
Etika profesional meliputi standar sikap para anggota profesi
yang dirancang agar praktis dan realitis, tetapi sedapat mungkin idealis.
Tuntutan etika profesi harus diatas hukum tetapi dibawah standar ideal
(absolut) agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagaimana
mestinya (Abdul Halim, 2001). Etika pengambilan keputusan dalam
bisnis adalah kompleks, dengan banyak prinsip, nilai, dan pendekatan
sebagai pedoman bagi individu atau kelompok (Birt et.al, 2008).
Dengan menegakkan etika profesi akuntan yang tinggi, seorang auditor
tetap pada “jalur” yang benar sehingga proses audit yang dilakukan
dapat memberikan hasil yang memuaskan klien sebagai pengguna.
12) Tidak Mudah Percaya (Skepticism)
Professional skepticism berarti bahwa seorang auditor
membutuhkan objektivitas dalam mengevaluasi kondisi observasi dan
bukti-bukti yang diperoleh selama audit. Auditor seharusnya tidak
percaya asersi manajemen dapat diterima tanpa dasar-dasar bukti yang
cukup (Boynton dan Johnson, 2005). Audit harus direncanakan dan
dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional dalam semua aspek
penugasan. Misalnya auditor tidak boleh menganggap bahwa
manajemen tidak jujur, tapi kemungkinan tersebut harus
dipertimbangkan.
Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang
selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap
bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan yang ditintut oleh profesi akuntan publik untuk
melaksanakan dengan cermat dan seksama. Dengan maksud baik dan
integritas. Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.
Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif menuntut auditor
mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Oleh
karena itu, dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisme
profesional harus digunakan selama proses tersebut. Auditor tidak
menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi
karena kemungkinan tersebut harus dipertimbangkan (Amin Widjaja
Tunggal, 2010). Dalam Menggunakan skeptisme profesional, auditor
tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasif karena
keyakinannya bahwa manajemen sudah jujur (SA Seksi 230, IAI,
2006)

Definisi klien sendiri menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
adalah pemberi kerja (orang atau badan) yang memperkerjakan atau
menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI atau KAP tempat anggota
bekerja untuk melaksanakan jasa profesional.
Menurut Kotler (2008) dalam salah satu konsep pemasaran “the
marketing approach” yang didasarkan pada kepercayaan menyatakan bahwa
tujuan bisnis dari suatu organisasi dapat dicapai dengan cara terbaik melalui
pemberian kepuasan yang menyeluruh atau lengkap (complete statification)
pada pengguna akhir yaitu para klien itu sendiri. Kemampuan untuk
memuaskan kebutuhan, harapan dan keinginan pelanggan merupakan satusatunya kriteria untuk menentukan mutu, Garvin (1994) dalam Ridwan
Widagdo (2002).
Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang
muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) yang dipikirkan
terhadap kinerja yang diharapkan. Jika kinerja memenuhi harapan maka
klien akan merasa puas. Jika kinerja melebihi harapan, maka klien sangan
puas dan senang (Kotler, 2008)
Kualitas yang dirasakan pelanggan diperoleh melalui pengalaman
dari mengkonsumsi. Konsumen akan terkesan dan merespon atas apa yang
dialami termasuk dalam hal mengkonsumsi barang dan jasa. Nilai yang
dirasakan atas kualitas jasa akan terkait dengan harapan yang melekat pada
diri pelanggan. Nilai tersebut meliputi nilai produk, layanan, nilai karyawan
dan citra. Nilai produk dipengaruhi oleh kualitas dan kelebihan pada jasa
seperti keunikan, sedangkan nilai pelayanan terkait fasilitas dan kemudahan
yang ditawarkan serta informasi yang memudahkan. Nilai karyawan
ditunjukan dari kemampuan memberikan pelayanan, citra dipengaruhi
persepsi pelanggan terhadap kinerja (Woodruf, 1997)
Klien merasa puas apabila keinginannya terpenuhi dengan hasil
atau kualitas dari audit yang telah dilakukan menghasilkan output yang
tinggi, dengan biaya rendah, serta pelayanan yang diberikan dapat
memenuhi keinginan para klien. Untuk itu dibutuhkan adanya strategi untuk
mencapai hal tersebut dalam mengimplementasikan teknik-teknik audit
dalam rangka menghasilkan output yang memberikan kualitas tinggi.

Standar audit berbeda dengan prosedur audit. “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut (PSA No. 1, Standar Audit Seksi 150). Dengan demikian standar audit mencakup mutu profesional auditor independen dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2016 terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 1) Standar Umum Standar umum berkaitan dengan kualifikasi auditor dan mutu pekerjaan auditor, terdapat tiga standar umum, yaitu: a) Keahliandan pelatihan teknis yang memadai b) Independensi dalam sikap mental c) Penggunaan kemahiran profesional 2) Standar Pekerjaan Lapangan Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan audit ditempat atau pada bisnis klien serta kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pekerjaan lapangan, yaitu: a) Perencanaan dan supervisi yang memadai b) Pemahaman atas struktur pengendalian intern c) Mendapatkan bukti audit kompeten yang cukup 3) Standar Pelaporan Standar pelaporan berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pelaporan. Dalam melaporkan hasil audit, auditor harus memenuhi empat standar pelaporan, yaitu: a) Laporan keuangan disajikan sesuai GAAP b) Konsistensi dalam penerapan GAAP c) Pengungkapan informatif yang memadai d) Pernyataan pendapat

Tahapan-Tahapan Audit Sukrisno Agoes (2010) mengemukakan tahapan-tahapan audit sebagai berikut: 1) KAP dihubungi oleh calon klien yang membutuhkan jasa audit. 2) KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membahas: a) Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya. b) Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain? c) Apa jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut? d) Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan bantuan komputer? e) Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapi? 3) KAP mengajukan surat penawaran yang antara lain berisi jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit, kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dll. Jika perusahaan menyetujui proposal tersebut maka akan menjadi management letter (surat perjanjian kerja). 4) KAP melakukan pemeriksaan lapangan di kantor klien. Setelah selesai, KAP memberikan draft audit report kepada klien sebagai bahan diskusi. Setelah draft report disetujui klien, KAP akan menyerahkan final audit report. 5) Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan management letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran perbaikannya.

Menurut Arens et al (2011) ada tiga jenis audit, diantaranya:
1) Audit Operasional
Audit operasional merupakan proses evaluasi terhadap
efisiensi dan efektivitas prosedur dan metode operasi suatu
organisasi. Di akhir proses audit diharapkan adanya output berupa
saran dari auditor untuk proses operasi yang lebih efisien dan
efektif. Review dalam audit operasional tidak terbatas pada bidang
akuntansi, namun bias juga termasuk struktur organisasi, sistem
computer, metode produksi, marketing, dan bidang lainnya yang
dikuasai seorang auditor.
2) Audit Kepatuhan
Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah
Auditee (klien) telah mengikuti prosedur, aturan, atau regulasi yang
ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi, seperti pemerintah. Hasil
audit kepatuhan biasanya dilaporkan ke manajemen, bukan kepada
pihak luar, karena informasi mengenai tingkat kepatuhan terhadap
regulasi dan prosedur spesifik lebih dibutuhkan oleh pihak
manajemen.
3) Audit Laporan Keuangan
Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan
apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) sesuai
dengan kriteria spesifik, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku
umum. Untuk memberikan penilaian apakah laporan keuangan
disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk memeriksa
apakah laporan tersebut mengandung salah saji yang material.

Menurut Mulyadi (2011) tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atas peraturan tertentu. Sukrisno Agoes (2010) menyatakan bahwa, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan audit kepatuhan yaitu: 1) Menilai tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh setiap fungsi dalam suatu organisasi dan perusahaan. 2) Meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang diterapkan di dalam suatu organisasi dan perusahaan. 3) Serta untuk meningkatkan kinerja organisasi dan perusahaan.

Ditinjau dari sudut akuntan publik, audit akuntan adalah audit secara objektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan (Simke, 1982; Steven, 1982; Sayle, 2016; Agoes, 2004; Spencer, Julian and Wood, 2005; Boynton and Johnson, 2005; Hansen and Mowe, 2006; Wngle Et All., 2007; Elder and Beasley, 2008) Auditing adalah suatu proses yang ditempuh oleh seorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Amin Widjaja Tunggal, 2010) The American Accounting Association dalam Mathius Tandhiontong (2016) menyatakan bahwa auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat penyesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hal-hal kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut Arens et al (2011) auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan pada tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan bersifat independen. Untuk melakukan audit, harus ada informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan kriteria yang memungkinkan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah informasi yang sedamg diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan beberapa aspek dari audit, antara lain: 1) Dalam audit dilakukan tindakan-tindakan yang menyimpulkan (accumulative), mengevaluasi (evaluate), menentukan (determine), dan melaporkan (report). 2) Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar atau kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. 3) Untuk memenuhi tujuan audit, audit harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. 4) Auditor harus memiliki kualifikasi untuk menentukan kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti-bukti yang akan dikumpulkan guna untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti ini.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010) tanggung jawab seorang
auditor adalah memberikan kepastian yang cukup atas pendeteksian
pernyataan yang salah di dalam laporan keuangan. Selanjutnya audit
harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skepticisme
professional dalam semua aspek penugasan.
Karena sifat audit dan berbagai karakteristik kecurangan auditor
dapat memperoleh tingkat keyakinan, walaupun tidak mutlak, bahwa
kesalahan penyajian yang material dapat dideteksi. Auditor tidak
bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian baik
disebabkan oleh kekeliruan maupun oleh kecurangan yang tidak
material terhadap laporan keuangan tersebut dapat dideteksi.

Jenis-jenis auditor menurut Boynton Johnson (2005) adalah
sebagai berikut:
1) Auditor Eksternal (Independent Auditors)
CPA yang bertindak sebagai praktisi perorangan ataupun
anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing
profesional kepada klien. Auditor independen memiliki kualifikasi
untuk melaksanakan berbagai jenis audit. Klien auditor independen
tersebut dapat berasal dari perusahaan bisnis yang berorientasi laba,
organisasi nirlaba, kantor pemerintah, atau peorangan.
2) Auditor Internal (Internal Auditors)
Auditor internal adalah pegawai dari organisasi yang diaudit.
Auditor jenis ini melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian
independen, yang dinamakan audit internal, dalam lingkungan
organisasi sebagai suatu bentuk jasa bagi organisasi. Tujuan audit
internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam
memberikan pertanggungjawaban yang efektif.
3) Auditor Pemerintah (Government Auditors)
Auditor pemerintah dipekerjakan oleh berbagai kantor
pemerintahan di tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Secara umum
mereka dapat dianggap sebagai bagian dari kategori yang lebih luas dari
auditor internal.

Amin Widjaja Tunggal (2010) mendefinisikan Kantor Akuntan
Publik (KAP) adalah suatu badan usaha yang telah mendapatkan izin dari
menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.
Ikatan Akuntan Indonesia (2006) mendefinisikan Kantor Akuntan
Publik (KAP) sebagai bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh
izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang
pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
Mulyadi (2011) mendefinisikan akuntan publik adalah profesi yang
menjual jasanya kepada masyarakat terutama dalam bidang pemeriksaan
terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya dan juga menjual
jasanya sebagai konsultan pajak, konsultan dibidang manajemen,
penyusunan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.
Mathius Tandiontong (2016) menyatakan bahwa akuntan publik
sebagai akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar
pembayaran tertentu, kadang disebut akuntan ekstern. Mereka bekerja
secara bebas dan pada umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Untuk
dapat berpraktik sebagai akuntan publik atau mendirikan kantor akuntan,
seseorang harus memperoleh izin dari departemen keuangan, seorang
akuntan publik dapat memberikan jasa yang diantaranya pemeriksaan
(audit), perpajakan (tax services), konsultan manajemen (management
advisory services), akuntansi (accounting services)

Kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu hal yang perlu
diperhatikan oleh auditor selama proses audit berlangsung. Karena sejak
dikeluarkannya peraturan mengenai diharuskannya penambahan paragraph penjelas
mengenai kelangsungan hidup perusahaan, maka auditor memperhatikan kondisi
keuangan perusahaan auditee selama proses audit untuk melihat apakah terdapat
kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau tidak. Ketika kondisi
keuangan menunjukkan kondisi yang baik (sehat), maka kemungkinan besar auditor
akan memberikan opini audit non going concern opinion, dan sebaliknya, ketika
auditor menemukan bukti bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi buruk
(sakit), maka kemungkinan besar auditor akan mengeluarkan opini going concern
pada perusahaan yang kondisi keuangannya yang sakit tersebut. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan
kenyataanya (Ramadhany,2004). Kondisi keuangan perusahaan juga mencerminkan
kelangsungan kinerja suatu perusahaan kedepannya melalui laporan keuangan. Para
pengguna laporan keuangan dapat mengetahui auditee tidak dapat bertahan lama. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, hasil dari operasi perusahaan, kemampuan membayar hutang serta kebutuhan
likuidasi di masa mendatang (Setyarno, 2006). Terkait dengan pentingnya opini
audit yang dikeluarkan auditor, maka auditor harus bertanggung jawab untuk
mengeluarkan opini audit going concern yang sesuai dengan kondisi perusahaan
sebenarnya. Ada beberapa faktor yang dapat dikaji sebagai faktor yang berpengaruh
terhadap penerimaan opini audit going concern yaitu kondisi keuangan perusahaan,
kualitas audit, dan opinion shopping. Pada perusahaan yang kondisi keuangannya
baik, auditor cenderung untuk tidak mengeluarkan opini audit going concern
(Ramadhany, 2004). Hal ini didukung oleh Carcello, et. al., (2000) yang
menyebutkan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang terganggu, maka besar
kemungkinan perusahaan tersebut akan menerima opini audit going
concern.Pendapat tersebut juga didukung oleh Setyarno(2006), Santoso dan Wedari
(2007) serta Rudyawan dan Badera (2009) yang menyatakan bahwa, semakin baik
kondisi keuangan perusahaan semakin kecil kemungkinan auditor memberikan opini
audit going concern. Hasil penelitian dari (Soliyah Wullandari, 2014) mengenai variabel kondisi
keuangan perusahaan menunjukan hasil bahwa kondisi keuangan perusahaan
berpengaruh terhadap opini audit going concern.

Opini audit going concern tahun sebelumya ini akan menjadi factor
pertimbanganpenting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going
concern pada tahun berikutnya. Apabila auditor menerbitkan opini audit
goingconcern tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan
perusahaan akan menerima kembali opini audit going concern pada tahun berjalan. Mutchler (1984) dalam melakukan wawancara dengan praktisi auditor yang
menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit going concern pada
tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun
berjalan (Andi Kartika, 2012). Hasil penelitian yang di lakukan oleh (Intan Permata Hati dan Iin Rosini, 2017), (Suci Rahmadona, Sukartini, dan Dedi Jefris, 2019), dan Soliyah
Wullandari, 2014) mengenai variabel independen opini audit sebelumnya
menunjukan hasil yaitu opini audit sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit
going concern

Menurut (Luh Komang dan I ketut, 2015) Ukuran perusahaan adalah ukuran
besar kecilnya perusahaan dilihat dari besar atau kecilnya aktiva. Semakin besar
perusahaan semakin cepat dalam melaporkan keuangannya dibandingkan
perusahaan kecil. Perusahaan yang besar pastinya memiliki staf yang banyak, sumber informasi yang canggih, hal tersebut akan memungkinkan perusahaan cepat
dalam menyampaikan laporan keuangannya. Ukuran perusahaan adalah faktor untuk mengklasifikasikan suatu entitas ke
dalam perusahaan besar, menengah, atau kecil untuk meneliti korelasinya pada
probabilitas diterimanya opini audit dengan modifikasi going concern. Auditor yang
mengetahui ukuran perusahaan akan memiliki pemahaman memadai mengenai
seberapa besar volume bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan besar yang dianggap
mampu mengatasi turbulence kondisi keuangan, auditor cenderung lebih sering
memberikan opini audit non going concern. Ukuran perusahaan diukur
menggunakan logaritma total aktiva karena pertimbangan bila dibandingkan dengan
nilai kapitalisasi pasar dan rasio pertumbuhan penjualan, nilai aktiva relatif lebih
stabil (I Gusti Putu Oka Surya Utama dan I Dewa Nyoman Badera, 2016).
Hasil penelitian yang di lakukan oleh (Sholliyah Wulandari, 2014) megenai
variabel ukuran perusahaan menunjukan hasil yaitu ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap opini audit going concern

Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan usahanya (Rudyawan dan Badera, 2009) dalam Ira
Kristiana (2012). Rasio pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa
perusahaan dapat going concern. Penjualan yang terus meningkat akan memberikan
peluang untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi rasio pertumbuhan
penjualan maka semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit
going concern. Sebaliknya, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang negatif
mengindikasikan akan mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat melanjutkan
kegiatan operasinya sehingga kemungkinan mendapatkan opini audit going concern. Menurut penelitian dari (Monica Krissindiastuti dan Ni ketut Rasmini, 2016)
dan (Sholiyah Wullandari ,2014) mengenai variabel pertumbuhan perusahaan
menunjukan persamaan yaitu berpengaruh terhada Opini Audit Going Concern.

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam
persentase yang di gunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu
menghasilkan laba pada tingkat yang dapat di terima. Angka profitabilitas
dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba
investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan (Munawir, 2007). Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba atau
ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan (Wiagustini, 2010). Semakin tinggi tingkat profitabilitas semakin besar laba perusahaan. Hal ini dapat
menjamin bahwa perusahaan dengan seluruh aset dan laba yang dimiliki mampu
untuk terus melangsungkan usahanya dimasa depan, jauh dari ancaman
kebangkrutan dan pemberian opini audit going

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan
perusahaan sesungguhnya (Ramadhany, 2004). Mc Keown dkk (1991)
menemukan bahwa auditor hampir tidak pernah memberikan opini going concern
pada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangnan. Krishnan dan
Krishnan (1996) menyatakan bahwa auditor lebih cenderung untuk mengeluarkan
opini audit going concern ketika kemungkinan kebangkrutan berada di atas 28
persen dengan menggunakan model prediksi Zmijeski. Carcello dan Neal (2000)
dalam Setyarno (2006) menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan
perusahaan maka semakin besar probabilitas perusahaan menerima opini going
concern. Dengan menggunakan model prediksi Zscore Altman, hasil penelitian
Ramadhany (2004) selaras dengan penelitian Mc Kweon, Caecello dan Neal

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diberikan oleh
auditor kepada pihak auditee pada tahun sebelum atau satu tahun sebelum
penelitian. Menurut Mutchler (1985) dalam Solikhah (2007) dalam Fitria (2014)
menguji pengaruh ketersediaan informasi public terhdap prediksi opini going
concern, menggunakan discriminant analysis dengan memasukan tipe opini audit
tahun sebelumnya sebagai akurasi prediksi. Manfaat opini audit tahun sebelumnya, maka dapat mengetahui manfaat
dari opini audit tahun sebelumnya yaitu opini audt yang diterima oleh audit pada
tahun sebelumnya. Opini audit going concern tahun sebelumnya ini akan menjadi
faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit
audit going concern pada tahun berikutnya. Opini audit tahun sebelumnya ini
dikelompoka menjadi 2 yaitu audit dengan opini going concern dan audit tanpa
going concern.Opini audit tahun sebelumnya akan berpengaruh terhadap
penerimaan opini audit going concern. Audit yang menerima opini audit going
concern pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah kelangsungan
hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan menerima kembali
opini audit going concern pada tahun berjalan. Dan penyebab masalah tersebut, adanya hipotesis self-fulfilling properchy yang menyatakan bahwa apabila auditor
memberikan opini going concern, maka perusahaan akan menjadi cepat bangkrut
karena banyak investor yang akan membatalkan investasinya atau kreditor yang
menarik dananya. Perusahaan yang menerima opini audit going concern akan
mengalami kesulitan keuangan dalam satu tahun kedepan sehingga akan
berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan (Upik & Mulyadi, 2017). Cara mengukur opini audit tahun sebelumnya yaitu dengan cara audit yang
menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya akan dianggap
memiliki masalah kelangsungan hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan
bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit going concern pada tahun berjalan. Variabel opini audit tahun sebelumnya diukur dengan menggunakan variabel
dummy. Oponi audit going concern akan diberikan kode 1, sedangkan untuk opini
audit non going concern

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain (Brigham & Houston, 2010). Ukuran perusahaan adalah faktor untuk mengklasifikasikan suatu entitas ke dalam perusahaan besar, menengah, atau kecil untuk meneliti korelasinya pada probabilitas diterimanya opini audit dengan modifikasi going concern. Auditor yang mengetahui ukuran perusahaan akan memiliki pemahaman memadai mengenai seberapa besar volume bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan besar yang dianggap mampu mengatasi turbulence kondisi keuangan, auditor cenderung lebih sering memberikan opini audit non going concern. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma total aktiva karena pertimbangan bila dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan rasio pertumbuhan penjualan, nilai aktiva relatif lebih stabil (I Gusti Putu Oka Surya Utama dan I Dewa Nyoman Badera, 2016).

Pertumbuhan perusahaan adalah dampak atas arus dana perusahaan dari
perubahanoperasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume
usaha (Herfet, 1997). Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun
eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberi tanda bagi
perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu
perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan investor pun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari
investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik.

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk
memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya
atau tidak. Pemberian opini ini berarti bahwa auditor memiliki kesangsian bahwa
perusahaan yang diauditnya sedang mengalami masalah-masalah tertentu yang
dapat mengancam kehidupan usahanya dimasa depan (Santosa dan Wedari, 2007). Opini audit going concern ialah suatu opini yang dikeluarkan oleh auditor
untuk memberikan kepastian apakah suatu perusahaan dapat mempertahankan
kelangsungan usahanya (SPAP, 2001). Dalam mengeluarkan sebuah opini, auditor
dituntut untuk memberikan opini audit sebenar-benarnya terkait dengan
kelangsungan hidup suatu perusahaan. Opini audit going concern haruslah
bermanfaat bagi investor sebagai signal negatif tentang kelangsungan hidup
perusahaan, sebaliknya opini non going concerndianggap sebagai signal positif
bagi investor sebagai penanda bahwa perusahaan dalam keadaan baik (Yuliyani &
Erawati, 2017). Laporan audit sangatlah penting dalam suatu audit atau proses
atestasi lainya karena laporan audit memberikan informasi kepada pemakai
laporan keuangan mengenai apa yang telah dilakukan oleh auditor dan kesimpulan
apa yang telah diperolehnya (Yuliyani & Erawati, 2017). Laporan audit yang
berhubungan dengan going concern dapat memberikan peringatan awal bagi
pengguna laporan keuangan, khusunya investor, guna menghindari kesalahan
dalam mebuat keputusan (Yuliyani & Erawati, 2017). Hal yang dapat mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit going
concern adalah sebagai berikut: (1) Tren negatif, misalnya kerugian operasi yang
berulang kali, kekurangan modal kerja, arus kas negatif, rasio keuangan penting
yang jelek. (2) Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, misalnya
kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang nya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penjualan sebagian besar aktiva. (3) Masalah
Intern, misalnya pemogokan kerja, ketergantungan besar atas suksesnya suatu
proyek. (4) Masalah Extern, misalnya pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya
undang-undang yang mengancam keberadaan perusahaan, kehilangan franchise, lisensi atau paten yang penting, bencana yang tidak di asuransikan, kehilangan
pelanggan atau pemasok utama (Upik & Mudyadji, 2017.)
Berikut ini adalah ciri-ciri opini audit going concern dilihat dari kondisi di
dalam internal perusahaan:
1. Model Prediksi kebangkrutan
Dengan menggunakan model prediksi Z score Altman, hasil penelitian
Ramadhany (2004) selaras dengan penelitian McKweon, dan Carcelo dan Neal. Setyarno dkk(2006), juga berhasil membuktikan bahwa model prediksi
kebangkrutan Altman berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Hasil
yang sama juga diperoleh Rudyawan dan Badera (2009), yang menyatakan
bahwa model prediksi kebangkrutan Altman berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan opini going concern. 2. Reputasi Auditor
Mutchler et.el (1997), menemukan bahwa auditor big six sebagai proksi
reputasi auditor lebih cendrung menerbitkan opini going concern pada perusahaan
yang mengalami financial distress dibandingkan auditor non big six.
3. Opini Audit Tahun Sebelumnya
Opini audit going concern tahun sebelumnya akan menjadi faktor
pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going
concern pada tahun berikutnya. Apabila auditor menerbitkan opini audit going
concern tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan
akan menerima kembali opini audit going concern pada tahun berjalan. 4. Audit Lag
Audit Lag didefinisikan sebagai jumlah hari antara akhir periode akuntansi
sampai dikeluarkannya laporan audit (Cahyadi,2009). Penelitian menunjukkan
bahwa auditor sering memberikan opini going concern ketika laporan audit
tertunda lebih lama karena b eberapa kemungkinan. Pertama, auditor mungkin saja
menemukan beberapa pengujian audit tambahan. Kedua, auditor mungkin saja
menguji ulang beberapa pengujian jika menemui permasalahan tentang going
concern perusahaan. Ketiga, manajer dan audit mungkin telah melakukan diskusi
pendahuluan ketika terdapat ketidakpastian mengenai going concern perusahaan. 5. Pertumbuhan Perusahaan
Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi cendrung
memiliki laporan sewajarnya, sehingga potensi untuk mendapatkan opini non going
concern akan lebih besar. Altman (1968) dalam Petronela (2004)
mengemukakan bahwa perusahaan dengan negative gowth mengindikasikan
kecendrungan yang lebih besar kearah kebangkrutan sehingga perusahaan
yang laba tidak akan mengalami kebangkrutan. Karena kebangkrutan
merupakan salah satu dasar bagi auditor untuk memberikan opini audit going
concern maka perusahaan yang mengalami pertumbuhan perusahaan yang negatif
akan makin tinggi kecendrungan untuk menerima opini going concern. 6. Ukuran Perusahaan
McKeown et.al (1991) mengatakan bahwa perusahaan besar lebih banyak
menawarkan fee audit tinggi daripada yang ditawarkan oleh perusahaan kecil. Dalam kaitannya mengenau kehilangan fee audit yang signifikan tersebut, sehingga
auditor mungkin ragu untuk mengeluarkan opini audit going concern pada
perusahaan besar.