Tag: Akutansi

Daftar Efek Syariah (DES)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran
Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan
Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan
dengan Efek. Berdasarkan definisi tersebut pasar modal syariah dapat di
artikan sebagai kegiatan dalam pasar modal yang diatur dalam UUPM
yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau yang tidak melanggar
syariah.
Pasar Modal Syariah merupakan pasar modal yang sesuai dengan
ajaran Islam atau instrumen yang digunakan tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah dan mekanisme yang di gunakan berdasarkan
prinsip syariah yaitu tidak mengandung riba, maisir dan gharar.
Pasar Modal Syariah adalah Pasar Modal yang didalamnya
ditransaksikan instrumen keuangan sesuai dengan syariat Islam dan
dengan cara yang berlandaskan syariah yaitu tidak mengandung suatu
ketidakjelasan dan istrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi
kriteria halal. Namun pasar modal syariah bukanlah sistem yang terpisah
dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan dalam
pasar modal syariah tidak jauh berbeda dengan kegiatan dipasar modal
konvensional, dalam pasar modal syariah penerapan prinsip dasar syariah
bersumber dari Al-Qur’an dan hadist dan dalam pasar modal syariah
terdapat beberapa karakteristik yaitu produk dan mekanisme transaksinya
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak melanggar
syariah.
Dasar hukum Pasar Modal Syariah tertuang didalam QS. Al-Baqarah :
275 yang artinya : “Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan
riba”.
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama
Indonesia (MUI) No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan
Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal,
mendefinisikan saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu
perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip atau yang tidak melanggar Syariah.
Daftar Efek Syariah atau biasa disebut dengan DES merupakan suatu
kumpulan efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah atau kumpulan
efek perusahaan yang tidak melanggar syariah di pasar modal, yang
ditetapkan oleh Bapepam-LK atau pihak yang disetujui Bapepam-LK.
Perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah merupakan kumpulan
perusahaan yang tidak melanggar aturan syariah. Daftar Efek Syariah
menerbitkan laporan keuangnya dua kali dalam satu tahun yakni pada
setiap bulan mei dan november. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan
antara saham syariah dengan saham non syariah, saham yang sesuai
syariah yaitu saham perusahaan yang dalam kegiatan usahanya bergerak
dibidang yang tidak melanggar syariah (halal)

Islam telah memberikan panutan bagi umatnya untuk beradaptasi dan
berkembang sesuai dengan zamannya. Konsep CSR yang dikembangkan
dunia barat berbeda dengan konsep CSR yang terdapat di dalam Islam. Hal
ini disebabkan CSR di dalam Islam dibangun atas dasar tasawuf
(paradigm) dan epistimologi yang berbeda dengan CSR yang
dikembangkan di barat.
Landasan hukum perusahaan yang melaksanakann CSR sesuai dengan
ajara Islam adalah didasarkan atas Al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan di
barat didasarkan pada pandangan dan budaya barat. sebagaimana Firman
Allah dalam Al-Qur’an :
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. “(QS Ali Imran : 104)
Dalam ajaran Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan manusia
dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Oleh sebab itu
pada dasarnya manusia bertanggung jawab kepada Allah dalam
melaksanakan aktivitasnya untuk menggapai Ridho-Nya sehingga
tanggung jawab antara manusia dengan Allah akan melahirkan kontak
religius bukan hanya sekedar kontak sosial belaka.
Dengan demikian, pada dasarnya jelas bahwa Islam menganjurkan
kepada Individu atau Organisasi (Perusahaan) untuk menjadi orang yang
beruntung yaitu mereka yang menjalani kebaikan serta mencegah
terjadinya keburukan dengan demikian sejalan dengan konsep
dilaksanakannya CSR

Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai penyampaian
informasi yang ditunjukkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan
dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility disclosure) adalah supaya perusahaan dapat menyampaikan
tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan perusahaan dalam periode
tertentu. Penerapan corporate social responsibility dapat diungkapkan
perusahaan dalam bentuk media laporan tahunan (Annual Report)
perusahaan yang berisi laporan corporate social responsibility selama
kurun waktu satu tahun berjalan (septiana & Fitria, 2014).
Pengungkapan dilakukan guna untuk mempengaruhi pihak investor
dalam pengambilan keputusan investasi. Berkaitan dengan keputusan
investasi investor tidak hanya memerlukan informasi keuagan saja
melainkan juga berkaitan dengan informasi non-keuangan yang dilakukan
oleh perusahaan

Definisi CSR adalah suatu tindakan yang dilakukan perusahaan
sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan
lingkungan disekitar tempat beroperasi (Aini, 2015). CSR juga
dimaksudkan untuk meminimalisir dampak yang di timbulkan perusahaan
selama menjalankan aktivitas bisnisnya (Pradnyani dan Sisdyani, 2015).
WBSD (The Word Business Council for Sustainable Development)
memaknai CSR sebagai komitmen bisnis untuk berperilaku etis, beroperasi
secara legal, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang
sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta
masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya (Rudito dalam
Hastuti,2014).
Menurut Prastowo dan Huda dalam Saraswati (2014), menyatakan
bahwa CSR merupakan suatu upaya/mekanisme alamiah perusahaan untuk
membersihkan keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh perusahaan.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perusahaan dalam memperoleh
keuntungan terkadang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik
dalam kegiatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dikatakan sebagai
upaya alamiah CSR adalah konsekuensi dari dampak yang ditimbulkan
dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan
dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban
untuk mengembalikan keadaan masyarakat yang mengalami dampak yang
telah ditimbulkan oleh kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan
menjadi lebih baik.
CSR juga merupakan bentuk kepedulian suatu usaha terhadap
lingkungan, baik lingkungan dalam kegiatan usaha maupun lingkungan
diluar kegiatan usaha. Contoh bentuk tanggung jawab sosial yang
dilakukan perusahaan dapat bermacam-macam mulai dari melakukan
kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberian
beasiswa pendidikan, sumbangan untuk fasilitas masyarakat yang bersifat
sosial dan berguna bagi masyarakat banyak khususnya masyarakat
ditempat beroperasi (Septiana & Fitria, 2014)

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas
yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus
memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Definisi stakeholder yang
dilontarkan (Rhenald Kasali dalam Purnasiswi, 2011) adalah setiap
kelompok orang baik yang berada didalam perusahaan maupun diluar
perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan
perusahaan.
Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi
oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan
tersebut sehingga keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh
dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut
(Fatoni dkk, 2016). Pada dasarnya tanggung jawab perusahaan tidaknya
terbatas pada memaksimalkan laba demi kepentingan pemegang saham
namun lebih luas lagi yakni menciptakan kesejahteraan bagi kepentingan
stakeholder, yaitu semua pihak mempunyai keterkaitan terhadap
perusahaan.
Adanya teori stakeholder ini suatu perusahaan diharapkan dapat
memberi manfaat bagi stakeholder. Manfaat tersebut dapat diberikan
dengan cara menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR), dengan
adanya program tersebut perusahaan diharapakan akan dapat
meningkatkan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan masyarakat lokal.
Sehingga akan dapat terjalin hubungan yang baik antara perusahaan
dengan lingkungan sekitar tempat beroperasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak
dengan masyarakat (Fatoni dkk, 2016). Dalam teori legitimasi tersebut
perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-
peraturan yang berlaku dimasyarakat sehingga dapat diterima
dilingkungan eksternal karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa
suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa
organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem
nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Sari, 2013). Legitimasi organisasi
dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada
perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari
masyarakat.
Adanya teori legitimasi ini akan memberikan landasan bahwa
perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di
masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan
perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik
dimasyarakat maupun dilingkungan tempat beroperasi. Oleh sebab itu
perusahaan perlu mengembangkan program Corporate Social
Responsibility (CSR), dengan adanya Corporate Social Responsibility
(CSR) diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi
masyarakat sehingga masyarakat sekitar tempat beroperasi dapat
menerima keberadaan perusahaan dengan baik dan tidak
mempermasalahkan keberadaan perusahaan tersebut

Dampak pengungkapan ESG biasanya terjadi pada perusahaan yang
lebih peka terhadap isu lingkungan dimana perusahaan ini biasanya
beroperasi dalam suatu kontak sosial yang lebih dapat dijangkau. Selain itu,
pengungkapan akan ESG secara keseluruhan dapat memberikan penilaian

yang lebih signifikan apabila suatu perusahaan ini terkena adanya masalah
lingkungan sehingga persayaratan ESG pun lebih tinggi dan industri yang
lebih sensitif tersebut akan lebih berfokus pada penanganan berkelanjutan
menggunakan penerapan ESG sebagai standar baku perusahaan dalam
mengatasi polemik lingkungan (Miralles-Quirós et al., 2018).
Galbreath (2011) menyatakan bahwa women on boards mampu
mempromosikan mengenai proyek keberlanjutan dalam jangka panjang
dengan melaporkan investasi dalam pertanggungjawaban sosial perusahaan.
Selain itu pada penelitian lainnya memberikan hasil yang positif serta
signifikan dalam keragaman dewan terhadap pengungkapan ESG. Dimana
hal ini akan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wasiuzzaman
et al., (2019); Arayssi, Dah Jizi (2016); Bravo dan Alvardo (2017) serta
penelitian lainnya.
Oleh karena itu, keragaman dewan pada realitanya pun memberikan
manfaat bagi lingkungan, sosial serta tata kelola perusahaan dimana
hubungan antara kehadiran perempuan dalam dewan serta efesiensi
pengungkapan ESG bukan merupakan hubungan linier yang sederhana
tetapi terrdapat banyak tingkatan keanekaragaman. Sehingga keragaman
gender dalam ruang dewan dapat memberikan hipotesis keragaman gender
dalam ruang dewan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ESG

Respons global masa kini lebih banyak menyoroti perihal
permasalahan lingkungan khususnya sering terjadinya perubahan iklim
yang ekstrem di berbagai belahan dunia. Sehingga polemik akan lingkungan
menjadi salah satu hal yang harus ditangani bersama dengan adanya
kesadaran perusahaan akan lingkungan serta pengelolaan limbah
perusahaan. Untuk melampaui ruang lingkup normal suatu perusahaan
maka terdapat isu pengembangan berkelanjutan serta istilah ESG
(environment, social and governance) yang dianggap menjadi suatu tren
baru di bawah payung CSR (Buallay, 2019)

Menurut Elkington and Rowlands (1999) mengemukakan adanya
suatu kerangka teoritis keberlanjutan yang menjadi “triple bottom line”
menunjukkan bahwa suatu korporasi dapat mencapai pembangunan yang
berkelanjutan jika mampu menerapkan serta mengintegerasikan aspek
ekonomi, sosial serta lingkungan dalam ruang lingkup bisnis mereka. Selain
itu suatu perusahaan harus memiliki role of the rules untuk dapat
memainkan peran yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan,
sehingga hal ini dapat mendatangkan adanya keuntungan baik bagi suatu
produsen maupun konsumen dalam bisnis perusahaan.
Indonesia memiliki kebijakan mengenai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) yang menerbitkan peraturan NO.51/POJK.03/2017
tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan,
emiten dan perusahaan publik. Keuangan berkelanjutan menurut peraturan
keberlanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi keberlanjutan dengan menyelaraskan
kepentingan ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup. Selain itu terdapat
juga rencana aksi keuangan berkelanjutan dengan konten program kerja
LJK dalam jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun)
dimana realisasi ini harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan
manajemen resiko. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)
merupakan komitmen yang berperan sebagai pembangunan ekonomi
berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.
Perusahaan sendiri harus turut serta dalam menghasilkan output laporan
keberlanjutan diartikan sebagai laporan yang diumumkan masyarakat yang
memuat kinerja ekonomi, lingungan serta sosial perusahaan. 7
Implementasi pada peraturan keberlanjutan ini harus memperhatikan
beberapa prinsip yakni, prinsip investasi bertanggung jawab, strategi dan
praktik bisnis berkelanjutan, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan
hidup, tata kelola, komunikasi, inklusif, serta koordinasi dan kolaborasi

Sehingga aspek penerapan ESG menjadi hal yang baik untuk dilakukan pada
perusahaan di Indonesia. Tetapi pada realitanya yang menjadi output
terpenting adalah bagaiamana setiap perusahaan di Indonesia mampu
menerapkan prinsip kerberlanjutan sebagai tanggung jawab sosial. Pada bab
lima pasal 13 peraturan keberlanjutan peraturan NO.51/POJK.03/2017
dijelaskan bahwa sanksi yang terkait dikenakan sanksi administratif berupa
teguran atau peringatan tertulis, hal ini memungkinkan adanya penerapan
pelaporan keberlanjutan yang masih bersifat sukarela sehingga ketegasan
dalam kebijakan ini menjadikan korporasi di Indonesia lebih sedikit menilik
penerapan ESG.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerhati lingkungan akan menanyakan
perihal proses pembangunan nasional di Indonesia yang masih berada pada
fase awal (early stages) dari sirkuit lintasan (pathway of development)
menuju pembangunan di masa depan. Sehingga secara keseluruhan undang-
undang dan peraturan secara konvergen membawa pada paradigma
mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dimana
terdapat ekonomi (profit), sosial (people) dan pelestarian lingkungan
(planet), sehingga ketiga hal ini mampu berjalan beriringan secara seimbang
demi keberlangsungan kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam
penerapan ESG.

Gender dalam keragaman ruang dewan merupakan salah satu aspek
dari keragaman dewan dimana gender pada ruang dewan baru-baru ini
menjadi isu yang penting pada suatu perusahaan. Dimana nilai-nilai yang
dimiliki antar pria dan wanita memiliki perbedaan dari segi tanggung jawab
sosial (Pos et al.2011). Selain itu menurut Smith dan Rogers (2000)
perempuan juga dianggap lebih mampu bertindak secara etis dan lebih
mengutamakan suatu etika dibandingkan laki-laki, sehingga hal ini dapat
meminimalisir terjadinya suatu bentuk pelanggaran atas kebijakan
organisasi pada suatu perusahaan. Board diversity merupakan salah satu

kunci input sebagai penghantar atas optimalisasi pengelolaan sumber daya
organisasi suatu perusahaan, hal ini dapat ditunjukkan dari adanya
keragaman untuk menunjukkan heterogenitas sebagai bentuk tata kelola
yang baik atau good corporate governance (Kakabadse, 2018).
Pada negara-negara di Eropa telah menyoroti adanya kehadiran
direktur wanita di dalam dewan perusahaan, hal ini mengimplikasikan
bahwa partisipasi direktur wanita dianggap sebagai salah satu indikator
bahwa suatu perusahaan memiliki tata kelola yang lebih baik. Pemerintah
Norwegia misalnya, mengeluarkan undang-undang bagi perusahaan publik
untuk mewajibkan suatu perusahaan agar memiliki kuota perwakilan dewan
sebanyak 40 persen (Matsa dan Miller, 2013). Selain itu Spanyol juga
mengamanatkan hal yang serupa untuk memenuhi kuota perempuan
sebanyak 40 persen dalam dewan perusahaan, agar hasil kinerja suatu
perusahaan mampu berjalan secara efektif (Campbell dan Vera, 2010).
Negara-negara seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Belgia dan
Swedia juga turut menerapkan mandat dalam pemenuhan kuota gender
khususnya pada direktur wanita dalam dewan perusahaan (Gregory-Smith
et al., 2018). Penerapan atas board gender diversity ini juga dipengaruhi atas
struktur kepemimpinan dalam suatu dewan, dimana setiap negara memiliki
sistem board structure yang beraneka ragam.
Sistem board structure di berbagai negara memiliki struktur yang
berbeda, dimana Inggris dan Amerika menerapkan basis single-board
system, dimana struktur atas keanggotaan dewan direksi serta komisaris
secara mutlak tidak dipisahkan. Dalam sistem ini dewan komisaris
merangkap menjadi anggota dewan direksi, dan keduanya menjadi satu
kesatuan sebagai board of directors. Secara konseptual, model two tier
system ini memisahkan keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas
dan dewan direksi sebagai eksekutif korporasi, dan perusahaan Indonesia
pada umumnya menerapkan basis two tier system, dimana terdiri atas dewan
komisaris dan dewan direksi yang digunakan sebagai pedoman
kepemimpinan dalam ruang dewan (Wise & Ali, 2009)

Di Indonesia penerapan gender turut diperhatikan dengan adanya
Undang-Undang Kesetaraan Gender No.1 Tahun 2017. Dimana gender
disini diartikan sebagai pembedaan perempuan dan laki-laki, dimana hasil
ini didapatkan dari adanya konstruksi sosial dan budaya. Selain itu hal
tersebut dapat diartikan setara apabila kondisi relasi perempuan dan laki-
laki sebagai mitra sejajar, hal ini juga dapat dijelaskan mengenai posisi
jabatan dimana keberadaan wanita dalam kepemimpinan seringkali tidak
diprioritaskan, sehingga seharusnya wanita mendapatkan perlakuan yang
adil dan memperoleh manfaat pembangunan. Selain itu yang menjadi fokus
pada kepentingan korporasi adalah bagaimana memperoleh kesetaraan
dalam semua bidang tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang
diatur dalam PP No. 8 Tahun 1981 mengenai perlindungan upah dan
ditegaskan bahwasannya tidak ada diskriminasi antara buruh laki-laki dan
buruh wanita untuk pekerjaan yang sama. Tetapi pada undang-undang
ketenagakerjaan masih belum terdapat sanksi hukum akan kesenjangan
gender padahal pada kenyataannya masih banyak pandangan stereotip,
marjinalisasi wanita serta subordinasi akan kemampuan pekerja wanita yang
berada diatas pekerja wanita. Banyaknya perlakuan yang bersifat
diskriminatif ini khususnya pada pekerja wanita ini perlu diwujudkan
kesetaraan gender

Teori upper echelons pertama kali diperkenalkan oleh Hambrick dan
Mason (1984). Teori ini menganggap konsep manajemen puncak sebagai
pembuat keputusan stratejik yang utama di dalam organisasi. Sehingga,
keputusan stratejik yang dibuat pemimpin memiliki dampak secara
langsung terhadap outcomes organisasi. Karena para eksekutif yang
memiliki tanggung jawab atas organisasi secara keseluruhan, maka
karakteristik mereka, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka
melakukannya, secara khusus mempengaruhi outcomes organisasi
(Finkelstein dan Hambrick 1996).
Dasar pikiran utama dari teori upper-echelons adalah pengalaman
para eksekutif, nilai-nilai, dan personality berpengaruh besar terhadap
interpretasi mereka pada situasi yang dihadapi serta mempengaruhi pilihan
mereka. Fokus terhadap karakteristik manajemen puncak akan
menghasilkan penjelasan yang kuat mengenai outcomes organisasi daripada
fokus terhadap top executive secara individu. Penelitian ini mengikuti
definisi yang diungkapkan oleh Finkelstein dan Harrbrick (1996) bahwa
tanggung jawab para pemimpin untuk fungsi stratejik perusahaan adalah

direktur utama dan para manajer yang melapor secara langsung kepada
direktur utama. Kepemimpinan dari organisasi yang kompleks adalah
dengan pembagian tugas, kesadaran bersama, kecakapan, dan interaksi
dengan semua anggota manajemen puncak untuk menuju pada perilaku
stratejik (Hambrick 2007).
Kewibawaan manajemen puncak dan dewan komisaris juga
mempengaruhi persepsi investor melalui peran simbolik yang besar. Hal
tersebut didasarkan pada kepercayaan bahwa seseorang dianggap berasal
dari nilai-nilai, keahlian, dan kemampuan yang berbeda untuk status
karakteristik seperti tingkat pendidikan, afiliasi, dan pengalaman. (D’aveni,
1990). Keberagaman tenaga kerja akan membuat segmen pasar baru.
Diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu sudah banyak ditentang
oleh para manajer, diskriminasi dipandang sebagai sesuatu yang salah baik
secara legal maupun moral. Dengan demikian dengan adanya
keberangaman akan memberikan manfaat bagi perusahaan. (Thomas dan
Ely, 1996). Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan
sangat dipengaruhi oleh karakteristik kognitif yang dimiliki oleh dewan
direksi maupun dewan komisaris. Gender dianggap sebagai proksi basis
yang menggambarkan kognitifitas seseorang sehingga mampu
mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Post dan
Byron, 2013)

Menurut Dowling and Pfeffer (1975) legitimasi didefinisikan
sebagai suatu kondisi atau status dimana suatu entitas atau perusahaan ini
memiliki suatu sistem nilai yang bersifat kongruen, dan mengindikasikan
bahwa sistem sosial ini menjadi bagian yang lebih besar di dalam cakupan
sistem nilai itu sendiri. Dimana terdapat suatu disparitas aktual atau
potensial yang hadir diantara kedua sistem nilai, dimana hal ini kemudian
dapat dikatakan sebagai bentuk ancaman pada legitimasi suatu entitas. Teori
legitimasi ini menunjukkan bahwa suatu entitas atau perusahaan tidak
berdiri sendiri, dimana ruang lingkup suatu entitas dibatasi atau dikelilingi
oleh pihak eksternal yang tidak memiliki kepentingan atau hak dalam suatu
entitas yang biasa disebut sebagai masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan
operasional segala bentuk nilai, norma serta peraturan harus menjadi syarat
mutlak untuk diimplementasikan dan dipastikan bahwa suatu entitas mampu
mematuhi batas-batas norma dan aturan dalam beroperasi demi
mendapatkan legitimasi yang sah dari masyarakat, sehingga tidak
berdampak sebagai suatu bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup
perusahaan itu sendiri.
Di sisi lain Dowling dan Prefer (1975) juga megistilahkan legitimasi
sebagai bentuk kontrak sosial. Kontrak sosial terjadi antara entitas dan
masyarakat yang saling memiliki keterkaitan untuk mewakili ekspektasi
masyarakat, sehingga dengan segala bentuk operasional perusahaan
bergantung pada konsep yang telah dibangun oleh masyarakat. Tetapi
apabila suatu entitas tidak mampu melampaui harapan masyarakat, maka
legitimasi ini dapat memberikan suatu bentuk ancaman yang berakibat
mematikan perusahaan itu sendiri. Kontrak sosial ini bersifat temporer dan
memiliki limit atau batas, apabila batas ini menjadi suatu ancaman akan

memicu sifat alamiah masyarakat terhadap ekspektasi sehingga mampu
mengurangi loyalitas konsumen, mengurangi modal dan investasi terhadap
perusahaan serta segala macam bentuk larangan beroperasi bagi perusahaan.
Banyak studi mengenai tata kelola perusahaan dalam kaitannya dengan
isu-isu keberlanjutan dimana peran dewan menjadi pertimbangan dalam
mengatasinya, tetapi pada realitanya literatur mengenai pengungkapan
keberlanjutan dari dampak aspek tata kelola perusahaan ini masih relatif
kecil Ong (2016) sehingga dalam aspek tata kelola perusahaan khususnya
dalam struktur secara internal yakni jajaran dari komposisi di ruang dewan
memungkinkan untuk memainkan peran penting demi mengurangi
terjadinya kesenjangan suatu legitimasi melalui pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan (Mio, V.Leopizzi, 2015)

Sebuah perusahaan memerlukan perhatian yang dikhususkan pada lingkungan
sebagai wujud tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan
tersebut dapat dilakukan melalui pengungkapan kinerja lingkungan melalui penerapan
akuntansi lingkungan (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018). Akuntansi lingkungan
merupakan mengenai dampak isu lingkungan pada sistem akuntansi tradisional suatu
perusahaan (Halim dan Irawan,1998 dalam (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018)). Dalam
akuntansi lingkungan tidak hanya membahas mengenai biaya maupun manfaat
ekonomi perusahaan namun juga memperhitungkan biaya lingkungan yang merupakan
bagian dari eksternalitas ekonomi negatif atau biaya yang timbul diluar pasar (F. A.
Putra & Lindrianasari, 2018).
Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia ditentukan
berdasarkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang digagas
oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui program ini diharapkan
dapat mendorong dan menciptakan kontribusi perusahaan dalam pengelolaan
lingkungan. Perusahaan perlu mengintegrasikan isu lingkungan yang diolah melalui
strategi perusahaan, pelaporan dan pengungkapan. Pada umumnya, perusahaan akan
terus berinovasi dalam perkembangan perusahaan itu sendiri tanpa merusak lingkungan
sehingga dapat berdampak positif bagi keberlangsungan perusahaan serta bagi
masyarakat disekitarnya (Saputra & Murwaningsari, 2021). Pengungkapan lingkungan
merupakan sarana untuk mengevaluasi kinerja lingkungan dimana jumlah
pengungkapan aktivitas pertanggungjawaban perusahaan merupakan kunci untuk
menilai kinerja ekonominya

Sebuah perusahaan diwajibkan untuk memberikan dampak yang positif bagi
masyarakat maupun lingkungannya dengan berkontribusi dalam menciptakan
pembangunan yang berkelanjutan. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui
Corporate Social Responsibility. Corporate social responsibility merupakan standart
yang berkaitan dengan dunia bisnis untuk bertindak sesuai dengan etisnya, beroperasi
sesuai dengan legalitasnya dan berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas
hidup karyawan beserta keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya (Ardianto dan
Machfudz, 2011). Selain itu, ISO 26000 dalam (Prastowo dan Huda 2011) adalah:
“Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society
and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to
sustainable development, including health and the welfare of society; takes into
account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and
consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the
organization and practiced in its relationship.” Definisi CSR menurut ISO 26000 ini
juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengaplikasikan CSR dengan baik. Yang
menarik adalah CSR tidak hanya berkaitan dengan dunia bisnis, namun juga untuk
setiap organisasi yang memberikan dampak atas setiap kegiatan operasionalnya bagi
lingkungan dan masyarakat disarankan untuk melaksanakan program CSR (Prastowo
dan Huda 2011:101).
Penerapan CSR di Indonesia berlandaskan pada bebeberapa peraturan
perundang undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPT yakni “Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.” yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah CSR diwajibkan bagi
perusahaan atau perseroan yang kegiatan operasioanlnya berkaitan langsung dengan
pengolahan Sumber Daya Alam. Selain itu, dijelaskan juga bahwa “Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”.
Meskipun demikian, CSR tidak hanya ditujukan pada perseroan yang bergerak dalam
hal pengelolaan SDA saja. Berdasarakan kutipan pada laman
https://www.pphbi.com/landasan-hukum-dan-pelaksanaan-corporate-social-
responsibility-perusahaan/. Hal tersebut berarti bahwa secara umum, perseroan sebagai
subjek hukum memiliki tanggung jawab atas sosial dan lingkungan, namun secara
khusus diatur bagi perseroan yang bergerak dalam bidang pengelolaan SDA, wajib
untuk melaksanakan CSR, karena bersinggungan dengan konstitusi.
Pada umumnya, CSR dilaksanakan secara sukarela sehingga setiap perusahaan
memiliki cara yang berbeda-beda dalam pengungkapannya sehingga hal tersebut
menyebabkan sulitnya membandingkan aktivitas sosial perusahaan. Oleh karena itu,
Global Reporting Initiative (GRI) membuat standarisasi pedoman yang berlaku secara
umum dalam pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial (Bhimani &
Soonawalla, 2005 dalam (Asmeri et al., 2017)). Namun hingga saat ini, masih menjadi
perdebatan oleh sebagian besar pihak mengenai perlunya pembatasan publikasi
pelaporan CSR atau hanya diserahkan kepada kesadaran pihak perusahaan dalam
pelaporannya (Tschopp, 2005 dalam (Asmeri et al., 2017)).
Terdapat setidaknya tiga konsep mengenai pengungkapan CSR, yakni
perusahaan memiliki tanggung jawab mengenai masalah sosial dan lingkungan,
dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela serta kegiatan bisnis dan interaksi terhadap
pemangku kepentingan harus memiliki perhatian khusus terhadap persoalan sosial dan
lingkungan (Budiarti & Raharjo, 2010). Pengungkapan CSR sedikit banyak telah
menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah, entitas bisnis, akademisi, pemangku
kepentingan maupun masyarakat. Penelitian mengenai CSR kian pesat seiring dengan
terjadinya kasus akibat perusahaan yang tidak memberikan dampak positif bagi
lingkungan disekitarnya (Asmeri et al., 2017)

Konsep Triple Bottom Line muncul akibat adanya tuntutan masyarakat
mengenai peran kontribusi perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya. Istilah
popular setelah terbitnya buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st
Century Business yang diterbitkan pada tahun 1998 oleh John Elkington mengenai
Sustainable Development, yakni economic growth, environmental protection dan
social equity yang diprakarsai oleh The World Commission on Environment and
Development (WCED) pada Brundtland Report (1987). Konsep CSR terfokuskan pada
tiga hal utama yakni 3P (Profit, Planet, dan People) yang menjelaskan bahwa
perusahaan yang baik tidak hanya berpusat pada maksimalisasi laba saja (Profit)
melainkan juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan (Planet) dan juga
masyarakat disekitarnya (People). Beberapa perusahaan tidak mampu menjaga
keseimbangan terhadap konsep 3P ini. Jika terjadi ketidakseimbangan antara ketiga hal
tersebut, tentunya juga akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan itu sendiri
(Prastowo dan Huda, 2011). Indonesia telah mengenal CSR sejak tahun 19990-an
dengan penyebutan CSA (Corporate Social Activity) dimana penerapannya telah
merepresentasikan konsep CSR (Hardi, 2016).
Profit merupakan tujuan utama dalam setiap kegiatan usaha sehingga banyak
berbagai cara yang akan dilakukan untuk mendongkrak proft yang akan dihasilkan
karena hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan dalam segi ekonomi
terhadap pemegang saham (Nurhidayat et al., 2020). Meskipun demikian perusahaan
harus tetap memperhatikan aspek pendukung lainnya yakni People. People juga
merupakan bagian stakeholders penting dalam perusahaan karena dukungan serta
peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut.
oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu berkomitmen dalam memberikan
manfaat kepada masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Planet juga merupakan bagian penting dalam teori ini. Lingkungan
merupakan bagian yang juga terdampak akibat setiap aktivitas manusia. Banyak
manfaat alam yang diperlukan oleh manusia namun tidak jarang juga sebagian besar
dari mereka melupakan manfaat tersebut akan habis jika tidak diolah dengan bijaksana.
Oleh karena itu, diperlukan pula peran perusahaan dimana merupakan salah satu subjek
yang banyak mengambil manfaat dari alam untuk memberikan kontribusi terhadap
kelestarian lingkungan serta menciptakan program yang berkaitan dengan
pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan, perusahaan tidak hanya
memfokuskan tujuannya terhadap single bottom line (SBL) yakni berupa nilai
perusahaan yang diungkapkan dalam kondisi ekonomi, namun dikembangkan lagi dan
berpijak dalam Triple Bottom Line yakni ekonomi, sosial dan lingkungan (Michael,
Ricky;Raharo, Santoso Tri;Resnawaty, 2019). Berdasarkan hal tersebut, tanggung
jawab perusahaan yang dilakukan melalui Profit, Planet dan People merupakan hal
yang saling berkaitan dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam kegiatan
operasionalnya, perusahaan memerlukan masyarakat untuk menjaga
keeksistensiannya, sehingga perusahaan perlu memperhatikan keberadaan masyarakat
sekitar dengan melalui interaksi yang berkaitan dengan pengenalan masyarakat sekitar.
Perusahaan perlu menyelaraskan mapupun beradaptasi untuk mengetahui
permasalahan yang terjadi di masyarakat dan membantu berkontribusi dalam
penyelesaiannya sehingga dapat membentuk citra yang positif bagi perusahaan.
Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan
sangat berkaitan dengan masyarakat. Melalui konsep Triple Bottom Line,
menggambarkan bahwa perusahaan diharapkan dapat mendahulukan kepentingan
stakeholder daripada shareholder (Nurhidayat et al., 2020). Mencari keuntungan
sebesar-besarnya merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis namun apabila dibarengi
dengan melakukan kotribusi yang berkaitan denga pembangun yang berkelanjutan
tentunya akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi citra perusahaan tersebut

Istilah stakeholder pertama kali muncul diperkenalkan oleh Stanford
Research Institute (SRI) pada tahun 1963. Yang menjadi dasar dalam pendekatan
stakeholder adalah untuk membentuk sebuah rancangan kerja yang dapat responsif
terhadap masalah yang dihadapi oleh para manajer pada saat itu terhadap perupahan
lingkungan.tujuan dari manajemen stakeholder adalah untuk membentuk metode yang
ditujukan untuk mengelola berbagai kelompok yang berpengaruh terhadap
kelangsungan sebuah perusahaan (Rokhlinasari, 2017). Dalam buku yang ditulis oleh
(Hamdani, 2019) stakeholder diartikan sebagai ”Any group or individual who can
effect or be effected by the achievement of an organization’s objective.” yang berarti
kelompok maupun individu yang berpengaruh maupun memberi pengaruh terhadap
proses pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut menyebabkan pengalihan dalam
tanggungjawab perusahaan dimana hanya memfokuskan pada indikator ekonomi,
dalam laporan keuangan, menjadi mengarah kepada faktor sosial yakni stakeholder
(Terzaghi, 2012) dalam (Hamdani, 2019). Teori stakeholder beranggapan bahwa
seluruh individu atau kelompok memiliki kepentingan yang sama terhadap
keberlangsungan sebuah perusahaan.
Teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan mengenai keterkaitan
pihak baik kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi tercapainya visi misi
sebuah entitas. Teori ini memiliki kesamaan dengan CSR dimana perlu memberikan
kontribusi terhadap masyarakat maupun pihak lainnya dalam kegiatan operasional
bisnis (Saputra, Murwaningsari, 2021). Teori Stakeholder memberikan gambaran
bahwa hal uatama dalam esensi bisnis terletak pada membangun hubungan serta dapat
memberi manfaat bagi semua pihak pemangku kepentingan. Dalam hal ini, setiap
entitas memiliki komposisi pemangku yang berbeda-beda bergantung pada kegiatan
operasional yang dilakukan. Namun secara umum, pemangku kepentingan dapat
mencakup karyawan, pelanggan, komunitas, pemasok, pemilik serta investor
(Freeman, R. E. dan Dmytriyev, S. D., 2017). Sebuah perusahaan harus menjaga
hubungan dengan setiap pemangku kepentingan dengan mengakomodasi harapan serta
kebutuhan mereka, terutama kepada pemangku yang berperan penting dalam kinerja
operasional perusahaan seperti tenaga kerja, pihak sasaran penjualan serta pihak
lainnya. Teori ini juga memberikan pandangan penting mengenai konsep perusahaan
dimana memiliki tanggungjawab terhadap pemegang saham dan juga pemangku
kepentingan (Maulida & Adam, 2012).
Teori Stakeholder memberi gambaran bahwa keberlangsungan sebuah
perusahaan memerlukan dorongan maupun bantuan Stakeholder, sehingga setiap hal
yang menjadi aktivitas dalam perusahaan tersebut harus mempertimbangkan
persetujuan Stakeholder. Pengungkapan sosial serta kinerja lingkungan merupakan
bagian yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan karena erat kaitannya dengan
Stakeholder (Rokhlinasari, 2017). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
mengenai dorongan sebuah perusahaan dengan memperhatikan kepentingan
Stakeholder. Beberapa hal tersebut berupa permasalahan lingkungan yang
mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, menciptakan produk yang bersahabat
dengan lingkungan, menarik minat investor dengan menciptakan program yang
berkaitan dengan lingkungan dan memperhatikan mengenai isu lingkungan yang
diungkapkan oleh LSM maupun pecinta lingkungan. Tujuan dari teori Stakeholder ini
sendiri adalah untuk menjembatani kepentingan manajer korporasi untuk memahami
lingkungan Stakeholder serta mendorong untuk berkontribusi dalam mengelola
lingkungan secara berkelanjutan. Pada intinya, teori Stakeholder merupakan teori yang
menyatakan mengenai hal hal yang akan terjadi ketika pihak korporasi bekerja sama
dengan Stakeholder (Rokhlinasari, 2017).
Teori Stakeholder memiliki pengaruh terhadap praktik Corporate Social
Disclosure yang diterapkan oleh sebuah perusahaan. Hal tersebut didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Setyastrini (2019) yang menyatakan
bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap Stakeholder lebih dominan jika
dibandingkan dengan motif ekonomi dalam menggerakan perusahaan untuk
menghasilakn tingkat CSD yang lebih tinggi dengan pengungkapan yang bersifat
akuntabel bagi masyarakat dan Stakeholder lainnya. Sehingga hal tersebut mendorong
perusahaan untuk tetap mengungkapkan kinerja lingkungan dan sosial terlepas dari
kondisi finansial perusahaan itu sendiri. Sasaran penting dalam penerapan CSD adalah
masyarakat (Gunawan, 2007) dalam (Permatasari, Setyastrini, 2019). Selain
masyarakat, perusahaan juga memiliki Stakeholder lain yaitu pemerintah. Selain
menjadi pihak regulator, peran pemerintah juga dapat ditinjau dari sisi kepemilikan.
Pada umumya, untuk perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah paling banyak
emndapat sorotan dari masyarakat sehingga hal tersebut semakin mendorong
perusahaan untuk menerapkan serta melaporan aktivitas sosialnya. Pihak ketiga yang
tidak kalah penting dengan pihak Stakeholder lainnya adalah pihak internal perusahaan
yang tentunya memerlukan informasi mengenai kegiatan kinerja sosial dan
lingkungannya sebagai strategi melegitimasi perusahaan.
Pada dasarnya, stakeholder berperan dalam mengendalikan atau memiliki
pengaruh untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa
kekuatan stakeholder atas pengaruh tersebut (Nurhidayat et al., 2020). Pengaruh
tersebut dapat berupa kemampuan untuk mengatur modal dan tenaga kerja, akses untuk
publikasi melalui media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur
keberlangsungan perusahaan ataupun kemapuan untuk mengatur konsumsi barang dan
jasa yang dihasilkan perusahaan (Nurhidayat et al., 2020). Pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa teori stakeholder berkaitan dengan strategi yang dilakukan untuk
me-manage stakeholder demi keberlangsungan sebuah perusahaan

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara sebuah perusahaan dengan
sekelompok masyarakat. Menurut Suchman (1995) dalam (F. A. Putra & Lindrianasari,
2018) menyatakan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai persamaan persepsi
mengenai tindakan yang dilakukan oleh entitas merupakan hal yang diharapkan, etis
dan sesuai dengan sistem norma, nilai maupun kepercayaan yang dianut dan
dikembangkan oleh masyarakat. Namun, ketika tidak terjadi ketidak harmoninasian
antara sebah entitas dengan sekelompok masyarakat, maka hal tersebut akan
menimbulkan ancaman legitimasi pada wilayah terkait (Irfansyah et al., 2018).
Teori legitimasi umumnya digunakan sebagai dasar dalam penerapan
Corporate Social Responsibility. Cormier & Gordon (2001) dalam (Saputra &
Murwaningsari, 2021) mengatakan bahwa melalui teori legitimasi sebuah entitas akan
terus berusaha memastikan kegiatan operasional yang dilakukan selaras dengan norma
masyarakat di sekitar lingkungan entitas tersebut. Meskipun sebelumnya belum ada
teori yang menjelaskan mengenai pengungkapan CSR yang berdasar pada teori
legitimasi (Deegan, (2002) dalam (Saputra & Murwaningsari, 2021) memungkinkan
bahwa teori legitimasi banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai penerapan
pengungkapan kinerja lingkungan dan sosial (Campbell dkk, (2003) dalam (Saputra &
Murwaningsari, 2021)).
Sebuah perusahaan yang baik memerlukan lebih banyak pengungkapan
mengenai kinerja lingkungan dan CSR yang baik daripada keburukannya. Berdasarkan
teori legitimasi yang menjalskan mengenai hubungan interaksi antara sebuah entitas
dengan masyarakat akan mendorong terbentuknya apresiasi oleh masyarakat atas
tindakan entitas dalam kepeduliannya dalam hal sosial dan lingkungan (Asmeri et al.,
2017). Pengungkapan kinerja lingkungan dan CSR merupakan bentuk tanggungjawab
perusahaan sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.
Jika perusahaan melaksanakan operasionalnya dengan baik, maka masyarakat akan
memberikan respon yang baik pula terhadap keberlangsungan perusahaan (Asmeri et
al., 2017).
Selain melalui pemaparan diatas, berikut adalah beberapa pengertian mengenai
teori legitimasi, yakni :

1. Teori legitimasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh
   perusahaan serta sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu
   dapat dikatakan pula bahwa teori legitimasi memiliki manfaat yang saling
   berkaitan antara masyarakat dan perusahaan (Donovan, 2002) dalam (Irfansyah
   et al., 2018).
2. Legitimasi teori berawal dari persepsi legitimasi dimana sebuah perusahaan
   berada dalam kondisi yang identik dengan sistem nilai sosial pada masyarakat.
   Jika perusahaan tidak memiliki pola nilai sosial yang sama maka akan
   menyebabkan resiko terbentuknya legitimate (Anggraini & Widati, 2021).
3. Teori legitimasi merupakan teori yang digunakan sebagai acuan entitas
   perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan laporan mengenai
   akuntanbilitas sosial dan lingkungan (Luo, 2013).
4. Teori legitimasi menyatakan bahwa dalam mecapai tujuan legitimasi, sebuah
   perusahaan memerlukan keselarasan dalam kegiatan operasionalnya dengan
   aturan maupun norma dan fokus pada harapan masyarakat setempat (Cong &
   Freedman, 2011).
5. Teori legitimasi berpendapat bahwa sebuah entitas akan terus berusaha untuk
   memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan adalah dalam batas
   dan norma yang dianut masyarakat. Melalui perspektif ini, perusahaan akan
   mempublikasikan kegiatannya jika kegiatan yang telah dilakukan tersebut telah
   sesuai dengan harapan masyarakat (Cormier & Gordon, 2001; Deegan, 2002;
   Craig Deegan, Rankin, & Voght, 2000 dalam (Saputra & Murwaningsari,
   2021))
   Teori legitimasi merupakan bagian penting dalam sebuah akan memberikan
   batasan, norma, nilai dan peraturan sosial sebuah perusahaan agar memberikan
   perhatian khusus terhadap kepentingan sosial serta reaksi sosial yang akan dihasilkan.
   Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan akan semakin dianggap
   mengenai keberadaanya serta aktivitasnya yang terligimitasi, dipandang sebagai
   organisasi terpercaya, layak serta bermakna dan memiliki prediksi (Nurhidayat et al.,
   2020). Teori ini juga menggambarkan bahwa sebuah perusahaan memiliki peran dalam
   kepedulian terhadap kondisi masyarakat disekitarnya sehingga melalui hal tersebut,
   akan menarik intensi masyarakat serta dapat menjamin kemudahan keberlangsungan
   dari operasionalisasi perusahaan tersebut. Dalam hal pengungkapan sosial, teori ini
   juga berperan sebagai alasan mengapa perusahaan harus menerapkan program tersebut.
   perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya akan semakin
   meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tersebut tidak akan merugikan
   lingkungan tempat hidup mereka (Nurhidayat et al., 2020)
   Corporate Social Disclosure merupakan sebuah bentuk pelaporan yang dilakukan
   secara sukarela oleh sebuah entitas. Jika ditinjiau melalui teori legitimasi,
   pengungkapan CSD dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (Permatasari & Setyastrini,
   2019). Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin menarik
   perhatian publik mengenai keberadaan perusahaan tersebut sehingga akan memancing
   upaya perusahaan menjadi semakin lebih besar dalam memberikan CSD agar
   keberadaan mereka diterima oleh masyarakat. Selain ukuran perusahaan, jenis indutri
   dimana perusahaan beroperasi juga berpengaruh dalam menghasilkan CSD.
   Perusahaan dengan sektor industry jasa lebih banyak berkontribusi dalam hal sosial,
   sementara perusahaan sektor industri manufaktur lebih menekankan pada program
   yang berkaitan dengan aspek lingkungan (Permatasari & Setyastrini, 2019). Hal lain
   yang menjadi faktor unik dalam praktik CSD adalah pemberian pengharagaan bagi
   perusahaan yang menerapkan kinerja sosial dan lingkungan yang baik. Hal tersebut
   dapat mendorong perusahaan berkontribusi terhadapat sosial dan lingkungan secara
   sukarela karena sejalan dengan teori legitimasi dimana perusahaan akan menciptakan
   citra positif dihadapan stakeholder sehingga perusahaan dapat mempertahankan
   dukungan yang diperoleh untuk menjaga kepentingan dalam jangka waktu yang
   panjang (Permatasari & Setyastrini, 2019

Brammer et al, (2007) dalam Rovers, (2009) mengungkapkan bahwa ada
dua perspektif yang menjelaskan mengenai keberadaan wanita dalam dewan
perusahaan, yakni argumen dari perspektif bisnis dan argumen dari perspektif
moral. Menurut Kusumastuti, (2008) mengungkapkan bahwa wanita memiliki
sikap kehatihatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih
teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam
mengambil keputusan, sehingga dengan adanya wanita dalam jajaran dewan
perusahaan dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan
berisiko lebih rendah. Robbins dan Judge, (2008) menyatakan bahwa wanita pada
umumnya lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam analisis
pengambilan keputusan. Isa dan Muhammad, (2015) mengatakan bahwa woman on
board berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada
perusahaan public di Nigeria. Didalam model analisis terlihat bahwa keberadaan
perempuan sebagai direksi memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan
jumlah pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan
perusahaan public di Nigeria. Handajani, Subroto, Sutrisno, & Saraswati (2014)
, dan Vilke, Raisiene, & Simanaviciene, (2014) ditemukan bahwa variasi gender
berpengaruh terhadap peningkatan pengungkapan Corporate Social Responsibility,
didalam hasil penelitian tersebut terlihat baik laki laki atau pun perempuan yang
menduduki posisi sebagai dewan direksi sama sama berorientasi untuk melakukan
pengembangan Corporate Social Responsibility, dalam (Hadya dan Susanto, 2018).
Pada umumnya, wanita modern sangat sadar akan pentingnya pendidikan
yang akan membuat mereka mampu menjadi seorang yang profesional, sehingga
berhasil menempati jajaran penting di perusahaan. Selain itu jika dilihat dari
kepribadian, gaya bekerja, dan gaya berkomunikasi antara wanita dan laki-laki
sudah berbeda. Wanita terlihat lebih rajin,serta berkomitmen. Keterlibatan wanita
secara aktif dalam jajaran dewan dapat memberikan kontribusi dalam penentuan
tujuan serta pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsibility Disclosure), dalam (Septianingsih dan Muslih, 2019).
Penelitian yang dilakukan oleh Septianingsih dan Muslih (2019)
mengemukakan bahwa Gender Diversity berpengaruh terhadap pengungkapan
Corporate Sosial Responsibility

Media internet (website) adalah media yang sangat efektif untuk
mendukung aktivitas operasi suatu perusahaan, karena saat ini masyarakat lebih
cenderung menggunakan media internet untuk memperoleh informasi daripada
media televisi serta media cetak, dalam (Septianingsih dan Muslih, 2019).
Peran media massa dalam lingkungan perusahaan sangat penting dalam
rangka membentuk opini masyarakat terhadap suatu aktivitas perusahaan.
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility
Disclosure) dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media televisi,koran
serta media internet (website perusahaan), dalam (Septianingsih dan Muslih, 2019).
Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi
perusahaan di mata masyarakat. Pada pelaksanaannya, hal inilah yang menjadi
bagian pada proses membangun institusi, membentuk norma yang diterima dan
legitimasi praktik CSR. Penelitian teori legitimasi secara luas menguji peran yang
dimainkan oleh berita media pada peningkatan tekanan yang diakibatkan oleh
tuntutan publik terhadap perusahaan. Media mempunyai peran penting pada
pergerakan mobilisasi sosial, misalnya kelompok yang tertarik pada lingkungan
(Patten, 2002b dalam Reverte, 2008), dalam (Nur dan Priantinah 2012).
Dengan hal tersebut ketika suatu perusahaan aktif dalam melakukan media
eksposure dalam pengungkapan csr nya maka perusahaan itu termasuk perusahaan
high-profile yang dikenal memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, dan memiliki
tingkat kompetisi yang kuat. Kepedulian sosial dari kelompok industri high-profile
akan menjadi representasi kepedulian sosial dari keseluruhan industri. Robert
(1992) menjelaskan perusahaan terkategori high-profile akan cenderung
memperoleh sorotan dari masyarakat karena dalam operasinya menimbulkan
dampak lingkungan yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan low-profile,
dalam ( Anggreni dan Budiasih 2016).
Penelitian yang dilakukan oleh Septianingsih dan Muslih (2019)
mengemukakan bahwa Media Exposure berpengaruh terhadap pengungkapan
Corporate Sosial Responsibility

Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat
didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai
pentingnya informasi, bagi eksternal perusahaan maupun internal perusahaan.
Semakin besar ukuran perusahaan, makin banyak informasi yang terkandung di
dalam perusahaan, dan makin besar pula tekanan untuk mengolah informasi
tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan akan memiliki kesadaran yang
lebih tinggi mengenai pentingnya informasi, dalam mempertahankan eksistensi
perusahaan (Maiyarni, Susfayetti &Ernawati, 2014).
Ukuran Perusahaan banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan
sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum
perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada
perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi risiko politis
yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak
akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan
pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan
pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 2001), dalam (Sekarwigati
dan Effendi, 2019)
Pengungkapan yang lebih luas terutama pengungkapan lingkungan guna
menunjukkan legitimasi dari ukuran suatu perusahaan kepada para pemangku
kepentingan publik sebagai cara untuk memastikan operasi mereka
berkesinambungan (Effendi, 2018). Ukuran perusahaan dapat didasari pada jumlah
aktiva (aktiva tetap,tidak berwujud, dan lain-lain), jumlah tenaga kerja, volume
penjualan, dan kapitalisasi pasar (Cahyonowati dan Purnasiwi,2011), penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh Suzan,Mahardika (2018), Ruroh, Latifah
(2018), dan Rizki,Basri,Musnadi (2014) mengemukakan bahwa Ukuran
Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Sosial Responsibility
berbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekarwigati, Effendi (2019) dan
Pradnyani, Sisdyani (2015) tidak Berpengaruh

Menurut Rifqiyah (2016) kepemilikan saham publik (Ownership Diffusion)
merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik yang tidak
memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan terhadap saham perusahaan
dibawah 5%. Perusahaan yang memiliki Ownership Diffusion tinggi maka akan
lebih banyak mendapatkan dorongan dalam pengungkapan Corporate Social
Responsibility, dalam (Septianingsih dan Muslih, 2019).
Teori agensi berpendapat bahwa dengan difusi kepemilikan (ownership
diffusion) yang lebih besar, perusahaan lebih mendapatkan tekanan dari pemegang
saham untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar dengan tujuan mengurangi
agency cost dan asimetri informasi. Dengan demikian, perusahaan dengan
ownership diffusion yang tinggi memiliki lebih banyak dorongan untuk
mengungkapkan informasi sukarela, mengurangi agency cost, dalam (Assegaf,
Falikhatun, dan Wahyuni, 2012).
Penelitian yang dilakukan oleh Septianingsih dan Muslih (2019)
mengemukakan bahwa Ownership Diffusion berpengaruh terhadap pengungkapan
Corporate Sosial Responsibility.

Board size atau Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah dewan komisaris
dalam suatu perusahaan (Restu et al, 2017) dalam Septianingsih dan Muslih, 2019.
Semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka akan
semakin mudah dalam mengendalikan CEO serta pengawasan dapat dilakukan
dengan efektif (Assegaf etal, 2012), dalam (Septianingsih dan Muslih, 2019)
Dengan wewenang yang dimiliki dewan komisaris dapat memberikan pengaruh
yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR. Karena
dengan mengungkapkan informasi sosial perusahaan, image perusahaan akan
semakin baik (Gray et al., 1988 dalam Anggraini, 2006), dalam (Rizki,Basri dan
Musnadi (2014).
Penelitian yang dilakukan oleh Septianingsih, Muslih, (2019) dan Suzan,
Mahardika (2018).mengemukakan bahwa ukuran dewan komisaris (Board Size)
berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Sosial Responsibility

Menurut Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil, perusahaan
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Perusahaan Kecil. Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang
   didirikan di Indonesia yang: (1) memiliki sejumlah kekayaan (total aset)
   tidak lebih dari Rp 20 miliar; (2) bukan merupakan afiliasi dan dikendalikan
   oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil; (3) bukan
   merupakan reksadana.
2. Perusahaan Menengah/Besar. Perusahaan menengah/besar merupakan
   kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil
   penjualan tahunan usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara
   atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.
   Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan
   menengah, perusahaan dibagi dalam empat jenis, yaitu:
3. Usaha mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
   badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana
   diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
   dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
   anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
   atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
   menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
   sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
5. Usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
   yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
   merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
   dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan
   usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
   penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
6. Usaha besar, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan
   usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih
   besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau
   swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi
   di Indonesia dalam (Riadi, 2020)

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan
menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya,
perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha, yaitu:
a. Usaha mikro
Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Usaha kecil
Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan
lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
c. Usaha menengah
Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan
lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), dalam (Riadi,
2020)

Ukuran Perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk
menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan
tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan
informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil.Hal ini karena perusahaan besar
akan menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara
teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk
melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar
merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 2001), dalam
(Sekarwigati dan Effendi, 2019)
Pengungkapan yang lebih luas terutama pengungkapan lingkungan guna
menunjukkan legitimasi dari ukuran suatu perusahaan kepada para pemangku
kepentingan publik sebagai cara untuk memastikan operasi mereka
berkesinambungan (Effendi, 2018). Ukuran perusahaan dapat didasari pada jumlah
aktiva (aktiva tetap,tidak berwujud, dan lain-lain), jumlah tenaga kerja, volume
penjualan, dan kapitalisasi pasar (Cahyonowati dan Purnasiwi,2011), penelitian
Menurut Hackston dan Milne dalam Dewi dan Priyadi, ukuran perusahaan
dapat diukur dengan jumlah karyawan, total aktiva, volume penjualan, atau
peringkat indeks. Skala pengukuran untuk ukuran perusahaan dengan logaritma
natural. Ukuran perusahaan penelitian ini menggunakan total aset yang dimiliki
perusahaan, kemudian ditransformasikan ke dalam logaritma natural untuk
menyamakan nilai dengan variabel lain dikarenakan total aset perusahaan memiliki
nilai yang relatif
besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam (Suzan dan Mahardika,
2018)

Menurut Rakhmat, media exposure dapat dioperasionalkan sebagai
frekuensi individu dalam menonton televisi, film, membaca majalah atau surat
kabar, maupun mendengarkan radio. Selain itu, media exposure berusaha mencari
data audiens tentang penggunaan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan,
maupun durasi penggunaan atau longevity (Zillmann et al., 2004:68). Adapun
menurut Knobloch-Westerwick (2015:18), penggunaan media terdiri dari jumlah
waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media yang dikonsumsi, dan
berbagai hubungan antara individu konsumen media dengan isi media yang
dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan dalam (Ihsan, 2016).

Media exposure menurut Jalaluddin Rakhmat (1989) diartikan sebagai
terpaan media, sedangkan Masri Singarimbun (1982) mengartikannya dengan
sentuhan media dalam (Ihsan, 2016).
Terpaan media menurut Kasten, (2013:31) tidak hanya menyangkut apakah
seseorang secara fisik cukup dekat dengan kehadiran media, tetapi apakah
seseorang itu benar-benar terbuka terhadap pesan-pesan media tersebut. Terpaan
media merupakan kegiatan mendengarkan, melihat, dan membaca pesan media
atapun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut, yang dapat
terjadi pada tingkat individu ataupun kelompok (Chessa, & Murre, 2004:547)
dalam (Ihsan, 2016).
Media internet (website) adalah media yang sangat efektif untuk
mendukung aktivitas operasi suatu perusahaan, karena saat ini masyarakat lebih
cenderung menggunakan media internet untuk memperoleh informasi daripada
media televisi serta media cetak, dalam (Septianingsih dan Muslih, 2019).
Peran media massa dalam lingkungan perusahaan sangat penting dalam
rangka membentuk opini masyarakat terhadap suatu aktivitas perusahaan.
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility
Disclosure) dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media televisi,koran
serta media internet (website perusahaan), dalam (Septianingsih dan Muslih, 2019)

Di dalam buku yang berjudul Sex and Gender yang ditulis oleh Hilary M.
Lips, mengartikan bahwa gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki
dan perempuan. Hal ini dapat dilihat, misalnya bahwa perempuan dikenal dengan
lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki sebaliknya, yaitu
dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat
yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada
perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut
dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain, dalam
(Hasanah dan Musyafak, 2017).
Berikut Ciri Geder dalam (Hasanah dan Musyafak, 2017) .:

1. Berdasarkan aspek Dasar Gender merupakan konstruksi sosial
2. Berdasarkan Pencirian Gender merupakan Persepsi kultur (non-biologis)
3. Berdasarkan Status yang dibentuk Feminin, maskulin. Contohnya:
   a. Perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan
   keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan
   perkasa.
   b. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka
   pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di
   sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan
   bertanggung jawab masalah rumah tangga
4. Berdasarkan peran sosial Gender merupakan :
   a. Peran sosial dapat berubah:Peran istri sebagai ibu rumah tangga
   dapat berubah menjadi pencari nafkah, disamping menjadi isteri
   juga.
   b. Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja
   suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus
   rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari
   nafkah bahkan sampai ke luar negeri. Atau Sifat-sifat perempuan
   dan laki-laki dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang
   memiliki sifat lemah lembut dan keibuan dan ada juga perempuan
   yang kuat,rasional, dan perkasa.
5. Berdasarkan Jangkauan Gender ada karena kelompok sosial tertentu

Gender adalah perbedaan jenis kelamin yang dimiliki manusia atau identitas
diri yang membedakan status individu didalam masyarakat (Kahreh, Babania, Tive,
& Mirmehdi, 2014), dalam (Hadya dan Susanto, 2018).
Secara terminologi (istilah), gender adalah suatu konsep kultural yang
berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas,
dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang
dalam masyarakat. Istilah gender belum masuk dalam perbendaharaan kata Kamus
Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pemakaian berikutnya istilah ini selalu
dikaitkan dengan budaya. Istilah gender lebih banyak menunjuk kepada perbedaan
status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan
budaya yang panjang dalam (Hasanah dan Musyafak, 2017).
Wilson gender adalah sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh
faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.
Demikian juga Lindsey menganggap bahwa konsep gender adalah ketetapan
masyarakat perihal penentuan seseorang itu laki-laki atau perempuan. Jadi dengan
demikian konsep gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan
perempuan dilihat dari pengaruh sosial budaya, yakni bentuk rekayasa masyarakat
(social contruction) bukan dalam bentuk kodrati (Umar, 1999) dalam (Afandi,
2019)

Menurut Rifqiyah (2016) kepemilikan saham publik (Ownership Diffusion)
merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik yang tidak
memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan terhadap saham perusahaan
dibawah 5%. Perusahaan yang memiliki Ownership Diffusion tinggi maka akan
lebih banyak mendapatkan dorongan dalam pengungkapan Corporate Social
Responsibility, dalam (Septianingsih dan Muslih, 2019).
Ownership diffusion menurut (Drobetz et al., 2014) adalah disperse
kepemilikan saham pada perusahaan, dimana kepemilikannya tersebar sehingga
pemegang saham dari perusahaan semakin banyak, sehingga dapat menyebabkan
terjadinya asimetri informasi

Board size atau Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah dewan komisaris
dalam suatu perusahaan (Restu et al, 2017) dalam Septianingsih dan Muslih, 2019.
Semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka akan
semakin mudah dalam mengendalikan CEO serta pengawasan dapat dilakukan
dengan efektif (Assegaf etal, 2012), dalam (Septianingsih dan Muslih, 2019).
Dewan komisaris mempunyai wewenang untuk memberi petunjuk dan
arahan serta mengawasi pengelola perusahaan salah satunya adalah dengan
memberi petunjuk atau arahan kepada manajemen untuk mengungkapkan CSR.
Proporsi dewan komisaris bisa menentukan pengaruhnya terhadap pengungkapan
CSR, dimana semakin besar ukuran dewan komisaris akan memudahkan dalam
mengendalikan CEO untuk mengungkapkan informasi sosial perusahaan (Fahrizqi,
2010), dalam (Pradnyani dan Sisdyani, 2015).

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas Selanjutnya disebut UUPT, pada diri dewan komisaris
melekat fungsi pengawasan dan fungsi penasihat. Kedua fungsi ini berjalan
bersamaan dan tidak bersifat fakultatif. Dewan komisaris berkedudukan sebagai
badan supervisi atau non eksekutif, yang tidak berhak mewakili perseroan dalam
(Sondak, 2016).
Sekalipun anggaran dasar dapat menetapkan bahwa terhadap perbuatan
hukum tertentu yang akan dilakukan direksi diperlukan persetujuan dewan
komisaris, persetujuan dimaksud bukan berarti pemberian kuasa dan bukan pula
pengurusan serta juga bukan berarti suatu instruksi. Keberadaan dewan komisaris
harus dilihat sebagai alat perseroan untuk mengawasi tindakan direksi dalam
menjalankan pengurusan, khususnya terkait dengan pengelolaan kekayaan
perseroan. Meski pengangkatan dewan komisaris ditentukan RUPS, keberadaannya
untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pemegang saham.
Menurut Pasal 114 UUPT, itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas untuk kepentingan, serta sesuai maksud dan tujuan perseroan
harus dimiliki setiap anggota dewan komisaris dalam (Sondak, 2016).
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adapun yang merupakan
tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya
   pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas
   maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada
   direksi.
2. Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab
   dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat
   kepada direksi.
3. Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan
   Terbatas apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
   tugasnya.
4. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 orang anggota dewan
   komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng.
5. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam
   melakukan perbuatan hukum tertentu.
6. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris
   dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan
   tertentu untuk jangka waktu tertentu
   Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam Perseroan Terbatas tunduk
   pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan
   Terbatas. Prinsipprinsip tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Komisaris merupakan badan pengawas. Komisaris dimaksudkan sebagai
   badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi,
   komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
   b. Komisaris merupakan badan independen. Seperti halnya dengan direksi dan
   RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen,
   komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris
   melaksanakan tugasnya sematamata untuk kepentingan perseroan.
   c. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (non executive). Meskipun
   komisaris merupakan pengambil keputusan (decision maker), tetapi pada
   prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (non executive).
   Pihak yang memiliki tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi.
   d. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi.
   Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan
   terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk
   memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika
   kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari
   badan pengawasan menjadi badan eksekutif dalam (Sondak, 2016)

Dewan Komisaris adalah banyaknya jumlah dewan komisaris dalam suatu
perusahaan (Nur dan Priantinah 2012), dalam (Dermawan dan Deitiana, 2014).
Dewan komisaris merupakan wakil shareholder dalam perusahaan yang
berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan
perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab
untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam
mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan
(Mulyadi, 2002) dalam (Rizki , Basri, Musnadi, 2014)

Menurut Oktafiani dan Rizki (2015), berdirinya perusahaan di lingkungan
masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan di sekitarnya baik
secara ekonomi, sosial dan ekologi. Secara ekonomi keberadaan industri akan
memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan hidup. Sedangkan secara sosial akan berdampak pada
perubahaan perilaku sosial kemasyarakatan, dan secara ekologi akan berpengaruh
terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik, yang dapat
menimbulkan polusi dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Menurut Hackston dan Milne, tanggung jawab sosial perusahaan sering
disebut juga sebagai corporate social resposibility atau social disclosure, corporate
social reporting, social reporting merupakan proses pengkomunikasian dampak
sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus
yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring,
2015), dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019)

Menurut Abubakar et al (2018) pengungkapan corporate social
responsibility adalah komitmen perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan
berkontribusi dengan melihat tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
stakeholder serta melihat keseimbangan di antara prospek ekonomi, sosial, serta
lingkungan. Menurut GRI (2013), terdapat kriteria yang harus diterapkan oleh
organisasi untuk menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan pedoman dalam
(Septianingsih dan Muslih, 2019)
Pengungkapan Corporate Social Responbility menurut GRI (Global
Reporting Intiative) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah
mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan
keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan
penerapan di seluruh dunia.Tiga fokus pengungkapan GRI, antara lain:

1. Ekonomi Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan
   keuntungan tapi perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung
   kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung
   jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus
   memperhatikan indikator kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dan dampak
   ekonomi tidak langsung.
2. Lingkungan Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung
   jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham
   saja tetapi juga terhadap para stakeholder yang terkait dan/atau terkena
   dampak dari keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan
   aktivitas CSR akan memperhatikan dampak operasional perusahaan
   terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya
   positif. Sehingga dengan adanya konsep CSR diharapkan kerusakan
   lingkungan yang terjadi di dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi
   udara dan air, hingga perubahan iklim dapat dikurangi. Berbagai dampak
   dari keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat telah menyadarkan
   masyarakat di dunia bahwa sumber daya alam adalah terbatas dan oleh
   karenanya pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan,
   dengan konsekuensi bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu
   menggunakan sumber daya dengan efisien dan memastikan bahwa sumber
   daya tersebut tidak habis, sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi
   di masa datang.
3. Sosial Tidak hanya itu saja perusahaan juga harus memperhatikan aspek
   sosial demi kemajuan perusahaan. Semakin kuatnya tekanan stakeholder
   dalam hal pengungkapan praktik- praktik CSR yang dilakukan oleh
   perusahaan menyebabkan perlunya memasukkan unsur sosial dalam
   pertanggungjawaban perusahaan. Indikator sosial yang perlu diperhatikan
   ialah komunitas, korupsi, kebijakan publik, perilaku anti persaingan,
   kepatuhan, dalam (Apriliawati dan Hariyanto, 2016)

Menurut Bangun dkk (2012) tanggung jawab sosial perusahaan merupakan
suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, melalui kerjasama dengan komunitas sosial setempat
maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara
yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan dalam
(Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau yang lebih dikenal Corporate
Sosial Responsibility dapat disimpulkan sebagai suatu gagasan yang menjadikan
perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single
bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam
kondisi keuangannya saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak
pada triple bottom lines, yaitu terkait masalah sosial dan lingkungan ( Siti
Munsaidah : 2016) dalam (Suzan dan Mahardika, 2018)

Stakeholder Theory adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan
bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus
memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (Ghozali dan Chariri, 2007)
dalam (Astuti dan Nugrahanti, 2015).
Stakeholder Theory mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan
ditentukan oleh para stakeholder. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari
stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaan. Semakin kuat posisi
stakeholder, semakin kuat pula kecenderungan perusahaan untuk mangadaptasi
dirinya sesuai dengan keinginan stakeholder (Indrawati, 2011) dalam (Astuti dan
Nugrahanti, 2015).
Teori Stakeholder memberikan isyarat bahwa perusahaan harus memberi
perhatian kepada stakeholder, karena stakeholder dapat memberikan pengaruh dan
dipengaruhi oleh perusahaan pada aktivitas dan kebijakan yang dilaksakan
(Dwipayadnya, 2015:150). Teori Stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi
perusahaan ditentukan oleh para stakeholder. Perusahaan berusaha mencari
pembenaran dari para stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaannya.
Semakin kuat posisi stakeholder, semakin besar pula kecenderungan perusahaan
mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholder-nya. Perusahaan sangat
bergantung pada lingkungan sosial, sehingga perlu menjaga legitimasi stakeholder
serta memposisikannya pada kerangka dasar dalam pengambilan kebijakan dan
keputusan, sehingga stabilitas dan jaminan goingconcern yang menjadi tujuan
perusahaan dapat tercapai dalam (Endiana, 2019)

Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi
masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan
perusahaan kedepan. O’Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat
dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu
yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Selanjutnya untuk
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maka perlu juga adanya
pengawasan yang baik terhadap kinerja manajemen dengan mengungkapkan
informasi yang seluas-luasnya (Nuraini, 2018). Dengan demikian legitimasi
memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan
dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Deegan
dkk (2002), menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian
antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (congruent) dengan
eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi
pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan
dapat terancam. Teori legitimasi memiliki alasan tentang hubungan ukuran
perusahaan dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas
yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap
masyarakat, memiliki lebih banyak pemegang saham yang punya perhatian
terhadap program sosial yang dilakukan perusahaan dan laporan tahunan
merupakan alat yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi ini (Cowen et.
Al., 1987 dalam Achmad (2007) dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan
mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang
berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, sebuah perusahaan akan
secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal
itu adalah yang diharapkan komunitas (Deegan, C: 2000). Berdasarkan uraian
tersebut, teori legitimasi lebih menaruh keberpihakan pada kesejahteraan
masyarakat guna mendapatkan kekuasaan ataupun citra yang baik dimata
masyarakat. Jika dikaitkan dengan CSR, teori ini belum mampu menyelaraskan
tanggung jawab perusahaan akan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terlebih lagi
untuk menyelaraskan hubungan perusahaan dengan Tuhan. Dengan demikian teori
ini hanya akan mengarahkan perusahaan untuk melakukan praktik CSR yang
berorientasi hanya kepada kesejahteraan masyarakat semata dalam (Dianti dan
Mahyuni, 2018).
Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu
legitimasi perusahaan dapat terancam. Teori legitimasi memiliki alasan tentang
hubungan ukuran perusahaan dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar
melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih
besar terhadap masyarakat, memiliki lebih banyak pemegang saham yang punya
perhatian terhadap program sosial yang dilakukan perusahaan dan laporan tahunan
merupakan alat yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi ini (Cowen et.
Al., 1987 dalam Achmad (2007)) dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019)

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa
aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan
laporan tahaunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab
lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Legitimasi dapat dianggap
sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh
suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai
dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara
sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009) dalam (Sekarwigati dan Effendi, 2019).
Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi
pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, individu dan
kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan
keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan harus kongruen dengan
harapan masyarakat. Legitimasi perusahaan dapat ditingkatkan melalui tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) (Gary dkk. dalam Nor Hadi (2011:88)) dalam
(Sekarwigati dan Effendi, 2019

Dilihat dari pengertiannya, profitabilitas adalah kemapuan perusahaan dari
mengahasilkan aktivitas dan operasional bisnis yang dilalukan perusahaan
(Nugraha, 2015). Pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan jika semakin
tinggi maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan.
Perusahaan yang didalamnya memiliki potensi untuk mendaptakan
profitabilitas yang tinggi akan memiliki kesempatan bagi perusahaan tersebut
dalam melakukan tax planning yang dapat mengurangi jumlah kewajiban
perpajakan. Perusahaan yang memiliki planning pajak, maka akan memperoleh
pajak yang optimal, itu artinya tindakan agresivitas pajak akan menurun. Dalam
penelitian Napitu dan Kurniawan (2016) mengungkapkan bahwa profitabilitas
berpengaruh psoitif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penetilian yang
dilakukan oleh Kurnia dan Maria (2013) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih
rendah dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, sebaliknya jika perusahaan
memiliki profitabilitas yang rendah maka perusahaan tersebut akan cenderung
melakukan agresivitas yang tinggi (Kurniasih dan Sari, 2013). Hal diatas
dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki
sistem manajemen dan pengelolaan yang baik. Penelitan yang dilakukan oleh
Nugraha (2015), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap
agresivitas pajak

Yoehana (2013) menyatakan bahwa masyarakat memandang perusahaan yang
membayar pajak sebagai timbal balik bagi masyarakat itu sendiri dalam
penggunaan sumber daya yang telah ada. Oleh sebab itu masyarakat akan tetap
merasa dicurangi oleh perusahaan meskipun tindakan ini ada yang tidak melanggar
hukum. Hal tersebut dirasa tidak adil untuk masyrakat dan sekitarnya kerena
merugikan bagi pihak luas. Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan seharusnya
membuat masyarakat yakin bahwa kegiata bisnis operasional perusahaan sesuai
dengan nilai dan norma yang ada dimasyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini
bisa diwujudkan dengan cara perusahaan taat dalam kewajiban perpajakannya
yang sesuai dengan tarif dan ketentuan yang sudah ditetapkan tanpa adanya
tindakan yang merugikan bagi pihak luas, seperti dilakukannya agresivitas pajak.
Hal ini akan mampu membuat hubungan yang baik bagi perusahaan, pemerintah,
maupun masyarakt dan lingkungan sekitar.
Hal yang telah dijelaskan di atas juga sesuai dengan teori stakeholder yang
mana di samping perusahaan mementingkan kepentingannya sendiri, perusahaan
juga harus mementingkan kepentingan dan mempertimbangkan semua pihak yang
berhubungan langsung dengan perusahaan. Taatnya pembayaran pajak yang
dilakukan oleh pemerintah menandakan bahwa perusahaan tersebut telah
mempertimbangkan kepentingan yang ada di lingkungan sekitar perusahaan
sampai dimana perusahaan turut serta dalam pembangunan kesejahteraan.
Selain taat dalam perpajakannya cara masyarakat agar mengetahui perusahaan
tersebut baik atau tidak dengan melihat atau menerima Corporate Social
Responsibility (CSR) bisa dikatakan sebagai alat komunikasi antara perusahaan
dan masyarakat. Hubungan yang mana mampu menarik para masyarakat untuk
melihat image perusahaan. Kegiatan ini berkaitan langsung dengan teori legitimasi
selain memperhatikan kepentingan perusahaan juga mempentingan kepentingan
yang ada sekitarnya. Di dalam penelitian Toly dan Jessica (2014) menyatakan
bahwa CSR tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap agresivitas pajak.
Menurut penelitian yang diteliti oleh Sari (2017) menyatakan bahwa CSR
berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012) telah menunjukkan
dan menjelaskan bahwa semakin tinggi pengungkapan yang ada pada CSR
perusahaan maka perusahaan akan mengurangi atau bahkan menghindari tindakan
agresivitas pajak. Kerena perusahaan yang mengungkapkan CSR berusaha untuk
membangun hubungan yang baik bagi perusahaan dan masyaraka

Tingkat likuiditas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan
untuk memberikan hasil kas dalam jangka pendek dalam hal pemenuhan
kewajiban dan bergantung pada arus kas dalam jangka pendek untuk asset dan
kewajiban lancarnya (Subramanyam, 2013).
Arus kas yang lancar ditunjukkan apabila rasio lukuiditas perusahaan yang
tinggi. Kondisi keuangan yang sehat pada perusahaan ditandai dengan tingginya
rasio likuiditas yang menunjukkan bahwa perusahan mampu memenuhi kewajiban
jangka pendeknya, hal ini juga mampu membuat perusahaan untuk menjual
asetnya jika diperlukan (Suyanto, 2012). Sebuah penelitian terkait likuiditas yang
dilakukan oleh Purwanto (2015) yang mengemukakan bahwa likuditas memiliki
pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Purwanto (2016) menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap
agresivitas pajak.
Purwanto (2015), menyatakan bahwa apabila rasio likuiditas perusahaan
tinggi, maka agresivitas pajak perusahaan rendah. Tetapi jika rasio likuiditas
perusahaan rendah, maka agresivitas pajak perusahaan akan tinggi. Perusahan
yang memiliki likuiditas yang tinggi cenderung akan lebih banyak melakukan
kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sosial, sehingga akan memberi
sinyal kepada perusahaan lain bahwa perusahaan mereka lebih baik dari pada
perusahaan lain.

Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan
keuntungan. Dalam penelitian Sudarmadji dan Sularto, (2007) profitabilitas
merupakan indikator kinerja perusahaan dalam hal pengelolaan kekayaan
perusahaan yang dituju pada keuntungan yang dihasilkan. Laba dijadikan indikator
untuk mengukur sejauh mana manajemen perusahaan mengelola perusahaannya.
Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi atau baik akan menarik para
investor untuk menanamkan sahamnya karena para investor telah menganggap
bahwa perusahaan telah berhasil dalam mengelola manajemen dengan baik,
sedangkan bagi perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang rendah akan
sulit menarik investor karena para investor beranggapan bahwa perusahaan
tersebut tidaklah melakukan pengelolaannya dengan baik (Yoehana 2013).
Return On Asset (ROA) adalah salah satu dari rasio profitabilitas. Dalam
suatu analisis laporan keuangan perusahaan, ROA dianggap menunjukkan suatu
keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. ROA mengukur
keuntungan perusahaan yang dilakukannya aktivias masa lalu untuk ditujukan
kemasa depan. aset perusahaan sudah terdiri dari aset pribadi dalam perusahaan
atau asset luar pihak perusahaan yang digunakan untuk aktivitas perusahaan itu
sendiri (Pradnyadari, 2015). Darmadi (2013) menjelaskan bahwa dalam akuntansi
dikenal beberapa rasio profitabilitas.
Penelitian ini menggunakan rasio ROA untuk mengukur tingkat profitablitas
perusahaan karena ROA mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan
dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan asset perusahaan. Rasio
ROA yang tinggi akan tinggi pula profitabilitas dalam perusahaan

Leverage merupakan sebuah rasio keuangan yang bisa dimisalkan sebagai
keterkaitan antara utang perusahaan atau aset atau modal perusahaan. Rasio
leverage dapat digambarkan sebagai penyedia awal terhadap dana aktivitas atau
operasi bisnis yang mampu dimanfaatkan perusahaan. Selain hal diatas, leverage
juga mampu berguna sebagai informasi dalam hal menunjukkan resiko perusahaan
(Purwanto, 2016).
Nugraha (2015) menyatakan bahwa leverage mempunyai arti sebagai
pengukur perusahaan pada saat menjalankan aktivitasnya dipinjami hutang atau
dibiayai. Dengan menggunakan rasio leverage dapat diukur sejauh mana
kemampuan perusahaan melalui sumber modal yang telah dibiayai oleh hutang
maupun pihak luar.
Manfaat yang diperoleh perusahaan dari leverage sangatlah banyak baik itu
rasio tinggi maupun rendah. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) leverage
memiliki beberapa implikasi, yaitu :
1) Kreditor menginginkan ekuitas atau dana dari pemilik sebagai jaminan atau
keuangan. Hal tersebut berakibat bahwa jika pemilik modal mempunyai
modal yang lebih sedikit sebagai modal, maka kreditor akan menanggung
risiko bisnis terbesar

2) Ketika mendapatkan dana atau utang, maka pemilik memperoleh
keuntungan dalam hal mengendalikan perusahaan.
3) Apabila perusahaan berpenghasilan melebihi dana yang dipinjam dibanding
dengan bunga yang harus dibayarkan, maka pengembalian kepada pemilik
diperbesar.

Likuiditas mengacu pada pemenuhan kewaijban jangka pendek perusahaan.
Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan atau suatu organisasi dalam hal
pemenuhan kewajiban yang harus segera dibayar (Purwanto, 2016).. Menurut
Subramanyam (2013) likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam
mendapatkan kas jangka pendek untuk pemenuhan kewajiban jangka pendek
perusahaan tersebut. Lalu menurut Kasmir (2011) likuiditas diartikan sebagai
kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya baik
dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan, atau bisa dakatakan kemampuan
perusahaan untuk memenuhi utang-utang pada saat ditagih.
Menurut Kasmir (2011), tingkat likuiditas bisa diukur dengan rasio likuiditas.
Rasio lancar mengungkapkan bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban jangka
pendeknya dengan seluruh aset lancar yang ada pada perusahaan. Rasio ini dapat
dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar.
Rasio menjelaskan bahwa sejauh mana utang lancar dengan aktiva lancar
menutupi kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan
utang lancar maka mudah perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Menurut Utari (2014), perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang
mampu memenuhi kewajibannya dalam jatuh tempo yang sudah ditentukan dan
sebaliknya perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai jatuh tempo
maka perusahaan tersebut tidaklah likuid. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka
semakin tinggi pula tingkat perusahaan dalam kewajiban pemenuhan
kewajibannya artinya perusahaan seharusnya tidak melakukan tindakan yang
mengurangi pajak perusahaan tersebut

Agresivitas pajak merupakan isu dimasyarakat saat ini yang cukup sering
diungkap dan cukup fenomenal. Saat ini agresivitas pajak sangat sering dijumpai
baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Hal ini dilakukan perusahaan
agar mampu mengurangi beban perpajakanya. Ini jelas menimbulkan kerugian
bagi para penagih pajak atau pemerintah itu sendiri (Nugroho, 2015)
Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan
semua perusahaan dalam hal mengurangi beban pajak yang telah diterapkan.
Adapun Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai
tingkat akhir perusahaan dalam perencanaan pajak. Dari definisi diatas dapat
disimpulkan bahwa secara potensial tindakan yang dilakukan perusahaan dalam
agresivitas pajak mampu menjadikan masalah penggelepan pajak maupun masalah
penghindaran pajak yang mampu merugikan dari berbagai pihak.
13
Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak biasanya perusahaan tersebut
tidak memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Nugraha, 2015). Dari
pernyataan diatas jelas bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak
memiliki sistem operasional manajemen yang berantakan. Setiap perusahaan yang
telah melakukan agresivitas pajak seharusnya mendapatkan sanksi karena tindakan
ini merupakan tindakan yang sangat merugikan baik bagi pemerintah maupun
masyarakat luas. Nugraha (2015) menjelaskan sanksi administrasi dan sanksi
pidana menurut undang-undang perpajakan yaitu :

1. Sanksi Administrasi : sanksi administrasi merupakan sanksi
   pembayaran kerugian pada negara, terutama pada bagian kenaikan
   dan bunga. Menurut ketentuannya undang-undang perpajakan
   menjelaskan ada 3 jenis sanksi administrasi, yaitu : bunga,
   kenaikan, dan denda.
2. Sanksi Pidana : Menurut ketentuan yang ada pada undang undang
   perpajakan ada 3 jenis sanksi pidana : kurungan, penjara, dan denda
   pidana.
3. Denda Pidana. Hanya dikenakan kepada para wajib pajak yang
   telah melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakannya. Denda
   pidana ini dekanakan bagi para pelanggar maupun pihak yang
   bersifat kejahatan.
   Hal diatas ditujukan agar para pelaku agresivitas pajak lebih menaati
   kewajiban perpajakannya dan menciptakan kepatuhan dalam memenuhi
   pembayaran pajak yang sudah ditentukan. Hal ini sangatlah penting bagi wajib
   pajak untuk mengetahui sanksi yang telah berlaku di Undang-Undang
   Perpajakan, sehingga para wajib pajak menegtahu konsekuensi yang akan
   diterima jika melanggar dalam hal pemenuhan pajak

Teori stakeholder menyatakan bahwasannya suatu organisasi atau perusahaan
yang memiliki entitas tidak beroperasi hanya untuk kepentingan sendiri namun
juga bagi kepentingan stakeholder (Chariri, 2008). Stakeholder mengacu pada
suatu individu yang mana ikut andil didalam organisasi tersebut (Lontah, 2015).
Artinya perusahaan dalam hal operasional membutuhkan bantuan dari pihak luar
termasuk dukungan dari masyarakat dan lungkungan sekitarnya.
Teori stakeholder menyatakan dampak aktivitas operasional suatu perusahaan
ditandai dengan bagaimana suatu perusahaan bertanggung jawab kepada semua
pihak terhadap kepentingan sosial. Manajemen yang ada di dalamnya sebaiknya
tidak hanya mementingkan pemegang saham namun semua pihak yang mampu
mempengaruhi keputusan bisnis (Nugraha, 2015). Dalam teori stakeholder ini
dijelaskan bahwa CSR harus dilakukan oleh semua perusahaan agar mampu dilihat
menarik bagi para konsumen (Cheers, 2011). Apabila perusahaan semakin banyak
dan semakin sering mengungkapkan CSR secara publik maka perusahaan tersebut
mampu dikatakan sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan maka
perusahaan juga mampu bertanggung jawab terhadap stakeholder lainnya,
pemerintah, dengan taat dalam kewajiban perpajakannya tanpa melakukan
agresivitas pajak baik berupa penggelapan pajak, penghindaran pajak dan segala
macam bentuk agresivitas yang mampu menurunkan nilai tanggung jawab
terhadap kewajiba perpajakan perusahaan

Dalam akuntansi sosial dan lingkungan, Teori legitimasi merupakan salah satu
teori yang banyak disebutkan (Tilling, 2004). Teori Legitimasi adalah sistem
pengelolaan perusahaan berorientasi yang berpihak terhadap masyarakat,
pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray 1996). Hal ini
mengindikasikan bahwa adanya pengungkapan sosial lingkungan dan adanya
kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan menjalankan
kontrak sosial harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku agar
berjalan dengan selaras.
Semakin lama perusahaan juga akan semakin menyadari bahwa hubungan
perusahaan dengan lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi akan sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini sejalan dengan
legitimacy theory yang menyatakan bahwasannya perusahaan memiliki kontrak
dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai justice dan
bagaimana perusahaan menanggapi kelompok-kelompok yang memiliki
kepentingan untuk melegitimasi tindakan-tindakan perusahaan (Titisari, Suwardi
dan Setiawan, 2010). Teori legitimasi menjelaskan organisasi harus terus menerus
mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan
batasan-batasan dan norma norma yang berlaku di masyarakat (Nugraha, 2015).
Legitimasi menunjukkan bahwasannya adanya kontrak sosial antara
perusahaan dan masyarakat yang mana perusahaan dituntut untuk memenuhi
harapan dan tuntutan masyarakat. Secara spesifik, apabila suatu organisasi atau
perusahaan melanggar kontrak sosial tersebut, maka perusahaan atau organisasi
tersebut keberadaannya bisa terancam (Nugraha, 2015)
Chariri (2008) menyatakan bahwa terdapat dua hal yang harus diperhatikan
agar perusahaan mendapat dukungan legitimasi, yaitu aktivitas perusahaan
haruslah sesuai dengan sistem yang telah ada di masyarakat dan aktivitas
perusahaan pelaporan hendaknya mencerminkan nilai sosial. Febrina dan Suaryana
(2011) menyatakan bahwasannya norma perusahaan harus mengikuti
perkembangan agar dapat menyesuaikannya dengan masyarakat. Perusahaan
dalam hal ini diwajibkan agar mampu menarik perhatian dalam hal baik dalam
lingkungan masyarakat agar diterima oleh teori legitimasi. Teori legitimasi yang
lebih dalam mengungkapkkan bahwa sebuah perusahaan yang agresif terhadap
pajak akan memberikan dan mengungkapkan informasi tambahan yang terkait
dengan kegiatan Corporate Socisal Responsibility (CSR) dalam berbagai bidang
sebagai upaya meringankan kekhawatiran publik (Deegan, 2002).
Dalam teori legitimasi ini mampu dijelaskan dan disimpulkan bahwa
perusahaan memiliki kontrak sosial atau kewajiban dalam menyesuaikan
perusahaan tersebut dengan masyarakat atau lingkungan sekitar lainnya. Bentuk
yang dilakukan perusahaan adalah melakukan kegiatan operasional yang sesuai
dengan norma-norma dan nilai yang ada dan berlaku di masyarakat sekitar serta
usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat atau pembangunan kesejahteraan
dan kehidupan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi. Bentuk kegiatan
penyesuaian yang sering dan banyak dilakukan perusahaan adalah melalui
program CSR. Program CSR ini dilakukan sebagai usaha perusahaan mengayomi
masyarakat dan lingkungan sekitarnya, hal ini merupakan bentuk kepedulian
perusahaan terhadap lingkungan sekitar. CSR dapat memberikan manfaat yang
positif bagi perusahaan yaitu sebagai, disamping pembangunan kesejahteraan dan
sosial masyarakat sebagai tujuan utama (Nugraha, 2015)

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan
diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai
dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan
berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka
semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Namun setiap tahunnya aset akan
mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih yang dihasilkan
perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga akan berkurang seiring dengan
penyusutan tersebut. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin
kompleks transaksi yang dilakukan oleh perusahan tersebut, dengan kompleksnya
transaksi tersebut maka perusahaan akan memanfaatkan celah untuk melakukan
agresivitas pajak agar mendapatkan keuntungan pribadi.
Menurut Andhari dan Sukarta (2016), perusahaan besar yang juga memiliki
aset yang lebih besar cenderung mempunyai ruang yang lebih leluasa dalam
perencanaan pajak yang baik dan dalam mengadopsi praktik akuntansi yang
efektif dalam menurunkan ETR. Perusahaan yang termasuk dalam skala besar
akan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang skala kecil. Hal ini
dikarenakan perusahaan skala besar memiliki lebih banyak sumber daya yang
dapat digunakan dalam melakukan perencanaan pajak maupun tindakan
agresivitas pajak sehingga nilai ETR pun berdampak lebih kecil.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran
perusahaan terhadap agresivitas pajak menurut Harjito dan Sari (2017)
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan melalui penelitian yang
dilakukan oleh Magfira dan Murtanto (2021) bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap variabel agresivitas pajak.
Hasil diatas berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Mustika
(2017) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap
agresivitas pajak. Selain itu, penelitian Herlinda dan Rahmawati (2021)
menunjukkan hasil yang sama bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh
terhadap agresivitas pajak

Profitabilitas adalah dasar pengenaan pajak bagi perusahaan. Semakin tinggi
laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi beban pajak yang akan
dibayarkan, sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas
pajak. Menurut Napitu dan Kurniawan (2016), perusahaan yang mempunyai
kemampuan untuk mendapatkan keuntungan harus menyiapkan pajak yang akan
dibayar sebesar pendapatan yang diperoleh. Jadi, semakin besar laba suatu
perusahaan, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar sehingga
agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan cara meminimalkan nilai Effective
Tax Rate.
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Nugraha dan Meiranto
(2015) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan Effective Tax Rate
(ETR) bersifat langsung dan signifikan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan
cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin
besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban
pajak yang harus ditanggung perusahaan.
Menurut Napitu dan Kurniawan (2016), Perusahaan dengan laba yang tinggi
dapat memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak atau pengurang pajak yang
lainnya yang menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang
semestinya. Oleh karena itu, semakin tinggi laba sebuah perusahaan, maka
semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan, sehingga tingkat penggelapan pajak
yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin agresif dengan cara meminimalkan
nilai dari Effective Tax Rate.
Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara profitabilitas terhadap
agresivitas pajak yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) menunjukkan
bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal
ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Andhari dan
Sukarta (2017) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif
terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Susanto et al., (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas
berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban
membayar pajak kepada negara dimana tempat perusahaan beroperasi. Dengan
membayar pajak, perusahaan telah berkontribusi dalam mewujudkan
pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang
melakukan tindakan pajak secara agresif, dapat dikatakan sebagai perusahaan
yang tidak bertanggungjawab secara sosial.
Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan sebaiknya meyakinkan
masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma dan nilai
masyarakat sehingga kegiatan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Hal
tersebut didukung dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan
dalam kegiatannya beroperasi harus mempertimbangkan kepentingan semua
pihak yang kemungkinan akan terkena dampak dari kegiatan operasional
perusahaan. Selain bertanggung jawab kepada shareholder, perusahaan juga harus
memperhatikan kepentingan stakeholder seperti masyarakat, pemerintah,
konsumen, supplier dan lainnya. Salah satu wujud perhatian perusahaan kepada
stakeholder adalah dengan taat membayar pajak kepada pemerintah tanpa
melakukan tindakan agresivitas pajak. Dengan taat membayar pajak, perusahaan
telah ikut serta dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Hal ini dapat dianggap
sebagai wujud perhatian perusahaan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh CSR terhadap
agresivitas pajak menurut Nugraha dan Meiranto (2015) mendapatkan hasil
bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap
agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan melalui penelitian yang
dilakukan oleh Mustika (2017) bahwa Corporate Social Responsibility
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian
oleh Napitu dan Kurniawan (2016) menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate
Social Responsibility tidak terdapat pengaruh terhadap agresivitas pajak.
Adapun hasil penelitian di luar negeri mengenai hubungan antara Corporate
Social Responsibility (CSR) dengan agresivitas pajak menurut Lanis and
Richardson (2014) di Sydney, Watson (2015) di Amerika dan Muller and Kolk
(2015) di India menunjukkan hasil yaitu CSR berpengaruh negatif signifikan
terhadap agresivitas pajak

Setiap perusahaan mengharapkan mendapatkan laba yang maksimal. Laba
merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas
merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama
periode tertentu. Profitabilitas merupakan suatu aspek penting yang dapat
dijadikan acuan oleh investor atau pemilik perusahaan untuk menilai kinerja
manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor
yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel dalam mengungkapkan
pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi
tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi
sosial yang dilakukan (Bowman dan Haire, 1976).
Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan yang dilakukan
oleh perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode
tertentu. Laba dijadikan indikator bagi para stakeholder dalam menilai sejauh
mana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat kemampuan
perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara
menganalisis laporan keuangan melalui rasio profitabilitas (Yoehana, 2013).
Profitabilitas menggambarkan tingkat efektif manajemen dalam mengelola
perusahaan dalam mencapai target yang diharapkan oleh principal. Tingkat laba
perusahaan mempengaruhi beban pajak sehingga apabila perusahaan memiliki
tingkat laba yang tinggi, maka beban pajak juga tinggi. Profitabilitas merupakan
ukuran yang digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan modal pada suatu
organisasi atau perusahaan, sehingga dalam beberapa penelitian, pengukuran
profitabilitas dilakukan dengan rasio Return on Equity (ROE) yaitu dengan cara
membandingkan laba setelah pajak dengan modal sendiri. Adapun cara lain dalam
mengukur profitabilitas yaitu menggunakan rasio Return on Investment (ROI).
Selain pengukuran profitabilitas menggunakan ROE dan ROI, yang paling banyak
digunakan adalah rasio Return on Asset (ROA). ROA dihitung dari laba setelah
pajak dibagi dengan total aset perusahaan. Pemilihan pengukuran profitabilitas
menggunakan rasio ROA karena profitabilitas dianggap sebagai gambaran
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari total
seluruh aset yang dimiliki. ROA dianggap paling sesuai untuk mengukur
profitabilitas karena didapat dari membandingkan laba setelah pajak dengan total
aset perusahaan.

Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi internasional
independen yang mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan (sustainability
report). Standar pelaporan dalam sustainability report akan membantu bisnis
maupun organisasi dalam mengkomunikasikan dampak yang ditimbulkan oleh
proses bisnis perusahaan. GRI juga dapat memberikan informasi bagi sektor
pemerintah terkait dampak yang terjadi pada status quo saat ini. Seperti perubahan
iklim, hak asasi manusia, tata kelola, dan kesejahteraan sosial. Hal ini akan
memudahkan dalam upaya menciptakan suatu tindakan nyata pada pengelolaan
dan pembentukan manfaat bagi aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi.
GRI didirikan di Boston pada tahun 1997. Akarnya terletak pada
organisasi non-profit di Amerika Serikat, yaitu Coalition for Environmentally
Responsible Economies (CERES) dan Tellus Institute. Untuk mengembangkan
kerangka kerja, CERES mendirikan sebuah departemen proyek bernama Global
Reporting Initiative. Tujuannya adalah menciptakan mekanisme akuntabilitas dan
memastikan perusahaan yang mengikuti prinsip-prinsip CERES dalam melakukan
tanggung jawab lingkungan. Investor merupakan target awal kerangka tersebut.
Versi pertama dari pedoman sustainability reporting diluncurkan pada
tahun 2000. Generasi kedua yang dikenal sebagai G2, diresmikan pada tahun
2002 pada World Summit on Sustainable Development di Johannesburg. Pada
tahun 2006, GRI mengeluarkan 17 pedoman generasi ketiga bernama G3. Pada
tahun 2011, GRI menerbitkan Pedoman G3.1 yang merupakan update dan
penyelesaian G3, dengan bimbingan diperluas pada pelaporan jenis kelamin,
masyarakat dan kinerja hak asasi manusia terkait. Dan yang terbaru pada Mei
2013, GRI merilis generasi keempat Pedomannya yaitu G4.
Pelaporan informasi CSR menurut GRI-4 (G4) terdapat enam kategori
pengungkapan, yaitu: kategori ekonomi sebanyak 9 pengungkapan, lingkungan 34
pengungkapan, praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja 16
pengungkapan, hak asasi manusia 12 pengungkapan, masyarakat 11
pengungkapan dan tanggung jawab atas produk 9 pengungkapan. Dari total enam
kategori pengungkapan pertanggungjawaban sosial, maka terdapat total 91 item
pengungkapan.
National Center for Sustainability Reporting (NCSR) adalah organisasi
independen yang mengembangkan dan mempromosikan laporan CSR atau
laporan keberlanjutan di Indonesia. NCSR didirikan pada tahun 2005 oleh 5
organisasi terkemuka di Indonesia yaitu: Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia
(IAMI), Indonesian-Netherlands Association (INA), Forum for Corporate
Governance in Indonesia (FCGI), Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG) dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). NCSR tercatat sebagai anggota
Organizational Stakeholder, Global Reporting Initiative yang berkedudukan di
Belanda dan ditunjuk oleh GRI sebagai partner pelatihan sustainability report
untuk wilayah Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Hackston dan Milne (1996) menyatakan pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate
social reporting, social accounting, atau corporate social responsibility
merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan
ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab
perusahaan di luar perannya dalam menyediakan laporan keuangan kepada
pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan
asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding
hanya untuk mencari laba.
Pengungkapan informasi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi di dalam
annual report atau sustainability report mencerminkan tingkat akuntabilitas,
responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan stakeholders
lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi
yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya
tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan corporate social
responsibility dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Semakin banyak
stakeholder yang mengetahui investasi sosial yang dilakukan perusahaan, maka
tingkat risiko perusahaan dalam menghadapi gejolak sosial akan menurun.
Tiga konsep pengungkapan menurut Hendriksen dan Breda (1992):

1. Adequate (cukup) merupakan pengungkapan yang mencakup pengungkapan
   minimal yang harus dilakukan agar informasi perusahaan tidak
   menyesatkan.
2. Fair (wajar) yaitu pengungkapan yang secara wajar menunjukkan tujuan
   etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi
   semua pengguna informasi perusahaan.
3. Full (lengkap) adalah pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya
   penyajian semua informasi yang relevan.
   Pelaporan mengenai CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang
   Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 mengenai Perseroan Terbatas
   (PT)