Teori Legitimasi

Dalam akuntansi sosial dan lingkungan, Teori legitimasi merupakan salah satu
teori yang banyak disebutkan (Tilling, 2004). Teori Legitimasi adalah sistem
pengelolaan perusahaan berorientasi yang berpihak terhadap masyarakat,
pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray 1996). Hal ini
mengindikasikan bahwa adanya pengungkapan sosial lingkungan dan adanya
kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan menjalankan
kontrak sosial harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku agar
berjalan dengan selaras.
Semakin lama perusahaan juga akan semakin menyadari bahwa hubungan
perusahaan dengan lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi akan sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini sejalan dengan
legitimacy theory yang menyatakan bahwasannya perusahaan memiliki kontrak
dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai justice dan
bagaimana perusahaan menanggapi kelompok-kelompok yang memiliki
kepentingan untuk melegitimasi tindakan-tindakan perusahaan (Titisari, Suwardi
dan Setiawan, 2010). Teori legitimasi menjelaskan organisasi harus terus menerus
mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan
batasan-batasan dan norma norma yang berlaku di masyarakat (Nugraha, 2015).
Legitimasi menunjukkan bahwasannya adanya kontrak sosial antara
perusahaan dan masyarakat yang mana perusahaan dituntut untuk memenuhi
harapan dan tuntutan masyarakat. Secara spesifik, apabila suatu organisasi atau
perusahaan melanggar kontrak sosial tersebut, maka perusahaan atau organisasi
tersebut keberadaannya bisa terancam (Nugraha, 2015)
Chariri (2008) menyatakan bahwa terdapat dua hal yang harus diperhatikan
agar perusahaan mendapat dukungan legitimasi, yaitu aktivitas perusahaan
haruslah sesuai dengan sistem yang telah ada di masyarakat dan aktivitas
perusahaan pelaporan hendaknya mencerminkan nilai sosial. Febrina dan Suaryana
(2011) menyatakan bahwasannya norma perusahaan harus mengikuti
perkembangan agar dapat menyesuaikannya dengan masyarakat. Perusahaan
dalam hal ini diwajibkan agar mampu menarik perhatian dalam hal baik dalam
lingkungan masyarakat agar diterima oleh teori legitimasi. Teori legitimasi yang
lebih dalam mengungkapkkan bahwa sebuah perusahaan yang agresif terhadap
pajak akan memberikan dan mengungkapkan informasi tambahan yang terkait
dengan kegiatan Corporate Socisal Responsibility (CSR) dalam berbagai bidang
sebagai upaya meringankan kekhawatiran publik (Deegan, 2002).
Dalam teori legitimasi ini mampu dijelaskan dan disimpulkan bahwa
perusahaan memiliki kontrak sosial atau kewajiban dalam menyesuaikan
perusahaan tersebut dengan masyarakat atau lingkungan sekitar lainnya. Bentuk
yang dilakukan perusahaan adalah melakukan kegiatan operasional yang sesuai
dengan norma-norma dan nilai yang ada dan berlaku di masyarakat sekitar serta
usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat atau pembangunan kesejahteraan
dan kehidupan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi. Bentuk kegiatan
penyesuaian yang sering dan banyak dilakukan perusahaan adalah melalui
program CSR. Program CSR ini dilakukan sebagai usaha perusahaan mengayomi
masyarakat dan lingkungan sekitarnya, hal ini merupakan bentuk kepedulian
perusahaan terhadap lingkungan sekitar. CSR dapat memberikan manfaat yang
positif bagi perusahaan yaitu sebagai, disamping pembangunan kesejahteraan dan
sosial masyarakat sebagai tujuan utama (Nugraha, 2015)