Respons global masa kini lebih banyak menyoroti perihal
permasalahan lingkungan khususnya sering terjadinya perubahan iklim
yang ekstrem di berbagai belahan dunia. Sehingga polemik akan lingkungan
menjadi salah satu hal yang harus ditangani bersama dengan adanya
kesadaran perusahaan akan lingkungan serta pengelolaan limbah
perusahaan. Untuk melampaui ruang lingkup normal suatu perusahaan
maka terdapat isu pengembangan berkelanjutan serta istilah ESG
(environment, social and governance) yang dianggap menjadi suatu tren
baru di bawah payung CSR (Buallay, 2019)
Menurut Elkington and Rowlands (1999) mengemukakan adanya
suatu kerangka teoritis keberlanjutan yang menjadi “triple bottom line”
menunjukkan bahwa suatu korporasi dapat mencapai pembangunan yang
berkelanjutan jika mampu menerapkan serta mengintegerasikan aspek
ekonomi, sosial serta lingkungan dalam ruang lingkup bisnis mereka. Selain
itu suatu perusahaan harus memiliki role of the rules untuk dapat
memainkan peran yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan,
sehingga hal ini dapat mendatangkan adanya keuntungan baik bagi suatu
produsen maupun konsumen dalam bisnis perusahaan.
Indonesia memiliki kebijakan mengenai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) yang menerbitkan peraturan NO.51/POJK.03/2017
tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan,
emiten dan perusahaan publik. Keuangan berkelanjutan menurut peraturan
keberlanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi keberlanjutan dengan menyelaraskan
kepentingan ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup. Selain itu terdapat
juga rencana aksi keuangan berkelanjutan dengan konten program kerja
LJK dalam jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun)
dimana realisasi ini harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan
manajemen resiko. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)
merupakan komitmen yang berperan sebagai pembangunan ekonomi
berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.
Perusahaan sendiri harus turut serta dalam menghasilkan output laporan
keberlanjutan diartikan sebagai laporan yang diumumkan masyarakat yang
memuat kinerja ekonomi, lingungan serta sosial perusahaan. 7
Implementasi pada peraturan keberlanjutan ini harus memperhatikan
beberapa prinsip yakni, prinsip investasi bertanggung jawab, strategi dan
praktik bisnis berkelanjutan, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan
hidup, tata kelola, komunikasi, inklusif, serta koordinasi dan kolaborasi
Sehingga aspek penerapan ESG menjadi hal yang baik untuk dilakukan pada
perusahaan di Indonesia. Tetapi pada realitanya yang menjadi output
terpenting adalah bagaiamana setiap perusahaan di Indonesia mampu
menerapkan prinsip kerberlanjutan sebagai tanggung jawab sosial. Pada bab
lima pasal 13 peraturan keberlanjutan peraturan NO.51/POJK.03/2017
dijelaskan bahwa sanksi yang terkait dikenakan sanksi administratif berupa
teguran atau peringatan tertulis, hal ini memungkinkan adanya penerapan
pelaporan keberlanjutan yang masih bersifat sukarela sehingga ketegasan
dalam kebijakan ini menjadikan korporasi di Indonesia lebih sedikit menilik
penerapan ESG.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerhati lingkungan akan menanyakan
perihal proses pembangunan nasional di Indonesia yang masih berada pada
fase awal (early stages) dari sirkuit lintasan (pathway of development)
menuju pembangunan di masa depan. Sehingga secara keseluruhan undang-
undang dan peraturan secara konvergen membawa pada paradigma
mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dimana
terdapat ekonomi (profit), sosial (people) dan pelestarian lingkungan
(planet), sehingga ketiga hal ini mampu berjalan beriringan secara seimbang
demi keberlangsungan kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam
penerapan ESG.