Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara sebuah perusahaan dengan
sekelompok masyarakat. Menurut Suchman (1995) dalam (F. A. Putra & Lindrianasari,
2018) menyatakan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai persamaan persepsi
mengenai tindakan yang dilakukan oleh entitas merupakan hal yang diharapkan, etis
dan sesuai dengan sistem norma, nilai maupun kepercayaan yang dianut dan
dikembangkan oleh masyarakat. Namun, ketika tidak terjadi ketidak harmoninasian
antara sebah entitas dengan sekelompok masyarakat, maka hal tersebut akan
menimbulkan ancaman legitimasi pada wilayah terkait (Irfansyah et al., 2018).
Teori legitimasi umumnya digunakan sebagai dasar dalam penerapan
Corporate Social Responsibility. Cormier & Gordon (2001) dalam (Saputra &
Murwaningsari, 2021) mengatakan bahwa melalui teori legitimasi sebuah entitas akan
terus berusaha memastikan kegiatan operasional yang dilakukan selaras dengan norma
masyarakat di sekitar lingkungan entitas tersebut. Meskipun sebelumnya belum ada
teori yang menjelaskan mengenai pengungkapan CSR yang berdasar pada teori
legitimasi (Deegan, (2002) dalam (Saputra & Murwaningsari, 2021) memungkinkan
bahwa teori legitimasi banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai penerapan
pengungkapan kinerja lingkungan dan sosial (Campbell dkk, (2003) dalam (Saputra &
Murwaningsari, 2021)).
Sebuah perusahaan yang baik memerlukan lebih banyak pengungkapan
mengenai kinerja lingkungan dan CSR yang baik daripada keburukannya. Berdasarkan
teori legitimasi yang menjalskan mengenai hubungan interaksi antara sebuah entitas
dengan masyarakat akan mendorong terbentuknya apresiasi oleh masyarakat atas
tindakan entitas dalam kepeduliannya dalam hal sosial dan lingkungan (Asmeri et al.,
2017). Pengungkapan kinerja lingkungan dan CSR merupakan bentuk tanggungjawab
perusahaan sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.
Jika perusahaan melaksanakan operasionalnya dengan baik, maka masyarakat akan
memberikan respon yang baik pula terhadap keberlangsungan perusahaan (Asmeri et
al., 2017).
Selain melalui pemaparan diatas, berikut adalah beberapa pengertian mengenai
teori legitimasi, yakni :
- Teori legitimasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh
perusahaan serta sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu
dapat dikatakan pula bahwa teori legitimasi memiliki manfaat yang saling
berkaitan antara masyarakat dan perusahaan (Donovan, 2002) dalam (Irfansyah
et al., 2018). - Legitimasi teori berawal dari persepsi legitimasi dimana sebuah perusahaan
berada dalam kondisi yang identik dengan sistem nilai sosial pada masyarakat.
Jika perusahaan tidak memiliki pola nilai sosial yang sama maka akan
menyebabkan resiko terbentuknya legitimate (Anggraini & Widati, 2021). - Teori legitimasi merupakan teori yang digunakan sebagai acuan entitas
perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan laporan mengenai
akuntanbilitas sosial dan lingkungan (Luo, 2013). - Teori legitimasi menyatakan bahwa dalam mecapai tujuan legitimasi, sebuah
perusahaan memerlukan keselarasan dalam kegiatan operasionalnya dengan
aturan maupun norma dan fokus pada harapan masyarakat setempat (Cong &
Freedman, 2011). - Teori legitimasi berpendapat bahwa sebuah entitas akan terus berusaha untuk
memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan adalah dalam batas
dan norma yang dianut masyarakat. Melalui perspektif ini, perusahaan akan
mempublikasikan kegiatannya jika kegiatan yang telah dilakukan tersebut telah
sesuai dengan harapan masyarakat (Cormier & Gordon, 2001; Deegan, 2002;
Craig Deegan, Rankin, & Voght, 2000 dalam (Saputra & Murwaningsari,
2021))
Teori legitimasi merupakan bagian penting dalam sebuah akan memberikan
batasan, norma, nilai dan peraturan sosial sebuah perusahaan agar memberikan
perhatian khusus terhadap kepentingan sosial serta reaksi sosial yang akan dihasilkan.
Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan akan semakin dianggap
mengenai keberadaanya serta aktivitasnya yang terligimitasi, dipandang sebagai
organisasi terpercaya, layak serta bermakna dan memiliki prediksi (Nurhidayat et al.,
2020). Teori ini juga menggambarkan bahwa sebuah perusahaan memiliki peran dalam
kepedulian terhadap kondisi masyarakat disekitarnya sehingga melalui hal tersebut,
akan menarik intensi masyarakat serta dapat menjamin kemudahan keberlangsungan
dari operasionalisasi perusahaan tersebut. Dalam hal pengungkapan sosial, teori ini
juga berperan sebagai alasan mengapa perusahaan harus menerapkan program tersebut.
perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya akan semakin
meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tersebut tidak akan merugikan
lingkungan tempat hidup mereka (Nurhidayat et al., 2020)
Corporate Social Disclosure merupakan sebuah bentuk pelaporan yang dilakukan
secara sukarela oleh sebuah entitas. Jika ditinjiau melalui teori legitimasi,
pengungkapan CSD dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (Permatasari & Setyastrini,
2019). Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin menarik
perhatian publik mengenai keberadaan perusahaan tersebut sehingga akan memancing
upaya perusahaan menjadi semakin lebih besar dalam memberikan CSD agar
keberadaan mereka diterima oleh masyarakat. Selain ukuran perusahaan, jenis indutri
dimana perusahaan beroperasi juga berpengaruh dalam menghasilkan CSD.
Perusahaan dengan sektor industry jasa lebih banyak berkontribusi dalam hal sosial,
sementara perusahaan sektor industri manufaktur lebih menekankan pada program
yang berkaitan dengan aspek lingkungan (Permatasari & Setyastrini, 2019). Hal lain
yang menjadi faktor unik dalam praktik CSD adalah pemberian pengharagaan bagi
perusahaan yang menerapkan kinerja sosial dan lingkungan yang baik. Hal tersebut
dapat mendorong perusahaan berkontribusi terhadapat sosial dan lingkungan secara
sukarela karena sejalan dengan teori legitimasi dimana perusahaan akan menciptakan
citra positif dihadapan stakeholder sehingga perusahaan dapat mempertahankan
dukungan yang diperoleh untuk menjaga kepentingan dalam jangka waktu yang
panjang (Permatasari & Setyastrini, 2019