Aspek – Aspek Employee Engagement


Pengukuran engagement merupakan pengukuran yang sangat diperlukan
untuk dapat mengetahui tingkat engaged atau keterikatan karyawan dalam sebuah
organisasi. Menurut Schaufeli dan Bakker (2003) employee engagement terdiri dari
tiga elemen yaitu vigor, dedication, dan absorption.
a. Vigor merupakan keterikatan karyawan yang dibuktikan melalui kekuatan fisik
dan mentalnya ketika melakukan pekerjaan. Vigor ditandai dengan tingginya
kekuatan dan resiliensi mental dalam bekerja, energi yang optimal, keberanian
untuk melakukan usaha, keinginan, kemauan untuk berusaha dengan sungguh-
sungguh di dalam pekerjaan sehingga mampu memberikan hasil yang
maksimal dalam setiap pekerjaan yang diberikan. Tetap gigih, pantang
menyerah, semangat dalam menghadapi kesulitan.
b. Dedication merupakan keterikatan karyawan secara emosional terhadap
pekerjaannya. Dedication mencerminkan perasaan antusias karyawan dalam
bekerja, bangga dengan pekerjaan yang dilakukan, tetap terinspirasi pada
perusahaan tanpa merasa terancam dengan tantangan yang dihadapi. Karyawan
yang memiliki dedication yang tinggi biasanya merasa antusias dan bangga
terhadap pekerjaan dan organisasi mereka.
c. Absorption merupakan keterikatan karyawan yang digambarkan dengan
perilaku karyawan yang memberikan perhatian penuh terhadap pekerjaannya.
Absorption mencerminkan keadaan karyawan yang merasa senang dirinya
tenggelam secara total, berkonsentrasi tinggi, dan bersungguh-sungguh dalam
melakukan pekerjaannya. Karyawan yang memiliki skor absorption yang
tinggi cenderung merasa sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan.
Pendapat kedua, menurut Macey et al (2008), karyawan yang memiliki rasa
engaged akan ditunjukkan melalui perilakunya yaitu:
a. Presistence merupakan perilaku yang paling jelas memperlihatkan employee
engagement berhubungan dengan keteguhan dalam menyelesaikan tugas.
b. Proactivity merupakan karakteristik kritis dari employee engagement.
Karyawan cenderung bersikap proaktif daripada reaktif atau lebih buruk lagi,
pasif.
c. Role expansion merupakan perluasan tugas ataupun peran. Karakteristik
penting yang ditunjukkan yaitu kerelaan untuk menerima perbedaan definisi-
definisi suatu tugas. Definisi tersebut mungkin hasil dari inisiatif manajemen
atau mungkin inisiatif sendiri.
d. Adaptability merupakan kemampuan beradaptasi. Karyawan yang adaptif akan
menolong perusahaannya untuk mengantisipasi dan merespon perubahan
dalam pandangan kompetitif yang lebih cepat, lebih sukses, dan dengan biaya
lebih rendah

Pengertian Employee Engagement


Employee engagement adalah keterikatan karyawan dengan perusahaan atau
organisasi. Engagement karyawan dapat bertumbuh karena adanya kecocokan
antara karyawan dengan visi dan misi organisasi. Dibawah ini akan dijelaskan
definisi employee engagement menurut para ahli.
Pendapat lain menurut Macey et al., (2008) menjelaskan bahwa
engagement karyawan sebagai “an manifested as energy, involvement and a
focused striving toward the achievement of organizational goals”. Dalam definisi
ini, keterikatan karyawan diwujudkan sebagai energi, keterlibatan dan usaha yang
fokus kepada pencapaian tujuan organisasi.
Pengertian engagement yang paling sering dikutip yaitu pendapat yang
dikemukakan oleh Schaufeli et al., (2003), yang mendefinisikan engagement
sebagai “a positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by
vigour, dedication, and absorption”. Dalam pengertian ini, employee engagement
adalah sebuah keadaan pikiran yang positif, memuaskan, dan berhubungan dengan
pekerjaan yang ditandai dengan semangat, dedikasi, dan perhatian penuh

Hubungan Perceived organizational support dengan Employee engagement


Employee engagement dipengaruhi oleh beberapa faktor. Saks (2006)
mengungkapkan perceived organizational support, perceived supervisor
support merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi employee
engagement. Rhoades & Eisenberger (2002) menganggap perceived
organizational support sebagai sumber yang paling penting dari peristiwa
sosial emosional karena menanamkan keterlibatan dan organisasi karyawan.
Rhoades & Eisenberg (2002) menegaskan bahwa karyawan dalam sebuah
organisasi akan cenderung untuk membentuk sebuah kepercayaan secara
umum terkait sejauh mana organisasi menghargai kontribusi karyawan dan
peduli atas kesejahteraannya, persepsi yang dimiliki oleh pegawai inilah yang
disebut perceived organizational support. Perceived organizational support
dinilai sebagai jaminan bahwa bantuan akan tersedia dari organisasi pada saat
dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan seseorang secara efektif dan pada
saat menghadapi situasi yang sangat menegangkan.
Dengan kata lain ,perceived organizational support merupakan tingkat
dimana pegawai merasaorganisasi memperhatikan kesejahteraan pegawai
dengan baik dan menilai kontribusi yang sudah pegawai lakukan pada
organisasi (Aube, Rosseu, & Morin, 2007).
Saks (2006) yang berpendapat bahwa perceived organizational support
dapat membawa pada hasil yang postitif yaitu melalui engagement.
Dengan kata lain, karyawan yang memiliki perceived organizational
support yang tinggi, menjadi lebih engaged terhadap pekerjaan dan
organisasi mereka sebagai bagian dari norma timbal balik dari social
exchange theory sehingga membantu organisasi untuk mencapai tujuannya.
Hubungan timbal balik yang terjadi adalah saat perceived organizational
support yang menjelaskan bahwa pegawai yang memperhitungkan organisasi
sebagai pihak yang mendukung seharusnya membalas transaksi tersebut
dengan menjadi lebih lekat secara afektif dan emosioanl terhadap organisasi .
Perceived organizational support kemudian menciptakan sebuah
kewajiban karyawan untuk peduli terhadap kesejahteraan organisasi
dan membantu organisasi mencapai tujuannya sebagai balasannya
organisasi akan menghargai kontribusi karyawannya dan peduli terhadap
kesejahteraan karyawannya.
Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian terdahulu antara lain
Sack (2006), Rasheed & Adnan(2013), Saragih Susanti & Meily Margareta
(2013) menyebutkan bahwa perceived organizational support berhubungan
positif dan signifikkan terhadap employee engagement. Perceived
organizational support adalah keyakinan karyawan mengenai sejauh mana
organisasi menghargai kontribusi karyawan dan peduli terhadap
kesejahteraan karyawan (Rhoades dan Eisenberg, 2002)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Psychological safety


Terdapat 4 faktor yang memiliki pengaruh langsung pada psychological
safety (Kahn, 1990):
a. Hubungan interpersonal
Hubungan interpersonal yang mempromosikan psychological
safety adalah hubungan yang supportif dan penuh kepercayaan.
Hubungan interpersonal yang supportif dan penuh kepercayaan
memiliki fleksibilitas, memungkinkan individu untuk mencoba.
Meskipun ada kemungkinan untuk mengalami kegagalan, individu
tidak akan merasa ketakutan atas konsekuensinya.

b. Dinamika kelompok dan antar kelompok
Variasi karakter yang tidak diakui atau peran ketidaksadaran
yang diasumsikan oleh individu akan memengaruhi psychological
safety. Karakter informal yang diperankan oleh individu
mencerminkan sebagian identitas dan kelompok organisasi secara
sadar dan tidak sadar.
c. Gaya dan proses manajemen
Manajemen yang supportif, resilien, dan jelas akan
meningkatkan psychological safety. Manajemen yang supportif
memungkinkan para karyawan untuk berani mencoba tanpa takut
bahwa kegagalan yang mungkin ia alami akan membawa dampak
buruk. Karyawan juga membutuhkan figur otoritas yang cukup
kompeten dan aman.
d. Norma organisasi
Norma adalah ekspektasi bersama mengenai perilaku umum
dari anggota (Hackman dalam Kahn, 1990). Karyawan yang
berkerja sesuai dengan norma yang berlaku akan merasa lebih
aman dibandingkan dengan karyawan yang berkerja diluar norma.

Definisi Psychological safety


Berkaitan dengan konsep employee engagement yang dikemukakan
oleh Kahn (1990), kondisi psikologis yang memengaruhi seseorang ketika
mengalami engaged ialah psychological meaningfulness, availability, dan
safety. Ketiga kondisi tersebut membentuk bagaimana seseorang
melakukan perannya sebagai karyawan (Kahn, 1990). May, Douglas
R;Gilson, Richard L;Harter, Lynn M (2004) serta Rothman dan Welsh
(2013) melanjutkan penelitian Kahn (1990) dengan melakukan studi
empiris terhadap teori engagement, mediator, serta faktor yang
mempengaruhinya. Sesuai dengan hasil penelitian Kahn (1990), kondisi
psikologis (psycholo-gical meaningfulness, psychological availabi-lity,
dan psychological safety) berpengaruh terhadap employee engagement.
Kahn (1990) mengungkapkan bahwa kemanan psikologis merupakan
perasaan mampu untuk menunjukkan dan mempekerjakan diri tanpa
ketakutan akan konsekuensi negatif pada citra diri ,status, atau karir.
Karyawan akan merasa aman pada situasi dimana mereka percaya bahwa
mereka tidak akan menderita karena engagement yang mereka miliki.
Situasi yang aman adalah situasi yang terprediksi, konsisten, jelas dan
tidak menakutkan. Ketika situasi tidak jelas, tidak konsisten, tidak
terprediksi atau menakutkan, maka employee engagement akan dianggap
sebagai sesuatu yang terlalu berbahaya dan tidak aman. Menurut Geller,
E.S (2001) ada dua pendekatan dasar yang direkomendasikan bagaimana
psychological safety mampu memunculkan keuntungan untuk oragnisasi,
yaitu dengan pendekatan individual (based person ) dan pendekatan
perilaku (based behavioral)

Aspek Perceived organizational support


Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rhoades dan Eisenberger
(2002) mengindikasikan bahwa 3 kategori utama dari perlakuan yang
dipersepsikan oleh karyawan memiliki hubungan dengan perceived
organizational support. Ketiga kategori utama ini adalah sebagai berikut:

  1. Keadilan
    Keadilan prosedural menyangkut cara yang digunakan untuk
    menentukan bagaimana mendistribusikan sumber daya di antara
    karyawan. (Greenberg, dalam Rhoades & Eisenberger 2002). Shore
    dan Shore (dalam Rhoades & Eisenberger, 2002) menyatakan bahwa
    banyaknya kasus yang berhubungan dengan keadilan dalam distribusi
    sumber daya memiliki efek kumulatif yang kuat pada perceived
    organizational support dimana hal ini menunjukkan bahwa organisasi
    memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Cropanzo dan
    Greenberg (dalam Rhoades & Eisenberger, 2002) membagi keadilan
    prosedural menjadi aspek keadilan struktural dan aspek sosial. Aspek
    struktural mencakup peraturan formal dan keputusan mengenai
    karyawan. Sedangkan aspek sosial seringkali disebut dengan keadilan
    interaksional yang meliputi bagaimana memperlakukan karyawan
    dengan penghargaan terhadap martabat dan penghormatan mereka.
  2. Dukungan supervisor / Atasan
    Karyawan mengembangkan pandangan umum tentang sejauh mana
    atasan menilai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan
    mereka (Kottke & Sharafinski, dalam Rhoades & Eisenberger, 2002).
    Karena atasan bertindak sebagai agen dari organisasi yang memiliki
    tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengevaluasi kinerja
    bawahan, karyawan pun melihat orientasi atasan mereka sebagai
    indikasi adanya dukungan organisasi (Levinson dkk., dalam Rhoades
    & Eisenberger, 2002).
  3. Penghargaan Organisasi dan Kondisi Pekerjaan
    Bentuk dari penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan ini
    adalah sebagai berikut:
    a. Pelatihan. Pelatihan dalam bekerja dilihat sebagai investasi pada
    karyawan yang nantinya akan perceived organizational support
    (Wayne dkk., dalam Rhoades & Eisenberger, 2002).
    b. Gaji, pengakuan, dan promosi. Sesuai dengan teori dukungan
    organisasi, kesempatan untuk mendapatkan hadiah (gaji,
    pengakuan, dan promosi) akan meningkatkan kontribusi karyawan
    dan akan meningkatkan perceived organizational support
    (Rhoades & Eisenberger, 2002).
    c. Keamanan dalam bekerja. Adanya jaminan bahwa organisasi
    ingin mempertahankan keanggotaan di masa depan memberikan
    indikasi yang kuat terhadap perceived organizational support
    (Griffith dkk., dalam Eisenberger and Rhoades, 2002).
    d. Peran stressor. Stress mengacu pada ketidakmampuan individu
    mengatasi tuntutan dari lingkungan. Stres terkait dengan tiga
    aspek peran karyawan dalam organisasi yang berkorelasi negatif
    dengan perceived organizational support, yaitu: tuntutan yang
    melebihi kemampuan karyawan bekerja dalam waktu tertentu
    (work-overload), kurangnya informasi yang jelas tentang
    tanggung jawab pekerjaan (role-ambiguity), dan adanya tanggung
    jawab yang saling bertentangan (role-conflict) (Lazarus &
    Folkman, dalam Rhoades &Eisenberger, 2002)

Definisi Perceived organizational support


Rhoades dan Eisenberg (2002) mendefinisikan perceived
organizational support sebagai keyakinan umum karyawan mengenai
sejauh mana organisasi menilai kontribusi karyawan dan peduli terhadap
kesejahteraan karyawan. Berkaitan dengan perilaku karyawan, Eisenberger
(1998) menemukan bahwa dukungan organisasional persepsian dapat
mempengaruhi sikap atau perilaku karyawan. Dukungan organisasional
persepsian didefinisikansebagai suatu keyakinan tentang sejauhmana
organisasi memberikan nilai kontribusi dan kepedulian terhadap
kesejahteraan karyawan.
Perceived organizational support mengacu pada kepercayaan umum
bahwa organisasi menghargai kontribusi karyawanya dan peduli terhadap
kesejahteraan mereka. Di sisi lain, dukungan organisasional juga
menciptakan tanggung jawab bagi karyawan untuk meningkatkan
kesejahteraan organisasi dan membantu organisasi mencapai tujuan-
tujuannya (Rhoades & Eisenberger, 2002).
Eisenberger (2002) mengidentifikasikan kejujuran, dukungan
supervisor, reward organisasi dan kondisi kerja yang baik sebagai sifat
organisasi yang berpengaruh positif terhadap perceived organizational
support. Dukungan organisasi terhadap karyawan dapat meliputi :
organisasi dapat diandalkan, organisasi dapat dipercaya, organisasi
memperlihatkan minat anggota, dan organisasi memperhatikan
kesejahteraan anggota. Kondisi kerja yang menyenangkan seperti adanya
kesempatan promosi, system reward, pemberian fasilitas, dan kesempatan
mendapatkan pelatihan juga akan memberikan kontribusi terhadap
Perceived organizational support.
Teori dukungan organisasi mengasumsikan bahwa atas dasar norma
timbal balik, maka karyawan akan merasa berkewajiban untuk membantu
organisasi mencapai tujuannya karena organisasi peduli terhadap
kesejahteraan mereka (Eisenberger, 1986). Eisenberger (1986)
memaparkan bahwa karyawan yang memiliki persepsi bahwa organisasi
memberikan dukungan dan peduli terhadap kesejahteraan mereka maka
mereka akan menunjukkan tingkat absensi yang menurun serta berusaha
keras terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sehingga persepsi dukungan
organisasi didefinisikan sebagai suatu keyakinan tentang sejauh mana
organisasi memberikan nilai kontribusi dan peduli akan kesejahteraan
mereka.
Job engagement, seperti dijelaskan oleh Saks (2006), dipengaruhi
salah satunya oleh dukungan organisasional persepsian. Job engagement
juga dipengaruhi oleh persepsi dukungan atasan, karakteristik pekerjaan,
rewards dan recognition, procedural justice, dan distributive justice (Saks,
2006). Dalam konteks tersebut, peran dukungan organisasional dinilai oleh
karyawan sebagai pertemuan dari berbagai kebutuhan strategis, seperti
kebutuhan emosi sosial,menyediakan indikasi kesiapan organisasi untuk
menghargai peningkatan kerja, dan mengindikasikan kecenderungan
organisasi untuk menyediakan bantuan saat dibutuhkan, dan untuk
mengerjakan sebuah pekerjaan yang efektif (Fuller, 2003).
Selain faktor dukungan organisasional seperti yang disinggung diatas,
faktor dukungan atasan persepsian harus pula dipertimbangkan (Saks,
2006). Dukungan atasan persepsian ditemukan menjadi faktor yang sangat
penting terkait dengan kejenuhan kerja. Selain itu pesepsi dukungan atasan
diyakini sangat penting membangun engagement karyawan. Dalam hal ini
dukungan organisasional persepsian lebih penting karena dukungan
organisasional sifatnya luas, sedangkan dukungan atasan sifatnya lebih
rendah dan sempit dalam konteks pengaruhnya terhadap job engagement
karyawan.

Prinsip-Prinsip Dasar Employee engagement


Menurut Wiley & Blackwell (2009) employee engagement seorang
karyawan yang tinggi akan menampilkan kinerja yang sangat baik. Ada 4
prinsip utama yang menjadi syarat bagi seorang pegawai untuk memiliki
engagement, yaitu:
a. The capacity to Engagement
Menciptakan pegawai yang memiliki keterikatan dibutuhkan
lingkungan kerja yang tidak hanya bisa meminta lebih, tetapi juga
menyediakan lahan informasi, kesempatan belajar, dan mampu
menciptakan keseimbangan kehidupan pegawainya, yaitu dengan
memciptakan suatu basis untuk menampung energi dan inisiatif
pegawai.
b. The Motivation to Engagement
Engagement muncul ketika pegawai memiliki keterikatan
terhadap pekerjaan mereka dan sesuai dengan nilai pribadi mereka,
dan karyawan diperlakukan dengan cara yang secara alami
menimbulkan rasa ingin membalas dalam bentuk kebaikan.
c. The Freedom to Engagement
Engagement terjadi ketika karyawan merasa aman untuk
bertindak berdasarkan inisiatif mereka. Oleh karena itu,
kepercayaan menjadi hal yang paling penting di bawah kondisi
sulit, tidak pasti, dan kebutuhan untuk berubah, terutama ketika
employee engagement itu dianggap penting.
d. The Focus of Strategic Engagement
Ketika perusahaan menyediakan kesempatan untuk
berkembang, jenis pekerjaan yang sesuai, pengawasan yang adil
dan bijaksana, upah yang sesuai, jaminan keamanan, dan
seterusnya, engagement akan muncul dengan sendirinya karena
rasa percaya akan prinsip timbal balik

Dimensi dan Aspek Employee engagement


Dimensi employee engagement menurut Thomas (2007), yaitu:
a. Kesiapan
1) Siap mendedikasikan diri pada pekerjaan
2) Memikirkan cara baru untuk berkerja lebih efektif
3) Semangat dalam melaksanakan pekerjaan
b. Kerelaan
1) Kesediaan memotivasi diri untuk mencapai keberhasilan
2) Ketersediaan untuk berkerja keras atau berkerja ekstrakeras
c. Kebanggan
1) Pekerjaan sebagai sumber kebanggan diri
2) Pekerjaan dikerjakan secara lengkap dan menyeluruh
3) Kesiapan mencurahkan jiwa bagi pekerjaan.
Schaufeli dan Bakker (2002) mengemukakan bahwa employee
engagement terdiri dari 3 aspek, yaitu semangat, dedikasi, dan absorpsi.
Berikut penjelasannya:
a. Semangat
Semangat dicirikan dengan adanya energi yang tinggi dan
resiliensi mental selama berkerja, kemauan untuk mengiventasikan
usaha pada pekerjaan dan teguh meskipun saat sedang menghadapi
masa sukar (Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma & Bakker, 2002;
Albrecht, 2010).
b. Dedikasi
Dedkasi dicirikan dengan adanya rasa bermakna, antusiasme,
inspirasi, bangga dan merasa tertantang. Secara kualitatif, dedikasi
mengacu pada keterlibatan yang kuat, bergerak satu langkah lebih
maju dari level identifikasi biasanya (Schaufeli, Salanova,
Gonzales-Roma & Bakker, 2002)
c. Absorpsi
Absorpsi dicirikan dengan secara penuh terkonsentrasi dan
secara dalam mengerahkan perhatian pada pekerjaan, dimana
waktu terasa berlalu dengan cepat dan sulit melepaskan diri pada
pekerjaan (Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma & Bakker, 2002)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Employee engagement


Kahn (1990) mengungkapkan bahwa terdapat tiga kondisi psikologis
yang dimiliki oleh karyawan. Ketiga kondisi psikologis tersebut adalah
kebermaknaan psikologis (psychological meaningfulness), keamanan
psikologis (psychological safety), dan ketersediaan psikologis
(psychological avaibility). Apabila ketiga kondisi psikologis tersebut
terpenuhi maka karyawan akan membentuk employee engagement.
Sebaliknya apabila ketiga kondisi psikologis tersebut tidak terpenuhi maka
karyawan akan membentuk employee disangegement.
Bakker (2009) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi
penyebab utama employee engagement, yaitu:
a. Job Resources
Job resources merujuk pada aspek fisik, sosial, maupun
organisasional dari peerjaan yang emmungkinkan individu untuk;
a) mengurangi tuntutan pekerjaan dan biaya psikologi maupun
fisiologi yang berhubungan dnegan pekerjaan tersebut; b)
mencapai target pekerjaan, dan c) menstimulusi pertumubuhan,
dan perkembangan personal.
b. Salience of Job Resources
Faktor ini merujuk pada seberapa penting atau bergunanya
sumber daya pekerjaan yang dimiliki oleh individu.
c. Personal Resousrces
Personal resousrces merujuk kepada karakteristik yang
dimiliki oleh karyawan seperti kepribadian, sifat, usia, dan lain-
lain. Karyawan yang engaged akan memiliki karateristik personal
yang berbeda dengan karyawan lainnya karena mereka memiliki
skor ekstraversion dan conscientiousness yang lebih tinggi, serta
neuroticism lebih rendah.
Hampir sama dengan teori diatas, Schaufeli (2002) menyatakan bahwa
keterikatan kerja pada dasarnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu model JD-
R (job demand-resources) dan modal psikologis (psychological capital).
Modal JD- R meliputi beberapa aspek seperti lingkungan fisik,sosial dan
organisasi, gaji, peluang untuk berkarir, dukungan supervisor, dan rekan
kerja. Sedangkan modal psikologis meliputi kepercayaan diri raoptimis,
harapan mengenai masa depan, serta resiliensi.
Dalam aspek psikologis secara berbeda May, Douglas R;Gilson,
Richard L;Harter, Lynn M (2004) menemukan bahwa meaningfulness,
keamanan, dan ketersediaan memiliki hubungan yang signifikan dengan
engagement. Mereka juga menemukan bahwa job enrichment dan
ketepatan tugas (role fit) merupakan prediktor positif bagi meaningfulness;
penghargaan rekan kerja dan penyelia yang mendukung merupakan
prediktor yang positif keamanan sedangkan ketaatan pada norma rekan
kerja dan kesadaran diri merupakan prediktor negatif; dan ketersediaan
sumber daya merupakan prediktor positif bagi ketersediaan secara
psikologis (psychological availability) sedangkan partisipasi pada kegiatan
di luar sebagai predictor negatif.
Dalam penelitian lain Kahn (1990) dalam studi kualitatifnya,
membagi engagement ke dalam dua bentuk yaitu personal engagement
dan personal disangegement. Dimana personal engagement diartikan
sebagai simulant pekerjaan dan ekspresi atas seseorang yang menunjukkan
pilihan sikapnya dalam perilaku tugas yang dapat mempromosikan
koneksi pada pekerjaan, kehadiran, keeaktifan, serta kinerja penuh.
Sedangkan personal disangegement merupakan simultan penarikan dan
pertahanan diri seseorang yang menunjukkan sikap penurunan atas
koneksi pada pekerjaan, peningkatan ketidakhadiran, pasif, dan kinerja
yang kurang baik.

Komponen Employee engagement


Konsep employee engagement merupakan pengembangan dari konsep
pemahaman perilaku individu dalam organisasi. Dalam organisasi,
terdapat tiga hal yang mempengaruhi perilaku individu dan prestasi
(Gibson, Ivancevich, Donnely, 2000), yaitu:
a. Variabel individu berupa kemampuan dan keterampilan
b. Variabel keorganisasian
c. Variabel psikologis berupa persepsi, sikap dan perilaku.
Employee engagement termasuk dalam variabel psikologis, seperti
komponen pembentuk sikap, komponen utama dalam employee
engagement terdiri atas 3 yaitu:
a. Komponen kognitif, berisi hal-hal yang dipikirkan karyawan
tentang perusahaan tempat mereka berkerja. Dari komponen ini
dapat dilihat apakah karyawan dan perusahaan memiliki
kecocokan level pemikiran, artinya apakah karyawan
mempercayai tujuan organisasi serta mendukung nilai-nilai yang
dianut perusahaan.
b. Komponen afektif, merupakan hal-hal yang dirasakan karyawan
terhadap perusahaan, yang memperlihatkan ikatan emosional
antara karyawan dan perusahaannya, seperti rasa bangga menjadi
bagian organisasi.
c. Komponen perilaku, merujuk pada 2 hal yaitu pertama, apakah
seorang karyawan berusahan maksimal dalam berkerja, dan
kedua, apakah karyawan tersebut bersedia bertahan dalam
perusahaan.
Endres & Mancheno-Smoak (2008) mencatat bahwa employee
engagament memiliki 3 hubungan komponen yang hampir sama dengan 3
aspek diatas, yaitu:
a. Aspek kognitif
Aspek kognitif dari employee engagement meliputi keyakinan
para karyawan tentang organisasi, para pemimpin dan kondisi
kerja.
b. Aspek emosional
Aspek emosional menyangkut bagaimana perasaan karyawan
terhadap tiap-tiap faktor dan apakah mereka memiliki sikap positif
atau negatif terhadap organisasi dan para pemimpin.
c. Aspek perilaku
Aspek perilaku dari employee engagement adalah komponen
nilai tambah untuk organisasi dan terdiri dari usaha-usaha untuk
kebebasan memilih engage employees yang dibawa pada
pekerjaan mereka dalam bentuk waktu lembur, mencurahkan
kekuatan dan intelektualnya untuk tugas-tugas dan perusahaan

Ciri-Ciri Employee engagement


Menurut Finney (2010) pegawai yang memiliki ikatan dengan
pekerjaannya memiliki sifat umum yaitu:
a. Mempercayai misi organisasi mereka
b. Menyenangi pekerjaan mereka dan memahami kontribusi
pekerjaan mereka pada tujuan yang lebih besar
c. Tidak memerlukan pendisiplinan dan mereka hanya memerlukan
kejelasan, komunikasi, dan konsistensi
d. Selalu meningkatkan kebenaran keterampilan mereka dengan sikap
positif, fokus, keinginan, antusiasme, kreativitas, dan daya tahan.
e. Dapat dipercaya dan saling percaya satu sama lain.
f. Menghormati manajer mereka
g. Mengetahui bahwa manajer mereka menghormati mereka
h. Merupakan sumber tetap ide-ide baru yang hebat
i. Memberikan yang terbaik pada organisasi
Dalam sebuah artikel Society for Human Resource Management
(SHRM) oleh Endres & Mancheno-Smoak (2008) mendefinisikan
engagement sebagai suatu keadaan di mana para individu secara emosional
dan secara beralasan dilakukan untuk organisasi dan kelompok, yang
diukur dengan 3 perilaku utama:
a. Berbicara secara positif tentang organisasi dan teman sekerja dan
menunjukkan pada karyawan-karyawan dan para pelanggan
potensial mereka.
b. Memiliki hasrat atau keinginan yang kuat untuk menjadi anggota
organisasi meskipun kesempatan-kesempatan untuk bekerja ada di
tempat lain.
c. Menggunakan usaha lebih dan memperlihatkan perilaku-perilaku
yang disumbangkan untuk kesuksesan bisnis

Definisi Employee engagement


Asal-usul kemunculan employee engagement dalam dunia bisnis
tidaksepenuhnya jelas. Pertama kali yang menggunakan ide tersebut
adalah sebuah organisasi yang bernama Gallup pada tahun 1990-an.
Menurut survei Global, employee engagement adalah salah satu dari lima
tantangan paling penting dalam suatu organisasi (Schaufeli, 2002).
Betapapun bangunan employee engagement pada level analisis tampak
kurang memadai, namun kekuatan utama dari argumentasi yang disusun
oleh para peneliti Gallup adalah hubungan engagement yang positif
dengan aspek-aspek produktivitas, profitabilitas, kepemimpinan karyawan,
dan layanan pelanggan di tingkat unit bisnis, seperti rumah sakit, hotel,
pabrik, dan lain sebagainya (Endres & Mancheno-Smoak, 2008).
Konsep employee engagement mulai banyak digunakan sebagai solusi
dalam lingkungan kerja terutama apabila terkait dengan motivasi dan
kinerja. Selain itu, Saks (2006) menyatakan bahwa employee engagement
dapat meramalkan hasil kerja karyawan, kesuksesan organisasi, dan
kinerja. Kinerja yang baik meliputi selalu memiliki motivasi untuk
mengembangkan diri untuk organisasi (Davis, A. 2011) . Oleh karena itu,
engagement karyawan dalam konteks ini merupakan bagian penting dalam
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id22
suksesnya suatu perusahaan. Saks (2006) mendefinisikan engagement
sebagai maksimalisasi peran anggota organisasi dalam dunia pekerjaan.
Employe engagement merupakan suatu istilah yang relatif baru
dalam ilmu sumber daya manusia, dimana kata tersebut sering digunakan
oleh lembaga konsultan yang khusus bergerak dalam bidang sumber daya
manusia. Employee engagement sudah digunakan secara luas dan menjadi
istilah yang popular (Robinson, 2004). Meskipun demikian Robinson
(2004) juga menyatakan bahwa masih terdapat sedikit riset akademis dan
empiris pada topik yang sudah menjadi begitu populer ini.
Employee engagement merupakan gagasan dalam perilaku organisasi
yang menjadi daya tarik dalam beberapa tahun terakhir. Daya tarik ini
timbul karena employee engagement berperngaruh pada kinerja pegawai
secara keseluruhan. Hal ini telah didefinisikan oleh salah satu organisasi
riset terkemuka sebagai hubungan emosional yang tinggi yang seorang
pegawai rasakan terhadap organisasinya yang mempengaruhinya untuk
mengerahkan usaha yang bebas dan lebih besar untuk pekerjaannya
(Risher, 2010).
Employee engagement dalam alih bahasa Indonesianya memiliki arti
keterikatan pegawai , peneliti seterusnya menggunakan istilah employee
engagement untuk menerangkan keterikatan pegawai yang selanjutnya
juga menggunakan engagement (keterikatan) saja dalam menerangkan
makna keterikatan.

Dimensi dan Indikator-indikator Kinerja


Indikator kinerja menurut Mangkunegara (2013) sebagai berikut
1) Kualitas kerja
Menunjukan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja tanpa
memandang beban kerja. Dengan kualitas kerja yang tinggi, dapat
terhindar dari kesalahan dalam bekerja yang dapat bermanfaat bagi
kemajuan perusahaan.
2) Kuantitas kerja
Menunjukan banyaknnya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam
satu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai
dengan tujuan perusahaan.
3) Tanggung jawab
Menunjukkan seberapa besar karyawan dalam menerima dan
melaksanakan pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta
sarana dan prasarana yang digunakan dan perilaku kerjannya setiap hari.
4) Kerjasama
Kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dengan karyawan yang lain
secara vertikal dan horizontal baik didalam maupun diluar pekerjaan akan
semakin baik.
5) Inisiatif
Inisiatif dari dalam diri anggota perusahaan untuk melakukan pekerjaan
serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari
atasan atau menunjukkan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang
menjadi tanggung jawab seorang karyawan

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja


Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja
menurut Kasmir (2016) (Fahraini & Syarif, 2022) yaitu
1) Kemampuan dan keahlian
2) Pengetahuan
3) Karakteristik pekerjaan
4) Kepribadian
5) Motivasi kerja
6) Kepemimpinan
7) Gaya kepemimpinan
8) Budaya organisasi
9) Kepuasan kerja
10) Lingkungan kerja
11) Loyalitas
12) Komitmen
13) Disiplin kerja

Pengertian Kinerja


Arda (2017) (Jufrizen & Hadi, 2021) memberikan pengertian berbeda
standar, tujuan atau kriteria dimana kinerja karyawan merupakan hasil kerja
seorang karyawan dalam jangka waktu tertentu, sebagai acuan standar, target
atau kriteria.
Sedangkan menurut Mangkunegara (2013), berpendapat lain tentang
pengertian dari kinerja karyawan adalah kualitas dan kuantitas hasil kerja
yang dicapai karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugasnnya.
Menurut Jufrizen (2018) Kinerja karyawan merupakan hasil kerja
karyawan, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam menyelesaikan tugas
yang diberikan kepada karyawan oleh atasan atau manajernnya berdasarkan
perannya dalam perusahaan

Macam-macam Disiplin Kerja


R. Supomo dan Eti Nur Hayati (2018) (Fahraini & Syarif, 2022) terdapat
berbagai macam disiplin kerja. Diantarannya sebagai berikut :

  1. Pendisiplinan preventif, tindakan yang mendorong karyawan untuk taat
    pada berbagai ketentuan yang berlaku dalam memenuhi standar yang telah
    ditetapkan.
  2. Pendisiplinan korektif, sebagai contoh jika terdapat karyawan yang secara
    terang-terangan telah melakukan pelanggaran atas peraturan-peraturan
    organisasi yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah
    ditetapkan

Indikator Disiplin Kerja


Menurut Sidanti (2015) (Jufrizen & Hadi, 2021) bahwa indikator disiplin
kerja yaitu

  1. Kepatuhan karyawan untuk datang dan pulang jam kerja.
  2. Taat perintah/instruksi atasan dan mengikuti peraturan yang berlaku.
  3. Menggunakan dan memelihara bahan dan alat perlengkapan kantor dengan
    semestinnya.
  4. Berpenampilan sopan dan menggunakan ID card perusahaan.
  5. Melakukan pekerjaan dan patuh terhadap aturan perusahaan yang telah
    ditetapkan sebelumnnya.

Pengertian Disiplin Kerja


Menurut Priyono (2016) (Ekhsan, 2019) Disiplin yang dimaksud
adalah disiplin diri. Banyak yang menyadari bahwa terdapat kemungkinan
didalam disiplin diri adalah meningkatnnya kemalasan saat diberikannya
tanggung jawab dalam bekerja. Disadarinya penerapan peraturan perusahaan
atau badan yang tercantum karya disiplin tinggi dengan harapan
meningkatnya kinerja karyawan.
Menurut Hidayat (2021) (Sularmi et al., 2023) berpendapat bahwa disiplin
kerja adalah suatu alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan
karyawan supaya mereka sanggup untuk mengubah sikap serta sebagai suatu
upaya untuk mengoptimalkan kesadaran dan kesediaan seseorang taat
peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku dilingkup
perusahaan.
Sedangkan menurut Takrim et al., (2021) Kedisiplinan diartikan bila
karyawan selalu datang dan pulang tepat waktu, mengerjakan semua
pekerjaan dengan baik, dan mematuhi semua peraturan perusahaan dan
norma-norma sosial yang berlaku

Jenis-jenis Reward


Gania (2006) (Valentino et al., 2022) dimensi reward dibagi menjadi dua
jenis yaitu :

  1. Penghargaan Ekstrinsik (ekstrinsic rewards), yaitu suatu penghargaan
    yang datang dari luar.
    a. Penghargaan Finansial
    1) Gaji atau upah, Gaji adalah sejumlah uang yang diberikan kepada
    karyawan tetap sebagai balas jasa atas konstribusinya kepada
    organisasi, dengan melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung
    jawabnnya. Upah merupakan imbalan finansial yang diberikan secara
    eksklusif pada karyawan yang sesuai jam kerja, jumlah barang yang
    diperoleh atau banyaknnya tanggung jawab pelayanan yang telah
    diselesaikan sebagai kinerja.
    2) Tunjangan karyawan, seperti dana purna tugas, perawatan dirumah
    sakit dan liburan. Pada umumnya perolehan tunjangan dapat diberikan
    berdasarkan senioritas atau catatan kehadiran.
    3) Bonus dan insentif, adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh
    karyawan perusahaan diatas atau diluar gaji atau upah mereka. Insentif
    merupakan imbalan finansial yang diberikan secara eksklusif pada
    karyawan yang kinerjannya melebihi standar yang telah dipengaruhi
    perusahaan dapat mendorong motivasi karyawan lebih semangat
    bekerja.
    b. Penghargaan Non-Finansial
    1) Penghargaan Interpersonal, tujuan dari penghargaan interpersonal
    adalah penghargaan antar pribadi, manajer memiliki sejumlah
    kekuasaan untuk partisipasi diri sendiri terhadap penghargaan
    interpersonal, contohnnya status dan pengakuan.
    Penghargaan interpersonal sangat penting dilakukan supaya
    keharmonisan antara atasan dan bawahan maupun teman sesama
    karyawan juga berjalan dengan baik.
    2) Promosi Jabatan, adalah pemindahan karyawan berasal dari suatu
    jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, promosi akan
    diikuti oleh tugas, tanggung jawab dan wewenang yang akan lebih
    tinggi jabatanya yang diduduki dari sebelumnnya.
  2. Penghargaan Instrinsik (Instrinsic Rewards), adalah suatu
    penghargaan yang diatur oleh diri sendiri.
    a. Penyelesaian (complection), kemampuan memulai dan
    menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek ialah hal yang
    penting dan perlu diperhatikan bagi sebagian orang. Beberapa
    orang memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan tugas atau
    tanggung jawab dan efek positif dari penyelesaian tersebut
    merupakan bentuk penghargaan untuk dirinya sendiri.
    b. Pencapaian (achievement), merupakan penghargaan yang lahir
    dalam diri sendiri, saat seseorang berhasil menggapai tujuan
    yang menantang. Pencapaian semacam ini memiliki dampak
    yang luar biasa khususnnya dalam memotivasi diri para
    karyawan.
    c. Otonomi (autonomy), sebagian karyawan menginginkan
    pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan
    dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. Otonomi dapat
    dihasilkan dari kebebasan melakukan suatu hal yang terbaik
    dari karyawan dalam situasi tertentu.

Indikator Reward


Menurut Kurniawati (Tabroni & Komarudin, 2021) indikator reward
adalah

  1. Kelayakan
    Reward yang sesuai tentu diharapkan karyawan dalam sebuah
    kinerja. Kinerja yang tinggi membuat karyawan mengharapkan reward
    faktor dasar yang mempengaruhi yaitu usia, lama bekerja membuat
    karyawan selalu mengharapkan sebuah reward yang layak dan sesuai
    dari perusahaan.
  2. Motivasi Kerja
    Perasaan yang muncul saat menerima reward membentuk karyawan
    lebih termotivasi untuk bekerja, karyawan akan semangat dan
    menyeimbangkan kinerjannya untuk menerima reward yang sesuai
    dengan kinerjannya.
  3. Kepuasan Kerja
    Perasaan yang muncul saat karyawan menerima reward sangat
    berpengaruh dalam diri mereka, seperti taraf kinerja yang senioritas,
    karyawan akan merasa puas bahwasannya kinerja mereka sangat
    dihargai serta diperlukan dalam perusahaan

Pengertian Reward


Reward terbagi menjadi dua, reward ekstrinsik dan instrinsik, Reward
ekstrinsik adalah imbalan yang berwujud atau nyata dan memiliki sifat
eksternal berpengaruh pada hasil kerja karyawan berupa gaji, bonus,
promosi, jabatan, asuransi kerja, dll. Reward instrinsik adalah imbalan
yang tidak berwujud atau imbalan yang berasal dari ucapan seperti
bentuk penghargaan, sikap positif dan kepedulian sebagai atasan hingga
rotasi pekerjaan setelah mencapai hasil kerja yang sesuai dengan
tujuannya (Ibrar & Khan, 2015) (Akhmad, 2022).
Reward ialah suatu balas jasa seseorang menjadi bentuk jasa dalam
melakukan pekerjaan berupa finansial maupun non-finansial (Kristanto,
2013). Istilah reward berasal dari bahasa inggris yang berarti imbalan
atau hadiah (Echols, 2015) (Astuti et al., 2022).
Reward ialah suatu usaha untuk menumbuhkan perasaan diterima
ataupun diakui pada suatu organisasi, yang berkerjasama menggunakan
aspek kompensasi dan aspek hubungan antara para pekerja yang satu
dengan para pekerja lain (Alex, 2012). Menurut Kamus Oxford,
pengertian reward adalah sesuatu yang diberikan menjadi pengakuan atas
jasa, usaha, atau prestasi (Mesepy, 2016).

Faktor Engagement


Menurut Anitha (2014) (Santri et al., 2023) terdapat faktor yang
mempengaruhi employee engagement :
1) Lingkungan Kerja, lingkungan yang mendukung sangat
berpengaruh terhadap kemampuan karyawan untuk fokus dan
efektif dalam bekerja.
2) Kepemimpinan, kepemimpinan yang tertuju untuk mengarahkan
serta membantu kesuksesan karyawan, sehingga mereka dapat
bekerja dengan tujuan yang jelas.
3) Hubungan antar tim dan rekan kerja, adannya dukungan yang baik
dapat meningkatkan ikatan baik antar karyawan.
4) Pelatihan dan pengembangan karir, melalui peluang pelatihan dan
pengembangan karir, karyawan dapat mengembangkan kualitas
kerja dalam menjalankan tugas-tugasnnya.
5) Kompensasi, sistem kompensasi yang adil dan memadai mampu
memberikan motivasi pada karyawan untuk melaksanakan
pekerjaan dengan baik dan sesuai.
6) Kebijakan organisasi, kebijakan-kebijakan dalam sebuah organisasi
yang seimbang antara kehidupan pribadi yang profesional akan
berdampak positif pada kualitas engagement dari karyawan.
7) Kesejahteraan ditempat kerja, fasilitas atau program-program
terkait kesejahteraan ditempat kerja dapat mendorong peningkatan
motivasi serta partisipasi dari karyawan.

Pengertian Engagement


Work engagement atau keterlibatan kerja akhir-akhir ini mendapat
banyak perhatian penelitian dan menjadi topik yang relevan dan
penting (Karatepe, 2013) (Syarifah, 2021).
Menurut Riyanto dan Helmy (2020) Work engagement merupakan
kebanggaan karyawan untuk menjadi bagian dari organisasi dan
mampu bekerja dengan beban kerja yang diberikan (Setyawan et al.,
2023).
Halbesleben et al., 2014 (Sekhar et al., 2018) Opinion that
employee engagement was an important factor in the performance
and well-being of employees. Because they have a positive attitude,
they have high energy levels towards work and actively intervene in
the work environment

Pengaruh Employee Engagement Terhadap Intention to Stay


Employee engagement berpengaruh terhadap intention to stay. Semakin
besar employee engagement maka akan semakin besar pula intention to stay
dari karyawan pada organisasi terkait. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh
kepuasan serta komitmen dari organisasi untuk mendorong mereka untuk
bertahan dalam jangka waktu yang panjang (Fernandes & Balu, 2018).
Employee engagement berpengaruh positif signifikan terhadap
intention to stay. Karyawan dengan keterlibatan yang tinggi atau merasa
terikat dengan pekerjaannya akan berusaha sekuat tenaga untuk
menyelesaikan tugas-tugasnya dengan hasil terbaik. Keterikatan emosional
ini juga membuat karyawan ingin terus berada di organisasi tersebut,
sehingga semakin meningkatkan niat mereka untuk tetap bertahan
(Dwiputri et al., 2022).
Selain itu, dalam penelitian Achmad et al (2023) didapatkan bahwa
employee engagement berpengaruh positif signifikan terhadap intention to
stay yang berarti bahwa semakin tinggi keterlibatan karyawan pada
organisasi maka akan semakin tinggi pula intention to stay karyawan pada
organisasi tersebut

Pengaruh Work Life Balance Terhadap Employee Engagement


Work life balance berpengaruh terhadap employee engagement. Dalam
penelitian ini work life balance memiliki peranan penting terhadap
employee engagement. Work life balance memiliki pengaruh besar terhadap
employee engagement sehingga karyawan akan memberikan upaya lebih
dalam meningkatkan kinerja pada organisasi (Katili et al., 2021).
Work life balance memiliki pengaruh positif terhadap employee
engagement. Hal tersebut berarti karyawan akan lebih dapat melibatkan diri
apabila mendapatkan dukungan sosial dari organisasi (Larasati & Hasanati,
2018).
Selain itu, dalam penelitian Arief et al (2021) didapatkan bahwa work
life balance berpengaruh positif signifikan terhadap employee engagement.
Seorang karyawan yang mendapatkan keseimbangan baik antara kehidupan
pekerjaan dan kehidupan pribadi akan meningkatkan emosional secara
positif. Dengan meningkatnya emosional positif karyawan lebih antusias
dalam bekerja dengan baik sesuai tanggung jawab pada organisasi

Pengaruh Work Life Balance Terhadap Intention to Stay


Penelitian Sudibjo & Suwarli (2020) menunjukkan bahwa work life
balance berpengaruh positif terhadap intention to stay. Berdasarkan pada
penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa para guru cenderung
memiliki niat untuk tetap pada sekolah. Selain itu, dilihat dari statistik
deskriptif variabel work life balance terlihat bahwa rata-rata responden
memiliki work life balance yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
dengan memiliki work life balance yang baik dapat meningkatkan intention
to stay dari guru pada objek tersebut.
Work life balance secara langsung mempengaruhi intention to stay.
Sangatlah penting untuk membuat karyawan dapat merasakan kenyamanan
pada lingkungan kerja maupun keseimbangan kehidupannya. Dengan
karyawan merasakan kenyamanan tersebut maka dapat meningkatkan niat
karyawan untuk bertahan pada organisasi tersebut (Sriram et al., 2022).
Selain itu, dalam penelitian Prasanthi & Geevarghese (2020) didapatkan
bahwa work life balance berpengaruh positif signifikan terhadap intention
to stay. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak karyawan yang
menyeimbangkan antara kehidupan dan kerjanya, maka mereka lebih
termotivasi untuk tetap bersama organisasi

Employee Engagement


Menurut Dessler (2020) employee engagement merupakan
pengukuran tingkat keterlibatan, koneksi, dan komitmen psikologis
karyawan terhadap pekerjaan mereka dalam suatu organisasi. Para
karyawan yang terlibat menunjukkan tingkat konektivitas yang sangat
tinggi dengan tugas-tugas pekerjaan mereka. Hal ini mendorong mereka
untuk bekerja keras dan mencapai tujuan yang terkait dengan tugas
mereka. Robbins & Judge (2018) mendefinisikan bahwa employee
engagement adalah keterlibatan karyawan melibatkan partisipasi,
kepuasan, dan semangat yang ditunjukkan oleh karyawan dalam
menjalankan tugas yang diberikan. Dari beberapa definisi tersebut dapat
disimpulkan bahwa employee engagement merupakan sebuah
keterikatan dalam bentuk emosional antara karyawan dengan organisasi
yang menimbulkan rasa kepedulian dari karyawan sehingga karyawan
dapat lebih antusias dalam menjalani pekerjaannya.
Menurut Schaufeli (2006) terdapat 3 indikator employee
engagement yaitu:
a. Vigor
Ketika bekerja, vigor melibatkan tingkat energi yang tinggi dan
ketahanan mental yang kuat. Vigor dapat diperhitungkan dari
semangat yang tampak dalam menjalankan tugasnya, terlihat dari
tingginya stamina dan energi saat bekerja, dan juga keinginan kuat
untuk berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas.
b. Dedication
Dedication merujuk pada keterlibatan karyawan dengan
mengalami perasaan antusiasme sehingga karyawan mulai
memperlihatkan ketertarikannya dalam menjalani pekerjaannya.
Aspek dedication mencakup keterlibatan yang tinggi dalam
pekerjaan dan pengalaman yang bermakna sepenuh hati. Hal ini
ditandai dengan menunjukkan minat yang besar terhadap pekerjaan
yang sedang dilakukan, serta merasa bangga dengan pekerjaan
tersebut.
c. Absorption
Absorption adalah hal yang mencerminkan tingkat fokus dan
kegairahan dalam bekerja dengan menikmati pekerjaan sehingga
waktu terasa berlalu begitu cepat dan sulit untuk mengalihkan
perhatian dari pekerjaan. Tingkat absorption yang tinggi juga
mencerminkan individu yang fokus, produktif, dan memiliki tingkat
kepuasan yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Ketika tenggelam
dalam pekerjaan, waktu terasa cepat berlalu.
Menurut Federman (2009) terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi employee engagement yaitu:
a. Kebudayaan
b. Indikator kesuksesan
c. Pengertian prioritas
d. Komunikasi
e. Inovasi
f. Penguasaan bakat
g. Peningkatan bakat
h. Pengakuan dan insentif
i. Pelanggaran
Menurut Robertson-Smith & Markwick (2009) employee engagement
memiliki 3 tingkatan didalamnya yaitu:
a. Engaged
Karyawan bekerja dengan semangat dan merasa terhubung
dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka terus berinovasi
untuk memajukan perusahaan
b. Not engaged
Karyawan lebih fokus menyelesaikan tugas yang diberikan
tanpa memikirkan tujuan perusahaan. Mereka cenderung bekerja
sambil menunggu perintah dan merasa input mereka diabaikan. Bisa
dibilang mereka sleepwalker saat menjalani hari kerja, waktu berlalu
tanpa semangat atau energi untuk bekerja.
c. Actively disengaged
Karyawan yang menghabiskan waktunya menunjukkan
ketidaksukaannya terhadap perusahaan. Dari semua aspek yang
mereka hadapi, mereka hanya melihat sisi negatifnya saja.
Terkadang sikapnya berdampak negatif pada karyawan yang
terlibat.

Work Life Balance


Work life balance merupakan kepentingan antar individu seorang
karyawan untuk dapat mengatur kesehatan serta kesejahteraan dalam
lingkungan kerja (Zheng et al., 2015). Menurut Schermerhorn & John
(2005) work life balance didefinisikan sebagai kemampuan individu
untuk memenuhi komitmen pekerjaan dan keluarga, serta tanggung
jawab dan aktivitas non-kerja lainnya. Apabila didefinisikan secara
keseluruhan work life balance merupakan sejauh mana seorang
karyawan dapat menyeimbangkan kehidupannya antara kehidupan kerja
dan kehidupan pribadi dengan baik.
Menurut Fisher et al. (2009) terdapat 4 dimensi work life balance
yaitu:
a. Work Interference with Personal Life (WIPL) yaitu mengacu pada
sejauh mana dampak pekerjaan dapat mengganggu kehidupan
pribadi
b. Personal Life with Interference Work (PLIW) yaitu mengacu pada
sejauh mana dampak kehidupan pribadi dapat mengganggu
kehidupan pekerjaan
c. Work Enhancement of Personal Life (WEPL) yaitu mengacu pada
sejauh mana dampak kehidupan pribadi dalam meningkatkan
kinerja dunia kerja
d. Personal Life Enhancement of Work (PLEW) yaitu mengacu pada
sejauh mana dampak pekerjaan dalam meningkatkan kualitas
kehidupan pribadi
Menurut McDonald dkk (2005) indikator-indikator untuk
mengukur work life balance yaitu sebagai berikut:
a. Time Balance yaitu terkait dengan keseimbangan jumlah waktu yang
disediakan untuk pekerjaan serta waktu untuk menjalankan
kehidupan pribadi
b. Involvement Balance yaitu merujuk pada tingkat keterlibatan
keseimbangan keterlibatan psikologis individu dalam memenuhi
tuntutan peran di tempat kerja dan di keluarga
c. Satisfaction balance yaitu mengacu pada tingkat kepuasan individu
secara keseluruhan terhadap aktivitas kerja mereka dan hal-hal di
luar pekerjaan

Intention to Stay


Intention to stay dapat didefinisikan sebagai niat dari pekerja untuk
tetap berada dalam hubungan kerja saat ini dalam jangka waktu yang
panjang (Johari et al., 2012). Price & Mueller (1981) mendefinisikan
intention to stay sebagai perkiraan kemungkinan keanggotaan yang
berkelanjutan dalam suatu organisasi. Castle et al. (2007) mengartikan
intention to stay sebagai keinginan atau niat sukarela seorang karyawan
untuk terus bekerja dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan
pemaparan definisi intention to stay oleh beberapa ahli dapat diambil
sebuah kesamaan bahwa intention to stay merupakan keinginan dari
seorang karyawan untuk bertahan lebih lama dalam sebuah organisasi.
Intention to stay mengacu pada keinginan karyawan yang disengaja dan
disadari untuk tetap berada di suatu organisasi dan dengan demikian
kemungkinan mereka akan melanjutkan pekerjaannya saat ini. Dalam
penelitian Aboobaker et al. (2019) dijelaskan bahwa terdapat 2 faktor
yang mempengaruhi intention to stay yaitu:
a. Faktor individu
Dalam hal ini meliputi motivasi, kompensasi, keterlibatan,
pemberdayaan psikologis, dan keadilan dalam organisasi
b. Faktor pekerjaan
Dalam hal ini meliputi peluang pembelajaran dan
pengembangan, dukungan organisasi, serta budaya organisasi
Menurut Putra (2012) terdapat 2 indikator intention to stay yaitu
a. Thinking to stay
Merupakan niat atau keinginan seorang karyawan untuk dapat
bertahan dalam organisasi tempat karyawan bekerja saat ini

Dunia Kerja


Kerja menurut kamus umum Bahasa Indonesia (Poewadarminta, 2007) kerja
berarti perbuatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dikerjakan untuk mencari
nafkah. Menurut Anoraga (2009) kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh
manusia. Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan
seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu
yang hendak di capainya, dan orang berharap bahwa aktifatas kerja yang
dilakukan akan membawanya kepada suatu keadaaan yang lebih memuaskan
daripada keadaan sebelumnya.
Menurut seorang psikiater bernama J.A.C. Brown (dalam Anoraga, 2009)
berpendapat bahwa kerja itu sesungguhnya merupakan bagian penting dari
kehidupan manusia, sebab aspek kehidupan yang memberikan status kepada
masyarakat. Dalam keadaan biasa, seseorang baik pria maupun wanita sejak
dahulu kala memang menyukai pekerjaan. Bila mereka tidak menyukai pekerjaan,
sesungguhnya kesalahan tidak terletak pada sipekerja itu sendiri, tetapi pada
kondisi-kondisi sosial dan psikologis dari pekerjaan itu

Efektivitas Kinerja Perusahaan


Robbins (1994) (dalam Pabundu Tika, 2006. H. 129-130)
mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka
pendek dan jangka panjang.
Schein (1980) (dalam Pabundu Tika, 2006. H. 129-130) mengemukakan
bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan,
menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas dari fungsi
tertentuyang dimilikinya. Menurut Petters dan Waterman (dalam Pabundu
Tika, 2006. H. 129-130) karakteristik umum dari perusahaan-perusahaan
efektif terdiri dari:

  1. Mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan.
  2. Selalu dekat dengan para pelanggan agar dapat mengerti secara penuh
    kebutuhan para pelanggan.
  3. Memberi para pegawai tingkat otonomi yang tinggi dan memupuk
    semangat kewirausahaan.
  4. Berusaha meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para pegawainya.
  5. Para pegawainya mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dan para
    manajernya terlibat aktif pada masalah di semua tingkatan.
  6. Selalu dekat dengan usaha yang mereka ketahui dan pahami.
  7. Mempunyai struktur organisasi yang tidak mengekang arau terikat dan
    sederhana, dengan jumlah orang yang minimal dalam aktivitas-aktivitas
    keorganisasian dalam menjalankan kewajibannya.
  8. Menggabungkan kontrol yang ketat dan desentralisasi untuk mengamankan
    nilai-nilai inti perusahaan dengan kontrol yang longgar di bagian-bagian lain
    untuk mendorong pengambilan resiko serta inovasi.
    Gibson et al.1987 mengemukakan kriteria efektivitas organisasi terdiri dari
    lima unsur, yaitu:
  9. Produksi
    Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar,
    dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya.
  10. Efisiensi
    Yaitu perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi
    terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu
    terluang, biaya perorang dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio
    antara keuntungan denganbiaya atau waktu yang digunakan.
  11. Kepuasan
    Kepuasan mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi
    kebutuhan karyawan. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan,
    penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan dan
    sebagainya.
  12. Keadaptasian
    Keadaptasian mengarah pada tanggapan organisasi atau kelompok
    terhadap adanya suatu perubahan eksternal (persaingan, keinginan pelanggan,
    kualitas produk) dan perubahan internal (ketidakefisienan, ketidakpuasan dan
    merupakan adaptasi terhadap lingkungan).
  13. Kelangsungan Hidup
    Kelangsungan hidup mengacu pada tanggung jawab organisasi atau
    kelompok dalam melakukan kegiatan dalam memperbesar kapasitas dan
    potensinya untuk berkembang

Upaya Peningkatan Kinerja


Menurut Stoner dalam Sutrisno (2010, h. 184-185) mengemukakan
adanya empat cara untuk meningkatkan kinerja karyawan, yaitu:
a. Diskriminasi
Seorang manajer harus mampu membedakan secara objektif antara
mereka yang dapat memberi sumbangan berarti dalam pencapaian tujuan
organisasi dengan mereka yang tidak.dalm konteks penilaian kerja memang
harus ada perbedaan antara karyawan yang berprestasi dengan karyawan yang
tidak berprestasi. Oleh karena itu, dapat dibuat keputusan yang adil dalam
berbagai bidang, misalnya pengembangan SDM, penggajian dan sebagainya.
b. Pengharapan
Dengan memerhatikan bidang tersebut diharakan bisa meningkatkan
kinerja karyawan. Karyawan yang meiliki kinerja tinggi mengharapkan
pengakuan dalam bentuk berbagai pengharapan yang diterimanya dari
organisasi. Untuk mempertinggi motivasi dan kinerja, mereka yang tampil
mengesankan dalam bekerja harus dididentifikasi sedemikian rupa sehingga
penghargaan memang jatuh pada tangan yang memang berhak.
Pengembangan Bagi yang bekerja dibawah standar, skema untuk
mereka adalah mengikuti program pelatihan dan pengembangan. Sedangkan
yang diatas standar, misalnya dapat dipromosikan kepada jabatan yang lebih
tinggi. Berdasarkan hasil laporan manajemen, bagaimanapun bentuk
kebijakan organisasi dapat tejamin keadilan dan kejujurannya. Untuk itu
diperlukan suatu tanggung jawab yang penuh pada manajer yang
membawahinya.
c. Komunikasi
Para manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja para
karyawan dan secara akurat mengomunikasikan penilaian yang
dilakukannya. Untuk dapat melakukan sacara akurat, para manajer harus
mengetahui kekurangan dan masalah pa saja yang dihadapi para karyawan
dan bagaimana cara mengatasinya. Disamping itu, para manajer juga harus
mengetahui program pelatihan dan pengembangan apa saja yang dibutuhkan.
Untuk memastikannya, para manajer perlu berkomunikasi secara intens
dengan karyawan

Penilaian Kinerja


Penilaian Kinerja Dalam Sutrisno (2010, h.179) untuk mengetahui
kinerja karyawan diperlukan kegiatan-kegiatan khusus. Bernardin dan Russel
mengajukan enam kinerja primer yang dapat digunakan untuk mengukur
kinerja, yaitu:
a. Quality. Merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan
kegiatan mendekati kesempurnaanyang diharapkan.
b. Quantity. Merupakan jumlah yang dihasilkan.
c. Timeliness. Merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada
waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan output lain serta waktu yang
tersedia untuk kegiatan orang lain.
d. Cost effectiveness. Merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber
daya organisasi dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau
pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya.
e. Need for supervision. Merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja
dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan
seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.
f. Interpersonal impact. Merupakan tingkat sejauh mana pegawai memelihara
harga diri, nama baik, dan kerja sama diantara rekan kerja dan bawahan

Pengertian Performance atau Kinerja


Mangkunegara (2011) mendefinisikan kinerja karyawan adalah hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Prawirosentono (1999) dalam Sutrisno (2010, h. 170),
mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang
atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai
dengan moral maupun etika.
Menurut Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang
diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah
dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus
berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran
dalam organisasi. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun
organisasi privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana
dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang
berperan aktif sebagai pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga
atau organisasi bersangkutan (Prawirosentono, 1999 dalam Rudi, 2006, h. 4)
Kinerja (performance) merupakan suatu pencapaian persyaratan
pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang
dihasilkan. Kinerja merupakan salah satu alat ukur bagi pencapaian tujuan
organisasi. Kinerja dapat dipandang sebagai ‘thingdone’. Hasibuan (2002)
juga mengartikan kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
(Simmamora, 1995, h. 327).
Swanson dan Graudous dalam Sutrisno (2010, h. 173), menjelaskan
bahwa dalam sistem berapapun ukurannya, semua pekerjaan saling
berhubungan. Hasil dari seperengkat kinerja pekerjaan adalah masukan bagi
usaha kinerja lainnya. Karena saling bergantung, apa yang tampaknya
merupakan perolehan kinerja yang kecil dalam suatu aspek pekerjaan dapat
menghasilkan perolehan besar secara keseluruhan. Jadi, produktivitas suatu
sistem bergantung pada kecermatan dan efisiensi perilaku kerja.
Gilbert (1978) berpendapat sebaliknya, bahwa kinerja pada dasarnya
adalah produk waktu dan peluang. Peluang tanpa waktu untuk mengejar
peluang tersebut bukan apa-apa. Dan waktu yang tidak kita miliki, yang tidak
memberi peluang bahkan memiliki sedikit nilai. Hamalik (1993)
mengemukakan perilaku adalah semua kegiatan manusia yang dapat diamati
dengan menggunakan alat tertentu. Sedangkan sikap adalah predisposisi
untuk melakukan perbuatan suatu keadaan siap untuk bertindak dengan cara
tertentu (Sutrisno 2010, h. 174).
Dalam Sutrisno (2010, h. 175) menyatakan bahwa perilaku seseorang
akan terbawa dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan dalam organisasi,
baik organisasi bisnis maupun public. Bila suatu organisasi mempunyai SDM
yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi, moral yang tinggi, hukum
yang andal, maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan mempunyai
kinerja yang baik. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan, yaitu:
a. Bagaimana mengorganisasikan berbagai kegiatan dan memobilisasi para
karyawan yang ada dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Bagaimana mengelola para karyawan organisasi secara efektif, agar tujuan
organisasi dapat tercapai disertai efisiensi yang tinggi.
c. Bagaimana menciptakan kondisi organisasi, sistem balas jasa dan hukuman
untuk menunjang suasana kerja agar tercapai tujuan organisasi yang suadah
ditetapkan.

Pengertian Engagement


Engagement didefinisikan sebagai perilaku positif atau keadaan
pikiran yang positif di tempat kerja yang mengarah ke hasil positif terkait
pekerjaan. Karyawan dengan tingkat engagement yang tinggi adalah energik
dan berdedikasi untuk pekerjaan mereka dan tenggelam dalam pekerjaan
mereka. Konsep engagement sesuai dengan tradisi psikologi positif, bidang
psikologi yang berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan;
daripada mendiagnosis atau mengobati penyakit mental.
Menurut Robbins (2001), engagement adalah derajat dimana orang
dikenal dari pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan menganggap
prestasinya penting untuk harga diri. Engagement merupakan ukuran sejauh
mana seseorang memihak secara psikologis terhadap pekerjaannya dan
menganggap kinerjanya sebagai ukuran harga dirinya. Menurut Davis &
Newstrom (1994), engagement adalah keterlibatan mental dan emosional
orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk
memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung
jawab pencapaian tujuan itu.
Hewitt Associate (2004) menyajikan definisi engagement karyawan
sebagai “keadaan di mana individu secara emosional dan intelektual
berkomitmen untuk organisasi atau the group. ”Pegawai yang terlibat,
menurut Hewitt Associate (2004) melakukan 3S: Say/Katakan (mereka
berbicara secara positif tentang organisasi kepada orang lain di dalam dan di
luar organisasi), Stay/Tetap (mereka memiliki intensitas yang hebat untuk
menjadi anggota yang baik dari organisasi), dan Strive (mereka melakukan
lebih banyak upaya dan tetap terlibat dalam perilaku yang berguna untuk
keberhasilan organisasi)

Perilaku Kerja yang Positif dan Negatif


Beberapa perilaku positif sebagai seorang karyawan atau pegawai
yang baik menurut Irmin (2004, p.44) adalah:

  1. Menampilkan etos kerja yang tinggi seperti, pandai menghargai dan
    mengatur waktu, memiliki disiplin yang tinggi, bisa memanfaatkan jam kerja
    secara efektif, memiliki perencanaan dalam bekerja, mempunyai target dalam
    bekerja, tidak selalu menunggu perintah dalam bekerja, memaksimalkan
    potensi diri, selalu semangat, tidak mudah putus asa, berani mengambil resiko
    dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan serta memiliki
    prinsip dan pendirian yang kuat.
  2. Menunjukkan hubungan personal yang simpatik seperti, bertutur kata halus
    dan sopan, menghargai atasan dan teman, suka menolong, bisa menempatkan
    diri, selalu ceria, tidak segan meminta maaf bila melakukan kesalahan, mudah
    memaafkan kesalahan orang lain, supel, mudah diajak bekerja sama,
    mengakui kelebihan orang lain, memiliki ide-ide kreatif, loyalitas terhadap
    atasan, tidak suka membuat konflik.
  3. Mampu menyikapi perubahan secara positif seperti, selalu menyadari
    bahwa perubahan akan terus terjadi, setiap perubahan pasti ada sisi positif dan
    negatifnya, menyikapi perubahan peraturan secara positif, menyadari bahwa
    setiap perubahan terkadang tidak memuaskan semua pihak, dan menyadari
    bahwa apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik, selalu siap mengantisipasi
    perubahan, dapat mengambil manfaat dari setiap perubahan yang terjadi.
  4. Memiliki kendali diri yang kuat seperti, mampu mengendalikan amarah,
    dapat mengontrol pembicaraan, selalu tersenyum pada orang lain, mampu
    meredam rasa iri, mampu menahan godaan materi, mampu mengendalikan
    rasa malas, bisa berpikir dengan kepala dingin, selalu berpikir sebelum
    bertindak, sadar posisi dan peran, sadar akan kelemahan diri sendiri, bisa
    memahami orang lain dan selalu berserah diri pada yang kuasa.
  5. Mampu meringankan tugas atasan seperti membantu atasan sebisanya,
    dapat memberikan solusi kepada atasan, tidak pernah menolak perintah atasan
    selama itu tidak melanggar hukum, mengingatkan atasan dengan cara yang
    santun, jika harus menolak perintah atasan tolaklah dengan santun, tahu tugas
    dan tanggung jawab yang diemban atasannya.
  6. Mampu menjadi contoh orang lain seperti, mempunyai sifat jujur,
    menghindari prilaku yang tidak pantas, mau membagi ilmunya dengan orang
    lain, tidak menyimpan dendam dengan orang lain, tidak menyakiti orang lain,
    tidak menunda pekerjaan, dan tidak sombong.
  7. Mampu membedakan antara yang hak dan yang kewajiban seperti, selalu
    berpikir apakah yang dilakukan itu salah atau benar, selalu menggunakan hati
    nurani dalam menyikapi masalah, tidak mau menerima yang bukan haknya,
    berusaha menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, tidak membalas yang
    salah, menghadapi setiap konflik dengan kepala dingin dan selalu berpikir
    bekerja untuk ibadah.
  8. Kreatif dan inovatif, mempunyai prinsip hari ini harus lebih baik dari hari
    kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini, memiliki ide-ide
    cemerlang, cepat menangkap perkembangan yang terjadi dan suka belajar,
    tidak takut gagal dan berani mengambil resiko, mau belajar dari orang lain.
  9. Berjiwa besar dan berlapang dada seperti, menghargai keberadaan orang
    lain, mengakui kelebihan orang lain, mampu menahan hawa nafsu, tidak suka
    mencela orang lain, tidak mudah kecewa, bersikap baik pada orang yang
    memusuhi kita dan selalu berpikir positif

Perilaku Kerja Karyawan


Perilaku kerja adalah tanggapan atau reaksi individu yang timbul baik
berupa perbuatan atau sikap maupun anggapan seseorang terhadap
pekerjaannya, kondisi kerja yang dialami di lingkungan kerja serta perlakuan
pimpinan terhadap orang dengan tipe ini. (Theedens, 1996, p.16)
Definisi perilaku kerja menurut Robbins (2002, pp.35-39) yaitu
bagaimana orang-orang dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan
dirinya melalui sikap dalam kerja. Dimana pendapat Robbins ini menekankan
pada sikap yang di ambil oleh pekerja untuk menentukan apa yang akan
lakukan orang dengan tipe ini di lingkungan tempat kerja

Faktor-faktor Pembentuk Perilaku Karyawan


Sebagai seorang anggota suatu organisasi, seharusnya tidak
kehilangan identitasnya yang khas, karena hal itu merupakan kekhususan atau
kebanggaan tersendiri yang dimiliki orang tersebut. Orang yang mampu
mempertahankan identitasnya akan mempunyai harga diri yang tinggi yang
pada gilirannya akan muncul dalam bentuk keinginan untuk dihormati dan
diperlakukan secara manusiawi oleh pimpinananya serta rekan kerja. Oleh
karena itu seorang manajer perlu memahami faktor-faktor pembentuk
perilaku seorang karyawan (Siagian, 2006, p.54):

  1. Faktor Genetik
    Faktor genetik dalam hal ini adalah sifat-sifat yang dibawa sejak lahir
    yang bahkan merupakan “warisan” dari kedua orang tuanya. Misalkan
    tentang latar belakang kehidupan karyawan, seperti kecerdasan, sifat
    pemarah, penyabar dan lain-lain.
  2. Faktor Lingkungan
    Faktor lingkungan disini adalah situasi dan kondisi yang dihadapi
    seseorang pada masa muda didalam rumah dan dalam lingkungan yang lebih
    luas, termasuk lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat dekat yang
    dijumpai sehari-hari.
  3. Faktor Pendidikan
    Pendidikan adalah usaha secara sadar dan sistematis dalam rangka
    mengalihkan pengetahuan dari seorang kepada orang lain. Pendidikan dapat
    bersifat formal dan juga non-formal.
  4. Faktor Pengalaman
    Pengalaman seseorang sejak kecil turut membentuk perilaku dalam
    kehidupan organisasionalnya. Pengalaman dapat membentuk sifat apatis,
    keras kepala, tidak toleran, mudah putus asa, dan sebagainya

Pengertian Counter Work Behavior


Counter Work Behavior merupakan perilaku karyawan yang
bertentangan dengan kepentingan sah suatu organisasi. Perilaku ini dapat
membahayakan organisasi atau orang dalam organisasi termasuk karyawan
dan klien, pelanggan, atau pasien. Menurut Chand, Piar&Chand, Kuman
(2014) Perilaku Kerja kontraproduktif dapat didefinisikan sebagai setiap
kegiatan yang disengaja atau tidak disengaja dari individu yang dapat
menghambat kinerja diri, orang lain atau organisasi. Perilaku Kerja
kontraproduktif mungkin juga dipahami sebagai perilaku yang dapat
membahayakan atau dimaksudkan untuk menyakiti diri sendiri, orang-orang
dan sumber daya organisasi. Juga sebagai perilaku yang dilakukan oleh
individu baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dapat bertentangan
dan menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Perilaku seperti itu tentu saja menyebabkan biaya ekonomi yang
tinggi untuk organisasi, psikologis, dan biaya sosial juga (An, Feng & Wang,
Bing (2016). Itulah sebabnya, itu harus dikontrol dengan baik. Banyak
peneliti menyebut CW Merupakan kanker yang mengancam kehidupan
organisasi. Ini pasti merusak atau mengacaukan nilai-nilai organisasi yang
hebat, yang mengarah untuk mengintimidasi kesejahteraan dan masa depan
sebuah organisasi dan anggota. CWB umumnya dipersepsikan sebagai
negatif dan kebalikan dari keterlibatan karyawan.
Sebelum pertengahan 1990-an, pendekatan yang paling umum adalah
untuk memeriksa perilaku disfungsional individu tanpa saran konstruk
menyeluruh. Misalnya, individu mempelajari topik seperti keterlambatan
(Kelloway, Francis, Prosser, & Cameron, 2010)(Blau,1995), kekerasan di
tempat kerja (Greenberg,1990), dan absensi (mis., John,1994). Tindak
penyimpangan dapat berbahaya bagi individu (penyimpangan interpersonal)
atau kesejahteraan organisasi (penyimpangan organisasi). Melihat dua
dimensi ini dapat diklasifikasikan sebagai penyimpangan produksi (seperti
pergi lebih awal atau terlalu banyak istirahat), penyimpangan properti (seperti
mencuri, menerima kickbacks), penyimpangan politik (seperti gosip,
persaingan tidak sehat), penyimpangan pribadi (seperti pelecehan verbal,
perilaku kasar, bertindak semena-mena)

Indikator Kinerja


Menurut Mathis dan Jackson (2002) kinerja karyawan mempengaruhi
seberapa banyak kontribusi kepada organisasi antara lain :
a. Kuantitas Kerja
Kuantitas mengacu pada jumlah yang diproduksi, dinyatakan dalam jumlah
unit atau siklus kegiatan yang diselesaikan. Kuantitas adalah ukuran jumlah
hasil kerja atau siklus kegiatan yang diselesaikan oleh pegawai, jadi kinerja
pegawai dapat diukur dengan jumlah unit/siklus tersebut.
b. Kualitas Kerja
Kualitas kerja dapat digambarkan dengan tingkat hasil kerja karyawan dan
kemampuan serta keterampilan karyawan dalam menyelesaikan tugas yang
diberikan.
c. Pemanfaatan Waktu
Pemanfaatan waktu sama dengan Manajemen waktu yaitu suatu perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan controlling (pengawasan) produktivitas
waktu. Sebab waktu menjadi salah satu sumber daya untuk melakukan
pekerjaan dan merupakan sumber daya yang harus dikelola secara efektif
maupun efisien.
d. Tingkat Kehadiran
Tingkat kehadiran merupakan suatu kegiatan atau rutinitas untuk mengetahui
hadir atau tidaknya pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan atau
instansi. Pencatatan absensi pegawai merupakan salah satu faktor penting
dalam pengelolaan sumber daya manusia.
e. Kerja sama.
Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih
untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama biasanya terjadi karena orientasi
orang-perorangan dengan kelompoknya (di dalam grup) dan kelompok lainnya
(di luar grup).

Faktor yang mempengaruhi Kinerja


Banyak sumber yang menjelaskan faktor yang mempengaruhi kinerja, salah
satunya yang sering digunakan yaitu, teori menurut (Handoko, 2014), faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja meliputi motivasi, kepuasan kerja, stress kerja, kondisi
fisik pekerjaan, sistem kompensasi, dan desain pekerjaan

Pengertian Kinerja


Kinerja adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi
kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun
kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi,
seperti yang diungkapkan oleh Maltis dalam (Rafiq, 2019). Handoko (2000:135)
mendefinisikan kinerja sebagai suatu proses dimana suatu organisasi mengevaluasi
atau menilai hasil kerja seorang pegawai. Di sisi lain, kinerja atau prestasi kerja
adalah catatan hasil yang dihasilkan oleh fungsi pekerjaan tertentu atau selama
periode aktivitas tertentu.
Sementara itu, Suwatno dan Priansa dalam penelitian Kurniawati (2017)
menyatakan bahwa kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan
pekerjaan, atau hasil kinerja. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2015), kinerja
mengacu pada kualitas dan kuantitas kerja yang dicapai oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya

Teori Kepuasan Kerja


Mengutip teori-teori tentang kepuasan kerja yang lazim dikenal dan
didasarkan pada Wexley & Yukl (1977) dalam bukunya di halaman 99 (As’ad,
2004). Teori-teori tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu :
a. Discrepancy theory
Teori Discrepancy yang dikembangkan oleh Porter memaparkan bahwa
kepuasan kerja seseorang dapat diukur dengan menghitung perbedaan antara yang
seharusnya diinginkan dengan apa yang dirasakan saat ini. Locke, seperti yang
dijelaskan dalam (As’ad, 2004), juga memahami bahwa kepuasan kerja seseorang
bergantung pada perbedaan antara harapan dan persepsinya atas kenyataan yang
dihasilkan dari pekerjaannya. Jika tidak ada perbedaan antara harapan dan persepsi
individu, maka dia akan merasa puas. Bahkan jika terdapat perbedaan, namun
dianggap positif, maka individu akan merasa lebih puas. Namun, semakin jauh
perbedaannya dari harapan, terutama jika di bawah standar minimum, maka
semakin besar ketidakpuasan individu terhadap pekerjaannya.
b. Equity theory
Adams (1963) merumuskan Teori Ekuitas, yang didahului oleh Zaleznik
(1958) sebagaimana dikutip dalam (Locke, 1969). Teori ini mengusulkan bahwa
kepuasan kerja individu tergantung pada persepsi mereka tentang keadilan dalam
situasi tersebut. Persepsi adil atau tidak adil ini berasal dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam posisi yang sama, baik di tempat kerja yang sama
atau di tempat lain
c. Two Factor theory
Menurut teori two factor, kepuasan dan ketidakpuasan kerja dianggap sebagai
dua hal yang berbeda dan bukan sebagai variabel yang terus menerus. Herzberg,
dalam bukunya yang dikutip oleh As’ad (2004), membagi faktor-faktor yang
memengaruhi perasaan seseorang terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok.
Kelompok pertama adalah faktor motivator atau satisfiers yang terdiri dari
pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab. Kelompok kedua adalah faktor yang
menjadi sumber ketidakpuasan atau dissatisfiers yang terdiri dari prosedur kerja,
upah atau gaji, dan hubungan antar karyawan atau pegawai (As’ad, 2004)

Indikator Kepuasan Kerja


Pengukuran tingkat kepuasan kerja harus dilakukan dengan cara yang
obyektif, dengan menganalisis gejala-gejala konkret yang menunjukkan kepuasan
kerja yang ada. Ada beberapa indikator kepuasan kerja (Afandi. P, 2018), di
antaranya adalah:

  1. Pekerjaan
    Apakah pekerjaan yang dilakukan seseorang mengandung unsur yang
    memuaskan.
  2. Gaji
    Jumlah upah atau gaji yang diterima seseorang sebagai hasil dari pekerjaan
    yang dilakukan apakah dianggap adil dan sesuai dengan kebutuhan.
  3. Promosi
    Peluang untuk berkembang dan naik jabatan di dalam pekerjaan.
  4. Pengawas
    Seseorang yang memberikan instruksi dan arahan dalam pelaksanaan
    pekerjaan.
  5. Rekan kerja
    Hubungan yang baik dengan rekan kerja dan saling membantu dalam
    menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan

Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja


Robbins & Judge (2015) menyatakan bahwa terdapat enam faktor yang dapat
mempengaruhi tingkat kepuasan kerja, yaitu:

  1. Pekerjaan itu sendiri
    Pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan dimana pekerjaan
    tersebut memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar,
    kesempatan untuk menerima tanggung jawab dan kemajuan untuk pegawai.
  2. Besaran gaji
    Gaji/ Upah merupakan faktor multidimensi dalam kepuasan kerja. Sejumlah
    upah/ uang yang diterima pegawai menjadi penilaian untuk kepuasan, dimana
    hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dan layak
  3. Kesempatan promosi
    Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan
    memperluas keahlian menjadi dasar perhatian penting untuk maju dalam
    organisasi sehingga menciptakan kepuasan.
  4. Pengawasan yang tepat
    Pengawasan merupakan kemampuan untuk memberikan bantuan teknis dan
    dukungan perilaku. Pertama adalah berpusat pada pegawai, diukur menurut
    tingkat dimana pengawas menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada
    pegawai. Kedua adalah iklim partisipasi atau pengaruh dalam pengambilan
    keputusan yang dapat mempengaruhi pekerjaan pegawai.
  5. Hubungan dengan rekan kerja
    Rekan kerja merupakan sumber kepuasan kerja yang paling sederhana.
    Kelompok kerja, terutama tim yang kompak bertindak sebagai sumber
    dukungan, kenyamanan, nasehat, dan bantuan pada anggota individu.
  6. Keseluruhan pengalaman kerja
    Kepuasan yang berasal dari pengalaman yang diperoleh selama bekerja dari
    peusahaan yang lama sampai saat ini (Robbins & Judge, 2015)

Manfaat Kepuasan Kerja


Menurut Nitisemono (2019) mengemukakan bahwa jika suatu perusahaan
mampu mempengaruhi kepuasan kerja, maka perusahaan tersebut akan
memperoleh banyak manfaat, di antaranya sebagai berikut:

  1. Pekerjaan akan lebih cepat selesai
    Selain manfaat langsung dari penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, hal ini
    juga akan berperan penting dalam mengurangi beban kerja (karena selesai tepat
    waktu tanpa memakan waktu lebih lama).
  2. Kerusakan bisa dikurangi
    Kerusakan dapat dikurangi dengan tujuan untuk mengurangi pekerjaan yang
    berisiko, yang dapat membuat karyawan puas dengan pekerjaannya.
  3. Ketidakhadiran dapat diminimalkan
    Kepuasan kerja karyawan sangat mempengaruhi absensi, dimana jika kepuasan
    kerja tinggi maka tingkat absensi akan terus menurun karena karyawan
    termotivasi.
  4. Perputaran karyawan dapat diminimalkan
    Perputaran karyawan dapat diminimalisir karena karyawan merasa puas dan
    senang dengan pekerjaan yang dilakukannya.
  5. Meningkatkan produktivitas kerja
    Produktivitas kerja dapat meningkat karena semangat kerja didorong oleh
    kepuasan kerja yang tinggi di kalangan karyawan (Nitisemito, 2019

Pengaruh Sikap Kerja Terhadap Kinerja Karyawan


Sikap merupakan keadaan diri manusia yang menggerakkan untuk
bertindak atau berbuat dengan kegiatan sosial dengan perasaan tertentu dalam
menghadapi obyek situasi atau kondisi dilingkungan sekitarnya. Selain itu sikap
juga memberikan kesiapan untuk merespon yang bersifat positif atau negatif
terhadap obyek atau situasi. Sikap kerja dapat dikaitkan dengan perasaan suka
maupun tidak suka terhadap orang, obyek atau situasi, oleh sebab itu sikap kerja
yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini didukung oleh
penelitian Subakti Agung Gita (2013) yang menyatakan bahwa sikap kerja
berpengaruh terhadap kinerja karyawan, pendapat tersebut sejalan dengan
penelitian Subagio Mochammad (2015) yang menyatakan bahwa sikap kerja
berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan.

Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan


Motivasi kerja merupakan suatu dorongan agar karyawan melakukan
suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Adanya motivasi kerja tersebut, karyawan
mampu melakukan pekerjaan dengan semangat tanpa ada perasaan dipaksa.
Motivasi seorang karyawan berawal dari kebutuhan, keinginan, dan dorongan
untuk bertindak demi tercapainya suatu tujuan. Hal ini menandakan bahwa
seberapa kuat dorongan, usaha, kesediaannya untuk berkorban demi mencapai
sebuah tujuan. Semakin kuat dorongan atau motivasi dan semangat akan semakin
tinggi kinerjanya. Motivasi kerja yang tinggi akan mempengaruhi kinerja seorang
karyawan. Hal ini didukung oleh penelitian Subakti Agung Gita (2013)
menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan,
pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Subagio Mochammad (2015) yang
menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja
karyawan.

Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan


Karyawan yang memiliki banyak pengalaman kerja pasti akan lebih cepat
dalam melakukan pekerjaan dan tidak harus beradaptasi dengan tugas yang
dijalankan. Pengalaman kerja memiliki manfaat bagi seorang karyawan serta
mampu mematangkan seorang karyawan menghadapi tugas-tugas yang di
embannya, oleh sebab itu maka jelas bahwa pengalaman kerja mempengaruhi
kinerja karyawan. Hal ini didukung oleh penelitian Setiawan I Kadek Yogi (2015)
menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Karyawan


Tingkat pendidikan karyawan sangat penting bagi perusahaan untuk
menunjang jalannya kegiatan operasional di perusahaan, dengan menempuh
tingkat pendidikan tertentu dapat menyebabkan seorang karyawan memiliki
pengetahuan tertentu. Karyawan yang memiliki kemampuan dasar akan
mendapatkan kesempatan-kesempatan pelatihan dan motivasi yang tepat, akan
lebih mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik
sedangkan pekerjaan yang baik akan mempengaruhi kinerja seorang karyawan,
dengan demikian jelas bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap
kinerja karyawan. Hal ini didukung oleh penelitian Setiawan I Kadek Yogi (2015)
yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh
terhadap kinerja karyawan, pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Dewi
Shintia dkk (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh
terhadap kinerja karyawan.

Pengalaman Kerja


Pengalaman kerja adalah promosi terhadap seseorang melalui lama
waktu bekerja, orang yang bekerja lebih lama pada suatu perusahaan akan
mendapat prioritas pertama dalam promosi kerja (Hasibuan, 2010 : 109).
Pengalaman kerja selama 1-2 tahun memiliki etos kerja yang lebih tinggi daripada
yang bekerja dibawah 1 tahun. Semakin lama individu bekerja, semakin tinggilah
kemungkinan individu untuk memperoleh kesempatan untuk mengembangkan
dan menggunakan kapasitasnya dan memperoleh peluang untuk pertumbuhan dan
mendapat jaminan (Mohammad Ardiansyah, 2011 : 18). Uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa pengalaman kerja sangat membantu seseorang untuk
mempersiapkan diri menghadapi pekerjaan yang diberikan. Seorang karyawan
yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak akan sangat membantu dalam
melakukan pekerjaan dan bisa memecahkan masalah yang ada, serta akan lebih
cepat menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus beradaptasi dengan pekerjaan baru. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja adalah tingkat
pengetahuan serta keterampilan seseorang yang diukur dari pengalaman atau masa
kerja seseorang, sehingga semakin lama bekerja maka semakin bertambah
pengalaman kerjanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja adalah
(1) lama waktu atau masa kerja diukur dari bagaimana seseorang memahami dan
menguasai tugas-tugas yang diberikan dan menyelesaikannya dengan baik. (2)
tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, pengetahuan mencakup
pemahaman dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab.
Sedangkan keterampilan yaitu kemampuan fisik seseorang untuk menjalankan
tugas dari pekerjaan yang diberikan. (3) penguasaan terhadap pekerjaan dan
peralatan, merupakan tingkat penguasaan seorang karyawan dalam aspek teknik
peralatan dan pekerjaan (Foster, 2001 : 43 dalam Sinamo, 2011).

Sikap Kerja


Sikap kerja adalah respon atau pernyataan baik yang menyenangkan
maupun yang tidak menyenangkan dalam melakukan pekerjaan untuk
menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang dapat diukur dengan keyakinan
bahwa kinerja yang baik berasal dari bekerja keras, perasaan, dan perilaku untuk
mencapai tujuan (Irvan Prima, 2011). Indikator sikap kerja terdiri dari
kepercayaan, Ide, dan Konsep terhadap suatu obyek (Polak, 2012). Aspek
pengukuran sikap kerja terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek dari dalam, aspek
motif sosial, dan aspek persepsi (Handoko, 1993 dalam Hendra & Handoyo,
2013). Penjelasan masing-masing aspek sikap kerja adalah sebagai berikut :

  1. Aspek dari dalam, yaitu aspek penggerak semangat dari dalam diri individu.
    Minat yang timbul merupakan dorongan yang berasal dari dalam karena
    kebutuhan biologis, misalnya keinginan untuk bekerja akan memotivasi
    aktivitas dalam mencari kerja.
  2. Aspek motif sosial, yaitu aspek yang timbul dari luar diri individu. Aspek ini
    bisa berwujud suatu obyek keinginan seseorang yang ada di ruang lingkup
    pergaulan manusia. Pada aspek sosial ini, peran human relation akan tampak
    dan diperlukan dalam usaha untuk meningkatkan etos kerja karyawan.
  3. Aspek persepsi, yaitu aspek yang berhubungan dengan sesuatu yang ada pada
    diri seseorang yang berhubungan dengan perasaan, misalnya rasa senang, rasa
    simpati, rasa cemburu, serta perasaan lain yang timbul dari dalam individu.
    Aspek ini akan berfungsi sebagai kekuatan yang menyebabkan seseorang
    memberikan perhatian atas persepsi pada sistem budaya organisasi dan
    aktivitas kerjanya

Motivasi Kerja


Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan
kerja. Kesimpulan dari penjelasan tersebut, motivasi adalah sesuatu yang
mendorong seseorang untuk mencapai suatu tujuan atau keinginan (Harbani, 2010
: 140). Teori motivasi yang paling dikenal adalah hierarki kebutuhan yang
meliputi dimensi fisikologi, keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial,
kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri (Maslow, 1954).
Penjelasan masing-masing komponen motivasi menurut (Maslow, 1954 dikutip
oleh Mangkunegara, 2011 : 78) adalah sebagai berikut :

  1. Kebutuhan fisikologi adalah dimensi paling dasar, antara lain rasa lapar, haus,
    pakaian, perumahan, dan kebutuhan jasmani lainnya.
  2. Keamanan dan keselamatan antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap
    kerugian fisik dan emosional.
  3. Kebutuhan sosial mencakup kasih sayang, rasa memiliki, diterima dengan baik,
    dan persahabatan.
  4. Kebutuhan penghargaan mencakup faktor penghormatan diri seperti harga diri,
    otonomi dan prestasi, serta faktor penghormatan dari luar seperti status,
    pengakuan, dan perhatian.
  5. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu dorongan untuk menjadi sesuatu yang sesuai
    ambisinya. Hal ini mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan
    pemenuhan kebutuhan diri.

Tingkat Pendidikan


Pendidikan adalah upaya persuasi atau pembelajaran kepada masyarakat,
agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara atau
mengatasi masalah-masalah dan meningkatkan kesehatannya. Perubahan atau
tindakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan ini didasarkan kepada
pengetahuan dan kesadarannya melalui proses pembelajaran, sehingga perilaku
tersebut diharapkan akan berlangsung lama dan menetap karena didasari oleh
kesadaran (Notoadmodjo, 2010). Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah latar
belakang pendidikan seorang karyawan serta pemahamannya akan pekerjaan yang
dikerjakan (Polak, 2012).
Oleh karena itu, yang menjadi perhatian utama dari tingkat pendidikan setiap
karyawan adalah pemahaman akan pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan serta
untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Indikator tingkat pendidikan antara
lain :

  1. Jenjang pendidikan, menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No
    20 tahun 2003, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan
    berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan
    kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri dari (1)
    pendidikan dasar awal selama sembilan tahun (SD dan SMP). (2) pendidikan
    atas (SMA/SMK). (3) pendidikan tinggi yang mencakup program Sarjana,
    Magister, Doktor, dan Spesialis.
  2. Jurusan keilmuan, sebelum merekrut karyawan terlebih dahulu perusahaan
    menganalisis kesesuaian jurusan yang sesuai dengan bidang yang ada agar
    nantinya pada posisi jabatan dapat di tempatkan pada posisi jabatan yang
    sesuai dengan jurusan pendidikan tersebut.

Teori Manajemen


Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari atas
tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian
untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya (G.R. Terry, 2010 : 16). Manajemen adalah
mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan orang lain sehingga kegiatan mereka
selesai dengan efisien dan efektif (Robbins dan Coulter, 2012).
Kesimpulan dari pendapat para ahli tersebut menjelaskan bahwa,
manajemen merupakan suatu proses koordinasi meliputi proses perencanaan,
pengorganisasian, dan pengendalian dalam suatu organisasi untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Teori manajemen ini saling berkaitan dengan
penelitian yang sedang dilakukan karena dalam suatu perusahaan dibutuhkan
perencanaan yang matang serta pemimpin yang tegas agar karyawannya mampu
memberikan kontribusi kepada perusahaan melalui hasil kerjanya.

Teori Motivasi


Teori motivasi yang paling dikenal adalah hierarki kebutuhan milik
Maslow (1954). Motivasi merupakan proses pemberian suatu motif yang
mendorong seseorang dalam mencapai tujuan dan keinginannya, untuk mencapai
tujuan dan keinginan tersebut maka karyawan mempunyai kebutuhan yang
berbeda-beda. Setiap orang umumnya mempunyai kebutuhan yang dominan.
Seorang manajer dapat memberikan motivasi kepada karyawannya apabila
mengetahui kebutuhan yang mendominasi pekerjaan karyawannya, dengan
memenuhi kebutuhan karyawan maka seorang karyawan dapat bekerja secara
maksimal. Kebutuhan yang paling dominan terhadap motivasi menurut teori
Abraham H. Maslow adalah kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi
diri. Karyawan akan merasa senang apabila sesuatu yang dicapai tersebut dihargai
dan dihormati oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap prestasi kerjanya.
Karyawan juga di tuntut untuk mengembangkan potensi dirinya untuk
menunjukkan kemampuan dan keahlian terhadap dirinya sebagai bentuk dalam
kebutuhan aktualisasi diri.

Kepuasan Pelanggan


Pengertian puas dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah
merasa sangat lega karena terpenuhi keinginannya, merasa sangat kenyang
dan senang karena terpenuhi hasratnya. Kepuasan menurut kamus
Lengkap Bahasa Indonesia adalah kesenangan, kelegaan. Engel et al.,
(Tjiptono, 1996: 126) kepuasan pelanggan merupakan evaluasi yang
dilakukan setelah pembelian dimana alternatif yang dipilih sekurang-
kurangnya memberikan hasil (outcome) yang sama atau melampaui
harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul dari hasil yang
didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Kepuasan pelanggan menurut Westbrook dan Reilly (1983) yaitu
merupakan respon emosional yang berkaitan dengan produk atau jasa yang
dibeli, gerai ritel, pola perilaku maupun pasar secara keseluruhan. Definisi
kepuasan/ketidakpuasan pelanggan menurut Tse dan Wilton (1988) yaitu
respon dan evaluasi yang diberikan pelanggan terhadap ketidaksesuaiaan
yang diperkirakan sebelum pembelian dan kinerja dari suatu produk
setelah pembelian , pemakaian dan konsumsi dari produk tersebut. Wilkie
(1990) mendefinisikan “kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional
pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa.”
(Tjiptono, 2004: 349).

Sikap


Saat berada disebuah lingkungan dan situasi sosial, setiap manusia
selalu menunjukkan sikap yang menunjukkan apakah seseorang tersebut
senang atau tidak dengan lingkungan dan situasi yang sedang dihadapi.
Terdapat banyak definisi sikap yang dikemukakan oleh para ahli antara
lain Louis Thurstone, Rensis Likert, dan Charles Osgood, sikap adalah
suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Chave, Bogardus, LaPierre,
Mead dan Gordon Allport, sikap adalah semacam kesiapan untuk bereaksi
terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa
kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk
bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu
stimulus yang menghendaki adanya respons.Secord dan Backman
mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan
(afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang
terhadap suatu aspek dilingkungan sekitarnya (Azwar, 1995: 5).
Terdapat struktur sikap yang terdiri atas tiga komponen yang saling
menunjang yaitu (Azwar, 1995 : 23) :
a. Komponen Kognitif (Cognitive)
Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang
berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap.
b. Komponen Afektif (Affective)
Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang
terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan
dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu.
c. Komponen Perilaku atau Konaktif (Conactive)
Komponen perilaku atau komponen konaktif dalam struktur sikap
menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku
yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang
dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan
perasaan banyak mempengaruhi perilaku.
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap,
antara lain (Azwar, 1995 : 30) :
a. Pengalaman pribadi
Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi
haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih
mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam
situasi yang melibatkan faktor emosional.
b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting
Individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah
dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini
antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginana
untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting
tersebut.
c. Kebudayaan
Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena
kebudayaan pulalah yang memberi corak pengalaman individu-
individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat asuhannya.
Hanya kepribadian individu yang telah mapan dan kuatlah yang dapat
memudarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap
individual.
d. Media massa
Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa
membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat
mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai
sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya
sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh
informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif
dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.
e. Institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama
Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang
boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan
dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Dikarenakan konsep
moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan maka
tidaklah mengherankan kalau pada gilirannya kemudian konsep
tersebut ikut berperan dalam menetukan sikap individu terhadap suatu
hal.
f. Pengaruh faktor emosional
Suatu bentuk sikap terkadang merupakan pernyataan yang didasari
oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau
pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat
merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustasi
telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih
persisten dan bertahan lama

Pelayanan Kesehatan


Kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia.
Dengan adanyakesehatan, manusia dapat menjalankan segala aktivitas.
Menjaga kesehatan diri dapat dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan
lingkungan agar tidak timbul penyakit yang dapat menyerang. Selain itu,
pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan
ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terserang penyakit.
Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan
diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan
ekonomis(Azwar, 1994:11). Menurut Levey Loomba, pelayanan kesehatan
adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau
bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah
dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok
dan ataupun masyarakat (Azwar, 1994: 42).
Hodgetts dan Casio (Azwar, 1994: 43) menyatakan bahwa bentuk
dan jenis pelayanan kesehatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu :
a. Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan
kedokteran (medical service) ditandai dengan cara pengorganisasian
yang dapat berdiri sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama
dalam satu organisasi (institution). Tujuan utamanya untuk
menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya
terutama untuk perseorangan dan keluarga.
b. Pelayanan kesehatan masyarakat
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan
kesehatan masyarakat (publik health service) ditandai dengan cara
pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu
organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah penyakit dan sasaran utamanya adalah untuk
kelompok dan masyarakat.
Sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan
kesehatan masyarakat, namun untuk dapat disebut sebagai pelayanan
kesehatan yang baik, keduanya harus memenuhi beberapa persyaratan
pokok sebagai berikut (Azwar, 1994:45) :
a. Tersedia dan berkesinambungan
Pelayanan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) dan
bersifat berkesinambungan (continous) artinya semua jenis pelayanan
kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan,
serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada setiap saat yang
dibutuhkan.
b. Dapat diterima dan wajar (acceptable & appropriate)
Pelayanan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat,
kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat serta bersifat
wajar.
c. Mudah dicapai (accessible)
Pengertian tercapai disini terutama dari sudut lokasi. Untuk dapat
mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik maka pengaturan
distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Pelayanan
kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan
tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah pelayanan kesehatan
yang baik.
d. Mudah dijangkau (affordable)
Pengertian keterjangkauan ini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat
mewujudkan keadaan seperti ini harus dapat diupayakan biaya
pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi
masyarakat.
e. Bermutu (quality)
Pengertian bermutu disini adalah yang menunjukkan pada tingkat
kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang disatu
pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan di pihak lain
tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar
yang telah ditetapkan.
Sedangkan mengenai stratifikasi pelayanan kesehatan, secara
umum dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu (Azwar, 1994: 48-
49) :
a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Primary Health Servise)
Adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (Basic Health
Service) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai
nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada
umumnya pelayanan kesehatan ini bersifat rawat jalan (Ambulatory /
out patient service).
b. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (Secondary Health Service)
Adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap
(in patient service) dan dibutuhkan tenaga-tenaga spesialis untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan ini.
c. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga (Tertiary Health Service)
Adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan
dibutuhkan tenaga-tenaga subspesialis untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan tingkat ketiga ini

Pelayanan Publik


Sebelum mengkaji lebih jauh tentang pelayanan publik, maka
terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan pelayanan.
Komaruddin (1997 : 394) mengartikan pelayanan merupakan suatu
prestasi yang dilakukan atau dikorbankan agar dapat memuaskan
permintaan atau kebutuhan pihak lain. Pengertian yang lain menyatakan
bahwa pelayanan adalah sesuatu hal yang dapat menolong, menyambut,
membalas, mengindahkan, memuaskan, menghidangkan, menyuguhkan,
membantu, menanggapi, menyediakan segala sesuatu yang menjadi
kebutuhan atau sesuatu hal yang diperlukan oleh pihak lain (Syafii, 1998:
39). Pelayanan publik adalah segala aktivitas yang dilakukan baik oleh
pemerintah maupun swasta dalam mendistribusikan barang atau jasa
dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat atau warga Negara (Syahrir, 1996 : 11).
Gronroos (1990: 27) dalam Ratminto (2005:2) “Pelayanan adalah
suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata
(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara
konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh
perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan
permasalahan konsumen/pelanggan”. Keputusan MENPAN Nomor
63/2003 dalam Ratminto (2005:5) “Pelayanan umum sebagai segala
bentuk aktivitas yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, di
Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Unsur-unsur Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat


Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada
untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai
berikut :

  1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang di
    berikan kepada masyarakat di lihat dari sisi kesederhanaan alur
    pelayanan. Sehubungan dengan hal di atas, menurut Lembaga
    Administrasi Negara (2009) menyebutkan bahwa untuk menilai
    pelayanan pelayanan publik yang berkualitas dapat di gunakan
    kriteria-kriteria antara lain (1) kesederhanaan yaitu bahwa prosedur
    atau tata cara pelayanan di selenggarakan secara mudah, lancar, tidak
    terbelit-belit, mudah di pahami dan di laksanakan oleh yang meminta
    pelayanan, (2) adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur
    atau tatacara pelayanan, (3) adanya keterbukaan dalam prosedur
    pelayanan.
  2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif
    yang di perlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
    pelayanannya. Sehubungan dengan hal di atas, menurut Lembaga
    Administrasi Negara(2009) menyebutkan bahwa untuk menilai
    pelayanan publik yang berkualitas dapat di gunakan kriteria-kriteria
    antara lain (1) Adanya kejelasan persyaratan pelayanan baik teknis
    maupun administrasi, (2) Keterbukaan mengenai persyaratan
    pelayanan, (3) Efisiensi persyaratan dalam arti bahwa di batasi pada
    hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan serta di cegah
    adanya pengulangan pemenuhan persyaratan.
  3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
    yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan
    tanggung jawab). Sehubungan dengan hal di atas, menurut Lembaga
    Administrasi Negara (2009), menyebutkan bahwa untuk menilai
    pelayanan publik yang berkualitas dapat di gunakan kriteria-kriteria
    antara lain (1) Kenyataan, yang meliputi bukti-bukti atau wujud nyata
    pelayanan, misal berupa adanya petugas melayani dan adanya tanda
    pengenal.
  4. Kedisiplinan petugas, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan
    pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
    ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal di atas, menurut
    Parasuraman dkk (Tjiptono dan Chandra,2007) menyebutkan dimensi
    yang harus di perhatikan dalam melihat kualitas pelayanan publik
    antara lain (1) Realible, terdiri dari konsistensi kerja dan kemampuan
    untuk di percaya.
  5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
    tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
    Sehubungan dengan hal di atas, menurut Lembaga Administrasi
    Negara (2009) menyebutkan bahwa untuk menilai pelayanan publik
    yang berkualitas dapat digunakan kriteria-kriteria antara lain (1)
    Tanggung jawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi
    pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan
    secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera di beritahukan,
    (2) Kejelasan dan kepastian unit kerja atau pejabat yang berwenang
    dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
  6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan
    ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan
    pelayanan kepada masyarakat.
  7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat di
    selesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit
    penyelenggara pelayanan.
  8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan
    dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang
    dilayani.
  9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
    dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan
    ramah serta saling menghargai dan menghormati.
  10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat
    terhadap besarnya biaya yang di tetapkan oleh unit pelayanan.
  11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang di
    bayarkan dengan biaya yang telah di tetapkan.
  12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan,
    sesuai yang telah di tetapkan.
  13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana
    pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan
    rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
  14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan
    lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang di
    gunakan

Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

  1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam
    memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga
    pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna
    dan berhasil guna.
  3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam
    upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manfaat Indeks Kepuasan Masyarakat


Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan
yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut:

  1. Di ketahuinya kinerja penyelenggara pelayanan yang telah di
    laksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
  2. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan
    pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat
    yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitaf dan kualitatif
    atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
    penyelenggara pelayanan publik.
  3. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan
    penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang di berikan oleh
    aparatur penyelenggara pelayanan publik.
  4. Diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur
    dalam penyelenggara pelayanan publik.
  5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja
    pelayanan.
  6. Diketahuinya indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh
    terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Unit pelaksana.

Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)


Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM
bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala
sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik selanjutnya

Kepuasan Masyarakat


Kata kepuasan(satisfaction) berasal dari bahasa latin”satis” yang berarti
cukup baik, memadai dan “facio” artinya melakukan atau membuat. Kepuasan
menurut Fandy Tjiptono (2005) adalah “perasaan senang karena sudah terpenuhi
hasrat hatinya”. Menurut Oliver (1990) dalam Supranto (2006) mengatakan
“kepuasan adalah tingkat perasaan sesorang setelah membandingkan
kinerja/hasil yang di rasakan dengan harapan”. Masyarakat adalah “kumpulan
orang yang mempunyai cita-cita, tujuan, dan kepentingan yang
sama”(Moenir,2002).
Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul
setelah membandingkan antara persepsi/kesannya. Kepuasan berarti seberapa
jauh penyedia atau penyelenggara jasa dalam hal ini adalah pemerintah atau unit
pelayanan publik dapat memnuhi kebutuhan masyarakat sehingga muncul lah
kepuasan tersebut. Bisa di artikan bahwa kepuasan masyarakat merupakan
tujuan akhir dari proses pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat
(Tjiptono, 2000).
Menurut Tjiptono (2006), ada beberapa metode yang dapat di
pergunakan untuk mengatur kepuasan pelanggan/masyarakat, yaitu:

  1. Sistem keluhan dan saran, metode ini memantau kepuasan
    pelanggan/masyarakat dengan cara memberikan kesempatan seluas-
    luasnya kepada pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat, dan
    keluhan. Media yang di gunakan dapat berupa kotak saran, kartu
    komentar, dan saluran telfon bebas pulsa.
  2. Survei kepuasan masyarakat, umumnya penelitian mengenai tingkat
    kepuasan pelanggan/masyarakat di lakukan melalui metode survei
    dengan mengajukan pertanyaan (kuisioner) kepada para
    pelanggan/pengguna jasa.
  3. Pembeli bayangan (ghost shopping), dengan menyuruh orang berpura-
    pura menjadi pembeli dan melaporkan titik-titik kuat maupun lemah
    yang mereka alami sewaktu membeli produk perusahaan.
  4. Analisa kehilangan pelanggan (lost customer analysis), menghubungi
    para pelanggan yang telah berhenti membeli atau pindah ke tempat lain
    agar dapat memahami mengapa hal tersebut bisa terjadi dan supaya dapat
    mengambil kebijakan perbaikan selanjutnya.

Prinsip-Prinsip Kualitas Pelayanan

  1. Proses dan prosedur harus di tetapkan lebih awal.
  2. Proses dan prosedur itu harus di ketahui oleh semua pihak yang
    terlibat.
  3. Disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur.
  4. Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktu-
    waktu dapat di rubah.
  5. Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang
    budaya organisasi untuk menciptakan kualitas layanan.
  6. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera
    konsumen.
  7. Setiap orang dalam organisasi merupakan partner dengan orang
    lainnya

Standar Pelayanan Publik


Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh
pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan pubik sekurang-
kurangnya meliputi:

  1. Prosedur Pelayanan.
  2. Waktu Penyelesaian.
  3. Produk Pelayanan.
  4. Biaya Pelayanan.
  5. Sarana dan Prasarana.
  6. Kompetensi Petugas Pemberi layanan.
  7. Jenis Pelayanan Publik.
    Pengelompokan jenis pelayanan publik berdasarkan Keputusan
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor
    63/KEP/M.PAN/7/2003 didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan
    dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan, dapat
    dibedakan menjadi:
  8. Pelayanan Administratif
    Yaitu jenis pelayanan yang di berikan oleh unit pelayanan berupa
    kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan
    kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk
    akhir berupa dokumen.
  9. Pelayanan Barang
    Yaitu jenis pelayanan yang di berikan oleh unit pelayanan berupa
    kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik
    termasuk distribusi dan penyimpanannya kepada konsumen langsung
    dalam satu sistem.
  10. Pelayanan Jasa
    Yaitu jenis pelayanan yang di berikan oleh unit pelayanan berupa
    penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya.

Asas Pelayanan Publik


Pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan
bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya
membutuhkan asas-asas pelayayanan. Dengan kata lain, dalam
memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus
memperhatikan asas pelayanan publik.
Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor
63/2003 sebagai berikut:

  1. Transparansi
    Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
    membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
    dimengerti.
  2. Akuntabilitas
    Dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.
  3. Kondisional
    Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
    pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efiensi dan
    efektifitas.
  4. Partisipatif
    Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
    pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
    harapan masyarakat.
  5. Kesamaan Hak
    Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
    agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
  6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
    Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
    kewajiban masing-masing pihak.
    Sedangkan menurut Pasal 4 UU No.25/2009, penyelenggaraan
    pelayanan publik berasaskan:
  7. Kepentingan umum
  8. Kepastian hokum
  9. Kesamaan hak
  10. Keseimbangan hak dan kewajiban
  11. Keprofesionalan
  12. Partisipatif
  13. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
  14. Keterbukaan
  15. Akuntabilitas
  16. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
  17. Ketepatan waktu
  18. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Pengertian Pelayanan Publik


Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan
publik adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan
publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan
memberikan kepuasan kepada publik. Sependapat dengan itu, Moenir
(1992) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor
material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha
memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan (Kurniawan dalam Sinambela. LP, 2008). Selanjutnya
menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7.2003, pelayanan publik
adalah “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-
undangan.”
Pengertian Pelayanan Publik Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik yaitu
’’kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.’’
Dalam modul pelayanan publik yang disusun oleh Depdagri dan
LAN (2007) dijelaskan terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan
publik, yaitu :

  1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah
    daerah,
  2. Penerima pelayanan (masyarakat) yaitu orang atau masyarakat atau
    organisasi yang berkepentingan,
  3. Kepuasan yang di berikan dan di terima oleh penerima layanan
    (masyarakat).
    Unsur yang pertama menunjukan bahwa pemerintah daerah
    memiliki posisi kuat sebagai regulator dan sebagai pemegang monopoli
    layanan dan menjadi pemerintah daerah yang bersikap statis dalam
    memberika pelayanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau
    diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang
    berkepentingan. Unsur kedua, adalah masyarakat atau organisasi yang
    berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada
    dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara
    untuk menerima layanan sehingga tidak memilikiakses untuk
    mendapatkan pelayanan yang baik. Unsur ketiga merupakan kepuasan
    masyarakat menerima layanan yang menjadi perhatian penyelenggara
    pelayanan (pemerintah). Hal ini untuk menetapkan arah kebijakan
    pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan masyarakat, dan
    dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja
    manajemen pemerintahan daerah.
    Sementara itu kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu
    perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang
    semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh
    masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001). Hal ini berarti masyarakat
    semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam
    hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin
    berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada
    pemerintah.
    Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan
    yang bersifat sederhana, terbuka, tepat, lengkap, wajardan terjangkau
    (Sedaryanti, 2004). Dalam keputusan Menpan No. 81 Tahun 1993
    ditegaskan, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus mengandung
    unsur-unsur :
  4. Hak dan kewajiban bagi pemberi layanan maupun penerima layanan
    umum harus jelas dan di ketahui secara pasti masing-masing.
  5. Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus di sesuaikan dalam kondisi
    kebutuhan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan
    ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpegang
    pada efisiensi dan efektivitas.
  6. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus di upayakan agar
    memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum
    yang dapat di pertanggung jawabkan.
  7. Apabila pelayanan umum yang di selenggarakan oleh instansi
    pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang
    kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan
    peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Kualitas Produk Dengan Kepuasan


Kepuasan pelanggan adalah evaluasi pelanggan dari suatu produk dalam hal
apakah produk tersebut telah memenuhi kebutuhan dan harapan. Pelanggan yang puas
adalah pelanggan yang merasa mendapatkan nilai produk dari pemasok, produsen atau
penyedia jasa. Kepuasan pelanggan terjadi apabila pelanggan mendapatkan produk yang
berkualitas dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepuasan pelanggan dan
profitabilitas perusahaan berhubungan erat dengan kualitas produk dan jasa. Tingkat
kualitas yang lebih tinggi akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi,
sementara pada saat yang sama mendukung harga yang tinggi dan sering biaya yang
rendah. Oleh sebab itu, program peningkatan kualitas umumnya akan meningkatkan
profitabilitas. Para eksekutif sekarang memandang tugas peningkatan kualitas produk
dan jasa sebagai prioritas utamanya (Kotler & Armstrong, 2000:310).

Hubungan Antara Harga Dengan Kepuasan Pelanggan


Menurut Fandy Tjiptono (2012:151) dewasa ini sukses tidanya suatu produk di
pasaran tidak hanya ditentukan oleh pelayanan yang baik dari jasa tersebut akan tetapi
juga ditentukan oleh faktor lain seperti salah satunya harga dalam memasarkan suatu
barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Pengaruh
harga terhadap kepuasan konsumen diperkuat dalam jurnal penelitian yang telah
dilakukan peneliti terdahulu yakni dalam jurnal Kevin Simon (2016) yang menunjukan
hasil penelitian bahwa harga mempunyai pengaruh langsung terhadap kepuasan
konsumen

Hubungan Antara Kualitas Layanan Dengan Kepuasan


Dalam persaingan bisnis sekarang ini, kualitas jasa mempunyai pengaruh yang
paling penting bagi perusahaan untuk strategi diferensiasi ketika mereka menjual produk
yang sama. Kualitas layanan yang dapat memuaskan konsumen akan berdampak
terjadinya pembelian berulang-ulang yang berarti akan terjadi peningkatan penjualan.
Kualitas layanan juga bisa menjadi bumerang apabila perusahaan tidak melaksanakan
dengan baik. Ketika salah satu konsumen merasa tidak puas, konsumen pasti tidak akan
melakukan pembelian berulang selain itu membuat keraguan pengguna jasa lainnya.
Menurut (Tjiptono, 2007:260), kualitas layanan sendiri merupakan tingkat
keunggulan (excellence) yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut
untuk memenuhi keinginan konsumen. Dimana terdapat dua faktor utama yang
mempengaruhi kualitas layanan yaitu layanan yang diharapkan (expected service) dan
layanan yang dipersepsikan (perceived service). Menurut Kotler dan Armstrong
(2008:144),kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang
timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (hasil)terhadap
ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas.
Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi , pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi
ekspektasi, konsumen akan sangat puas atau senang

Mengukur Kepuasan


Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2007:6) ada empat metode untuk
mengukur kepuasan konsumen, yaitu :
a. Sistem Keluhan dan Saran
Perusahaan yang berwawasan konsumen akan menyediakan formulir bagi konsumen
untuk melaporkan kesukaan dan keluhannya. Selain itu dapat berupa kotak saran dan
telepon pengaduan bagi konsumen. Alur informasi ini memberikan banyak gagasan
baik dan industri dapat bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah.
b. Survei Kepuasan Konsumen
Perusahaan tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran kepuasan
pelanggan. Perusahaan yang responsive mengukur kepuasan konsumen dengan
mengadakan survei berkala, yaitu dengan mengirimkan daftar pertanyaan atau
menelpon secara acak dari konsumen untuk mengetahui perasaan mereka terhadap
berbagai kinerja industri. Selain itu ditanyakan tentang kinerja industri saingannya.
c. Ghost Shopping (Konsumen Bayangan)
Konsumen bayangan adalah menyuruh orang berpura-pura menjadi pelanggan dan
melaporkan titik-titik kuat maupn titik-titik lemah yang dialami waktu membeli produk
dari perusahaan sendiri maupun perusahaan pesaingnya. Selain itu konsumen bayangan
melaporkan apakah wiraniaga tersebut menanganinya dengan baik atau tidak.
d. Analisa Konsumen yang Beralih
Industri dapat menghubungi konsumen yang tidak membeli lagi atau berganti pemasok
untuk mengetahui penyebabnya (apakah harganya tinggi, pelayanan kurang baik,
produknya kurang dapat diandalkan dan seterusnya, sehingga dapat diketahui tingkat
kehilangan konsumen)

Faktor – Faktor Kepuasan

  1. Mutu Barang atau Layanan
    Yaitu mengenai mutu barang atau jasa yang lebih bermutu dilihat dari fisiknya.
    Contohnya jaringan listrik PT. PLN (Persero) yang cukup luas dan terjangkau.
  2. Mutu Layanan
    Berbagai jenis pelayanan akan selalu dikritik oleh konsumen, tetapi bila pelayanan
    memenuhi harapan konsumen maka secara tidak langsung layanan dikatakan bermutu.
    Contohnya pengaduan pelayanan konsumen yang segera diatasi atau diperbaiki bila ada
    yang rusak.
  3. Harga
    Harga adalah hal yang paling sensitif untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
    Konsumen akan cenderung memilih barang atau layanan yang memberikan penawaran
    harga lebih rendah dari yang lain. Contohnya bila PT. PLN (Persero) tidak menaikkan
    tarif listrik maka konsumen akan memberikan nilai yang baik atau harga yang
    ditetapkan sesuai dengan fasilitas yang disediakan.
  4. Waktu Penyerahan
    Maksudnya bahwa baik pendistribusian maupun penyerahan barang atau layanan dari
    perusahaan bisa tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
  5. Keamanan
    Konsumen akan merasa puas bila produkyang digunakan ada jaminan keamanannya
    yang tidak membahayakan konsumen tersebut

Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan


Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan
kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan
mampu meningkatkan citra organisasi di mata masyarakat dan terus
meningkat. Adanya citra organisasi yang baik, maka segala yang dilakukan
oleh organisasi akan dianggap baik pula. Menurut Tilaar dalam
Taufiqurokhman dan Evi Satispi (2018:77-79) ada beberapa faktor-faktor
yang perlu diperhatikan dalam peningkatan pelayanan publik antara lain:

  1. Dedikasi dan disiplin – Untuk memberikan sebuah pelayanan bermutu
    pada seorang manusia haruslah mempunyai rasa pengabdian
    terhadap tugas dan pekerjaannya. Dalam artivisi yang merupakan
    target proses pelayanan harus normatif dan idealis. Sebab seorang
    yang memiliki dedikasi tinggi adalah manusia yang menyadari arti
    sebuah profesinya sendiri dan berusaha untuk mewujudkannya.
  2. Jujur – Kejujuran sangat penting, bukan hanya orang lain tetapi juga
    terhadap diri sendiri. Terhadap orang lain seorang manusia haruslah
    dapat bekerja sama berdasarkan kepada saling percaya. Kejujuran
    berhubungan dengan kemampuan sendiri kita harus jujur terhadap
    apa yang kita buat dan apa yang kita tidak buat. Inilah sikap yang
    tidak profesionalisme. Kejujuran profesionalisme akan menghasilkan
    produk yang unggul dan terus-menerus dapat bersaing. Sikap
    profesionalisme ini ditandai oleh seorang manusia unggul yang
    mengetahui kapan dia berdiri sendiri dan kapan dia harus bekerja
    sama.
  3. Inovatif – Seorang manusia unggul bukanlah seorang manusia rutin
    yang puas dengan hasil yang telah dicapai dan telah puas dengan
    status quo. Seorang manusia unggul adalah seorang yang selalu
    gelisah dan mencari sesuatu yang baru. Tetapi yang dapat juga
    menemukan fungsi yang baru dan suatu penemuan.
  4. Tekun – Seorang manusia unggul adalah seorang yang memfokuskan
    perhatian pada tugas dan pekerjaan yang telah diserahkan
    kepadanya atau suatu usaha yang sedang dikerjakannya. Ketekunan
    akan menghasilkan sesuatu karena manusia unggul tidak akan
    berhenti sebelum ia membuahkan sesuai dengan kehidupan yang
    mementingkan mutu.
  5. Ulet – Berkaitan dengan sikap tekun dan ulet, manusia unggul dengan
    hidup berdisiplin tidak mungkin seseorang yang ulet dan
    menggunakan jalan pintas dalam tugas dan pekerjaannya.
    Seseorang tekun dan ulet akan terus menerus melaksanakan
    tugasnya secara fokus sesuai dengan jadwal tanpa mencari jalan
    pintas dan merusak disiplin.
  6. Sumber Daya Manusia – Sumber Daya Manusia merupakan aset
    yang dimiliki oleh instansi atau organisasi swasta maupun
    pemerintahan. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang
    handal dan professional aktivitas suatu kantor akan memberikan
    dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan atau
    pelayanan suatu organisasi.
  7. Kepemimpinan – Merupakan salah satu kunci dalam menentukan
    terciptanya efisiensi dan efektifitas kerja, serta peningkatan kerja
    bawahan. Pimpinan dapat berhasil mengelola suatu organisasi yang
    dikelolanya bila pimpinan yang dimaksud dapat berperan dengan
    baik. Seorang pemimpin harus melakukan kegiatan dalam hal
    membimbing, mengarahkan perilaku bawahannya pada suatu tujuan
    tertentu

Standar Pelayanan Publik


Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam
proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan adalah suatu
ukuran yang dapat dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
sebagai salah satu pedoman yang wajib dipatuhi dan yang akan
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dan sebagai suatu pedoman
bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta
sebagai alat kontrol masyarakat dan penerima pelayanan atas kinerja
penyelenggara pelayanan.
Standar pelayanan publik yang terdapat pada Peraturan Menpan
Nomor 15 tahun 2014, adalah :
a. Persyaratan yaitu terkait dengan kelengkapan dalam dokumen
yang dibutuhkan untuk diproses sesuai dengan ketetapan yang
berlaku.
b. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah suatu proses pelayanan
yang dilakukan bagi seorang pemberi dan penerima layanan
termasuk oleh pengaduan
c. Jangka waktu yaitu waktu yang ditetapkan sejak pengajuan
permohonan, bila syarat lengkap sampai dengan penyelesaian
pelayanan.
d. Biaya/tarif yaitu memperhatikan tingkat kemampuan dan daya beli
dalam suatu masyarakat, nilai/harga yang berlaku untuk barang
dan jasa yang bersangkutan, rincian suatu biayanya harus jelas
dan ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
e. Produk pelayanan yaitu hasil dalam layanan yang akan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu mekanisme
penyelesaian masalah yang dialami oleh pelanggan untuk segera
ditindak lanjuti perbaikanya

Azas – Azas Pelayanan Publik


Asas pelayanan publik (dalam Dadang Juliantara 2005:11) yaitu:
a. Transparan – Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh
semua pihak yang membutuhan dan disediakan secara memadai
serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas – Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional – Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi
dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip
efektivitas dan efisiensi.
d. Partisipatif – Mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan Hak – Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan
suku, ras, agama, golongan gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban – Pemberi dan penerima
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 pasal 4 Tahun 2009,
penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
a. Kepentingan umum
b. Kepastian hukum
c. Kesamaan hak
d. Keseimbangan hak dan kewajiban e. Kepropesionalan
e. Partisipatif
f. Persamaan perlakuan/tidak dikriminatif
g. Keterbukaan
h. Akuntabilitas
i. Fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan
j. Ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
Apabila prinsip dan asa layanan publik tersebut ditaati oleh pelaksana/
pelayan publik dalam hal ini aparatur negara, maka keluhan masyarakat
terhadap rendahnya kualitas layanan npublik tidak harus muncul.
Munculnya keluhan dari masyarakat sebagai penerima layanan publik
lebih banyak disebabkan belum termanifestasikannya prinsip-prinsip dan
asas-asas layanan publik dalam pelaksanaan tugas aparatur negara

Jenis Pelayanan Publik


Adanya suatu pelayanan yang umum atau publik disebabkan oleh
adanya suatu kepentingan, dan kepentingan itu juga bermacam-macam
bentuknya sehingga dalam pelayanan publik yang akan diberikan memiliki
beberapa macam. Berdasarkan Berdasarkan keputusan yang ditetapkan
dalam MENPAN No.63/Kep/M.PAN/7/2003 bahwa suatu kegiatan dalam
pelayanan umum atau public antara lain :
a. Pelayanan administratif adalah suatu pelayanan yang dapat
menghasilkan beberapa macam bentuk dalam dokumen resmi
yang akan dibutuhkanoleh masyarakat, misalnya status dalam
sertifikat kompetensi, kewarganegaraan, kepemilikan atau
penguasaan yang dimiliki terhadap barang dan sebagainya.
Dokumen-dokemen ini yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte
Kelahiran,Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (PKB), Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Tanda Bermotor (STNK), Surat
Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat Kepemilikan Atau Penguasaan
Tanah, Paspord dan sebagainya.
b. Pelayanan baru yaitu pelayanan yang dapat menghasilkan
berbagai bentuk atau suatu jenis barang yang digunakan oleh
publik misalnya jaringan telpon, penyedia tenaga listrik, air bersih
dan sebagainya.
c. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang dapat menghasilkan
beberapa jenis jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelanggaraan
transportasi, pos dan sebagainya.
Sedangkan Moenir mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelayanan
dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu
yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen
dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang
mendapatkan pelayanan dan secara umum ada 3 jenis pelayanan yaitu
sebagai berikut :
a. Pelayanan fisik
Pelayanan fisik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan
telepon,penyediaan tenaga listrik, dan air bersih
b. Pelayanan non fisik
Pelayanan non fisik adalah pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan
transportasi, dan pos.
c. Pelayanan administratif
Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik,
berkaitan dengan status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi,
dan kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang,
misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte kelahiran, Akte
kematian, Buku nikah, Sertifikat tanah, IMB, paspor, STNK, BPKB
dan lain sebagainya.
Dari kedua pendapat tersebut, jenis pelayanan di Kantor Bersama
SAMSAT Palangkaraya termasuk kedalam kategori pelayanan
administratif dan pelayanan jasa.

  1. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik
    Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip
    pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan.
    Dalam pelayanan publik memiliki beberapa prinsip pada pelayanan umum
    yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
    Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum
    Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah
    sebagai berikut :
    a. Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit,
    mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;
    b. Kejelasan; Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
    Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
    memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/
    sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; Rincian biaya
    pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
    c. Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat
    diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
    d. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat
    dan sah
    e. Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa
    aman dan kepastian hukum.
    f. Tanggung jawab; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau
    pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan
    pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam
    pelaksanaan pelayanan publik.
    g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan
    pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana
    teknologi telekomunikasi dan informatika (teletematika).
    h. Kemudahan Akses; Tempat dan lokasi sarana prasarana
    pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan
    dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.
    i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; Pemberi pelayanan
    harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta
    memberikan pelayanan dengan ikhlas.
    j. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
    disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan
    yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung
    pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya

Pengertian Kualitas Pelayanan Publik


Menurut pandangan Albrecht dan Zemke (dalam Dwiyanto,
2006:140) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari
berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, SDM pemberi layanan, strategi
dan pelanggan. Sedangkan Crosby, Lethimen dan Wyckoff (dalam
Taufiqurokhman dan Evi Satispi, 2018:126), mendefinisikan kualitas
pelayanan sebagai penyesuaian terhadap perincian-perincian di mana
kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai.
Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas
pelayanan publik yang baik pula, dimana suatu sistem yang baik memiliki
dan menerapkan prosedur pelayanan yang jelas dan pasti serta
mekanisme kontrol dalam dirinya sehingga segala bentuk penyimpangan
yang terjadi secara mudah dapat diketahui. Jika kita berbicara tentang
kualitas pelayanan maka yang menjadi fokus pembicaraan adalah
tentang kepuasan para penerima layanan. Kepuasan para penerima
layanan hanya bisa dicapai melalui suatu pelayanan yang berkualitas.
Istilah Lebih lanjut menurut Fandy Tjiptono (2004:2) bahwa pengertian
kualitas terdiri dari beberapa poin diantaranya :
a) Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan
b) Kecocokan pemakaian
c) Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan
d) Bebas dari kerusakan
e) Pemenuhi kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat
f) Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal
g) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan
Dengan demikian kualitas pelayanan dapat didefinisikan seberapa jauh
perbedaan antara kenyataan dengan harapan para pelanggan atas
pelayanan yang mereka terima. Berdasarkan pendapat diatas, dua faktor
dalam pengukuran kualitas pelayanan adalah kinerja pelayanan dan
pelayanan yang diharapkan pelanggan. Agar pelanggan mempunyai
persepsi yang baik terhadap kualitas jasa yang diberikan, maka penyedia
jasa harus mengetahui apa yang menjadi harapan konsumen, sehingga
tidak terjadi perbedaan antara kinerja yang diberikan dengan harapan
pelanggan, yang akhirnya pelanggan merasa puas dan mempersepsikan
secara baik atas kualitas jasa yang diterima.
B. Konsep Pelayanan Publik

  1. Pelayanan Publik
    menurut Sinambella (2005:5) pelayanan publik adalah sebagai setiap
    kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia
    yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu
    kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya
    tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
    Adapun menurut Widodo (2001:131) pelayanan publik adalah:
    “Pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
    mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan
    pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.
    Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
    mendefinikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah
    kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
    pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
    warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
    administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pengertian Pelayanan


Pelayanan mempunyai makna yang melayani orang yang dilayani. Jika
melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan/pengabdian
secara profesional. Bentuk dan cara pelayanan juga merupakan bagian
dari makna yang tidak terpisahkan dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan
berarti melayani secara sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani
untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka
memberikan kepuasan dan kemanfaatan. Salah satu tugas pokok
terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh
pemerintah maupun pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak
swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna
memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.
Menurut Monir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah
proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara
langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993),
mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan
pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Ivancevich et. al. (dalam Ratminto dan Atik, 2005:2) berpendapat
bahwa pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak
dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan
peralatan. Dalam dimensi ini, Gronroos (dalam Ratminto dan Atik,
2005:2) berpendapat Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian
aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi
sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau
hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.
menurut Kotler (dalam Tjiptono, 2004:6), setiap tindakan atau
perbuatan yang dapat ditawarkan suatu pihak ke pihak lain, yang pada
dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan
kepemilikan sesuatu.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami dari beberapa aspek
penting yaitu pelayanan merupakan tindakan atau perbuatan yang
ditawarkan. Mengandung keterlibatan dalam kegiatan pelayanan sebagai
aktivitas atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau penjualannya
tergantung pada kualitas atau ketersediaan layanan yang menyertainya,
seperti kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan dan dalam
pelayanan tidak menghasilkan kepemilikan terhadap seseorang dan hal
yang dihasilkan bersifat tidak berwujud. Dengan demikian, pemakaian
atau pemberian pelayanan terhadap seseorang tidak mengurangi hak
orang lain untuk mendapatkan pelayanan sejenis atau sama

Pengertian Kualitas


Kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat
penyesuai dalam suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya,
bila persyaratan atau spesifikasinya itu terpenuhi berarti kualitas sesuatu
hal yang dimaksud dapat dikatakan baik dan sebaliknya jika persyaratan
tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Menurut
Daviddow and Uttal (dalam Hardiyansyah 2011), kualitas adalah
usaha apa saja yang digunakan untuk mempertinggi kepuasan
pelanggan. Sedangkan Kotler (dalam Eko Handoyo 2012) mengartikan
kualitas sebagai keseluruhan ciri dan sifat dari suatu produk atau
pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan
kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Menurut Gaspersz (dalam
Mayona 2011), kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi
keinginan atau kebutuhan pelanggan.
Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa, disamping kualitas itu
menunjuk pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu,
kualitas juga mempunyai pengertian sebagai upaya untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus dalam pemenuhan
kebutuhan pelanggan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Dan
sebagaimana sudah dikemukakan di atas, makna kualitas sangat
beragam tergantung pada sudut pandang atau perspektif yang
digunakan. Menurut Garvin (dalam Hardiyansyah 2011), terdapat
lima macam perspektif kualitas yang dapat menjelaskan mengapa
kualitas dapat diartikan secara beraneka ragam. Pertama, transcendental
approach, di mana kualitas dipandang sebagai innate excellence, yakni
kualitas dapat dirasakan, diketahui, namun sulit didefinisikan dan
dioperasionalkan. Kedua, product-based approach, yakni kualitas
merupakan atribut atau spesifikasi yang dapat dikuantifikasikan dan
diukur. Ketiga, user-based approach, bahwa kualitas tergantung pada
orang yang memandangnya, sehingga pelayanan yang paling
memuaskan preferensi seseorang adalah pelayanan yang paling tinggi
kualitasnya. Keempat, manufacturing-based approach, yang
mendasarkan diri pada supply dan memperhatikan praktik-praktik
rekayasa dan manufacturing serta mendefinisikan kualitas sebagai
kesesuain dengan persyaratan. Kelima, value-based approach, yang
memandang kualitas dari segi nikai dan harga. Dalam pendekatan ini,
kualitas dilihat dari adanya trade-off antara kinerja dengan harga,
sehingga kualitas dipahami sebagai affordable excellenc

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan


Pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang
diharapkan, apabila faktor- faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat difungsikan
secara berhasil guna dan berdaya guna. Menurut Moenir (2002: 88) terdapat beberapa
faktor yang mendukung berjalannya suatu pelayanan dengan baik, yaitu: (1). Faktor
kesadaran para pejabat dan petugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum, (2).
Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, (3). Faktor organisasi yang
merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan
pelayanan, (4). Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan
berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan, (5). Faktor keterampilan petugas, (6). Faktor
sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Keenam faktor tersebut mempunyai peranan
yang berbeda tetapi saling mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkanUNIVERSITAS MEDAN AREA
pelaksanaan pelayanan secara optimal baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan
atau pelayanan dalam bentuk gerakan/tindakan dengan atau tanpa tulisan.
Terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Ketujuh faktor
tersebut meliputi: nilai dan budaya (values and culture), proses kerja dan sistem bisnis
(work process and business system), kapasitas individu dan tim (individual and job design,
penghargaan dan pengakuan (reward and recognition) serta proses manajemen dan system
(management process and system).
Tjiptono (2004: 75-76) mengemukakan enam faktor dalam melaksanakan
penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan. Keenam faktor tersebut meliputi:
Kepemimpinan, Pendidikan, Perencaan, Review, Komunikasi serta Penghargaan dan
pengakuan. Dari beberapa penjelasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan tentang
faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu:

  1. Organisasi
    Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya,
    tetapi ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena sasaran pelayanan ditunjukkan
    secara khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi kompleks.
    Organisasi pelayanan yang dimaksud disini adalah mengorganisisr fungsi pelayanan baik
    dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam kualitas dan
    kelancaran pelayanan. Organisasi adalah mekanisme maka perlu adanya sarana pendukung
    untuk memperlancar mekanisme itu. Sarana pendukung tersebut yaitu sistem, prosedur,
    dan metode “organization is a mechanism or structure that enables living to work
    effectively together” ( Moenir 2002: 98).
    Sistem, prosedur dan metode. System sebagai susunan atau rakitan atas sesuatu yang
    penting dan saling berhubungan serta saling ketergantungan sehingga membentukUNIVERSITAS MEDAN AREA
    kesatuan yang rumit namun utuh. Faktor organisasi sebagai suatu sistem merupakan alat
    yang efektif dalam usaha pencapaian tujuan, dalam hal ini pelayanan yang baik dan
    memuaskan. agar organisasi sebagai sistem dapat berjalan perlu ada pembagian dalam hal
    organnya maupun tugas pekerjanya sampai pada jenis pekerjaan yang paling kecil
    (Moenir, 2002: 125). Penerapan system kualitas yang berfokus pada pelanggan akan
    berhasil apabila terlebih dahulu dipahami hambatan-hambatan yang dihadapi. Salah
    satunya ketidak pedulian aparatur pemerintah dalam penerapan system kualitas yang
    berfokus pada pelanggan. selain hal itu, ketidakberdayaan dalam penerapan sistem kualitas
    yang mengarah kepada kepuasan total pelanggan.
    Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka
    pemberdayaan terhadap perilaku birokrasi kearah pencipta profesionalisme pengawai
    menjadi sangat menentukan. Pamudji (1994:20) mengatakan bahwa “profesionalisme
    bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan pelayanan publik, karena masih ada
    alternatif lain, misalnya denagan menciptakan system dan prosedur kerja yang efesien
    tetapi adadnya pengawai yang profesional tidak dapat dihindari oleh pemerintah yang
    bertanggung jawab”.
    Prosedur bisa diterjemahkan sebagai tata cara yang berlaku dalam organisasi.
    Kedudukan demikian penting sebab sah satu tidaknya perbuatan orang dalam organisasi
    tentu oleh tingkah lakunya berdasarkan prosedur. Prosedur bersifat mengatur perbuatan
    baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal), maka harus diketahui dan dpahami
    oleh orang yang berkepentingan, baik pengawai maupun pihak-pihak di luar organisasi.
  2. Kepemimpinan
    Kepimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar
    bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampauiUNIVERSITAS MEDAN AREA
    tujuan organisasi. Kepemimpinan konsep dasarnya berkaitan dengan penerapannya dalam
    manajemen pelayanan yang berkualitas, yaitu membangkitkan motivasi atau semangat
    orang lain dengan memberikan inspirasi atau mengilhami.
    Perbaikan pelayan publik di Indonesia sangat tergantung dengan peran pemimpin
    instansi pemerintah (top down approach). organisasi-organisasi yang memiliki pemimpin
    yang kredibel berintegritas tinggi dan memiliki visi masa depan dapat menjadi panutan
    dan innovator bagi reformasi pelayanan publik. sementara itu, Tjiptono (2006:160)
    menyatakan bahwa kepemimpinan yang mengarah pada kualitas meliputi fungsi
    manajerial yaitu perencanaa, pengendalian, dan perbaikan kualitas. Stategi kualitas
    perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen
    puncak harus memimpin perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa
    adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, maka usaha untuk meningkatkan kualitas
    hanya berdampak kecil terhadap perusahaan

Unsur-unsur Kualitas Pelayanan


Unsur-unsur kualitas pelayanan menurut saleh (2010: 106) antara lain adalah sebagai
berikut:
a. Penampilan. personal dan fisik sebagaimana layanan kantor depan (resepsonis)
memerlukan persyaratan seperti berpenampilan menarik, familiar dalam berperilaku,
penampilan penuh percaya diri.
b. Tepat Waktu dan Janji. Secara utuh dan prima petugas pelyanan dalam menyampaikan
perhitungan janji yang disampaikan kepada pelayanan bukan sebaliknya selalu ingkar
janji. Demikian juga waktu jika mengutarakan 2 hari selesai harus betul-betul
memenuhinya.
c. Kesediaan Melayani. Sebagaimana fungsi dan wewenang harus melayani kepada para
pelanggan, konsekuensi logis petugas harus benar-benarbersedia melayani kepada
pelanggan.
d. Pengetahuan dan Keahlian. Sebagai syarat untuk melayani dengan baik, petugas harus
mempunyai atau keahlian. Di sini petugas pelayanan harus memiliki tingkat pendidikan
tertentu dan pelatihan tertentu yang di syaratkan dalam jabatan serta memiliki pengalaman
yang luas dibidangnya.
e. Kesopanan dan Ramah Tamah. Masyarakat pengguna jasa pelayanan itu sendiri dan
lapisan masyarakat baik tingkat status ekonomi dan sosial rendah maupun tinggi terdapat
perbedaan karakternya maka petugas pelayanan masyarakat dituntut adanya keramahan
yang standar dalam melayani, sabar, tidak egois dan santun dalam bertutur kepada
pelanggan.
f. Kejujuran dan Kepercayaan. Pelayanan ini oleh penguna jasa di pergunakan berbagai
aspek, maka dalam penyelenggaraannya harus trasnparan dari aspek kejujuran, jujur dalam
bentuk aturan, jujur dalam pembiayaan dan jujur dalam penyelesaian waktunya. Dari
aspek kejujuran ini petugas pelyanan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelayanan
dipercaya dari segi sikapnya, dapat di percaya dari tutur katanya, dapat dipercayakan
dalam penyelesaian akhir pelyanan sehinggah otomatis pelanggan menjadi puas. Unsur
pelyanan prima dapat ditambah unsur yang lain.
g. Kepastian hukum. Secara sadar bahwa hasil pelayanan terhadap masyarakat yang berupa
surat keputusan, harus mempunyai legitimasi atau mempunyai kepastiaan hukum. Bila
setiap hasil yang tidak mempunyai kepastian hukum jelas akan mempengaruhi sikap
masyarakat, misalnya pengurusan KTP, KK dan lain-lain bila ditemukan cacat hukum
akan mempengaruhi kredibilitas intastansi yang mengeluarkan surat legitimasi tersebut.
h. Keterbukaan. Secara pasti bahwa setiap urusan/ kegiatan yang memerlukan ijin, maka
ketentuan keterbukaan perlu ditegakan. Keterbukaan itu akan mempengaruhi unsur-unsur
kesederhanaan, jelas informasi kepada masyrakat.
i. Efisien. Dari setiap pelayanan dalam berbagai urusan, tuntutan masyarakat adalah efesian
dan efektifitas dari berbagai aspek sumber daya sehinggahkan biaya yang murah, waktu
yang singkat dan tepat serta kualitas yang tinggi. Dengan demikian efesiensi dan
efektifitas merupakan tuntutan yang harus diwujudkan dan perlu diperhatikan secara
serius.
j. Tidak Rasial. Pengurusan dalam pelayanan dilarang membeda-bedakan kesukuan, agama,
aliran dan politik dengan demikian segala urusan harus memenuhi jangkauan yang luas
dan merata.
k. Biaya. Pemantapan pengurus dalam pelyanan diperlukan kewajaran dalam penentuan
pembiyaan, pembiayaan harus disesuaikan daya beli masyarakat dan pengeluaran biaya
harus transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
l. Kesederhanaan. Prosedur dan tata cara pelayanan kepada masyarakat untuk diperhatikan
kemudahan, tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan

Prinsip-Prinsip Kualitas Pelayanan


Dalam rangka menciptakan gaya manjemen dan lingkungan yang kondusif bagi
organisasi untuk menyempurnakan kualitas, organisasi bersangkutan harus
mengimplementasikan enam prinsip utama yang berlaku bagi perusahaan. Keenam ini sangat
bermanfaat dalam membentuk pertahanan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan
penyempurnaan kualitas kesinambungan dengan dukungan oleh para pemasok, karyawan,
dan pelanggan. Menurut Tjiptono, (2006: 105) keenam prinsip tersebut terdiri atas:

  1. Kepemimpinan
    Strategi kulitas perusahahn harus inisiatif dan komitmen dari manajemen punjak.
    Manajemen punjak harus memimpin dan mengarahkan organisasinya dalam upaya
    peningkatan kinerja kualitas. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen punjak, usaha
    peningkatan kualitas akan berdampak kecil.
  2. Pendidikan
    Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer puncak sampai karyawan
    operasional, wajib mendapat penekanan dalam pendidikan tersebut antara lain kualitas
    sebagai stategi bisnis alat, teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam
    implementasi strategi kualitas.
  3. Perencanaan Strategi
    Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan kualitas yang di
    gunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi dan misinya.
  4. Review
    Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk
    mengubah perilaku organisasi. Proses ini menggambarkan mekanisme yang menjamin
    adanya perhatian terus-menerus terhadap upaya mewujudkan sasaran-sasaran kualitas.
  5. Komunikasi
    Implementasin strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi
    organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan maupun dengan stakeholder lainnya.
  6. Total Human Reward
    Reward dan recognition merupakan aspek krusial dalam implementasi strategi
    kualitas. Setiap karyawan berprestasi perlu diberi imbalan dan prestasi harus diakui. Dengan
    cara ini, motivasi, semangat kerja, rasa bangga dan rasa memiliki (sense of belonging) setiap
    anggota organisasi dapat meningkatkan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan
    produktivitas dan profitabilitas bagi perusahaan, serta kepuasan dan loyalitas

Dimensi Kualitas Pelayanan


Adanya beberapa pendapat mengenai dimensi kualitas pelayanan, Tjiptono, (2004:103)
yang melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis jasa dan berhasil mengidentifikasi
sepuluh faktor utama yang mentukan kualitas jasa. kesepuluh faktor tersebut adalah:

  1. Reliability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsisten kerja (perfomance) dan
    kemampuan untuk dipercaya (dependbility). Hal ini memberikan jasanya secara tepat
    semenjak saat pertama. Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan
    memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang
    disepakati.
  2. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa
    yang dibutuhkan p elanggan .
  3. Accessbility, aratinya meliputi kemudahaan untuk menghubungi dan ditemui. Hal ini
    berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau,waktu menungguyang tidak terlalu
    lama,saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi,dan lain-lain.
  4. Compentence, setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan
    pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu.
  5. Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, keramahan yang dimiliki para
    kontak personal.
  6. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan pada bahasa yang
    mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.
  7. Crebility, yaitu sifat jujur dan dipercaya, kredibilitas mencakup nama peruhaan, reputasi
    perusahaan, karakteristik pribadi kontak personal, dan intraksi dengan pelanggan.
  8. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. aspek ini meliputi keamana
    secara fisik (physical safety), keamana financial (financial security), kerasihaan
    (confidentiality).
  9. Understanding/knowingthe customer, yaitu usaha untuk memahami kebutuhaan
    pelanggan.
  10. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik peralatan yang digunakan
    atau penampilan dari personil.

Kualitas Pelayanan


Konsep kualitas pelayanan telah menjadi satu tahapan universal dan menjadi faktor
dominan terhadap keberhasilan suatu organisasi. Pengembangan kualitas sangat di dorong
oleh kondisi persaingan antar perusahaan, kemajuan teknologi, tahapan perekonomian dan
sosial budaya masyarakat sebenarnya tidak mudah mendefinisikan kualitas yang tepat.
Menurut J. Supranto (2006: 226) “Kualitas pelayanan adalah sebuah kata yang bagi penyedia
jasa merupakan sesuatu yang harus di kerjakan dengan baik”. Menurut Tjiptono (Tjiptono,
2006: 59) ”kualitas pelayanaan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian
atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”. Dengan kata lain
ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu “pelayanan yang di
harapkan (expected experience) dan pelayanan yang di dapatkan (provide service), maka
kualitas pelayanan depersepsikan sebagai kualitas yang ideal begitu juga sebaliknya”.
Menurrut Sinambela (2008:5-6) “pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasaan
meskinpun hasilnya terikat pada suatu produk secara fisik”. Pelayanan adalah suatu kegiatan
atau urutan kegiatan yang terjadi dalam intraksi langsung antar seseorang dengan orang lain
atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.
Kata kualitas mengandung banyak definisi makna karena orang yang berbeda akan
mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuian dengan persyaratan atau tuntutan,
kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan dan cacat,
pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan segala sesuatu yang membahagiakan. DalamUNIVERSITAS MEDAN AREA
perspektif TQM (Total Quality managent) kualitas dipandang secara luas. Yaitu tidak hanya
aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia.
Menurut Jusuf Suit dan Almasdi (2012: 143) menyatakan bahwa “terhadap lima
perspektif mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas dilihat terngantung orang
yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan
produk yang berkualitas paling tingggi”. Pelayanan dapat didefenisikan segala bentuk
kegiatan/aktivitas yang di berikan oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lain yang memiliki
hubungan dengan tujuan untuk memberi kepuasan kepada pihak ke dua yang bersangkutan
atas barang dan jasa yang pelayanan. Pelayanan memiliki pengertian yaitu terdapatnya dua
unsur atau kelompok orang dimana masing-masing saling membutuhkan dan memiliki
keterkaitan, oleh karna itu peran dan fungsi yang melekat pada masing-masing unsur tersebut
berbeda. Hal-hal yang menyangkut tentang pelayanan yaitu faktor manusia yang melayani,
alat atau fasilitas yang digunakan untuk memberi pelayanan, mekanisme kerja yang
digunakan dan bahkan sikap masing-masing orang yang memberikan pelayanan dan yang
dilayani. Pada prinsipnya konsep pelayanan memiliki berbagai macam definisi yang berbeda
menurut penjelasan para ahli, namun pada intinya tetap merujuk pada konsepsi dasar yang
sama.
Menurut Sutedja (2007: 7) “Pelayanan atau servis dapat diartikan sebagai sebuah
kegiatan atau keuntungan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain”. Pelayanan
tersebut meliputi kecepatan melayani, kenyamanan yang diberikan, kemudahan lokasi, harga
wajar dan bersaing. Menurut Jusuf Suit dan Almasdi (2012: 88) “untuk melayani pelanggan
secara prima kita diwajibkan untuk memberikan layanan yang pasti handal, cepat serta
lengkap dengan tambahan empati dan penampilan menarik”. Sedangkan aktifitas atau
serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai
akibat adanya intraksi antar konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan
oleh perusahan pemberi layanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan
konsumen/pelanggan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: 38 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan
Publik.

  1. Pelayanan Publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
    kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
    Negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi yang disediakan
    oleh penyelenggara pelayanan publik.
  2. Standar Pelayanan, adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
    penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan
    janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
    mudah, terjangkau dan terukur.
  3. Standar Operasiona Prosedur (SOP), adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
    mengenai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan
    harus di lakukan, dimana, dan oleh siapa.
  4. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara, adalah setiap
    institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
    berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain
    yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
  5. Instansi Pemerintahan, adalah kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
  6. Pembinaan, adalah pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementrian, pimpinan lembaga
    nonkementrian, pimpinan lembaga komisi Negara atau yang jenis dan pimpinan lembaga
    lainnya, gubernur, bupati, dan walikota.
  7. Unit Pelayanan Publik, adalah satuan kerja dilingkungan instansi pemerintahan dalam
    memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  8. Kinerja Unit Pelayanan Publik, adalah tingkat keberhasilan unit pelayanan dalam
    memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  9. Tim Penilai Pusat, adalah tim yang dibentuk oleh kementrian PAN-RB yang terdiri dari
    pejabat Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi, dan instansi terkait, perguruan tinggi,
    LSM, dan Media Massa atau Lembaga lain yang ditunjuk untuk melakukan penilaian
    kinerja unit pelayanan, yang ditetapkan dengan keputusan Mentri PAN dan RB.
  10. Tim Penilaian Instansi, adalah tim yang dibentuk oleh masing-masing
    Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk
    melakukan penilaian kinerja unit pelayanan publik dilingkungannya yang terdiri dari
    unsur-unsur yang terkait dengan masalah penyelenggaraan pelayanan publik.
  11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan
    masyarakat yang memperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
    pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan
    pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan


Beberapa riset telah dilakukan dalam menentukan kepuasan pelanggan,
meskipun ini bukanlah suatu pekerjaan mudah, namun perusahaan harus
melakukannya agar costumer selalu merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.
Menurut McCarthy & Perreault, Jr yang dikutip dari Amatullah (2017) prilaku untuk
mengukur kepuasan costumer merupakan hal yang sulit, dikarena ketergantungan pada
tingkat aspirasi dan harapan yang ada.
Kepuasan Pelanggan berhubungan dengan beberapa faktor yang yang
mendukung terhadap kepuasan pelanggan, Tjiptono mengatakan bahwa faktor yang
mempengaruhi kepuasan pelanggan di bagi menjadi dua yaitu faktor internal dan
eksternal. Faktor internal adalah suatu faktor yang dikendalikan perusahaan, seperti
sopan santun karyawan, kedisplinan dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal yang
terdapat diluar kendali dari perusahaan tersebut, seperti iklim, gangguan dilapangan,
dan masalah pribadi dengan pelanggan. dapat dikatakan bila terjadi hal terkait dengan
ketidakpuasan, ada beberapa hal yang mungkin akan dilakukan costumer, yaitu:
a) Tidak melakukan sesuatu, costumer yang tidak puas diam dan tidak melakukan
apapun, tetapi mereka langsung tidak ingin menggunakan peroduk atau jasa dari
perusahaan tersebut
b) Beberapa faktor yang membuat costumer melakukan complain atau tidak, yaitu:

  1. Tingkat kepentingan konsumsi yang dilakukan.
  2. Tingkatan rasa ketidakpuasan pelanggan.
  3. Manfaat yang didapatkan.
  4. Pengetahuan dan pengalaman.
  5. Sikap costumer terhadap keluhan.
  6. Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi atau kompensasi.
  7. Peluang keberhasilan dalam melakukan suatu complain terhadap perusahaan.
    Terkait dengan hal tersebut, kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh suatu
    tingkat pelayanan. Menurut Moenir pelayanan dapat dikatakan memuaskan jika orang
    atau sekelompok orang yang dilayani dengan baik, terdapat 4 faktor, yaitu:
    a) Prilaku yang sopan.
    b) Cara penyampaian sesuatu yang berhubungan dengan apa yang harusnya
    diterima oleh yang bersangkutan.
    c) Waktu penyampaian yang tepat dan cepat.
    d) Keramahan.
    Faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dengan suatu kepuasan yaitu
    faktor kesadaran para karyawan yang berada dalam pelayanan tersebut, faktor aturan
    yang dibut perusahaan yang menjadi dasar kerja pelayanan, faktor organisasi yang
    merupakan alat dan juga sistem yang membuat berjalannya mekanisme kegiatan
    pelayanan, faktor income yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, faktor keterampilan
    dan kreativitas karyawan, dan faktor fasilita spelayanan. Secara teori, dengan
    terciptanya kepuasan costumer maka dapat memberikan beberapa keuntungan,
    menjaga hubungan baik dengan costumer, memberikan landasan yang baik bagi repeat
    order dean loyalitas costumer, terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang
    menguntungkan bagi perusahaan.
    Penentuan kepuasan pelanggan terdapat 5 faktor yang harus diperhatikan suatu
    perusahaan yaitu :
    a) Kualitas produk yang diberikan, yaitu costumer akan merasa puas jika hasil
    produk dari perusahaan berkualitas dalam penggunaanya.
    b) Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu costumer akan merasa puas jika mereka
    mendapatkan pelayanan yang baik, ramah, sopan atau sesuai dengan yang
    diharapkan.
    c) Pengendalian emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan dihormati serta
    percaya , merasa bangga terhadap produk yang mereka gunakan. Kepuasan yang
    diperoleh bukan hanya karena kualitas dari produk tetapi juga secara sosial atau
    self esteem yang membuat pelanggan merasa puas terhadap produk tertentu.
    d) Harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi memiliki harga yang
    lebih murah akan lebih disukai pelanggan.
    e) Biaya, ketika costumer tidak harus megeluarkan biasa ekstra dalam mendapatkan
    suatu produk. (Utami, 2015)

KEPUASAN PELANGGAN


Kepuasan pelanggan faktor kunci dalam berbagai kegiatan usaha atau bisnis.
Kepuasan pelanggan adalah suatu tanggapan konsumen terhadap evaluasi kinerja yang
dirasakan antara harapan yang sebelumnya dengan kinerja produk yang mereka
dirasakan. Dengan terpuaskannya keinginan dan kebutuhan dari costumer, maka hal
tersebut memiliki efek yang positif bagi perusahaan. Apabila costumer merasa puas
terhadap suatu produk tentunya costumer tersebut akan selalu menggunakan atau
mengkonsumsi produk tersebut secara rutin. Dengan begitu suatu produk dari
perusahaan dapat dinyatakan laku dalam pasar, sehingga perusahaan mendapatkan
keuntungan dan pada akhirnya perusahaan akan tetap survive atau bertahan dan
berkembang.
Menurut Willie mengartikan bahwa kepuasan pelanggan sebagai “Suatu bentuk
emosional dalam evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa”.
Sebagai bentuk dari pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan setelah mengkonsumsi
suatu produk atau jasa.
Sedangkan menurut Gerso Ricard menyatakan bahwa “Kepuasan pelanggan
adalah suatu persepsi yang dibuat oleh pelanggan melalui harapannya yang telah
terpenuhi atau terlampaui.
Schemerhorn berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan dari perusahaan yaitu
melakukan produksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggannya.
Definisi kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan secara tradisional yaitu selisih antara
harapan (expectations) dan kinerja yang dirasakan (perceived performance).
Pengertian ini memiliki dasar pada “disconfirmation paradigm” dari Oliver), yang
mengatakan bahwa kepuasan pelanggan disebabkan oleh dua variabel kognitif yaitu
harapan sebelum pembelian (pre-purchase expectations) yaitu keyakinan tentang hasil
yang diantisipasi dari suatu produk atau jasa dan “disconfirmation” yaitu perbedaan
antara harapan sebelum pembelian dan persepsi setelah pembelian (post-purchase
perception).

Cara Mengukur Kualitas Pelayanan


Terdapat beberapa cara dalam meningkatkan suatu pelayanan, salah satunya
dengan melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan secara terus-
menerus. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
adalah sebagai berikut (Puung, 2015) :
a) Mendapatkan feed back yang dari costumer
Feed back yang positif dari costumer adalah suatu nilai plus bagi perusahaan dan
sebagai bukti pelayanan yang diberikan perusahaan telah sesuai dengan
ekspektasi costumer
b) Evaluasi perusahaan
Evaluasi yang dilakukan perusahaan diantaranya yaitu melakukan survei
berfokus dengan hal-hal yang paling penting untuk diketahui. Survei dilakukan
guna mengetahui kepedulian kepada costumer, mengukur tingkat kemampuan
suatu perusahaan terkait keandalan dan daya tanggap, serta mengetahui kualitas
produk berdasarkan pengalaman konsumen secara langsung.
c) Perbaikan pelayanan perusahaan
Perbaikaan kualitas pelayanan dilakukan dengan cara memberikan standar
pelayanan perusahaan yang jelas kepada karyawan perusahaan tersebut,
memberikan pelatihan kepada karyawan agar menjadi seseorang yang
bertanggung jawab, loyal, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Kemungkinan
yang diperoleh dengan memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi.
Selain itu, kemudahan kepada costumer dalam memeberikan masukannya adalah
hal yang perlu untuk dilakukan. Lebih baik jika semua usaha perbaikan kualitas
pelayanan perusahaan ini agar dilakukan secara berkelanjutan.

Kualitas Pelayanan Menurut Harapan Pelanggan


Menurut Mardiana (2017), tingkatan suatu kualitas pelayanan yang diharapkan
oleh costumer dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
a) Desired service
Tingkatan ini adalah suatu harapan costumer terkait pelayanan yang diinginkan,
seperti kepercayaan costumer tentang pelayanan yang diterima dan dirasakan.
b) Adequate service
Tingkatan ini adalah ketika costumer menerima dan merasakan pelayanan yang
berkaitan berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi
permintaan pelayanan tersebut.

Dimensi Kualitas Pelayanan


Menurut Garvin yang dikutip oleh Tjiptono (2012) Kualitas pelayanan memiliki
beberapa dimensi. Unsur-unsur kualitas pelayanan merupakan hasil dari temuan
peneliti-peneliti kualitas pelayanan. Dimensi ini dibentuk untuk dapat mengukur
kualitas pelayanan dengan menggunakan suatu kuisioner. Teknik servqual dapat
mengetahui seberapa besar jarak selisih harapan pelanggan dengan ekspektasi dari
pelanggan terhadap pelayanan yang diterima serta dirasakanya. Servqual memiliki 5
dimensi (Nokta, 2018), diantaranya :
a) Tangiables
Tangibles adalah bentuk nyata kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan
yang terbaik bagi pelanggan. Termasuk dari sisi fisik display bangunan, fasilitas,
perlengkapan teknologi, hingga penampilan karyawan.
b) Reliability
Reliability adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan pelayanan
yang sesuai dengan ekspektasi dari harapan konsumen meliputi kecepatan,
ketepatan waktu dan lain sebagainya.
c) Responsiveness
Responsiveness adalah daya tanggap dalam memberikan suatu pelayanan yang
cepat serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas.
d) Assurance
Assurance adalah suatu jaminan dan kepastian yang diberikan oleh perusahaan
termasuk sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan
yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan.
e) Empathy
Empathy adalah memberikan suatu perhatian yang tulus dan bersifat personal
kepada pelanggan, dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan
konsumen secara akurat dan spesifik.

KUALITAS PELAYANAN


Kualitas pelayanan dapat dibedakan ke dalam dua kategori yaitu jenis kualitas
pelayanan yang baik dan kualitas pelayanan yang buruk. Kualitas pelayanan bukanlah
suatu hal yang kaku, melainkan bersifat fleksibel dan dapat dirubah. Perubahan –
perubahan ini ditentukan dalam peningkatan kualitas pelayanan agar semakin lebih
baik lagi dan dapat dipertahanlan. Dalam proses perubahan-perubahan suatu kualitas
pelayanan tersebut diperlukan beberapa hal dalam prosesnya. Seperti observasi kepada
pelanggan, yang terdiri berupa masukan, pendapat maupun feedback tentang
pelayanan yang telah diberikan dan diterima pelanggan.
Kualitas pelayanan dapat diasumsikan sebagai suatu tingkatan kepuasan
pelanggan. Sedangkan tingkat kepuasan pelangg dapat diperoleh dari perbandingan
atas jenis pelayanan yang diterima oleh konsumen tersebut dengan jenis pelayanan
yang diharapkan. Jenis kualitas pelayanan dikatakan baik yaitu pelayanan yang
memuaskan dan sesuai dengan ekspektasi pelayanan yang diharapkan oleh konsumen.
Sedangkan jenis kualitas pelayanan yang buruk yaitu suatu pelayanan yang berada jauh
dibawah ekspekstasi pelayanan yang diharapkan oleh konsumen.
Kualitas pelayanan menjadi factor penting karena akan berdampak langsung
terhadap citra/pandangan terhadap perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik akan
menjadi sebuah nilai plus bagi perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki nilai positif
di mata konsumen, maka konsumen tersebut akan bersedia memberikan feedback yang
baik, serta bukan tidak mungkin akan menjadi pelanggan tetap atau repeat buyer. Maka
dari itu, sangat penting untuk memperbaiki aspek-aspek kepuasan pelanggan yang
berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Jenis-jenis pelayanan yang
yang dapat diberikan seperti kemudahan dalam orderan, kecepatan pelayanan,
kemampuan, dan atitude yang ditunjukkan melalui sikap dan prilaku langsung kepada
konsumen. (Puung Florensia 2016)

Dimensi Kualitas pelayanan Publik


Setiap pelayanan akan menghasilkan beragam penilaian yang datangnya dari
pihak yang dilayani atau pengguna layanan, pelayanan yang baik tentunya akan
memberikan penilaian yang baik pula dari para pelanggan, tetapi apabila pelayanan
yang diberikan tidak memberikan kepuasan, misalnya terkait dengan jangka waktu
pelayanan yang tidak tepat waktu maka akan menimbulkan kekecewaan pelanggan
dan bisa memperburuk citra instansi pemberi layanan. Menurut Van Looy (dalam
Hardiansyah 2011:45), suatu model dimensi kualitas jasa yang ideal baru
memenuhi beberapa syarat, yaitu:

  1. Dimensi harus besifat satuan yang komprehensip, artinya dapat
    menjelaskan karakteristik secara menyeluruh mengenai presepsi terhadap
    kualitas karena adanya perbedaan dari masing-masing dimensi kualitas
    yang di usulkan.
  2. Model juga harus bersifat universal, artinya masing-masing dimensi harus
    bersifat umum dan valid untuk berbagi spektrum bidang jasa.
  3. Masing-masing dimensi dalam model yang digunakan haruslah bersifat
    bebas.
  4. Sebaiknya jumlah dimensi dibatasi (limited).
    Dengan demikian, untuk dapat menilai sejauh mana mutu pelayanan publik
    yang diberikan aparatur pemerintah, memang tidak bisa dihindari, bahkan menjadi
    tolak ukur kualitas pelayanan tersebut dapat ditelaah dari kriteria dimensi-dimensi
    kualitas pelayanan publik.
    Menurut Zeithaml dkk (1990) (dalam Hardiansyah 2011:46-47) kualitas
    pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, yaitu: Tangible (Berwujud), Reliability
    (Kehandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan), Empathy
    (Empati). Masing-masing dimensi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:
  5. Dimensi Tangible (Berwujud), terdiri atas indikator:
    a. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani penggunaan pelayanan
    penampilan adalah suatu bentuk citra diri yang terpancar pada diri
    seseorang dan merupakan sarana komunikasi diri dengan orang lain.
    Berpenampilan menarik adalah salah satu kunci akses dalam sukses
    dalam bekerja, terutama bidang pekerjaan yang sering berhubungan
    dengan orang banyak, contohnya memiliki innerbeauty yang baik, self
    control terkendali, memperhatikan ekspresi, body language, cara
    berbicara, menjaga kesehatan tubuh, berpakaian sesuai ketentuan,
    bersih dan rapi.
    b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan
    Kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
    disediakan ruang tunggu yang nyaman dengan menggunakan
    pendingin ruangan agar pengguna layanan nyaman dalam melakukan
    pelayanan, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat serta
    dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.
    c. Kemudahan dalam proses pelayanan
    Kemudahan proses pelayanan yaitu kemudahan pengguna layanan
    dalam mengurus keperluan dikantor pelayanan, kemudian kemudahan
    tempat dan lokasi serta sarana dan prasarana dan pendukung lainnya
    yang memadai.
    d. Kedisiplinan pegawai dalam melayani pengguna layanan
    Kedisiplinan yaitu dimana pegawai pelayanan disiplin dalam
    melayani pengguna pelayanan seperti mengerjakan keperluan
    pengguna layanan menunggu terlalu lama.
    e. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan
    Penggunaan alat bantu dalam proses pelayanan sangat dibutuhkan
    demi kelancaran proses pelayanan. Alat bantu yang dimaksud adalah
    alat bantu yang digunakan dalam proses pelayanan seperti komputer
    dan perangkatnya serta kamera untuk keperluan foto KTP.
  6. Dimensi Reliability (kehandalan), terdiri atas indikator:
    a. Kecermatan pegawai dalam melayani pengguna layanan
    Kecermatan atau ketelitian pegawai sangat diperlukan agar tidak
    terjadi kesalahan dalam melayani penggunaan layanan.
    b. Memiliki standar pelayanan yang jelas
    Dalam melakukan pelayanan publik, penyedia layanan harus
    mempunyai standar pelayanan publik yang jelas meliputi prosedur
    pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan,
    sarana dan prasarana, dan kopetensi petugaspelayanan.
    c. Kemampuan menggunakan alat bantu pelayanan
    Kemampuan pegawai pelayanan dalam menggunakan alat bantu yang
    tersedia sangat dibutuhkan agar memudahkan pengguna layanan
    dalam melakukan proses pelayanan.
    d. Keahlian petugas menggunakan alat bantu pelayanan
    Keahlian berarti sudah lebih mampu dalam menguasai. Keahlian
    merupakan sesuatu yang harus dimiliki pegawai dalam proses
    pelayanan agar pelayanan berjalan dengan baik.
  7. Dimensi Responsiveness (Respon/Ketanggapan), terdiri atas indikator:
    a. Merespon setiap pelanggan
    Merespon berarti tanggap. Sikap respon ini dibutuhkan agar pengguna
    layanan merasa senang dan merasa dihargai ketika pegawai layanan
    dapat memberikan sikap respon kepada pengguna layanan.
    b. Pelayanan dengan cepat dan tepat
    Pengguna layanan akan merasa senang ketika pengguna layanan
    mengerjakan keperluan pengguna layanan dengan cepat dan tepat.
    Tepat disini dapat diartikan pegawai dapat memberikan layanan
    sesuai dengan keperluan pengguna layanan.
    c. Pegawai melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat
    Jika pekerjaan dilakukan dan dikerjakan dengan tepat waktu maka
    tidak akan membuat pengguna layanan menunggu terlalu lama. Waktu
    yang tepat disini dapat diartikan sesuai dengan standar pelayanan
    publik yang sudah dibuat oleh masing-masing penyedia layanan.
    d. Respon keluhan masyarakat
    Setiap penyedia pelayanan publik wajib untuk merespon dan
    menanggapi keluhan pelanggan. Biasanya keluhan terjadi jika
    pegawai layanan tidak melaksanakan proses pelayanan dengan baik.
  8. Dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator:
    a. Jaminan tepat waktu dalam pelayanan
    Jaminan tepat waktu sangat diperlukan oleh pengguna layanan agar
    pengguna layanan merasa yakin dengan waktu yang diberikan oleh
    penyedia layanan.
    b. Jaminan kepastian biaya dalam pelayanan
    Jaminan kepastian biaya biasanya ada pada standar pelayanan publik
    masing-masing penyedia layanan.
    c. Jaminan legalitas dalam pelayanan
    d. Jaminan kepastian biaya dalam pelayanan
  9. Dimensi emphaty (Empati), terdiri atas indikator:
    a. Mendahulukan kepentingan penguna pelayanan
    Pengguna layanan merupakan prioritas dalam proses layanan. Sebagai
    pegawai pelayanan sebaiknya mendahulukan kepentingan pengguna
    layanan dari pada kepentingan yang bersifat pribadi.
    b. Melayani dengan sikap ramah dan sopan santun
    Keramahan dan kesopanan pegawai sangat diperlukan dalam proses
    pelayanan agar pengguna layanan merasa senang dengan pelayanan
    yang diberikan oleh penyedia layanan. Pengguna layanan akan sangat
    dihargai ketika pegawai pelayanan bersikap ramah dan sopan santun.
    c. Tidak diskriminasi
    Dalam melayani pengguna layanan yang akan mengurus
    keperluannya dikantor pelayanan. Semua harus dilayani sesuai
    dengan nomer antrian yang disediakan.
    d. Melayani dan menghargai setiap pelanggan
    Sikap menghargai dalam pelayanan hampir sama dengan sikap sopan
    santun, sikap menghargai dapat dilakukan dengan menyapa serta
    tersenyum dengan pengguna layanan, menannyakan keperluan
    pengguna layanan, memberikan penjelasan yang berkaitan dengan
    keperluan pengguna layanan dan berusaha agar kebutuhan pengguna
    layanan dan berusaha agar kebutuhan pengguna layanan dapat
    terpenuhi

Pengertian Kualitas Pelayanan Publik


Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah
diberikan oleh aparatur pemerintah dan aparatur negara memang tidak bisa
dihindari, bahkan ini juga menjadi tolak ukur kualitas pelayanan publik, kualitas
menurut Fandy Tjiptono (2007:4) adalah :
“Suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia,
proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan, sehingga kualitas pelayanan
tersebut dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan
konsumen serta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan
konsumen.”
Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan presepsi
para konsumen atas pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang
sesungguhnya sesuai dengan harapan penerima layanan. Jika jasa pelayanan yang
diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipresepsikan
baik dan memuaskan, sebaiknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang
diharapkan maka kualitas pelayanan dipresepsikan buruk. Masyarakat akan merasa
puas apabila mereka mendapatkan suatu pelayanan yang berkualitas A.S Moenir
mengemukakan pendapat mengenai konsep pelayanan yang efektif sebagai suatu
pelayanan yang berkualitas menurut A.S Moenir (2006:204) adalah :
“Layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan,
mengikuti proses prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”
Sedangkan menurut Ibrahim (dalam Hardiansyah 2011:147), yang di maksud
dengan kualitas pelayanan publik adalah:
“Kualitas Pelayanan Publik merupakan suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana
penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan
publik tersebut.”
Ciri-ciri atau atribut-atribut yang ikut menetukan kualitas pelayanan publik
menurut Tjiptono (dalam Hardiansyah 2011:40), antara lain adalah :

  1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
  2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
  3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
  4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyak petugas yang
    melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
  5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang
    tempat pelayanan, tempat parker, kesediaan informasi, dan lain-lain;
  6. Atribut pendukung pelayanan lainnya, seperti ruang tunggu ber-AC,
    kebersihan, dan lain-lain.
    Untuk dapat melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan
    oleh aparatur pemerintah, perlu adanya kriteria yang menunjukkan apakah suatu
    pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau
    tidak. Berkenaan dengan hal tersebut, Zeithaml et.al. (dalam hardiansyah 2011:148)
    mengatakan bahwa:
    “SERIVQUAL is an empirically derived method that may be used by a service
    organization to improve service quality. The method involves the development
    of on understanding of the perceived service needs of target customers. These
    measured perceptions of service quality for the organization in question, are
    then compared against an organization that is “excellent.” The resulting gap
    analysis may then he used as a driver for service quality improvement.”
    “SERIVQUAL adalah metode yang diturunkan secara empiris yang dapat
    digunakan oleh organisasi layanan untuk meningkatkan kualitas layanan.
    Metode ini melibatkan pengembangan pemahaman tentang kebutuhan
    layanan yang dirasakan pelanggan sasaran. Persepsi kualitas layanan yang
    diukur ini untuk organisasi yang bersangkutan, kemudian dibandingkan
    dengan organisasi yang “sangat baik”. Analisis gap yang dihasilkan
    kemudian dapat digunakan sebagai pendorong peningkatan kualitas
    pelayanan.

Faktor-Faktor Yang Mendukung Pelayanan Publik


Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan
kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan mampu
meningkatkan image organisasi sehingga citra organisasi dimata masyarakat terus
meningkat. Adanya citra organisasi yang baik, maka segala yang dilakukan oleh
organisasi akan ditanggap baik pula. Menurut Kasmir (dalam bukunya Manajemen
Perbankkan 2006:3), faktor yang mempengaruhi pelayanan publik adalah:
“Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya manusia.
Artinya peranan manusia (karyawan) yang melayani masyarakat merupakan
faktor utama karena dengan adanya manusialah pelanggan dapat
berkomunikasi secara langsung dan terbuka.”
Sedangkan menurut Atep Adya Barata (dalam bukunya Dasar-dasar
Manajemen 2003:37) kualitas pelayanan terbagi menjadi dua bagian yaitu kualitas
pelayanan internal dan exsternal. Masing-masing bagian tersebut dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang cukup penting, yaitu sebagai berikut:

  1. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi pegawai
    organisasi) yaitu pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas
    pendukung, pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja dan
    keselarasan hubungan kerja, serta pada insentif; dan
  2. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan exsternal (pelanggan
    exsternal), yaitu pola layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan
    distribusi jasa, pola layanan penjualan jasa, dan pola layanan dalam
    penyampaian jas

Standar Pelayanan Publik


Setiap penyelengara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar
pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar
pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomer 63/KEP/M.PAN/7/2003, (dalam Hardiansyah 2011:28) Meliputi :

  1. Prosedur pelayanan, yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
    termasuk pengaduan.
  2. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
    sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan.
  3. Biaya pelayanan, rincian tarif yang ditetapkan dalam proses pemberian
    pelayanan.
  4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
    ketentuan yang telah ditetapkan.
  5. Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang telah
    memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
  6. Kopetensi petugas pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan
    pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan prilaku yang diperlukan.

Unsur-Unsur Pelayanan Publik


Pelayanan publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai
unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan agar
dapat mendukung pelayanan yang diinginkan. Menurut Atep Adya Bharata (dalam
bukunya Dasar-dasar Pelayanan Prima 2003:11), mengemukakan pendapatnya
bahwa terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu :

  1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu
    kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan
    penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
  2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer)
    atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyediaan layanan.
  3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan
    kepada pihak yang membutuhkan layanan.
  4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyediaan layanan harus
    mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini
    sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para
    pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang
    atau jasa yang mereka nikmati.
    Selanjutnya, menurut Kasmir (dalam bukunya Menejemen Perbankkan
    2006:34) mengemukakan ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki
    unsur-unsur sebagai berikut :
  5. Tersedianya karyawan yang baik;
  6. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik;
  7. Bertanggung jawab kepada setiap masalah (pelanggan) sejak awal hingga
    akhir;
  8. Mampu melayani secara cepat dan tepat;
  9. Mampu berkomunikasi;
  10. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi;
  11. Memiliki pengetahuan dan kemampuan baik;
  12. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan); dan
  13. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).
    Dapat disimpulkan bahwa dari unsur-unsur pelayanan publik menurut para
    ahli unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan
    (pemerintah) untuk menerapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi
    dan memuaskan pelanggan

Asas-Asas Pelayanan Publik


Pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan bagi
masyarakat selaku pengguna jasa, karena itu penyelenggaranya dibutuhkan asas-
asas pelayanan sebagai dasar terciptanya pelayanan yang kontekstual, maka dengan
adanya hal ini bagi pihak pemerintah yang mempunyai tugas dan kewajiban
melayani masyarakat bentuk pelayanan publik harus memperhatikan asas
pelayanan publik.
Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomer 63 Tahun
2003 (dalam Hardiansyah 2011:24) sebagai berikut :
a. Transparansi, Bersifat terbuka, mudah dan dapat diaskes oleh semua pihak
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan evektifitas.
d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.
e. Kesamaan hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik
harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Sedangkan menurut Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009, (dalam Hardiansyah
2011:24-25) penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
a. Kepentingan umun;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Menurut Ibrahim dalam bukunya Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta
Implementasinya (2008:19) mengatakan bahwa :
“pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian
kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap,
wajar, dan terjangkau.”
Oleh karena itu pelayanan publik mengandung unsur-unsur dasar asas-asas
antara lain sebagai berikut :

  1. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik
    tersebut harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak,
    sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya.
  2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan
    kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar,
    berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
    dengan tetap berpegang pada efisiensi dan evektititasnya.
  3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus
    diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran,
    dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah “terpaksa
    harus mahal” maka berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat
    untuk ikut menyelenggarakannya.