Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Menurut Hanafi (2014:362) Dalam pembayaran dividen perlu
diperhatikan rincian tanggal sebagai berikut :
1) Tanggal Pengumuman (declaration date)
Tanggal pengumuman yaitu tanggal dimana perusahaan akan
mengumumkan besaran dividen yang akan dibagikan kepada
pemegang saham, pada tanggal ini perusahaan juga akan mengumkan
bentuk dividen yang akan dibagikan dan jadwal pembayaran dividen
akan dilakukan.
2) Tanggal Kadaluarsa Dividen (ex-dividen date)
Pada tanggal kadaluarsa dividen investor sudah tidak bisa
menerima dividen, namun sebelum tanggal tersebut investor masih
berhak atas dividen. Akan tetapi jika pembeli membeli saham sesudah
tanggal tersebut, ia tidak berhak memperoleh dividen. Perusahaan
menetapkan tanggal kadaluarsa dividen (ex-dividen date) yaitu 3 hari
sebelum tanggal pencatatan.
3) Tanggal Pencatatan (date of record)
Pada tanggal pencatatan semua pemegang saham yang terdaftar
pada tanggal tersebut masih berhak atas dividen yang akan dibagikan.
Begitu juga sebaliknya dividen tidak akan dibayarkan kepada investor
apabila pemberitahuannya melewati tanggal pencatatan tersebut.
4) Tanggal Pembayaran (payment date)
Pada tanggal pembayaran dividen investor yang telah tercatat
menurut catatan yang dibuat pada tanggal pencatatan berhak menerima
dividen yang akan dibagikan oleh perusahaa

Terdapat beberapa jenis dividen yaitu:
1) Cash Dividen
Cash Dividen yaitu dividen yang dibagikan oleh perusahaan
kepada pemegang saham dalam bentuk cash atau uang tunai, besaran
uang tunai yang di dapatkan oleh pemegang saham tergantung oleh
kebijakan manajemen perusahaan. (Gumanti, 2013:21).
2) Dividen Saham
Dividen saham atau disebut juga Stock Dividend adalah jenis
dividen yang dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk saham, jika
perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham maka nominal
pemilik saham akan bertambah besarannya sesuai dengan jumlah
dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan, akan tetapi pembagian
dividen dalam bentuk saham ini biasanya akan menyebabkan
menurunnya harga saham pada pasar saham (Gumanti, 2013:21).
3) Dividen Properti
Dividen Properti adalah jenis dividen yang dibagikan kepada
pemegang saham dalam bentuk aktiva selain kas biasanya berupa
barang dagangan maupun asset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan
membagikan dividen dalam bentuk dividen property ini jarang
dilakukan oleh perusahaan (Baridwan, 2014:431).
4) Dividen Scrip atau Dividen Utang
Dividen Utang atau dividen scrip adalah pembagian deviden
dalam bentuk janji tertulis untuk membayarkan sejumlah kas di masa
yang akan datang. Dividen utang dibagikan karena laba yang
dibagikan oleh perusahaan tidak mencukupi saldonya untuk
pembagian dividen dan saldo kas yang dimiliki juga tidak mencukupi
(Baridwan, 2014:432).
5) Dividen Likuidasi
Dividen likuidasi hanya akan dibagikan oleh perusahaan
pada saat perusahaan mengalami kemerosotan atau kebangkrutan
dengan kata lain dividen likuidasi itu sendiri adalah pengembalian
terhadap modal dari pada pendapatan biasa. (Gumanti, 2013:21).
Apabila pembayaran dividen ini digunakan atau dilakukan, berarti
sebuah perusahaan sedang mengalami kemerosotan atau
kebangkrutan, maka adanya pembagian seperti ini tidak
mencerminkan atau mencontohkan kinerja perusahaan yang baik.
Pembayaran dengan cara likuidasi ini dilakukan apabila sebuah
perusahaan masih mempunyai kekayaan atau sisa-sisa harta sesudah
digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Apabila tidak ada, atau
tidak memiliki sisa-sisa harta perusahaan, maka si pemilik saham ini
tidak akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan apa-apa.
Proses pembayaran dividen biasanya dilakukan dua kali atau satu kali
dalam satu tahun, besar kecilnya dividen diumumkan pada saat Rapat
umum pemegang saham (RUPS) dan pembayaran dividen dilakukan
beberapa minggu setelah pengumuman (Gumanti, 2013:17)

Dividen merupakan proporsi laba yang dibagikan kepada pemegang
saham. Dividen menggambarkan kinerja perusahaan biasanya perusahaan
dengan pendapatan tinggi akan mampu membayarkan dividen dengan tinggi
pula, kenaikan rasio pembayaran dividen dapat sebagai informasi bahwa
perusahaan mempunyai profitabilitas masa depan yang baik (Gumanti,
2013:4). Investor lebih menyukai dividen dibandingkan dengan capital gain
karena dividen lebih pasti dibagikan oleh perusahaan dibandingkan dengan
capital gain karena capital gain hanya mengandalkan perubahan harga saham
(Gumanti, 2013:3). Pengumuman akan dibagikannya dividen biasanya pada
saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Return On Equity merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan memperoleh laba, atas sejumlah investasi yang dilakukan
oleh pemegang saham (Lukviaman, 2006:35).
Menurut Smoothing Theory ( Lintner, 1956 dalam Kartika dkk, 2015)
menyatakan bahwa, besar kecilnya dividen tergantung pada perusahaan saat ini
dan dividen sebelumnya. Berdasarkan teori tersebut semakin tinggi keuntungan
maka semakin tinggi porsi keuntungan yang akan dibagi sebagai dividen.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pasar saham perusahaan
meningkat ketika perusahaan mengumumkan kenaikan dividen, dan harga pasar
saham perusahaan turun ketika perusahaan mengumumkan penurunan dividen.
Salah satu alasan dari reaksi pasar terhadap informasi pengumuman dividen
tersebut adalah karena pemegang saham lebih menyukai pendapatan sekarang,
sehinggadividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Selain itu,
dividen yang meningkat dianggap memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan
perusahaan baik, dan sebaliknya dividen turun memberikan sinyal kondisi
keuangan perusahaan yang memburuk. Perubahan harga saham yang mengikuti
sinyal dividen disebut dengan information content effect (Sudana, 2011:170).
Rasio profitabilitas menunjukkan efektivitas manajemen secara keseluruhan,
yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam
hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin besar ROE berarti
semakin besar kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva,
untuk menghasilkan laba bersih sehingga perusahaan menetapkan dividen yang
tinggi (Setiawan dan Mertha, 2012:3). Hasil penelitian dari Setiawan dan Mertha
bahwa Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap terhadap kebijakan
dividen.

Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari pinjaman. Perusahaan
dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar, karena perusahaan masih
memiliki peluang atau kemampuan untuk memperoleh dana dari pinjaman guna
memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Hal ini dimungkinkan
karena leverage keuangan perusahaan masih rendah, dan perusahaan masih
dipercaya oleh para kreditor. Dengan demikian, semakin besar kemampuan
perusahaan untuk meminjam, semakin besar dividen yang dibayarkan kepada
pemegang saham (Sudana, 2011:170).
Menurut Pecking Order Theory menyatakan bahwa, rasio hutang
berhubungan terbalik dengan profitabilitas. Dengan demikian semakin tinggi rasio
hutang, maka akan semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan. Dengan
semakin rendahnya profitabilitas suatu perusahaan maka akan mengurangi
kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar dividen (Brigham,1999 dalam
Alfatah, 2014).
Bahwa debt equity ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal
sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Oleh karena itu, semakin rendah
DER akan semakin tinggi kemmapuan perusahaan untuk membayar semua
kewajibannya. Semakin besar proporsi utang yang digunakan untuk struktur
modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar jumlah kewajiban.
Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba
bersih yang tersedia bagi para pemegang saham termasuk dividen yang akan
diterima, karena kewajiban tersebut lebih diprioritaskan daripada pembagian
dividen. Jika beban hutang tinggi, maka kemmapuan perusahaan untuk membagi
dividen akan semakin rendah, sehingga DER mempunyai hubungan negatif
dengan dividend payout ratio (Prihantoro, 2003 dalam Aan, 2014:22-23).
Hasil penelitian Wati (2015), Nurraiman (2014) menunjukkan bahwa debt
to equity ratio tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Namun dalam
penelitian Tania ( 2014), menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh
positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Karena semakin rendah DER, maka
akan semakin tinggi suatu perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya.

Kebijakan dividen akan berpengaruh terhadap harga saham. Apabila harga
saham naik, maka investor akan meningkat dan laba naik. Kenaikan laba ini akan
menyebabkan peningkatan uang kas yang dimiliki perusahaan, sehingga current
ratio akan meningkat ( Difah, 2011:34).
Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham.
Perusahaan hanya mampu membayar dividen tunai jika tingkat likuiditas (cash
ratio) yang dimiliki perusahaan mencukupi. Semakin tinggi tingkat likuiditas
perusahaan, semakin besar dividen tunai yang mampu dibayar perusahaan kepada
pemegang saham, dan sebaliknya (Sudana, 2011:170).
Teori yang diungkapkan oleh (Keown et.al, 2000 dalam Rahmawati 2011)
yang menyatakan bahwa likuiditas sangat mempengaruhi pembayaran dividen,
karena dividen dibayarkan oleh kas yang merupakan bagian dari likuiditas.
Apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang
modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi,
belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas
tidak digunakan sebaik mungkin (Kasmir, 2013:135).
Semakin tinggi nilai Current Ratio berarti semakin besar kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Namun
demikian tidak berarti dengan semakin tingginya nilai Current Ratio, akan selalu
menjadi indikator yang baik bagi perusahaan, karena current ratio yang sangat
tinggi memberikan indikasi, bahwa terdapatnya aktiva lancar (kas, surat berharga,
piutang dan persediaan) yang terlalu banyak (berlebihan) serta tidak produktif di
dalam perusahaan (Lukviarman, 2006:25). Hal ini sesuai dengan penelitian Palino
(2012) dan Nurraiman (2014) yang terbukti bahwa Current Ratio berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen

Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba dalam
hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan laba, dalam
hubungannya dengan investasi ( Harjito dan Martono, 2012:60).
a) Return On Equity (ROE)
Return On Equity merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan memperoleh laba, atas sejumlah investasi yang
dilakukan oleh pemegang saham (Lukviaman, 2006:35).
Sumarto (2007) dalam Latiefasari (2011) mengungkapkan pada kebijakan
pembayaran dividen yang berfluktuasi, besarnya dividen yang dibayarkan
berdasarkan pada tingkat keuntungan pada setiap akhir periode. Apabila
tingkat keuntungan tinggi, maka besarnya dividen yang dibayarkan
cenderung tinggi, dan sebaliknya bila tingkat keuntungan rendah, maka
besarnya dividen yang dibayarkan juga cenderung rendah.
19
Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin
tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin
kuat, demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2013:204).
Rumus : ROE = Laba bersih setelah pajak
Total Ekuitas
b) Return On Assets (ROA)
ROA merupakan jenis rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan
sebuah perusahaan dibandingkan dengan total set. Laba bersih dapat dilihat
dari laporan rugi laba (profit/ loss), sedangkan total asset dapat dilihat di
neraca (balance sheet). Semakin mendekati 100 persen itu semakin baik
(Fatihudin, 2012:89).
Wati (2015) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki laba bersih
yang tinggi, maka meningkatkan kemampuan perusahaan tersebut dalam
membagikan dividen kepada pemegang saham. Semakin besar ROA
menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat
kembalian investasi (return) semakin besar dan akan berdampak terhadap
tingginya pembayaran dividen bagi investor.
ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan sekuruh
aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting
bagi pihak manajemen, untuk mengevaluasi efektivitas dan efesiensi
manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin
besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan, atau
dengan kata lain dengan jumlah aktiva sama bisa dihasilkan laba yang lebih
besar, dan sebaliknya (Sudana, 2009:26).
Rumus : ROA = Laba Setelah Pajak
Total Aktiva
Adapun penelitian ini bermaksud untuk menguji faktor-faktor yang akan
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Variabel yang akan digunakan adalah
Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return On Equity.
Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada penelitian ini
rasio likuiditas diwakili oleh current ratio. Current ratio merupakan salah satu
jenis rasio likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Current ratio juga dapat
memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan, dalam menghasilkan
cash untuk melunasi kewajibannya. Jadi semakin tinggi nilai rasio likuiditas
perusahaan, berarti perusahaan dinilai mampu mengelola modal perusahaan dan
semakin kecil pula risiko gagal bayar perusahaan tersebut.
Selain meneliti variabel current ratio, penulis juga melakukan penelitian
terhadap variabel DER (Debt to Equity Ratio) dan Return On Equity (ROE). DER
merupakan salah satu rasio pengelolaan modal yang mencerminkan kemampuan
perusahaan membiayai usaha, dengan pinjaman dibanding dana yang disediakan
pemegang saham.
Penulis memilih variabel DER (Debt to Equity Ratio), dikarenakan utang
jangka panjang dapat digunakan untuk membiayai perluasan perusahaan atau
modernisasi dari perusahaan, dan kebutuhan modal untuk keperluan jumlah yang
besar. Dan alasan dipilihnya Return On Equity (ROE), karena rasio ini
merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Salah satu
alasan mengoperasikan perusahaan, adalah untuk menghasilkan laba yang akan
bermanfaat bagi para pemegang saham.

a) Debt Ratio
Debt Ratio merupakan rasio totang hutang dengan total aset yang
dinyatakan dalam persentase. Rasio hutang mengukur berapa persen aset
perusahaan yang dibelanjai dengan hutang (Harjito dan Martono, 2012:59).
Rumus : Debt Ratio = Total hutang
Total Aktiva
b) Rasio Total Hutang terhadap Modal Sendiri (Debt to Equity Ratio)
Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai
utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara
seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini
berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor)
dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 2013:157-158) .
Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak
menguntungkan, karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas
kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan
justru semakin besar rasio akan semakin baik (Kasmir, 2013:158) .
Bahwa debt to equity ratio mencerminkan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian
modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Oleh karena itu,
semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk
membayar semua kewajibannya. Semakin besar proporsi utang yang
digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar
jumlah kewajiban. Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi
besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham termasuk
dividen yang akan diterima, karena kewajiban tersebut lebih diprioritaskan
daripada pembagian dividen. Jika beban hutang tinggi, maka kemmapuan
perusahaan untuk membagi dividen akan semakin rendah, sehingga DER
mempunyai hubungan negatif dengan dividend payout ratio (Prihantoro, 2003
dalam Aan, 2014:22-23).
Rumus : DER= Total Utang
Ekuitas

Aktivity ratio mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan
dalam mengelola aset-asetnya. Artinya dalam hal ini adalah mengukur
kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan bahan
mentah, barang dalam proses, dan barang jadi serta kebijakan manajemen
dalam mengelola aktiva lainnya dan kebijakan pemasaran (Harjito dan
Martono, 2012:57).
a) Perputaran Piutang (Receivable Turnover)
Memberikan wawasan tentang kualitas piutang perushaan dan kesuksesan
perusahaan dalam mengumpulkan piutang dagang (Harjito dan Martono,
2012:57).
Receivable Turnover mengukur perputaran piutang dalam menghasilkan
penjualan. Semakin tinggi perputaran piutang berarti semakin efektif dan
efisien manajemen piutang yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya
(Sudana, 2009:25).
Rumus : Receivable Turnover = Penjualan Kredit Bersih Setahun
Rata- Rata Piutang
b) Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover )
Inventory Turnover dihitung dengan cara membagi harga pokok penjualan
dengan rata- rata persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas
manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan (Harjito dan Martono,
2012:58).
Rumus : Inventory Turnover = Harga Pokok Penjualan
Rata- Rata Persediaan
c) Perputaran Piutang Harian ( Receivable Turnover in Days )
Receivable Turnover in Days disebut juga sebagai avarage collection
period yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam setiap
jangka waktu tertentu (Harjito dan Martono, 2012:58).
Rumus : Avarage Collection Period = Jumlah Hari Dalam Setahun
Perputaran Piutang
d) Perputaran Aktiva ( Total Assets Turnover )
Total Assets Turnover mengukur perputaran dari semua aset yang dimiliki
perusahaan. Total Assets Turnover dihitung dari pembagian antara penjualan
dengan total asetnya (Harjito dan Martono, 2012:59).
Rumus : Total Assets Turnover = Penjualan Bersih
Total Aktiva

Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) yaitu rasio yang menunjukkan hubungan
antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio
likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau
kewajiban jangka pendek (Harjito dan Martono, 2012:53).
a) Rasio Lancar (Current Ratio)
Rasio Lancar (Current Ratio) merupakan rasio untuk mengukur
kemampuan perusahaan, dalam membayar kewajiban jangka pendek atau
utang yang segera jatuh tempo, pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan
kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi
kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula
dikatakan sebagai bentuk untuk mengukurtingkat keamanan suatu perusahaan
(Kasmir, 2013:134).
Current Ratio yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik bagi
kreditor jangka pendek, dalam arti setiap saat perusahaan memiliki
kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansial jangka
pendeknya. Akan tetapi current ratio yang tinggi akan berpengaruh negatif
terhadap kemampuan meperoleh laba (rentabilitas), karena sebagian modal
kerja tidak berputar atau mengalami pengangguran (Harjito dan Martono,
2012:56).
Semakin tinggi nilai Current Ratio berarti semakin besar kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Namun
demikian tidak berarti dengan semakin tingginya nilai Current Ratio, akan
selalu menjadi indikator yang baik bagi perusahaan, karena current ratio
yang sangat tinggi memberikan indikasi, bahwa pendapatnya aktiva lancar
(kas, surat berharga, piutang dan persediaan) yang terlalu banyak (berlebihan)
serta tidak produktif di dalam perusahaan (Lukviarman, 2006:25).
Current Ratio sangat berguna untuk mengukur likuiditas perusahaan, akan
tetapi dapat menjebak. Hal ini dikarenakan current ratio yang tinggi dapat
disebabkan adanya piutang yang tidak tertagih, atau persediaan yang tidak
terjual, yang tentu saja tidak dapat dipakai untuk membayar utang (Prastowo,
2011:85).
Rumus : Current Ratio (CR) = Aset lancar
Liabilitas
b) Rasio Cepat (Quick Ratio)
Alat ukur yang lebih akurat untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan
adalah quick ratio (atau disebut juga acid test ratio). Rasio ini merupakan
pertimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan
jumlah hutang lancar (Harjito dan Martono, 2012:56).
Rasio ini seperti current ratio tetapi persediaan tidak diperhitungkan
karena kurang likuid dibandingkan dengan kas, surat berharga, dan piutang.
Oleh karena itu, quick ratio memberikan ukuran yang lebih akurat
dibandingkan dengan current ratio, tentang kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan (Sudana, 2011:21)
Rumus : QR = Aset Lancar – Persediaan
Passiva Lancar
c) Rasio Kas (Cash Ratio)
Cash Ratio merupakan salah satu ukuran dari rasio likuiditas (liquidity
ratio), yang merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban
jangka pendeknya (current liability), melalui sejumlah alat likuid (kas dan
setara kas) yang dimiliki perusahaan (Dendawijaya, 2003 dalam Difah,
2011:39).
Rasio ini paling akurat dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban jangka pendek, karena hanya memperhitungkan
komponen aktiva lancar yang paling likuid. Semakin tinggi rasio likuiditas
menunjukkan semakin baik kondisi keuangan jangka pendek prusahaan, dan
sebaliknya (Sudana, 2011:21).
16
Rumus : Cash Ratio = Kas + Ekuivalen Kas
Hutang Jangka Pendek

Berikut berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen:
(Sudana, 2011:170-171)
1. Dana yang dibutuhkan perusahaan
Apabila di masa yang akan datang perusahaan berencana melakukan
investasi yang membutuhkan dana yang besar, maka perusahaan
dapat memperolehnya melalui penyisihan laba ditahan. Semakin
besar kebutuhan dana di masa yang akan datang, semakin besar pula
bagian laba yang ditahan diperusahaan atau semakin kecil dividen
yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
2. Likuiditas
Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen
saham. Perusahaan hanya mampu membayar dividen tunai jika
tingkat likuiditas (cash ratio) yang dimiliki perusahaan mencukupi.
Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, semakin besar dividen
tunai yang mampu dibayar perusahaan kepada pemegang saham, dan
sebaliknya.
3. Kemampuan perusahaan untuk meminjam
Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari pinjaman.
Perusahaan dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar,
karena perusahaan masih memiliki peluang atau kemampuan untuk
memperoleh dana dari pinjaman guna memenuhi kebutuhan dana
yang diperlukan perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena leverage
keuangan perusahaan masih rendah, dan perusahaan masih dipercaya
oleh para kreditor. Dengan demikian, semakin besar kemampuan
perusahaan untuk meminjam, semakin besar dividen yang
dibayarkan kepada pemegang saham.
4. Nilai informasi dividen
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pasar saham
perusahaan meningkat ketika perusahaan mengumumkan kenaikan
dividen, dan harga pasar saham perusahaan turun ketika perusahaan
mengumumkan penurunan dividen. Salah satu alasan dari reaksi
pasar terhadap informasi pengumuman dividen tersebut adalah
karena pemegang saham lebih menyukai pendapatan sekarang,
sehinggadividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham.
Selain itu, dividen yang meningkat dianggap memberikan sinyal
bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, dan sebaliknya dividen
turun memberikan sinyal kondisi keuangan perusahaan yang
memburuk. Perubahan harga saham yang mengikuti sinyal dividen
disebut dengan information content effect.
5. Pengendalian Perusahaan
Jika perusahaan membayar dividen yang besar, kemungkinan
perusahaan memperoleh dana dengan menjual saham baru untuk
membiayai peluang investasi yang dinilai menguntungkan. Dalam
kondisi demikian, kendali pemegang saham lama atas perusahaan
kemungkinan akan berkurang, jika pemegang saham lama tidak
berjanji untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan
perusahaan.
6. Pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak
kreditor
Ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak kreditor,
perjanjian pinjaman tersebut sering disertai dengan persyaratanpersyaratan tertentu. Salah satu bentuk persyaratan di antaranya
adalah pembatasan pembayaran dividen yang tidak boleh melampaui
jumlah tertentu yang disepakati. Tujuannya adalah melindungi
kepentingan pihak kreditir, yaitu kelancaran pelunasan pokok
pinjaman dan bunganya.
7. Inflasi
Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin turun daya beli mata uang.
Hal ini berarti perusahaan harus mampu menyediakan dana yang
lebih besar untuk membiayai operasi maupun investasi perusahaan
pada masa yang akan datang. Apabila peluang untuk mendapatkan
dana yang berasal dari luar perusahaan terbatas, salah satu cara
untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah melalui dana
internal, yaitu laba ditahan. Dengan demikian, jika inflasi
meninhkat, dividen yang dibayarkan akan berkurang, dan
sebaliknya.

(Sudana, 2011:172-174) Terdapat beberapa aspek kebijakan dividen
diantaranya yaitu:
1. Dividen Saham (Stock Dividend)
Dividen saham adalah pembayaran dividen berupa saham kepada
pemegang saham. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, dividen
saham tidak lebih dari rekapitalisasi perusahaan. Artinya pembagian
dividen saham tidak akan mengubah jumlah modal perusahaan, tetapi
hanya terjadi perubahan pada sturktur modal saja.
2. Pemecahan Saham (Stock Split)
Pemecahan saham merupakan tindakan perusahaan untuk menambah
jumlah saham yang beredar, dengan cara memecah satu saham menjadi
dua saham atau yang lebih, diikuti dengan penurunan nilai nominal
secara proporsional. Tindakan pemecahan saham biasanya dilakukan
perusahaan apabila harga pasar saham perusahaan sudah terlalu tinggi.
3. Pembelian Kembali Saham (Repurchase Of Stock)
Pembelian kembali saham merupakan bagian dari keputusan dividen.
Keputusan ini diambil apabila perusahaan mempunyai kelebihan kas,
namun tidak ada peluang investasi yang menguntungkan. Oleh karena
itu, perusahaan dapat menggunakan dana yang tersedia untuk dibagikan
sebagai dividen atau untuk membeli kembali saham yang beredar.

(Sudana, 2009:220-222) Terdapat beberapa teori tentang kebijakan dividen
yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan antara lain:
1. Dividend Irrelevance Theory
Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani (MM).
Menurut dividend irrelevance theory, kebijakan dividen tidak mempengaruhi
harga pasar saham perusahaan atau nilai perusahaan. Modigliani dan Miller
berpendapat bahwa, nilai perusahaan hanya ditentukan ileh kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (earning power) dan risiko bisnis,
sedangkan bagaimana cara membagi arus pendapatan menjadi dividen dan laba
ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan.
2. Bird-in-the-Hand Theory
Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lintner. Berdasarkan bird
in the hand theory, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar
saham. Artinya, jika dividen yang dibagikan perusahaan semakin besar, maka
harga pasar saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi dan sebaliknya. Hal
ini terjadi karena, pembagian dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang
dihadapi investor.
3. Tax Preference Theory
Berdasarkan tax preference theory, kebijakan dividen mempunyai pengaruh
negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin besar jumlah
dividen yang dibagikan suatu perusahaan semakin rendah harga pasar perusahaan
yang bersangkutan. Hal ini terjadi jika ada perbedaan antara tarif pajak personal
atas pendapatan dividen dan capital gain. Apabila tarif pajak dividen lebih tinggi
diperoleh perusahaan tetap ditahan di perusahaan, untuk membelanjai investasi
yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian di masa yang akan datang
diharapkan terjadi peningkatan capital gain yang tarif pajaknya lebih rendah.
Apabila banyak investor yang memiliki pandangan demikian, maka investor
cenderung memilih saham-saham dengan dividen kecil dengan tujuan untuk
menghindari pajak.

 

Anggota dewan berbeda satu sama lain; mereka memiliki karakteristik dan pengalaman pribadi yang berbeda. Kang dkk. Al. (2007) menggambarkan keragaman yang dapat diamati sebagai perbedaan dalam; latar belakang ras/etnis, kebangsaan, jenis kelamin dan usia. Hal ini sangat mirip dengan deskripsi Campbell & Mínguez-Vera (2008) berikut ini dapat diukur pada sejumlah dimensi: jenis kelamin, usia, etnis, kebangsaan, latar belakang pendidikan, pengalaman industri dan keanggotaan organisasi.

• Usia

Berbicara dengan orang-orang dari generasi yang kira-kira sama dialami oleh orang-orang lebih mudah. “Dalam konteks organisasi, karakteristik generasi dapat mengarah pada perumusan persepsi dan nilai generasi yang berbeda” (Park & ​​Gursoy, 2012). Westphal & Milton (2000) menemukan “Dewan secara tradisional dipandang sebagai kelompok elit homogen yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama, memegang gelar dari sekolah yang sama, memiliki pendidikan dan pelatihan profesional yang serupa, dan, sebagai hasilnya , memiliki pandangan yang sangat mirip tentang praktik bisnis”. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa untuk mencapai kesepakatan di dewan, alangkah baiknya memiliki anggota yang cukup umur.

Hafsi & Turgut (2013) berpendapat bahwa keragaman usia anggota dewan memiliki dampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Ali dkk. Al. (2013) menemukan bahwa organisasi dengan tingkat keragaman usia dewan yang rendah mengalami tingkat pengembalian aset yang tinggi. Artinya akan lebih baik bagi kinerja perusahaan untuk memiliki orang-orang dari usia yang sama di dewan. Tetapi juga dapat dikatakan bahwa memiliki anggota dari usia yang berbeda akan meningkatkan koneksi ke segmen yang berbeda. Dan fakta bahwa orang tua memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Ada sedikit penelitian yang dilakukan tentang pengaruh keragaman usia pada kinerja perusahaan.

• Latar belakang

Carroll & Buchholtz (2011) menemukan bahwa untuk mengelola kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda, yang terbaik adalah memiliki dewan yang beragam secara demografis. Tetapi apakah latar belakang etnis anggota dewan penting bagi kinerja perusahaan harus dipertanyakan. Asumsi umum adalah bahwa memiliki orang-orang dari latar belakang dan kelompok etnis yang berbeda adalah penting untuk bisnis. Karena orang-orang dari latar belakang etnis tertentu mengenali kebutuhan dari orang-orang dari kelompok ini. Mewakili kelompok yang berbeda penting untuk mengambil sinyal dari kelompok pelanggan yang berbeda. Semakin banyak kontak yang dimiliki perusahaan dengan kelompok yang berbeda, semakin banyak perusahaan dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan spesifik kelompok tertentu.

Dalam studi empiris Abdullah & Ismail (2013) mengemukakan bahwa setiap suku bangsa berbeda dalam hal sosial, budaya dan ekonomi. Dewan dengan keragaman yang lebih besar dapat meminimalkan risiko ‘pemikiran kelompok’ dan mencegah perusahaan membuat keputusan yang bias terhadap kelompok pemangku kepentingan tertentu. Memiliki anggota dewan dari latar belakang etnis yang berbeda dapat membantu untuk memahami pelanggan dari latar belakang yang berbeda.

Abdullah & Ismail (2013) menemukan bahwa keragaman etnis memang memiliki dampak positif pada ukuran kinerja berbasis akuntansi. Sebuah makalah empiris oleh Brammer, Millington & Pavelin (2007) tentang perusahaan di Inggris menemukan keragaman etnis dan gender sangat terbatas, dalam makalah ini juga disebutkan bahwa keragaman etnis sulit diukur. Sebuah studi empiris oleh Carter et. al. (2010) menunjukkan bahwa interaksi keragaman gender dan keragaman etnis minoritas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil studi empiris menunjukkan hasil yang berbeda dari apa yang diharapkan, yaitu harapan bahwa lebih banyak keragaman etnis akan baik untuk kinerja perusahaan.

• Jenis kelamin

Keragaman gender anggota dewan merupakan bidang penelitian yang cukup luas, bagian berikut memberikan gambaran singkat. Komisi Eropa (2012) bertujuan untuk keterwakilan perempuan dan laki-laki yang setara dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan khususnya lebih banyak perempuan di dewan direksi. Pada 2020 mereka ingin 40 persen anggota dewan adalah perempuan. Tidak hanya Uni Eropa yang menyerukan keterwakilan perempuan di dewan, ada juga pemerintah yang membuat pedoman atau peraturan untuk minimal anggota dewan perempuan. Penelitian dilakukan tentang apakah kedatangan anggota dewan perempuan akan mengubah kinerja perusahaan.

Hasil penelitian Campbell & Mínguez-Vera (2008) menunjukkan “minimal, bahwa peningkatan keragaman gender dapat dicapai tanpa merusak nilai pemegang saham”. Namun secara total hasil dalam bidang penelitian ini bertentangan, sebuah makalah oleh Adams & Ferreira (2009) menemukan hubungan linier negatif. Tetapi yang lain menemukan hubungan linier positif  (Bear, Rahman & Post, 2010). Juga ada makalah yang tidak memberikan hubungan yang signifikan (Carter, D’Souza, Simkins & Simpson, 2010). Faktanya adalah bahwa bidang penelitian ini belum mencapai konsensus tentang apa pengaruh memiliki perempuan di dewan direksi.

Makalah Ali et. Al. (2013) menyimpulkan bahwa ada hubungan antara keragaman gender dengan produktivitas karyawan. Keragaman gender yang lebih tinggi mengarah pada produktivitas karyawan yang lebih tinggi yang baik untuk kinerja perusahaan. Namun Ali dkk. Al. hanya melakukan penelitian empiris mereka di Australia.

Cukup banyak penelitian yang dilakukan tentang pengaruh karakteristik dewan tertentu pada kinerja perusahaan, intinya kadang-kadang bertentangan. Di beberapa bidang dapat dinyatakan bahwa ada sedikit penelitian yang dilakukan tentang pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan literatur sebenarnya dapat disimpulkan bahwa sulit untuk menarik kesimpulan tentang pengaruh tingkat keragaman yang lebih tinggi dalam dewan terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu makalah ini akan melihat perusahaan tertentu di satu negara, yaitu perusahaan yang terdaftar di Belanda. Fokus akan berada pada fakta apakah dalam situasi ini ada signifikan

• Ukuran dewan direksi

Teori agensi tata kelola perusahaan mendukung ukuran dewan yang lebih besar karena dapat memberikan pengawasan yang beragam dan mengurangi intervensi berlebihan dari CEO dalam aktivitas dewan (Singh & Harianto, 1989; Conyon & Peck, 1998; Bhatt & Bhattacharya, 2015). Teori ketergantungan sumber daya mengusulkan bahwa dewan menyediakan sumber daya penting bagi perusahaan dalam hal beragam pendapat tentang suatu masalah; jika anggota dewan duduk di dewan lainnya. Berdasarkan teori ini, Pfeffer dan Salancik (1978), Klein (1998), Kim, Cha, Cichy, Kim, dan Tkach (2012), dan Hillman dan Dalziel (2003) menyarankan bahwa persyaratan penasihat kepala eksekutif meningkat ketika manajemen bergantung pada sumber daya eksternal. Jadi, ukuran dewan yang lebih besar akan menyediakan jaringan bisnis dan sosial bagi perusahaan. Sebagai tanggapan, perusahaan lebih memilih dewan yang lebih besar untuk mendapatkan keragaman dan keahlian (Pearce & Zahra, 1992).

Studi oleh Bermig dan Frick (2010), menyukai dewan yang lebih kecil karena dewan perusahaan yang lebih besar mungkin menghadapi masalah dalam mencapai konsensus, pengambilan keputusan yang tertunda. , dan tumpangan bebas. Pandangan ini telah didukung oleh Jensen (1993), seperti bahwa perusahaan memiliki dewan yang lebih kecil dengan pengambilan keputusan dan koordinasi yang lebih baik. Bukti empiris juga telah disediakan dalam literatur tentang asosiasi dewan yang lebih kecil dengan nilai perusahaan yang lebih tinggi (Kumar & Singh, 2013). Argumen ini didukung oleh Mashayekhi dan Bazaz (2008), mengklaim bahwa kelompok anggota dewan kecil mengambil keputusan dengan cara yang lebih konsensus dan mencapai profitabilitas yang lebih tinggi secara komparatif.

Namun, hasil ini telah ditentang oleh penulis seperti Coles, Daniel, dan Naveen (2008), Kajola (2008), Kim et al. (2012), Arora dan Sharma (2016), yang menganjurkan untuk ukuran dewan yang lebih besar dengan alasan membawa keragaman dan keahlian mengarah pada ide-ide yang lebih baik. Misalnya, Dalton, Daily, Johnson, dan Ellstrand (1999) mendokumentasikan bahwa direktur juga dapat menyediakan akses ke sumber daya eksternal. Juga, Haleblian dan Finkelstein (1993) menyampaikan bahwa kelompok besar memiliki pendapat yang lebih bervariasi yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Juga, Topak (2011) tidak dapat menemukan hubungan antara ukuran dewan dan nilai perusahaan.

• Komposisi dewan direksi

Parameter kinerja keuangan perusahaan selanjutnya untuk didiskusikan adalah komposisi dewan — kehadiran dan proporsi direktur eksekutif dan independen di dewan perusahaan. Direktur independen seharusnya mengurangi kemungkinan bentrokan antara manajemen dan pemilik. Teori keagenan mengklaim bahwa dewan harus terdiri dari kedua jenis direktur. Namun, teori penatagunaan menganjurkan bahwa direktur eksekutif harus mengambil keputusan karena mereka mendapat informasi yang lebih baik tentang kegiatan perusahaan dan strategi masa depan daripada direktur luar.

Ada studi substansial dalam literatur yang melaporkan kinerja yang lebih baik dari sebuah perusahaan di mana dewan menunjuk direktur independen. Mak dan Kusnadi (2005) mengungkapkan bahwa dewan dengan direktur independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen atas nama pemilik dan terkait dengan nilai perusahaan yang lebih tinggi. Demikian pula, Rosenstein dan Wyatt (1990) menyajikan bukti empiris untuk pengaruh positif direktur independen dan pengembalian saham.

Namun, hasil kontradiktif telah disajikan oleh Yermack (1996), menunjukkan bahwa direktur independen tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Selain itu, dewan yang mempekerjakan direktur independen hanya untuk memenuhi pedoman peraturan tidak selalu mengarah pada kinerja yang lebih baik (Agrawal & Knoeber, 1996). Beberapa penulis seperti Hermalin dan Weisbach (1991) dan Bhagat dan Black (2002) bahkan menolak hubungan antara independensi dewan dan kinerja. Juga, Vo dan Nguyen (2014) dan Arora dan Sharma (2016) berpendapat bahwa independensi dewan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan.

• Rapat Dewan

Beberapa penulis berpendapat bahwa rapat dewan diperlukan agar setiap anggota memahami segala sesuatu melalui lensa yang sama dan merumuskan strategi yang sesuai (Zahra & Pearce, 1989). Ini membantu direktur untuk memiliki koordinasi yang lebih baik, dan mereka bekerja selaras dengan kepentingan perusahaan (Lipton & Lorsch, 1992). Sebaliknya, pendukung lain berpendapat bahwa ada juga biaya yang terlibat dengan pertemuan seperti bepergian dari kota yang berbeda, remunerasi untuk menghadiri pertemuan, atau waktu manajerial (Vafeas, 1999). Beberapa penulis dan Jensen (1993) menunjukkan bahwa masalah rutin menyerap lebih banyak waktu dalam rapat; sehingga belum tentu menambah kinerja keuangan perusahaan. Jika sebuah perusahaan dapat memperbaiki jumlah rapat dewan secara efisien, itu dapat mengurangi biaya agensi untuk sebagian besar.(Arora & Singh, 2021)

• Kepemimpinan dewan (dualitas CEO)

Pekerjaan penelitian penting lainnya dalam tata kelola perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan apakah posisi CEO dan ketua harus ganda atau terpisah. Dualitas CEO didukung oleh teori stewardship dengan argumen bahwa ia mendokumentasikan kejelasan kepemimpinan untuk perumusan kebijakan tanpa konflik di dua posisi (Boyd 1995). Mengutip teori keagenan (Carver, 1990) dan mengungkapkan bahwa sulit bagi direktur untuk menjalankan peran tata kelola mereka ketika dua posisi ini dipisahkan (Bhagat & Bolton, 2008).

Juga, di perusahaan di mana CEO dan ketuanya sama, mungkin ada lebih banyak direktur bermasalah (dengan riwayat kelemahan integritas) di dewan (Bhuiyan, 2015)). Beberapa penulis (Ellstrand, & Johnson, 1998) tidak menemukan perbedaan antara perusahaan di mana posisi CEO dan ketua adalah ganda atau terpisah. Studi sebelumnya juga melaporkan masalah endogenitas ketika variabel dewan mengalami regresi terhadap kinerja. Dalam arah ini, hubungan terbalik antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan juga telah diuji oleh Valenti, Luce, dan Mayfield (2011) dan Arora dan Sharma (2015).

Pengetahuan ilmiah tentang peran faktor budaya dalam praktik pelaporan non-keuangan berasal dari literatur akuntansi keuangan. Salah satu kontribusi pertama diberikan oleh Gray (1988), yang menggarisbawahi peluang yang terkait dengan mengevaluasi faktor budaya untuk memahami secara mendalam kekhasan yang mempengaruhi sistem sosial. Secara khusus, kerangka yang diusulkan oleh Gray telah digunakan oleh sarjana akuntansi untuk menilai hubungan antara dimensi budaya dan topik yang berbeda seperti proses akuntansi manajerial, audit dan manajemen strategis (Hope et al., 2008). Selanjutnya, pendekatan metodologis yang digunakan untuk mengevaluasi praktik pelaporan keuangan juga telah digunakan untuk mengevaluasi perilaku etis. Secara khusus, banyak penelitian telah dilakukan oleh akademisi untuk mengevaluasi hubungan antara faktor budaya dan praktik pelaporan CSR (Adams, 2002; García-Sánchez et al., 2013; Sannino et al., 2020).

Beberapa teori yang mendasari penemuan dimensi budaya Hofstede, antara lain A. Kluckhohn (1952) menjelaskan tentang dimensi budaya dalam 10 “Primary Message Systems” yaitu: interaction, association (with others), subsistence, isexuality, teritorality, temporality, learning, play, defense, dan exploitation. Sedangkan Parsons & Shils (1951) mengklasifikasikan multimensional dalam “General Theory of Action”. Parsons dan Shils menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia ditentukan oleh lima variabel, yaitu:

• Affectivity versus affectivity neutrality
• Self-orientation versus Collectivity-orientation
• Universalism versus particularism
• Ascription versus achievement
• Specificity versus

Kluckhohn & Strodtbeck (1961) berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa masyarakat dibedakan dalam orientasi nilai sebagai berikut:

• Suatu evaluasi sifat manusia
• Hubungan manusia dengan lingkungannya
• Orientasi pada aktivitas
• Hubungan antar manusia

Berdasarkan analisis faktor, Hofstede (1980) secara empiris menemukan ada empat dimensi program mental, yaitu:

• Perbedaan kekuasaan (power distance), merupakan dimensi budaya yang menunjukkan adanya ketidak sejajaran (inequality) bagi anggota yang tidak mempunyai kekuatan dalam suatu institusi (keluarga, sekolah, dan masyarakat) atau organisasi (tempat bekerja). Perbedaan kekuasaan ini berbeda-beda tergantung dari tingkatan sosial, tingkat pendidikan, dan Misalnya politisi dapat menyukai status dan kekuasaan, pebisnis menyukai kesejahteraan dan kekuasaan, dan sebagainya. Ketidak sejajaran ini dapat terjadi dalam masyarakat (perbedaan dalam karakteristik mental dan phisik, status sosial, kesejahteraan, kekuasaan, aturan, hukum, dan hak), keluarga, sekolah, dan ditempat kerja/organisasi (nampak pada struktur organisasi dan hubungan antara boss-subordinate). Norma Perbedaan Kekuasaan Norma perbedaan kekuasaan berikatan dengan 1) tingkat ketidak sejajaran yang diinginkan atau tidak diinginkan 2) tingkat ketergantungan dan kesaling tergantungan dalam masyarakat. Nilai tentang ketidak sejajaran ini melekat pada nilai tentang kekuasaan yang dipraktekkan dalam masyarakat. Perbedaan nilai yang dianut menyebabkan perbedaan dalam mengartikan sesuatu yang ada. French & Raven (1959) mengklasifikasikan dasar kekuatan sosial dalam 5 tipe, yaitu: reward power, coercive power, legitimate power (didasarkan pada aturan/hukum), referent power (didasarkan pada kharisma seseorang) dan expert power. Adanya perbedaan kekuasaan ini mempunyai konsekuensi pada sistem politik, kehidupan beragama, ideologi, dan pada organisasi. Ukuran-ukuran yang digunakan oleh Hosftede dalam mengukur tingkat perbedaan kekuasaan adalah:
  • Luasnya geografis (makin luas makin rendah tingkat perbedaan kekuasaan)
  • Besarnya populasi (makin besar makin tinggi tingkat perbedaan kekuasaan).
  • Kesejahteraan (makin sejahtera makin rendah tingkat perbedaan kekuasaan).

Tingkat kesejahteraan yang tinggi diwakili dengan ukuran-ukuran: kurangnya pertanian tradisional, tehnologi lebih modern, lebih banyak kehidupan urban, mobilitas sosial lebih banyak, sistem pendidikan lebih baik, dan lebih banyak masyarakat tingkat menengah.

• Pengelakan terhadap ketidak pastian (uncertainty avoidance), merupakan dimensi budaya yang menunjukkan sifat masyarakat dalam menghadapi lingkungan budaya yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat Masyarakat dapat melakukan pengelakan terhadap ketidak pastian ini dengan tehnologi, hukum, dan agama. Tehnologi digunakan untuk membantu dalam mempertahankan diri dari ketidak pastian yang disebabkan oleh sifat alam, hukum digunakan untuk membantu dalam mempertahankan diri dari ketidak pastian atas perilaku orang lain, sedangkan agama digunakan untuk menerima ketidakpastian yang tidak dapat dipertahankan oleh diri manusia sendiri. Ketidakpastian dalam suatu organisasi berkaitan dengan konsep dari lingkungan yang selalu dikaitkan dengan sesuatu yang diluar kendali perusahaan. Teori-teori yang berkaitan dengan ketidak pastian yang sering digunakan dalam organisasi adalah:
• Teori pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti,
• Teori kontijensi,
• Teori perilaku

Dalam organisasi pengelakan ketidakpastian ini dilakukan dengan tehnologi, aturan, dan tatacara (ritual). Tehnologi digunakan untuk menciptakan prediksi jangka pendek sebagai pencapaian hasil. Sedangkan aturan dan tatacara digunakan untuk mengurangi ketidak pastian akibat tidak dapat diprediksinya perilaku dari anggota organisasi. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat pengelakan kepastian adalah:

• Orientasi aturan,
• Stabilitas pekerja,

• Individualitas vs kolektivitas merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan adanya sikap yang memandang kepentingan pribadi dan keluarga sebagai kepentingan utama ataukah sebagai kepentingan bersama di dalam suatu Dimensi ini juga dapat terjadi di masyarakat, dan organisasi. Dalam organisasi yang masyarakatnya mempunyai dimensi Collectivism memerlukan ketergantungan emosional yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki dimensi Individualism (Hofstede, 1980). Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat individualisme diantaranya adalah: tingkat pendidikan, sejarah organisasi, besarnya organisasi, tehnologi yang digunakan dalam organisasi, dan subkultur yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan.
• Maskulinitas vs femininitas, merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda- beda tergantung perbedaan jenis para Pada masyarakat maskulin, menganggap pria harus lebih berambisi, suka bersaing, dan berani menyatakan pendapatnya, dan cenderung berusaha mencapai keberhasilan material. Dalam masyarakat feminin, kaum pria diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas kehidupan dibandingkan dengan keberhasilan materalitas. Lebih jauh dijelaskan bahwa masyarakat dari sudut pandang maskulinitas adalah masyarakat yang lebih menggambarkan sifat kelaki-lakian, sedangkan masyarakat femininitas lebih menggambarkan sifat kewanitaan. Jadi sudut pandangnya bukan dari sudut jenis kelamin.
• Dimensi long term versus short term orientation merupakan pengembanagan Hofstede dan Bond 1998 yang menghasilkan dimensi “Confusian Dynamism”. Dimensi ini kemudian diubah menjadi long term Masyarakat dengan oreintasi jangka panjang menumbuhkan nilai-nilai yang terkait dengan reward masa depan., sperti kegigihan dan penghematan. Masyarakat dengan orientasi jangka pendek lebih menumbuhkan nilai-nilai yang terkait dengan masa lalu dan masa kini, seperti penghormatan terhadap tradisi, menyelamtkan harga diri sesorang dan memenuhi kewajiban sosial.
• Dimensi indulgence versus Indulgence merefkleksikan masyarakat yang dalam tatanan sosial sangat mentoleransi pengekspresian hasrat dan perasaan, terutama yang berkaitan dengan waktu luang, mencari hiburan bersama teman, pembelian barang, konsumsi dan hal-hal yang berbau seksual. Ujung kontinum dari dimensi ini adalah restraint, yang merefleksikan masyarakat yang menahan kesenangan-kesenangan yang disebutkan sebelumnya. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini cenderung tidak bisa menikmati hidup.

Dengan mengacu pada tingkatan program mental tersebut Hofstede menurunkan budaya dari tingkatan yang kedua (collective) sehingga budaya adalah sesuatu yang dapat dipelajari bukan merupakan suatu gen tetapi diturunkan dari lingkungan sosial, organisasi ataupun kelompok lain. Budaya ini dibedakan antara sifat manusia dan dari kepribadian individu. Sifat manusia adalah segala yang dimiliki oleh manusia misalnya sifat cinta, sedih, sifat membutuhkan orang lain, dan sebagainya, ekspresi sifat ini dipengaruhi oleh budaya yang dianut pada masyarakat tersebut.

Sedangkan kepribadian (personality) seorang individu adalah seperangkat program mental personal yang unik yang tidak dapat dibagikan dengan orang lain. Hofstede (1991) mengkategorikan lapisan budaya untuk mengelompokkan kebiasaan orang sesuai dengan lingkungannya:

• Tingkatan nasional (national level), berdasarkan suatu
• Tingkatan daerah (regional), dan/atau suku (ethnic), dan atau agama (religion), dan atau bahasa (lingistic).
• Tingkatan perbedaan jenis kelamin (gender).
• Tingkatan generasi, misalnya orang tua dengan anak-anak.
• Tingkatan sosial, dihubungkan dengan pendidikan, dan pekerjaan atau
• Tingkatan organisasi atau

Budaya berdasarkan tingkatan-tingkatan tersebut, dalam kenyataannya sering terjadi ketidak harmonisan, misalnya adanya konflik dalam tingkatan- tingkatan jender dalam budaya organisasi, konflik antara tingkatan-tingkatan generasi dalam budaya daerah.

 

Hofstede menurunkan konsep budaya dari program mental yang dibedakan dalam tiga tingkatan (Hofstede, 1980), yaitu: 1) tingkat universal, yaitu program mental yang dimiliki oleh seluruh manusia. Pada tingkatan ini program mental seluruhnya melekat pada diri manusia, 2) tingkat collective, yaitu program mental yang dimiliki oleh beberapa, tidak seluruh manusia. Pada tingkatan ini program mental khusus pada kelompok atau kategori dan dapat dipelajari. 3) tingkat individual, yaitu program mental yang unik yang dimiliki oleh hanya seorang, dua orang tidak akan memiliki program mental yang persis sama. Pada tingkatan ini program mental sebagian kecil melekat pada diri manusia, dan lainnya dapat dipelajari dari masyarakat, organisasi atau kelompok lain.

Dalam ilmu sosial, pada umumnya tidak dapat dilakukan pengukuran suatu konstruk secara langsung, sehingga paling tidak harus digunakan 2 pengukuran yang berbeda. Program mental ini oleh Hofstede dijelaskan dengan dua konstruk yaitu value (nilai) dan culture (budaya). Nilai didefinisikan sebagai suatu tendensi yang luas untuk menunjukkan state of affairs tertentu atas lainnya, yang pengukurannya menggunakan belief, attitudes, dan personality. Sedangkan culture didefinisikan oleh Hofstede (1991:4) sebagai program mental yang berpola pikiran (thinking), perasaan (feeling), dan tindakan (action) atau disebut dengan “software of the mind”.

Pemrograman ini dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian dilanjutkan dengan lingkungan tetangga, sekolah, kelompok remaja, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu sistem nilai yang dianut oleh suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, sampai pada lingkungan masyarakat luas. Pemrograman mental atau budaya ini dikembangkan melalui suatu sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat, kemudian sistem nilai ini akan menjadi norma-norma sosial yang mempengaruhi perilaku sosial.

 

Tarif pajak efektif perusahaan (ETR), didefinisikan sebagai beberapa ukuran kewajiban pajak dibagi dengan pendapatan, telah lama digunakan dalam literatur sebagai ukuran perencanaan pajak aktif. Tarif pajak efektif buku (BETR) dihitung sebagai total beban pajak buku dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Demikian pula, tarif pajak efektif buku saat ini (CETR) menggunakan beban pajak buku saat ini di pembilang. Langkah-langkah berbasis ETR memiliki dua keterbatasan penting. Pertama, karena total beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan, BETR gagal memperhitungkan agresivitas pajak yang terkait dengan perbedaan buku-pajak temporer karena penurunan beban pajak kini diimbangi dengan peningkatan terkait dalam beban pajak tangguhan. Kedua, baik BETR dan CETR dapat mengecilkan tingkat agresivitas pajak perusahaan jika perusahaan mencatat kontinjensi yang terkait dengan manfaat pajak yang tidak pasti yang timbul dari pengambilan posisi pajak agresif (De Waegenaere et al., 2010).

Direng dkk. (2008) memperkenalkan ukuran alternatif agresivitas pajak, tarif pajak efektif tunai jangka panjang (LRCashETR). Direng dkk. menghitung LRCashETR sebagai rasio jumlah 10 tahun pajak tunai yang dibayarkan dengan jumlah 10 tahun pendapatan keuangan sebelum pajak.2 Dyreng dkk. (2008) berpendapat bahwa tindakan mereka memperbaiki dua kekurangan tindakan agresivitas pajak berbasis ETR. Meskipun Dyreng dkk. (2008) meneliti penghindaran pajak jangka panjang (bukan agresivitas), beberapa penelitian selanjutnya tentang agresivitas pajak telah menggunakan ukuran mereka sebagai proksi untuk agresivitas pajak (yaitu Frischmann et al., 2008). Studi lain menggunakan perbedaan total antara buku dan penghasilan kena pajak (BTD) sebagai proksi untuk agresivitas pajak. Menghitung BTD memerlukan estimasi penghasilan kena pajak, yang biasanya dilakukan dengan menjumlahkan beban pajak saat ini dengan tarif pajak menurut undang-undang. Secara empiris, Wilson (2009) menemukan bahwa BTD berhubungan positif dengan ukuran tax sheltering.

Beberapa penelitian lain menggunakan varian perbedaan pajak buku sebagai proksi untuk agresivitas pajak. Rego dan Wilson (2010) menggunakan perbedaan buku pajak permanen sebagai proxy mereka, berdasarkan asumsi bahwa manajer lebih memilih strategi pajak yang mengurangi beban pajak penghasilan. Sementara strategi pajak yang menghasilkan perbedaan buku-pajak sementara dapat menyebabkan beban pajak kini lebih rendah, perbedaan tersebut juga menyebabkan pendapatan yang sesuai dalam beban pajak tangguhan, sehingga tidak ada perubahan total beban pajak. Mereka menghitung PBTD sebagai total perbedaan buku-pajak dikurangi beban pajak tangguhan kotor menurut tarif undang-undang federal yang berlaku. Frank dkk. (2009) mengembangkan dan menggunakan ukuran perbedaan permanen diskresioner, yang mereka hitung dari model, di mana perbedaan total pajak permanen diregresi pada item nondiscretionary yang tidak terkait dengan perencanaan pajak yang diketahui menyebabkan perbedaan permanen . Residu dari regresi cross-sectional tahunan ini adalah proxy mereka untuk agresivitas pajak, DAX.

Desai dan Dharmapala (2006) menghitung BTD abnormal (AbBTD) menggunakan residu dari estimasi perbedaan buku-pajak pada total akrual. Ukuran ini mencoba untuk memisahkan total BTD menjadi yang tidak terkait dengan perencanaan pajak (BTD normal) dan yang terkait dengan perencanaan pajak (BTD abnormal). Terakhir, Wilson (2009) memperkenalkan model prediksi tax shelter. Ukuran agresivitas pajak adalah probabilitas yang diprediksi dari sebuah perusahaan yang terlibat dalam perlindungan pajak, SHELTER, dan, dari hasilnya, dihitung sebagai berikut

Prob (Shelter) = -4,30 + (6,63* TotalBTD) + (-1,72*LEV) + (0,66*SIZE) + (2,26*ROA) + (1,56*MNC) + (1,56*RD)

Keterangan :

SHELTER Probabilitas yang diprediksi perusahaan terlibat dalam pengendiran pajak atau tax sheltering

TotalBTD = Penghasilan sebelum pajak (PI) dikurangi perkiraan penghasilan kena pajak, di mana penghasilan kena pajak dihitung dengan menjumlahkan jumlah beban pajak federal (TXFED) dan beban pajak luar negeri (TXFO) dengan tarif undang-undang dan mengurangkan perubahan dalam operasi bersih kerugian carryforward (TLCF). TotalBTD diskalakan berdasarkan total aset (AT) awal tahun;

LEVit = Hutang jangka panjang (DLTT) yang diukur dengan total aset (AT) pada tahun t;

SIZEit = Log total aset (AT) pada tahun t;

ROAit = Pendapatan sebelum pajak (PI) pada tahun t dibagi dengan total aset (AT) pada tahun t;

MNCit = Variabel indikator sama dengan 1 jika pendapatan luar negeri sebelum pajak (PIFO) lebih besar dari nol, dan 0 sebaliknya;

RDit = Jumlah biaya penelitian dan pengembangan (XRD) dalam satu tahun yang diukur dengan total aset (AT) pada awal tahun.

Untuk alasan didaktik, tampaknya perlu untuk mendefinisikan konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam survei ini. Faktanya, saat ini, istilah seperti “Penghindaran Pajak”, “Perencanaan Pajak”, “Perencanaan Pajak Agresif” dan “Perencanaan Pajak yang Menyesatkan” banyak digunakan, tetapi seringkali tidak terdefinisi (Golden, 2017). Dalam konteks undang-undang Brasil, Perencanaan Pajak, Perencanaan Pajak yang Menyesatkan atau Perencanaan Pajak Agresif tidak didefinisikan. Kami juga tidak akan menemukan klarifikasi tentang masalah ini dalam peraturan administratif (Schoueri & Galendi Júnior, 2017). Oleh karena itu, mau tidak mau, timbul pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi, menunda atau menghindari beban pajak (“penghindaran pajak”). Penelitian internasional mengatakan bahwa menjawab pertanyaan ini tidak mudah (Lietz, 2013). Di Brasil, kesulitan ini diperparah oleh fakta bahwa figur hukum yang secara formal dirancang untuk melakukan tengara seperti itu – seperti “simulasi”, “penipuan melawan hukum”, antara lain – diterapkan dalam praktik dengan cara yang membingungkan, atau sekadar tidak diterapkan (Martinez & Coelho, 2016). Faktanya adalah bahwa ada tekanan saat ini untuk menghadapi perilaku pajak yang kasar, karena tuntutan pemerintah yang meningkat untuk penerimaan pajak. Meskipun solusi dalam undang-undang Brasil yang sesuai dengan Kode Pajak Nasional belum sepenuhnya diatur dalam aturan anti-penghindaran umum, ini tidak berarti bahwa otoritas pajak belum dapat memiliki instrumen untuk memerangi penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang sewenang-wenang. Penghindaran pajak umumnya dipandang bermanfaat bagi perusahaan dan pemegang sahamnya selama perencanaan biaya pajak menyiratkan arus kas dan laba bersih yang lebih tinggi bagi perusahaan dan sisanya bagi pemegang sahamnya (Blouin, 2014). Perencanaan Pajak bertujuan apriori untuk mengurangi kewajiban fiskal, mengambil keuntungan dari konsesi yang sah dan pengecualian yang diramalkan dalam undang-undang perpajakan; melibatkan proses pengorganisasian operasi bisnis sehingga kewajiban perpajakan dioptimalkan pada jumlah minimumnya. Jika dua metode memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan, satu dipilih yang menghasilkan kewajiban pajak yang lebih rendah. Perencanaan pajak merupakan bagian dari perencanaan bisnis secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengurangi pajak eksplisit dan implisit (França, Moraes & Martinez, 2015).

Menurut kerangka kerja Scholes-Wolfson, perencanaan pajak yang efektif: i) mempertimbangkan posisi pajak semua pihak dalam suatu kontrak (pendekatan multilateral); ii) mempertimbangkan semua pajak, baik eksplisit maupun implisit; dan iii) mengakui relevansi semua biaya, baik biaya pajak maupun bukan pajak. Praktik perencanaan pajak dapat menyebabkan pengurangan kewajiban pajak. Tergantung pada intensitas dan legalitas dalam bagaimana praktik-praktik ini diadopsi, bagaimanapun, tingkat agresivitas pajak ditentukan, yang secara pragmatis terwujud dalam besarnya pengurangan pajak eksplisit. Pendekatan ini sejalan dengan definisi Hanlon dan Heitzman (2010), yang menekankan bahwa aktivitas dan tindakan pengurangan pajak aktual yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari pembayaran pajak dan/atau manfaat pajak membantu mendefinisikan agresivitas pajak. Harus ditekankan bahwa, secara apriori, dalam definisi ini, tidak ada pembedaan antara praktik yang jelas legal, meragukan secara hukum atau “berskala abu-abu”, ilegal dan benar-benar curang.

Entitas yang paling agresif ketika melakukan transaksi memastikan bahwa, pada setiap kesempatan, opsi yang memungkinkan meminimalkan pajak digunakan. Ketika beroperasi di rezim di mana hukum pajak tidak pasti atau terbuka untuk interpretasi, ia akan cenderung mengambil posisi pajak yang paling menguntungkannya. Ketika menyusun transaksinya, entitas akan selalu mencari bentuk dan alternatif yang menjamin penghematan pajak terbesar. Dalam situasi tertentu, perilaku ini dapat dianggap sebagai posisi yang meragukan secara hukum dan yang, di mata otoritas pajak, dapat ditafsirkan, meskipun dalam bentuknya yang sah, sebagai penyalahgunaan. Mengejar agresivitas pajak yang lebih besar tidak selalu menyiratkan penyalahgunaan pajak, tetapi ada risiko bahwa, dalam pengurangan kewajiban pajak eksplisit yang disengaja, entitas mengadopsi tindakan yang menyalahgunakan hukum, fraus legis, atau bahwa substansi hukum bertentangan dengan bentuk hukum. . Perencanaan pajak yang kasar tidak boleh disamakan dengan penghindaran pajak, karena jelas ilegalitas yang terakhir. Yang pertama berpotensi dipertanyakan oleh otoritas pajak, karena berpotensi terwujud melalui kesepakatan bisnis yang tidak wajar atau penghindaran pajak. Dengan demikian, meskipun tidak semua perencanaan fiskal yang agresif harus disalahgunakan, prognosis akhir akan tergantung pada perspektif siapa yang menghargai transaksi pajak dan apakah hal itu mendapat dukungan dalam undang-undang.

Hal ini sangat bermasalah di Brasil, di mana pengakuan perencanaan pajak yang penuh kontroversial, mengingat keraguan tentang kemungkinan menerapkan interpretasi ekonomi terhadap fakta pajak. Aturan anti-pajak yang diperkenalkan dalam hukum pelengkap Brasil mengacu pada “transaksi yang disimulasikan”. Undang-undang Brasil saat ini pada dasarnya didasarkan pada perbedaan antara penghindaran pajak (skema simulasi) dan perencanaan pajak yang sah. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa pengadilan administratif, seperti Dewan Administrasi Banding Pajak (Carf), menilai sebagian besar berdasarkan pendekatan substansi-over-form dan menggunakan doktrin “penyalahgunaan hukum” untuk menentukan kriteria validitas pajak. kasus (Schoueri & Freitas, 2010). Derajat agresivitas pajak mengukur dorongan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dalam pajak eksplisit, tanpa pembatasan legalitas prosedur menurut standar yang berlaku. Secara hipotesis, ketika tingkat agresivitas pajak meningkat, risiko fiskal meningkat bahwa otoritas pajak akan mengabaikan transaksi dalam dimensi pajak mereka. Risiko pajak dan agresivitas pajak, meskipun merupakan konsep yang berbeda, berkorelasi positif karena keduanya meningkat ke arah yang sama.

Tax aggresiveness merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion) (Frank et al., 2009). Chen et al., (2010) mengungkapkan perusahaan diasumsikan akan mempunyai preferensi agar manajemen perusahaan menjadi lebih agresif dalam perpajakan. Walaupun tindakan pajak yang diambil tidak menyalahi peraturan yang ada, tetapi perusahaan semakin mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang ada maka tindakan tersebut dinilai semakin agresif. Tingkat agresivitas pajak pada umumnya dipengaruhi oleh factor manfaat dan resiko yang akan ditimbulkannya. Chen et al., (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan tindakan tax aggressiveness seorang manajer atau pembuat keputusan akan membuat perhitungan manfaat dan kerugian dengan keputusannya. Tindakan tax aggressiveness dapat memberikan marginal benefit dan marginal cost.

Dalam pandangan kontemporer agresivitas pajak mempunyai dua tujuan, yakni tidak hanya menutup-nutupi pendapatan dari otoritas pajak, tapi juga menutup-nutupi aktivitas tersembunyi yang dapat merugikan pemilik atau pemegang saham. Sebagai agent, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun disisi lain manajer mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka (Jensen, Michael C., and Meckling, 1976) Agent sebagai pihak yang lebih tahu pengelolaan perusahaan maka akan menerapkan kebijakan– kebijakan akuntansi yang dapat mendukung kepentingannya.

“CSR adalah konstruksi multi-dimensi dengan perilaku yang berkisar di berbagai input (misalnya investasi dalam peralatan pengendalian polusi), perilaku atau proses internal (misalnya hubungan dengan pelanggan) dan output (misalnya hubungan masyarakat dan program filantropi)” (Waddock & Graves, 1997, hlm. 304). Walker (2010) melakukan tinjauan literatur sistematis studi tentang reputasi perusahaan dan menemukan bahwa pengukuran reputasi perusahaan adalah tempat yang ketat. Studi tentang CSR menunjukkan bahwa berbagai ukuran CSR digunakan. Beberapa dari ukuran ini didasarkan pada peringkat, sedangkan yang lain berasal dari persepsi berbagai pemangku kepentingan termasuk karyawan. Makalah ini dimulai dengan mengelompokkan berbagai ukuran ke dalam empat kategori berdasarkan kesamaan metode dan ruang lingkup. Kategori ini adalah ukuran berdasarkan peringkat, ukuran keuangan, ukuran persepsi, dan ukuran berbasis pengungkapan.

• Pengukuran Berbasis Peringkat

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan kepada perusahaan oleh lembaga yang berbeda, atas dasar keterlibatan mereka dalam praktik filantropi, pengembangan masyarakat, penggunaan praktik bisnis yang etis, telah digunakan sebagai proxy untuk CSR. Peringkat atau skor CSR dikembangkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh perusahaan dalam laporan mereka, yang selanjutnya dilengkapi dengan informasi yang diperoleh oleh lembaga melalui pihak ketiga, wawancara langsung dengan pemangku kepentingan, dll. (Vurro & Perrini, 2011). Juga, daftar perusahaan di DowJones Sustainability Index (Wahba, 2008) serta sertifikasi oleh lembaga terkenal seperti ISO 140001 untuk lingkungan dan dimensi terkait CSR lainnya (DiSegni et al., 2015) dianggap sebagai CSR tindakan dalam kategori ini. Namun, dalam hal ini, variabel CSR adalah variabel biner dengan nilai 1, jika perusahaan tersebut bersertifikat atau terdaftar; jika tidak, nilainya adalah 0.

Ukuran berbasis penilaian yang berbeda yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya yang ditinjau dalam urutan abjad dari peringkat yang digunakan. Ukuran berbasis peringkat, seperti peringkat KLD dan Sistem RepTrak®, adalah ukuran CSR yang banyak digunakan yang ditemukan di seluruh studi. “KLD memberikan indikator kualitatif skor nol/satu untuk kekuatan CSR dan kepedulian CSR untuk tujuan pemeringkatan setiap tahun, dengan kekuatan CSR mewakili kinerja sosial yang positif dan kekhawatiran CSR menunjukkan kinerja sosial yang negatif” (Chang et al., 2014, hlm. 215 ). Sistem RepTrak® didasarkan pada persepsi pemangku kepentingan di tujuh dimensi perusahaan yang menunjukkan reputasi perusahaan di antara pemangku kepentingan (Fombrun et al., 2015). Porter dan Kramer (2006) mengkritik ukuran berbasis peringkat karena variasi dalam kriteria yang digunakan dalam sistem peringkat serta bobot yang dialokasikan untuk mereka.

• Pengukuran berbasis Keuangan

Ukuran keuangan bersifat kuantitatif. Langkah-langkah ini termasuk jumlah uang yang diberikan untuk amal dan sumbangan atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR. Pengeluaran CSR memberikan dasar untuk analisis biaya-manfaat dari kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Ini bersifat kuantitatif dan mencerminkan upaya aktual yang dilakukan oleh perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Crisostomo dkk. (2011) mengandaikan bahwa kegiatan CSR perusahaan tidak meningkatkan keuntungan kecuali mereka dikomunikasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan. Hal ini membuat pengungkapan CSR menjadi ukuran yang sama relevannya. Oleh karena itu, dengan tujuan menyoroti pentingnya kedua ukuran tersebut, dicoba untuk menyajikan laporan rinci pengeluaran CSR dan pengungkapan CSR untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan, di bagian berikut. Untuk kepentingan presentasi, sumbangan, amal dan kegiatan serupa juga telah dimasukkan dalam pengeluaran CSR dan setiap informasi tentang kegiatan CSR yang dilakukan baik dari sumber perusahaan atau publikasi lain dimasukkan dalam pengungkapan. Kedua ukuran ini secara terpisah dan bersama-sama menyediakan alat untuk perbandingan dan evaluasi profil CSR.

 

• Pengukuran berbasis persepsi

Ukuran persepsi mengevaluasi kinerja CSR perusahaan berdasarkan persepsi pemangku kepentingan. Langkah-langkah tersebut meliputi persepsi karyawan, pelanggan, dan investor yang diperoleh dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti kuesioner. Langkah-langkah ini juga termasuk studi peristiwa, yaitu studi tentang persepsi pemangku kepentingan setelah beberapa peristiwa CSR seperti masuk atau keluar dari indeks tanggung jawab sosial (Chetty et al., 2015). Survei atau wawancara berbasis kuesioner terhadap karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya digunakan untuk mengembangkan ukuran persepsi. Sumber masukan untuk tindakan tersebut ditemukan berdampak pada hasil yang menguntungkan para pemangku kepentingan yang persepsinya digunakan untuk mengembangkan tindakan tersebut. Persepsi karyawan dapat condong ke dimensi tenaga kerja dan tanggung jawab sosial karyawan dengan mengabaikan dimensi penting lainnya seperti lingkungan, masyarakat. Ukuran persepsi memiliki semua keterbatasan yang ditemukan dalam metode berbasis opini, seperti bias responden serta bias peneliti. Prasyarat dari langkah-langkah ini adalah bahwa responden harus sepenuhnya menyadari konsep dan praktik CSR. Oleh karena itu, langkah-langkah ini dapat digunakan di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi dampak CSR pada salah satu pemangku kepentingan dan juga kesadaran para pemangku kepentingan tentang CSR tinggi. Oleh karena itu, langkah-langkah ini juga lazim di negara maju (Shukla et al., 2022)

• Pengukuran berbasis Laporan atau Pengungkapan

Ukuran CSR berbasis laporan atau pengungkapan bergantung pada informasi tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan melalui beberapa dokumen seperti laporan tahunan, situs web, dan laporan CSR eksklusif. Dalam hal ini, CSR dikuantifikasi menggunakan analisis isi informasi yang terkait dengan aktivitas tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan dalam berbagai laporan. Analisis isi dapat didefinisikan sebagai “teknik yang sistematis dan dapat ditiru untuk mengompresi banyak kata dari teks ke dalam kategori konten yang lebih sedikit berdasarkan aturan pengkodean yang eksplisit” (Montabon et al., 2007, hlm. 1002). Ini termasuk jumlah kata (Ntim & Soobaroyen, 2013) dan frekuensi kalimat (Luethge & Han, 2012) yang terkait dengan CSR dalam laporan. Ini juga mencakup pengungkapan kegiatan CSR perusahaan sesuai pedoman standar yang ditetapkan oleh lembaga terkenal seperti Global Reporting Initiatives (GRI; Martínez-Ferrero et al., 2013).

Bisnis modern sebagian besar didasarkan pada komunikasi. Oleh karena itu, ukuran pengungkapan/berbasis laporan bergantung pada pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial oleh perusahaan. Karena pengungkapan CSR dalam hal kegiatan yang dilakukan pada berbagai akun, metode yang diadopsi untuk mengukur pengungkapan CSR adalah analisis isi. Ini juga merupakan ukuran subjektif di mana perusahaan itu sendiri memberikan rincian kegiatan CSR dalam laporan tahunan atau dokumen lainnya. Namun, analisis isi memberikan objektivitas terhadap hasil. “Analisis isi menghasilkan wawasan yang tidak mungkin diperoleh melalui pertanyaan” (Maphosa, 1997, hlm. 184). Langkah-langkah ini dapat digunakan untuk menilai kecenderungan serta keterlibatan perusahaan terhadap kegiatan CSR. Keterbatasan langkah-langkah ini adalah bahwa ini hanya dapat diadopsi ketika perusahaan melaporkan kegiatan CSR mereka secara teratur dan juga ketika kegiatan yang diungkapkan adalah yang benar-benar diubah menjadi kenyataan (Shukla et al., 2022) .

Ukuran CSR juga diklasifikasikan berdasarkan konteksnya, yaitu negara maju, berkembang, atau beberapa negara (lebih dari satu negara), untuk memberikan wawasan tentang jenis tindakan yang digunakan dan jenis negara tempat penelitian dilakukan. CSR juga dapat diukur melalu ibesarnya pengeluaran perusahaan.

• Model CSR piramida Carroll

Ini adalah salah satu model CSR terkemuka. Secara resmi dikenal sebagai model piramida empat bagian Carroll. Fokus utama model ini adalah untuk merangkul spektrum lengkap harapan yang dimiliki masyarakat dari bisnis, mendefinisikannya dan membaginya ke dalam kategori yang berbeda. Model dapat direpresentasikan dengan bantuan diagram-1 yang ditunjukkan di bawah ini.

Gambar 1: Model CSR piramida Carroll

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, ada empat jenis tanggung jawab sosial yang kohesif merupakan konsep CSR. Ini melibatkan ekonomi, hukum, etika dan filantropi. Piramida digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab yang berbeda dari bisnis dalam urutan penurunan kepentingan. Tanggung jawab paling mendasar yang mewakili dasar piramida adalah tanggung jawab ekonomi (Carroll, 2016). Semua tanggung jawab bisnis lainnya diprediksi berdasarkan komponen ini.

Berikutnya adalah tanggung jawab hukum, semua bisnis baik kecil maupun besar diharapkan beroperasi dalam kerangka yang telah ditentukan oleh hukum negara. Dengan demikian, tanggung jawab hukum digambarkan sebagai lapisan di atas tanggung jawab ekonomi. Diikuti oleh hierarki ini adalah tanggung jawab etis yang mencakup kegiatan dan praktik yang diharapkan oleh anggota masyarakat meskipun tidak ditegakkan oleh hukum. Di atas piramida adalah tanggung jawab filantropis, yang dianggap bersifat diskresioner. Dengan demikian, piramida bekerja untuk menggambarkan kewajiban yang perlu dan cukup yang harus diikuti oleh bisnis yang bertanggung jawab secara sosial (Kaman, 2015).

Model CSR piramida Carroll telah diterapkan oleh beberapa peneliti untuk menilai program CSR suatu industri atau perusahaan, khususnya di bidang isu-isu sosial. Namun, secara berurutan model yang dimodifikasi diusulkan oleh (Schwartz & Carroll, 2003) yang disebut “model tiga domain CSR”. Para penulis mengkritik piramida Carroll karena ia menemukan bahwa itu tidak cukup untuk mengatasi hubungan antara empat komponen, menganggap filantropi secara terpisah dan secara teoritis terbelakang. Model tiga domain hanya terdiri dari tiga kategori; ekonomi, hukum dan etika. Filantropi diasumsikan menjadi bagian dari semua fungsi ini.

• Model CSR Intersecting Circle (IC)

Model CSR Intersecting Circle (IC) sangat berbeda dengan model piramida. Titik utama perbedaan antara kedua model adalah bahwa model IC mengakui bahwa ada kemungkinan hubungan timbal balik antara domain CSR yang berbeda dan kedua dan, ia menolak urutan kepentingan hierarkis. Diagram-2 di bawah ini menunjukkan representasi dari model.

Gambar 2: Model CSR Intersecting Circle (IC)

Model piramida Carroll tidak dapat dengan tepat menangkap sifat interpenetrasi dari domain CSR yang berbeda dan model tersebut juga tidak berhasil mencerminkan titik ketegangan yang mungkin terjadi. Namun, mutualitas ini telah dianggap sebagai karakteristik integral dari CSR. Model ini dengan jelas mencakup semua domain CSR yang mungkin dan karenanya dapat dengan jelas menggambarkan gambaran hubungan timbal balik antara domain yang berbeda.

Model IC membantah anggapan bahwa CSR hanyalah kumpulan topik kontingen dan terkait secara eksternal. Sebaliknya, model tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab yang berbeda saling mempengaruhi secara dinamis satu sama lain. Merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga keharmonisan dan menyelesaikan konflik antara tanggung jawab yang berbeda. Ide utama dari model ini adalah bahwa tidak ada tanggung jawab yang lebih penting dari yang lain. Melainkan segala sesuatu adalah ciptaan sosial dan keberadaan segala sesuatu tergantung pada kemauan masyarakat untuk mendukungnya (Ma, 2012).

• Model CSR Lingkaran Konsentris

Model Lingkaran Konsentris yang juga dikenal sebagai model CON memiliki beberapa kesamaan dengan model Piramida dan IC Carroll. Misalnya, model CON juga menyatakan tanggung jawab ekonomi sebagai salah satu tanggung jawab sosial inti. Juga, seperti model IC, model CON juga menekankan keterkaitan antara tanggung jawab yang berbeda (Zu, 2009). Namun, selain kesamaan ini, ada perbedaan besar juga. Berbeda dengan model Piramida dan model IC, model CON menyatakan tanggung jawab sosial non-ekonomi adalah yang mencakup tanggung jawab ekonomi inti.

Gambar 3: Model CSR Lingkaran Konsentris

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, lingkaran dalam mewakili tanggung jawab inti bisnis dalam hal CSR. Ini pada dasarnya mencakup tanggung jawab yang berfokus pada pelaksanaan fungsi ekonomi yang efisien seperti produk, pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Lingkaran kedua mewakili tanggung jawab hukum yang melibatkan kerja sama dengan pemerintah di pihak bisnis. Lingkaran perantara yang merupakan lingkaran etika mencakup tanggung jawab yang membantu menjalankan fungsi ekonomi tetapi dengan kesadaran sensitif akan norma etika serta nilai dan prioritas. Lingkaran luar yang mewakili lingkaran filantropi berfokus pada tanggung jawab yang baru muncul yang harus menjadi fokus bisnis agar dapat terlibat lebih luas dalam tanggung jawab sosial. Selanjutnya, lingkaran konsentris mewakili sistem inklusi daripada sistem domain yang saling eksklusif. Dengan demikian setiap anggota dalam lingkaran dalam merupakan bagian dari lingkaran yang lebih luas (Kaman, 2015).

• Model CSR inovatif kontemporer

Meskipun model yang dibahas di atas menemukan aplikasi universal dalam domain CSR, banyak bisnis telah datang dengan model yang disesuaikan. Misalnya, Coca-Cola telah menerapkan model CSR yang dikenal sebagai Program 5*20 yang berfokus pada mempekerjakan 5 juta wanita di negara-negara berkembang pada tahun 2020 dalam peran pembotolan dan distribusi mereka. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi perempuan tetapi juga masyarakat karena perusahaan juga bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke fasilitas perawatan kesehatan dan pendidikan kepada karyawan mereka. Selanjutnya, Salesforce menerapkan model filantropi 1-1-1, yang melibatkan pemberian satu persen produk, satu persen ekuitas, dan satu persen waktu karyawan untuk komunitas dan sektor nirlaba. Dengan menggunakan model ini, perusahaan tidak hanya mencapai tujuan CSR-nya tetapi juga meningkatkan pendapatannya (Gavin, 2019).

Literatur telah menawarkan banyak teori CSR yang berbeda dengan konsep CSR memiliki keragaman topik yang lebih luas dan banyak yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut (Matten dan Moon, 2008). Namun, pandangan umum adalah bahwa semua pandangan dan teori tersebut mencakup tiga kegiatan utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Semua ini membahas isu-isu mengenai 3P yaitu people, profit, dan planet (Cuervo-cazurra 2018). Sejalan dengan latar belakang ini, kami melihat tiga teori CSR yang secara kolektif mencakup 3P tetapi berkembang selama beberapa dekade terakhir yang berbeda.

Pada tahun 1950-an, Bowen (1953) mendefinisikan apa tanggung jawab itu dengan menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial eksekutif bisnis adalah membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan memberikan apa yang mungkin merupakan definisi akademis pertama CSR. Selama tahun 1960-an, literatur akademis mengedepankan pemahaman baru tentang konsep yang mengakui relevansi hubungan antara perusahaan dan masyarakat (Walton 1967), namun, perspektif ini tetap terbatas pada keprihatinan kepuasan karyawan, manajemen dan kesejahteraan sosial masyarakat dan difokuskan terutama pada perolehan keuntungan ekonomi.

Tahun 1970-an dipengaruhi oleh momentum sosial saat itu di mana tumbuhnya kesadaran akan lingkungan dan hak asasi manusia dan tenaga kerja yang mengarah pada ekspektasi sosial yang lebih tinggi terhadap perilaku perusahaan. Akibatnya, alasan baru diajukan oleh Komite Pembangunan Ekonomi (1971) Amerika Serikat berdasarkan premis bahwa kontrak sosial antara bisnis dan masyarakat berkembang dan bahwa sektor swasta diharapkan untuk memikul tanggung jawab sosial yang lebih luas daripada sebelumnya. . Akibatnya, CSR menjadi semakin populer selama tahun 1970-an tetapi tetap bersifat diskresioner dan dengan fokus terbatas pada aspek-aspek seperti pengelolaan limbah, polusi, dan hak asasi manusia dan tenaga kerja. Popularitasnya yang semakin meningkat menyebabkan penggunaan istilah CSR yang tidak terbatas dalam konteks yang berbeda dan pada akhir dekade konsep tersebut menjadi tidak jelas dan berarti sesuatu yang berbeda untuk semua orang.

Mungkin definisi terpadu pertama CSR disajikan pada tahun 1979 oleh Carroll (1979), yang menempatkan tanggung jawab dan harapan khusus (ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan) pada perusahaan dan yang memahami tujuan ekonomi dan sosial perusahaan sebagai bagian integral dari kerangka kerja bisnis dan bukan sebagai aspek yang tidak kompatibel. Ini membuka jalan bagi perdebatan seputar operasionalisasi CSR selama tahun 1980-an dan awal 1990-an yang memunculkan pemahaman baru tentang konsep tersebut sebagai proses pengambilan keputusan (lihat: Jones 1980) dan disertai dengan usulan model dan kerangka kerja untuk implementasinya (Cochran dan Wood 1984).

Pada tahun 1991, Carroll (1991) mempresentasikan “Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” untuk mewakili apa yang dia definisikan sebagai empat tanggung jawab utama perusahaan mana pun dan secara eksplisit menempatkan tanggung jawab khusus pada perusahaan. Itu juga selama periode ini ketika adopsi perjanjian internasional tentang pembangunan berkelanjutan mencerminkan, sampai batas tertentu, tumbuhnya rasa kesadaran sehubungan dengan dampak perilaku perusahaan (misalnya pembentukan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1983 , adopsi PBB atas Protokol Montreal pada tahun 1987, pembentukan IPCC pada tahun 1988, pembentukan Badan Lingkungan Eropa pada tahun 1990 dan KTT PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro yang diterjemahkan ke dalam adopsi Agenda 21 dan UNFCCC pada tahun 1992). Ini mewakili perubahan dalam pemahaman CSR dan sebagai hasilnya, organisasi dan perusahaan internasional sama-sama melihat CSR sebagai cara untuk menyeimbangkan tantangan dan peluang waktu dan pelembagaannya mulai menyebar secara global.

Pada tahun 1996, Burke dan Logsdon (1996) berpendapat bahwa penggunaan CSR secara strategis dapat menghasilkan penciptaan nilai yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam bentuk manfaat ekonomi bagi perusahaan dan menyajikan perspektif inovatif yang membuka jalan bagi perdebatan seputar implementasi strategis CSR. selama akhir 1990-an. Juga selama periode ini bahwa mata pelajaran alternatif mendapat perhatian seperti teori pemangku kepentingan, kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan, dan bahkan ketika mereka konsisten dengan pemahaman CSR yang berlaku, penggunaannya menciptakan ketidakpastian sehubungan dengan definisi CSR dan oleh akhir dekade konsep tersebut tidak memiliki definisi yang diterima secara global dan batas-batas yang tidak jelas (seperti yang dijelaskan oleh Lantos 2001).

Pada tahun 2000, adopsi MDGs dan pembentukan UNGC memberikan dimensi baru pada pemahaman tanggung jawab sosial di mana tanggung jawab yang lebih luas ditempatkan pada perusahaan, terutama dalam hal hak asasi manusia dan tenaga kerja, lingkungan, anti korupsi dan pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, lembaga internasional, seperti Komisi Eropa, melihat CSR sebagai jalan untuk mengatasi tantangan perusahaan baru, yang diterjemahkan ke dalam pengakuan konsep yang lebih luas selama dekade pertama abad kedua puluh satu. Definisi CSR tahun 2000-an mencerminkan keyakinan bahwa perusahaan memiliki peran baru dalam masyarakat di mana mereka harus responsif terhadap harapan sosial dan harus dimotivasi oleh pencarian keberlanjutan, yang berarti mereka harus membuat keputusan strategis untuk melakukannya. (Husted dan Allen 2007). Hal ini membuka diskusi tentang manfaat CSR strategis dan pada awal tahun 2010 diyakini bahwa perusahaan dapat menghasilkan nilai bersama sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan melalui implementasi SCSR yang holistik.

Pada dekade 2010, Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi pada tahun 2015, mencerminkan kontrak sosial baru di mana perusahaan diharapkan memainkan peran yang relevan dalam upaya global untuk mencapai SDGs. Sejak itu, literatur seputar CSR telah difokuskan pada implementasi dan dampaknya pada area kinerja tertentu yang dapat dikaitkan sampai batas tertentu dengan SDGs sementara pemahaman CSR tetap berpusat pada potensinya untuk menghasilkan nilai bersama. Pada titik ini dalam makalah ini, relevan untuk memvisualisasikan kontribusi akademis yang paling signifikan terhadap evolusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai paradigma konseptual. Untuk melakukannya, Gambar. 1 memberikan garis waktu kronologis yang menyoroti publikasi yang telah memainkan peran yang relevan dalam memodifikasi pemahaman dan definisi CSR. Penting untuk diperhatikan bahwa angka-angka tersebut didasarkan pada tinjauan literatur ini dan tidak berusaha untuk mewakili semua kontribusi pada evolusi pemahaman akademis tentang CSR tetapi hanya untuk memberikan sintesis visual.

Seperti dapat dilihat pada Gambar 1, tanggung jawab sosial yang ditempatkan pada perusahaan telah berevolusi dari hanya diakui dalam publikasi awal menjadi didefinisikan secara eksplisit. Mungkin yang lebih relevan adalah fakta bahwa diskusi seputar tanggung jawab itu masih berlanjut hingga hari ini. Aspek kunci lain yang dapat divisualisasikan dengan Gambar 1 adalah bahwa pemahaman CSR berkembang dari menjadi keputusan pribadi pengusaha di tahun 1950-an untuk dipahami sebagai proses pengambilan keputusan di tahun 1980-an dan dianggap sebagai kebutuhan strategis pada awal tahun 2000-an. . Khususnya, tujuan keberadaan korporasi juga telah berkembang dari terbatas pada menghasilkan keuntungan ekonomi pada 1950-an dan 60-an menjadi keyakinan bahwa bisnis ada untuk melayani masyarakat seperti yang ditunjukkan pada 1970-an dan keyakinan pada 2010 bahwa tujuan perusahaan harus menghasilkan nilai bersama.

Pendekatan stakeholder muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Latar belakang pendekatan stakeholder adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan lingkungan (Freeman, 1983). Asumsi yang digunakan dalam teori stakeholder, perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada shareholder atau pemilik perusahaan melainkan kepada pihak stakeholder atau pihak luar perusahaan yang menunjang kelangsungan operasional perusahaan. Pihak luar yang berperan dalam kelangsungan operasional perusahaan antara lain pemerintah dan lingkungan sosial. Dengan demikian dalam teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Roberts , 1992).

Teori stakeholder secara eksplisit mempertimbangkan akan dampak kebijakan pengungkapan perusahaan ketika ada perbedaan kelompok stakeholder dalam sebuah perusahaan. Pengungkapan informasi oleh perusahaan dijadikan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok (stakeholders). Oleh karena itu, manajemen mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dalam rangka mengelola stakeholder agar perusahaan mendapatkan dukungan dari mereka. Dukungan tersebut dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki pihakpihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak ini dapat meliputi investor dan pihak-pihak non investor seperti pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat sekitar, dan pemerintah (Robbins dan Coulter, 2007)

Dimaksud dengan stakeholders diantaranya adalah (1) Pemerintah memberikan perlindungan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional usahanya dan perusahaan wajib melakukan imbal balik kepada pemerintah dengan cara pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. (2) Hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar juga harus terjalin dengan baik agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa terhalang oleh nilai, norma ataupun masalah dengan lingkungan sosial disekitarnya ((Schaltegger et al., 2019;   Usaha perusahaan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan CSR, baik berupa bantuan fisik maupun materi yang kiranya dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan pembangunan lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi. Apabila perusahaan semakin banyak melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya secara publik maka  perusahaan tersebut dapat disebut sebagai perusahaan yang peduli pada lingkungannya, maka seharusnya perusahaan juga bertanggungjawab pada stakeholder lainnya serta pemerintah dengan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga dana yang terkumpul dari pajak dapat disalurkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional dengan maksimal. Tujuan dari manajemen stakeholder adalah untuk merancang metode yang digunakan untuk mengelola berbagai kelompok dan hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis. Stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Stakeholder dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern, meliputi: shareholder dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisika sebagai kelompok stakeholder publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok stakeholder sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Teori stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder. Teori stakeholder memiliki bidang etika (moral) dan manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder. Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder. Semakin kuat stakeholder, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan stakeholder. Pengungkapan sosial dan lingkungan kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan stakeholder

Dalam hal lain, teori stakeholder menyatakan bahwasannya suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki entitas tidak beroperasi hanya untuk kepentingan sendiri namun juga bagi kepentingan stakeholder Stakeholder mengacu pada suatu individu yang mana ikut andil didalam organisasi tersebut   Artinya perusahaan dalam hal operasional membutuhkan bantuan dari pihak luar termasuk dukungan dari masyarakat dan lungkungan sekitarnya. Teori stakeholder menyatakan dampak aktivitas operasional suatu perusahaan ditandai dengan bagaimana suatu perusahaan bertanggung jawab kepada semua pihak terhadap kepentingan sosial. Manajemen yang ada di dalamnya sebaiknya tidak hanya mementingkan pemegang saham namun semua pihak yang mampu mempengaruhi keputusan bisnis (Harmoni,    2013).

Dalam teori stakeholder ini  dijelaskan bahwa CSR harus dilakukan oleh semua perusahaan agar mampu dilihat menarik bagi para konsumen (Cheers, 2011). Apabila perusahaan semakin banyak dan semakin sering mengungkapkan CSR secara publik maka perusahaan tersebut mampu dikatakan sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan maka perusahaan juga mampu bertanggung jawab terhadap stakeholder lainnya, pemerintah, dengan taat dalam kewajiban perpajakannya tanpa melakukan agresivitas pajak baik berupa penggelapan pajak, penghindaran pajak dan segala macam bentuk agresivitas yang mampu menurunkan nilai tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan perusahaan (Hörisch,  et al 2020). .

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka (Hörisch et al., 2014). Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholder. Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan mereka.

Deegan dan Unerman (2011) terdapat dua cabang teori Stakeholder, yaitu Teori yaitu stakeholder cabang etis dan cabang manajerial. Dalam perspektif cabang teori stakeholder etis, diargumentasikan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, tanpa melihat perbedaan besarnya pengaruh antara stakeholder yang satu dengan yang lain (Deegan dan Unerman, 2011). Sedangkan perspektif teori stakeholder Cabang manajerial, beranggapan bahwa semakin penting stakeholder bagi perusahaan semakin banyak usaha yang harus dikeluarkan untuk mengelola hubungannya dengan stakeholder ini. Pengungkapan informasi adalah elemen yang penting yang  dipakai oleh perusahaan untuk mengelola (memanipulasi) stakeholder agar terus mendapatkan dukungan. Perusahaan tidak akan memperhatikan semua kepentingan stakeholder secara sama dan tetapi hanya kepada yang powerfull saja. Kekuatan stakeholder (misalnya kreditur atau pemegang saham) dipandang sebagai fungsi tingkat kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan. Semakin tinggi kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan dan maka semakin tertinggi perhatian perusahaan terhadap stakeholder ini. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang dapat memuaskan permintaan berbagai stakeholder (Deegan dan Unerman, 2011).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori stakeholder manajerial sebagai rerangka teoritis yang mendasari prediksi hubungan beberapa faktor dengan tingkat pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah di Indonesia. Suatu perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan para stakeholder serta melakukan pengungkapan informasi kepada stakeholder terutama pada stakeholder yang mempunyai power, yang memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang paling banyak disebutkan dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan (Tilling, 2004). Demikian juga Naser, AlHussaini, Al-Kwari, dan Nuseibeh (2006) menyatakan bahwa teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray at el, 1996). Hal ini mengindikasi adanya kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan.Perusahaan menjalankan kontrak sosial harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku agar berjalan dengan selaras (Carroll dan Bucholtz, 2003). Teori legitimasi yang didasarkan pada adanya kontak sosial antara sebuah institusi dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan institusi yang kongruen dengan nilai yang ada didalam sebuah masyarakat. (Gray et.al, 1996)  Menurut teori ini, tindakan sebuah institusi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak publik (Deegan dan Brown, 1996). Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi (Woodward et al., 1996). Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan  (Brown and Deegan, 1998).

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Dowling dan Pfeffer (1997,  menyatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan nor-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan (Samkin dan Schneifer, 2010). Ketika ketidak selarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan (Ogden and Clarke, 2005). Ditambahkan  bahwa norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waku sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Usaha perusahaan mengikuti perubahan untuk mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan.

Untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar (Moir, 2001). Untuk memperoleh legitimasi dari investor, perusahaan senatiasa meningkatkan return saham bagi investor (Deegan et al., 2000). Untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang . Untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan. Untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan mematuhi segala peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggung jawaban sosial (Suchman, 1995; Lindblom, 1994).

Dalam teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada perusahaan kecil (Cheers, 2011). Legitimasi diterima dengan menunjukan kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai sosial. Teori legitimasi menyatakan kinerja lingkungan yang lemah meningkatkan ancaman legitimasi sosial perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan dalam laporan tahunan. Selama perusahaan pada akhirnya akan memberikan ouput dari operasinya kepada masyarakat, baik melalui distribusi manfaat ekonomi maupun manfaat sosial. Dalam teori legitimasi dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kontrak atau kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat serta usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau pembangunan kesejahteraan dan kehidupan lingkungan tempat perusahaan beroperasi.

Bentuk kegiatan penyesuaian yang banyak dilakukan perusahaan adalah melalui program CSR (Wilmshurst and Frost, 2000). Program CSR dilakukan dalam usaha perusahaan mengayomi lingkungan sekitarnya sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Selain sebagai suatu kewajiban  (O‟Donnovan, 2002)., CSR juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan yaitu sebagai sarana mengambil simpati masyarakat dan media promosi bagi perusahaan, disamping pembangunan kesejahteraan dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama (Neu et al. 1998). Dengan kata lain, perusahaan yang semakin banyak mengungkapkan kegiatan CSR-nya maka semakun kecil kemungkinan melakukan tindakan agresivitas pajakyang tentunya akan merugikan masyarakat dan dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

 

Perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang tinggi dalam
struktur modalnya akan cenderung menjadi subyek pengawasan oleh
pihak kreditur yang lebih ketat dan biasanya dinyatakan dalam bentuk
kontrak yang telah dibuat. Peningkatan financial leverage tentunya
akan menimbulkan biaya agensi yang tinggi sehingga akan megurangi
jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham.
Berdasarkan teori keagenan biaya agensi dapat dikurangi
dengan adanya mekanisme pengawasan dari pihak institusi. Hal
tersebut karena investor institusi memiliki saham yang tinggi
sehingga mempunyai kemampuan mengontrol, dan dapat mencegah
perilaku opportunistic manajer. Selain itu meningkatnya hutang
perusahaan akan membuat pengawasan terhadap kinerja manajer tidak
hanya dilakukan oleh pemegang saham akan tetapi juga dilakukan
oleh pihak kreditur, sehingga akan menurunkan ketergantungan para
pemilik saham terhadap pembagian dividen sebagai salah satu
mekanisme untuk mengatasi masalah keagenan

Perusahaan dengan tingkat pembelanjaan oleh hutang maka
akan mempengaruhi kebijakan dividen. Meningkatnya leverage pada
giliranya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia
untuk investor termasuk dividen yang akan diterima, akibat kewajiban
tersebut yang lebih di prioritaskan dibanding pembagian laba. Apabila
perusahaan menentukan bahwa perlunasan hutang diambil dari laba
ditahan maka perusahaan harus menahan sebagian pendapatannya dari
kegiatan operasional perusahaan untuk membayar hutang.
Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan berusaha
mengurangi agency cost of debt dengan mengurangi hutangnya.
Penggurangan hutang dapat dilakukan dengan membiayai investasinya
dengan sumber dana internal perusahaan sehingga para pemegang
saham akan merelakan dividennya untuk membiayai investasi

Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan oleh
manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan
oleh laba yang diperoleh. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi
akan menarik minat investor untuk menanamkan kembali modalnya
dengan harapan bisa mendapatkan return yang tinggi. Keputusan
untuk membayarkan dividen dimulai dengan keuntungan. Maka dari
itu, suatu hal yang umum jika memprtimbangkan profitabilitas sebagai
salah satu faktor penting yang bisa mempengaruhi kebijakan dividen
perusahaan.
Menurut (Kumar dalam Iin, 2012) menyatakan semakin tinggi
profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi pula cash flow dalam
perusahaan dan diharapkan perusahaan membayar dividen yang tinggi
pula. Tingginya profiabilitas perusahaan membuat suatu perusahaan
memiliki dana lebih yang digunakan untuk membayar dividen kepada
pemegang saham

Kepemilikan institusi merupakan kepemilikan saham oleh
suatu perusahaan atau oleh institusi (Solekah, 2014). Kepemilikan
institusional merupakan pemegang saham yang berbadan hukum.
Tingginya prosentasi kepemilikan insitusional maka agency cost
semakin rendah sebab pengawasan terhadap kinerja manajer lebih
optimal sehingga tindakan manajer sesuai dengan yang diharapkan
oleh investor.
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham terbesar
yang dimiliki oleh institusi diluar perusahaan (Darminto dalam Rutji,
2015). Adanya saham institusional dalam suatu perusahaan
mempunyai pengaruh lebih besar untuk memonitor dan
mengendalikan manajemen. Selain itu institusi bisa menjadi alat
monitoring terhadap kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh
perusahaan, karena pihak institusi di nilai lebih mampu dalam
menjalankan operasi sebuah perusahaan dibandingkan dengan investor
publik lainnya.
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan investasi
saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti perbankan, perusahaan
dana pensiun, reksadana dan lain – lain dalam jumlah yang besar
(Brigham dan Houston dalam Doni Kasmon, 2014). Semakin tinggi
kepemilikan institusi akan membuat pihak manajer untuk bertingkah
laku secara hati – hati dalam pengambilan keputusan yang benar dan
dapat mengamankan kepentingan para pemegang saham. Dengan
demikian kepemilikan institusi yang tinggi juga akan meningkatkan
pembayaran dividen.

Agency theory adalah suatu konsep yang menerangkan
hubungan prinsipal dengan agen. Agen adalah pihak yang mengelola
perusahaan, sedang prinsipal yaitu pihak yang menjadi pemegang
saham. Hubungan tersebut muncul saat pihak prinsipal memberikan
wewenang maupun tugas kepada pihak agen.
Teori keagenan merupakan hubungan antara prinsipal dengan
agen. Hubungan keagenan tersebut bisa menimbulkan konflik antar
manajer dengan investor. Konflik tersebut terjadi karena pihak
manajer kecenderungan untuk mengkonsumsi lebih besar sumber
dana perusahaan, manajer tidak menguasai sejumlah saham sehingga
akan timbul rasa memiliki terhadap perusahaan menjadi terbatas dan
pihak manajer terlalu takut untuk mengambil resiko sehingga akan
kehilangan kesempatan untuk berinvestasi yang menguntungkan,
karena manajer lebih mengutamakan keamanan karirnya. Perilaku
tersebut disebut opportunistic yaitu manajer bertindak untuk mencapai
kepentingan pribadinya, padahal manajer berada dibawah pengawasan
pemegang saham.
Konflik keangenan tersebut dapat diminimalisasi dengan
adanya kontrol yang bisa mensejajarkan kepentingan yang terkait.
Akan tetapi dampak dari pengawasan tersebut mengakibatkan
munculnya suatu biaya yang disebut agency cost. Agency cost yang
tinggi dapat menurunkan nilai perusahaan serta dapat merugikan
stockholder. Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menurunkan
agency cost seperti menaikkan kepemilikan saham oleh manajer
(Janses dan Mecking 1976) sehingga manajer akan merasakan
manfaat dari keputusan yang diambilnya. Kedua dengan peningkatan
dividend payout ratio yang dapat mengurangi free cash flow sehingga
manajemen akan terpaksa mencari pendanaan dengan hutang sehingga
akan menurunkan konflik keagenan. Selain ketiga alternatif di atas
konflik keangenan dapat diminimalkan dengan kepemilikan saham
oleh pihak institusi. Kepemilikan saham oleh institusi yang tinggi
dapat melakukan monitoring terhadap kinerja manajer sehingga akan
menurunkan biaya keangenan

Financial leverage adalah jika perusahaan membelanjai
sebagian dari aktivanya dengan sekuritas dengan membayar bunga
yang tetap (Atmaja, 2008). Apabila perusahaan menggunakan
financial leverage atau hutang akan mengakibatkan perubahan pada
earning per share (EPS).
Menurut (Sartono, 2001) financial leverage merupakan
penggunaan sumber dana yang mempunyai beban tetap sehingga akan
meningkatkan keuntungan bagi investor dan perusahaan. Selain
meningkatkan keuntungan, financial leverage juga mengakibatkan
timbulnya resiko keuangan apabila semakin besar biaya tetap financial
yang ditambahkan pada biaya tetap operasi.
Financial leverage ada karena perusahaan dibelanjai oleh
beban tetap berupa hutang dan biaya bunga. Financial leverage dapat
dibedakan menjadi: (a) Financial Structure menunjukkan perusahaan
membelanjai aktivanya; (b) Capital structure adalah bagian dari
stuktur keuangan yang menyangkut pembelanjaan yang sifatnya
jangka panjang; (c) Leverage factor adalah perbandingan dari buku
hutang (D) dengan total aktiva (TA) atau perbandingan utang dengan
modal (E) (Sudana, 2015).
Semakin besar penambahan biaya tetap akan mengurangi
pembayaran dividen kepada investor dan pengurangan tersebut berarti
juga beresiko bagi para pemegang saham biasa. Maka dari itu,
perusahaan harus menetapkan suatu keputusan dimana perlunasan
hutang akan diambil dari laba ditahan yang berarti sebagian besar
pendapatan perusahaan akan ditahan untuk keperluan perusahaan.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk
memperoleh laba (Gunawan, 2015). Suatu perusahaan di dirikan
memiliki tujuan akhir yaitu memperoleh keuntungan atau laba.
Dengan mendapatkan laba yang tinggi perusahaan bisa berbuat
banyak bagi kesejahteraan pemegang saham seperti membayar dividen
lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu (Kasmir,
2008). Penggunaan rasio ini yaitu untuk membandingkan antara
komponen dalam suatu laporan keuangan terutama dalam laporan laba
rugi dan neraca.
Pihak manajemen akan membagikan dividen sebagai sinyal
tentang keberhasilan perusahaan dalam membukukan profitnya
(Wirjolukito et.al dalam Michell, 2012). Adanya sinyal tersebut
menyimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar
dividen adalah fungsi dari keuntungan atau laba. Profitabilitas yang
tinggi diperlukan perusahaan apabila ingin membagikan dividen
kepada investor. Ada beberapa alat ukuran profitabilitas diantaranya
laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau return,
dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Salah satu rasio untuk
mengukur tingkat profitabilitas perusahaan yaitu return on assets
(ROA).

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang didapat
perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham
dalam dividen atau ditahan untu menambah modal guna membiayai
investasi di masa yang akan datang (Gumanti, 2013). Pada hakekatnya
kebijakan dividen merupakan penentuan sejumlah laba yang diperoleh
perusahaan yang akan dibayarkan dalam bentuk dividen kepada
investor dan seberapa besar laba yang ditahan untuk pembelanjaan
intern perusahaan (Nurhayati, 2013).
Kebijakan dividen adalah suatu kebijakan tentang pembagian
dividen oleh manajemen perusahaan mengenai sejumlah dividen yang
akan dibayarkan dan dan jumlah laba ditahan untuk kebutuhan
investasi dimasa yang akan datang (Sutrisno dalam Iin, 2012). Apabila
perusahaan lebih memilih untuk membagikan laba sebagai dividen
lebih besar, maka laba ditahan akan semakin kecil sehingga
mengurangi sumber dana internal perusahaan.
Miller dan Mondligliani dalam (Brigham dan Houston dalam
Doni Kasmon, 2014) mengemukakan terdapat tiga teori yang
berhubungan dengan kebijakan dividen yang akan menjelaskan
bagaimana pengaruh besar kecilnya dividend payout ratio (DPR).
Ketiga teori tersebut sebagai berikut:
1) Dividend irrelevance theory
Menurut dividend irrelevance theory kebijakan dividen tidak
mempengaruhi harga pasar saham perusahaan atau nilai
perusahaan. Teori keridakrelevanan dividen mengungkapkan
jika perusahaan mempunyai nilai semata- mata ditentukan oleh
laba dan resiko bisnisnya bukan karena dividen yang
diberikan. Dalam dunia tanpa pajak, dan tidak diperhitungkan
biaya transaksi serta dalam kondisi pasar yang sempurna,
maka kebijakan dividen tidak akan membeikan pengaruh
apapun terhadap harga pasar saham perusahaan.
2) Bird in-the-hand theory
Berdasarkan bird in-the-hand theory kebijakan dividen
merupakan pandangan yang menyebutkan jika investor akan
lebih memilih menanamkan kembali dividen dalam bentuk
saham pada perusahaan lain. Dalam bird in-the-hand theory
pemegang saham memandang bahwa dividen lebih pasti
daripada capital again. Hal ini karena tingkat kepastian
dividen lebih tinggi sehingga investor cenderung akan
membeli saham lagi di perusahaan. Apabila dividen yang
dibagikan semakin tinggi maka akan menarik minat investor
untuk berinvestasi kembali diperusahaan tersebut.
3) Tax Preference Theory
Teori preferensi pajak mengemukakan jika intinya tidak
menyukai pembagian dividen dalam bentuk tunai, karena
dividen tunai akan dikenai pajak lebih besar dibandingkan
dengan dividen saham. Menurut teori ini apabila pajak yang
dikenakan pada dividen tinggi serta dengan kemungkinan
untuk menunda pajak pada capital again, maka akan
berdampak negatif pada perusahaan yang membayar dividen
tinggi, maka dari itu investor akan berbalik untuk tidak
mengharapkan pembayaran dividen yang tinggi.
Untuk mengukur kebijakan dividen yang dibagikan kepada
pemegang saham oleh perusahaan secara sistematis sebagai berikut
(Gumanti, 2013):
a) Dividend Yield
Dividend yield penting untuk dipahami karena menyiratkan
suatu ukuran dari komponen return total disumbang oleh
dividen. Untuk menghitung return total, investor harus
memasukkan unsur besarnya dividen yang diperoleh selain
selisih harga saham antara awal dan akhir kepemilikan.
???????? ????? =
??????? ??ℎ???? ??? ??ℎ??
????? ??? ?????? ??ℎ??
b) Dividend Payout Ratio
Ada cara lain untuk mengukur pembayaran dividen yaitu
dengan rasio dividend payout ratio, yaitu dengan membagi
besarnya dividen per lembar saham dengan laba bersih per
lembar saham yang secara sistematis dapat dirumuskan
sebagai berikut:
???????? ?????? ????? =
??????? ????? ??? ?????? ??ℎ??
???? ?????ℎ ??? ?????? ??ℎ??
?100%
Rasio pembayaran dividen umumnya mengarah mengikuti
siklus hidup perusahaan. Pembagian dividen akan turun, bahkan tidak
ada jika suatu perusahaan berada dalam siklus pertumbuhan yang
tinggi dan secara bertahap besarnya akan meningkat pada siklus
dewasa

Menurut (Gumanti, 2013) dividen merupakan bagian
keuntungan yang dibagikan kepada investor yang dapat berupa
dividen tunai maupun dividen saham. Dividen adalah keuntungan atau
kerugian yang didapat perusahaan selama berusaha dalam suatu
periode yang dilaporkan kepada dewan direksi atau dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) (Marvinta Renika Sari, 2016).
Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para
pemegang saham yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki
(Hartanto dalam Eka, 2014). Adanya pemberian dividen oleh suatu
perusahaan maka perusahaan akan dianggap sudah memenuhi
kewajibannya kepada para investor. Jika dividen yang dibagikan oleh
perusahaan tingi, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki kinerja
yang baik.
Dividen merupakan prosentase keuntungan yang dibayarkan
kepada investor dalam bentuk kas dan juga merupakan aspek utama
dalam kebijakan dividen yang bisa mempengaruhi nilai perusahaam
bagi para pemegang saham (Holder dalam Nikhayatul, 2014).
Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam interval waktu yang tetap
yaitu setengah tahun atau satu tahun. Dividen ditentukan pada saat
rapat umum pemegang saham dan jenis pembayarannya tergantung
kepada kebijakan pemimpinnya.

Laporan keuangan umunya dimaksudkan untuk menyajikan
data keuangan tentang suatu perusahaan yang akan dipakai
oleh pihak – pihak yang membutuhkannya, sebagai dasar
pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Laporan keuangan akan memiliki manfaat bagi penggunanya,
apabila memenuhi tujuan kualitatif sebagai berikut
(Mardiasmo, 2008):
1.Laporan keuangan harus relevan yaitu laporan keuangan harus
menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunanya.
2.Laporan keuangan harus dapat di mengerti oleh para
pemakainya. Maka dari itu, laporan keuangan harus dinyatakan
dalam bentuk dan dengan menggunakan istilah, yaitu istilah
yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakainya

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (Indonesia, 2012)
laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian secara
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entinitas.
Laporan keuangan merupakan suatu metode akuntansi yang
mencakup laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan
perubahan posisi keuangan dan neraca serta catatan atas
laporan keuangan (Hartanto dalam Eka, 2014).
Laporan keuangan adalah kumpulan data yang
diorganisasikan menurut logika dan proses – proses akuntansi
yang konsisten (Sarwoko, 2003). Laporan keuangan dapat
menggambarkan beberapa aspek keuangan suatu perusahaan.
Neraca dapat menunjukkan posisi keuangan pada suatu
peridoe tetentu, sedangkan laporan laba rugi menunjukkan
hasil kegiatan perusahaan pada suatu periode tertentu. Jenis
kedua laporan keuangan tersebut merupakan alat utama yang
dapat disajikan kepada para pemegang saham, kreditur dan
masyarakat lain yang berkepentingan.
Pada dasarnya laporan keuangan merupakan suatu hasil
proses akuntansi yang bisa dipakai untuk alat berkomunikasi
antara data keuangan ataupun aktivitas suatu perusahaan
dengan pihak yang memliki kepentingan dengan data dan
aktivitas perusahaan (Gunawan, 2015). Laporan keuangan
disusun oleh perusahaan sebagai alat komunikasi untuk
pemenuhan kebutuhan informsai intern dan ekstern
perusahaan. Sehingga laporan keuangan sangat perlu untuk
mengetahui konsidisi keuangan perusahaan.

Manajemen Keuangan perusahaan merupakan salah satu
bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan
pengambilan keputusan investasi jangka panjang, keputusan
pendanaan jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja perusahaan
yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek (Sudana, 2015).
Dengan kata lain, manajemen keuangan perusahaan adalah bidang
keuangan yang menerapkan prinsip – prinsip keuangan dalam suatu
organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai
melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang
tepat.
Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan,
penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian
dan penyimpanan dana yang di miliki oleh suatu organisai atau
perusahaan (Wikipedia, 2017). Menurut (Sutrisno, 2008) manajemen
keuangan merupakan semua kegiatan perusahaan yang berhubungan
dengan usaha untuk memperoleh dana dengan biaya yang murah dan
usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien.
Tujuan utama manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai
tambah terhadap aset pemegang saham yang ditranslasikan ke
maksimalisasi harga perlembar saham. Selain itu tujuan manajemen
keuangan lainnya yang akan di pertimbangkan merefleksikan
kemampuan perusahaan multinasional untuk memindahkan uang dan
profit antar berbagai perusahaan afiliansinya di luar negeri (Faisal,
2001).

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang dicapai oleh suatu
perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan
setelah melalui suatu proses kegiatan operasionalnya, yaitu sejak perusahaan
tersebut didirikan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi,yang
sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai
perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Nilai
perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya .Harga pasar dari saham
perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual di saat terjadi transaksi
disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari
nilai asset perusahaan sesungguhnya.
Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat
di pengaruhi oleh peluang-peluang investasi adanya peluang investasi dapat
memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan
datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan utama perusahaan
menurut theory of the firm adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai
perusahaan (value of the firm) Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting
artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan
berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan
tujuan utama perusahaan.
Menurut Husnan (2012:67), nilai perusahaan merupakan harga yang
bersedia dibayar oleh calon pembeli apa bila perusahaan tersebut dijual.
Sedangkan menurut Keown (2011:90), nilai perusahaan merupakan nilai pasar
atas surat berharga utang dan ekuitas peusahaan yang beredar. Berikut rumus nilai
perusahaan dengan menggunakan Price Earning Ratio (PER) adalah sebagai
berikut:
Harga Pasar Saham
PER =
Laba Per Saham
Sumber: Husnan (2012:68)
Nilai perusahaan yang tinggi akan menciptakan return yang tinggi
sehingga membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini
namun juga pada prospek perusahaan dimasa depan. Secara umum banyak metode
dan teknik yang telah dikembangkandalam penilaian perusahaan, diantaranya
adalah
a) Pendekatan laba, antara lain metode rasio tingkat laba atau price earning
ratio, metode kapitalisasi proyeksi laba;
b) Pendekatan arus kas, antara lain metode diskonto arus kas
c) Pendekatan dividen, antara lain metode pertumbuhan dividen
d) Pendekatan harga saham
e) Pendekatan economic value added

Dalam teori pecking order, para manajer konsisten dengan tujuan utama
perusahaan, yaitu memakmurkan kekayaan pemegang saham. Pada teori ini
menyatakan bahwa perusahaan cenderung lebih memilih pendanaan yang berasal
dari internal perusahaan daripada eksternal. Penggunaan pendanaan eksternal
dilakukan apabila dana internal perusahaan tidak mencukupi. Urutan yang
dikemukakan dalam teori ini adalah laba ditahan, hutang, dan saham preferen
serta yang terakhir adalah saham biasa. Urutan pendanaan ini menunjukkan bahwa
pendanaan ini berdasarkan tingkat risiko atas keputusan dan biaya atas sumber
pendanaan dari mulai yang termurah hingga yang paling mahal (Harahap,
2013:55).
Dalam memilih pendanaan secara eksternal, manajer mempunyai alas an
mengapa dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri
(saham). Pertama, pertimbangan biaya emisi, biaya emisi obligasi akan lebih
murah daripada biaya emisi saham baru. Kedua, manajer mengkhawatirkan kalau
penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal
dan membuat harga saham akan turun. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan
adanya asimetri informasi antara pihak manajer dengan para pemodal
(Mardiyanto, 2013:51).
Menurut Mardiyanto, (2013:53) pecking order theory meliputi berbagai
hal berikut ini:
1) Perusahaan lebih menyukai pendanaan secara internal
2) Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian deviden yang
ditargetkan dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran
deviden secara drastis.
3) Kebijakan deviden yang relatif segan untuk diubah, disertai fluktuasi
profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga,
mengakibatkan bahwa dana hasil operasi kadang-kadang melebihi
kebutuhan dana untuk investasi, meskipun dalam kesempatan lain
mungkin kurang.
4) Apabila pendanaan dari luar diperlukan, maka perusahaan akan
menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, yaitu dimulai
dari penerbitan obligasi, kemudian diikuti dengan sekuritas yang
berkarakteristik opsi, baru kemudian bila masih belum mencukupi,
saham adalah pilihan terakhir.
Teori pecking order menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang
profitable umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut bukan
disebabkan karena mereka ingin mempunyai target DER yang rendah, tetapi
karena perusahaan memerlukan pendanaan dari luar yang sedikit. Perusahaan
yang kurang profitable akan cenderung mempunyai hutang yang besar karena dua
alasan, yaitu dana internal tidak cukup dan hutang merupakan sumber eksternal
yang lebih disukai (Lubis, 2015:90).

Kebijakan hutang yang harus diambil oleh manajer berhubungan dengan
alternatif pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Kebijakan hutang berkaitan
dengan proses pemilihan sumber dana yang dipakai untuk membelanjai investasi
yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia sehingga
diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan yang paling efektif. Hutang merupakan
semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi,
di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal
dari kreditur. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang
lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek
adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya akan dilakukan dalam
jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.
Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu
pembayarannya masih jangka panjang atau lebih dari satu tahun (Lubis, 2015:89).
Hutang jangka panjang adalah satu bentuk perjanjian antara peminjam
dengan kreditur di mana kreditur bersedia memberikan sejumlah pinjaman
tertentu dan peminjam bersedia untuk membayar secara periodik yang mencakup
bunga dan pokok pinjaman. Hutang jangka panjang memiliki tiga karakteristik,
yaitu cepat, fleksibel, dan biaya rendah. Biaya administrasi menjadi relatif kecil,
dan tidak diperlukan adanya persetujuan dengan pengawas pasar modal seperti
halnya jika perusahaan mengeluarkan obligasi. Hal ini dikarenakan pihak
peminjam bernegosiasi langsung dengan kreditur (Mardiyanto, 2013:48).
Menurut Mardiyanto (2013:50), kebijakan hutang adalah kebijakan yang
diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh pembiayaan bagi
perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional
perusahaan. Apabila pendanaan dari dalam perusahaan kurang mencukupi, maka
pemegang saham lebih menginginkan pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh
hutang daripada sumber pendanaan lain. Karena dengan penggunaan hutang, hak
pemegang saham terhadap perusahaan tidak akan berkurang dan dapat mencapai
keinginan perusahaan. Di sisi lain, perilaku manajer juga dapat dikendalikan.
Kebijakan hutang diproksikan ke dalam rumus DER (debt to equity ratio)
yang mencerminkan rasio antara total hutang dengan total ekuitas. Semakin nilai
DER rendah berarti tingkat hutang yang dimiliki perusahaan juga rendah. Apabila
nilai DER semakin tinggi, ini berarti semakin besar kewajiban yang harus
ditanggung perusahaan dan semakin besar porsi penggunaan hutang dalam
membiayai investasi pada aktiva. Semakin besar hutang, maka akan berpengaruh
pada pendapatan bersih yang tersedia untuk pemegang saham termasuk dividen
yang akan dibagikan dan semakin meningkatnya risiko keuangan perusahaan. Ini
karena perusahaan wajib membayar hutang terlebih dahulu sebelum membagi
dividen. (Harahap, 2013:53).
Kebijakan hutang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Debt to
Equity Ratio (DER) di rumuskan sebagai berikut:
Hutang
DER = x 100%
Modal
Sumber : Mardiyanto (2013)

Menurut Gumanti (2013: 94), pembayaran dividen tunai kepada para
pemegang saham perusahaan diputuskan oleh dewan direksi perusahaan. Direksi
mengadakan pertemuan yang membahas tentang dividen setiap kuartal atau
setengah tahunan dimana mereka:
1) Mengevaluasi posisi keuangan periode lalu dan menentukan posisi
yang akan datang dalam membagikan.
2) Menentukan jumlah dividen yang harus di bayar.
3) Menentukan tanggal-tanggal yang berkaitan dengan pembayaran
dividen tunai, seperti:
a) Tanggal Pengumuman
Mengumumkan tentang pembayaran dividen.
b) Tanggal Pencatatan
Dividen yang di umumkan untuk di bagikan kepada para
pemegang saham dicatat pada suatu tanggal yang khusus.
c) Tanggal Ex-Dividend
Sejumlah saham menjadi ex-dividend pada tanggal penjual
diberi hak untuk menyimpan dividen, menurut aturan-aturan bursa
efek: NYSE, saham-saham yang diperdagangkan ex-dividend pada
dan sesudah hari kedua sebelum tanggal pencatatan.
d) Tanggal Pembayaran
Cek pembayaran dividen dikirimkan kepada buku para
pemegang saham

Menurut Gumanti (2013: 93), dividen merupakan pembayaran kepada
pemilik perusahaan yang diambil dari keuntungan perusahaan, baik dalam bentuk
saham maupun tunai. Dividen dibagikan kepada pemegang saham secara
proporsional sesuai dengan jumlah lembar saham yang di pegang oleh masingmasing pemilik.
Dividen tunai adalah bentuk pembagian keuntungan yang paling sering
dilakukan. Ada tiga hal penting yang membuat perusahaan dapat membayarkan
dividen tunai, yaitu tersedianya laba ditahan, cukup uang kas, dan adanya
tindakan resmi dari dewan direksi.
Laba ditahan dalam jumlah besar, berarti laba yang akan dibayarkan akan
menjadi dividen yang lebih kecil. Persentase dari pendapatan yang akan di
bayarkan kepada pemegang saham sebagai kas dividend payout ratio.
Kebijakan dividen adalah salah satu keputusan penting bagi perusahaan,
karena kebijakan tersebut berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam
menentukan besarnya laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen dan
beberapa laba akan di investasikan kembali sebagai laba di tahan (Pasaribu, 2014:
2).

Pemegang saham perusahaan bervariasi dari segi pendapatan dan
karakteristik lainnya. Akibatnya, investor tersebut mempunyai
preferensi tersendiri atas investasinya pada saham. Kelompok
berpendapatan rendah menginginkan dividen yang tinggi untuk
menambah pendapatan, sementara kelompok berpendapatan tinggi
menginginkan dividen yang rendah dan capital gain yang tinggi.
Sehingga, terbentuk kelompok pada pemilik perusahaan yang bisa
disebut dengan Clientele. Perusahaan harus memperhatikan Clientele
ini dalam mengambil keputusan untuk membayar dividen

Menurut Manurung (2013: 62), Teori agensi menyangkut dua
pihak yaitu agent dan principal. Agent adalah pihak yang mengelola
perusahaan. Principal adalah pemilik perusahaan atau penyetor dana
kepada perusahaan. Biaya Keagenan ini adalah biaya implisit yang
muncul karena adanya konflik atau benturan kepentingan antara
pemegang saham (pemilik) dan manajer (agen). Pembayaran dividen
dapat menjadi perwujudan minat dan mengurangi masalah keagenan
antara manajer dan pemilik dengan mengurangi penggunanaan biaya
atas kewenangan manajer

Menurut (Gumanti, 2013: 55), Memasuki era tahun 1970-an, isu
yang mencuat ke permukaan dari dunia empiris (riset) adalah efek
pajak pada dividen terhadap harga saham. Menurut teori ini, yang
dikenal dengan teori preferensi pajak (tax preference theory), semakin
tinggi pajak yang dikenakan pada dividen relatif terhadap capital gain
dan adanya kemungkinan menunda pajak pada capital gain, maka
efeknya akan negatif pada perusahaan yang membayar yang tinggi.

Menurut (Gumanti, 2013: 50), Teori Peralatan (Smoothing Theory)
ini dikemukakan oleh Lintner. Dalam tulisannya, Lintner
menyimpulkan empat hal dalam hasil penelitiannya.
a) Perusahaan memiliki target rasio pembayaran dividen (dividend
payout ratio) jangka panjang. Perusahaan yang memiliki laba yang
stabil akan cenderung membayar dividen sebagai bagian dari laba
yang tinggi.
b) Para manajer lebih memilih untuk menekankan perubahan besar
kecilnya dividen daripada absolutnya.
c) Dalam jangka panjang, perubahan-perubahan dividen yang terjadi
mengikuti pola pergerakan yang stabil jika laba perusahaan
cenderung bertahan pada level tertentu.
d) Manajer enggan untuk melakukan perubahan dividen yang
mungkin akan menyebabkan perusahaan melakukan penanahan
laba.

Ada kecenderungan harga saham akan naik jika ada pengumuman
kenaikan dividen, dan harga saham akan turun jika ada pengumuman
penurunan dividen. Dividen itu sendiri tidak menyebabkan kenaikan
(penurunan) harga, tetapi prospek perusahaan, yang di tunjukkan oleh
meningkat (menurunnya) dividen yang di bayarkan, yang
menyebabkan perubahan saham. Teori tersebut kemudian dikenal
dengan teori signal atau isi informasi dividen. Menurut teori ini,
dividen mempunyai kandungan informasi, yaitu prospek perusahaan di
masa yang akan datang.
Menurut Zare (2013: 98) dalam jurnal penelitiannya menunjukkan
bahwa:
a) Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan
pembayaran dividen. Karena semakin besar profitabilitas, maka
semakin besar kecenderungan perusahaan untuk membagikan
dividen.
b) Asimetri informasi pada teori sinyal memiliki pengaruh positif
terhadap nilai perusahaaan. Karena asimetri informasi dapat
berpotensial mempengaruhi respon para investor untuk menanam
sahamnya pada perusahaan. Sesuai dengan isi dari penelitiannya di
bawah ini: The company profitability is important as an important
factor influencing the ‘Dividend Policy” because the profitable
companies have more tendency to pay more shares profit. So it is
expected that there would be a positive relation between the
company profitability and shares profit payment. Another strand of
literature suggests that corporate risk management alleviates
information asymmetry problems and hence positively affects firm
value. Information asymmetry between managers and outside
investors is one of the key market imperfections that make hedging
potentially beneficial

Teori ini dikemukakan oleh Gordon dan Lintner yang menyatakan
bahwa para investor lebih menyukai dividen dibandingkan capital
gain. Dividen memiliki risiko yang lebih rendah di bandingkan capital
gain, oleh karenanya investor akan merasa lebih aman untuk
mengharapkan dividen saat ini dibandingkan dengan menunggu capital
gain yang di masa depan. Menurut Rafique (2014: 84) dalam bukunya
mengenai Teori The Bird in The Hand yang berbunyi:
a) Myron Gordon suggests that dividends are more stable than
capital gains and are therefore more highly valued by investors.
b) This implies that investors perceive non-dividend paying firms to
be riskier and apply a higher discount rate to value them causing
the share price to fall

Menurut Modiglani dan Miller (MM), nilai suatu perusahaan tidak
ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tidak ditentukan oleh laba bersih
sebelum pajak (EBIT) dan risiko perusahaan, dividend adalah tidak
relevan. Nilai Perusahaan dapat juga disebut dengan total asset
perusahaan. Beberapa asumsi tentang lemahnya teori MM seperti:
a) Pasar modal sempurna dimana semua investor adalah rasional.
b) Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan
saham baru.
c) Tidak ada pajak.
d) Kebijakan investasi perusahaan tidak berubah.

Menurut (Gumanti, 2013: 89) kebijakan dividen di pengaruhi oleh 11
faktor yaitu:
1) Undang-undang (Peraturan)
Peraturan atau perundangan yang di tetapkan pemerintah atau
perserikatan dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam
menetapkan besar kecilnya dividen. Jadi, keberadaan peraturan yang
mensyaratkan batasan-batasan tertentu atas kebijakan dividen yang di
ambil oleh perusahaan.
2) Posisi Likuiditas
Jika perusahaan memerlukan likuiditas yang tinggi, dalam hal ini
dapat berbentuk sumber pendanaan internal yang berupa laba di tahan,
maka dividen yang di bagikan seharusnya di kurangi karena membayar
dividen berarti pengeluaran kas berarti pengurangan kemampuan
likuiditas.
3) Kebutuhan untuk Pelunasan Utang
Jika perusahaan memiliki kewajiban (utang) yang besar dan harus
segera di bayar, maka sangat mungkin bahwa pemegang saham harus
di korbankan, yaitu menunda atau mengurangi pembayaran dividen.
4) Batasan-batasan dalam Perjanjian Utang (Debt Convenants)
Perjanjian utang, khususnya utang jangka panjang adalah
persyaratan untuk membatasi perusahaan membayar dividen kas
(tunai). Ada dua hal umum yang di nyatakan dalam perjanjian utang
piutang (Debt Convenants), yaitu:
a) Dividen pada masa yang akan dating hanya boleh di bayar jika
uangnya bersumber dari laba tahun berjalan, bukan dari laba tahuntahun yang lalu.
b) Dividen hanya dapat di bayarkan jika tingkat modal kerja
perusahaan mencapai level tertentu.
5) Posisi Ekspansi Aktiva
Siklus kehidupan perusahaan akan menentukan kapasitas
perusahaan yang tercermin pada skala usahanya dan jika skala usaha
menunjukkan tren semakin besar yang konsekuensinya membuat
perusahaan semakin membutuhkan tambahan dana untuk ekspansi,
maka dividen akan terpengaruh.
6) Perolehan Laba
Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan kestabilan
tingkat laba yang di peroleh sangat menentukan berapa besarnya
dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Keyakinan
manajemen akan prospek capaian laba di tahun depan juga menjadi
faktir kunci atas berupa besarnya dividen yang akan di bayarkan tahun
ini (tahun berjalan).
7) Stabilitas Laba
Laba yang stabil dari waktu ke waktu sangat menentukan besar
kecilnya dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
Kestabilan berarti kemampuan menjaga laba pada level yang di
tetapkan sesuai keinginan. Jika perusahaan memiliki tingkat kestabilan
laba yang baik, ada kecenderungan untuk berusaha mempertahankan
bahkan menaikkan dividen yang di bayarkan.
8) Peluang penerbitan Saham di Pasar Modal
Jika suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik, semakin besar,
dan memilih catatan yang baik dalam hal perolehan laba, serta
memerlukan dana untuk kebutuhan investasi, maka alternative sumber
pembiayaan dengen menerbitkan saham dapat menjadi salah satu
alternatif. Manajemen perusahaan berskala besar akan memiliki
kesempatan lebaih baik untuk membagi labanya dalam bentuk dividen.
9) Kendali Kepemilikan
Kebutuhan akan dana bagi perusahaan seakan-akan merupakan
sesuatu yang tidak ada habisnya. Kebutuhan dana untuk aktivitas
investai dari waktu ke waktu akan semakin besar seiring dengan
semakin tumbuh dan berkembangnya perusahaan yang sejalan dengan
prinsip kelanggengan usaha (going concern principle).
10) Posisi Pemegang Saham
Siapa pemegang saham utama atas suatu perusahaan public dapat
mempengaruhi kebijakan dividen yang di tetapkan.
11) Kesalahan Akumulasi Pajak atas Laba
Pada kasus pemegang saham yang tidak menyukai dividen,
misalnya karena berusaha menghindar tarif pajak penghasilan pribadi
yang tinggi, mereka lebih memilih untuk membiarkan perusahaan
menumpuk labanya dalam bentuk laba di tahan atau sisa laba.
Menurut Nuhu (2014: 71) kebijakan dividen di pengaruhi oleh 8 faktor
yaitu:
1) Profitability
Jumlah keuntungan perusahaan telah menjadi penentu dalam
mengambil keputusan terhadap kebijakan dividen yang akan diambil.
2) Investment Opportunity Sets
Kesempatan berinvestasi merupakan pilihan investasi atau
pertumbuhan perusahaan tetapi nilainya tergantung pada kinerja
manajer. Semakin tinggi peluang pertumbuhan investasi, semakin
banyak kebutuhan untuk membiayai ekspansi, maka semakin tinggi
kesempatan untuk menentukan laba yang akan ditahan.
3) Taxation
Kebijakan dividen nol dapat memaksimalkan nilai saham. Dalam
kondisi seperti ini, investasi akan dibiayai secara internal dan
pembayaran dividen berkurang. Maka pajak dapat meningkatkan
pembayaran dividen.
4) Leverage
Perusahaan yang melunasi hutangnya menimimalisir jumlah
likuiditasnya. Hutang pokok dan pembayaran bunga mengurangi
kemampuan perusahaan dalam membagi laba sebagai jaminan
pembayaran dividen. Akibatnya, hutang akan berpengaruh negatif pada
jumlah dividen yang dibayarkan dalam suatu periode.
5) Firm Size
Ukuran perusahaan mempunyai potensi mempengaruhi kebijakan
dividen perusahaan. Perusahaan yang lebih besar memiliki keuntungan
di pasar modal dalam penggalangan dana eksternal.
6) Board Size
Jumlah dari anggota dewan komisioner (ekseskutif atau non
eksekutif) yang terlibat dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
di dalam perusahaan. Semakin besar jumlah keanggotaan dewan
komisioner, lebih tinggi dividen yang dibagikan kepada pemegang
saham.
7) Board Independence
Jumlah anggota non eksekutif dalam RUPS, cenderung
mengurangi biaya keagenan. Dengan mencatat, bahwa direksi
eksternal mewakili para pemegang saham secara efektif dan menjamin
hak-hak mereka di perusahaan. Akibatnya, muncul suatu hipotesis
bahwa semakin banyak anggota non eksekutif, maka semakin besar
dividen yang akan dibagikan kepada para stockholder.
8) Audit Type
Klasifikasi jenis perusahaan audit berdasarkan apakah salah satu
perusahaan itu termasuk KAP Big Four. Nuhu (2014:72) meneliti
bahwa kualitas pengungkapan dengan mengukur hubungan antara
informasi asimetri dengan kualitas audit. Peneliti menemukan bahwa
semakin jumlah analisis, maka informasi asimetri yang di berikan oleh
manajer kepada pemegang saham berkurang

Dividen merupakan pengembalian yang akan diterima investor atas
investasinya dalam perusahaan. Kebijakan dividen terkait dengan keputusan
apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham
sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan
investasi dimasa datang. Pembagian dividen akan membuat pemegang saham
mempunyai tambahan pengembalian investasi selain dari capital gain. Menurut
Kasmir (2014:101), dividen yaitu aliran kas yang harus dibayarkan perusahaan
kepada para pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham
lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bisa dibagikan secara tunai (cash)
oleh perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham, maupun
dibayarkan dalam bentuk dividen saham. Menurut Jumingan (2014:64), dividen
adalah kompensasi yang diterima pemegang saham, disamping capital gain.
Menurut Brigham (2013:68) dividen adalah bagian dari laba bersih yang
dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen ekstra biasanya diberikan oleh
perusahaan yang menganut kebijakan dividen kecil yang teratur (Hermuningsih,
2014: 91).
Apabila manajemen meningkatkan porsi laba perlembar saham yang
dibayarkan sebagai dividen, maka pihak manajemen dapat meningkatkan
kesejahteraan para pemegang saham. Hal ini menyarankan bahwa keputusan
dividen yaitu jumlah dividen yang dibayarkan merupakan suatu hal yang sangat
penting. Dalam banyak hal dividen sering diperlakukan sebagai pertimbangan
terakhir setelah pertimbangan investasi dan pertimbangan pembiayaan lainnya,
sehingga timbul the residual theory of dividend. Di samping itu ada juga yang
mempertimbangkan pembagian dividen kas untuk mengurangi masalah keagenan,
sehingga timbul peranan dividen dalam mengurangi masalah keagenan (agency
problems), dan masih banyak lagi pertimbangan manajemen dalam menentukan
besarnya dividen yang akan dibagikan.
Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang dapat dikaitkan dengan
penentuan apakah laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan dibagikan kepada
para pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan (hold) oleh
perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan terhadap pembayaran dividen
merupakan keputusan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Kebijakan ini
akan melibatkan dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, yaitu
pihak pertama para pemegang saham dan pihak kedua adalah pihak manajemen
atau perusahaan itu sendiri (Hermuningsih, 2014: 91).
Kebijakan Dividen adalah salah satu kebijakan yang harus diambil oleh
manajemen untuk memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama
satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian dan sebagian lagi tidak
dibagi dalam bentuk laba ditahan (Brealey, 2015: 50). Apabila perusahaan
memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti akan
mengurangi jumlah laba yang ditahan yang akhirnya juga mengurangi sumber
dana intern yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Apabila
perusahaan tidak membagikan labanya sebagai dividen akan bisa memperbesar
sumber dana intern perusahaan dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan
untuk mengembangkan perusahaan, sehingga akan menaikkan nilai perusahaan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kebijakan dividen dalam penelitian ini
adalah Dividend Payout Ratio (DPR) (Brigham, 2013: 80).
Setiap perusahaan, di satu sisi mengharapkan adanya pertumbuhan
perusahaan, dan di sisi lain juga ingin membagikan dividen kepada para
pemegang saham. Oleh karena itu, dalam hal ini manajemen perusahaan
hendaknya dapat membuat kebijakan dividen yang tepat dan cermat, artinya
manajemen perusahaan harus dapat menentukan berapa persen laba yang harus
dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen dan berapa persen
laba yang harus ditahan untuk mendukung pertumbuhan investasi perusahaan,
sehingga kepentingan para pemegang saham dan kepentingan perusahaan dapat
terpenuhi. Karena penentuan kebijakan dividen tersebut tidak mudah, biasanya
perusahaan menggunakan media yaitu dengan melaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) untuk membuat keputusan mengenai penentuan
kebijakan dividen tersebut.
Penelitian ini menetapkan dividend payout ratio sebagai proksi kebijakan
dividen, didasarkan suatu pertimbangan bahwa DPR lebih banyak digunakan
untuk mengukur persentase dividen tunai yang diberikan oleh perusahaan kepada
para pemegang saham atas laba per lembar saham yang dihasilkan dalam periode
akuntansi, dari pada rasio dividen lainnya. Besarnya dividend payout ratio
dijadikan ukuran oleh para investor yang hendak menanam modal pada saham di
bursa efek. DPR dapat dihitung secara manual dengan rumus sebagai :

Dividen Per Lembar Saham Dividend Payout Ratio (DPR) = x 100%
Laba Per Lembar Saham
Sumber : Kasmir (2014)
Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki dividend payout ratio besar
menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kinerja finansial yang baik.
Perusahaan yang memberikan dividen dalam jumlah yang relatif besar akan
melahirkan sentimen positif pada para investor, dan akan membuat para investor
termotivasi untuk menanam modal yang dimiliki pada saham perusahaan tersebut.

a. Pengertian Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah
perusahaan maupun organisasi. Bagaimana bisa untuk mencapai hasil kerja yang
maksimal, tiap individu harus mendapatkan tingkat kenyamanan dan ketenangan
dengan hasil yang maksimal pula. Dan untuk mencapai tingkat kenyamanan
tersebut, salah satu caranya lingkungan kerja yang diciptakan harus baik. Ketika
seseorang sudah mulai nyaman di tempat kerja, dia dapat fokus untuk bekerja
sehingga pekerjaan yang mereka hasilkan bisa maksimal dan bisa menghasilkan
kinerja yang baik bagi perusahaan. (Erna Sahara : 5)
Lingkungan kerja terdapat dua jenis yaitu Lingkungan kerja fisik dan
Lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan
berbentuk fisik yang ada disekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi
pegawai. Lingkungan kerja non fisik adalah Lingkungan kerja yang
menyenangkan dalam arti terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara
pegawai dan atasan, karena pada hakekatnya manusia dalam bekerja tidak hanya
mencari uang saja, akan tetapi bekerja merupakan bentuk aktivitas sosial dan
saling membutuhkan satu sama lain dan bisa untuk saling bekerja sama dan
membantu yang bertujuan untuk mendapatkan lingkungan (Lina,2021 : 396).
Menurut (Gehee,2021) lingkungan kerja adalah kondisi tempat kerja erat
kaitannya dengan lingkungan sekitar (kondisi penerangan, suara, udara dan
sebagainya). Sedangkan menurut (Fallon,2015), menyatakan bahwa lingkungan
kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat
mempengaruhi emosional dan kepribadian dalam dirinya untuk menjalankan
tugas-tugas yang dibebankan.
Lingkungan kerja adalah tempat terjadinya aktivitas pegawai setiap harinya.
Kondusifnya suatu lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosional seorang
pegawai dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman untuk melakuan
pekerjaan secara optimal dan maksimal. Saat pegawai nyaman dan senang
dengan lingkungan kerja mereka dengan sekitar mereka dan terlebih untuk
dirinya sendiri, maka pegawai tersebut akan betah melakukan pekerjaannya
setiap hari.
b. Manfaat Lingkungan Kerja
Menurut (Siagin, 2014 : 103) menjelaskan bahwa manfaat lingkungan kerja
adalah menciptakan gairah kerja, semangat kerja, sehingga produktivitas dan
prestasi kerja setiap pegawai juga dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja
pegawai itu sendiri.
Sehingga penulis simpulkan Manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan
semangat kerja yang menimbulkan persepsi karyawan/pegawai diwujudkan dalam
bentuk tindakan. Sehingga produktivitas kerja karyawan/pegawai akan terjadi
peningkatan dan dapat menyelesaikan pekerjaanya dengan cepat dan baik.
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja merupakan salah satu hal yang dibutuhkan setiap individu
atau para pegawai yang ada pada suatu organisasi dan perusahaan dalam rangka
meningkatkan semangat kerjanya. Namun hal terpenting bagi setiap individu
adalah lingkungan kerjanya dimulai dari dirinya sendiri dan sekitarnya.
Lingkungan kerja adalah kekuatan yang mendorong semangat dalam maupun di
luar dirinya baik itu yang berupa reward maupun punishment. Pada manusia
terdapat enam faktor pemuas yaitu (Nisa, 2020 : 9) :
1) Prestasi kerja yang diraih (Achievement)
2) Pengakuan orang lain (Recognition)
3) Tanggung Jawab (Responsibility)
4) Peluang untuk maju (Advancement)
5) Kepuasan kerja itu sendiri (The Work Itself)
6) Pengembangan karir (The Possibility Of Growth)
d. Indikator Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja dapat menimbulkan rasa aman, nyaman, dan tentram yang
erat kaitannya berhubungan secara langsung dengan kinerja pegawai. Indikatorindikator lingkungan kerja menurut (Afandi, 2018 : 70) adalah sebagai berikut :
1) Pencahayaan. Cahaya penerangan yang cukup melalui (mathari dan lampu)
memancarkan dengan tepat akan menambah efisiensi kerja para pegawai,
karena mereka dapat bekerja dengan tepat, lebih cepat, dan lebih sedikit
meminimalisir adanya kesalahan dan matanya tak lekas menjadi lelah.
2) Warna. Warna merupakan salah satu faktor yang penting untuk memperbesar
efisiensi kerja para pegawai, khususnya warna akan mempengaruhi keadaan
jiwa mereka dan emosi kestabilan dengan memakai warna yang tepat pada
dinding ruang dan alat-alat lainnya kegembiraan dan ketenangan bekerja para
pegawai akan terpelihara.
3) Udara. Mengenai faktor udara ini, yang sering sekali adalah suhu udara dan
banyaknya uap air pada udara itu diperlukan penyegaran untuk setiap
ruangan.
4) Suara. Untuk mengatasi terjadinya kegaduhan, perlu kiranya meletakkan alatalat yang memiliki suara yang keras, seperti mesin ketik pesawat telepon,
parkir motor, dan lain-lain yang harus ditempatkan pada ruang khusus,
sehingga tidak mengganggu pekerja lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

a. Pengertian Sarana Prasarana
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sarana yaitu segala
sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat
dan media sedangkan prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang
utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan
sebagainya). Dengan kata lain bawa sarana prasarana yaitu alat yang digunakan
supaya menyelesaikan dan untuk mencapai tujuan/ terselenggaranya proses
suatu organisasi/kantor. Dan tertuang juga dalam Peraturan Menteri No 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
dijelaskan dalam pasal 1 sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung
berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, yaitu : ruangan kantor,
perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas sedangkan prasarana kerja yaitu
fasilitas yang secara tidak langsung yang berfungsi untuk menunjang
terselenggaranya proses kerja untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab setiap pegawai, seperti : gedung kantor, rumah jabatan
dan rumah instansi.
Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik
tentu sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan
kegiatannya untuk mencapai tujuan yang bersama oleh suatu organisasi yang
sudah diharapkan (Pramono, 2019:9).
b. Fungsi Sarana Prasarana
Fungsi sarana dan prasarana disaat menjalankan aktivitas atau kegiatan,
adanya sarana dan prasarana bisa membantu kelancaran prosesnya untuk
menyelesaikan tugas para pegawai. Pada dasarnya, fungsi dari sarana dan
prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya. Artinya antara bidang
yang satu dengan lainnya, akan membutuhkan sarana dan prasarana yang
berbeda. Beberapa fungsi sarana prasarana antara lain:
1) Mempermudah proses kerja, Sarana dan prasarana berfungsi untuk
mempermudah proses kegiatan, supaya tujuan bersama dapat tercapai
2) Mempermudah proses kerja Selain mempermudah, adanya sarana dan
prasarana juga mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga
dengan cepat terselesaikan.
3) Meningkatkan produktivitas Produktivitas melaksanakan kegiatan dapat
meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana.
4) Hasilnya lebih berkualitas Oleh karena produktivitas meningkat, hasil kerja
juga lebih berkualitas. Karena adanya sarana dan prasarana dapat
mempermudah serta mempercepat proses kerja.
c. Indikator Sarana Prasarana
Sarana kerja merupakan suatu hal yang harus disediakan oleh perusahaan
guna menunjang menyelesaikann segala pekerjaan para pegawai yang diberikan
perusahaan. Sarana dalam perusahaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk
menunjang menyelesaikan pekerjaan secara cepat melainkan disediakan untuk
pencapai maksud dan tujuan perusahan.
Dalam menyediakan sarana prasarana diharuskan sesuai dengan kebutuhan
perusahaan ataupun organisasi agar dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.
Indikator yang dikemukakan oleh (Darsini, 2014:1) adalah :
1. Lokasi
2. Infrastruktur
3. Perabot
4. Peralatan
Berikut ini adalah rincian dari indikator yang telah dikemukakan oleh Nanik
Darsini yaitu :
1. Lokasi, merupakan letak atau tempat yang harus dipertimbangkan dan hal ini
salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha.
Memiliki penempatan suatu perusahaan yang strategis akan berdampak pada
kesuksesan pada perusahaan itu sendiri. Dengan lokasi perusahaan yang tepat
maka perusahaan itu pula dikenal.
2. Infrastruktur, fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan untuk
memenuhi dalam lingkup sosial dan ekonomi suatu pegawai dalam
perusahaan. Infrastruktur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
lingkungan kerja, infrastruktur merupakan jenis fasilitas yang dibutuhkan
dalam mendukung berbagai kegiatan kerja secara nyata.
3. Perabot, benda-benda yang terbuat dari kayu, besi, alumunium ataupun bahan
lain untuk menunjang dan bisa membantu suatu kegiatan di perusahaan dan
digunakan dalam melaksanakan tugas kerja dari setiap pegawai.
4. Peralatan yang menunjang kebutuhan dalam melaksanakan tugas kerja,
peralatan ini biasanya terbuat dari kayu, besi, alumunium (meja, kursi, lemari,
dll). Dengan adanya peralatan tersebut akan memudahkan pegawai membuat
nyaman pegawai yang melakukan aktivitas kerja dan bisa membantu pegawai
untuk menyelesaikan tugasnya. Sehingga mesin tersebut membantu dan
mendukung aktivitas kerja.
d. Ruang Lingkup Sarana Prasarana
Dalam jurnal Efektivitas Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dalam
Meningkatkan Mutu Layanan (Firmansyah, 2018:2) dijelaskan bahwa jika ruang
lingkup sarana dan prasarana dapat dibagi menjadi tiga, yakni:
a) Habis atau tidaknya penggunaan Sarana dan prasarana bisa dikelompokkan
berdasarkan habis atau tidaknya penggunaan. Dengan demikian organisasi
atau perusahaan dapat menentukan sarana dan prasarana apa saja yang
diperlukan.
b) Bergerak atau tidaknya Selain dari habis atau tidaknya, sarana dan
prasarana juga dapat ditinjau dari bergerak atau tidaknya suatu alat.
Contoh alat yang dapat bergerak adalah kendaraan. Sedangkan contoh alat
yang tidak dapat bergerak ialah mesin dan komputer.
c) Hubungannya dengan kegiatan Sarana dan prasarana juga dapat
dikelompokkan berdasarkan hubungan alat dengan kegiatan. Artinya alat
tersebut digunakan langsung atau tidak. Contohnya kendaraan tidak
menjadi alat langsung yang digunakan, tetapi kertas dan meja bangku
menjadi alat langsung yang dipakai.

a. Pengertian Kinerja
Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan kepadanya untuk
mencapai target kerja dan merupakan faktor penentu keberhasilan instansi atau
organisasi dalam mencapai tujuannya (Nabawi, 2019: 171)
Menurut (Bangun, 2012 : 95) mneyatakan bahwa “kinerja merupakan
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu hasil evaluasi kegiatan
atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu perusahaan
melalui perencanaan strategis suatu perusahaan”.
Menurut Henry Simamora dikutip dan diterjemahkan oleh (Nurhayati,
2013:7) “Kinerja pegawai adalah tingkat dimana para pegawai mencapai
persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam suatu pekerjaan”.
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan kinerja adalah hasil
kerja dari seorang pegawai, dimana ia telah melakukan pekerjaannya dengan baik
atas dasar pengalaman dan kedisiplinan serta waktu pegawai mewujudkan
sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi atau perusahaan itu sendiri.
b. Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pegawai
Menurut (Hasibuan, 2013:94) menjelaskan bahwa “Kinerja merupakan
gabungan tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pegawai,
kemampuan dan penerimaan atas penjelasan pembagian tugas dan peran serta
tingkat motivasi dari setiap pegawai”.
c. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja merupakan penilaian prestasi kerja pegawai. Dengan
banyaknya sumber daya yang tersedia dan tuntutan organisasi maka kinerja
karyawan perlu dilihat. Kinerja pegawai dapat digunakan untuk menjadi pedoman
atau tuntunan perilaku setiap pegawai.
d. Indikator Kinerja
Hasil penelitian yang dilakukan (Lubis, 2013:124) menyatakan bahwa
indikator kinerja pegawai adalah sebagai berikut.
1) Menyelesaikan tugas. Tugas merupakan suatu perintah yang wajib
dikerjakan. Oleh karena itu, tugas merupakan salah satu kewajiban dari
kinerja pegawai yang harus diselesaikan dengan baik.
2) Standar Waktu. Ketentuan hari kerja bagi diatur dalam Pasal 3 angka 11
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan dijelaskan bahwa
mewajibkan pegawai masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang
sudah diatur didalamnya. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat
dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama
dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
3) Kerja Sama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan antar individu atau
kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama
merupakan aspek kinerja pegawai dengan sesama pegawai disekitarnya.
4) Semangat. Semangat kerja adalah sikap individu untuk bekerja sama antar
sesama pegawai dengan disiplin dan rasa tanggug jawab terhadap
kegiatannya, sehingga kinerja lebih baik.
5) Disiplin Kerja. Displin kerja merupakan modal yang penting yang harus
dimiliki oleh seorang pegawai sebab menyangkut pemberian pelayanan
publik.

a. Pengertian Manajemen
Menurut (Feryanto, 2013 : 2) manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan,
pengembangan, pendidikan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan
pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah sudah
ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut (Hasibuan, 2012 : 3) Manajemen
adalah ilmu dan seni untuk mengatur sebuah proses pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber-sumber daya yang lainnya yang ada pada suatu organisasi
secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan bersama.
b. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia ialah suatu perencanaan dalam suatu
organisasi dan diberi pengarahan dan pengawasan atas pengembangan dan
pelatihan, pendidikan, kompensasi, pememeliharaan dan pemutusan suatu
hubungan kerja agar dapat mencapai tujuan organisasi secara tepadu dan
konsisten dan terpadu oleh setiap organisasi (Sunyoto, 2012 : 2). Menurut
(Soegoto, 2015 : 2) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia yaitu
seni yang ada pada ilmu pengetahuan dan pelaksanaanya dan pengontrolannya
yang ditetapkan terlebih dahulu kepada tenaga kerja atau setiap pegawai untuk
tercapainya suatu kepuasan dihati pada diri pegawai itu sendiri. Manajemen
sumber daya manusia adalah ilmu yang diadakan guna untuk mengatur hubungan
dan tanggung jawab yang erat dalam setiap pegawai dengan pegawai yang
lainnya. Dengan artian, tanpa sumber daya manusia bisa bermanfaat untuk
mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan dari sebuah organisasi. Untuk mencapai
tujuan dari organisasi, tentunya pegawai harus memaksimalkan kinerja dan
tanggung jawab dan kedisiplinan yang dimiliki (Hasibuan, 2013 : 21).
Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dijelaskan diatas dapat
disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting
dan merupakan penentu keberhasilan yang hendak dicapai bagi organisasi karena
diharapkan dapat mendampatkan dampak yang baik kepada setiap perilaku
pegawai untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi.
c. Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Menurut (Bangun, 2012 : 7) fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia
adalah sebagai berikut:
1) Pengadaan sumber daya manusia merupakan aktivitas manajemen sumber
daya manusia dalam memperoleh tenaga kerja atau pegawai baru yang
diharapkan sesuai dengan kebutuhan (jumlah dan mutu) untuk mencapai
tujuan sebuah organisasi.
2) Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses yang dilakukan
untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan,dan pengembangan dari setiap
pegawai melalui pendidikan dan latihan baik untuk pegawai baru maupun
pegawai lama.
3) Pemberian kompensasi merupakan imbalan atau bantuan yang diberikan
kepada pegawai atas jasa-jasa yang telah mereka sumbangkan kepada
perusahaan. Sistem kompensasi yang baik berarti memberikan penghargaanpenghargaan yang layak dan adil sebagaimana kontribusi pegawai dalam
melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh perusahaan atas
pekerjaannya.
4) Pengintegrasian yang paling penting dilakuan yang berarti mencocokan
keinginan pegawai dengan kebutuhan suatu perusahaan setelah melakukan
pengadaan, pengembangan, dan pemberian kompensasi dari setiap pegawai
yang dilakukan. Oleh karena itu diperlukan perasaan dan sikap disiplin dan
bertanggung jawab dari setiap pegawai dalam menetapkan kebijakan
organisasi tersebut.
d. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia
Semua organisasi menetapkan tujuan-tujuan yang bertujuan untuk
kelangsungan kehidupan organisasi dengan manajemen sumber daya manusianya,
yang bisa dilihat dari sifat dan perkembangan dan tahapan pada suatu organisasi
(Sutrisno, 2009 : 7).
Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut (Cushway, 2001 : 1) dalam
(Sutrisno, 2009 : 7) yaitu:
1) Memberikan suatu kebijakan manajemen dan bisa memastikan organisasi
termotivasi dan bisa bekerja keras, sehingga dapat terlaksananya perubahan
dalam memenuhi kewajiban suatu pekerjaan.
2) Menjaga dan mengimplementasikan semua kebijakan dari organisasi dan
prosedur setiap sumber daya manusia sebagai jalan untuk mencapai tujuan
suatu organisasi.
3) Pengembangan dalam membantu suatu organisasi disetiap keseluruhan dan
strategi yang tepat pada implikasi manajemen sumber daya manusia.
4) Memberikan dukungan penuh dalam kondisi apapun agar membantu manajer
lini agar bisa mencapai tujuannya.
5) Meneliti seluruh situasi pada setiap pegawai agar bisa meyakinkan mereka
untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan tugas-tugas yang sudah
diberikan.
6) Menggunakan media komunikasi dalam menyelesaikan pekerjaan
7) Bertindak tegas dalam memelihara standart organisasi dan mempunyai nilai
dalam manajemen sumber daya manusia.

Penelitian ini dikembangkan dengan teori yaitu Resource Based View (RBV)
dipelopori pertama kali oleh Wernerfelt (1984) dalam jurnal (Ali Jufri,2021:2)
Teori RBV memandang bahwa sumber daya dan kemampuan perusahaan sangat
penting adanya bagi perusahaan, karena merupakan pokok atau dasar dari
kemampuan daya saing serta kinerja perusahaan satu dengan yang lainnya.
Menurut (Jantje Eduard L,2011:45) RBV juga dipandang sebagai kemampuan
bersaing organisasi satu dengan yang lainnya merupakan fungsi dari keunikan
serta nilai dari sumberdaya serta kapabilitas yang dimiliki oleh sebuah organisasi.
Teori resource-based view (RBV) mengatakan bahwa untuk perusahaan
memiliki keuntungan kompetitif yang berkelanjutan, sebuah organiasi harus
memiliki sumber daya yang berharga, langka, tidak dapat ditiru dan tidak dapat
digantikan dan berbeda dari yang lainnya menurut (Dr. Vladimir dan Khristian
Edi, 1967: 6)
Teori Resource Based View (RBV) membahas model kinerja perusahaan
dengan fokus pengendalian dar setiap sumber daya (Resource) serta kemampuan
(Capabilities) yang dimiliki dalam rangka mencapai keunggulan dari masingmasing perusahaan. RBV memandang bahwa perusahaan harus memperhatikan
beragam sumber daya yang berbeda dari semua perusahaan yang lainnya. Sumber
daya yang dimaksud adalah aset berwujud dan aset tidak berwujud yang bisa
dikendalikan perusahaan yang bisa dijadikan sebuah strategi utama dibandingkan
sumber daya lainnya (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) dalam jurnal (Pertiwi &
Suhartini, 2022 : 1084).
Asumsi dari teori RBV yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat saling
bersaing dengan perusahaan lain, dengan mengelola sumber daya yang dimiliki
perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam
mencapai keunggulan kompetitif perusahaan (Ni Putu Shintya Dewi, 2021 : 203).
Pandangan teori berbasis sumber daya perusahaan (RBV) dan teori berbasis
sumber daya yang dihasilkan (RBT) menyediakan kerangka atau tuntutan kerja
yang penting untuk menjelaskan dan memprediksi dasar dari suatu perusahaan
dengan keunggulan dan kinerja (Barney, 2011).
(Kozlenka, 2014) menjelaskan bahwa logika dasar didasarkan pada dua
asumsi dasar mengenai sumber daya perusahaan dan menjelaskan bagaimana
sumber daya tersebut dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan dan mengapa beberapa perusahaan bisa secara konsisten lebih maju
dan hebat daripada perusahaan lain. Pertama, perusahaan memiliki seperangkat
yang berbeda berasal dari sumber daya (Barney, 2003).
Berharga, langka, tidak sempurna imitable, organisasi (VRIO) karakteristik
menunjukkan empat kondisi untuk menilai bagaimana potensi sumber daya akan
mampu menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Kozlenkova,
2014). Berikut ini adalah karakteristik VRIO :
a. Sebuah sumber daya perusahaan dapat dikatakan sebagai berharga jika sumber
daya memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan
strategi kedisiplinan yang dapat mengurangi biaya perusahaan dan atau
meningkatkan pendapatan perusahaan lebih dari meskipun sumber daya itu
tidak hadir.
2. Sumber daya yang langka yang hanya dikendalikan oleh setiap perusahaan
yang bersaing. Jika sumber daya ini berharga tetapi tidak bisa melakukan,
pemanfaatan sumber daya akan menghasilkan kesetaraan yang kompetitif,
karena perusahaan-perusahaan lain yang juga memiliki sumber daya ini juga
memili untuk memanfaatkan itu.
3. Tidak sempurna sumber imitable tidak dapat diperoleh melalui duplikasi atau
substitusi langsung oleh perusahaan yang tidak memilikinya.
4. Sumber daya perusahaan harus dapat diatur sehingga potensi sumber daya
dapat dimanfaatkan secara maksimal. Organisasi bertindak sebagai faktor
penyesuaian, pengawasan, pengembangan yang memungkinkan perusahaan
untuk sepenuhnya menggunakan manfaat dari dalam sumber daya itu.
Berdasarkan penjelasan di atas, menurut RBT, intellectual capital memiliki
VRIO sehingga bisa mendapat potensi besar untuk memenuhi karakteristik
menciptakan keunggulan yang kompetitif bagi suatu perusahaan Perusahaan dapat
menggunakannya untuk bersaing di pasar yang kompetitif dan mencapai kinerja
yang optimal dan secara maksimal.

Keunggulan kompetitif berkelanjutan dapat dicapai melalui
integerasi antara Resource Based View Theory (RBV) dengan
Marketing Theory (Srivastava et.al., 2001). Kerangka kerja RBV
dapat diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan teori
marketing dalam menganalisis, mempertahankan serta memelihara
keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam suatu organisasi. Dalam
hal ini RBV dapat diintegrasikan dengan sumberdaya spesifik dalam
marketing misalnya dalam membangun merk dan citra perusahaan,
membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan
pelanggan melalui relationship marketing sehingga akan berdampak
pada penciptaan nilai pelangan yang tinggi (Srivastava et.al., 2001;
Barney, 1991; Morgan dan Hunt, 1994).

Wright dan Mc Mahan (1992) mengemukakan bahwa agar
sumberdaya organisasi memberikan keunggulan kompetitif secara
terus menerus, maka sumberdaya tersebut harus memenuhi 4
kriteria, yaitu : (1) sumberdaya harus menambah nilai positif pada
organisasi, (2) sumberdaya harus unik atau langka antara para
pesaing potensial dan sekarang, (3) sumberdaya harus dapat ditiru
dengan tidak sempurna, (4) sumberdaya tidak bisa diganti dengan
sumberdaya lain oleh organisasi yang bersaing. Selain itu
keunggulan kompetitif dapat terjadi dalam situasi heterogenitas
sumberdaya organisasi dan imobilitas sumberdaya organisasi.
Heterogenitas sumberdaya merupakan bagaimana sumberdaya ini
berbeda-beda pada organisasi yang bersaing. Sedangkan imobilitas
sumberdaya organisasi merupakan ketidakmampuan organisasi
yang bersaing untuk memperoleh sumberdaya dari organisasi
lainnya.
Oleh karena itu, dengan adanya heterogenitas sumberdaya
tertentu, imobilitas sumberdaya, pemenuhan syarat nilai,
kelangkaan, ditiru tidak sempurna, tidak bisa diganti, maka
sumberdaya organisasi dapat dijadikan sebagai sumber keunggulan
kompetitif terus menerus. Sementara itu Penrose (1985)
memandang bahwa organisasi yang berhasil meraih keuntungan
lebih bukan karena memiliki sumberdaya yang baik, akan tetapi
menggunakan sumberdaya secara lebih baik, yaitu dari pola
organisasi dan administrasi, perpaduan dari aset fisik, manusia dan
intangible, seperti kebiasaan berpikir kreatif, termasuk kemahiran
manajerial, budaya organisasi akibat dari pelbagai kegiatan rutin
yang tidak direncanakan sebelumnya, proses segala bidang dan time
response compression (Wright dan Mc Mahan, 1992). Dengan
demikian organisasi harus selalu berupaya untuk menggali,
menggunakan dan mengembangkan sumberdaya yang dimiliki
dengan baik, sehingga organisasi dapat memenuhi keinginan
konsumen serta mengadakan penyesuaian dengan cepat atas
perubahan dan tuntutan yang ada. Sebagai contoh Walt Disney
mengembangkan kapabilitas imagineering yang mengintegrasi ide
baru, ketrampilan dan pengetahuan pembuatan film, engeenering,
psikologi dan pelbagai ilmu lain.
Sumberdaya dan kapabilitas organisasi oleh Lado dan Wilson
(1994) dipandang sebagai kompetensi organisasional. Kompetensi
organisasional merupakan sumberdaya dan kapabilitas organisasi
untuk menggunakan, mengembangkan dan mengimplementasikan
strategi peningkatan nilai, sehingga organisasi mencapai keunggulan
kompetitif. Sedangkan kapabilitas organisasional merupakan
kemampuan organisasi untuk memperoleh, mengembangkan dan
mengalokasikan sumberdayanya, sehingga organisasi lebih unggul
dibanding pesaingnya. Kapabilitas organisasional ini bergantung
pada kapasitas organisasi untuk menghasilkan, mempertukarkan,
dan menggunakan informasi yang diperlukan untuk mencapai hasil
organisasional yang diinginkan melalui sumberdaya manusia
organisasi. Kapabilitas organisasional ini meliputi antara lain kultur,
kebiasaan rutin, jiwa wirausaha organisasional dan sebagainya.
Beberapa organisasi yang sukses bersaing berdasarkan
kapabilitas organisasional antara lain Wal-Mart, Honda dan Canon.
Berdasarkan pengalamannya, ada 4 prinsip dasar yang digunakan
sehingga sukses dalam persaingan, yaitu : (1) membangun strategi
organisasi bukan pada produk dan pasar, akan tetapi pada proses
bisnisnya, (2) keberhasilan organisasi bersaing akan bergantung
pada bagaimana organisasi mentransformasikan proses kunci
organisasi ke dalam strategi yang digunakan untuk memberikan nilai
lebih pada pelanggan, (3) menciptakan kapabilitas organisasi dengan
menggunakan strategi investasi pada infrastruktur yang mendukung
fungsi organisasi, (4) karena kapabilitas organisasional memerlukan
fungsi-fungsi campuran, maka keberhasilan strategi ini terletak pada
CEO-nya (Stalk et.al., 1992).
Oleh karena sumberdaya dan kapabilitas organisasi
merupakan kompetensi organisasional, maka keunggulan kompetitif
akan tercapai apabila kompetensi organisasional bersifat heterogen,
imobil, langka, tidak bisa diganti, dapat ditiru dengan tidak sempurna,
dan dapat menambah nilai pada organisasi. Hal ini menunjukkan
bahwa kompetensi organisasional haruslah berharga, sehingga
organisasi dapat menggunakan kesempatan untuk mengatasi segala
tantangan yang ada. Selain itu keunggulan kompetitif akan tercapai,
apabila hanya ada sedikit organisasi yang memiliki kompetensi
organisasional tersebut.
Agar organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka Grant
(1991) mengemukakan adanya beberapa langkah dalam
mengembangkan resource-based strategy, yang meliputi : (1)
mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumberdaya, (2)
mengidentifikasi dan mengevaluasi kapabilitas, (3) menyortir dan
mengembangkan kapabilitas untuk diaplikasikan di pasar dalam
rangka mencari keuntungan yang tinggi secara berkesinambungan,
sulit ditiru atau diungguli pesaing, (4) memformulasikan strategi
pengembangan core resource dan capabilities seefektif mungkin
pada semua kegiatan manajemen (Wright dan Mc Mahan, 1992).
Untuk melaksanakan dan mengembangkan strategi yang
efektif, maka haruslah terlebih dahulu dibangun suatu organisasi
yang kapabel. Thompson dan Strickland (1996) menyebutkan
adanya tiga type tindakan yang penting untuk membangun
organisasi yang kapabel, yaitu : (1) memilih orang-orang yang tepat
untuk posisi-posisi kunci, (2) memastikan bahwa organisasi memiliki
ketrampilan-ketrampilan, kompetensi inti, bakat manajerial,
pengetahuan teknis dan kapabilitas kompetitif yang dibutuhkan, dan
(3) mengorganisir proses-proses bisnis dan pembuatan keputusan
dalam suatu cara yang kondusif untuk pelaksanaan strategi yang
sukses.
Oleh karena itu pelaksanaan dan pengembangan strategi
yang efektif akan sangat bergantung pada personil yang
berkompeten, ketrampilan dan organisasi internal yang efektif. Hal ini
berarti membangun suatu organisasi yang kapabel merupakan hal
yang penting dalam pengimplementasian strategi suatu organisasi
Lebih jauh dikatakan oleh Thompson dan Strickland (1996) bahwa
untuk mengimplementasikan strategi yang memerlukan ketrampilan,
pendekatan manajerial, dan metode operasional yang berbeda,
maka organisasi perlu mengadakan pelatihan. Pelatihan merupakan
salah satu aktivitas yang penting dalam rangka untuk membangun
kompetensi berbasis ketrampilan dan merupakan aktivitas kunci
dalam bisnis, karena pengetahuan teknis terus berubah dengan
cepat sehingga suatu organisasi akan kehilangan kemampuannya
untuk bersaing, kecuali orang-orang terampilnya memiliki
pengetahuan dan kepakaran yang tinggi. Dengan demikian,
pelatihan akan menciptakan kesempatan dan kompetensinya,
sehingga organisasi dapat bersaing lebih efektif baik di masa
sekarang maupun di masa yang akan datang (Haywood, 1992).
Beberapa peneliti menguji sumber daya spesifik yang dapat
digunakan sebagai sumber keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan antara lain : budaya organisasional (Barney, 1986),
manajemen fungsional didasarkan pada kompetensi distinktif (Hit
dan Ireland, 1985), dan aset yang tidak terlihat dan sulit ditiru (Itami,
1987). Selain itu, Horkisson et.al (1999) memandang bahwa RBV
sebagai strategi kepemimpinan dan pengetahuan yang didasarkan
pada sumber daya organisasi dan pemimpin strategik organisasi
sebagai sumber daya unik yang dapat menghasilkan kinerja
organisasi.
Barney dan Arikan (2001) mereview 166 artikel tentang RBV
dan dikelompokkan menjadi 3 disiplin, yaitu : manajemen strategik,
sumber daya manusia dan disiplin ilmu yang lain. Tantangan utama
penelitian dibidang RBV adalah pengukuran unobservable construct.
Beberapa kasus tentang kapabilitas perusahaan dan core
competencies yang merupakan konstruk yang sulit diukur, dan
penelitian RBV mensyaratkan pengumpulan data primer yang akan
cenderung menghasilkan penelitian yang bias. Oleh karena itu
beberapa peneliti memberikan alternatif penggunaan metode
kualitatif seperti ethnography dan melakukan observasi partisipan
atau responden untuk mengukur unobservable construct (Brahma
dan Chakraborty, 2011).
Lev (2001) mengemukakan bahwa penggunaan terminologi
Intangible Assets, Intellectual Capital dan Knowledge Assets saling
menggantikan (Interchangeable). Ketiganya digunakan secara luas :
Intangible Assets digunakan dalam literatur akuntansi, Intellectual
Capital digunakan dalam bidang manajemen dan Knowledge Assets
digunakan dalam bidang ekonomi. Daum (2005) dalam penelitiannya
mengintegrasikan konsep Intangible Assets dan Intellectual Capital
dengan alasan Grand Theory diperoleh dari teori RBV yang
merupakan penjabaran ilmu dari manajemen strategi. Daum (2002)
menyimpulkan bahwa Intangible Assets terdiri dari human capital,
organizational capital dan relational capital. Daum (2005)
mendefinisikan human capital sebagai sumber inovasi dan
pembaharuan karena ide-ide yang baru dan baik diciptakan atau
dihasilkan oleh manusia. Sedangkan Bontis (1998) mendefinisikan
organizational capital sebagai struktur organisasi yang dapat
mendukung karyawan untuk mengoptimalkan kinerjanya yang pada
gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi. Relational capital
didefinisikan oleh Coleman (1993) sebagai penjumlahan dari sumber
daya potensial, tersedia melalui dan diperoleh dari hubungan
jaringan yang ada dalam diri seseorang atau unit sosial.
Hasil studi Husnah (2013) membuktikan bahwa adanya
pengaruh langsung antara human capital, organizational capital dan
relational capital terhadap strategi bersaing. Selain itu, integrasi
intangiblel Assets yaitu human capital, organizational capital dan
relational capital dapat meningkatkan kinerja keuangan lebih tinggi
apabila di mediasi oleh strategi bersaing. Model penelitian Husnah
(2013) mengembangkan teori RBV yang dapat memberikan
informasi investasi Intangible Assets pada usaha kecil dan
menengah. Strategi bersaing menjadi strategi pilihan yang tepat
untuk mengatasi masalah yang dihadapi usaha kecil dan menengah.
Pengukuran kinerja keuangan menggunakan penilaian persepsi
responden yang merupakan pengembangan pengukuran kinerja
keuangan yang aktual pada usaha kecil dan menengah. Sedangkan
hasil studi Sampurno (2010) menunjukkan bahwa keselarasan
hubungan antara sumber daya manusia dengan strategi bisnis
mempunyai pengaruh kuat terhadap kinerja keuangan.
Sedangkan hasil studi Huselid (1995) menunjukkan adanya
hubungan antara praktek-praktek sumberdaya manusia dengan
perputaran karyawan, return on assets dan Tobin’s Q. Hasil studi
Huselid (1995) ini menggambarkan arti pentingnya praktek-praktek
sumber daya manusia terhadap hasil kinerja keuangan. Hasil
penelitian ini didukung oleh hasil studi Koch dan Mc Grath (1996)
yang membuktikan adanya hubungan yang kuat antara praktek-
praktek sumber daya manusia dengan produktivitas kerja karyawan
perusahaan. Selain itu, Wright, Mc. Mahan dan Smart (1993)
melakukan penelitian terhadap NCAA Men’s basket ball teams
menggunakan kerangka kerja RBV. Hasil penelitian Wright, Mc
Mahan dan Smart membuktikan adanya hubungan antara skill
anggota tim basket ball dengan kinerja tim. Kuat tidaknya hubungan
antara skill anggota tim dengan kinerja tim sangat tergantung dari
strategi permainan yang digunakan.
Hasil studi Wright, Mc Mahan dan Smart (1993) menunjukkan
bahwa kerangka kerja RBV dapat diimplementasikan dalam
organisasi nirlaba. Oleh karena itu, kerangka RBV juga bisa
diimplementasikan dalam jasa pendidikan tinggi. Evan dan Berman
(1984) dalam Risdwiyanto dan Dharmmesta (2001) mengemukakan
bahwa penyedia jasa pendidikan dikategorikan menurut tujuan
penyedia jasa dan bersifat nirlaba. Perguruan tinggi sebagai suatu
organisasi yang berorientasi nirlaba bukan berarti perguruan tinggi
menafikan persaingan dan pemasaran (Risdwiyanto dan
Dharmmesta, 2001). Hal ini ditunjukkan melalui perubahan yang
terjadi dalam lingkungan bisnis global turut memicu meningkatnya
intensitas persaingan antar perguruan tinggi, sehingga masingmasing perguruan tinggi akan berupaya menawarkan jasa
pendidikan tinggi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
calon mahasiswa (Risdwiyanto dan Dharmmesta, 2001).
Selain itu, beberapa hasil penelitian ini menunjukkan adanya
hubungan yang kuat antara praktek-praktek sumberdaya manusia
dengan strategi bisnis dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
organisasi. Dengan demikian RBV ditentukan oleh manajemen
sumberdaya manusia strategik dengan berbagai cara (Wright,
Dunford dan Snell, 2001). Dengan mengintegrasikan antara RBV
dengan manajemen sumberdaya manusia strategik akan
menghasilkan keunggulan kompetitif suatu organisasi. Selain itu,
keunggulan kompetitif suatu organisasi juga dapat dicapai dengan
mengintegrasikan RBV dengan marketing (Srivastava, Fahey dan
Christensen, 2001). Aplikasi RBV dengan marketing dapat
ditunjukkan melalui integrasi atribut-atribut RBV misalnya
sumberdaya yang sulit ditiru dan langka dengan aktivitas marketing
yang dapat ditunjukkan melalui market-based assets (Srivastava,
Shervani dan Fahey, 1998).

Pendapat Barney (1991) tentang sumber daya organisasional
yang bernilai dan langka dapat digunakan sebagai sumber
keunggulan kompetitif mendapatkan kritikan dari Priem (2001)
karena definisi dari Barney (1991) tidak dapat diuji secara empirik.
Priem dan Butler (2001) menekankan pada 4 hal, yaitu : (1)
Resource Based View Theory yang dikembangkan Barney (1991)
merupakan teori tautologis, (2) kurang berkembang pada pasar
produk, (3) konfigurasi sumber daya yang berbeda dapat
menghasilkan nilai yang sama pada perusahaan sehingga bukan
menjadi keunggulan kompetitif perusahaan, dan (4) teori yang
dikembangkan oleh Barney (1991) memiliki implikasi preskriptif
managerial yang terbatas.
Priem dan Butler (2001) berpendapat bahwa jika sumber daya
yang bernilai dapat didefinisikan sebagai sumber daya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan keunggulan kompetitif
merupakan pencapaian peningkatan efisiensi dan efektivitas, maka
hal ini merupakan tautologis. Oleh karena itu karakteristik –
karakteristik sumber daya dan outcome harus dirancang secara
faktual. Oleh karena itu Priem dan Butler (2001) mengemukakan
bahwa Resource Based View (RBV) merupakan teori yang
dikembangkan bukan untuk keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan. Hal ini menjadi tantangan RBV untuk dikembangkan
sebagai teori yang dapat menjelaskan bagaimana nilai dapat
diciptakan sehingga dapat menghasilkan nilai yang berkelanjutan.
Kritikan dari Priem dan Butler (2001) ini kemudian dibantah
oleh Barney (2001) melalui pengujian bagi tiap kompenen teori
berbasis sumber daya adalah terukur, sehingga bisa menghasilkan
proposisi yang teruji. Adapun pengukuran terhadap RBV teori
meliputi : (1) pengukuran nilai, (2) pengukuran kelangkaan, (3)
pengukuran imitabilitas, (4) uji empiris RBV dan, (5) equafinalitas
RBV.
Brahma dan Chakraborty (2011) berpendapat bahwa terlepas
dari berbagai kritikan, maka RBV dapat diakui secara luas dalam
studi manajemen strategik karena kerangka kerja RBV ini
didiskusikan dalam berbagai pandangan guna pengembangan ilmu
manajemen. Namun RBV bukan menjadi jaminan sebagai kerangka
kerja pencapaian keunggulan kompetitif organisasi.
Lado et.al. (2006) berpendapat bahwa paradoks dari teori
RBV adalah hal yang logis dan peneliti dapat melakukan studi untuk
memberikan tambahan pemahaman terhadap teori RBV. Barney
(1997) mengemukakan bahwa kerangka kerja RBV akan
menghasilkan keunggulan kompetitif apabila organisasi dapat
mengelola struktur, sistem kontrol dan kebijakan kompensasi
sebagai upaya untuk menggali sumber daya potensial organisasi.
Selain itu, Teece et.al. (1997) mengemukakan bahwa konsep
tentang kapabilitas dinamis dapat digunakan untuk menjelaskan
bagaimana mengkombinasikan kompetensi dan sumber daya
sehingga dapat dikembangkan, dialokasikan dan dipelihara.
Kapabilitas dinamis merupakan kemampuan organisasi untuk
mengintegrasikan, membangun dan merancang kembali kompetensi
internal dan eksternal untuk menghadapi perubahan lingkungan yang
cepat.

Perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis
mengakibatkan semakin ketatnya persaingan. Oleh karena itu setiap
organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada,
sehingga organisasi bisa survive dan bersaing pada pasar global.
Tantangan utama pihak manajemen adalah bagaimana mengelola
sumberdaya organisasi secara efektif dengan menghapuskan
praktek-praktek yang tidak efektif. Hal ini berarti pihak manajemen
dituntut untuk mengembangkan cara-cara baru agar organisasi tetap
mampu bersaing (Wright dan Mc Mahan, 1992). Dalam rangka
memenangkan persaingan ini, setiap organisasi harus mempunyai
keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan
kemampuan suatu organisasi untuk memberikan nilai lebih dibanding
pesaingnya. Nilai lebih ini dapat berupa biaya yang lebih rendah
dengan manfaat serupa yang ditawarkan pesaing atau manfaat yang
jauh lebih tinggi dengan biaya lebih tinggi atau hibrida keduanya.
Kemampuan memberikan nilai lebih ini dimulai dari pelanggan dan
berasal dari berbagai sumber keunggulan bersaing (Satyagraha,
1994).
Salah satu teori yang diusulkan oleh Wright dan Mc Mahan
(1992) adalah pandangan manajemen strategik berdasarkan
sumberdaya. Teori ini memfokuskan pada hubungan antara strategi
organisasi dengan sumberdaya internal organisasi. Sumberdaya
internal dan penyebaran sumberdaya yang tidak dapat ditiru oleh
organisasi lain merupakan pendukung pencapaian keunggulan
kompetitif organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa teori ini sangat
penting bagi organisasi, karena berperan dalam mengembangkan
sumberdaya manusia sebagai salah satu sumberdaya internal untuk
mencapai keunggulan kompetitif organisasi.
The Resource Based View (RBV) of The Firm merupakan
konsep yang mengkombinasikan analisa internal dan analisa
eksternal organisasi. RBV memandang organisasi sebagai kumpulan
aset-aset fisik, non fisik dan kemampuan organisasi (organizational
capabilities) yang sangat berbeda dengan organisasi lain. Tidak ada
dua organisasi yang sama dalam memiliki aset, kemampuan, dan
kultur sekaligus. Aset, kemampuan dan kultur yang dimiliki
organisasi akan menentukan bagaimana organisasi melakukan
aktivitas fungsional secara efektif dan efisien. Suatu organisasi
dianggap sukses apabila suatu organisasi memiliki sumberdaya
terbaik dan sesuai dengan bisnis dan strateginya dalam menciptakan
nilai (Barney, 1991).
Selain itu, dalam kerangka kerja yang berdasarkan
sumberdaya, organisasi dipandang sebagai sekumpulan
sumberdaya produktif dan kapabilitas yang digunakan berdasarkan
keputusan administratif dan tidak dijual secara bebas di pasaran
(Lado dan Wilson,1994; Christensen dan Foss, 1997). Hal ini
menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan aset fisik, non
fisik dan kemampuan yang sangat menentukan keberhasilan
organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Sumberdaya organisasi
mencakup semua faktor baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud yang dimiliki oleh organisasi, kemudian diproses untuk
menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi keinginan manusia.

Resources Based View Theory (RBT) dipelopori oleh Penrose (1959).
Asumsi dasar mengenai resource based view theory yaitu bahwa suatu
organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai dan mempertahankan
keunggulan dalam bersaing. Keunggulan bersaing ini diantaranya dengan
mengimplementasikan strategi penciptaan nilai dimana pesaing tidak dapat
meniru dan tidak ada produk pengganti (Hitt et al., 2007) dalam (Saragih,
2017). Kapabilitas yang bernilai (valueable), langka (rare), sulit ditiru
(costly to imitate) dan tidak dapat disubstitusi (nonsubstitutable)
merupakan kompetensi utama perusahaan (core competencies).
Keunggulan bersaing tidak akan bertahan lama apabila terdapat salah satu
syarat dari ke empat unsur tersebut yang tidak terpenuhi. Untuk mendapat
keunggulan bersaing yang bertahan lama, kompetensi dalam suatu
perusahaan tersebut tidak dapat ditiru dan tidak ada barang penggantinya
dari pandangan konsumen. Keunggulan bersaing dapat dipertahankan
tergantung dari seberapa cepat pesaing meniru barang atau jasa tersebut
atau prosesnya. Keunggulan bersaing yang bertahan lama hanya dapat
diperoleh ketika semua unsur tersebut dipenuhi secara bersamaan.
Intellectual capital yang terdiri dari human capital, structural capital
dan customer capital dapat menjadi acuan dasar perusahaan untuk

menghasilkan keunggulan bersaing (Saragih, 2017). Teori ini beranggapan
bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif apabila memiliki
sumber daya yang unggul, yaitu sumber daya yang langka dan susah untuk
ditiru oleh pesaing. Keunggulan kompetitif didapatkan dengan
memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik.
Investasi teknologi informasi dan SDM dipandang sebagai sumber daya
yang dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif (Sani et al., 2017).
Wernefelt (1984) menjelaskan sumber daya merupakan segala sesuatu
yang dapat dipikirkan sebagai kekuatan atau kelemahan yang diberikan
perusahaan. Lebih formalnya, sumber daya perusahaan dapat didefinisikan
sebagai tangible asset dan intangible asset yang secara permanen melekat
pada perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan akan
memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan perusahaan yang
baik apabila perusahaan memiliki, menguasai dan dapat memanfaatkan
aset-aset strategis penting yang ada pada perusahaan. Aset-aset strategis itu
termasuk tangible assets dan intangible assets. Apabila perusahaan dalam
menguasai dan memanfaatkan sumber daya perusahaannya dapat
dilakukan secara maksimal maka aset-aset strategis yang dimiliki salah
satunya adalah intangible assets akan memiliki nilai yang unggul di mata
para investor dan hal tersebut akan menciptakan nilai tambah perusahaan.
Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada pada
perusahaan salah satunya intangible assets dapat mempengaruhi kinerja
dari perusahaan tersebut dan pada akhirnya juga berdampak pada nilai dari

suatu perusahaan. Contoh sumber daya yaitu merek (brand name),
pengetahuan in-house, teknologi, keahlian karyawan, kontrak
perdagangan, mesin-mesin, prosedur yang efisien dan lain sebagainya.
Sumber daya tersebut dapat menjadi penghadang untuk perusahaan lain
jika kelebihan sumber daya tersebut dijadikan keunggulan yang dimiliki
perusahaan. Dalam kaitannya dengan teknologi, fokus terhadap teknologi
baru merupakan tujuan yang perlu diperjuangkan perusahaan. Nababan et
al (2022) menjelaskan sumber daya yang banyak juga harus diseimbangkan
dengan kemampuan mengelolanya. Tanpa adanya kemampuan mengelola
yang benar, perusahaan yang memiliki sumber daya kecil ataupun besar
dapat mengalami permasalahan keuangan yang mengakibatkan suatu
perusahaan kalah bersaing ataupun kebangkrutan.