Untuk alasan didaktik, tampaknya perlu untuk mendefinisikan konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam survei ini. Faktanya, saat ini, istilah seperti “Penghindaran Pajak”, “Perencanaan Pajak”, “Perencanaan Pajak Agresif” dan “Perencanaan Pajak yang Menyesatkan” banyak digunakan, tetapi seringkali tidak terdefinisi (Golden, 2017). Dalam konteks undang-undang Brasil, Perencanaan Pajak, Perencanaan Pajak yang Menyesatkan atau Perencanaan Pajak Agresif tidak didefinisikan. Kami juga tidak akan menemukan klarifikasi tentang masalah ini dalam peraturan administratif (Schoueri & Galendi Júnior, 2017). Oleh karena itu, mau tidak mau, timbul pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi, menunda atau menghindari beban pajak (“penghindaran pajak”). Penelitian internasional mengatakan bahwa menjawab pertanyaan ini tidak mudah (Lietz, 2013). Di Brasil, kesulitan ini diperparah oleh fakta bahwa figur hukum yang secara formal dirancang untuk melakukan tengara seperti itu – seperti “simulasi”, “penipuan melawan hukum”, antara lain – diterapkan dalam praktik dengan cara yang membingungkan, atau sekadar tidak diterapkan (Martinez & Coelho, 2016). Faktanya adalah bahwa ada tekanan saat ini untuk menghadapi perilaku pajak yang kasar, karena tuntutan pemerintah yang meningkat untuk penerimaan pajak. Meskipun solusi dalam undang-undang Brasil yang sesuai dengan Kode Pajak Nasional belum sepenuhnya diatur dalam aturan anti-penghindaran umum, ini tidak berarti bahwa otoritas pajak belum dapat memiliki instrumen untuk memerangi penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang sewenang-wenang. Penghindaran pajak umumnya dipandang bermanfaat bagi perusahaan dan pemegang sahamnya selama perencanaan biaya pajak menyiratkan arus kas dan laba bersih yang lebih tinggi bagi perusahaan dan sisanya bagi pemegang sahamnya (Blouin, 2014). Perencanaan Pajak bertujuan apriori untuk mengurangi kewajiban fiskal, mengambil keuntungan dari konsesi yang sah dan pengecualian yang diramalkan dalam undang-undang perpajakan; melibatkan proses pengorganisasian operasi bisnis sehingga kewajiban perpajakan dioptimalkan pada jumlah minimumnya. Jika dua metode memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan, satu dipilih yang menghasilkan kewajiban pajak yang lebih rendah. Perencanaan pajak merupakan bagian dari perencanaan bisnis secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengurangi pajak eksplisit dan implisit (França, Moraes & Martinez, 2015).
Menurut kerangka kerja Scholes-Wolfson, perencanaan pajak yang efektif: i) mempertimbangkan posisi pajak semua pihak dalam suatu kontrak (pendekatan multilateral); ii) mempertimbangkan semua pajak, baik eksplisit maupun implisit; dan iii) mengakui relevansi semua biaya, baik biaya pajak maupun bukan pajak. Praktik perencanaan pajak dapat menyebabkan pengurangan kewajiban pajak. Tergantung pada intensitas dan legalitas dalam bagaimana praktik-praktik ini diadopsi, bagaimanapun, tingkat agresivitas pajak ditentukan, yang secara pragmatis terwujud dalam besarnya pengurangan pajak eksplisit. Pendekatan ini sejalan dengan definisi Hanlon dan Heitzman (2010), yang menekankan bahwa aktivitas dan tindakan pengurangan pajak aktual yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari pembayaran pajak dan/atau manfaat pajak membantu mendefinisikan agresivitas pajak. Harus ditekankan bahwa, secara apriori, dalam definisi ini, tidak ada pembedaan antara praktik yang jelas legal, meragukan secara hukum atau “berskala abu-abu”, ilegal dan benar-benar curang.
Entitas yang paling agresif ketika melakukan transaksi memastikan bahwa, pada setiap kesempatan, opsi yang memungkinkan meminimalkan pajak digunakan. Ketika beroperasi di rezim di mana hukum pajak tidak pasti atau terbuka untuk interpretasi, ia akan cenderung mengambil posisi pajak yang paling menguntungkannya. Ketika menyusun transaksinya, entitas akan selalu mencari bentuk dan alternatif yang menjamin penghematan pajak terbesar. Dalam situasi tertentu, perilaku ini dapat dianggap sebagai posisi yang meragukan secara hukum dan yang, di mata otoritas pajak, dapat ditafsirkan, meskipun dalam bentuknya yang sah, sebagai penyalahgunaan. Mengejar agresivitas pajak yang lebih besar tidak selalu menyiratkan penyalahgunaan pajak, tetapi ada risiko bahwa, dalam pengurangan kewajiban pajak eksplisit yang disengaja, entitas mengadopsi tindakan yang menyalahgunakan hukum, fraus legis, atau bahwa substansi hukum bertentangan dengan bentuk hukum. . Perencanaan pajak yang kasar tidak boleh disamakan dengan penghindaran pajak, karena jelas ilegalitas yang terakhir. Yang pertama berpotensi dipertanyakan oleh otoritas pajak, karena berpotensi terwujud melalui kesepakatan bisnis yang tidak wajar atau penghindaran pajak. Dengan demikian, meskipun tidak semua perencanaan fiskal yang agresif harus disalahgunakan, prognosis akhir akan tergantung pada perspektif siapa yang menghargai transaksi pajak dan apakah hal itu mendapat dukungan dalam undang-undang.
Hal ini sangat bermasalah di Brasil, di mana pengakuan perencanaan pajak yang penuh kontroversial, mengingat keraguan tentang kemungkinan menerapkan interpretasi ekonomi terhadap fakta pajak. Aturan anti-pajak yang diperkenalkan dalam hukum pelengkap Brasil mengacu pada “transaksi yang disimulasikan”. Undang-undang Brasil saat ini pada dasarnya didasarkan pada perbedaan antara penghindaran pajak (skema simulasi) dan perencanaan pajak yang sah. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa pengadilan administratif, seperti Dewan Administrasi Banding Pajak (Carf), menilai sebagian besar berdasarkan pendekatan substansi-over-form dan menggunakan doktrin “penyalahgunaan hukum” untuk menentukan kriteria validitas pajak. kasus (Schoueri & Freitas, 2010). Derajat agresivitas pajak mengukur dorongan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dalam pajak eksplisit, tanpa pembatasan legalitas prosedur menurut standar yang berlaku. Secara hipotesis, ketika tingkat agresivitas pajak meningkat, risiko fiskal meningkat bahwa otoritas pajak akan mengabaikan transaksi dalam dimensi pajak mereka. Risiko pajak dan agresivitas pajak, meskipun merupakan konsep yang berbeda, berkorelasi positif karena keduanya meningkat ke arah yang sama.
Tax aggresiveness merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion) (Frank et al., 2009). Chen et al., (2010) mengungkapkan perusahaan diasumsikan akan mempunyai preferensi agar manajemen perusahaan menjadi lebih agresif dalam perpajakan. Walaupun tindakan pajak yang diambil tidak menyalahi peraturan yang ada, tetapi perusahaan semakin mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang ada maka tindakan tersebut dinilai semakin agresif. Tingkat agresivitas pajak pada umumnya dipengaruhi oleh factor manfaat dan resiko yang akan ditimbulkannya. Chen et al., (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan tindakan tax aggressiveness seorang manajer atau pembuat keputusan akan membuat perhitungan manfaat dan kerugian dengan keputusannya. Tindakan tax aggressiveness dapat memberikan marginal benefit dan marginal cost.
Dalam pandangan kontemporer agresivitas pajak mempunyai dua tujuan, yakni tidak hanya menutup-nutupi pendapatan dari otoritas pajak, tapi juga menutup-nutupi aktivitas tersembunyi yang dapat merugikan pemilik atau pemegang saham. Sebagai agent, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun disisi lain manajer mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka (Jensen, Michael C., and Meckling, 1976) Agent sebagai pihak yang lebih tahu pengelolaan perusahaan maka akan menerapkan kebijakan– kebijakan akuntansi yang dapat mendukung kepentingannya.