Pengertian Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang yang harus diambil oleh manajer berhubungan dengan
alternatif pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Kebijakan hutang berkaitan
dengan proses pemilihan sumber dana yang dipakai untuk membelanjai investasi
yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia sehingga
diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan yang paling efektif. Hutang merupakan
semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi,
di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal
dari kreditur. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang
lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek
adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya akan dilakukan dalam
jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.
Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu
pembayarannya masih jangka panjang atau lebih dari satu tahun (Lubis, 2015:89).
Hutang jangka panjang adalah satu bentuk perjanjian antara peminjam
dengan kreditur di mana kreditur bersedia memberikan sejumlah pinjaman
tertentu dan peminjam bersedia untuk membayar secara periodik yang mencakup
bunga dan pokok pinjaman. Hutang jangka panjang memiliki tiga karakteristik,
yaitu cepat, fleksibel, dan biaya rendah. Biaya administrasi menjadi relatif kecil,
dan tidak diperlukan adanya persetujuan dengan pengawas pasar modal seperti
halnya jika perusahaan mengeluarkan obligasi. Hal ini dikarenakan pihak
peminjam bernegosiasi langsung dengan kreditur (Mardiyanto, 2013:48).
Menurut Mardiyanto (2013:50), kebijakan hutang adalah kebijakan yang
diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh pembiayaan bagi
perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional
perusahaan. Apabila pendanaan dari dalam perusahaan kurang mencukupi, maka
pemegang saham lebih menginginkan pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh
hutang daripada sumber pendanaan lain. Karena dengan penggunaan hutang, hak
pemegang saham terhadap perusahaan tidak akan berkurang dan dapat mencapai
keinginan perusahaan. Di sisi lain, perilaku manajer juga dapat dikendalikan.
Kebijakan hutang diproksikan ke dalam rumus DER (debt to equity ratio)
yang mencerminkan rasio antara total hutang dengan total ekuitas. Semakin nilai
DER rendah berarti tingkat hutang yang dimiliki perusahaan juga rendah. Apabila
nilai DER semakin tinggi, ini berarti semakin besar kewajiban yang harus
ditanggung perusahaan dan semakin besar porsi penggunaan hutang dalam
membiayai investasi pada aktiva. Semakin besar hutang, maka akan berpengaruh
pada pendapatan bersih yang tersedia untuk pemegang saham termasuk dividen
yang akan dibagikan dan semakin meningkatnya risiko keuangan perusahaan. Ini
karena perusahaan wajib membayar hutang terlebih dahulu sebelum membagi
dividen. (Harahap, 2013:53).
Kebijakan hutang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Debt to
Equity Ratio (DER) di rumuskan sebagai berikut:
Hutang
DER = x 100%
Modal
Sumber : Mardiyanto (2013)