Teori Keagenan

Teori keagenan membahas tentang kontrak kerja yang didesain sedemikian rupa
agar dapat menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dengan agen (Supanto,
2010). Praktik senjangan anggaran mengandung pengertian dari teori keagenan,
yaitu adanya konflik kepentingan antara agen (bawahan) dengan principal
(atasan).
Anthony dan Govindarajan (2007) menjelaskan konteks konflik keagenan
dalam pemerintahan merupakan suatu fenomena yang terjadi apabila atasan
mendelegasikan wewenang kepada bawahan untuk melakukan suatu otoritas atau
tugas dalam membuat keputusan. Hubungan keagenan dalam konteks pemerintah
daerah antara atasan dan bawahan, dimana bawahan melakukan proses
perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan atas anggaran daerah dengan
membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sedangkan atasan
berperan dalam melaksanakan pengawasan. Menurut teori ini hubungan antara
bawahan dan atasan pada dasarnya sering berseberangan karena adanya
kepentingan masing-masing pihak yang berbeda.