Pengertian efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Devas, dkk. (1989: 279-280) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Pemikiran lain yang sejalan oleh Jones (1995: 10) efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan (objectives), sehingga efektivitas hanya berkepentingan dengan keluaran.  Suadi (1997: 7) efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan tujuan. Oleh karena itu suatu tujuan harus dinyatakan secara spesifik dan rinci, sehingga pengukuran efektivitas dapat lebih bermanfaat dan bermakna.

Proses penyusunan APBD diawali dengan:

1. penentuan perkiraan target penerimaan daerah;
2. penentuan rencana anggaran belanja rutin;
3. penentuan rencana anggaran belanja pembangunan.

Selanjutnya dari hasil rancangan rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu dan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, disampaikan kepada DPRD untuk diproses melalui mekanisme pembahasan yang kemudian akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Adapun rangkaian proses tahapannya pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Tahapan Proses Penyusunan APBD

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan PAU-SE UGM (2000: 5-8) sebagai berikut.

1. Keadilan anggaran

Keadilan Anggaran merupakan salah satu misi utama yang diemban pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkatkan dan kesempatan kerja juga akan semakin bertambah, apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil untuk dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh para wajib pajak, retribusi maupun masyarakat luas. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat layanan bagi masyarakat daerah;

2. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental  yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya, akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran;

3. Anggaran berimbang dan defisit

Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran, akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penetapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan keuangan maupun pinjaman daerah. Di sisi lain, kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, tetapi dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan;

4. Disiplin anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pencatatan atas penggunaan anggaran daerah disesuaikan dengan prinsip akuntansi keuangan daerah Indonesia.

Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD. Bila terdapat kegiatan baru yang harus dilaksanakan dan belum tersedia kredit anggarannya, maka perubahan APBD dapat disegerakan atau dipercepat dengan memanfaatkan pasal pengeluaran tak tersangka, bila masih memungkinkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran, oleh karenanya tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek melampaui batas kredit anggaran yang telah ditetapkan. Di samping itu harus pula dihindari kemungkinan terjadinya duplikasi anggaran baik antar unit kerja, antara belanja rutin dan belanja pembangunan serta harus diupayakan terjadinya integrasi kedua jenis belanja tersebut dalam satu indikator kinerja. Pengalokasian anggaran harus didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama untuk program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan demikian akan dapat dihindari pengalokasian anggaran pada proyek-proyek yang tidak efisien;

5. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Sejalan dengan Code of Good Practices on Fiscal Transparancy  yang diperkenalkan oleh IMF, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan.

           Dalam proses mekanisme pelaksanaan APBD sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan, maka terdapat ketentuan-ketentuan sebagai dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
7. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.

Berkenaan dengan tujuan pengelolaan APBD oleh Devas, dkk. (1989: 279) meliputi: 1) tanggung jawab; 2) memenuhi kewajiban keuangan;   3) kejujuran; 4) hasil guna dan daya guna; dan 5) pengendalian.

Penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

• ketanggungjawaban (accountability): pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur penting tanggung jawab mencakup keabsahan dan pengawasan;
• mampu memenuhi kewajiban keuangan: keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang);
• kejujuran : urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan berbuat curang diperkecil;
• hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency) kegiatan daerah: tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya;
• pengendalian: petugas keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dengan demikian APBD lalu merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dapat dirasakan oleh masyarakat (Bana, 2001: 12).

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan PAU-SE UGM, APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka dari itu DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, hendaknya disertai pula dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasilguna.

Mardiasmo (1999: 11) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dikatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah, yaitu a) hasil pajak daerah; b) hasil retribusi daerah; c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. dana perimbangan;
3. pinjaman daerah;
4. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dikatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Lebih lanjut dikatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dikatakan bahwa anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Di dalam penjelasan pasalnya bahwa daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya. Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menjelaskan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Menurut Bryant dan White (1989: 193-201), evaluasi diartikan sebagai upaya untuk mendokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Idealnya, suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat itu, dan dengan demikian pemikiran kedepan mengenai evaluasi menjadi suatu aspek integral dari rancangan semula. Dengan penalaran ini, evaluasi lalu merupakan upaya mengetahui apakah kaitan-kaitan itu memang sungguh-sungguh ada. Evaluasi yang paling sederhana mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan.

Dalam melakukan evaluasi perlu ditetapkan dengan kriteria dan yang paling sering digunakan untuk memberikan penilaian positif atau negatif pada suatu proyek/kegiatan ialah seberapa dekat hasil dari suatu proyek/kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai dan apakah pencapaian itu dilaksanakan secara efisien atau tidak. Selanjutnya Wahyudi (1996: 139) mengartikannya sebagai suatu bentuk evaluasi strategik yang adalah suatu proses mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rencana-rencana bisnis dan kinerjanya serta membandingkan informasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan APBD maka evaluasi yang dilakukan adalah diarahkan pada mengevaluasi rencana anggaran yang telah ditetapkan sesuai peraturan daerah, dengan melakukan perhitungan atas pendapatan serta belanja daerah, apakah telah mencapai sasaran sesuai visi dan misi serta rencana strategis pembangunan daerah. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah apakah suatu kegiatan APBD dalam satu tahun anggaran, telah mampu memberikan dampak terhadap perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan melakukan perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah berakhirnya satu periode anggaran tertentu.

Tidak sedikit pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, akan tetapi pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut sudah terangkum dalam hasil penelitian Richard M.Steer. seperti misalnya teori mengenai pembinaan organisasi yang menekankan adanya perubahan yang berencana dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pendiagnosaan organisasi sebagai salah satu metode pembinaan organisasi menekankan pada hal-hal yang dianggap mempengaruhi ketidakstabilan atau ketidakberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Weisbord memberikan model untuk mendiagnosa organisasi yang sering dikenal dengan model enam kotak Weisbord yang terdiri dari : (1) tujuan; (2) struktur; (3) sistem penghargaan; (4) mekanisme tata kerja; (5) tata hubungan dan (6) kepemimpinan. Thoha,(2000:98). Hal ini secara tidak langsung menyebutkan bahwa keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh keenam unsur diatas, sehingga keenam unsur tersebut perlu didiagnosa lebih lanjut untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan organisasi mencapai tujuannya.

Dydiet Hardjito (1997:65), mengemukakan bahwa keberhasilan organisasi mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen-komponen organisasi meliputi : (1) Struktur; (2) Tujuan; (3) Manusia; (4) Hukum; (5) Prosedur pengoperasian yang berlaku (Standard Operating Procedure); (6) Teknologi; (7) Lingkungan; (8) Kompleksitas; (9) Spesialisasi; (10) Kewenangan; (11) Pembagian tugas.

Pemahaman terhadap suatu penelitian harus didasarkan atas suatu kerangka kerja analisa yang dipakai sebagai pedoman. Kerangka kerja ini merupakan variabel yang memainkan peranan penting dalam memperlancar terwujudnya keberhasilan organisasi. Menurut Steers (1985:209), kerangka kerja yang dipakai dapat mengidentifikasi empat rangkaian variabel yang berhubungan dengan efektivitas, yakni ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerjaan serta kebijakan dan praktek manajemen.

1. Ciri organisasi

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya. Peranan manajer/direktur di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan dan merumuskan sasaran-sasaran pokok sangat menentukan sebab akan membawa kemajuan-kemajuan di dalam organisasi.

Ciri organisasi yang berupa struktur organisasi meliputi faktor luasnya desentralisasi, faktor ini akan mengatur atau menentukan sampai seberapa jauh para anggota organisasi dapat mengambil keputusan atau diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Faktor lainnya yaitu spesialisasi pekerjaan yang membuka peluang bagi para pekerja untuk mengembangkan diri dalam bidang keahliannya sehingga tidak mengekang daya inovasi mereka. Faktor formalisasi berhubungan terhadap tingkat adaptasi organisasi terhadap lingkungannya yang selalu berubah. Semakin formal suatu organisasi semakin sulit organisasi itu untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Hal diatas berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, karena faktor tersebut menyangkut para pekerja yang cenderung lebih terikat pada organisasi dan merasa lebih puas jika mereka mempunyai kesempatan mendapat tanggung jawab yang lebih besar dan mengandung lebih banyak variasi jika peraturan dan ketentuan yang ada dibatasi seminimal mungkin. Tanda-tanda organisasi yang baik dan efektif antara lain; (a) Tujuan organisasi itu jelas dan realistis, (b) Pembagian kerja dan hubungan pekerjaan antara unit-unit, sub sistem-sub sistem atau bagian-bagian harus baik dan jelas, (c) Organisasi itu harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai tujuan, (d) Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebituhan, (e) Unit-unit kerja (departemen, bagian) nya ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan, (f) Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak, (g) Jenis wewenang (authority) yang dimiliki setiap pejabat harus jelas.

Dalam kaitannya dengan Dinas Pendapatan Daerah, perumusan sasaran-sasaran pokok seperti rencana stratejik dan upaya-upaya untuk membawa kemajuan-kemajuan lain seperti program kerja dapat terlaksana berkat dukungan serta kerjasama seluruh aparat Dinas Pendapatan daerah yang dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mengidentifikasi berbagai masalah, mencari alternatif pemecahan, serta merencanakan langkah-langkah yang dapat memajukan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat

2. Ciri Lingkungan

Baik lingkungan ekstern maupun lingkungan intern mempengaruhi efektivitas organisasi. Lingkungan ekstern merupakan semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh lingkungan ekstern meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidakpastian lingkungan. Yang termasuk dalam lingkungan luar antara lain adalah hukum, ekonomi dan pasar di mana organisasi berusaha mendapatkan sumber daya dan mendistribusikan keluarannya. Lingkungan intern dikenal sebagai iklim organisasi, yang meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Lingkungan dalam meliputi kebudayaan dan sosial yang sangat menentukan perilaku kerja.

Ciri lingkungan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menanggapi lingkungannya. Dalam menentukan tepat-tidaknya tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan, ada tiga variabel kunci yang dipakai yakni tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalitas organisasi. Dengan arti lain, semakin tepat tanggapannya, maka semakin berhasil kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Pemantauan yang terus-menerus terhadap perubahan lingkungan harus diikuti dengan penyesuaian standar design, teknologi, sasaran dan perilaku organisasi.

Steer (1985:111) menyimpulkan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli seperti Lawrence & Lorch (1967), Weick (1969) dan Simon (1957) bahwa keterdugaan, persepsi dan rasionalitas merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi hubungan lingkungan. Dalam hubungan ini terdapat suatu pola dimana tingkat keterdugaan dari keadaan lingkungan disaring oleh para pengambil keputusan dalam organisasi melalui ketepatan persepsi yang tepat mengenai lingkungan dan pengambilan keputusan yang sangat rasional akan dapat memberikan sumbangan terhadap efektivitas organisasi.

Berkaitan dengan lingkungan organisasi, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat  harus memiliki pedoman untuk melakukan pengembangan ke depan dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan lingkungan. Situasi yang berkembang saat ini dan masukan dari satuan kerja yang terkait dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan negara harus diantisipasi dan diadaptasikan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan luar akan mempengaruhi efektivitas organisasi.

3. Ciri Pekerja

Selain ciri organisasi dan ciri lingkungan, pekerja juga mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi sebab lancar-tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi tergantung dari kemampuan pekerja sendiri. Kemajemukan yang ada dalam suatu organisasi (organization diversity) menggambarkan perbedaan individual di antara pekerja. Perbedaan individual menggambarkan perbedaan di dalam pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan. Hal yang dipengaruhi di dalam pencapaian efektivitas adalah rasa keterikatan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para pekerja dengan majikannya dan prestasi kerja individual.

Katz Kahn (1966) meneliti peranan tingkah laku dalam efektivitas organisasi harus memenuhi tiga persyaratan tingkah laku yaitu : Pertama, setiap organisasi harus mampu membina dan mempertahankan suatu armada kerja yang mantap yang terdiri dari pekerja baik pria maupun wanita yang terampil. Hal ini berarti disamping mengadakan penerimaan dan penempatan pegawai, organisasi juga harus mampu memelihara para pekerja dengan imbalan yang pantas dan memadai sesuai dengan kontribusi individu dan yang relevan bagi pemuasan kebutuhan individu. Kedua, organisasi harus dapat menikmati prestasi peranan yang dapat diandalkan dari para pekerjanya. Sering terjadi manajer puncak yang seharusnya memikul tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan perusahaan, membuang terlalu banyak waktu untuk keputusan dan kegiatan sehari-hari yang sepele dan mungkin menarik akan tetapi tidak relevan dengan peranannya, sehingga berkurangnya waktu yang tersedia bagi kegiatan kearah tujuan yang yang lebih tepat. Bila sebuah organisasi ingin beroperasi efektif, setiap anggota bukan hanya harus bersedia berkarya, tetapi juga harus bersedia melaksanakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab utamanya. Terakhir, disamping prestasi peranan yang dapat diandalkan, organisasi yang efektif menuntut agar para pekerja mengusahakan bentuk tingkah laku yang spontan dan inovatif. Job discription tidak akan dapat secara mendetail merumuskan apa yang mereka kerjakan setiap saat, karena jika terdapat keadaan darurat atau yang luar biasa, individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri atau mengambil keputusan dan mengadakan tanggapan terhadap yang paling baik bagi organisasi.

Peranan pekerja sangat mempengaruhi proses pencapaian tujuan sebab menyangkut tingkat produktivitas kerja di dalam menghasilkan output. Apabila pekerja bekerja secara produktif dan memperbesar serta memperlancar kemungkinan tercapainya tujuan organisasi, maka efektivitas kerja akan meningkat. Di lain pihak, apabila para pekerja dihadapkan pada situasi dimana tujuan pribadi mereka bertentangan dengan sasaran organisasi, maka efektivitas kerja akan berkurang. Dalam hal ini, seorang manajer atau direktur sangat berperanan dalam memahami perbedaan-perbedaan yang exist di dalam suatu organisasi. Dalam kaitannya dengan pelayanan perpajakan, tingkat koordinasi yang efisien dapat memanfaatkan dan mengatur perbedaan individual sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, peranan manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara proporsional untuk mencapai tujuan.

Henry Mintzberg yang dikutip Gibson at.al (1996:33) mengidentifikasikan tiga peran utama manajerial : Peran interpersonal, peran pengambil keputusan dan peran informasi. Masing-masing peran mempunyai beberapa aktivitas yang berkaitan yang membedakan satu peran dari lainnya. Aktivitas peran interpersonal dengan jelas melibatkan manajer dengan pihak lain didalam maupun diluar organisasi. Aktivitas peran pengambil keputusan melibatkan manajer dalam membuat keputusan dari sudut operasional, alokasi sumber daya, dan negosiasi dengan unsur-unsur organisasi. Peran informasi akan melibatkan manajer sebagai seorang penerima atau pemberi informasi kepada berbagai individu dan institusi.

Sebuah kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berjalan, yang membuat kebijakan itu berjalan adalah bila kebijakan tersebut secara jelas membawa kita kearah yang ingin kita tuju. Kebijakan harus dipahami, tetapi tidak berarti bahwa kebijakan harus ditulis ( Michael Amstrong, 1995: 49). Sifat kebijakan tersebut diatas menuntut adanya kontribusi para pelaksana kebijakan dalam penetapannya, karena merekalah yang akan menjadi implementor dari kebijakan dari kebijakan yang telah dibuat. Musyawarah untuk mencapai mupakat diperlukan pula dalam menetapkan suatu kebijakan dalam suatu organisasi. Pada intinya manajemen adalah tentang memutuskan apa yang harus dilakukan dan lalu melaksanakannya melalui orang-orang (Amstrong, 1995:xiii). Definisi ini menekankan bahwa manusia dalam organisasi merupakan sumber daya terpenting, karena melalui sumber daya inilah sumber daya lainnya seperti pengetahuan, keuangan, peralatan dan sebagainya dapat dikelola.

Begitu pentingnya manajemen bagi organisasi, maka para manajer harus dapat menjadi manajer yang mengerti para pegawainya, menghargai karena tanpa mereka manajer tidak mempunyai arti apa-apa. Kebijakan dan paraktik manajemen ini berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, karena para pekerja dalam organisasi yang menentukan efektif atau tidaknya suatu organisasi dapat digerakkan oleh manajer yang baik untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan organisasi.

Organisasi adalah merupakan kumpulan dari individu dan kelompok sehingga keefektifan organisasi pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari keefektifan individu dan kelompok. Secara lebih sederhana organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok oarang yang mempunyai tujuan yang sama, yang dapat dicapai secara bersama, dimana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personal yang terlibat didalamnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang bergolak dengan sumberdaya terbatas, lingkungan yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan tersebut akan memepengaruhi efektivitas organisasi. Dalam lingkungan demikian organisasi harus tanggap dan pandai mengantisipasi perubahan agar organisasi tersebut tetap dapat mempertahankan keberadaannya (exist) dan dapat berfungsi (functional). Agar organisasi dapat mempertahankan keberadaannya dan dapat berfungsi, maka organisasi itu haruslah efektif.

Untuk menilai apakah organisasi itu efektif atau tidak, ada banyak pendapat antara lain mengatakan bahwa suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut teori ini sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Akhir-akhir ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif dan paling umum dipergunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah kriteria flexibility, productivity dan satisfaction.

Dengan melihat organisasi sebagi sistem, usaha membahas efektivitas organisasi secara lebih komprehensif menjadi lebih mungkin. Memang dalam kenyataan sangatlah sulit melihat atau mempersamakan efektivitas organisasi dengan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hal ini disebabkan selain karena selalu ada penyesuaian dalam target yang akan dicapai, juga dalam proses pencapaiannya sering sekali ada tekanan dari keadaan sekeliling. Kenyataan tersebut selanjutnya menyebabkan bahwa jarang sekali target dapat tercapai secara keseluruhan. Adam I. Indrawijaya. (2000:227).  

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya:

• Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan
• Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993:250) Efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya,pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan). Menurut Gibson et. Al (1996:30) pengertian efektivitas adalah : Penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. Dari pengertian tersebut di atas dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasikan tiga tingkatan analisis yaitu: (1) individu,   (2) kelompok, (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan organisasi.

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut  Jones (1994) terdiri dari tiga tahap, yakni input, conversion, dan output atau masukan, perubahan dan hasil. Input meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Dalam tahap input, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap conversion ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya. Sedangkan dalam tahap output, pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan.

Keunggulan kompetitif suatu organisasi menurut Jones, sangat tergantung dari tingkat kompleksitas yang dimilikinya, yakni sejauh mana kemampuannya untuk mencapai hasil atau value creation. Kemampuan tersebut meliputi manufacturing (pada perusahaan). Kemampuan penelitian dan pengembangan serta perancangan organisasi (organizational design). Apabila kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikembangkan secara gradual, maka organisasi itu dapat mengungguli saingan-saingannya dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Keahlian yang dimiliki oleh SDM, penggunaan teknologi yang semakin canggih serta kemampuan manajemen yang sangat profesional akan menentukan tingkat efektivitas organisasi. Berdasarkan pendapat Steers (1985:1), batu uji yang sebenarnya untuk manajemen yang baik adalah kemampuan mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam tugas untuk mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif.  Kata kunci pengertian ini adalah pada kata efektif karena pada akhirnya keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas itu.

Menurut Jones (1994), pemahaman para manajer mengenai efektivitas organisasi sangat mempengaruhi kemampuannya guna memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil (value creation). Semakin produktif dan efisien suatu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya maka semakin tinggi value creation yang dicapainya. Jones juga mengemukakan bahwa control (pengendalian), innovation (penemuan) dan efficiency merupakan 3 penekanan dalam top management yang akan menentukan efektivitas organisasi. Pertama, Control atau pengendalian merupakan kemampuan suatu organisasi untuk mengendalikan lingkungan eksternal sekaligus untuk menarik sumber daya dan pelanggannya. Lingkungan eksternal merupakan suatu hal yang dinamis, yakni selalu mengalami perubahan dimana organisasi harus menanggapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Kemampuan suatu organisasi untuk memanfaatkan lingkungannya dengan menggunakan dan melindungi sumber dayanya secara optimal menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan lingkungan eksternalnya. Kedua, Innovation merupakan pengembangan dan peningkatan keahlian suatu organisasi untuk menemukan cara-cara dan hasil baru dalam proses pelayanan. Innovation juga berarti penerimaan atau pembentukan nilai-nilai baru yang lebih konstruktif agar suatu organisasi dapat meningkatkan kemampuannya untuk menanggapi, menyesuaikan diri dan meningkatkan mekanisme kerjanya. Ketiga, Efficiency merupakan rasio antara output dan input, yakni penerapan cara-cara baru untuk meningkatkan produktifitas. Kemampuan teknis dari suatu organisasi, yakni tingkat produktivitas dan efisiensi (rasio output dan input) dari sumber daya yang dimiliki. Baik mutu SDM, teknologi yang dimilikinya dan manajemen akan menentukan output yang dihasilkannya.

Berdasarkan pendapat Steers (1985:4), organisasi merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang berusaha untuk mengalokasikan sumber dayanya secara rasional demi tercapainya tujuan. Dalam meneliti efektivitas suatu organisasi sumber daya manusia dan perilaku manusia muncul sebagai pusat perhatian dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas harus selalu dimulai dengan meneliti perilaku di tempat kerja. Pengertian efektivitas organisasi menurut Steers dapat dijelaskan dengan memahami 3 konsep yang saling berhubungan, yaitu optimisasi tujuan, sistematika dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Pertama, Dalam optimisasi tujuan, keberhasilan yang tercapai oleh suatu organisasi tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan kegiatannya. Dalam hal ini, organisasi harus mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dan mencari alternatif terbaik guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Kedua,Dalam perspektif sistem, organisasi terdiri dari berbagai unsur yang saling mendukung dan saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Ketiga,Dalam perilaku manusia, tingkah laku individu dan kelompok, menentukan kelancaran tercapainya tujuan suatu organisasi.

Pencapaian efektivitas organisasi meliputi 3 perspektif yang saling berhubungan antara unsur-unsur utama dari sistem organisasi dan bagaimana unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi untuk mempermudah atau menghambat pencapaian tujuan organisasi. Konsep efektivitas yang dikemukakan para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan.

Stoner (1982:27) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Sharma (1982:314) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yaitu yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor lingkungan organisasi itu berada (eksternal) yaitu :

1. Produktivitas organisasi/out put
2. Fleksibilitas organisasi dan bentuk keberhasilannya menyusuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi
3. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi/hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Istilah efektivitas sangat variatif dimana penjelasannya menyangkut berbagai dimensi yang memusatkan perhatian kepada berbagai kriteria evaluasi. Selanjutnya, pengukurannya relatif beraneka ragam dimana kriteria yang berbeda dilakukan secara serempak. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan apa-apa tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Tolok ukur yang dapat menilai tingkat efektivitas suatu organisasi sangat banyak. Pengukuran tersebut dapat menggambarkan dan mempelajari secara lengkap unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan pembinaan efektivitas suatu organisasi dan sifat dari tolok ukur tersebut.

Pendapat Emitai Etzioni yang dikutip Adam I. Indrawijaya (2000:227) mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya SYSTEM MODEL, mencakup empat kriteria, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi. Pertama, Pada kriteria adaptasi dipersoalkan kemampuan suatu organisasi untuk menyusuaikan diri dengan lingkungannya. Kedua, adalah integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Kriteria ketiga adalah motivasi anggota, Dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kriteria keempat adalah produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Pendapat lain juga penting untuk diperhatikan ialah teori yang menghubungkan pengertian efektivitas organisasi dengan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut pandangan teori ini, sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Pandangan ini merupakan kelanjutan pandangan penganut paham hubungan antar manusia, yang menempatkan kepuasan anggota sebagai inti persoalan organisasi dan manajemen. Johny setyawan (1988:56) efektivitas (hasil guna) dapat dipahami sebagai derajad keberhasilan suatu organisasi (sampai seberapa jauh suatu organisasi dapat dinyatakan berhasil) dalam usahanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Definisi ini menyatakan bahwa efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas harus dibedakan dengan pengertian efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. Becker dan Nuehauser (1975:44) menggunakan istilah efisiensi organisasi (organizational effciency) yang menunjukkan cara dalam mana sumber-sumber daya (resources) dari suatu organisasi disusun. Dari berbagai pendapat diatas ternyata semuanya hanya menunjukkan pada pencapaian organisasi, sedangkan bagaimana cara membahasnya tidak dibahas. Terdapat beberapa yang mengarah pada bagaimana mencapai tingkat efektivitas, salah satunya adalah pendapat Argyris (1968:312) Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan pemecahan dan pemanfaatan tenaga manusia.

Sedangkan Georgepoulos dan Tannenbaum (1969:82) berpendapat lebih lanjut bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial, dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya. Kriteria penting yang digunakan untuk menilai efektivitas organisasi adalah performance “performance is primary criterian for judging organization “ Interplan (1969:15). Dalam hal ini performance berkenaan dengan kegiatan-kegiatan, seperti yang dinyatakan oleh interplan (1969:15). Pandangan lainnya sebagai hasil penelitian, dikemukakan oleh Georgepoulus dan Tannenbaum yang dikutip oleh Adam I.Indrawijaya (2000:22) dikatakan bahwa, Suatu pendekatan yang dapat lebih dipertanggung jawabkan, sebagaimana yang diajukan oleh para peneliti, adalah suatu cara pengukuran efektivitas yang mempergunakan beberapa unsur yang biasa terdapat dalam kehidupan organisasi yang berhasil. Hasil studi menunjukkan adanya penggunaan 3 unsur, yaitu produktivitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan-stress (dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan fleksibilitas (atau kemampuan untuk menyusuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstern).

Sedangkan menurut pendapat Duncan yang dikutip Adam I.Indrawijaya (2000:229), yang dikenal dengan “Multiple Factor Model” mengatakan bahwa pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus  mencakup berbagai kriteria, seperti :efisiensi, kemampuan menyusuaikan diri dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi.

Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan/fungsi-fungsi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Dengan demikian berbicara mengenai efektivitas organisasi ada dua aspek didalamnya yaitu : 1). Tujuan organisasi dan 2).Pelaksanaan fungsi/cara/alat untuk mencapai tujuan tersebut. Georgepoulus dan Tannenbaum (1969:82) memberikan kriteria ukuran efektivitas organisasi yaitu yang menyangkut faktor intern organisasi dan faktor lingkungan organisasi yang mana organisasi itu berada (faktor eksternal). Kriteria tersebut adalah :

1. Produktivitas organisasi (output);
2. Fleksibilitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam organisasi dan keberhasilan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang diajukan dari luar;
3. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Kimberly (1976:571-597) mengoperasionalkan luas (size) organisasi sebagai kemampuan fisik, banyaknya anggota organisasi, volume dari pekerjaan yang dihadapi dan banyaknya sumber daya yang tersedia yang dapat dipergunakan secara leluasa dan kelompok-kelompok atau organisasi. Kekuasaan (power), pengaruh (influence), produksi, motivasi, kepuasan, (satisfaction), pengambilan keputusan dan kepemimpinan (leadership) adalah contoh dari ciri-ciri perilaku karena termasuk tidakan manusia.

Kebjaksanaan-kebijaksanaan (policies), tujuan (goals), prosedur dan peraturan yang berlaku dalam mengelola organisasi untuk mengontrol diskripsi dan ciri-ciri perilaku baik dari dalam maupun dari luar organisasi disebut struktur-struktur organisasi. Beberapa contoh seperti : hirarki kekuasaan, prosedure, produksi dan sosialisasi. Peraturan-peraturan dan sistem pemberian imbalan dapat disebut sebagai struktur organisasi.

Lawless (1972:397-398) faktor eksternal digolongkan kedalam perorangan (individual), kelompok (group) dan faktor-faktor organisasi (organizational Factors), sedangkan faktor intern dari organisasi lain dan macro sistem yang mempengaruhi organisasi yang bersangkutan disebut sebagai faktor-faktor eksternal. Individu, kelompok dan organisasi dalam arti luas (internal dan eksternal) memiliki diskriptif (descriptive) dan ciri-ciri prilaku (behavioral characteristics). Ciri prilaku dan proses (processes)adalah  pengertian/pengenalan (cognitive), semangat (psychomotoric) dan kecenderungan tindakan (effective action) dari anggota-anggota organisasi sebagai perorangan, sebagai kelompok dan sebagai organisasi.

Dalam melakukan pengukuran terhadap efektivitas organisasi di Dinas pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, digunakan kriteria dari Steers. Ada 5 kriteria dalam pengukuran efektivitas yakni :

1.Kemampuan menyesuaikan diri (adaptability)

2.Produktivitas

3.Kepuasan kerja

4.Kemampuan berlaba

5.Pencarian dan pemanfaatan sumberdaya.manusia.

Berdasarkan kriteria diatas maka akan diukur efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah dari tiga kriteria pertama yaitu Kemampuan menyesuaikan diri, Produktivitas dan Kepuasan kerja.

Penelitian ini tidak menggunakan kriteria kemampuan berlaba karena organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah organisasi publik yaitu Badan pemerintah yang memungut pajak dan semacamnya yang memberi pelayanan dan sebagainya yang orientasinya non profit dalam arti tidak menawarkan langsung hasil produksinya secara take and give kepada konsumen tetapi organisasi ini berupaya menggali dan meningkatkan pendapatan daerah yang telah diatur melalui peraturan perundang undangan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan kriteria pencarian dan pemanfaatan sumberdaya manusia, juga tidak digunakan oleh penulis, karena dalam organisasi Dinas Pendapatan Daerah pengaturan Sumber daya manusia dikelola dan ditentukan langsung oleh Biro Kepegawaian yang berada pada kantor Gubernur, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah tidak mempunyai wewenang mencari atau menerima pegawai karena pengaturannya telah tersentralisasi pada kantor Gubernur. Atas dasar itulah maka penulis hanya menggunakan tiga kriteria tersebut diatas untuk melihat variable efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah yaitu:

1. Kemampuan menyesuaikan diri (Adaptability)

Kemampuan menyesuaikan diri merupakan kemampuan dari suatu organisasi untuk mengikuti, mengantisipasi dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu lingkungan. Hesselbein, Goldsmith dan Beekhard dalam The Organization of the Future (1998) menjelaskan bahwa suatu organisasi harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan di dalam lingkungan agar tetap bertahan (exist) dan berhasil melangsungkan kehidupannya (survive). Perubahan lingkungan bukan merupakan ancaman bagi organisasi dimana harus bersifat seperti bunglon. Tingkat keluwesan yang tinggi sangat diperlukan guna mengantisipasi segala peluang dan ancaman yang exist di dalam lingkungan eksternal.

Lingkungan eksternal oleh Pearce dan Robinson di dalam Manajemen Stratejik, formulasi, implementasi dan pengendalian (1997) akan mempengaruhi pilihan arah dan tindakan suatu perusahaan, dan akhirnya, suatu struktur organisasi dan proses internalnya. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah unsur PEST, yakni:

1. Unsur Politik (P)
2. Unsur Ekonomi (E)
3. Unsur Sosial (S)
4. Unsur Teknologi (T)

Perubahan yang menyangkut PEST akan mempengaruhi organisasi secara intern dimana struktur, strategi dan sistem akan terkena akibatnya. Dalam menghadapi perubahan lingkungan yang selalu dinamis, organisasi harus selalu mengambil langkah-langkah strategis yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tetap survive di dalam lingkungan yang penuh persaingan. Hesselbein, Golsmith dan Beekhard menjelaskan bahwa perubahan lingkungan harus diantisipasi dengan pengambilan berbagai langkah-langkah strategis, yakni:

1. Peningkatan terhadap kinerja kerja organisasi
2. Peningkatan terhadap manajemen keuangan
3. Peningkatan terhadap proses pelayanan, mutu dan penanaman modal

Pendapat lain, yakni Jones (1994) mengemukakan bahwa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, organisasi harus melakukan:

1. Penelitian dan Pengembangan
2. Market Research
3. Perencanaan Jangka Panjang

Dengan melakukan langkah-langkah strategis, maka organisasi dapat meningkatkan kemampuannya (core competencies) didalam perubahan lingkungan yang selalu dinamis.Dalam kaitannya dengan pelayanan pajak dan retribusi daerah, Dinas pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pemungut pajak, retribusi dan sebagi koordinator pendapatan daerah harus tanggap dalam mengenal dan memperhitungkan dinamika perubahan lingkungan dan memanfaatkannya demi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Oleh sebab itu harus menetapkan arah perkembangan atau strategi yang dapat mengantisipasi berbagai masalah, Berhubung keadaan ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan dan keadaan politik yang belum stabil, Dispenda NTB harus menentukan masalah yang menghambat efektivitas organisasi, mencari alternatif pemecahan dan merencanakan langkah-langkah yang dapat memajukan organisasi.

2. Produktivitas

           Pengertian produktvitas menurut T.Hani Handoko dalam Manajemen   Edisi 2 (2000:114) adalah rasio antara masukan dengan keluaran organisasi. Sedangkan pendapat Sondang P. Siagian (2000:130) Produktivitas ialah terdapatnya korelasi “terbalik” antara masukan dan luaran. Artinya, suatu sistem dapat dikatakan produktif apabila masukan yang diproses semakin sedikit untuk menghasilkan luaran yang semakin besar. Produktivitas sering pula dikaitkan dengan cara dan sistem kerja yang efisien sehingga proses produksi berlangsung tepat waktu dan dengan demikian tidak diperlukan kerja lembur dengan segala implikasinya, terutama implikasi biaya. Agar produktif, organisasi harus mampu memanfaatkan sumber daya secara efisien, yaitu modal, tenaga kerja, gedung, sarana dan informasi.

Kemampuan dari suatu organisasi  untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal dan melakukan manajemen yang efisien atas sumber daya yang dimiliki sangat menentukan tingkat produktivitasnya. Kemajuan-kemajuan yang tercapai dalam meningkatkan produktivitas organisasi dilakukan secara bertahap, dimana setiap perubahan itu dilakukan oleh suatu proses perencanaan, perumusan dan evaluasi. Tingkat produktivitas dipilih sebagai indikator pengukuran efektivitas organisasi, sebab organisasi sebagai suatu wadah usaha kelompok orang untuk mencapai tujuan yang ditentukannya, tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumberdaya yang ada dalam organisasi. Pemanfaatan sumberdaya sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi. Untuk itu produktivitas yang sering diartikan sebagai ukuran sampai sejauh mana sumberdaya yang ada disertakan dan dipadukan untuk mencapai suatu hasil tertentu merupakan hal yang dapat dijadikan faktor tolak ukur efektivitas organisasi. Karena pada dasarnya efektivitas organisasi merupakan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Produktivitas merupakan ratio antara masukan dan keluaran, sedangkan pada organisasi publik produktivitas dapat diartikan sampai sejauh mana target yang ditetapkan oleh organisasi dapat direalisasikan dengan baik. Untuk organisasi Dinas Pendapatan Daerah produktivitas dapat dilihat sampai sejauh mana target pajak daerah yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah yang terealisasikan dan seberapa besar kontribusi setiap pendapatan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun kategori tingkat efektivitasnya adalah :

• Rendah, apabila kontribusi pajak daerah terhadap PAD, rata-rata antara  0 % – 50 %.
• Sedang, apabila kontribusi pajak daerah terhadap PAD, rata-rata antara 51 % – 75 %.
• Tinggi, apabila kontribusi pajak daerah terhadap PAD, rata-rata antara 76 % – 100 %.
• 3. Kepuasan kerja

  Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan/pekerjaannya dalam organisasi. Ini dihasilkan dari persepsi pekerja mengenai pekerjaannya. Jadi kepuasan kerja sepenuhnya menyangkut psikologis individu didalam organisasi, yang diakibatkan oleh keadaan yang ia rasakan dari lingkungan kerjanya, kondisi psikologis ini akan termanifestasi pada sikap kerja individu yang selanjutnya akan berpengaruh pada prestasi kerja

  T. Hani Handoko (2000:193-194) Kepuasan Kerja (Job Satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya.

  Kepuasan kerja adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi kerja pegawai. Apabila prestasi kerja pegawai menurun, maka produktivitas organisasi akan rendah yang akhirnya akan berpengaruh pada efektivitas organisasi. T. Hani Handoko (2000:93) berpendapat bahwa karyawan bekerja dengan produktip atau tidak tergantung pada motivasi, kepuasan kerja, tingkat stress, kondisi phisik pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan dan aspek-aspek ekonomis, tekhnis serta keperilakuaan lainnya.

  Tingkat kepuasan kerja pegawai perlu diperhatikan karena berpengaruh langsung pada efektivitas organisasi. Dalam hal ini pimpinan, baik itu kepala dinas, kabag tata usaha maupun bagian personalia harus tanggap dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada setiap pegawai. Kepuasan kerja pegawai tidak cukup hanya dengan diberikan insentif akan tetapi pegawai juga membutuhkan motivasi, pengakuan dari atasan atas hasil pekerjaannya, situasi kerja yang tidak monoton dan peluang untuk berkreasi.  Menurut  teori  motivasi  prestasi  dari     Mc. Clelland bahwa kebutuhan pekerja yang dapat memotivasi gairah kerja adalah kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi dan kebutuhan akan kekuasaan. Husein Umar (2000:39).

Orang mendirikan organisasi agar tujuan tertentu dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efisien dan efektif dengan cara tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Idealnya, konsep ini dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer yang ada dalam organisasi tahu betul tentang organisasi. Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang yang dipakai untuk melihat organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur sistem kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Siagian (1997: 138-141) mendefinisikan organisasi sebagai berikut :

“Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan.”

Gibson, et. al. (1996: 5) berpendapat bahwa ciri khas organisasi tetap sama, yaitu perilaku terarah pada tujuan. Gibson dan kawan-kawan berpendapat bahwa “Organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama.

Sementara itu, Dessler (1985:116) mengemukakan pendapatnya bahwa

“Organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu kegiatan kerja, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi tersebut masing-masing personal yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama”.

Uraian pengertian atau definisi organisasi dari beberapa ahli organisasi tersebut di atas selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan untuk mendefinisikan organisasi secara sederhana, sebagai berikut :

“Organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien melalui tindakan yang dilakukan secara bersama, dimana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personal yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi.”

Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri atau dunia kerja lainnya terlihat apabila diingat bahwa bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan. Dengan organisasi tercipta keterpaduan pikiran, konsepsi, tindakan dan  ketrampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personel yang terlibat di dalamnya untuk berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.

Organisasi dapat ditinjau dari beberapa sudut pandangan, antara lain:

1. Organisasi Sebagai Wadah

Organisasi dipandang sebagai wadah mencerminkan bahwa organisasi merupakan tempat dijalankannya aktivitas administrasi dan manajemen. Organisasi sebagai wadah bersifat relatif statis. Istilah relatif statis digunakan oleh Siagian (1997: 138-141) untuk menjelaskan organisasi sebagai wadah, karena menurut Siagian, tidak ada organisasi yang dapat berkembang, tumbuh, dan maju, dalam keadaan absolut statis.

Apabila organisasi dipandang sebagai wadah aktivitas, maka pola dasar organisasi dan struktur organisasi harus dibuat atas dasar landasan yang kuat dan pemikiran yang matang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan tujuan, perubahan aktivitas, pergantian pimpinan, beralihnya tugas-tugas, yang menuntut adanya perubahan pola dasar dan struktur organisasi tidak harus selalu ikut berubah kalau disusun atas dasar konsepsi yang matang yang mendasarkan pada perspektif perkembangan organisasi. Wadahnya tetap, tetapi tujuan, pimpinan, dan tugas-tugasnya dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi, kondisi, dan perkembangan organisasi. Inilah yang dimaksud organisasi dipandang sebagai wadah.

2.   Organisasi Sebagai Proses

Organisasi dipandang sebagai proses mencerminkan kedinamisan aktivitas kerja dalam organisasi. Organisasi sebagai proses menyoroti kedinamisan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi itu. Interaksi ini terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, bahkan antar organisasi. Sudarso (1988:37) menyatakan bahwa bila memandang organisasi sebagai proses, maka di dalamnya terdapat pembahasan tentang dua macam hubungan yang terjadi dalam organisasi. Hubungan tersebut adalah : pertama, hubungan-hubungan formal yang menimbulkan formal organization, dan kedua, hubungan-hubungan informal dalam organisasi yang menimbulkan informal organization.

Hubungan-hubungan formal dalam organisasi telah diatur melalui pola dasar dan struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, hirarki kedudukan pejabat yang ada dalam organisasi itu. Hubungan ini menimbulkan kedinamisan kerja antar personel di dalamnya. Hubungan ini juga dapat menghasilkan karya kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris. Sebaliknya hubungan informal dalam organisasi tidak diatur dalam pola dasar maupun dalam dasar pendirian organisasi. Hubungan informal ini juga tidak terlihat dalam struktur organisasi. Namun demikian, hubungan informal dalam organisasi ini dapat dilihat dengan jelas pada lobby personel dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, atau lobby-lobby lainnya. Dasar-dasar hubungan yang bersifat informal ini menurut Sudarso (1988 : 38) adalah: (1) hubungan-hubungan pribadi, (2) kesamaan keahlian antar anggota organisasi, (3) kesamaan kepentingan, dan (4) kesamaan kepentingan di dalam kegiatan-kegiatan di luar organisasi, misalnya kesamaan hobby bermain golf, main tennis, dan kesamaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai tempat atau sarana untuk lobby.

3. Organisasi Sebagai Suatu Sistem Perilaku

Organisasi dipandang sebagai suatu sistem perilaku apabila organisasi tersebut lebih dinamis bila dibandingkan dengan organisasi sebagai proses atau pun sebagai wadah. Organisasi sebagai suatu sistem perilaku, di dalamnya tercakup input, proses, dan output. Inputnya dapat berupa sekumpulan orang, sarana, dan atau prasarana organisasi yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk proses selanjutnya. Prosesnya dapat berupa interaksi masing-masing atau antar personel yang terlibat dalam organisasi tersebut. Tiap-tiap personel atau kelompok kerja mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan secara organisatoris dalam rangka mencapai tujuan.  keluarannya berupa hasil kerja sama dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang sama. Keluaran ini senantiasa dievaluasi setiap periode tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi umpan balik untuk pengembangan organisasi selanjutnya. Pendapat Louis Allen yang dikutip oleh The Liang Gie (1974 : 61) memandang organisasi sebagai suatu sistem perilaku kerja sama. Ia mendefinisikan organisasi sebagai berikut :

“Organisasi adalah suatu sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dengan baik, dan masing-masing pekerjaan itu mengandung sejumlah tugas, wewenang, dan tanggung jawab tertentu, keseluruhannya disusun secara sadar agar orang-orang dari badan usaha itu dapat bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan mereka”

.

Dari definisi organisasi tersebut jelaslah bahwa Louis Allen menekankan tentang pentingnya organisasi sebagai suatu sistem perilaku kerjasama yang mengandung unsur kerja, wewenang, tugas dan tanggung jawab, untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa organisasi juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan. Unsur-unsur tersebut adalah sekelompok orang, kerja sama, dan tujuan tertentu.

Sutarto (1980: 265-266) membagi organisasi dari sudut pandang sistem menjadi dua, yaitu: organisasi dalam sistem terbuka dan organisasi dalam sistem tertutup. Organisasi dalam sistem terbuka adalah organisasi yang memiliki hubungan saling mempengaruhi dengan lingkungannya.

Dalam konteks ini ada input, proses, output, dan masukan balik atau feedback. Feedback dalam satu kesatuan sistem sangat diperlukan oleh organisasi untuk menjaga kelangsungan proses, untuk perbaikan rencana program, dan untuk pengembangan organisasi lebih lanjut. Ada feedback yang positif ada juga yang negatif. Feedback yang perlu mendapat perhatian informasi yang berharga yang dapat menunjukkan kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses sehingga outputnya tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Organisasi dalam sistem tertutup tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Batasnya tidak jelas dan tidak dapat ditembus. Sifatnya kurang fleksibel. Organisasi dalam sistem tertutup cenderung tidak dapat berkembang bila dibandingkan dengan organisasi dalam sistem terbuka. Pada organisasi sistem tertutup sangat kecil kemungkinan untuk menerima inovasi pengembangan organisasi yang datangnya dari luar sistemnya. Padahal gerak organisasi senantiasa berhubungan dengan lingkungannya. Organisasi dan lingkungannya laksana dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Organisasi dan lingkungannya mempunyai keterkaitan saling mempengaruhi. Keduanya saling mengadakan penyesuaian. Organisasi dapat menyesuaikan lingkungannya bahkan bila mampu organisasi harus dapat merubah lingkungannya ke arah lingkungan yang lebih baik dan dikehendaki. Dengan demikian, organisasi dalam sistem tertutup yang cenderung tidak mengenal lingkungannya sulit untuk berkembang dengan baik. Organisasi dalam suatu sistem yang baik adalah organisasi yang tahu tujuannya, tahu lingkungan untuk pengembangan selanjutnya, dan dapat memprediksi keuntungan dan kerugian yang akan terjadi dengan berlandaskan pada data informasi tentang lingkungannya. Antara organisasi dan lingkungan harus ada interaksi yang saling menguntungkan.

4. Organisasi Sebagai Alat Untuk Mencapai Tujuan

Organisasi dapat dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Para organisator menyadari bahwa tujuan individu yang besar dan berat tidak dapat tercapai bila hanya dipikul sendiri. Oleh karena itu, mereka membentuk satu kesatuan kelompok kerja dalam organisasi. Organisasi disini sebagai alat untuk meringankan, mengefektifkan, mengefisienkan, dan mengoptimalkan, pencapaian tujuan yang hendak dicapai bersama dengan cara kerja bersama-sama. Dengan demikian, maka tujuan yang tidak dapat dicapai secara individu, dengan organisasi tujuan tersebut kemungkinan besar dapat tercapai. Hal ini dapat berjalan efektif apabila tiap-tiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut sadar akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diembannya untuk mencapai tujuan yang sama yang telah dirumuskan melalui musyawarah. Organisasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan, sekaligus juga dapat menjadi bumerang manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak tahu-menahu tentang organisasi.

Kemampuan keuangan daerah sangat didukung oleh usaha daerah dalam memungut PAD. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha daerah dalam meningkatkan penerimaan dari PAD dapat dipandang sebagai upaya fiskal daerah (fiscal effort), yang merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan daerah. Sebagai mana dikemukakan oleh Hikmah, (1999) karena keterbatasan data maka untuk mengukur upaya fiskal (fiscal effort), dilakukan proxy sehingga didapat rumusan sebagai berikut (lihat Reksohadiprodjo, 2000:200-204):

Indeks Kinerja PAD (IKPAD) = UPPADj        X 100%

TPADs

Di mana;

1. Upaya Pemungutan PAD di daerah j (UPPADj):

UPPADj =                   PADj

Kapasitas atau potensi PAD

Atau

UPPADj =              PADj

PDRBj (tanpa migas)

2. Tingkat PAD Standar (TPADs):

TPADs =           Σ PAD seluruh kab/kota

Σ PDRB tanpa migas seluruh kab/kota

Berdasarkan penelitian Ahmad, (1990:66) Indeks Kinerja PAD dapat pula disebut Indeks Penampilan PAD (IPAD). IKPAD atau IPAD dinilai dengan kriteria; apabila IPAD < 1, maka kinerja PAD adalah buruk atau lemah karena posisi PAD berada di bawah tingkat PAD standar kabupaten/kota se-propinsi, dan apabila IPAD > 1, maka kinerja PAD adalah baik atau kuat karena posisi PAD berada di atas tingkat PAD standar kabupaten/kota se-propinsi. Dalam penelitian ini Indeks Kinerja PAD (IKPAD) akan disebut IndeksPenampilan PAD (IPAD).

Dari pengertian dan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah serta penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menggunakan perbandingan antara penerimaan daerah dengan PDRB dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa semua sumber-sumber PAD sangat berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Berdasarkan hal ini dapat dikembangkan bahwa PDRB dianggap sebagai basis dari PAD.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan PDRB karena adanya kenaikan output secara agregat. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis PAD,  proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat  akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan  mereka yang pada gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah. Kenaikan PAD ini jika dibelanjakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan publik yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan PAD. Penelitian ini akan mencoba menganalisis apakah ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB Kabupaten Kotabaru dengan pertumbuhan PAD.

Berdasarkan alasan bahwa PAD bukan hanya ditentukan oleh variabel PDRB maka penelitian ini tidak mengukur sejauh mana pengaruh  variabel PDRB terhadap variabel PAD. Karena, apabila hal ini dilakukan maka akan menafikan variabel lainnya yang juga dominan, di antaranya kondisi geografis, efisiensi dan efektivitas pemungutan PAD, penetapan target dan sumber daya alam, akumulasi kapital, dan jumlah tenaga kerja  sebagai reliabilitas lain yang mempengaruhi keduanya.

Mengutip Cooper dan Pamela (2001:533) analisis untuk mengetahui hubungan antara dua variabel penelitian dapat dilakukan melalui analisis korelasi product moment sederhana yang dikemukakan oleh Karl Pearson. Uji korelasi ini tanpa memandang yang mana merupakan variabel  dependen dan yang mana variabel independen untuk mengetahui koefisien korelasi antara keduanya  selama periode pengamatan. Model yang akan digunakan dalam analisis ini adalah;

r_xy =    ∑ (X_i  Y_i )

√(X_i² )(Y_i²)

Sebagaimana dikemukakan oleh Dajan, (1991:342) variabel X dan variabel Y merupakan variabel kontinyu yang mempunyai distribusi normal atau dianggap berdistribusi normal sebagai salah satu syarat pengujian statistik parametrik.

Derajat otonomi fiskal merupakan derajat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui PAD sebagai sumber penerimaan daerah. PAD merupakan sumber pendapatan pemerintah sendiri yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. APBD merupakan deskripsi rencana-rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan sebagai daerah otonom, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Rutin, dan Belanja Pembangunan, atau dalam sistem yang baru nantinya meliputi Pendapatan, Belanja Aparat, dan Belanja Modal. Pendapatan Daerah merupakan jumlah keseluruhan penerimaan yang diterima oleh daerah dari semua sumber pendanaan, atau merupakan total penerimaan daerah.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan semua rencana yang akan dilaksanakan jelas sangat ditentukan oleh tersedia dan tidak tersedianya  sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatannya sebagaimana terlihat pada APBD. Berdasarkan hal ini tolak ukur yang nantinya digunakan dalam analisis kemampuan keuangan daerah adalah; 1) berdasarkan DOF, yaitu sejauh mana nisbah PAD dapat ikut membiayai semua kegiatan pemerintah daerah sebagaimana tercermin dalam APBD secara keseluruhan, dan; 2) berdasarkan IKR, yaitu sejauhmana PAD dapat membiayai pengeluaran rutin daerah sebagai kegiatan pokok yang harus ada dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (lihat Todaro, 1998:130). Kemudian menurut  Widodo (1990:35) laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangannya. Laju pertumbuhan ekonomi diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi diukur melalui perkembangan PDRB dari tahun ketahun.

Dalam kaitannya dengan pendapatan daerah, Peacok dan Wiseman (1961) dalam teorinya mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik berkesimpulan bahwa; perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (lihat Mangkoesoebroto, 2001:173). Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Davey (1988:39-42) menyatakan bahwa salah satu kriteria untuk menilai potensi pajak daerah adalah elastisitas. Elastisitas dapat dengan mudah diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau GNP. PDRB merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah atau region pada suatu jangka waktu tertentu. Dari sini dapat dilihat bahwa hubungan elastisitas antara pajak dearah yang diperoleh, dan pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari pertumbuhan PDRB per kapita menggambarkan pertumbuhan yang otomatis dari potensi pajak.  Dengan kata lain dalam konteks pemerintah daerah, semakin tinggi PDRB secara otomatis semakin tinggi pula pajak yang diterima daerah.

Alisyahbana, (2000) dalam penelitiannya tentang implikasi desentralisasi fiskal dalam mobilisasi PAD menyatakan bahwa selama periode pengamatan tahun anggaran 1997/1998 dan 1998/1999. Mayoritas rasio PAD terhadap APBD kabupaten-kabupaten di Indonesia  masih berada pada level di bawah 5%. Pada tahun 1997/1998, 42% kabupaten-kabupaten di Indonesia  masih berada di bawah level ini. Bahkan, pada tahun 1998/1999 jumlah kabupaten-kabupaten  yang mempunyai rasio PAD terhadap APBD di bawah 5% ini meningkat menjadi 46%. Selanjutnya dalam penelitian tersebut dinyatakan pula bahwa rerata kemampuan mengumpulkan pajak (tax effort) melalui rasio PAD terhadap  PDRB tanpa migas dalam peningkatan PAD masih rendah yaitu di bawah 2%. Kemampuan tertinggi hanya dicapai oleh Propinsi Bali dengan rasio 2,62% pada tahun 1998/1999.

Kook, (2000) dalam penelitiannya mengenai hubungan fiskal antar pemerintah daerah dan transfer pemerintah pusat di Korea, menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Korea sebagai mana tercermin dalam PDRB (GDRP) secara relatif memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah walaupun dalam jumlah yang kecil. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa rasio penerimaan daerah   terhadap PDRB (GDRP) daerah propinsi dan kabupaten, secara total menunjukkan angka sebesar 20,3%. Perbandingan yang dilakukan pada rasio penerimaan daerah terhadap PDRB, antara pemerintah daerah yang memiliki tingkat pembangunan perekonomian yang lebih tinggi dengan dengan pemerintah daerah yang lebih terbelakang menyimpulkan bahwa; pemerintah daerah yang memiliki PDRB yang lebih tinggi memiliki rasio penerimaan daerah terhadap PDRB yang lebih tinggi pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Miller dan Frank, (1997) menguji dan meneliti hubungan struktur fiskal pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal serta pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi negara bagian berhubungan secara negatif dengan kenaikan pajak jika panghasilan digunakan untuk mendanai redistribusi pendapatan.  Namun sebaliknya jika pendapatan pajak digunakan untuk mendanai pelayanan publik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan penerimaan pajak negara yang digunakan untuk mendanai pelayanan umum. Selanjutnya Kim (1997) meneliti peran sektor publik lokal dalam pertumbuhan ekonomi regional Korea menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi regional adalah signifikan. Pendapatan pajak dan non pajak daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sementara investasi dan konsumsi  pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Davey (1988:25-35) mengemukakan bahwa pendanaan pemerintah daerah terdiri dari alokasi dari pemerintah pusat, perpajakan, retribusi (charging), pinjaman, dan badan usaha. Dalam perspektif otonomi daerah, PAD menjadi sumber keuangan paling utama selain jenis-jenis penerimaan daerah lainnya, yang merupakan penjabaran dari Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2000, APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Lebih lanjut ditetapkan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

Menurut Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 6, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sedikit berbeda dengan Pajak Daerah, menurut Kaho, (2001:154) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi daerah dipungut oleh daerah, terdapat pemberian prestasi oleh daerah yang secara langsung dapat ditunjuk, dikenakan kepada siapa saja yang mengenyam jasa yang diberikan oleh daerah.

Menurut Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas; a) Jasa berupa usaha dan pelayanan yang diberikan oleh daerah, baik berbentuk pelayanan umum maupun jasa usaha; b) Pemberian izin tertentu berupa pemberian izin kepada orang pribadi dengan maksud pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan, ruang, penggunaan  sumber daya alam, barang dan prasana, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Keduanya merupakan jasa dan pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Halim (2002:65) menyatakan, bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, Deviden, BP-BKK, dan berbagai penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Kemudian dinyatakan pula bahwa pengertian Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan pohon ayoman, penerimaan jasa giro, dan lain-lain.

Menurut perkembangan sejarah pemerintahan di Indonesia otonomi selain mengandung arti perundang-undangan sendiri juga mengandung arti pemerintahan sendiri (Pamudji, 1982;45). Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pada pasal 1 butir h menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal mengatur sumber-sumber pendanaan, mengatur efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, dan pelaksana pemerintahan dan pembangunan .

Kaho, (2001:124) mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Dikatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang.

Radianto, (1997) mengemukakan bahwa derajat otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain (lihat Abas, 2001:27-28). Karena itu otonomi daerah dalam pemerintahan serta pembangunan daerah baru bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat    dengan     jalan   sebanyak  mungkin  menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah menjadi pendapatan daerah.

Insukindro dkk (1994:1) mengemukakan bahwa PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat yang pada prinsipnya adalah semakin besar sumbangan PAD kepada APBD menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Senada dengan hal itu Kuncoro (1995:8) mengemukakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut adalah rasio PAD dengan Total Penerimaan Daerah. Dikatakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat disebabkan karena rendahnya kontribusi PAD  dibandingkan dengan besarnya subsidi yang didrop oleh pemerintah pusat.

Tim peneliti FISIPOL UGM bekerja sama dengan Litbang Depdagri (1991:12) menentukan tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD sebagai berikut;

1. 0,00% – 10,00%; kriteria sangat kurang,
2. 10,01% – 20,00%; kriteria kurang,
3. 20,01% – 30,00%; kriteria sedang,
4. 30,10% – 40,00%; kriteria cukup
5. 40,01% – 50,00%; kriteria baik, dan
6. > 50,00% kriteria sangat baik,

Kecilnya sumbangan PAD terhadap total penerimaan pemerintah daerah yang tercantum dalam APBD dapat dilihat dari hasil penelitian Fisipol UGM yang menemukan sumbangan PAD dalam tahun 1986-1990 terhadap APBD kabupaten, yang paling tinggi hanya sebesar 30% (Kakisina dan Rumansara, 2000:67).

Derajat otonomi fiskal daerah kabupaten dan kota di Indonesia masih rendah di mana tercermin dalam indeks kemampuan rutin (IKR) yang masih rendah. Silalahi (2000) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dengan menggunakan data rerata TA 1997/1998 sampai dengan TA 1999/2000 perbandingan PAD dengan pengeluaran rutin daerah kabupaten/kota se-Indonesia menunjukkan angka di bawah 30%, dengan perkecualian kabupaten/kota di Propinsi Bali dengan indeks sebesar 47,60%.  Ini berarti bahwa PAD belum mampu membiayai secara mandiri pengeluaran rutin sebagai salah satu kegiatan pokok pemerintahan. Tumiliar (1997:38) dalam penelitiannya tentang Otonomi Daerah dan Ekonomi Tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara mengemukakan bahwa tolak ukur kriteria IKR suatu daerah adalah;

1. 0,00% – 20,00%; kriteria sangat kurang;
2. 20,10% – 40,00%; kriteria kurang;
3. 40,10% – 60,00%; kriteria cukup;
4. 60,10% – 80,00%; kriteria baik;
5. 80,10% – 100%; kriteria sangat baik.

Pajak yang dibahas dalam teori ekonomi makro adalah pajak penghasilan (income tax). Pada penelitian mencoba menggunakan konsep ini untuk menunjukkan hubungan kepekaan (elastisitas) pajak pembangunan I, pajak hiburan/tontonan, pajak reklame  dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan (PDRB). Parkin dan Bade (1992:117) menjelaskan melalui persamaan identitas T = To + tY, artinya : (a) pajak terdiri dari dua bagian, yaitu To, bagian yang autonomous, dan tY, bagian yang induced. Berarti pajak mulai dikenakan pada waktu wajib pajak tidak mempunyai pendapatan, dan pajak tersebut makin besar dengan meningkatnya pendapatan; (b) t disebut marginal propensity to tax atau tax rate yang berarti tingkat perpajakan (MPT=DT/DY); (c) t juga disebut slope kurva pajak (elastisitas), sedangkan   T= tY artinya: (a) pajak hanya terdiri dari bagian yang induced, berarti hanya dikenakan pada wajib pajak yang memiliki pendapatan, yang tidak memiliki pendapatan tidak dikenakan pajak; (b) semakin besar pendapatan, semakin besar pula pajak.

Berdasarkan teori tersebut, maka kita dapat mencari tingkat pajak      (tax rate) dari pajak daerah tersebut  yaitu dengan membentuk fungsi  PAD (pajak daerah) = f(Y). Mengacu pada fungsi tersebut, maka kita dapat melihat tingkat elastisitas penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (Y). Perhitungan elastisitas ini mampu menunjukkan kemampuan daerah untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat mengimbangi kenaikan dalam pengeluaran pemerintah dengan dasar pengenaan pajak daerah tersebut secara otomatis. Berkaitan dengan perhitungan elastisitas atas pajak, Devay (1988) mengungkapkan bahwa nilai elastisitas ini mempunyai dua dimensi, yaitu : pertama, menunjukkan pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak; kedua, menunjukkan aspek kemudahan dalam memungut pajak tersebut.

Selanjutnya, untuk melihat kepekaan antara pertumbuhan pajak daerah terhadap  PDRB  dapat diketahui melalui elastisitas  sebagai berikut ( Parkin dan Bade, 1992 : 117).

E = g_i / g_y ————————————————————————————(2.4)

Elastisitas pajak daerah di Kabupaten Lampung Utara merupakan perbandingan rata-rata pertumbuhan pajak daerah atau g_i dengan rata-rata pertumbuhan PDRB atau g_y. Apabila elastisitas lebih kecil dari satu  (E < 1), maka laju pertumbuhan ekonomi  lebih cepat dari laju pertumbuhan pajak daerah, dan apabila elastisitas lebih besar dari satu (E > 1), maka laju pertumbuhan pajak daerah lebih cepat dari laju pertumbuhan ekonomi.

Hubungan PAD (pajak daerah) dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk pembangunan program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Peacock dan Wiseman tahun 1961 berpendapat, perkembagan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (lihat Mangkoesoebroto, 1998 : 173).

Selanjutnya, Miller dan Russex (1997 : 213 – 237), meneliti pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat yang mengalami defisit anggaran. Dengan menggunakan alat analisis random effects model, hasil penelitian mereka adalah : pertama, peningkatan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini hanya dapat tercapai apabila pajak pendapatan perusahaan (corporates income tax) ditingkatkan dan pengeluaran sektor pendidikan, transportasi publik dapat ditekan. Kedua, pajak penjualan (sales tax) dan pajak lainnya digunakan untuk trasfer payment, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, sebaliknya jika pajak pendapatan perusahaan yang digunakan untuk trasfer payment, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Ketiga, pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, jika digunakan untuk membiayai pendidikan, trasportasi publik dan keamanan publik.

Kneller, dkk. (1999 : 171 – 190), dengan menggunakan alat analisis random effects model, meneliti tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 22 negara anggota OECD. Hasil penelitian menyimpulkan : pertama, penerimaan pajak pendapatan dan keuntungan, pajak keamanan sosial, pajak upah tenaga kerja dan pajak kekayaan menurunkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya penerimaan pajak atas barang dan pelayanan domestik bepengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif yaitu pengeluaran pelayanan publik umum, pengeluaran untuk pertahanan, pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, pengeluaran untuk  perumahan dan pengeluaran untuk trasportasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pengeluaran pemerintah non produktif yaitu pengeluaran keamanan dan kesejahteraan sosial, pengeluaran untuk rekreasi dan pengeluaran untuk pelayanan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Implikasi kebijakan yang paling penting dari hasil penelitian tersebut  adalah bagaimana mendorong peningkatan penerimaan melalui pajak dan secara tepat menggunakan penerimaan tersebut pada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat strategis untuk mendorong  pertumbuhan ekonomi.

Perencanaan yang bersifat strategis mengandung makna sejauhmana pemerintah daerah maupun pusat mampu mengembangkan sektor-sektor unggulan yang dapat menimbulkan pelipatgandaan (multiplier). Berkaitan dengan upaya penentuan sektor unggulan untuk dikembangkan dalam perencanaan ekonomi daerah, Yusuf ( 1999 : 219 – 233) melakukan penelitian tentang deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial di wilayah Bangka-Belitung, dengan menggunakan alat analisis MRP, LQ, dan overlay. Hasil penelitian menunjukkan :

1. Kabupaten Bangka dominan kegiatan pertanian, industri pengolahan, dan jasa-jasa serta potensial untuk mengembangkan kegiatan pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa.
2. Kabupaten Belitung dominan kegiatan perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi dan pariwisata, sedangkan kegiatan potensial adalah pertambangan.
3. Kota Pangkal Pinang dominan kegiatan bangunan/ konstruksi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa, serta kegiatan potensial adalah pertanian dan industri pengolahan.

MRP dimaksud dibagi menjadi dua yaitu rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPR) dan rasio pertumbuhan wilayah studi (RPS). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan wilayah referensi adalah Propinsi Lampung, sedangkan yang dimaksud dengan wilayah studi adalah Kabupaten Lampung Utara (dalam konteks wilayah). Rumus RPR dan RPS tersebut  yaitu:

RPR = (DEiR / EiR_(t) ) / (DER / ER_(t)) ————————————————-(2.1)

Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPR) merupakan perbandingan antara pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah referensi dengan pertumbuhan pendapatan (PDRB) total di wilayah referensi (DEiR) merupakan PDRB sektor i tahun akhir di wilayah referensi dikurang PDRB sektor i  tahun awal di wilayah referensi (EiR_(t)),  kemudian dibagi PDRB sektor i tahun awal di wilayah referensi, hasilnya adalah merupakan pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah referensi, sedangkan DER= ER_(t+n)–ER_(t) atau perubahan pendapatan (PDRB) total diwilayah referensi (DER) merupakan PDRB total tahun akhir diwilayah referensi (ER_(t+n)) dikurangi PDRB total tahun awal di wilayah referensi (ER_(t)), kemudian dibagi dengan PDRB total tahun awal di wilayah referensi (ER_(t)), hasilnya disebut pertumbuhan total di wilayah referensi.

Nilai RPR yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah merupakan perbandingan antara rata-rata pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah referensi dengan  rata-rata pertumbuahan PDRB total diwilayah referensi, sedangkan untuk menghitung rata-rata rasio pertumbuhan wilayah studi (RPS)  yaitu:

RPS = (DEij / Eij_(t)) / (DEiR / EiR_(t) —————————————————–(2.2)

Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPS) merupakan perbandingan antara pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah studi dengan pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah referensi, di mana  DEij = Eij_(t+n)–Eij_(t) dan                       DEiR = EiR_(t+n) – EiR_(t).

Apabila nilai RPR>1 maka RPR positif (+) dan jika RPR<1 disebut negatif   (-).RPR positif menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB total wilayah referensi, dan sebaliknya jika RPR negatif (-). Demikian juga dengan RPS, jika nilai      RPS > 1 maka RPS positif (+) dan RPS < 1, maka dikatakan RPS negatif (-). RPS positif (+) menunjukkan bahwa suatu sektor pada tingkat wilayah studi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut pada wilayah referensi, dan sebaliknya, jika RPS positif (-). Dari analisis MRP akan diperoleh nilai riil dan nominal, kemudian kombinasi dari kedua perbandingan tersebut akan diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial pada tingkat wilayah studi dengan empat klasifikasi, yaitu: (1) nilai RPR positif (+) dan nilai RPS positif (+) berarti sektor tersebut mempunyai pertumbuhan menonjol baik pada wilayah referensi maupun wilayah studi,dan sektor ini disebut sebagai sektor dominan pertumbuhan; (2) nilai RPR positif (+) dan nilai RPS negatif (-) berarti sektor tersebut mempunyai pertumbuhan menonjol pada wilayah referensi tetapi belum menonjol pada wilayah studi; (3) nilai RPR negatif (-) dan nilai RPS positif (+) berarti sektor tersebut pada wilayah referensi pertumbuhannya tidak menonjol, akan tetapi wilayah studi pertumbuhan sektor tersebut menonjol;   (4) nilai RPR negatif (-) dan nilai RPS negatif (-) berarti sektor tersebut baik pada wilayah referensi dan pada wilayah studi mempunyai pertumbuhan rendah.

Selanjutnya, untuk menunjukkan sektor basis ekonomi pada wilayah studi akan digunakan location quotient (LQ). Perhitungan nilai LQ menggunakan rumus sebagai berikut (Arsyad, 1997 : 291).

LQ = (Xij / Xj) / (XiR /XR ) —————————————————————(2.3)

LQ adalah sektor basis (keunggulan komparatif) di wilayah studi merupakan hasil perbandingan antara PDRB sektor i di wilayah studi dibagi PDRB total di wilayah studi dengan PDRB sektor i di wilayah referensi dibagi PDRB total di wilayah referensi. Apabila nilai LQ > 1 maka sektor tersebut disebut sektor basis, apabila LQ<1 maka wilayah studi tersebut tidak dapat “mengekspor” atau output sektor tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan wilayah studi tersebut, dan LQ = 1 maka peranan ralatif suatu sektor yang bersangkutan dalam wilayah studi tersebut adalah sama dengan peranan relatif suatu sektor sejenis dalam wilayah referenasi.

Deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial dapat dilihat berdasarkan kriteria MRP dan LQ, maka digunakan alat yang disebut dengan analisis overlay. Dari deskrisi tersebut ada empat kemungkinan. Pertama, MRP (+) dan LQ (+) menunjukkan suatu sektor yang sangat dominan baik pertumbuhan maupun kontribusi. Kedua, MRP (+) dan LQ (-) menunjukkan suatu sektor yang pertumbuhannya dominan tetapi kontibusinya kecil. Ketiga, MRP (-) dan LQ (+) menunjukkan suatu sektor yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Keempat, MRP (-) dan LQ (-) menunjukkan bahwa suatu sektor yang tidak potensial baik dari  kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi.

Berkaitan dengan pajak daerah yang memiliki hubungan positip dengan pertumbuhan ekonomi,  Fisher (1996:301) menegaskan bahwa ada  tiga dasar  basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Dasar basis pemungutan berdasarkan pendapat Fisher meliputi pajak daerah maupun pusat yang berbasis pada pendapatan dan perusahaan (income and corporate), konsumsi (consumption), dan kekayaan (wealth).

Berdasarkan  pendapat Fisher tersebut, maka pajak pembangunan I/hotel dan restoran, pajak hiburan/tontonan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan  dikategorikan pajak daerah yang berbasis pada konsumsi. Searah dengan pendapat Fisher,  ditegaskan bahwa dasar pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah konsumsi listrik masyarakat (Devas dkk.,1989:66). Boediono (1999:38-39) menjelaskan melalui persamaan identitas C + S = Y. Fungsi yang pertama, C = cY disebut fungsi konsumsi (consumption function), sedangkan fungsi yang kedua, S = sY disebut fungsi tabungan (saving function). Khusus untuk bentuk konsumsi jangka pendek, C = a + cY, dibedakan dua macam propensity to consume yaitu : (a) marginal propensity to consume (MPC), yang didefinisikan sebagai perubahan pengeluaran konsumsi yang disebabkan oleh perubahan tingkat pendapatan  (DC/DY=c), dan  (b) average propensity to consume (APC), yang didefinisikan sebagai proporsi dari penghasilan yang dibelanjakan untuk konsumsi (C/Y = a/Y + c). Implikasi dari fungsi tersebut jika dikaitkan dengan pajak daerah yang berbasis pada konsumsi adalah bahwa keempat pajak tersebut berhubungan dengan tingkat pendapatan  total dari masyarakat (PDRB).

Reksoprayitno (1997:165-166) mengemukakan faktor-faktor yang cukup besar peranannya dalam menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ialah : (a) distribusi pendapatan nasional; (b) banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat likuid; (c) banyaknya        barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat; (d) kebijakan finansial perusahaan-perusahaan; (e) kebijakan-kebijakan perusahaan dalam pemasaran; (f) ramalan daripada masyarakat akan adanya perubahan tingkat harga. Dalam hubungannya dengan fungsi konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk persamaan C = Co + cY atau C = Co + cYd, dapatlah kita katakan bekerjanya faktor-faktor seperti kita sebutkan di atas akan terlihat dalam bentuk berubahnya atau bergesernya fungsi konsumsi tersebut. Dengan kata lain nilai nilai daripada intersept atau angka konstan Co dan atau tingginya angka MPC akan mengalami perubahan sebagai akibat  daripada bekerjanya salah satu, beberapa atau keseluruhan daripada faktor-faktor tersebut.

Salah satu rencana jenis rencana implementasi adalah strategi pembangunan yang intinya merupakan terobosan atau jalan pintas mencapai tujuan pembangunan. Strategi pembangunan  daerah yang strategis adalah strategi yang diarahkan pada pengembangan suatu sektor ekonomi yang mampu mempercepat proses pelipatgandaan produksi, pendapatan, dan kesempatan kerja, dalam teori ekonomi konsep pelipatgandaan ini dikenal multiplier. Glasson mengemukakan salah satu model yang berkaitan dengan multiplier adalah economic base theory (Djamaluddin, 1996 : 33-43). Model ini membagi kegiatan ekonomi daerah ke dalam  dua sektor kegiatan yaitu kegiatan mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan di luar perbatasan ekonomi masyarakatnya atau untuk konsumsi orang-orang luar yang datang pada daerah tersebut (basic activities) dan sektor kegiatan menyediakan produknya untuk kebutuhan penduduk dalam daerahnya sendiri (non basic activities). Secara implisit dalam pembagian ini terkandung hubungan sebab dan akibat yang menciptakan teori economic base. Kenaikan dalam jumlah basic activities dalam suatu daerah akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa dalam region itu, dan mempengaruhi kenaikan dalam          non basic activities, oleh karena itu basic activities mempunyai peranan prime mover, di mana setiap perubahan mempunyai multiplier effect pada perekonomian daerah. Multiplier economic base ini biasanya dihitung dalam pengertian lapangan kerja. Makin banyak total employment dalam basic activities, maka multiplier makin tinggi pula. Kenaikan employment pada suatu daerah ditentukan oleh jumlah pertumbuhan employment dalam basic aktivities dikalikan dengan multiplier. Rumusnya adalah T =  B(k), dimana        T = Perubahan dalam total employment, B = perubahan dalam basic employment, dan k = employment multiplier.

Searah dengan Glasson, ditegaskan bahwa strategi pembangunan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya alam yang memiliki spesialisasi untuk meningkatkan keunggulan komparatif suatu daerah, maka akan menciptakan kutub pertumbuhan (growth poles) yang akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja yang diharapkan mampu menekan urbanisasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Soegijoko,1997: 125). Dengan terkumpulnya sektor-sektor basis atau unggulan dalam suatu kawasan tertentu akan mendorong proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini terutama karena adanya keuntungan dari anglomerasi antara lain timbulnya pola konsumsi  yang berbeda, permintaan perumahan, pengangkutan dan jasa pemerintah, berkembangnya  berbagai jenis produsen dan pekerja-pekerja terampil.  Keuntungan dari proses anglomerasi tersebut berdampak pada timbulnya berbagai kebutuhan (konsumsi) akibat kenaikan pendapatan masyarakat (Y). Kenaikan Y ini kemudian meningkatkan permintaan agregat (Z) melalui kenaikan pengeluaran konsumsi (DC) . Kita ingat,  DC  ini timbul karena perilaku masyarakat yang tercermin pada fungsi konsumsinya (apabila Yd naik dengan  DY, maka pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan  DC  = DcYd = cDW, dimana c adalah MPC). Selanjutnya melalui proses multiplier  DC akan meningkatkan Z sebesar  DZ = 1/1-c * DC atau                 DZ = 1/1-c * DcYd = c/1-c * DW ( Boediono, 1999 : 116). Kaitannya dengan penerimaan pajak daerah yang berbasis pada konsumsi, maka secara otomatis setiap  konsumsi yang berkaitan dengan transaksi penjualan suatu jasa/barang yang merupakan basis pajak daerah akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999  khususnya pada Bab III, pasal 4 ditegaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi komponen hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah  dan  hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 pada pasal 1 ayat 6 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota yang basis pajaknya berhubungan dengan pendapatan masyarakat (PDRB) sebagai berikut.

1. Pajak pembangunan I (pajak hotel dan restoran) adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Tarif pajak ini dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran. Dasar basis pemungutan pajak ini adalah (penjualan) konsumsi.
2. Pajak hiburan (totonan) adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarif pajak hiburan/tontonan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Dasar basis pemungutan pajak ini adalah penjualan (konsumsi).
3. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.Tarif pajak ini dikenakan atas nilai sewa reklame, yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Dasar basis pajak ini adalah penggunaan/pemakaian dan penjualan (konsumsi).
4. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Tarif pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai. Dasar basis pajak ini adalah penjualan (konsumsi).

Menurut  Hoover (1975 : 217) ada beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Faktor-faktor tersebut yaitu:

“regional growth and change entail complex interactions among activities within the regional economy, so it is not reasonable to expact that any single initial cause of such change can be identified. Some theories of development, however, emphasize certain kinds of change as especially independent, exogenous, primary or causal (all these terms mean much the same) In particular, we shall see that the external demand for a region’s exports and its supply of labor and other production factors have been stressed as prime mover in same widely accepted theories of regional development”.

Searah dengan Hoover, bahwa untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah (Syafrizal, 1997:35-36). Kebijakan yang perlu di lakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh propinsi atau daerah yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Perloff dan Wingo mengatakan bahwa pengambangan ekonomi wiliyah tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan oleh sumber daya alam itu (Soegijoko, 1997 : 124-222). Dalam jangka pendek, sumber daya alam yang dimiliki merupakan suatu asset untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Pemanfaatan sumber daya alam dapat menumbuhkan zona industri yang akan memberikan nilai tambah (value added) kepada sektor industri yang menghasilkan barang setengah jadi, di samping itu, juga meluaskan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan terutama bagi masyarakat setempat sehingga akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi suatu daerah. Upaya pengembangan wilayah melalui usaha pengembangan sumber daya alam dapat dikategorikan dalam tiga alternatif pengembangan sebagai berikut.

1. Sebagai pusat pertumbuhan (growth center) pada umumnya untuk bahan galian dengan jumlah cadangan besar. Dalam proses produksi bersifat padat modal dan padat teknologi.
2. Sebagai pendukung sektor lain (integrative) akan menciptakan rangkaian proses secara lintas sektoral (backward dan forward linkages).
3. Sebagai perangsang pengembangan wilayah sektor lainnya dengan terbangunnya berbagai prasarana dasar wilayah yang dapat pula menunjang pengembangan sektor lainnya.

Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa dampak dari pengembangan ketiga alternatif di atas yaitu:

1. dampak fisik, antara lain mendukung penyusunan rencana tata ruang wilayah dan keseimbangan lingkungan dalam pengembangan wilayah, serta mendukung penyediaan bahan baku bagi pembangunan prasarana dan sarana, bahan baku industri dan pengembangan pemukiman;
2. dampak non fisik antara lain :
   1. diversifikasi komoditas regional ke arah spesialisasi untuk meningkatkan keunggulan komparatif dalam perdagangan antar daerah;
   2. mendukung transforrmasi struktur ekonomi daerah secara dinamis, antar sektor primer, sekunder dan tersier;
   3. penciptaan kutub pertumbuhan (growth poles) dengan dampak perluasan kesempatan kerja yang diharapkan mampu menekan urbanisasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat;
   4. meningkatkan pendapatan daerah (PDRB);
   5. dukungan terhadap keterkaitan antar daerah dalam optimasi/konfigurasi supply-demand komoditas tertentu.

Menurut Wijaya (1992 : 640), pertumbuhan ekonomi adalah merupakan suatu proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan  nasional riil, pertumbuhan ekonomi itu terjadi apabila ada kenaikan output perkapita. Boediono (1981 : 1) secara singkat  menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Berdasarkan kedua definisi tersebut jelas bahwa pertumbuhan ekonomi menekankan pada tiga aspek, yaitu suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, dan kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Ketiga aspek ini, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi memberi indikasi tentang aktvitas perekonomian atau tambahan pendapatan bagi masyarakat yang tejadi pada suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu. Atas dasar tersebut, maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah. Periode waktu yang dapat dijadikan acuan oleh Widodo (1990 : 35) disebutkan bahwa, indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan kurun waktu tertentu, misalnya selama pelita (lima tahun) atau periode tertentu (dekade), dan dapat pula secara tahunan.

Efisiensi mengandung beberapa pengertian, yaitu :

1. efisiensi pada sektor usaha swasta (private sector efficiency). Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep input output yaitu rasio dari output dan input;
2. efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (public sector efficien). Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin;
3. suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang diinginkan.

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menurut Devas, dkk.,  (1989, 279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut.

1. faktor sumber daya baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
2. faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktur maupun fungsional.
3. faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
4. faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
5. faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

            Menurut Algifari (1997: 146), bahwa untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan koefisien korelasi adalah dengan menggunakan nilai absolut dari koefisien korelasi tersebut. Selanjutnya menurut Sardjonopermono (1981: 1) analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kuatnya atau derajat hubungan garis lurus (linear) antara 2 (dua) variabel atau lebih. Dengan dua variabel, semakin nyata hubungan garis lurus (linear) semakin kuat atau tinggi derajat hubungan garis lurus (linear) antara kedua variabel tersebut. Ukuran untuk derajat hubungan garis lurus ini dinamakan koefisien korelasi (the correlation coeffisient).

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor yang diawali dengan proses penentuan rencana plafond APBD sesuai siklus anggaran dimulai dari :

1. proses penentuan penerimaan daerah;
2. proses penentuan belanja rutin;
3. proses penentuan belanja pembangunan;

Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna dibahas dan disetujui DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan daerah.

Tabel 2.1

Proses Penyusunan APBD

Sumber : Bagian Keuangan, Laporan Proses Penyusunan APBD Kabupaten Alor, 1999/2000.

Kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari kinerja aparatur pemerintah daerah. Kinerja diartikan sebagai bentuk prestasi atau hasil dari perilaku pekerja tertentu yang merupakan fungsi dari kemampuan (ability) dukungan (support) dan usaha (effort), untuk mengukur seberapa besar kinerja aparatur pemerintah daerah yang dapat diukur dengan kriteria efektivitas, dan efisiensi.

Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia dan PAU-SE (Universitas Gadjah Mada) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdayaguna dan berhasilguna.

Mardiasmo (1999: 11) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja.        Penentuan besarnya penerimaan / pendapatan dan pengeluaran / belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 4 bagian, yakni :

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah dan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 juga menyebutkan bahwa, penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut struktur APBD yang berlaku sekarang, pengeluaran daerah terdiri dari 2 (dua) komponen yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan total beban pemerintah daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja non Pegawai yang secara terus menerus dibiayai tiap periode. Pengeluaran pembangunan adalah total beban pemerintah daerah yang berupa proyek fisik maupun non fisik dalam suatu periode tertentu.

. Dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang berlandaskan pula pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawabkan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk., 1987; 279-280) adalah sebagai berikut.

1. Tanggung jawab (accountability)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

1. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

1. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

1. Hasil guna (efectiveness) dan daya guna (efficiency)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

1. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.