Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor yang diawali dengan proses penentuan rencana plafond APBD sesuai siklus anggaran dimulai dari :

1. proses penentuan penerimaan daerah;
2. proses penentuan belanja rutin;
3. proses penentuan belanja pembangunan;

Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna dibahas dan disetujui DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan daerah.

Tabel 2.1

Proses Penyusunan APBD

 

No.	Tahap	Bulan	Uraian	Instansi
1.	Tahap ke satu	September	Pengajuan Dukda dan Dupda	Dinas instansi daerah
2	Tahap  ke dua	Oktober Minggu I dan II	Penelitian dan pembahasan Dukda dan Dupda	Bappeda bagian keuangan, bagian penyusunan program dinas instansi daerah
3.	Tahap ke tiga	Oktober Minggu III dan IV	Pengolahan Dukda dan Dupda dan penyesuaian skala prioritas	Bappeda, bagian keuangan, bagian penyusunan program
4.	Tahap ke empat	Nopember Minggu I dan II	Dukda dan Dupda yang telah dibahas diajukan kepada kepala daerah, disusun dalam bentuk pra APBD untuk disampaikan kepada DPRD.
5.	Tahap ke lima	Nopember Minggu III dan IV	Penyampaian nota keuangan dan rancangan Perda tentang penetapan APBD Pembahasan Persetujuan Penetapan	Eksekutif         DPRD DPRD DPRD dan Kepala Daerah
6.	Tahap ke enam	Desember Minggu III dan IV	Pengesahan Perda tentang APBD dan persiapan pelaksanaan APBD	Pejabat yang berwenang

Sumber : Bagian Keuangan, Laporan Proses Penyusunan APBD Kabupaten Alor, 1999/2000.

 

Kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari kinerja aparatur pemerintah daerah. Kinerja diartikan sebagai bentuk prestasi atau hasil dari perilaku pekerja tertentu yang merupakan fungsi dari kemampuan (ability) dukungan (support) dan usaha (effort), untuk mengukur seberapa besar kinerja aparatur pemerintah daerah yang dapat diukur dengan kriteria efektivitas, dan efisiensi.