Derajat otonomi fiskal merupakan derajat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui PAD sebagai sumber penerimaan daerah. PAD merupakan sumber pendapatan pemerintah sendiri yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. APBD merupakan deskripsi rencana-rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan sebagai daerah otonom, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Rutin, dan Belanja Pembangunan, atau dalam sistem yang baru nantinya meliputi Pendapatan, Belanja Aparat, dan Belanja Modal. Pendapatan Daerah merupakan jumlah keseluruhan penerimaan yang diterima oleh daerah dari semua sumber pendanaan, atau merupakan total penerimaan daerah.
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan semua rencana yang akan dilaksanakan jelas sangat ditentukan oleh tersedia dan tidak tersedianya sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatannya sebagaimana terlihat pada APBD. Berdasarkan hal ini tolak ukur yang nantinya digunakan dalam analisis kemampuan keuangan daerah adalah; 1) berdasarkan DOF, yaitu sejauh mana nisbah PAD dapat ikut membiayai semua kegiatan pemerintah daerah sebagaimana tercermin dalam APBD secara keseluruhan, dan; 2) berdasarkan IKR, yaitu sejauhmana PAD dapat membiayai pengeluaran rutin daerah sebagai kegiatan pokok yang harus ada dalam menjalankan pemerintahan.