Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada
konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat,
yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari
kemunculan istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana yang
disebutkan di atas. Dalam sistem demokrasi, penyelengaraan negara itu
harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi
negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan
antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi
tanpa pengaturan hukum akan kehilangan makna.
Menurut Franz Magnis Suseno, “Demokrasi yang bukan negara hukum
bukan negara hukum yang sesunguhnya. Demokrasi merupakan cara
paling aman untuk mempertahankan Kontrol atas negara hukum”. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat
disebut sebagai negara hukum demokratis (democratische rechtsstaat).
Faktor-faktor Penegakan Demokrasi (skripsi dan tesis)
Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktorfaktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri. Ada empat faktor utama
yaitu:
a) Negara hukum (rechtsstaat dan rule of law)
Konsep rechtsstaat adalah adanya perlindungan terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan
pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta
adanya peradilan administrasi. Konsep dari rule of law yaitu adanya
supremasi aturan-aturan hukum, adanya kedudukan yang sama di
muka hukum (equality before the law), serta adanya jaminan
perlindungan HAM.
Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu
konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan
terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara,
dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.
b) Masyarakat madani
Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka,
yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara,
masyarakatyang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat yang
egaliter. Masyarakat yang seperti ini merupakan elemen yang sangat
signifikan dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang terbentuk
kemudian dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang
menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan
pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan
kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan
konsensus.
c) Infrastruktur
Infrastruktur politik yang dimaksud terdiri dari partai politik
(parpol), kelompok gerakan, serta kelompok kepentingan atau
kelompok penekan.Partai politik merupakan suatu wadah struktur
kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,
nilai, dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakankebijakannya. Kelompok gerakan lebih dikenal dengan organisasi
masyarakat, yang merupakan sekelompok orang yang berhimpun
dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan
warganya. Kelompok kepentingan atau penekan adalah sekumpulan orang dalam suatu wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria
profesionalitas dan keilmuan tertentu.
Dikaitkan dengan demokrasi, menurut Miriam Budiardjo, parpol
memiliki empat fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik,
sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai recruitment kader dan
anggota politik, serta sebagai sarana pengatur konflik. Keempat fungsi
tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi, yaitu
adanya partisipasi serta kontrol rakyat melaui parpol. Sedangkan
kelompok gerakan dan kelompok kepentingan merupakan perwujudan
adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat,
dan melakukan oposisi terhadap Negara dan pemerintah.
d) Pers yang bebas dan bertanggungjawab
Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar
informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif
menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi
masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksin positif
antara pers, pemerintah, dan masyarakat
Model-model Demokransi (skripsi dan tesis)
Model dan jenis demokrasi sangat banyak, di antaranya:20
a. Demokrasi Liberal: yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undangundang dan pemilihan umum bebas diselenggarakan dalam waktu
rutin. Banyak negara-negara di Afrika mencoba menerapkan model ini,
tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Sedangkan dalam pandangan
hidup, demokrasi Liberal ditujukan memberikan kebebasan bagi
individu untuk melakukan kegiatan sosial, agama, dan bernegara tanpa
dituntun dan dicampuri oleh urusan negara, selama ekspresi hidupnya
tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat lain dan
pokok-pokok ideologi bangsa yang didiami. Dampak terebesarnya
dalam sistem ini adalah sektor ekonomi, yaitu negara
menghormatisegala bentuk aktifitas ekonomi dan kepemilikan
barang/jasa atas namapribadi/individu b. Demokrasi Terpimpin: para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka
dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihanumum
untuk menduduki kekuasaan. Sederhananya demokrasi Terpimpin
adalah sebuah sistem demokrasi di mana setiap keputusan berpusat
pada pemimpin negara, tidak melalui kesepakatan referendum anggota
konstitusi. Sedangkan menurut Soekarno demokrasi Terpimpin dikutip
dari pembukaan UUD 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.22
c. Demokrasi Sosial: yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan
egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan
politik. Demokrasi Sosial menjunjung tinggi derajat kemanusiaan
tanpa membedakan kelas, karenanya sosialisme dalam demokrasi
mencita-citakan persamaan derajat setiap manusia dari orang
perorang.23
d. Demokrasi Partisipasi: yaitu menekankan hubungan timbal balik antara
penguasa dan yang dikuasai. Komitmennya adalah bahwa manusia
dapat hidup bersama dalam semangat kemanusiaannya, selain isu
tentang keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kerakyatan, kesetaraan,
dan solidaritas, sehingga memerlukan hubungan timbale balik yang
sangat erat antara sumber dan muara.24
e. Demokrasi Consociational: yaitu menekankan pada proteksi khusus
bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang
erat di antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.25
f. Demokrasi Deliberatif: menurut istilah “deliberasi” berasal dari kata
Latin deliberatio, kemudain diserap dalam bahasa Inggris menjadi
deliberation. Istilah ini berarti “konstitusi” atau
“menimbangnimbang”. Sedangkan penyatuan kata “demokrasi dan
deliberatif” memiliki arti formasi opini dan aspirasi politis yang diolah
dengan proseduralisme atau kedaulatan rakyat menjadi inti dari
berdemokrasi. Jadi demokrasi deliberatif di mana legitimitas hukum
tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam
masyarakat sipil, sehingga dengan ditetapkannya peraturan-peraturan
dalam demokrasi akan mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh
masyarakat.
Pengertian Demokrasi (skripsi dan tesis)
Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis)
dan istilah (terminologis). Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua
kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu demos yang berarti
rakyat, dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat
disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau
mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan
oleh pemerintah Negara tersebut.
Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa demokrasi
menurut Joseph Schmeter adalah perencanaan institutional untuk mencapai
suatu putusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk
memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat Sedangkan menurut Sidney Hook yang dimaksud dengan demokrasi
adalah suatu bentuk pemerintahan di mana putusan putusan pemerintah
yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada
kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat
dewasa.Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu
negara dimana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban,
kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya
maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara atau mengawasi
jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung sehingga sistem
pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh
rakyat, untuk kepentingan rakyat
Model-model Demokransi (skripsi dan tesis)
Model dan jenis demokrasi sangat banyak, di antaranya:20
a. Demokrasi Liberal: yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undangundang dan pemilihan umum bebas diselenggarakan dalam waktu
rutin. Banyak negara-negara di Afrika mencoba menerapkan model ini,
tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Sedangkan dalam pandangan
hidup, demokrasi Liberal ditujukan memberikan kebebasan bagi
individu untuk melakukan kegiatan sosial, agama, dan bernegara tanpa
dituntun dan dicampuri oleh urusan negara, selama ekspresi hidupnya
tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat lain dan
pokok-pokok ideologi bangsa yang didiami. Dampak terebesarnya
dalam sistem ini adalah sektor ekonomi, yaitu negara
menghormatisegala bentuk aktifitas ekonomi dan kepemilikan
barang/jasa atas namapribadi/individu b. Demokrasi Terpimpin: para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka
dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihanumum
untuk menduduki kekuasaan. Sederhananya demokrasi Terpimpin
adalah sebuah sistem demokrasi di mana setiap keputusan berpusat
pada pemimpin negara, tidak melalui kesepakatan referendum anggota
konstitusi. Sedangkan menurut Soekarno demokrasi Terpimpin dikutip
dari pembukaan UUD 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.22
c. Demokrasi Sosial: yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan
egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan
politik. Demokrasi Sosial menjunjung tinggi derajat kemanusiaan
tanpa membedakan kelas, karenanya sosialisme dalam demokrasi
mencita-citakan persamaan derajat setiap manusia dari orang
perorang.23
d. Demokrasi Partisipasi: yaitu menekankan hubungan timbal balik antara
penguasa dan yang dikuasai. Komitmennya adalah bahwa manusia
dapat hidup bersama dalam semangat kemanusiaannya, selain isu
tentang keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kerakyatan, kesetaraan,
dan solidaritas, sehingga memerlukan hubungan timbale balik yang
sangat erat antara sumber dan muara.24
e. Demokrasi Consociational: yaitu menekankan pada proteksi khusus
bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang
erat di antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.25
f. Demokrasi Deliberatif: menurut istilah “deliberasi” berasal dari kata
Latin deliberatio, kemudain diserap dalam bahasa Inggris menjadi
deliberation. Istilah ini berarti “konstitusi” atau
“menimbangnimbang”. Sedangkan penyatuan kata “demokrasi dan
deliberatif” memiliki arti formasi opini dan aspirasi politis yang diolah
dengan proseduralisme atau kedaulatan rakyat menjadi inti dari
berdemokrasi. Jadi demokrasi deliberatif di mana legitimitas hukum
tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam
masyarakat sipil, sehingga dengan ditetapkannya peraturan-peraturan
dalam demokrasi akan mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh
masyarakat.
Asas Keadilan (skripsi dan tesis)
Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya
karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata
keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara
obyektif.
Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain
yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.
1. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum
mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh
hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang
dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan
proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas
setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional
adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
2. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional,
dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai
dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan
pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing
(proporsional).
3. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu
pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan
orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang
mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi
(kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk
memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa,”keadilan tidak boleh
dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa
tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan
menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi
seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah
mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang
adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingankepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak
mungkin yang menjadi bagiannya.
Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan.
Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang
sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata
mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya,
maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum….Tertib hukum
yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah
tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang
sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil.
Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus
menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang
menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus
ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan
yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan.
Itulah arti summum ius, summa iniuria, keadilan yang tertinggi adalah
ketidakadilan yang tertinggi.
Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan
konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan
pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun
harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh
hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan
kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat
berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh
dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan
peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan
peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum
perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata
(prosedural).
Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M.
Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada
tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya,
yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya
di muka hukum (equality before the law).” Oleh karena itu penekanan
yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari
kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan
dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala
ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan
hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar
memutus perkara yang dihadapi
Asas Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang
yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi
individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan
dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.
Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau
melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan
aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai
identitas, yaitu sebagai berikut:
1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari
sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari sudut
filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang
di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau
doelmatigheid atau utility) Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian
hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan
hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa
injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras
dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan
demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.8
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu
dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh
Negara terhadap individu.9
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan
aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar
menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu
aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum
membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan
atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum
Perkembangan Negara Jaga Malam (Nachwachterstaat) dan Negara Kesejahteraan (Welvaarstaat) (skripsi dan tesis)
Pada awal abad ke-18 sampai akhir abad ke-19 peran negara
sangat dominan dalam segala aspek yang ada di dalam masyarakat,
sehingga setiap urusan dalam masyarakat sangat bergantung dari
keputusan negara. Peran negara dalam mengurus setiap urusan masyarakat
sangat kentara, bahkan sampai hal-hal yang sangat kecil sekalipun diurus
oleh negara, sehingga negara tidak sempat mengurus masalah-masalah
kenegaraan yang lebih esensial.
Banyaknya masalah esensial yang terbengkalai tersebut
menyebabkan timbulnya pemikiran untuk memperkecil peran negara
dalam mengurus segala bidang dalam masyarakat. Sejak itu muncullah
istilah the least government is the best government, yaitu pemerintahan
yang sedikit mencampuri urusan kenegaraan adalah pemerintahan yang
terbaik. Dalil inilah yang merupakan ciri dari dari apa yang dikenal
sebagai konsep negara jaga malam (nachwacherstaat) yang ideal
menjelang abad ke-19 (Asshiddiqie dalam Armia 2009 : 55).
Dengan adanya konsep nachwacherstaat peran negara dalam
mengurus masalah dalam masyarakat sangat sedikit, seperti dalam masalah
hukum. Dicey, sebagaimana dikutip oleh Azhary (dalam Armia, 2009 : 55)
mengemukakan konsep rule of law pada tahun 1985, dimana supremasi
hukum dilaksanakan oleh lembaga legislatif dan yudikatif tanpa intervensi
dari penguasa, di bidang ekonomi lebih banyak diurus oleh swasta dan
begitu juga di bidang politik mengalami perubahan yang sangat mendasar.
Seiring dengan perkembangan zaman, konsep negara
nachwacherstaat tidak dapat membawa masyarakat kearah kemakmuran,
indikasi ini terlihat dari berbagai aspek dalam masyarakat. Dari aspek
hukum, lembaga legislatif tidak mampu lagi membuat undang-undang
dikarenakan kompleksitas masalah hukum yang kian dinamis, dari aspek
politik peran eksekutif tidak terlihat lagi dan diperparah lagi dari aspek
ekonomi dimana para pemilik modal makin berkuasa, tenaga manusia
sudah digantikan oleh mesin, sehingga menimbulkan pengangguran secara
besar-besaran yang mengakibatkan tingkat pelanggaran hukum makin
tinggi dan masyarakat yang tertinggal terus termarginalkan. Hal ini telah
menimbulkan paham kapitalis dimana para pemilik modal yang menguasai
hajat hidup orang banyak semakin kaya raya. Untuk mengantisipasi paham
kapitalis ini, lahirlah paham sosialis dan komunis.
Melihat konsep negara nachwacherstaat yang tidak sesuai lagi
dengan kondisi masyarakat maka timbullah konsep negara welvarstaat
(negara kesejahteraan) yang dikenalkan Bung Hatta dengan nama negara
kemakmuran sebagai ganti nachwacherstaat (Armia, 2009 : 55). Dalam
konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas
tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang
dihadapi rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup
rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan
legislasi bagi negara intervensionis abad ke-20. Negara justru perlu dan
bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan
ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam
masyarakat (Armia, 2009 : 55).
Pada masa ini terlihat dalam bidang ekonomi adanya privatisasi
perusahaan-perusahaan besar dengan inventoir negara pada perusahaan
yang menguasai hajat hidup orang banyak, pada masalah hukum terjadi
peralihan yudikatif ke legislatif, di bidang politik demokrasi dan hak asasi
manusia lebih diutamakan. Dengan makin berkembangnya teknologi maka
muncullah welfare society dimana kesejahteraan individu atau kolektif
bergantung pada pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Pada tingkatan yang berbeda-beda, konsep negara kesejahteraan
di kalangan negara-negara industri barat dewasa ini sedang mengalami
kekacauan yang luar biasa. Kelemahan-kelemahan mekanisme pasar bebas
sejak periode ekonomi laisses faires. Negara jaga malam diatasi oleh
konsep welfare state melalui kebijakan intervensionis, dianggap tidak
dapat lagi dijadikan pegangan. Dewasa ini, perkembangan pemikiran di
kalangan the New Right yang menyarankan pendekatan terhadap
mekanisme pasar, tidak lagi melalui kebijakan intervensi yang memperluas
tanggung jawab peranan negara. Perluasan ini dilakukan dalam mekanisme
masyarakat itu sendiri melalui perubahan sistem hak milik, misalnya
prasarana lingkungan hidup, seperti pemilik (pengendara) kendaraan
bermotor, pabrik dan sebagainya, dituntut untuk bertanggung jawab dalam
mempergunakan milik publik untuk kepentingan pribadi. Social coast
yang timbul dan lazim disebut externalities, seperti polusi udara,
kerusakan hutan dan lain-lain diatasi dengan mengeluarkan kebijakan
pajak polusi dan subsidi kepada transportasi umum. Dengan demikian,
yang dipersoalkan bukan lagi keperluan intervensi negara terhadap
kegiatan masyarakat, tetapi mekanisme pasar dalam masyarakat itu sendiri
yang disesuaikan. Penyesuaian itu dilakukan melalui sistem property
rights yang baru (Asshidiqie dalam Armia, 2009 : 56).
Pada awal abad 21, terlihat bahwa konsep state, civil society and
market untuk berdiri sendiri sebagai suatu tatanan dalam negara lebih
dominan di era global ini. Peran negara hanya sebatas memberikan pagar
agar orang yang bermain dalam pagar tersebut sadar ia sudah memasuki
batas pagar negara lain. Di samping itu, peran negara hanya sebagai
penjelas status kewarganegaraan.
Di bidang civil society, penegakan hak asasi manusia lebih
diketengahkan tidak hanya sebagai suatu wacana publik tetapi sebagai
salah satu tempat seseorang mengharapkan keadilan. Dalam bidang
ekonomi, market merupakan hal yang sangat menentukan maju tidaknya
suatu negara, dengan dihilangkannya deregulasi, debirokratisasi dan
penguatan di sektor privatisasi merupakan faktor pendukung terciptanya
suatu negara yang ingin mempunyai market yang berkembang. Istilah
global citizen bahwa setiap orang boleh mempunyai berbagai macam
kewarganegaraan sebagai formalitas tetapi tujuan utamanya adalah
membentuk suatu market dalam suatu negara. Bahkan ide yang timbul di
masa sekarang adalah The market is state. Tidak perlu lagi membicarakan
masalah citizen tetapi market itulah yang menjadi state dan citizen (Armia,
2009 : 56-57).
Klausula Polis (skripsi dan tesis)
Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji
khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis, yang lazim
disebut klausula asuransi. Klausula-klausula tersebut, adalah :
a) Klausula Premier Resque
b) Klausula All Risks
c) Klausula Sudah Diketahui (all seen)
d) Klausula Renunsiasi (renunciation)
e) Kalusula Free from Particular Average (FPA)
Jenis Polis (skripsi dan tesis)
Dalam praktek asuransi, setiap Perusahaan Asuransi telah
menyusun polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus
dan klausula-klausula tertentu pula. Berdasarkan syarat-syarat
khusus dan klausula-klausula tertentu yang dicantumkan dalam
polis, timbullah bermacam jenis polis yang berbeda antara satu
sama lain, bahkan menunjukkan persaingan antara sesama
penanggung. Demikian juga tertanggung, ada yang merasa sulit
memilih Perusahaan Asuransi mana yang akan dijadikan
penanggung, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan
kekurangan.
Untuk mengatasi kesulitan dalam praktek dan untuk
mencegah persaingan yang tidak sehat (unfair competition) sesama
Perusahaan Asuransi, maka diupayakan penyeragaman syaratsyarat khusus dalam polis dengan cara menciptakan polis standar,
baik secara nasional maupun secara internasional sehingga dapat
dicegah perbedaan yang mencolok antara polis Perusahaan
Asuransi yang satu dengan Perusahaan Asuransi lain yang sejenis.
Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam polis, ada 3
(tiga) jenis polis yang terkenal, yaitu Polis Maskapai, Polis Bursa
dan Polis Lloyds. Di samping itu, ada juga Polis Perjalanan dan
Polis Waktu.
Isi Polis (skripsi dan tesis)
Di dalam bukunya, Abdulkadir Muhammad (1992 : 59-
63) menguraikan bahwa polis pada umumnya berisi :
a) syarat khusus dan janji khusus;
b) hari dan tanggal pembuatan asuransi;
c) nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
d) uraian mengenai objek asuransi;
e) jumlah yang diasuransikan;
f) bahaya (evenemen) yang ditanggung;
g) saat bahaya mulai berjalan dan berakhir;
h) premi asuransi;
i) semua keadaan dan syarat-syarat khusus
Fungsi Polis (skripsi dan tesis)
Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, Pasal 19 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menentukan,
polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut
lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh
mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan
penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup
asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung,
atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.
Berdasarkan ketentuan 2 (dua) pasal tersebut, maka dapat
dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang
menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara
tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang
tercantum dalam polis harus jelas tidak boleh mengandung katakata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi,
sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan
hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di
samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syaratsyarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar
pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.
Pembuktian Syarat/Janji Khusus Asuransi (skripsi dan tesis)
Apabila terjadinya kesepakatan antara tertanggung dan
penanggung sudah dapat dibuktikan, kemudian timbul perselisihan
tentang syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus asuransi, maka
yang demikian ini boleh dibuktikan dengan menggunakan segala
alat bukti. Akan tetapi pembuktian syarat-syarat khusus dan janjijanji khusus asuransi yang menurut undang-undang “diancam batal
jika tidak dimuat dalam polis” harus dibuktikan secara tertulis
(Pasal 258 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam Pasal 258
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah mengenai esensi
perjanjian asuransi yang telah dibuat itu, terutama mengenai
realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung, seperti :
a) penyebab timbul kerugian (evenemen);
b) sifat kerugian yang menjadi beban penanggung;
c) pembayaran premi oleh tertanggung;
d) klausula-klausula tertentu.
Keadaan yang demikian ini hanya dapat diketahui dengan
jelas jika tercantum dalam polis. Janji-janji khusus yang harus
dibuktikan secara tertulis itu adalah janji-janji khusus yang
menurut undang-undang harus dicantumkan dalam polis. Apabila
tidak dicantumkan dalam polis, maka janji-janji khusus tersebut
dianggap tidak ada.
Asuransi Bersifat Tertulis (skripsi dan tesis)
Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai
kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Hak dan
kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis
ditandatangani (Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang). Asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam
bentuk akta yang disebut polis (Pasal 255 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti
tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
Ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan tadi, dapat
dipahami apabila sejak saat terjadi asuransi sampai diserahkan
polis yang sudah ditandatangani tidak terjadi peristiwa yang
menimbulkan kerugian. Jadi, tidak ada persoalan apa-apa. Akan
tetapi, jika setelah terjadi asuransi belum sempat dibuatkan
polisnya, atau walaupun sudah dibuatkan polisnya tetapi belum
sempat ditandatangani atau walaupun sudah ditandatangani tetapi
belum diserahkan kepada tertanggung, kemudian terjadi evenemen
yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, dalam keadaan ini
sulit membuktikan bahwa telah terjadi asuransi karena
pembuktiannya harus secara tertulis berupa akta yang disebut polis.
Untuk mengatasi kesulitan itu, Pasal 257 Kitab UndangUndang Hukum Dagang memberi ketegasan, walaupun belum
dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan
antara tertanggung dan penanggung. Kesepakatan itu dibuktikan
dengan nota persetujuan yang ditandatangani oleh tertanggung.
Jadi, perjanjian asuransi sudah terjadi walaupun kemudian baru
dibuat secara tertulis dalam bentuk polis. Hak dan kewajiban
tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan
berdasarkan nota persetujuan.
Untuk membuktikan telah terjadi kesepakatan antara
tertanggung dan penanggung, undang-undang mengharuskan
pembuktian dengan alat bukti tertulis berupa akta yang disebut
polis. Akan tetapi apabila polis belum dibuat, pembuktian
dilakukan dengan catatan, nota, surat, perhitungan, telegram dan
sebagainya. Surat-surat ini disebut permulaan bukti tertulis (the
beginning of writing evidence). Apabila permulaan bukti tertulis ini
sudah ada, barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur
dalam hukum acara perdata. Inilah yang dimaksud oleh Pasal 258
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu dengan
kalimat “namun dengan demikian, semua alat bukti boleh
digunakan apabila sudah ada permulaan pembuktian dengan surat.”
Teori Tawar-Menawar dan Teori Penerimaan (skripsi dan tesis)
Abdulkadir Muhammad (2006 : 54-59) juga
mengemukakan bahwa untuk menyatakan kapan perjanjian
asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi
dan mengikat kedua pihak, dapat dipelajari melalui dua teori
perjanjian yang terkenal dalam ilmu hukum yaitu teori tawarmenawar (bargaining theory) dan teori penerimaan (acceptance
theory). Kedua teori perjanjian ini menjadi dasar timbulnya
kesepakatan dan dianut di negara-negara Anglo Saxon yang
menggunakan sistem hukum Common Law seperti di Amerika
Serikat (Davidson dalam Muhammad, 2006 : 54) dan di Inggris
(Marsh, Soulsby dalam Muhammad, 2006 : 54). Di Indonesia yang
mengikuti sistem Eropa Kontinental tawar-menawar menciptakan
kesepakatan, yaitu syarat pertama sahnya perjanjian menurut
ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Di negara-negara Anglo Saxon, teori tawar-menawar
dikenal juga dengan sebutan offer and acceptance theory. Menurut
teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak
apabila penawaran (offer) dari pihak yang satu dihadapkan dengan
penerimaan (acceptance) oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya.
Hasil yang diharapkan adalah kecocokan/kesesuaian penawaran
dan penerimaan secara timbal balik antara kedua pihak. Dalam
teori tawar-menawar, terdapat 2 (dua) unsur yang menentukan
yaitu penawaran dan penerimaan. Penawaran dari pihak yang satu
dihadapkan dengan penawaran oleh pihak yang lain, dan
penerimaan dari pihak yang lainnya dihadapkan pula dengan
penerimaan oleh pihak yang satu. Titik temu antara penawaran dan
penerimaan secara timbal balik menciptakan kesepakatan yang
menjadi dasar perjanjian antara kedua pihak.
Keunggulan bargaining theory (offer and acceptance
theory) adalah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan
kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak (dalam asuransi : antara
tertanggung dan penanggung). Akan tetapi kelemahan teori ini pula
adalah pihak penanggung lebih berpengalaman mengenai resiko
dan kerugian akibat evenemen yang mungkin terjadi. Dalam hal
kesepakatan yang dicapai selalu ada kecenderungan pembatasan
tanggung jawab penanggung terhadap kerugian yang mungkin
timbul akibat evenemen, hal mana tidak dipahami oleh
tertanggung.
Di dalam literatur Belanda, teori penerimaan disebut
ontvangs theorie. Mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi
dan mengikat tertanggung dan penanggung, tidak ada ketentuan
umum dalam Undang-Undang Perasuransian, yang ada hanya
“persetujuan kehendak” antara pihak-pihak (Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Untuk mengetahui saat terjadi
dan mengikat asuransi, dapat dikaji melalui teori penerimaan.
Keunggulan acceptance theory, adalah saat terjadi dan
mengikatnya perjanjian antara kedua pihak dapat ditentukan secara
pasti sehingga saat mulai dipenuhinya kewajiban dan akibat
hukumnya juga dapat dipastikan. Akan tetapi, kelemahannya pula
pihak penerima (dalam asuransi : pihak tertanggung) menerima
segala konsekuensi yuridis yang tertera dalam kesepakatan
walaupun dia sendiri tidak memahami isinya pada saat dia
menyatakan menerima atau menandatangani nota kesepakatan
(cover note).
Pengaturan Pemberitahuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (skripsi dan tesis)
Tertanggung wajib memberitahukan kepada
penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini
dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung
lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan
Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, semua
pemberitahuan yang salah atau tidak benar atau persembunyian
keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek
asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban
pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan
asuransi terjadi pemberatan resiko atas objek asuransi.
Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 Kitab UndangUndang Hukum Dagang tidak bergantung pada ada itikad baik
atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru
memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan
batalnya asuransi kecuali jika tertanggung dan penanggung
telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini
dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah
diketahui”
Teori Objektivitas (objectivity theory) (skripsi dan tesis)
Salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam
hukum asuransi adalah teori objektivitas. Menurut teori ini,
setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu
artinya jenis, identitas dan sifat yang dimiliki objek tersebut
harus jelas dan pasti. Jenis, identitas dan sifat objek asuransi
wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung,
tidak boleh ada yang disembunyikan. Sifat objek asuransi
mungkin dapat menjadi sebab timbulnya kerugian. Berdasarkan
pemberitahuan itu, penanggung dapat mempertimbangkan
apakah dia akan menerima pengalihan resiko dari tertanggung
atau tidak.
Keunggulan teori ini adalah penanggung dilindungi
dari perbuatan tertanggung yang tidak jujur (in bad faith).
Sebaliknya, tertanggung selalu dimotivasi untuk berbuat jujur
(in good faith) dan selalu berhati-hati melakukan
pemberitahuan sifat objek asuransi kepada penanggung. Teori
ini bertujuan untuk mengarahkan tertanggung dan penanggung
agar mengadakan perjanjian asuransi dilandaskan pada asas
kebebasan berkontrak yang adil (fair). Kelemahan teori
objektivitas adalah ketidakmungkinan tertanggung mengetahui
cacat tersembunyi yang melekat pada objek asuransi yang
mungkin dijadikan alasan oleh penanggung untuk menyatakan
asuransi batal setelah terjadi evenemen, betapapun jujurnya
tertanggung.
Syarat-Syarat Sah Asuransi (skripsi dan tesis)
Abdulkadir Muhammad (2006 : 49-53) mengemukakan
bahwa asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagai
perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi perjanjian
asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus,
maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku
juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal
tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan
para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal.
Syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang.
1) Kesepakatan (consensus)
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan
perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi :
a) benda yang menjadi objek asuransi;
b) pengalihan resiko dan pembayaran premi;
c) evenemen dan anti kerugian;
d) syarat-syarat khusus asuransi;
e) dibuat secara tertulis yang disebut polis.
Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat
secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan atau
paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan
syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek
asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung
kecuali bagi Program Asuransi Sosial. Ketentuan ini dimaksudkan
untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih
perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Hal ini dipandang
perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang paling
berkepentingan atas objek yang diasuransikan, jadi sudah
sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa pengaruh dan
tekanan dari pihak manapun dalam menentukan penanggungnya.
2) Kewenangan (authority)
Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang
melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang.
Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada
yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak
sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian
(truseteship) atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif
artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda
objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya
sendiri. Penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusahaan
Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila
asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga, maka
tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau
pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.
3) Objek Tertentu (fixed object)
Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek
yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan
yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau
raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan
kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada
Perjanjian Asuransi Kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga
manusia terdapat pada Perjanjian Asuransi Jiwa. Pengertian objek
tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas
dan pasti. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa
umurnya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya dan
sebagainya.
4) Kausa yang Halal (legal cause)
Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian
asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan
dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan
kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak
dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya resiko
atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi,
penanggung menerima peralihan resiko atas objek asuransi. Jika
premi dibayar, maka resiko beralih sebaliknya jika premi tidak
dibayar, maka resiko tidak beralih.
Pengertian Asuransi (skripsi dan tesis)
Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu
perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi
mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari
kerugian karena kehilangan keuntungan, atau ketiadaan keuntungan
yang diharapkan, yang akan dapat diderita oleh karena suatu kejadian
yang tidak pasti (Sembiring, 2006 : 13).
Rumusan senada dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang
mengemukakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian
antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan
diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari
suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang
yang dipertanggungkan.
Rumusan lain juga dapat ditemui dalam buku Hukum
Asuransi tulisan Wirijono Prodjodikoro (dalam Sembiring, 2006 : 14)
yang antara lain mengemukakan bahwa asuransi atau dalam bahasa
Belanda disebut verzekering berarti penanggungan. Dalam asuransi
terlihat dua pihak, yaitu satu sanggup menanggung atau menjamin,
bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang
mungkin ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula
belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan
terjadinya.
Pada hakekatnya, asuransi adalah pembagian/pengalihan
risiko. Dengan adanya pengalihan risiko, pihak tertanggung merasa
aman dalam menjalankan aktivitasnya. Sedangkan dilihat dari sudut
pandang hukum, asuransi adalah perjanjian antara tertanggung dan
penanggung. Tertanggung mungkin perorangan atau badan usaha.
Sedangkan penanggung adalah badan usaha asuransi.
Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian, menyebutkan obyek asuransi adalah benda, jasa,
jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua
kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang
nilainya. Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
menyebutkan bahwa pertanggungan-pertanggungan itu antara lain
dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasilhasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang,
bahaya laut dan perbudakan. Bahaya yang mengancam pengangkutan
di daratan, di sungai-sungai dan di perairan darat.
Penggunaan kata “antara lain” dalam Pasal 247 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang, menunjukkan bahwa pembentuk
undang-undang kala itu menyadari luasnya obyek asuransi sesuai
dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Demikian juga pada
penjabaran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian yang mengemukakan bahwa obyek asuransi
adalah “semua kepentingan lainnya” yang dapat rusak/hilang, rugi atau
berkurang nilainya (Sembiring, 2006 : 14).
Simanjuntak (1983 : 34) dan Salim (1996 : 2)
menggolongkan usaha asuransi ke dalam :
1) Asuransi umum (kerugian);
2) Asuransi sejumlah uang (jiwa);
3) Variasi antara asuransi kerugian dengan asuransi jiwa yaitu
asuransi kesehatan.
Pasal 2 butir a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa usaha asuransi adalah usaha
jasa keuangan yang dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui
pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada
anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan
timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau
terhadap hidup atau meninggalnya seseorang (Sembiring, 2006 : 15).
Beberapa prinsip dasar dalam perjanjian asuransi menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagaimana dikutip oleh
Sembiring (2006 : 18-19), antara lain adalah :
1) Prinsip Kepentingan (Insurable Insert)
Prinsip ini memegang peranan penting dalam perjanjian asuransi.
Disebut demikian karena apabila seseorang diizinkan untuk
mengasuransikan hak milik orang lain, maka orang tersebut akan
gampang menghancurkan barang milik orang lain tersebut untuk
mendapatkan klaim asuransi
2) Prinsip Itikad Baik (Unmost Good Faith)
Tidak ada batasan yang jelas mengenai itikad baik. Akan tetapi, R.
Subekti (1976 : 26) mengemukakan bahwa itikad baik di waktu
membuat perjanjian berarti kejujuran. Orang beritikad baik
menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang
dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk
yang di kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan.
3) Prinsip Keseimbangan (Indemnity Principle)
Maksud prinsip ini adalah mengembalikan posisi tertanggung
kepada keadaan semula, seperti sebelum terjadinya peristiwa yang
menimpa obyek asuransi. Ada 2 (dua) asas yang terkandung di
dalam prinsip ini, yaitu :
a) Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas obyek
asuransi, sehingga bila terjadi peristiwa ia menderita kerugian.
Jumlah kerugian maksimal sebesar yang dipertanggungkan.
b) Pertanggungan tidak boleh menjurus pada pemberian ganti rugi
yang lebih besar dari kerugian yang seharusnya diterima.
Prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 250, 252, 253 dan 268
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4) Prinsip Subrogasi
Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnitas.
Dengan demikian, bila penanggung telah membayar ganti rugi
kepada tertanggung, maka kedudukan tertanggung adalah menuntut
pihak ketiga untuk membayar ganti rugi, karena perbuatannya
mengakibatkan kerugian tertanggung beralih kepada penanggung
Teori tentang Peraturan Perundang-Undangan
a. Landasan Kekuatan Peraturan Perundang-Undangan
Secara prinsipil, yang disebut sebagai peraturan perundangundangan jika suatu ketentuan itu berisi norma-norma/kaidah-kaidah
yang bersifat dan berlaku mengikat umum. Artinya berisi aturan
tingkah laku yang harus diindahkan dan dipatuhi ataupun dilaksanakan
oleh setiap orang/badan tanpa kecuali. Argumentasi seperti ini
bersumber dari pandangan Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh
Handoyo (2008 : 61), yang mengemukakan bahwa suatu peraturan
perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri
sebagai berikut :
1) bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian
merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas;
2) bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwaperistiwa yang akan datang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh
karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwaperistiwa tertentu saja.
Dengan demikian, jika ada suatu peraturan tidak bersifat
seperti itu, maka tentunya tidak dapat dimasukkan dalam kategori
peraturan perundang-undangan. Contohnya Surat Keputusan (SK) atau
Keputusan Administratif (beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat
atau badan yang berwenang. Sebagai sebuah Surat Keputusan, maka
sifatnya adalah konkrit, individual dan final.
Disebut konkrit karena hanya dikeluarkan dan menyangkut
suatu peristiwa hukum tertentu saja, sehingga tidak mungkin untuk
dipergunakan sebagai landasan bertindak/berbuat bagi suatu peristiwa
hukum yang lain. Individual artinya Surat Keputusan tersebut hanya
ditujukan kepada suatu subjek hukum tertentu, baik orang atau badan
hukum. Sedangkan final berarti Surat Keputusan tersebut
menimbulkan akibat hukum bagi subyek hukum yang terkena dan
tidak akan mengenai subyek hukum lain diluar yang ditegaskan dalam
Surat Keputusan tersebut.
Karena harus bersifat dan berlaku umum, maka peraturan
perundang-undangan harus mengindahkan landasan-landasan bagi
keberadaan dan kekuatannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka
suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya
harus memiliki tiga landasan yaitu landasan filosofis, landasan
sosiologis dan landasan yuridis (Handoyo, 2008 : 61-62).
b. Asas-asas Umum Peraturan Perundang-Undangan
Purbacaraka dan Soekanto (dalam Ranggawidjaja, 1998 : 47)
memperkenalkan enam asas undang-undang, yaitu :
1) undang-undang tidak berlaku surut;
2) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis);
4) undang-undang yang baru membatalkan undang-undang terdahulu
(lex posteriori derogat lex priori)
5) undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan
6) undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat
mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat
maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas
welvaarstaat).
Syarief (dalam Ranggawidjaja, 1998 : 47) menetapkan
adanya lima asas perundang-undangan, yaitu :
1) asas tingkatan hirarkhis;
2) undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
3) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang bersifat umum (lex specialis derogat lexgeneralis);
4) undang-undang tidak berlaku surut; dan
5) undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang
lama (lex posteriori derogat lex priori)
Memperhatikan asas-asas perundang-undangan tersebut,
maka ada satu persoalan yang dapat diketengahkan yaitu apakah setiap
undang-undang tidak dapat diganggu gugat? Kalau tidak dapat
diganggu gugat, bagaimanakah kedudukan undang-undang itu jika
dikaitkan dengan keberadaan undang-undang dasar sebagai hukum
dasar yang tertulis? Jika undang-undang pada asasnya dianggap tidak
dapat diganggu gugat, maka di sini nampak adanya ketidakkonsistenan
dengan asas nomor 2 (undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang
lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula)
sebagaimana dikemukakan oleh Purbacaraka dan Soekanto serta asas
nomor 1 (asas tingkatan hierarki) seperti yang dikemukakan oleh
Aminoeddin Syarif (Handoyo, 2008 : 81).
Apabila persoalan asas tingkat hierarkis peraturan perundangundangan itu tetap akan diindahkan, maka secara prinsipil setiap
undang-undang mestinya dapat diganggu gugat. Hal ini mengingat
dalam tataran tertib hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang berada di bawah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh
sebab itulah jika ada undang-undang yang secara substansial
melanggar norma-norma/kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka
undang-undang tersebut harus dapat diganggu gugat atau diuji secara
materiil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
c. Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
Di dalam ketentuan Bab II Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas
peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua,
yakni pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan dan kedua asas yang berkaitan dengan materi
muatan peraturan perundang-undangan. Asas yang berkaitan dengan
pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam ketentuan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi :
1) Kejelasan tujuan. Maksudnya adalah setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang
hendak dicapai. Asas yang demikian ini selaras dengan prinsip
yang hendak dikembangkan oleh aliran utilitarianisme yang
menegaskan bahwa setiap pembentukan hukum akan selalu
mengandung tujuan yang hendak dicapai. Apakah itu menyangkut
kebahagiaan pribadi (individual utilitarianism) ataukah
kebahagiaan sosial masyarakat (social utilitarianism). Bahkan
secara lebih tegas, Rudolf von Jhering (dalam Handoyo, 2008 : 78)
mengatakan bahwa pusat perhatian filsafat hukum adalah pada
“tujuan” hukum itu diciptakan.
2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Maksudnya adalah
setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh
lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang
berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat
dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh
lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Maksudnya adalah
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis
peraturan perundang-undangan.
4) Dapat dilaksanakan. Artinya setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas di dalam
masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya setiap peraturan
perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
6) Kejelasan rumusan. Artinya setiap peraturan perundang-undangan
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan
perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau
terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti.
7) Keterbukaan. Artinya dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan dan
pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian,
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya
untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan
perundang-undangan. Asas yang demikian ini diimplementasikan
di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan
secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan
rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.
Asas yang berkaitan dengan materi muatan peraturan
perundang-undangan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, yakni :
1) Asas pengayoman. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan
dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2) Asas kemanusiaan. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3) Asas kebangsaan. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak
bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap
menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Asas kekeluargaan. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5) Asas kenusantaraan. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan
perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian
dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6) Asas Bhineka Tunggal Ika. Artinya setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan
budaya, khususnya menyangkut masalah-masalah sensitif dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7) Asas keadilan. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan
latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender
atau status sosial.
9) Asas ketertiban dan kepastian hukum. Artinya setiap materi
muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian
hukum.
10) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Artinya setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa
dan negara.
Di samping asas-asas tersebut, peraturan perundangundangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum pertauran
perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. dalam hal ini
yang dimaksud antara lain :
1) dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, asas tiada hukum tanpa
kesalahan, asas pembinaan narapidana dan asas praduga tak
bersalah.
2) dalam hukum perdata khususnya hukum perjanjian, dikenal asas
kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.
Mertokusumo dalam Sari Murti Widyastuti sebagaimana
dikutip oleh Handoyo (2008 : 82) menyampaikan pendapatnya bahwa
asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan
pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang
peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem
hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan
dan putusan hakim. Hal ini berarti keberadaan asas-asas dalam rangka
pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus dipandang
sebagai sebuah inspirasi normatif yang wajib diperhatikan ketika
perancang peraturan perundang-undangan melakukan aktifitas
perancangan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asasasas tersebut dipergunakan sebagai dasar atau petunjuk arah dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pengertian Hubungan Kerja (skripsi dan tesis)
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja
adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
Dari pengertian mengenai hubungan kerja ini, dapat dilihat bahwa
hubungan kerja terjadi sebagai akibat adanya perjanjian kerja.
Perjanjian kerja dimaksud harus memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
yaitu :
1) kesepakatan kedua belah pihak;
2) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Mengutip pendapat Asri Wijayanti (2009 : 36), hubungan
kerja adalah suatu hubungan hukum dalam bentuk hubungan kerja
yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum (pengusaha/pemberi
kerja dan pekerja/buruh) mengenai suatu pekerjaan. Hubungan kerja
merupakan inti dari hubungan industrial.
Hubungan antara pengusaha/pemberi kerja dengan
pekerja/buruh didasarkan pada hubungan hukum privat, secara khusus
didasarkan pada hukum perikatan, yang merupakan bagian dari hukum
perdata. Pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas atau lebih tepat
dikatakan fasilitator apabila ternyata dalam pelaksanaan hubungan
kerja muncul suatu perselisihan yang tidak dapat mereka selesaikan.
Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan
kerja sesuai dengan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Wijayanti, 2009 : 36) adalah :
1) adanya pekerjaan (arbeid); pekerjaan itu bebas sesuai dengan
kesepakatan antara buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban
umum.
2) di bawah perintah (gezag ver houding); di dalam hubungan kerja,
kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan
sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang
berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak
yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan
antara buruh dan majikan adalah hubungan yang dilakukan antara
atasan dan bawahan, sehingga bersifat subordinasi (hubungan yang
bersifat vertikal, yaitu atas dan bawah).
3) adanya upah tertentu (loan); setiap pekerja/buruh berhak menerima
upah sebagai menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah
dilakukannya. Pengertian upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir
30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha dari
pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selain
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, ketentuan upah juga diatur dalam peraturan
perundang-undangan lainnya, antara lain Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 Tanggal 12 Januari 1999
tentang Upah Minimum serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-49/MEN/IV/2004
tanggal 8 April 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
4) dalam waktu (tijid) yang ditentukan (dapat tanpa batas
waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu); artinya, buruh
bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak
tertentu atau selama-lamanya. Ketentuan mengenai waktu kerja
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, khususnya dalam Paragraf 4. Selain itu,
ketentuan yang mengatur pelaksanaan perjanjian kerja waktu
tertentu, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
b. Subjek Hukum dan Objek Hukum dalam Hubungan Kerja
Subjek hukum dalam hubungan kerja, pada dasarnya adalah
pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Selanjutnya, subjek
hukum tersebut mengalami perluasan yaitu gabungan pengusaha untuk
pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk pekerja/buruh.
Objek hukum dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang
dilakukan oleh pekerja/buruh. Dengan kata lain, tenaga yang melekat
pada diri seorang pekerja/buruh merupakan objek hukum dalam
hubungan kerja. Objek hukum dalam perjanjian kerja, yaitu hak dan
kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik yang meliputi
syarat-syarat kerja atau hal lain akibat adanya hubungan kerja. Syaratsyarat kerja selalu berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas
bagi majikan dan upaya peningkatan kesejahteraan oleh pekerja/buruh.
Seringkali, kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh bertentangan
satu sama lain.
Objek hukum dalam hubungan kerja tertuang di dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
Kedudukan perjanjian kerja berada di bawah peraturan perusahaan,
sehingga apabila ada ketentuan dalam perjanjian kerja yang
bertentangan dengan peraturan perusahaan, maka yang berlaku adalah
peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan dibuat secara keseluruhan
oleh pengusaha/pemberi kerja sedangakan perjanjian kerja, seyogianya
dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha/pemberi kerja dan
pekerja/buruh meski pada kenyataan, banyak perjanjian kerja yang
dibuat berdasarkan konsep pengusaha/pemberi kerja saja,
pekerja/buruh hanya tinggal menyetujui dan menandatanganinya
ketika pekerja/buruh tersebut diterima bekerja. Apabila di perusahaan
itu sudah ada serikat pekerja/serikat buruh, maka peraturan perusahaan
yang ada dapat ditingkatkan menjadi perjanjian kerja bersama, yang
dihasilkan setelah dilakukan perundingan dan disepakati oleh pihak
pengusaha/pemberi kerja dengan serikat pekerja/serikat buruh.
Ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama, memuat syarat-
syarat kerja yang mencerminkan hak dan kewajiban pengusaha serta
pekerja/buruh.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)
Pengertian Jamsostek menurut Pasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan
berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
Manulang (1998 : 131) mengemukakan, Jamsostek adalah
jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa
uang, pelayanan, dan pengobatan yang merupakan penggantian
penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit,
bersalin, hari tua, meninggal dunia dan menganggur. Memperhatikan
definisi tersebut, jelaslah bahwa program Jamsostek merupakan
program yang memberikan santunan berupa uang atas berkurangnya
penghasilan juga dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada
saat seorang pekerja/buruh tertimpa resiko-resiko tertentu.
Berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja tersebut,
Purwoko (1993 : 33) memberikan pendapatnya bahwa instrument
negara meliputi pajak, beacukai, dan Jamsostek. Mereka memiliki
fungsi dan tujuan normatif sendiri-sendiri serta diselenggarakan oleh
pemerintah. Objeknya juga sendiri-sendiri tetapi pemanfaatannya
untuk retribusi pendapatan. Berbeda dengan sistem asuransi sosial atau
jaminan sosial tenaga kerja bahwa benefitnya dirasakan secara
langsung kepada peserta serta adanya unsur pembagian resiko.
Jaminan sosial tenaga kerja juga merupakan asuransi makro yang
dilakukan oleh pemberi kerja dengan pengawasan bipartit.
Kertonegoro (1999 : 178) berpendapat, jaminan sosial itu
bersifat universal artinya dibutuhkan oleh setiap tenaga kerja baik di
negara industri maupun di negara berkembang. Oleh karena itu
jaminan sosial diakui sebagai hak asasi manusia sebagaimana
dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa Pasal 22 dan Pasal 55 yang mengatakan bahwa “Setiap
orang, sebagai anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan
sosial….., dalam hal menganggur, sakit, cacat, tidak bekerja, menjadi
janda, hari tua, atau menurunnya sumber kehidupan dalam keadaan di
luar kekuasaannya.”
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa disamping merupakan hak tenaga kerja yang sangat diperlukan
untuk meningkatkan produktivitas kerjanya, Jamsostek juga
merupakan salah satu instrumen negara yang berfungsi sebagai
redistribusi pendapatan yang dapat digunakan untuk kegiatan
pembangunan. Penyelenggaraan Jamsostek ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja melalui program
Jamsostek yang pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme
asuransi.
Jenis program Jamsostek yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
meliputi :
1) Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja
merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh
penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena
kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya
Jaminan Kecelakaan Kerja. Mengingat gangguan mental akibat
kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan
derajat cacatnya maka jaminan atau santunan hanya diberikan
dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga
kerja yang bersangkutan tidak bekerja lagi.
2) Jaminan Kematian
Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat
kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan
sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga
yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan Jaminan Kematian
dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya
pemakaman maupun santunan berupa uang.
3) Jaminan Hari Tua
Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena
tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat
menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi
ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi
mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua
memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan
sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55
(lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.
4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk
meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat
melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya
kesehatan di bidang penyembuhan (curative). Oleh karena upaya
penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan
memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah
selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat
melalui program jaminan sosial tenaga kerja.
Di samping itu, pengusaha tetap berkewajiban
mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi
upaya peningkatan (promotive), pencegahan (preventive),
penyembuhan (curative), dan pemulihan (rehabilitative). Dengan
demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja
yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selain untuk tenaga kerja yang
bersangkutan berlaku pula untuk keluarganya.
35
Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa
penyelenggaraan program Jamsostek dilakukan oleh badan
penyelenggara. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa badan
penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan usaha
milik negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Saat ini penyelenggaraan program Jamsostek di
Indonesia dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1995
tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.
Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)
Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedikit berbeda dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
yaitu :
1) Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan :
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”
2) Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja :
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Jaminan Sosial (skripsi dan tesis)
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial
untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak. Demikianlah pengertian jaminan sosial menurut
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150).
Bapak sistem jaminan sosial Otto Von Bismarck,
memperkenalkan sistem jaminan sosial pertama kali di Jerman pada
tahun 1883 melalui mekanisme asuransi sosial (social insurance).
Inilah yang menjadi ciri Negara Kesejahteraan. Beberapa buku bahkan
mengatakan social security adalah social insurance (the World Book
Encyclopedi, 1992 dalam Sulastomo, 2008 : vi).
Dimulai dengan program jaminan kesehatan kemudian
diperluas ke program lainnya misalnya program pemutusan hubungan
kerja, hari tua, pensiun dan lain sebagainya. Program ini kemudian
berkembang di berbagai Negara dengan berbagai modifikasi
khususnya dari aspek pembiayaan. Dalam hal ini dikenal berbagai
mekanisme asuransi sosial seperti pajak (social security tax) di
Amerika Serikat serta tabungan wajib (provident fund) antara lain di
Singapura dan Malaysia (Sulastomo, 2008 : vi).
Dengan mekanisme pembiayaan seperti itu, dapat dipahami
bahwa sistem jaminan sosial juga merupakan mekanisme mobilisasi
dana masyarakat yang besar karena setiap peserta diharuskan ikut
membayar iuran, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini terlepas
bahwa bagi masyarakat miskin dan tidak mampu terbuka peluang
bantuan iuran, sebagai bagian dari program bantuan sosial. Meskipun
diperuntukkan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat, jaminan
sosial mampu membentuk tabungan nasional yang sangat besar
sehingga berdampak pada bidang ekonomi maupun politik, yaitu
kemandirian bangsa dan negara karena terbentuknya tabungan nasional
yang besar akan memungkinkan sebuah bangsa/negara membiayai
pembangunan ekonominya secara mandiri, tanpa bantuan luar negeri.
Istilah jaminan sosial memang sudah sangat populer. Namun,
penyelenggaraan program jaminan sosial itu sendiri substansinya
sering dipahami berbeda. Dalam sistem jaminan sosial, manfaat yang
diberikan harus memenuhi kriteria tertentu bahwa dengan manfaat itu
orang akan memiliki rasa aman (security), sejak lahir hingga
meninggal dunia. Kalau tidak terpenuhi kriteria ini, program jaminan
sosial yang dimaksudkan itu (mungkin) adalah bantuan sosial (social
assistance) atau pelayanan sosial (social services) atau perlindungan
lainnya yang bersifat temporer, sesuai dengan kejadian sosial yang
terdapat di dalam masyarakat, termasuk keterbatasan dalam mengakses
pelayanan kesehatan, kelaparan, maupun bencana alam lainnya. Semua
tercakup dalam program proteksi sosial (Sulastomo, 2008 : vii).
Lingkup jaminan sosial di Indonesia masih sangat terbatas.
Meskipun program asuransi sosial untuk Pegawai Negeri telah
diberikan sejak jaman penjajahan, tetapi hanya terbatas pada program
pensiun; sedangkan untuk buruh dan karyawan swasta yang
merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja, praktis baru mulai
sejak tahun 1978. Ketinggalan dari negara-negara lain dalam
penyelenggaraan program-program ini disebabkan karena berbagai
sebab dan keadaan (Kertonegoro, 1982 : 18).
Mencermati secara seksama tujuan pembentukan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, salah satu poin penting yang tertulis di dalamnya adalah untuk
mewujudkan kesejahterakan rakyat. Dipertegas dalam Pasal 34
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
26
bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dengan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu
sesuai martabat kemanusiaan. Bentuk tanggung jawab negara antara
lain dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang
layak bagi masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan tugas dan tanggung jawab
tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2004 Pemerintah dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Landasan
pemikiran undang-undang ini selain untuk memenuhi tugas konstitusi,
juga melihat realita bahwa sampai sekarang, cakupan kepesertaan,
jenis jaminan serta kualitas santunan jaminan sosial yang sudah dapat
dinikmati oleh rakyat masih sangat terbatas. Kelompok tenaga kerja
yang bekerja di sektor informal serta masyarakat kurang mampu belum
tercakup dalam program jaminan sosial. Dengan lahirnya undangundang ini, masyarakat berharap bahwa kebutuhan untuk mendapatkan
jaminan sosial khususnya jaminan hari tua bagi masyarakat yang
berpenghasilan relatif kecil kelak bisa terpenuhi.
Jauh sebelum lahirnya undang-undang ini, secara parsial
telah diundangkan sejumlah peraturan mengenai jaminan sosial namun
daya berlakunya terbatas. Artinya ketentuan mengenai jaminan sosial
tersebut hanya berlaku bagi mereka yang berkaitan langsung dengan
ketentuan yang dimaksud, yaitu untuk Pegawai Negeri Sipil berlaku
program Asuransi Kesehatan (ASKES) serta Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), untuk anggota ABRI
(TNI/POLRI) berlaku Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ASABRI) dan untuk tenaga kerja swasta berlaku Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), kepesertaannya pada tahun 2007
belum mencapai 20 % (dua puluh persen) penduduk Indonesia, dengan
jenis jaminan sosial yang tidak lengkap (Direktorat Pengupahan dan
Jaminan Sosial tenaga Kerja Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Depnakertrans RI, 2007 : 11).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk meningkatkan cakupan
kepesertaan, memperluas lingkup jaminan sosial dan meningkatkan
kualitas/besaran santunan yang dapat dinikmati rakyat. Undangundang ini juga dimaksud untuk membangun sistem jaminan sosial
yang lebih berkeadilan sosial. Selain itu, undang-undang ini juga
sekaligus dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan pelaksanaan
sistem jaminan sosial yang telah ada, baik dari aspek kelembagaan
maupun prinsip-prinsip yang selayaknya diterapkan dalam
penyelenggaraan seluruh sistem jaminan sosial di Indonesia.
Prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional sudah tentu
tidak terlepas dari prinsip-prinsip universal yang telah
diimplementasikan di banyak negara dan telah berhasil memberikan
perlindungan sosial bagi rakyatnya, yaitu prinsip kegotong-royongan
atau solidaritas, kepesertaan bersifat wajib, nirlaba, dana amanat,
keberhati-hatian dan portabilitas (Direktorat Pengupahan dan Jaminan
Sosial tenaga Kerja Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Depnakertrans RI, 2007 : 12).
Manfaat yang akan diberikan dalam penyelenggaraan
jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional lebih banyak jika
dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta Jaminan
Kematian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja tidak memberikan manfaat Jaminan Pensiun bagi
pekerja/buruh.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, cakupan kepesertaan
diharapkan akan meliputi seluruh masyarakat, termasuk tenaga kerja
baik yang bekerja di sektor formal maupun yang bekerja di sektor
informal. Khusus bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor informal
atau TK LHK, ada beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang
mengatur kepesertaannya yaitu Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36 dan
Pasal 44. Jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal dapat
dilakukan melalui badan penyelenggara yang sudah ada atau
membentuk badan penyelenggara baru. Namun demikian,
penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat
dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Sedangkan
bagi masyarakat yang tidak mampu, merupakan tanggung jawab
pemerintah untuk menanggungnya baik melalui badan yang ada atau
membentuk badan tersendiri melalui mekanisme bantuan seluruh atau
sebagian.
Badan penyelenggara yang telah ada, yaitu PT. Askes
(Persero), PT. Jamsostek (Persero), PT. Asabri (Persero) serta PT.
Taspen (Persero), tetap berjalan seperti biasa dan secara bertahap
menyesuaikan dengan badan yang baru. Pemerintah mengatur tahapan
cakupan kepesertaan dan jenis jaminan sosial demikian pula program
bagi penerima bantuan iuran dilaksanakan secara bertahap, diawali
dengan Jaminan Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional juga mengamanatkan untuk membuat
peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah bagi peserta
jaminan sosial tenaga kerja di sektor informal. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa ketentuan yaitu di dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 34
ayat (2) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 46 ayat (3)
dan ayat (4). Namun demikian, sampai sistem jaminan sosial nasional
diundangkan, belum ada rumusan Peraturan Pemerintah yang dibuat,
khususnya menyangkut tenaga kerja di sektor informal atau TK LHK.
Pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah diharapkan dapat memuat
ketentuan yang lebih aplikatif seperti besarnya iuran, program yang
ditawarkan, pentahapan peserta, manfaat yang diberikan sampai dengan
badan penyelenggara bagi jaminan sosial tenaga kerja di sektor informal.
Tinjauan tentang Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
a. Kepastian
Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1985 :
716) menerangkan, kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tentu,
sudah tetap, tidak boleh tidak, sehingga kepastian berarti ketentuan,
ketetapan.
b. Hukum
Banyak sarjana hukum yang mendefinisikan hukum sebagai
himpunan peraturan-peraturan hukum konkrit yang mengatur kegiatan
kehidupan manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya
(Mertokusumo, 2004 : 14). Pandangan ini sebenarnya dilandasi oleh
paradigma teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen
dan John Austin. Dalam paradigma teori hukum ini, antara lain
disebutkan bahwa tiada hukum di luar undang-undang dan hukum
adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan (Handoyo, 2008 : 2). Pandangan ini tidak
sepenuhnya benar karena hukum bukan hanya berupa peraturanperaturan tertulis tetapi juga dapat berupa peraturan yang tidak tertulis
seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.
John Chipman Gray, sebagaimana dikutip oleh Ali (2009 :
399) mengemukakan bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada
berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, di mana beberapa di
antaranya sama sekali tidak bermakna, sedang pada sebagian definisi
lain, kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Menurut
Gray, ada tiga teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat,
yang mempunyai potensi yang besar untuk dapat diterima
kebenarannya dan layak untuk dibahas. Ketiga teori tersebut menolak
anggapan bahwa pengadilan adalah “the author” dari hukum,
melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengekspresikan
hukum.
Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai
‘the commands of sovereign’ (perintah-perintah dari pemegang
kedaulatan). Teori ini adalah pandangan dari John Austin. Menurut
Austin,
“every positive law, obtaining in any community, is a creator of the
Sovereign or State; having been established immediately by the
monarch or supreme body, as exercising legislative or judicial
functions; or having been established immediately by a subject
individual or body, as exercising rights or powers of direct or judicial
legislation, which the monarch or supreme body has expressly or
tacitly conferred.”
Pandangan positivis John Austin memang hanya mengakui
hukum positif sebagai satu-satunya hukum, yang dapat ditemukan
pada setiap komunitas manapun dan dibuat oleh para pemegang
kedaulatan atau negara (Ali, 2009 : 399-400).
Teori definisi hukum yang kedua menurut Gray (dalam Ali,
2009 : 400), adalah “Theory on the nature of law is what the courts, in
deciding cases, are in truth, applying what has previously existed in
the common consciousness of the people.” Teori ini memandang sifat
hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan, merupakan suatu
kebenaran, yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada
sebelumnya. Teori ini adalah teori yang dianut oleh von Savigny, yang
pada bagian awal karyanya yang berjudul “the system des heutigen
romischen Rechts”, Savigny mengidentikkan hukum adalah
“volksrecht” (hukum rakyat) sebagai perwujudan dari “volksgeist”
(jiwa rakyat) yang merupakan “kesadaran umum rakyat” dan
merupakan “intuisi hidup” dari rakyat.
Teori pendefinisian hukum ketiga menurut Gray dalam
Achmad Ali (2009 : 401) adalah bahwa hukum bukan merupakan
perintah-perintah pemegang kedaulatan atau negara, juga bukan yang
berwujud “volksrecht” yang merupakan ekspresi dari “the common
consciousness of the people” (kesadaran umum rakyat), melainkan
teori ketiga ini berpandangan bahwa “the law is the judges rule”.
Pandangan yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan
oleh hakim ini, merupakan pandangan kaum realitas Amerika Serikat.
Sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat tentang definisi
hukum, masing-masing ahli hukum mempunyai pandangan dan
pendapat sendiri tentang pengertian hukum. Secara umum, hukum
dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan yang dibuat oleh yang
berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta
mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi
mereka yang melanggar (Soeroso, 2002 : 38).
c. Kepastian Hukum
Radbuch sebagaimana dikutip oleh Riswandi (2005 : 167)
mengemukakan adanya tiga cita (idée) dalam hukum yaitu keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukum
selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum
selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut
terutama adanya peraturan hukum.
Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu
peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh
pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar
hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap
pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga
(Suseno, 1988 : 79).
Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya
selalu dikaitkan dengan hukum. Mertokusumo (1999 : 145)
menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang
akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu.
Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan
tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan
dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan
kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan
pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya
bertugas menyuarakan isi undang-undang (Manullang, 2007 : 92-93).
Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya De l’esprit des lois
(The Spirit of Laws) pada tahun 1748, merupakan reaksi terhadap
kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat
menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata
menjadi pelayan monarki (Utrecht dan Djindang, 1989 : 388).
Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, Cesare
Beccaria, menulis buku berjudul De deliti e delle pene, yang
menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana.
Baginya, seorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan
oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu, eksekutif dapat
menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar
apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasannya ini
kemudian dikenal sebagai azas nullum crimen sine lege, yang pada
tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara
terhadap kesewenangan negara (Boot dalam Manullang, 2007 : 93).
Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum,
memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum di sini selalu
mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara.
Sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu
berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah
masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu,
aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak
terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di
luar negara (Manullang, 2007 : 94).
Dalam diskursus orisinalnya, pada masa Yunani kuno,
perdebatan mengenai peran negara dan relasinya dengan hukum, dalam
melindungi warga negara merupakan salah satu topik utamanya
(Suseno, 2003 : 79). Perlindungan terhadap warga negara memang
terletak pada negara, jika negara itu mengakui adanya konsep
Rechtstaat. Dalam konsep ini, suatu negara dianggap menganut prinsip
Rechtstaat, apabila dalam penyelenggaraan negara itu dilakukan
menurut hukum, yang dituangkan dalam konstitusi (Azhary dalam
Manullang, 2007 : 94). Apabila ada sekelompok pihak di luar negara
yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi digunakan secara
sewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab
untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, karena negara
adalah subjek yang mendapat perintah dari konstitusi dan hukum untuk
melaksanakan kepentingan umum menurut hukum yang baik. Dengan
adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan
perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab
itu nilai kepastian yang berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang
pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga
negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga
hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk
menjalankannya. Di sinilah letak relasi antara persoalan kepastian
hukum dengan peranan negara terlihat (Manullang, 2007 : 95).
Proses Peninjauan Kembali (skripsi dan tesis)
Atas suatu putusan yang telah berkekuatan tetap, upaya hukum
peninjauan kembali dapat diajukan satu kali ke Mahkamah Agung. Upaya
hukum peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum. Permintaan peninjauan kembali ini
adalah hak yang diberikan pada terpidana atau ahli warisnya. Permintaan
pemeriksaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangkawaktu. Peninjauan kembali dilakukan secara tertulis dengan alasan-alasan
sebagai berikut:
1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat
bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih
berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas
dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat
diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang
lebih ringan.
2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu
telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan
putusan yang dinyatakan telah bertentangan satu dengan yang lain.
3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan
hakim, atau sesuatu kekeliruan yang nyata.46
Permintaan pemeriksaan peninjauan kembali diajukan kepada
panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat
pertama. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang berbeda dengan dihadiri
pemohon dan jaksa dapat menyampaikan pendapatnya. Terakhir, atas
pemeriksaan peninjauan kembali dibuat berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera. Dalam
prakteknya dewasa ini, kehadiran pemohon in-person menjadi kewajiban.
Apabila pemohon sendiri tidak hadir dan menandatangani berita acara itu,
maka MA cenderung untuk menyatakan permohonan peninjauan kembali
itu tidak dapat diterima. Tingkat pemeriksaan di pengadilan wajib
didukung oleh alat-alat bukti yang sah mengenai tindak pidana yang
disangkakan, sehingga tidak memerlukan proses peninjauan kembali
secara berulang-ulang dengan dalih untuk mencapai keadilanMahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang
berwenang untuk memutus permohonan PK. Berita Acara Pendapat dari
Pengadilan Negeri yang diperoleh dari pemeriksaan pendahuluan PK tidak
selalu menjadi pertimbangan hakim MA dalam memutus perkara. Pada
saat memeriksa permohonan PK, majelis hakim MA terdiri dari minimal
tiga orang hakim agung. Putusan dibacakan dan ditandatangani oleh hakim
agung yang melakukan pemeriksaan permohonan PK. Putusan PK oleh
Mahkamah Agung dapat berupa:
(1) permintaan dinyatakan tidak dapat diterima, (2) menolak permintaan
Peninjauan Kembali, atau (3) menerima Peninjauan Kembali.
Prinsip Umum Peninjauan Kembali (skripsi dan tesis)
1) Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang berbunyi
“Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh
melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”
29
Mahkamah Agung tidak diperkenankan menjatuhkan putusan yang
hukuman pidananya melebihi putusan pengadilan negeri. Prinsip ini
sesuai dengan tujuan diadakannya upaya peninjauan kembali yaitu
untuk memenuhi hak pemohon untuk mencari keadilan. Dengan upaya
peninjauan kembali, terpidana diberikan kesempatan untuk membela
kepentingannya agar terbebas dari ketidakbenaran penegakan hukum.43
2) PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi.
Secara normatif undang-undang mengatur bahwa PK tidak
menangguhkan atau menghentikan eksekasi (pelaksanaan putusan).
Objek permohonan upaya hukum PK adalah suatu putusan yang
berkekuatan hukum tetap (BHT). Hal ini berarti bahwa saat putusan
BHT, terdakwa telah berubah status hukumnya menjadi terpidana.
Putusan pengadilan yang BHT demikian tidak terpengaruh dengan
proses PK yang diajukan sehingga tetap dilaksanakan.44
3) PK dapat dilakukan lebih dari satu kali.
Dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, disebutkan bahwa PK terhadap
suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan satu kali.
Pada tahun 2013 Antasari Azhar mengajukan uji materi Pasal
268 ayat 3 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi
ke MK dilakukan untuk menilai apakah suatu Pasal dan
undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945). Antasari yang merupakan terpidana 18tahun dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain merasa
dirinya belum mendapat keadilan dengan upaya PK yang
pernah ia lakukan. Dalam persidangan uji materi tersebut
terdapat perdebatan mengenai keadilan dan kepastian
hukum.Apabila PK dapat dilakukan berkali-kali maka
kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan.Yusril Ihza
Mahendra yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji
materi di MK menerangkan bahwa PK berkali-kali adalah
dalam rangka mencari keadilan materil. Pada 6 Maret 2014
MK memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar
yakni PK dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan ini
mendapat respon kurang baik dari Mahfud MD yang
merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud
berpendapat bahwa putusan MK terkait PK berkali-kali
menimbulkan kepastian hukum seseorang menggantung.45
Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUUXI/2013 yang mengabulkan seluruhnya permohonan Antasari Azhar
mengenai peninjauan kembali maka setiap terpidana berhak
mengajukan peninjauan kembali lebih dari sekali dengan ketentuan
adanya novum baru berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
Pengertian Peninjauan Kembali (skripsi dan tesis)
Peninjauan Kembali menurut KUHAP adalah upaya hukum yang
dapat ditempuh oleh terpidana/orang yang dijatuhi hukuman dalam suatu
kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.
Upaya ini dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, dimana upaya hukum biasa tidak memungkin lagi untuk dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi
kepentingan umum dan peninjauan kembali. Peninjauan Kembali (PK)
atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah Herziening adalah suatu
upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana, untuk melakukan
peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde). Hal ini sesuai
dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada intinya menyebutkan
bahwa PK dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. PK dapat dimintakan/diajukan kepada
Mahkamah Agung (MA). PK baru bisa dimintakan/diajukan ke MA
setelah semua upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi telah tertutup
untuk dilakukan. PK dapat dimintakan/diajukan terhadap semua putusan
pengadilan, baik Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) maupun
Mahkamah Agung (MA), dengan persyaratan bahwa putusan instansi
pengadilan sebagaimana tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
Putusan PN dapat dimintakan/diajukan PK dengan syarat bahwa
putusan PN tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah
tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan banding ke PT. Demikian
pula putusan PT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah
tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan kasasi ke MA. Putusan MA
dapat diajukan PK, setelah putusan MA tersebut telah mempunyai
26
kekuatan hukum tetap. Mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah
dibacakan putusan pengadilan (vonis) terhadap terdakwa di depan sidang
terbuka untuk umum, dan ditandai pula dengan telah diberitahukannya
secara sah putusan pengadilan tersebut kepada terdakwa dalam tenggang
waktu 180 hari, maka sejak saat itu terbuka jalan untuk
meminta/mengajukan PK baik terhadap putusan PN, PT maupun MA.
Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XVIII, peninjauan
kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem
peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian
dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, tingkat
banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung.
Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya
terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak
yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung
bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan
terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap atau incrah,
apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau
kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru
yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.
Dalam negara hukum yang demokratis, secara teoritik dan
konseptual di dalam penegakkan hukum (law enforcement) terdapat hal
yang dapat kita sebut “area of no enforcement”, dimana kekuasaan negara
27
dibatasi secara tegas dan pasti agar tidak melanggar berlakunya asas
praduga tak bersalah (Presumtion of inocence) dalam hukum pidana.
Semua tindakan negara harus berdasarkan tatanan hukum yang telah
ditetapkan lebih dulu. Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan
berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law),
yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang sah dan tertulis.41 Tindakan menegakkan
kepentingan hukum dalam rangka menjaga ketertiban umum melalui
proses penegakkan hukum pidana, negara berbuat dan bertindak. Dalam
proses itu tindakan negara dapat menyalahi tatanan hukum, menimbulkan
terampasnya hak-hak dan keadilan, kondisi akibat itu tidak dapat lagi
dipulihkan dengan upaya hukum biasa melainkan dengan upaya hukum
luar biasa, disinilah letak arti pentingnya upaya Peninjauan Kembali.
Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu bentuk upaya
hukum luar biasa. Luar biasa yang dimaksud dalam hal ini karena upaya
hukum tersebut diajukan untuk melawan suatu putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
42 Adapun dasar
dibentuknya lembaga PK dalam perkara pidana berpijak pada ketentuan
yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa :
“Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana
atau ahli warisnya yang mengajukan permintaan peninjauan kembali
kepada Mahkamah Agung”. Serta di dalam ketentuan Pasal 268 (3)
ditentukan bahwa Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak
menangguhkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut
dan hanya dapat dilakukan satu kali.
Landasan filosofis yang terkandung dalam upaya hukum luar biasa
PK ini ialah untuk memberikan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang
berkepentingan, dengan jalan membuka kembali perkara yang telah
diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan
kembali perkara pidana merupakan upaya pengembalian keadilan dan hakhak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, bentuk
pertanggungjawaban negara pada terpidana, dan sebagai wujud penebusan
dosa negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telah merampas
keadilan dan hak-haknya secara tidak sah atau negara telah melaukan
kesalahan besar atau dosa terhadap warga negaranya yang semestinya
harus dilindunginya.
Pengertian Hukum Acara Pidana (skripsi dan tesis)
Hukum acara pidana di dalam hukum pidana adalah hukum yang mengatur
berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum
formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Secara umum, hukum acara pidana dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara
aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut
menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum. Beberapa
pakar hukum mempunyai definisi tersendiri mengenai hukum acara pidana
seperti:
a. Menurut R. Soesilo, hukum acara pidana adalah hukum yang
mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau
menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga dapat memperoleh
keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus
dilaksanakan.
b. Menurut Pramadyaa Puspa, hukum acara pidana adalah ketentuanketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum
pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik, seandainya
terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus
menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar
hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pealnggaran hukum
pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana
jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka
pengadilan.
c. Menurut Soesilo Yuwono, hukum acara pidana ialah ketentuanketentuan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban dari
mereka yang tersangkut dalam proses pidana serta tata cara dari suatu
proses pidanadengan tujuan memberikan sebuah pedoman dalam
usaha mencapai kebenaran dan keadilan bila terjadi tindak pidana
pemerkosaan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang
bersifat materiil.
d. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum acara pidana adalah suatu
peraturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang
mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya suatu hukum
materil. Hukum pidana formil sendirimemproses suatu proses huku
menghukum seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana
(makanya disebut sebagai Hukum Acara Pidana).35
Menurut penulis hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan atau aturan
hukum yang mengatur bagaimana tata cara aparat penegak hukum dalam
melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana.
Landasan Filosofis KUHAP adalah berdasarkan Pancasila terutama yang
berhubungan erat dengan Ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan landasan
sila Ketuhanan, KUHAP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum
Wewenang Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Pada era orde baru banyak peraturan perundang-undangan yang tidak
sesuai dengan konstitusi yang mana pembentukan undang-undang pada saat itu dibuat sendiri oleh Presiden dan DPR hanya menyetujui dan tidak memberikan koreksi atas undang-undang yang dibuat oleh Presiden. Sejak Agustus 2003 hingga pada saat ini Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi
dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan
keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah
Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati
dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan
bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada,
Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi
selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan
bermasyarakat.
Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi penyimpangan yang
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri seperti kejahatan yang makin lama makin marak dan masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum jika berurusan dengan aparat penegak hukum. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang dapat digunakan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu yang tersurat jelas dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa :
Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.
Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 wewenang Mahkamah Konstitusi juga diatur dengan jelas pada Pasal
10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang isinya:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Dengan demikian jika saat ini undang-undang dirasa tidak dapat
memenuhi rasa keadilan dan keastian hukum maka melalui wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dapat mengkaji
apakah suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau
tidak. Wewenang Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 29 yang berbunyi:
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk;
a. Menuji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewengan lembaga lembaga negara yang
kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. Kewenangan lain yang diberikan undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah
Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat bahwa Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum
berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya atau perbuatan tercela, dan /batau tidak lagi memenuhi syarat
Presiden dan /atau Wakil Presiden.
3. Susunan kekuasaan dan hukum acara Majkamah
Konsitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undangundang.
4. Organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Konstitusi berada di
bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi
Pengertian Kepastian Hukum dan Keadilan (skripsi dan tesis)
Hukum memiliki beberapa nilai yang menjadi pegangan dalam
penerapannya, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hukum tanpa kepastian akan
kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai
pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan
salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan
kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu
sendiri.
Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu
harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak
mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa
perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak
timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan
substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau
kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang
akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan
kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah
adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa,
dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak.
Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan
lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan
kehilangan sesuatu hak tertentu.
Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian
dalam melakukan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat.
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa
hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
Kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas
pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum”. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum
adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum
dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.8
Oleh karena
itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat
penting pula bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan
hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang
relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu
dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturanperaturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.9 Hal tersebut sangat penting,
oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi
wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim
yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
Dalam menegakkan hukum ada tiga nilai yang harus diperhatikan, yaitu
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga nilai tersebut harus ada
kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional
seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak paham
apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu
menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum
akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.
Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,
sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya
dapat dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux”
yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat
menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan
hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam
artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam
artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk
kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya
subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan
secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.
Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penerimaan yang baik dan
jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.
Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya
dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum
mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak, tapi
sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan
memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.12
Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak
dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan
hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tujuan
hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan
yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingankepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin
yang menjadi bagiannya. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan
ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultan dari
ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara
ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling
penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satusatunya.
Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh
pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam
bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang
setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang
secara proporsional, tatapi juga bias berarti memberi sama banyak kepada
setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.
Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai Grund norm atau
Basic Norm. Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat
dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di
dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi,
terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (technical policy).
Berkaitan dengan tujuan hukum di Indonesia, maka Pancasila dikatakan
sebagai tujuan hukum (rechtsidee) dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Tujuan hukum mengandung prinsip yang
berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan
demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu
dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita
hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.
Tujuan hukum menurut Sudikno di atas, maka perlu untuk dihubungkan
dengan teori cita hukum oleh Gustav Radbruch, dimana ada 3 (tiga) nilai dasar
cita hukum yang seyogyanya menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum di
Indonesia yaitu nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan.
a. Nilai Kepastian
Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan
salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Sehingga
kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan
sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh esuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Montesquieu
memberikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai asas nullum crimen
sine lege, yang tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap
warga Negara terhadap kesewenangan negara.
b. Nilai Kemanfaatan
Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat
mengharapkan manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka
pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau
kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan
hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
Proses peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu
kali ditujukan untuk penegakkan keadilan, serta untuk melindungi
kepentingan umum atau kepentingan Negara dalam proses
penyelesaian perkara pidana. Kepentingan itu sendiri adalah
tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk
dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang
dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.
Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Negara harus ditujukan
kepada pelayanan umum dengan memperhatikan dan melindungi
kepentingan orang banyak (kepentingan umum).
Amar putusan yaitu pemidanaan, bukan diberikan kepada negara
tetapi terpidana sebagai orang atau subyek hukum, sesuai ketentuan
Peninjauan Kembali, maka hanya terpidana saja yang berhak mengajukan
Peninjauan Kembali, dan ahli waris dalam penyebutan tidaklah berdiri sendiri tetapi demi hukum mewakili terpidana.
Upaya hukum luar biasa tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan
formalitas untuk pengajuan upaya hukum luar biasa, seperti PK, karena
sangat dimungkinkan adanya novum yang substansial baru ditemukan yang
pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Hal ini yang didambakan
para pencari keadilan (justiciabelen) sangat mendambakan perkara yang
diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan
memiliki integritas moral tinggi sehingga dapat melahirkan putusan yang
tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural),
tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice, dan social justice
mengingat keadilan itulah menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari
proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, pembatasan
upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali sehingga harus dikaji
dari perspektif kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada
para pihak.
c. Nilai Keadilan
Nilai keadilan dalam peninjauan kembali yang dapat dilakukan
lebih dari satu kali yaitu memberikan kebebasan hak dalam mengajukan
peninjauan kembali dengan alasan adanya novum terkait dengan
perkembangan teknologi dan pengetahuan yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam persidangan maupun PK awal, dan juga benar-benar
merupakan bukti yang memuat fakta baru bukan merupakan perulangan
semata. Sebab PK berulang tersebut dapat juga memperhatikan keadilan
korektif, dimana perlu memperbaiki sesuatu yang salah ketika kesalahan
dilakukan negara melalui putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum
tetap. Keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang
memadai bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak terpidana yang telah
dirampas hak-haknya oleh negara meliputi penangkapan, penyidikan,
penahanan, dan proses persidangan. Oleh karena itu peninjauan kembali
bertujuan untuk mengembalikan hak-hak terpidana, apabila ditemukan
bukti atau keadaan baru dimana dimungkinkan untuk hakim akan
memberikan putusan bebas atau lepas kepada terpidana.
Melihat kepastian hukum dan keadilan, seperti melihat dua sisi
mata uang. Karena keduanya harus ada untuk menciptakan keadaan
damai. Sebuah keadilan tidak dapat dicapai apa bila kepastian tidak
dipenuhi. Disini kedua nilai itu mengalami antinomies, karena
menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan harus
mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil,
tetapi juga harus memberikan manfaat darinya.
Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan
manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana
pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang
kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan.
Membicarakan keadilan tidak semudah yang dibayangkan, karena keadilan
bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disamaratakan
Voluntary Disclosure (skripsi dan tesis)
Voluntary disclosure merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan
untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya secara relevan
sebagai tambahan informasi tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku
(Paramita, 2102). Tersedianya informasi oleh manajemen perusahaan dalam
voluntary disclosure, tingkat pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang
ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau tidak perlu penuh. Dengan
tersedianya informasi oleh manajemen perusahaan dalam pengungkapan sukarela,
tingkat pengungkapan wajib yang ditetapkan dapat diarahkan ketingkat wajar atau
tidak perlu penuh.
Voluntary disclosure dalam manajemen perusahaan bebas memberikan
informasi akuntansi lainnya yang relevan guna dalam mendukung pengambilan
keputusan serta dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis
perusahaan. Perusahaan akan mengungkapkan informasi akuntansi secara
voluntary disclosure (sukarela) apabila manfaat yang diperoleh perusahaan lebih
besar daripada biaya yang telah dikeluarkan. Yuliasti dalam Suta dan Laksito
(2012) mengemukakan perusahaan yang melakukan voluntary disclosure secara
luas akan lebih banyak menarik perhatian para investor. Para investor akan
mengetahui informasi akuntansi lebih banyak mengenai perusahaan tersebut dan
dapat mengambil keputusannya dalam investasi.
Botosan dalam Paramita (2012) menyebutkan untuk mengukur kelengkapan
pengukuran dapat dinyatakan dalam Indeks Kelengkapan Pengungkapan, dimana
perhitungan indeks kelengkapan pengungkapan dilakukan sebagai berikut:
a) Memberikan skor untuk setiap pengungkapan, yaitu skor 1 bagi
pengungkapan informasi sekilas, skor 2 untuk pemberian informasi yang
lebih terinci dan maksimum 3 bagi perusahaan yang memberikan
informasi dengan penjelasan data kuantitatif yang mendukung, untuk
memperoleh skor pengungkapan maksimum.
b) Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan
skor total pengungkapan.
c) Menghitung indeks pengungkapan (IDX) dengan cara membagi skor total
pengungkapan maksimum.
Semakin banyak butir yang diungkapkan suatu perusahaan, akan semakin
banyak pula angka indeks yang diperoleh. Perusahaan dengan angka indeks yang
lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan
pengungkapan secara lebih komprehensif dibandingkan dengan perusahaan yang
angka indeksnya lebih kecil (Paramita, 2012).
Tujuan Disclosure (skripsi dan tesis)
Tujuan disclosure secara umum adalah menyajikan informasi untuk mencapai
tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang
berkepentingan, tujuan lain dari pengungkapan dibagi menjadi 3 (tiga) meliputi
tujuan melindungi, tujuan informatif, tujuan kebutuhan khusus (Suwardjono,
2008:580). Tujuan melindungi disini dimaksudkan melindungi perlakuan
manajemen yang kurang adil dan terbuka. Tujuan informatif artinya menyediakan
informasi yang sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu sehingga dapat
membantu keefektifan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan
kebutuhan khusus merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan
tujuan informatif, artinya apa yang harus diungkapkan dan dibatasi dengan
maanfaat bagi pemakai dan informasi tertentu harus dilaporkan kepada badan
pengawas berdasarkan peraturan.
Terdapat tiga konsep disclosure yang meliputi: cukup (adequate) yaitu
pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar tidak menyesatkan dalam
pengambilan keputusan, wajar (fair) yaitu pengungkapan yang mendapatkan
perlakuan atau perlakuan yang sama kepada semua pihak pemakai laporan
keuangan dalam membutuhkan informasi perusahaan, danlengkap (full) yaitu
menuntut penyajian secara penuh dan lengkap mengenai informasi berkaitan
dengan pengambilan keputusan yang terarah (Ghozali dan Chariri, 2014:408).
Perusahaan yang menghasilkan dan memiliki laba akan melakukan disclosure
secara luas untuk meyakinkan investor dan kreditor bahwa kinerja dan manajemen
keuangan perusahaan tersebut dalam posisi yang baik sehingga operasi
perusahaan dapat berjalan dengan baik. Keputusan mengenai apa yang akan
diungkapkan harus berdasar tujuan dari laporan keuangan. Misalnya pada investor
yang membandingkan risiko dari kedua perusahaan kemudian menyimpulkan
bahwa perusahaan yang satu tingkat resikonya lebih rendah atau lebih tinggi dari
perusahaan lainnya.
Pihak yang Membutuhkan Disclosure (skripsi dan tesis)
Pengungkapan laporan keuangan diungkapkan kepada pihak yang
membutuhkan terutama bagi investor dan kreditor, selain itu pihak lainnya seperti
pegawai, pemerintah, konsumen, dan masyarakat umum dalam mengambil
keputusan. Salah satu titik berat dari pengungkapan adalah kurangnya
pengetahuan investor dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh pihak lain
atau pihak diluar investor. Sedangkan di negara lain khusunya di Eropa,
pengungkapan tentang informasi laporan keuangan ditujukan kepada pihak yang
lebih luas seperti pegawai perusahaan dan pemerintah (Ghozali dan Chariri,
2014:409-410).
Pengertian Disclosure (skripsi dan tesis)
Disclosure (pengungkapan) merupakan pengeluaran informasi yang disajikan
tidak disembunyikan atau tidak ditutupi. Ghozali dan Chariri (2014:407)
berpendapat bahwa disclosure adalah tidak menutupi atau tidak menyembunyikan,
apabila dikaitkan dengan laporan keuangan disclosure merupakan penyajian
informasi laporan keuangan mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha perusahaan
yang bermanfaat serta harus lengkap dan jelas agar dapat membantu dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
Suwardjono (2008:579) menyebutkan bahwa disclosure dimaknai sebagai
penyedia informasi yang disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal.
Disclousure dibagi menjadi dua, yakni mandatory disclosure (pengungkapan
wajib) dan voluntary disclosure (pengungkapan sukarela). Mandatory disclosure
adalah pengungkapan minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Paramita,
2012). Bagi perusahaan yang telah go public yang telah terdaftar di BEI wajib
mengungkapkan laporan keuangan tahunan (annual report) secara berkala.
Mandatory disclosure merupakan pengungkapan informasi yang wajib
dilakukan perusahaan sesuai standar akuntansi yang berlaku, informasi yang
dimaksud meliputi informasi dalam laporan keuangan. Mandatory disclosure
akan memaksa perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai
perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak bersedia melakukan pengungkapan
sukarela. Di Indonesia mandatory disclosure telah diatur oleh IAI dan Bapepam.
Suwardjono (2008:583) menyatakan bahwa voluntary disclosure merupakan
pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar pengungkapan wajib yang telah
berstandar akuntansi atau peraturan oleh badan pengawas.
Kebutuhan Lemak Perhari (skripsi dan tesis)
Kebutuhan lemak menurut WHO (1990) menganjurkan
konsumsi lemak sebanyak 20-30% kebutuhan energi total dianggap
baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam
lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin larut
lemak. Jenis lemak yang dikonsumsi sehari, dianjurkan paling
banyak 8% dari kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh dan
3-7% dari lemak tidak jenuh ganda. Sedangkan konsumsi kolesterol
yang dianjurkan adalah ≤300 mg sehari.
Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang
berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan
kredit. Sedangkan tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan posisi
keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Hery, 2015:3).
Sedangkan Prastowo (2011:5) berpendapat bahwa tujuan dari laporan
keuangan adalahuntuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,
kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Fungsi Lemak (skripsi dan tesis)
1) Sumber Energi
Lemak dan minyak merupakan sumber energi paling padat, yang
menghasilkan 9 kilo kalori untuk setiap gram, yaitu 2 ½ kali besar
energi yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah
yang sama.
2) Sumber Asam Lemak Esensial
Lemak merupakan sumber asam lemak esensial linoleat dan
linolenat.
3) Alat Angkut Vitamin Larut Lemak
Lemak mengandung vitamin larut lemak tertentu. Lemak susu
dan lemak ikan laut tertentu mengandung vitamin A dan D dalam
jumlah berarti. Hampir semua minyak nabati merupakan sumber
vitamin E. Minyak kelapa sawit mengandung banyak karotenoid
(provitamin A). Lemak membantu transportasi dan absorbsi vitamin
lemak yaitu A, D, E, K.
4) Menghemat Protein
Lemak menghemat penggunaan protein untuk sintesis protein
sehingga protein tidak digunakan sebagai sumber energi.
5) Memberi Rasa Kenyang dan Kelezatan
Lemak memperlambat sekresi asam lambung dan
memperlambat pengosongan lambung sehingga lemak memberi rasa
kenyang lebih lama. Selain itu lemak memberi tekstur yang disukai
dan memberi kelezatan khusus pada makanan.
6) Sebagai Pelumas
Lemak merupakan pelumas dan membantu pengeluaran sisa
pencernaan.
8
7) Memelihara Suhu Tubuh
Lapisan lemak di bawah kulit mengisolasi tubuh dan mencegah
kehilangan panas tubuh secara cepat.
8) Pelindung Organ Tubuh
Lapisan lemak yang mengandung organ-organ tubuh seperti
jantung, hati, dan ginjal membantu menahan organ-organ tersebut
tetap berada di tempatnya dan melindunginya terhadap benturan dan
bahaya lain.
9) Membangun Jaringan Tubuh
Sebagian lemak masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk ikut serta
dalam membangun jaringan tubuh. Lemak menjadi bagian esensial
dari struktur sel tersebu
Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Laporan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat
dipisahkah dari perusahaan. Hery (2015:3), “laporan keuangan adalah hasil proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data
keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Kasmir (2012:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan
kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.
Yadiati (2007:52), “laporan keuagan adalah informasi keuangan yang
disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak
internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha
yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen
kepada pihak-pihak yang membutuhkannya”
Tipe Industri (skripsi dan tesis)
Tipe industri adalah karateristik yang dimiliki oleh perusahaan yang
berkaitan dengan bidang usaha, risiko usaha, karyawan yang dimiliki dan
lingkungan perusahaan (Hasibuan, 2001). Robert (1992) dalam Hackstone dan
Milne (1996); dalam Khadifa (2014) menyatakan terdapat 2 tipe industri yaitu
industri high profile dan industri low profile. Perusahaan yang termasuk dalam
tipe industri high profile adalah perusahaan yang mempunyai tingkat sensivitas
yang tinggi terhadap lingkungan (consumer visibility), tingkat risiko politik yang
tinggi atau tingkat kompetisi yang kuat (Robert, 1992 dalam Utomo, 2000; dalam
Purwanto, 2011). Keadaan tersebut membuat perusahaan menjadi lebih
mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas karena aktivitas operasinya memiliki
potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya
lebih sensitif terhadap tipe industri ini karena kelalaian perusahaan dalam
pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal
bagi masyarakat. Perusahaan yang termasuk industri ini adalah perusahaan
perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan,
agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan
komunikasi, energi (listrik), engineering, kesehatan, serta transportasi dan
pariwisata.
Sedangkan perusahaan low profile memiliki tingkat consumer visibility,
tingkat risiko politik, dan tingkat kompetisi yang rendah, sehingga tidak terlalu
mendapat sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya
meskipun dalam melakukan aktivitasnya tersebut perusahaan melakukan
kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil produksinya. Perusahaan low
profile lebih ditoleransi oleh masyarakat luas disaat perusahaan melakukan
kesalahan. Perusahaan yang termasuk industri ini adalah perusahaan bangunan,
keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, properti, retailer, tekstil dan
produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga.
Industri high profile diyakini melakukan pengungkapan
pertanggungjawaban sosial yang lebih banyak daripada industri low profile karena
industri high profile lebih banyak disorot dan diawasi oleh stakeholder-nya
khususnya pemerintah. Berdasarkan dengan teori legitimasi, perusahaan
melakukan hal tersebut untuk melegitimasi kegiatan operasinya dan menurunkan
tekanan dari para aktivis sosial dan lingkungan.
Pengertian Lemak (skripsi dan tesis)
Lemak merujuk pada sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen meliputi asam lemak, sterol, vitamin larut lemak (A, D, E, K), monogliserida, digliserida, fosfolipid, dan glikolipid (Susilowati dan Kuspriyanto, 2016). Lemak merupakan sumber energi yang dipadatkan. Lemak dan minyak terdiri atas gabungan gliserol dan asam lemak
Leverage (skripsi dan tesis)
Leverage timbul jika perusahaan dalam membiayai kegiatan
operasionalnya menggunakan dana pinjaman atau dana yang mempunyai beban
tetap seperti beban bunga. Tujuan perusahaan mengambil kebijakan leverage
yaitu dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan dari pemilik
perusahaan itu sendiri. Brigham dan Houston dalam Cahya (2010); dalam
Chuzairi (2013) membagi leverage menjadi 2 tingkat yaitu operating leverage dan
financial leverage. Operating leverage adalah tingkat sampai sejauh mana biayabiaya tetap digunakan di dalam operasi sebuah perusahaan. Operating leverage
juga dapat diartikan sebagai penggunaan dana dengan biaya tetap dengan harapan
pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut dapat menutup biaya
tetap dan biaya variabel. Sedangkan financial leverage adalah tingkat sampai
sejauh mana sekuritas dengan laba tetap (utang dan saham preferen) yang
digunakan dalam struktur modal sebuah perusahaan.
Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Anggraini (2006) menyatakan bahwa
semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan
perusahaan akan melanggar perjanjian utang sehingga perusahaan akan
melaporkan laba sekarang lebih tinggi dan cenderung mengurangi pengungkapan
tanggung jawab sosial (Meek et al., 1995 dalam Ismurniati, 2010; dalam Wijaya,
2012). Dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi memiliki biaya keagenan tinggi sehingga perusahaan akan mengurangi
biaya berkaitan dengan pengungkapan CSR agar tidak menjadi sorotan dari para
debtholders. Namun dalam praktiknya, kecenderungan yang terjadi adalah
manajemen akan berusaha untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial
perusahaan seminimal mungkin untuk menghindari tekanan dari para debtholders
(Belkaoui dan Karpik, 1989 dalam Sembiring, 2005). Debtholders berharap
kepentingannya didahulukan daripada aktivitas sosial perusahaan.
Ukuran perusahaan (skripsi dan tesis)
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang
ditujukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata -rata total penjualan dan rata-rata
total aset (Ferry dan Jones dalam Alichia, 2013; dalam Kurniasih dkk, 2015).
Perusahaan yang skalanya besar cenderung lebih banyak mengungkapkan
tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil.
Sedangkan perusahaan skala lebih kecil akan mengungkapkan informasi
laporannya dengan kualitas lebih rendah dibandingkan perusahaan besar karena
sumber daya dan dana yang diperlukan untuk membuat laporan tahunan cukup
besar.
Menurut Sudarno (2004) dalam Kusumawati (2013), dampak yang
ditimbulkan perusahaan besar lebih luas dan menjadi perhatian banyak pihak
sehingga pertanggungjawaban lingkungan berperan dalam menjaga kepercayaan
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Sebagaimana teori agensi
menyebutkan bahwa dalam suatu perusahaan rentan akan adanya konflik antara
pihak prinsipal dan agen, semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula
resiko terjadinya konflik antara prinsipal dan agen karena banyaknya pihak yang
terlibat dengan bermacam kepentingan.
Kebutuhan Kalium Perhari (skripsi dan tesis)
Kebutuhan harian minimum untuk kalium pada orang dewasa sehat (lebih dari 18 tahun) baik pada pria dan wanita diperkirakan sekitar 2.000 mg/hari (2 g = 50 mmol). Namun, asupan harian yang direkomendasikan untuk menghasilkan efek yang bermanfaat pada hipertensi atau penurunan risiko stroke adalah lebih tinggi-dalam rentang 3.500-4.500 mg/hari (meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran). 9
Karakteristik Perusahaan (skripsi dan tesis)
Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan berbeda-beda
meskipun memiliki jenis usaha yang sama, sehingga berpengaruh pada CSR yang
dilakukan oleh perusahaan. Perbedaan pengungkapan CSR tersebut dikarenakan
karakteristik perusahaan yang berbeda-beda, seperti ukuran perusahaan, leverage,
dan tipe industri.
Fungsi Kalium Bersama natrium (skripsi dan tesis)
kalium memegang peranan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa. Bersama kalsium, kalium berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot. Di dalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologi terutama dalam metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Kalium berperan dalam pertumbuhan sel. Taraf kalium dalam otot berhubungan dengan massa otot dan simpanan glikogen, oleh karena itu bila otot berada dalam pembentukan dibutuhkan kalium dalam jumlah cukup. Tekanan darah normal memerlukan perbandingan antara natrium dan kalium yang sesuai di dalam tubuh
Kepemilikan Asing (skripsi dan tesis)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (8)
bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan
warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh
modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal tersebut maka
disimpulkan bahwa kepemilikan asing merupakan proporsi saham yang dimiliki
oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham
perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak
yang dianggap concern terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
(Simerly dan Li, 2001 dalam Fauzi, 2006; dalam Machmud dan Djakman, 2008;
dalam Maulidra, 2015). Investor asing yang berasal dari negara-negara maju
seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya
concern terhadap isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja,
dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air.
Salah satu bukti bahwa negara Eropa peduli terhadap sosial adalah dibentuknya
European Environmental Agency (EEA) yang berpengaruh dalam pengambilan
keputusan bertemakan lingkungan hidup di Eropa. Dengan demikian, perusahaan
dengan kepemilikan asing telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik,
sehingga investor asing akan menginvestasikan dananya karena keefektifan tata
kelola perusahaan akan mengurangi biaya agensi (Siagian, 2011 dalam Widiana,
2012).
Menurut Susanto (1992) dalam Hasibuan (2001), ada beberapa alasan
mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing harus memberikan
pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki
kepemilikan saham asing sebagai berikut:
1. Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang
akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri.
2. Perusahaan tersebut mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efisien
untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk.
3. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing
dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.
Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan memiliki tekanan
lebih tinggi untuk mengungkapkan dengan terperinci segala aktivitas perusahaan
dengan citra perusahaan agar nilai perusahaan meningkat dan dapat memberikan
eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (sustainable).
Pengertian Kalium (skripsi dan tesis)
Kalium (K) merupakan kation intraseluler utama di dalam sebagian besar jaringan tubuh. Sekitar 95% kalium total dalam tubuh terdapat secara intraseluler dengan konsentrasi 30 kali lipat dari 22 konsentrasi ekstraseluler. Konsentrasi kalium ekstraseluler merupakan penentu penting dalam eksitabilitas neuromuskular. Perbandingan natrium dan kalium di dalam cairan intraseluler adalah 1:10, sedangkan di dalam cairan ekstraseluler 28:1
Kepemilikan Pemerintah (skripsi dan tesis)
Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki
oleh pemerintah. Pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan dan
mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan
kepentingan atau aspirasi pemerintah. Intervensi pemerintah dalam kepemilikan di
perusahaan dapat memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan
lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh
rakyat. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki
proporsi saham pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan
untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR.
Dengan adanya tekanan dan sorotan masyarakat akan membuat pemerintah lebih
transparan dalam pengelolaannya (Amran dan Devi, 2008 dalam Karina dan
Yuyetta, 2013).
Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan
institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan
yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976
dalam Damayanti, 2011). Keberadaan investor institusional dianggap mampu
menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan
keputusan oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam
pengambilan keputusan sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan
manipulasi laba dan secara otomatis manajemen akan menghindari perilaku yang
merugikan prinsipal atau yang disebut opportunistic (mementingkan kepentingan
pribadi manajer itu sendiri).
Mintzberg (1983) dalam Chaganti dan Damanpour (1991) berpendapat
bahwa investor institusional juga dapat memengaruhi perusahaan dengan cara
berbeda, misalnya dengan tekanan terhadap isu tertentu dan aktifitas untuk
mengendalikan proses keputusan internal melalui keanggotaan dewan direksi
perusahaan. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk
mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi
kepada stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai
perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham
perusahaan (Brancato dan Gaughan, 1991).
Fungsi Natrium (skripsi dan tesis)
Natrium menjaga keseimbangan cairan karena sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler. Selain itu, natrium berperan besar dalam mengatur tekanan osmosis dan menjaga cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel-sel. Secara normal tubuh dapat menjaga keseimbangan natrium di luar sel. 8 Natrium menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang membentuk asam. Natrium berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Natrium berperan pula dalam absorpsi glukosa dan sebagai alat angkut zat gizi lain melalui membran, terutama melalui dinding usus sebagai pompa natrium. Bila seseorang memakan terlalu banyak garam, kadar natrium darah akan meningkat. Rasa haus yang ditimbulkan akan menyebabkan minum banyak sehingga konsentrasi natrium dalam darah kembali normal. Ginjal kemudian akan mengeluarkan kelebihan cairan dan natrium tersebut dari tubuh. Hormon aldosteron menjaga agar konsentrasi natrium di dalam darah berada pada nilai normal. Apabila jumlah natrium di dalam sel meningkat 19 secara berlebihan, air akan masuk ke dalam sel dan mengakibatkan sel membengkak yang menyebabkan terjadinya pembengkakan atau oedema dalam jaringan tubuh. Air akan memasuki sel untuk mengencerkan natrium dalam sel. Cairan ekstraseluler akan menurun dan perubahan ini yang dapat menurunkan tekanan darah.
Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)
Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak
manajemen dari seluruh modal saham perusahaan (Gideon, 2005). Kepemilikan
saham oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajer dalam menjalankan
operasional perusahaan (Jensen dan Meckling dalam Widarjo dkk, 2010). Manajer
yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja
perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang
diterima oleh manajer akan meningkat pula. Anggraini (2006) menyimpulkan
bahwa semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, maka
perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial. Ketika
kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan
terjadinya perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat juga (Jensen dan
Meckling, 1976 dalam Ika, 2010; dalam Puspaningrum, 2014).
Asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen
yang berbeda dapat memunculkan agency conflict. Manajer perusahaan cenderung
mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya untuk memperoleh bonus setinggi
mungkin (Warsono dkk, 2009 dalam Puspaningrum, 2014). Manajer hanya
memfokuskan diri pada proyek dan investasi yang akan memberikan laba besar
dalam jangka waktu yang pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan
pemegang saham dengan berinvestasi pada proyek yang menguntungkan dalam
jangka panjang. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari
manajer karena akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan
penurunan keuntungan perusahaan (Jensen dan Meckeling, 1976 dalam Ika, 2010;
dalam Puspaningrum, 2014). Dengan adanya peningkatan kepemilikan
manajemen terhadap saham perusahaan, maka dapat menyelaraskan perbedaan
kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga
permasalahan antara agen dan prinsipal akan hilang. Diharapkan manajer akan
merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula
bila terjadi kesalahan maka manajer juga menanggung kerugian sebagai salah satu
konsekuensi dari kepemilikan saham.
Pengertian Natrium (skripsi dan tesis)
.
Struktur Kepemilikan Saham (skripsi dan tesis)
Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan
jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh
institusi/lembaga, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan
tersebut (manajerial). Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh
investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan
Akibat Tekanan Darah Tinggi (skripsi dan tesis)
Bila seseorang mengalami tekanan darah tinggi dan tidak mendapatkan pengobatan dan pengontrolan secara teratur (rutin), maka hal ini dapat membawa penderita ke dalam kasus serius bahkan bisa menyebabkan kematian. Tekanan darah tinggi yang terus menerus menyebabkan jantung seseorang bekerja keras, akhirnya kondisi ini berakibat terjadinya kerusakan pada pembuluh darah jantung, ginjal, otak, dan mata. Penyakit hipertensi ini merupakan penyebab umum terjadinya stroke dan serangan jantung (heart attack). Hipertensi tidak dapat secara langsung membunuh penderitanya, melaikna hipertensi memicu terjadinya penyakit lain yang tergolong keras berat alias mematikan. Tekanan darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko serangan jantung, gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal
Tanda dan Gejala Tekanan Darah Tinggi (skripsi dan tesis)
Sebagian besar penderita tekanan darah tinggi tidak menimbulkan gejala khusus. Meskipun secara tidak disengaja, beberapa gejala terjadi secara bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan hipertensi padahal sesungguhnya bukan hipertensi. Tahap awal umumnya kebanyakan pasien tidak memiliki keluhan. Namun lama kelamaan memiliki tanda dan gejala seperti berdebar-debar, rasa melayang (dizzy), dan impoten akibat dari peningkatan tekanan darah. Selain itu penderita hipertensi akan cepat merasa lelah, sesak napas, sakit dada, bahkan perdarahan pada retina. Gejala lain yang muncul seperti sakit kepala dan nyeri kepala bagian belakang, pandangan mata kabur, terjadi pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, serta denyut jantung menguat tetapi tidak teratur
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) (skripsi dan tesis)
Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah proses pengkomunikasian
dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan ekonomi perusahaan pada kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan
(Gray et al., 1987 dalam Rosmasita, 2007; dalam Purnama dkk, 2014). Dalam
pengungkapan terdapat 3 konsep umum (Hendriksen dan Breda, 1991 dalam
Widiana, 2012), yaitu:
1. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure), merupakan
pengungkapan informasi yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban
dalam menyampaikan informasi yang sejalan dengan tujuan penyajian
laporan guna mencegah kesalahan interpretasi informasi.
2. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure), merupakan informasi dengan
menyajikan sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat
memuaskan pengguna laporan keuangan yang potensial. Informasi
minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya mempunyai
tujuan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.
3. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure), merupakan pengungkapan
informasi yang relevan secara keseluruhan. Informasi yang diungkapkan
adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi
lain yang diungkapkan secara sukarela. Full disclosure dapat membantu
mengurangi terjadinya kesalahan akibat asimetri informasi, namun
seringkali dinilai berlebihan.
Beberapa alasan yang mendorong praktik pengungkapan tanggung jawab
sosial dan lingkungan oleh perusahaan (Deegan, 2002 dalam Chariri dan Ghozali,
2007), diantaranya adalah:
1. Keinginan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.
Ini sebenarnya bukanlah alasan utama yang ditemukan di berbagai negara
karena ternyata tidak banyak aturan yang meminta perusahaan
mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (economic rationality). Atas dasar
alasan ini, praktik pengungkapan pertanggungjawaban sosial memberikan
keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan ―hal yang benar‖ dan
alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk
melaporkan. Artinya, manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak
yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan
dan manajer tidak peduli dengan cost yang diperlukan untuk menyajikan
informasi tersebut. Namun demikian, kelihatannya pandangan ini
bukanlah pandangan dalam kebanyakan organisasi bisnis yang beroperasi
dan lingkungan kapitalis.
4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi
pinjaman, sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka,
cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan
berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial dan
lingkungannya.
5. Untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan ekspektasi masyarakat.
Refleksi atas pandangan bahwa kepatuhan terhadap ―ijin yang diberikan
masyarakat untuk beroperasi‖ atau ―kontrak sosial‖ tergantung pada
penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan.
6. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
Misalnya, pelaporan mungkin dipandang sebagai respon atas pemberitaan
media yang bersifat negatif, kejadian sosial atau dampak lingkungan
tertentu, atau barangkali sebagai akibat dari rating yang jelek yang
diberikan oleh lembaga pemberi peringkat perusahaan.
7. Untuk me-manage kelompok stakeholder tertentu yang powerful.
8. Untuk menarik dana investasi. Di lingkungan internasional, ―ethical
investment funds‖ merupakan bagian dari pasar modal yang semakin
meningkat peranannya, misalnya The Dow Jones Sustainability Group
Index. Pihak yang bertanggungjawab dalam merangking organisasi
tertentu untuk tujuan analisis portfolio menggunakan informasi dari
sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi
tersebut.
9. Untuk mematuhi persyaratan industri (code of conduct) tertentu. Misalnya,
industri pertambangan di Australia memiliki Code for Environmental
Management. Sehingga terdapat tekanan tertentu untuk mematuhi aturan
tersebut yang selanjutnya dapat mempengaruhi persyaratan pelaporan.
10. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Ada berbagai
penghargaan yang diberikan oleh beberapa negara kepada perusahaan
yang melaporkan kegiatannya termasuk kegiatan yang berkaitan dengan
aspek sosial dan dampak lingkungan. Contohnya penghargaan yang
diberikan oleh The Association of Chartered Certified Acountants. Banyak
organisasi yang berusaha memenangkan penghargaan tersebut dengan
harapan memperbaiki image positif perusahaan. Hal ini memiliki implikasi
positif terhadap reputasi perusahaan pada stakeholder.
Faktor Penyebab Tekanan Darah Tinggi (skripsi dan tesis)
Hipertensi disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat
mempengaruhi satu sama lain. Kondisi masing-masing orang tidak
sama sehingga faktor penyebab tekanan darah tinggi pada setiap
orang sangat berlainan.
1) Faktor yang tidak dapat diubah
a) Genetik
Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan
menyebabkan keluarga tersebut mempunyai risiko menderita
hipertensi. Individu dengan orang tua hipertensi mempunyai
risiko dua kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada
individu yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat
hipertensi.
b) Umur
Kepekaan terhadap hipertensi akan meningkat seiring
dengan bertambahnya umur seseorang. Individu yang berumur
di atas 60 tahun, 50-60% mempunyai tekanan darah lebih besar
atau sama dengan 140/90 mmHg. Hal itu merupakan pengaruh
degenerasi yang terjadi pada orang yang bertambah usianya.
c) Jenis Kelamin
Hipertensi pada usia dewasa muda lebih banyak terjadi pada
pria. Usia 55 tahun, sekitar 60% penderita hipertensi adalah
wanita. Hal ini berkaitan dengan adanya hormon estrogen.
Wanita yang belum mengalami menopause, hormon estrogen
berperan meningkatkan High Density Lipoprotein (HDL) yang
melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Seiring
bertambahnya usia, hormon estrogen akan berkurang dan
menyebabkan wanita rentan mengalami hipertensi setelah
menopause.
d) Etnis
Setiap etnis memiliki kekhasan masing-masing yang
menjadi ciri khas dan pembeda satu dengan lainnya. Tekanan
darah tinggi banyak terjadi pada orang berkulit hitam daripada
yang berkulit putih. Belum diketahui secara pasti penyebabnya,
namun pada orang berkulit hitam ditemukan kadar renin yang
lebih rendah dan sensitivitas terhadap vasopressin yang besar.
2) Faktor yang dapat diubah
a) Stres
Stres merupakan respon tubuh yang bersifat non spesifik
terhadap tuntutan beban. Stres dapat berhubungan dengan
pekerjaan, kelas sosial, ekonomi, dan karakteristik personal.
Stres akan meningkatkan curah jantung sehingga akan
menstimulasi aktifitas saraf simpatik. Stres yang dialami
seseorang akan membangkitkan saraf simpatik yang akan
memicu kerja jantung dan akan meningkatkan tekanan darah.
b) Kegemukan (Obesitas)
Kegemukan (obesitas) juga merupakan salah satu faktor
yang menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit berat
seperti hipertensi. Penderita obesitas berisiko hipertensi lima
kali lebih tinggi dibanding mereka yang memiliki berat badan
normal. Kurangnya aktivitas dan terlalu banyak menerima
asupan kalori dapat menimbulkan obesitas. Penderita obesitas
akan mengalami kekurangan oksigen sehingga jantung harus
bekerja lebih keras.
c) Asupan Makan
Asupan makan yang menjadi penyebab terpenting dalam
terjadinya hipertensi adalah natrium. Asupan garam yang tinggi
dapat menimbulkan perubahan tekanan darah. Garam tersebut
didapat dari makanan-makanan asin atau gurih yang dimakan
setiap hari.
d) Merokok
Nikotin dalam rokok merangsang pelepasan adrenalin
sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut nadi,
dan tekanan kontraksi jantung. Selain itu merokok juga dapat
menyebabkan peningkatan kolesterol yang meningkatkan risiko
terjadinya hipertensi.
e) Alkohol
Penggunaan alkohol secara berlebihan juga akan memicu
tekanan darah seseorang. Selain tidak bagi tekanan darah,
alkohol juga membuat seseorang menjadi kecanduan yang akan
sangat menyulitkan untuk dilepas.
f) Kurang Olahraga
Zaman modern ini banyak kegiatan yang dapat dilakukan
secara cepat dan praktis. Manusia pun cenderung mencari segala
sesuatu yang mudah dan praktis sehingga tubuh tidak banyak
bergerak. Selain itu kesibukan yang luar biasa, membuat
seseorang merasa tidak mempunyai waktu untuk berolahraga.
Kondisi ini yang memicu kolesterol tinggi dan juga tekanan
darah yang terus menguat sehingga memicu hipertensi.
Selain
itu orang-orang yang kurang aktif cenderung memiliki detak
jantung lebih cepat yang membuat otot jantung harus bekerta
lebih keras pada setiap kontraks
Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari
konsep tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance—GCG).
The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG
sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan perusahaan untuk
menjalankan kegiatan operasional secara berkelanjutan agar dapat menciptakan
dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. El Gammal dan Showeiry
(2012) dalam Utari (2014) mengatakan bahwa GCG berkaitan dengan
kepercayaan investor kepada pihak manajemen perusahaan bahwa manajemen
dapat memberikan keuntungan atas dana yang telah diinvestasikan kedalam
perusahaan dan investor yakin bahwa manajemen tidak akan melakukan
kecurangan dalam hal penggelapan dan melakukan investasi terhadap kegiatan
yang akan merugikan pihak investor.
GCG menekankan pada 5 prinsip dasar yaitu transparancy (keterbukaan
informasi), accuntability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban),
independency (kemandirian), fairness (kesetaraan dan kewajaran). Pada dasarnya
GCG mempunyai hubungan yang sangat erat dengan CSR dimana dalam prinsip
GCG terutama responsibility dapat diwujudkan dengan pelaksanaan CSR sebagai
tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Penerapan prinsipprinsip dalam corporate goverance akan memberikan manfaat (Utama, 2007
dalam Subroto, 2012): (1) meminimalkan agency costs dengan mengontrol
konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen, (2)
meminimalkan cost of capital dengan menciptakan sinyal positif kepada para
penyedia modal, (3) meningkatkan citra perusahaan, (4) meningkatkan nilai
perusahaan yang dapat dilihat dari cost of capital yang rendah, dan (5)
peningkatan kinerja keuangan dan persepsi stakeholders terhadap masa depan
perusahaan yang lebih baik.
Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk
memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata
kelola perusahaan yang baik memaksa perusahaan untuk memberikan informasi
mengenai aktivitas sosialnya. Tuntutan masyarakat adalah untuk mengetahui
sudah sejauh mana tanggung jawab sosial telah dijalankan oleh perusahaan
sehingga masyarakat merasa aman dan tentram dalam menggunakan produkproduk yang diproduksi perusahaan tersebut. Tujuan pelaksanaan corporate
governance adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab
perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Apabila perusahaan tidak
melakukan pengungkapan dengan baik (tidak lengkap, transparan dan relevan)
maka baik perusahaan maupun pemegang saham akan mengalami kerugian dan
akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) (skripsi dan tesis)
Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk
meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan nilai-nilai
yang melekat dan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial
masyarakat dimana mereka (perusahaan) berada. Menurut Guthrie dan Parker
(1989) serta O’Dwyer (2002) dalam Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan
bahwa teori legitimasi tidak dapat digunakan untuk menjelaskan social reporting
behavior di semua negara. Hal ini disebabkan karena legitimasi dipengaruhi oleh
kultur, interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi
pemerintah. Deegan (2004) menjelaskan tentang teori legitimasi organisasi di
negara berkembang terdapat 2 hal: (1) kapabilitas dalam menempatkan motif
maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi
perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya, dan (2) legitimasi organisasi
dapat untuk memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang
berbeda dalam konteks yang berbeda.
O’Donovan (2002) dalam Hadi (2010); dalam Putri dan Christiawan
(2014) berpendapat legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang
diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari
perusahaan dari masyarakat. Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut
perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada
posisi terancam (Lindblom, 1994; Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Chariri dan
Ghozali, 2007). Perbedaan tersebut dinamakan legitimacy gap dan dapat
mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya
(Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Beberapa upaya
yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengelola efektivitas dari legitimasi
(Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Hadi, 2011) yakni dengan:
1. Melakukan identifikasi dan komunikasi atau dialog dengan publik.
2. Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial
kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang
perusahaan.
3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR,
dimana dalam konteks ini CSR dipandang sebagai suatu kebijakan yang
disetujui baik oleh perusahaan maupun masyarakat. Masyarakat yang
dimaksud di sini adalah masyarakat yang telah memberikan izin kepada
perusahaan untuk menggunakan sumber daya alam dan manusia untuk
melakukan fungsi produksinya. Karena itu pengungkapan CSR merupakan
suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela.
Menurut Tamba (2011) dalam Kurniasih dkk (2015), perusahaan yang
selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam
masyarakat dan mengantisipasi terjadinya legitimacy gap maka perusahaan
tersebut memperoleh penerimaan oleh masyarakat dan akan menjamin
kelangsungan hidup perusahaan.
Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) (skripsi dan tesis)
Stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau
kelompok yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap
eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut
mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh perusahaan (Wibisono dalam Kirana,
2009). Stakeholder dapat dibedakan kedalam stakeholder primer dan stakeholder
sekunder. Clarkson (1995) dalam Moir (2001); dalam Pian KS (2010)
mendefinisikan stakeholder primer dan stakeholder sekunder sebagai berikut:
1. Stakeholders primer adalah pihak dimana tanpa partisipasinya yang
berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Contohnya adalah
shareholder dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama
dengan yang didefinisikan dengan shareholder public, yaitu pemerintah
dan komunitas yang menyediakan infrastruktur dan pasar, yang undangundang dan peraturannya harus ditaati, dan kepadanya pajak dan
kewajibannya harus dibayar. Suatu perusahaan atau organisasi dapat
didefinisikan sebagai suatu sistem stakeholders primer – yang merupakan
rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan
yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda.
2. Stakeholders sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi
atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam
transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan
hidup perusahaan. Contohnya adalah media dan berbagai kelompok
kepentingan tertentu. Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini
untuk kelangsungan hidupnya, tapi mereka dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan dengan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan.
Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa dalam teori stakeholder,
perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri
namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham,
kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).
Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh
dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.
Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan
dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk
mencari dukungan tersebut (Gray, Kouhy dan Adam, 1994 dalam Chariri dan
Ghozali, 2007).
Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang
dianggap powerfull. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh
besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Chariri dan
Ghozali, 2007). Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi
pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses
terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau
kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan
perusahaan (Deegan, 2000 dalam Chariri dan Ghozali, 2007). Kelompok
stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam
mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan
keuangan (Ulum, Chariri dan Ghozali, 2008 dalam Kusumawati, 2013).
Pada umumnya teori ini berkaitan dengan cara-cara yang digunakan
perusahaan untuk me-manage stakeholder-nya, tergantung pada strategi yang
diadopsi perusahaan. Ullman (1985) dalam Kurniasih dkk (2015) berpendapat
bahwa power stakeholder berhubungan dengan postur strategis yang diadopsi
perusahaan. Postur strategis menggambarkan model reaksi yang ditunjukkan oleh
pengambil keputusan kunci perusahaan terhadap tuntutan sosial. Terdapat 2 postur
strategis yang akan diadopsi perusahaan (Ullman, 1985 dalam Chariri dan Ghozali,
2007), antara lain:
1. Active posture merupakan strategi yang berusaha mempengaruhi
hubungan organisasi dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh
atau penting. Hal ini menunjukkan bahwa active posture tidak hanya
mengidentifikasi stakeholder tetapi juga menentukan stakeholder mana
yang memiliki kemampuan terbesar dalam mempengaruhi alokasi sumber
ekonomi ke perusahaan. Perhatian yang besar terhadap stakeholder akan
mengakibatkan tingginya tingkat pengungkapan informasi sosial dan
kinerja sosial perusahaan. Penganut active posture akan melakukan
pengungkapan pertanggungjawaban sosial sesuai dengan permintaan
stakeholder inti (stakeholder yang paling mempengaruhi perusahaan).
2. Passive posture merupakan strategi yang cenderung tidak terus menerus
memonitor aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi
optimal untuk menarik perhatian stakeholder. Kurangnya perhatian
terhadap stakeholder akan mengakibatkan rendahnya tingkat
pengungkapan informasi sosial dan kinerja sosial perusahaan. Penganut
passive posture akan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban
sosial secara adil untuk semua stakeholder.
Pengungkapan CSR bagi suatu perusahaan bersifat penting, hal demikian
karena para stakeholders perlu untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana
perusahaan dalam melaksanakan peranannya sesuai dengan keinginan
stakeholders sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan
CSR yang telah dilakukannya (Riswari, 2012 dalam Putri dan Christiawan, 2014).
Manajemen perusahaan diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas sesuai
dengan yang diharapkan stakeholder dan melaporkannya kepada stakeholder
(Guthrine et al., 2004 dalam Erwansyah, 2009). Para stakeholder memiliki hak
untuk mengetahui semua informasi baik informasi mandatory maupun voluntary,
serta informasi keuangan dan non keuangan (sosial).
Teori Agensi (Agency Theory) (skripsi dan tesis)
Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata
termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik
kepentingan antara prinsipal (pemilik/para pemegang saham) dan agen
(manajemen/manajer). Kondisi ini terjadi karena ketidakseimbangan informasi
(asymetrical information), dimana manajer lebih mengetahui informasi internal
dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham
dan stakeholder lainnya. Menurut Jensen dan Meckling (1976); Jensen (1986);
Weston dan Brigham (1994) dalam Khadifa (2014), masalah keagenan dapat
terjadi dalam 2 bentuk hubungan, yaitu: (1) antara manajer dan pemegang saham
(shareholders), dan (2) antara manajer dan pemberi pinjaman (bondholders). Jika
perusahaan berbentuk perorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, maka
dapat diasumsikan bahwa manajer—pemilik tersebut akan mengambil setiap
tindakan yang mungkin untuk memperbaiki kesejahteraannya, terutama diukur
dalam bentuk peningkatan kekayaan perorangan dan juga dalam bentuk
kesenangan dan fasilitas eksekutif. Tetapi jika manajer mempunyai porsi sebagai
pemilik dan mereka mengurangi hak kepemilikannya dengan membentuk
perseroan dan menjual sebagian saham perusahaan kepada pihak luar, maka
pertentangan kepentingan bisa segera timbul karena pada dasarnya setiap individu
bertindak atas kepentingan mereka sendiri.
Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati dkk (2006); dalam Khadifa
(2014) menambahkan bahwa jika kedua kelompok tersebut (agen dan prinsipal)
adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat
alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang
terbaik untuk kepentingan prinsipal. Diasumsikan bahwa pihak prinsipal hanya
mementingkan dan memperhatikan tentang bertambahnya imbal hasil yang
mereka dapat atas investasi yang mereka tanamkan. Dan pihak agen sebagai pihak
yang menerima wewenang untuk mengelola perusahaan agar tercipta kondisi yang
baik bagi perusahaan dan investor, justru hanya memperhatikan kepuasan
individunya dengan menerima kompensasi keuangan dan fasilitas yang didapat
dari posisinya sebagai seorang pengelola manajemen. Dengan adanya perbedaan
kepentingan tersebut maka timbul agency problem.
Agency problem dapat memunculkan suatu biaya yang dikenal dengan
agency cost (Jansen dan Meckling, 1976 dalam Widiana, 2012). Agency cost
(biaya keagenan) adalah biaya yang ditanggung pemegang saham untuk
mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan
merupakan salah satu alat pengendali agar konflik antara prinsipal dan agen dapat
dihindari. Jensen dan Meckling (1976) dalam Khadifa (2014) membagi agency
cost menjadi 3 jenis, antara lain:
1. Monitoring cost, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk
mengawasi perilaku agen yang dapat merugikan prinsipal. Monitoring cost
dapat berupa biaya audit, peraturan operasi, dan pembatasan anggaran.
2. Bonding cost, merupakan biaya yang muncul karena adanya mekanisme
pembatasan tindakan yang dilakukan manajer dengan keinginannya sendiri.
Contoh dari bonding cost adalah pembuatan quarterly report (laporan
triwulan) oleh manajer secara sukarela sebagai sarana komunikasi dengan
prinsipal.
3. Residual loss, merupakan kerugian yang ditanggung oleh prinsipal akibat
dari tindakan agen yang belum sesuai dengan keinginan prinsipal
walaupun monitoring cost dan bonding cost sudah dikeluarkan. Tindakan
tersebut dapat berupa penggantian nilai dari akun-akun tertentu pada
quarterly report yang sudah disiapkan dengan tujuan mendapatkan bonus
yang lebih besar.
Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)
Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pihak
luar perusahaan yang berbentuk institusi, yang diharapkan dapat mengurangi
tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang. Dengan tingginya
kepemilikan manajerial, para investor institusional akan mendapatkan kesempatan
kontrol perusahaan yang lebih sedikit. Ini berarti bahwa hubungan antara
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah negatif. Hubungan
ini sesuai dengan penelitian Fitri dan Mamduh dalam Naftalia (2013).
Berdasarkan penelitian Moh’d et al. (dalam Pratana dan Mas’ud, 2003)
menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor
agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk
mengatur laba menjadi berkurang.
Tujuan adanya kepemilikan institusional yang dimilki pihak luar
perusahaan yang berbentuk institusi karena dianggap pihak yang independen,
sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan
manajemen. Menurut Moh’d et al, (dalam Wahidahwati, 2002) suatu konsentrasi
kepemilikan oleh investor yang berbentuk institusional dapat mengurangi biaya
keagenan karena mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk
mendukung atau sebaliknya tentang keberadaan dan kebijakan manajemen.
Klasifikasi Tekanan Darah Tinggi (skripsi dan tesis)
Penyakit darah tinggi atau hipertensi dikenal dengan 2 tipe klasifikasi, yaitu : 1) Hipertensi Primary Hipertensi primary adalah suatu kondisi dimana terjadinya tekanan darah tinggi sebagai akibat dampak dari gaya hidup seseorang dan faktor lingkungan. Seseorang yang pola makannya tidak terkontrol dan mengakibatkan kelebihan berat badan atau bahkan obesitas, merupakan pencetus awal untuk terkena penyakit tekanan darah tinggi. Begitu pula seseorang yang berada dalam lingkungan atau kondisi stress tinggi sangat mungkin terkena penyakit tekanan darah tinggi, termasuk orang-orang yang kurang olahraga pun bisa mengalami tekanan darah tinggi. 2) Hipertensi Secondary Hipertensi secondary adalah suatu kondisi dimana terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi sebagai akibat seseorang mengalami atau menderita penyakit lainnya seperti gagal jantung, gagal ginjal, atau kerusakan sistem hormon tubuh
Leverage (skripsi dan tesis)
Leverage menunjukkan seberapa besar tingkat aset yang dibiayai oleh
utang. Tingkat leverage dapat diketahui melalui perbandingan total utang dengan
total aset. Menurut Van Horn dalam Almadara (2017) Financial Leverage
merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan
akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban
tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Perusahaan yang
memiliki utang besar, memiliki kecenderungan melanggar perjanjian utang jika
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki utang lebih kecil (Mardiyah
dalam Almadara 2017).
Perusahaan yang melanggar utang secara potensial menghadapi berbagai
kemungkinan seperti, kemungkinan percepatan jatuh tempo, peningkatan tingkat
bunga, dan negosiasi ulang masa utang (Herawaty dan Baridwan dalam Almadara
2017). Namun, leverage mempengaruhi tingkat dan variabilitas pendapatan
setelah pajak yang selanjutnya mempengaruhi tingkat risiko dan pengembalian
perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar tingkat leverage berarti tingkat
ketidakpastian return tinggi, namun disisi lain jumlah return yang diberikan akan
semakin besar pula (Van Horne, James C, dan Wachowicz dalam Almadara
2017). Maka dapat disimpulkan bahwa, Leverage yang tinggi juga akan
meningkatkan perilaku oportunis manajemen seperti melakukan manajemen laba
untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik dan hal
ini merupakan akibat dari kurangnya pengawasan dan membuat manajemen
perusahaan lebih sulit dalam menbuat prediksi jalannya perusahaan ke depan
Pengertian Tekanan Darah Tinggi (skripsi dan tesis)
Penyakit darah tinggi atau hipertensi (Hypertension) adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka systolic (bagian atas) dan angka bawah (diastolic) pada pemeriksaan tensi darah menggunakan alat pengukur tekanan darah baik yang berupa cuff air raksa (sphygmomanometer) ataupun alat digital lainnya. 5 Penyakit darah tinggi merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah dan jantung yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Nilai normal tekanan darah seseorang dengan tinggi badan, berat badan, tingkat aktifitas normal, dan kesehatan umum adalah 120/180 mmHg. Tetapi secara umum, angka pemeriksaan tekanan darah menurun saat tidur dan meningkat diwaktu beraktifitas atau berolahraga
Pengukuran Tekanan Darah (skripsi dan tesis)
Tekanan darah umumnya diukur dengan alat yang disebut sphygmomanometer. Sphygmomanometer terdiri dari sebuah pompa, pengukur tekanan, dan sebuah manset dari karet. Alat ini mengukur tekanan darah dalam unit yang disebut millimeter air raksa (mmHg). 5 Manset ditaruh mengelilingi lengan atas dan dipompa dengan sebuah pompa udara sampai dengan tekanan yang menghalangi aliran darah di arteri utama (brachial artery) yang berjalan melalui lengan. Lengan kemudian ditaruh di samping badan pada ketinggian dari jantung, dan tekanan dari manset pada lengan dilepaskan secara berangsur-angsur. Ketika tekanan di dalam manset berkurang, seorang dokter mendengar dengan stetoskop melalui arteri pada bagian depan dari sikut. Tekanan pada mana dokter pertama kali mendengar denyutan dari arteri adalah tekanan sistolik (angka yang di atas). Ketika tekanan manset berkurang lebih jauh, tekanan pada mana denyutan akhirnya berhenti adalah tekanan diastolik (angka yang di bawah). 5 Angka yang di atas, tekanan darah sistolik berhubungan dengan tekanan di dalam arteri ketika jantung berkontraksi dan memompa darah maju ke dalam arteri-arteri. Angka yang di bawah, tekanan diastolik mewakili tekanan di dalam arteri-arteri ketika jantung istirahat (relax) setelah kontraksi. Tekanan diastolik 11 mencerminkan tekanan paling rendah yang dihadapkan pada arteriarteri. Suatu peningkatan dari tekanan darag sistolik dan/atau diastolik meningkatkan risiko komplikasi hipertensi
Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial
merupakan suatu sikap yang ditunjukkan perusahaan atas komitmennya terhadap
para pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholders dalam
mempertanggungjawabkan dampak dari operasi atau aktivitas yang dilakukan
perusahaan tersebut baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, serta
menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan
lingkungannya.
Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen bisnis untuk
memberikan konstribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja
sama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat
maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara
yang bermanfaat, baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk
pembangunan. Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan ini
berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana suatu organisasi,
terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan
keputusannya tidak hanya berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi,
misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang
dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk
jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.
Menurut Nuryana dalam Suharto (2006) tanggung jawab sosial merupakan
sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam
operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Brilliant dalam
Arief (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa nama lain yang memiliki
kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan tanggung jawab sosial atau
CSR ini, antara lain:
a. Pemberian/Amal Perusahaan (Corporate Giving/Charity),
b. Kedermawanan Perusahaan (Corporate philanthropy),
c. Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public
Relations),
d. Pengembangan Masyarakat (Community Development).
Keempat nama tersebut dapat pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan
tanggung jawab sosial dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (Corporate
Social Investment/Investing).
Tanggung jawab sosial ini dapat dikatakan sebagai investasi sosial yang
akan menjamin kesinambungan dari usaha yang dilakukan perusahaan saat ini dan
merupakan salah satu strategi jangka panjang perusahan untuk memberikan nilai
tambah kepada masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial dapat dikatakan
suatu strategi perusahaan untuk membangun citra positif di mata masyarakat yang
akan berpengaruh positif pula terhadap perusahaan tersebut.
Terdapat beberapa konsep piramida yang dikembangkan oleh Archie B.
Carrol dalam Arief (2014). Konsep piramida ini memberikan pertimbangan
teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi
masyarakat di sekitarnya, yaitu:
1. Tanggung jawab ekonomis
Tujuan utama perusahaan melakukan suatu bisnis adalah untuk
menghasilkan laba (make a profit). Laba ini menjadi fondasi berdirinya
perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus memiliki nilai tambah
ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive)
dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal
Perusahaan yang berdiri di suatu negara harus mentaati hukum yang
berlaku di negara tersebut (obey the law). Meskipun tujuan utama
perusahaan mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan
dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah setempat.
3. Tanggung jawab etis
Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tetap harus memperhatikan
etika yang baik, benar, adil, dan wajar (be ethical). Norma-norma yang
berlaku di masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi
perusahaan.
4. Tanggung jawab filantropis
Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku
etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat
dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas kehidupan semua (be a good citizen). Para
pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung
jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini
dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility.
Pengertian Tekanan Darah (skripsi dan tesis)
Tekanan darah adalah tekanan dari darah yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri. Tekanan darah seseorang meliputi tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah waktu jantung menguncup. Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah saat jantung istirahat. Selain untuk diagnosis dan klasifikasi, tekanan darah diastolik memang lebih penting daripada sistolik
Manajemen Laba (skripsi dan tesis)
Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihanpilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai
tingkat laba yang diinginkan (Belkaoui, 2004). Definisi manajemen laba juga
dikemukakan oleh Belkaoui (2004) yang melihat manajemen laba sebagai suatu
intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud untuk
mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Scott (2006) mendefinisikan
manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer
untuk tujuan spesifik. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajer
mempunyai perilaku opportunistic dalam mengelola perusahaan. Manajer
mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan alternatif–alternatif yang
tersedia utuk menyusun laporan keuangan sehingga laba yang dihasilkan dapat
sesuai dengan yang diinginkan walaupun laba yang dihasilkan tersebut tidak
mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Scott (2006) membagi pola
manajemen laba menjadi empat:
1) Taking a bath
Pola ini terjadi saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru
dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini
diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.
2) Income minimization
Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi.
Gunanya agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang
dilakukan berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tak
berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk penelitian
dan pengembangan.
3) Income maximization
Manajer perusahaan melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan
mendapatkan bonus. Income maximization dilakukan saat perusahaan
mengalami penurunan laba.
4) Income smoothing
Income smoothing merupakan salah satu pola manajemen laba yang
dilakukan dengan cara meratakan perolehan laba yang perusahaan
sehingga laba yang diperoleh tidak terlalu berfluktuasi. Chariri dan
Ghozali (2007) menyatakan dua alasan yang digunakan manajemen
untuk melakukan income smoothing. Alasan pertama didasarkan pada
asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil dapat mendukung tingkat
dividen yang lebih tinggi dibandingkan pola laba periodik yang
berfluktuasi. Kedua, berkaitan dengan upaya meratakan kemampuan
untuk mengantisipasi pola fluktuasi laba periodik.
Teknik dan pola manajemen laba menurut Rahmawati dan Qomariyah
(2006) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:
1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi
Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan)
terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak
tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi
aktiva tak berwujud, dan lain-lain.
2) Mengubah metode akuntansi
Perubahan metode akunatansi yang digunakan untuk mencatat suatu
transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode
depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3) Menggeser periode biaya atau pendapatan
Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain:
mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan
sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda
pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda
pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap
yang sudah tak dipakai.
Signalling Theory (skripsi dan tesis)
Gray dalam Sembiring (2017) menyatakan bahwa kualitas dari pelaporan
keuangan adalah sinyal bagi pasar keuangan dan stakeholder bahwa manajemen
dianggap mampu untuk mengendalikan risiko sosial dan lingkungan dalam
perusahaan. Pengungkapan kegiatan CSR adalah sinyal yang baik bagi investor
dan stakeholder bahwa perusahaan aktif melakukan kegiatan CSR dan nilai pasar
perusahaan berada dalam posisi yang baik. Kinerja sosial perusahaan yang baik
membantu perusahaan untuk memperoleh reputasi dari pasar modal dan pasar
utang. Pengungkapan CSR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
komitmen yang tidak hanya fokus pada pencapaian keuangan saja tetapi juga
perduli terhadap dampak yang ditimbulkan bagi karyawan, sosial dan lingkungan
(Hong dan Andersen dalam Sembiring 2017).
Fisiologi Senam Yoga Hatha terhadap Penurunan Tekanan Darah (skripsi dan tesis)
Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat ditanggulangi dengan dua cara yaitu dengan cara farmakologi maupun non farmakologi. Penatalaksanaan secara farmakologi yaitu menggunakan obat-obatan kimiawi. Salah satu penanganan secara non farmakologis dalam mengatasi hipertensi adalah dengan latihan senam yoga (Ovianasari, 2015). Senam yoga memiliki manfaat yang baik bagi tubuh terutama untuk menurunkan tekanan darah, maka yoga sangat direkomendasikan pada penderita tekanan darah tinggi. Yoga memiliki efek fisiologis pada kekuatan otot, peningkatan beberapa asanas (posisi tubuh) yang mempengaruhi sistem saraf otonom dan kelenjar endokrin yang mengatur fungsi internal termasuk detak jantung dan produksi hormon. Senam yoga dapat membuat 25% dari pasien penderita tekanan darah tinggi berhenti mengkonsumsi obat penurun tekanan darah tinggi dan 35% lagi mulai menguranginya (Wiria, 2015). Senam yoga berperan menurunkan tekanan darah karena senam yoga menstimulasi pengeluaran hormon endorfin. Endorfin adalah neuropeptide yang dihasilkan tubuh pada saat relax/tenang. Hal ini sangat berkaitan dengan gerakan dalam senam yoga hatha yang dilakukan dengan gerakan-gerakan sederhana berfokus pada pengendalian sistem pernapasan. Gerakan-gerakan tersebut menstimulasi pengeluaran hormon endorfin. Endorfin dihasilkan di otak dan susunan syaraf tulang belakang. Hormon ini berfungsi sebagai obat penenang alami yang diproduksi oleh otak yang melahirkan rasa nyaman dan meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh untuk mengurangi tekanan darah tinggi (Sindhu, 2006 dalam Johan, 2011). Penurunan tekanan darah disebabkan oleh menurunnya tahanan perifer, dengan olahraga lama 38 kelamaan akan melemaskan pembuluh darah sehingga pembuluh darah mengalami pelebaran dan relaksasi, serta dapat mengurangi resiko dari penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah sehingga menjaga elastisitas dari pembuluh darah (Hikmaharidha, 2011 dalam Suri, 2017). Menurut penelitian Putu (2009) dalam Maya (2018) ternyata senam yoga teratur selama 30-45 menit dan dilakukan 3-4 kali seminggu terbukti lebih efektif menurunkan tekanan darah (tekanan darah sistolik turun 4-8 mmHg).
Senam Yoga pada Lanjut Usia (skripsi dan tesis)
Lansia cenderung mengalami masalah kesehatan yang disebabkan dari proses penurunan fungsi tubuh akibat penuaan. Penuaan merupakan proses yang mengakibatkan perubahan meliputi perubahan fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Pada perubahan fisiologis terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi gangguan dari dalam dan luar tubuh. Salah satu gangguan kesehatan yang paling banyak dihadapi oleh lansia adalah masalah pada sistem kardiovaskuler (Teguh, 2009 dalam Astari dkk, 2012). Seseorang yang makin tua akan memiliki resiko yang lebih besar terhadap penyakit hipertensi, yang diakibatkan metabolisme kalsium yang terganggu dan tidak memperhatikan diet rendah garam, serta terjadi pula penurunan fungsi organ sistem kardiovaskular dimana katup jantung terjadi penurunan 36 elastisitas aorta dan arteri besar lainnya. Kegiatan fisik berupa senam akan berpengaruh terhadap kerja paru dan jantung sekaligus mempertahankan serta meningkatkan komponen kebugaran. Senam juga dapat membuat jantung tetap terpelihara dengan baik dan dapat membuat tekanan darah terkontrol secara terintegrasi oleh baroreseptornya sehingga terjadi penahanan (pengontrolan) tekanan darah (Benny, 2016). Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian menggunakan senam yoga hatha yang didalamnya terdapat gerakan-gerakan sederhana agar tidak membebani fisik lansia, namun dengan gerakan tersebut lansia tetap bisa melakukan olahraga yang lama kelamaan akan melemaskan pembuluh darah sehingga pembuluh darah mengalami pelebaran dan relaksasi, serta dapat mengurangi resiko dari penumpukan lemak yang terdapat pada dinding pembuluh darah sehingga menjaga elastisitas pembuluh darah (Hikmaharidha, 2011 dalam Suri, 2017). Berbagai macam jenis yoga diantaranya adalah yoga vinyasa, yoga ashtanga, yoga iyengar dan yoga power biasanya keempat jenis yoga ini memiliki tempo yang lebih cepat dibandingan yoga hatha yang temponya cenderung lebih lambat (Sonnerstedt, 2017). Senam dengan tempo yang lambat sangat cocok dilakukan oleh lansia mengingat kondisi fisik lansia yang mulai mengalami kemunduran. Sindhu (2006) dalam Hardicar (2007) mengatakan Hatha Yoga memfokuskan pada teknik asana (postur), pranayama (olah nafas), bandha (kuncian), mudra (gesture) serta relaksasi yang mendalam. Berbagai macam gerakan yang disertai cara bernafas yang benar dapat meningkatkan kekuatan dan kelenturan, meredakan ketegangan serta memberikan energi baru pada tubuh
Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi dan tesis)
Agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda, oleh karena itu
akan menimbulkan konflik yang potensial. Sun et al.dalam Sembiring (2017)
menjelaskan bahwa teori keagenan yang berkaitan dengan corporate governance
dapat dijadikan alat manajer (agent) untuk meyakinkan investor (principal) dalam
memastikan penerimaan return atas dana yang telah mereka investasikan.
Menurut Gregory dalam Sembiring (2017) dewan komisaris merupakan inti dari
corporate governance, dewan komisaris bertugas untuk memonitor dewan direksi
terkait dengan pelaksanaan utama dewan direksi dalam menjalankan kegiatan
perusahaan. Dewan komisaris bertindak untuk menyelaraskan pendapat agar tidak
terjadi perselisihan antar manajer dan tentunya mengontrol pelaporan keuangan
dan dipastikan tidak ada monopoli sehingga tidak menimbulkan manajemen laba.
Demikian pula dengan kepemilikan institusional, yang dapat berperan sebagai
pihak yang berpengaruh pada keputusan organisasi dengan adanya voting power
yang dimilikinya sebagai pertentangan terhadap asimetri informasi oleh
shareholders,dengan menggunakan kekuatan dari informasi institusional investor
memiliki kecenderungan untuk lebih aktif terlibat dalam keputusan perusahaan
dibandingkan pemegang saham non institusional
Manfaat Senam Yoga (skripsi dan tesis)
Yoga secara teratur dapat menstimulasi saraf tulang punggung. Menstabilkan fungsi kerja tubuh, meningkatkan rasa nyaman, tentram dan bebas stres, memperhalus perasaan, memperbaiki sikap dan perilaku, meningkatkan rasa percaya diri, pola pikir yang lebih positif dan penghargaan terhadap diri sendiri, memperlambat proses penuaan diri, meningkatkan daya ingat, fokus terhadap satu masalah dan meningkatkan kesehatan secara menyeluruh (holistik), keseimbangan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang (Muchtar, 2010 dalam Wiria, 2015). Selain dari penjelasan di atas, ada banyak sekali manfaat yang didapatkan dari yoga, beberapa diantaranya adalah: a. Memperbaiki postur tubuh, postur tubuh yang awalnya buruk menjadi lebih baik. Karena tubuh perlu keseimbangan pada tulang punggung dan otot-otot punggung sebagai penyangga tubuh (Stefanus, 2010 dalam Wiria, 2015). b. Mencegah osteoporosis, dengan melakukan pose downward atau upward facing dog dapat membantu untuk menguatkan tulang lengan yang rentan mengalami osteoporosis (Stefanus, 2010 dalam Wiria 2015). c. Latihan yoga memiliki manfaat yang baik bagi tubuh terutama dalam menurunkan tekanan darah, maka senam yoga sangat direkomendasikan pada penderita tekanan darah tinggi. Yoga memiliki efek fisiologis pada kekuatan otot, peningkatan beberapa asanas (posisi tubuh) yang dipercaya dapat mempengaruhi sistem saraf otonom dan kelenjar endokrin yang mengatur fungsi internal termasuk detak jantung dan produksi hormon (Windo, 2015). Ketika seseorang melakukan senam, maka endorphin akan keluar dan ditangkap oleh reseptor di dalam hipothalamus dan sistem limbik yang berfungsi untuk mengatur emosi. Peningkatan endorphin terbukti berhubungan erat dengan penurunan rasa nyeri, peningkatan daya ingat, memperbaiki nafsu makan, kemampuan seksual, tekanan darah dan pernafasan (Sindhu, 2006 dalam Wiria, 2015). d. Selain itu, senam yoga juga dapat melancarkan aliran oksigen di dalam tubuh (Johan, 2011)
Pengaruh pertumbuhan perusahaan (growth) terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. (skripsi dan tesis)
Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan yang ada di masa yang
akan datang (Lomboan, Sondakh, & Pontoh, 2016). Perusahaan akan lebih
cenderung ketika melakukan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab
sosialnya itu ketika perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan perusahaan yang
tinggi. Informasi tanggung jawab sosial yang diungkapkan akan membuat
perusahaan mendapat respon baik oleh publik dan para stakeholders yang akan
memicu pertumbuhan perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai
pertumbuhan yang baik maka akan terlihat lebih unggul dan mampu menghadapi
pesaing yang ada di masa yang akan datang (Wartyna & Apriwenni, 2018).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukenti, Hidayati, & Mawardi
(2017) menyatakan bahwa jika suatu perusahaan terus tumbuh dapat menunjukkan
bagaimana laju kinerja ekonomi perusahaan, yang mana perusahaan seharusnya
mengimbangi dengan melakukan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan
dan masyarakat sekitar. Perusahaan yang memiliki kredibilitas yang tinggi
ditunjukkan dengan melakukan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas dan
kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut, berhubungan dengan
pertumbuhan perusahaan yang baik. Perusahaan yang terlihat lebih unggul dan
dapat menghadapi persaingan bisa mendapatkan respon yang baik dari publik dan
para pemangku kepentingan (Nurjanah, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Munsaidah et al. (2016) memberikan hasil
pertumbuhan perusahaan (growth) berpengaruh terhadap pengungkapan
pertanggungjawaban sosial (CSR).
Definisi Senam Yoga (skripsi dan tesis)
Senam yoga adalah aktivitas di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca indera dan tubuhnya secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan seseorang dapat mengendalikan, mengatur, dan berkonsentrasi untuk menyelaraskan tubuh, jiwa,dan pikiran. Selain itu, senam yoga juga dapat melancarkan aliran oksigen di dalam tubuh (Johan, 2011). Yoga merupakan suatu mekanisme penyatuan dari tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul). Yoga mengkombinasikan antara teknik bernafas, relaksasi, meditasi dan latihan peregangan tubuh (Wiria, 2015).
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. (skripsi dan tesis)
Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi sebuah aktivitas operasi yang akan
berlangsung hal tersebut karena jika perusahaan tersebut besar maka tidak akan
melepas kemungkinan akan adanya tekanan. Selain itu besar kecilnya sebuah
perusahaan juga akan mempengaruhi dalam pengungkapan tanggung jawab
sosialnya terhadap stakeholdernya menurut Sembiring (2005) dalam penelitian
(Krisna & Suhardianto, 2016).
Dilihat dari teori agensi yang memprediksi suatu perusahaan yang memiliki
ukuran perusahaan berskala besar maka untuk biaya keagenannya pun akan lebih
tinggi, dimana hal tersebut membuat perusahaan untuk melakukan pengungkapan
yang lebih luas dengan tujuan agar dapat mengurangi biaya keagenan perusahaan
(Sembiring, 2006). Biaya keagenan meliputi biaya pengawasan dan biaya kontrak.
Yang mana jika suatu perusahaan memiliki biaya pengawasan dan biaya kontrak
yang relatif rendah maka akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain
perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen yang salah
satunya digunakan untuk mengingkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat.
Sebagai wujud pertangung jawaban manajer sebagai seorang agen kepada para
principal untuk memenuhi keinginan para princimal maka perusahaan akan
melakukan pengungkapan tangung jawab sosial perusahaan.
Menurut teori legitimasi perusahaan yang memiliki ukuran yang besar maka
perusahaan akan lebih berusaha dalam mencari pengakuan dari masyarakat, upaya
dalam mencari sebuah pengakuan tersebut dibutuhkan sebuah pengungkapan CSR
perusahaan yang dibagikan kepada masyarakat. Semakin besar sebuah perusahaan
maka akan melakukan pengungkapan CSR yang besar juga untuk mendapat
pengakuan dari masyarakat (Krisna & Suhardianto, 2016).
Problematika pada Lanjut Usia (skripsi dan tesis)
Penuaan atau proses terjadinya tua adalah suatu proses menghilangnya
secara perlahan-lahan kemampuan jaringan dalam memperbaiki diri atau
mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat
bertahan terhadap infeksi serta memperbaiki kerusakan yang di derita. Seiring
dengan proses menua, tubuh akan mengalami berbagai masalah kesehatan
atau yang biasa disebut dengan penyakit degeneratif (Maryam dkk, 2008
dalam Suri, 2017).
Problematika yang dihadapi orang-orang yang telah lanjut usia sangat
khas. Mereka mengalami penurunan kondisi fisik dan juga masalah
psikologis. Pada usia lanjut, seseorang tidak hanya perlu menjaga kesehatan
fisik tetapi juga menjaga agar kondisi mentalnya dapat menghadapi
perubahan yang akan mereka alami (Nugraheni, 2005 dalam Islamiyah,
2013). Masyarakat sekarang menganggap bahwa lansia itu hanya dapat
berada di dalam rumah, menikmati hari-harinya dengan hanya bersantai tanpa
melakukan aktifitas apapun padahal disisi lain kita dapat menemukan
fenomena-fenomena dimana lansia dalam menjalani masa-masanya dapat
tetap produktif dan berguna bagi orang lain. Usia tua dipandang sebagai masa
kemunduran, masa dimana para lansia merasakan penurunan penurunan yang
terjadi pada dirinya baik secara fisik dan psikologis. Sebagian lansia masih
memandang usia tua dengan sikap yang menunjukkan keputusasaan, pasif,
lemah dan tergantung dengan sanak saudara. Lansia tersebut kurang berusaha
untuk mengembangkan diri sehingga lansia semakin cepat mengalami
kemunduran baik jasmani maupun mental. Disisi lain pandangan ini tidak
berarti bahwa kelompok lansia adalah kelompok orang yang homogen.
(Indrasawari dkk, 2012 dalam Islamiyah, 2013).
Menurut Wahyunita & Fitrah (2010) dalam Suri (2017) Penyakit
degeneratif yang muncul pada lanjut usia diantaranya yaitu :
a. Osteoarthritis (OA)
Peradangan sendi atau yang sering disebut dengan istilah OA,
disebabkan karena adanya pengapuran atau tidak stabilnya sendi.
b. Osteoporosis
Osteoporosis atau sering disebut dengan istilah tulang keropos
biasa sering menyertai individu yang kurang asupan vitamin D
ataupun kurang beraktivitas ketika masa mudanya.
c. Tekanan Darah Tinggi
Kebanyakan lansia sering menderita penyakit tekanan
darah tinggi atau dikenal sebagai hipertensi yaitu kondisi dimana
tekanan darah sistolik sama atau lebih tinggi dari 140 mmHg dan
tekanan diastolik lebih tinggi dari 90 mmHg, yang terjadi karena
elastisitas arteri pada proses menua. Apabila penyakit ini tidak cepat
ditangani dapat menyebabkan gangguan pada jantung, ginjal dan
pembuluh darah.
d. Kencing Manis (Diabetes Mellitus)
Lansia biasanya menderita penyakit diabetes mellitus dikarenakan
sudah berkurangnya aktivitas tubuh, obesitas dan pola makan yang tidak
tepat.
e. Sering Lupa (Demensia)
Demensia atau yang sering disebut dengan istilah sering lupa
sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan susunan saraf
pusat atau penyakit vaskular.
f. Penyakit Jantung
Penyakit kardio rentan sekali menyerang lansia. Penyakit jantung
yang biasa dikenal yaitu penyakit jantung koroner, serangan jantung dan
lainnya.
g. Kanker
Penyakit kanker disebabkan karena berubahnya struktur dan fungsi
sel sehingga tidak mampu melaksanakan fungsinya secara normal.
h. Kolesterol
Kadar kolesterol yang tinggi dapat memicu berbagai penyakit
dalam tubuh seperti tekanan darah tinggi, gagal jantung, stroke,
penyakit jantung koroner dan banyak penyakit yang lain.
2. Perubahan Kondisi Fisik
Meskipun perubahan dari tingkat sel sampai kesemua sistem organ tubuh,
diantaranya sistem pernafasan, pendengaran, penglihatan, kardiovaskuler,
sistem pengaturan tubuh, muskuluskletal, gastrointestinal, dan integument.
Masalah-masalah fisik sehari-hari yang sering ditemukan pada lansia menurut
Mubarak, 2006 dalam Wiria, 2015 adalah sebagai berikut:
a. Mudah jatuh
b. Mudah lelah
c. Kekacauan mental akut
d. Nyeri pada dada, berdebar debar
e. Sesak nafas pada saat melakukan aktifitas fisik
f. Pembengkakan pada kaki bawah
g. Nyeri pinggang atau punggung dan pada sendi panggul
h. Sulit tidur dan sering pusing
i. Berat badan menurun
j. Gangguan pada fungsi penglihatan, pendengaran, dan sukar menahan
air kencing
Menurut Wiria tahun 2015, perubahan fungsi organ yang terjadi akibat
proses penuaan, tidak sama diantara satu dengan yang lain, secara umum
dijumpai penurunan fungsi secara menyeluruh. Perubahan fungsi organ yang
terjadi pada lanjut usia adalah sebagai berikut :
a. Sistem integument
Kulit keriput akibat kehilangan jaringan lemak, kulit kering dan
kurang elastis karena menurunnya cairan dan hilangnya jaringan adipose,
kulit pucat dan terdapatnya bintik-bintik hitam akibat menurunnya aliran
darah ke kulit dan menurunnya sel-sel yang memproduksi pigmen kuku
pada jari tangan serta kaki menjadi tebal dan rapuh, rambut menipis dan
botak, kelenjar keringat berkurang jumlah dan fungsinya (Ganong, 2002
dalam Wiria, 2015).
b. Temperatur tubuh
Temperatur tubuh menurun akibat kecepatan metabolisme yang
menurun, keterbatasan reflek, menggigil dan tidak dapat memproduksi
panas yang banyak diakibatkan oleh merendahnya aktifitas otot.
c. Sistem muskuloskletal
Kecepatan dan kekuatan otot skeletal berkurang, pengecilan otot
akibat menurunnya serabut otot.
d. Sistem penginderaan (pengecapan danpembau)
Menurunnya kemampuan untuk melakukan pengecapan dan
pembauan, sensitifitas terhadap empat rasa menurun setelah usia 50 tahun.
e. Sistem perkemihan
Ginjal mengecil, nefron menjadi atropi, aliran darah menurun sampai
50% fungsi tubulus berkurang yang berakibat kurang mampu memekatkan
urine, ambang ginjal terhadap glukosa meningkat, kandung kemih sulit
dikosongkan pada pria akibatnya retensi urine (Guyton, 2001 dalam Wiria,
2015).
f. Sistem pernapasan
Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku,
menurunnya aktifitas selia, berkurangnya aktifitas paru, alveoli ukurannya
melebar dari biasa dan jumlahnya berkurang, serta berkurangnya reflek
batuk.
g. Sistem gastrointestinal
Kehilangan gigi, indra pengecap menurun, esophagus melebar, rasa
lapar menurun, asam lambung menurun, waktu pengosongan lambung
menurun, peristaltic melemah sehingga dapat mengakibatkan konstipasi,
kemampuan absorbsi menurun, hati mengecil, produksi saliva menurun,
produksi HCL dan juga pepsin menurun pada lambung.
h. Sistem penglihatan
Kornea lebih berbentuk selindris, spingter pupil timbul sclerosis dan
hilangnya respon terhadap sinar, lensa menjadi keruh serta meningkatnya
ambang penglihatan sinar (daya adaptasi terhadap kegelapan lebih lambat,
susah melihat cahaya gelap).
i. Sistem pendengaran
Presbiakusis atau berkurangnya pendengaran pada usia lanjut,
membran timpani menjadi atropi yang menyebabkan etoklerosisi,
penumpukan serumen hingga mengeras karena peningkatan jumlah kratin,
berkurangnya persepsi nada tinggi (Darmojo, 2006 dalam Wiria 2015).
j. Sistem saraf
Berkurangnya berat otak hingga 10 sampai 20 %, berkurangnya sel
kortikal, reaksi menjadi lambat, kurang sensitive terhadap sentuhan,
berkurangnya aktifitas sel, bertambahnya waktu jawaban motorik,
hantaran neuron motorik melemah, dan mengalami kemunduran fungsi
saraf otonom (Darmojo, 2006 dalam Wiria 2015).
k. Sistem endokrin
Produksi hampir semua hormone menurun, fungsi paratiroid dan
sekresi tidak berubah, berkurangnya ACTH, TSF, FSH, LH, menurunnya
aktifitas tiroid akibatnya basal metabolisme menurun, menurunnya
produksi aldosteron, menurunnya sekresi hormon, progesteron, estrogen,
dan aldosteron serta bertambahnya insulin (Darmojo, 2006 dalam Wiria,
2015).
l. Sistem reproduksi
Selaput lendir vagina kering atau menurun, menciutnya ovarium dan
uterus, atropi payudara, testis masih dapat memproduksi, meskipun adanya
penurunan berangsur angsur dan dorongan seks menetap sampai diatas
usia 70 tahun, asal kondisi kesehatan baik, penghentian produksi ovum
pada saat menopause (Darmojo, 2006 dalam Wiria, 2015).
m. Sistem kardiovaskuler
Perubahan yang terjadi pada sistem kardiovaskuler dapat dipahami
dari organ jantung dan pembuluh darah. Pada lansia jantung kirinya
mengalami pengecilan karena rendahnya beban kerja, terjadi penebalan
dan kekakuan atau penebalan katup jantung, serta terdapatnya jaringan ikat
pada sistem hantaran khusus jantung Hal ini mengakibatkan penurunan
kontraktilitas miokardium, lamanya waktu pompa ventrikel kiri, dan juga
perlambatan sistem hantaran jantung.
Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. (skripsi dan tesis)
Perusahaan dengan keuntungan yang tinggi akan menjadi pusat perhatian publik
sehingga membuat para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk meningkatkan
kepentingan dan harapan akan transparansi yang semestinya dilakukan oleh
perusahaan. Pengungkapan Corporate Social Responsibility(CSR) adalah suatu
bentuk implementasi yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi harapan para
pemangku kepentingan dimana mereka ingin mendapatkan informasi lebih lanjut
mengenai kegiatan-kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan. Dalam teori
legitimasi menunjukkan bahwa perusahaan ketika melakukan pengungkapan akan
memiliki tujuan akhir yaitu salah satunya memaksimalkan labanya. Laba atau
keuntungan perusahaan akan diperoleh secara maksimal ketika masyarakat
mengakui dan percaya terhadap perusahaan tersebut (Sholihin & Aulia, 2018).
Namun jika dikaitkan dengan teori agensi, perolehan laba perusahaan yang
semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang
lebih luas (Munsaidah et al., 2016). Sehingga dapat menunjukkan bahwa
perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akan melakukan pengungkapan CSR
dengan nominal yang besar. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Putri (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan.
Definisi Lanjut Usia (skripsi dan tesis)
Lanjut usia (lansia) merupakan tahap akhir dari kehidupan dan proses alami yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap individu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO ) menggolongkan lanjut usia menjadi empat yaitu; usia pertengahan 45-59 tahun, lanjut usia 60-74 tahun, lalu lanjut usia tua 75- 90 tahun, dan usia sangat tua 90 tahun. Batasan lanjut usia yang tercantum dalam Undang- Undang No 4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo, bahwa yang berhak mendapatkan bantuan yaitu mereka yang berusia 56 tahun ke atas (Wiria, 2015). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia yaitu penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Diseluruh dunia penduduk lansia (usia lebih dari 60 tahun) tumbuh dengan sangat cepat bahkan tercepat dibandingkan kelompok usia lainnya. Diperkirakan mulai tahun 2010 terjadi ledakan jumlah penduduk lanjut usia. Mindset yang selama ini ada bahwa penduduk lanjut usia merupakan kelompok rentan yang hanya menjadi tanggungan keluarga, masyarakat dan negara, harus kita ubah. Kita harus menjadikan lanjut usia sebagai aset bangsa yang perlu terus diberdayakan (BPS,2009 dalam Islamiyah, 2013). Lanjut usia merupakan fase perkembangan manusia yang sangat menarik, ada beberapa alasan, yaitu : (1) fase usia lanjut kalau dibandingkan dengan fase-fase perkembangan manusia lainnya adalah sangat unik. Fase –fase yang lain berkembang secara progresif, sedangkan pada fase lanjut usia sebaliknya yaitu regresif dimana arah yang regresif ini ditandai dengan kemunduran secara fisik dan mental. (2) secara umum, untuk menghindari over generalisasi, kualitas kemampuan adaptasi orang lanjut usia terhadap perubahan-perubahan fisik dan mental yang bersifat regresif tersebut cukup buruk sehingga menyebabkan lanjut usia menjadi cukup rentan mengalami gangguan psikologis (Muis,2006 dalam Islamiyah, 2013). Data Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah warga lanjut usia bertambah dari tahun ke tahun. Tahun 2000 jumlah warga berusia 65-70 tahun meningkat menjadi 22,7 juta jiwa, maka di tahun 2020 diperkirakan jumlah tersebut menjadi 30,1 juta jiwa atau sekitar 10 % dari total penduduk Indonesia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Bureau of the Cencus USA bahwa di Indonesia sejak tahun 1990-2025 (sekitar 35 tahun) mempunyai jumlah lansia sebesar 414 % dan hal tersebut merupakan suatu angka tertinggi di dunia. (BPS,2009 dalam Islamiyah, 2013).
Pertumbuhan Perusahaan (Growth) (skripsi dan tesis)
Menurut Munsaidah et al.(2016) pertumbuhan perusahaan (growth)adalah sebuah
cara yang digunakan para investor untuk melakukan pertimbangan ketika
menanamkan modal atau investasinya ke perusahaan. Dengan melihat pertumbuhan
dari sebuah perusahaan para investor dapat melihat kinerja keuangan di perusahan
tersebut. Yang mana jika perusahaan memiliki tingkat perusahaan yang tinggi maka
kesempatan untuk mendapatkan profit atau laba untuk kedepannya akan semakin
tinggi pula.
Tingkat pertumbuhan (growth) perusahaan yang tinggi dapat membuat para
investor tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. Apabila ketika
perusahaan dalam keadaan terus bertumbuh dengan baik maka akan menarik respon
positif para investor lebih besar. Seberapa baiknya suatu kinerja perusahaan dalam
perkembangan perekonomian dapat dilihat dengan menggunakan rasio
pertumbuhan perusahaan (Wartyna & Apriwenni, 2018).
Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai standar pengukuran berdasarkan besar
kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala penentuan untuk mengetahui
apakah perusahaan tersebut berskala besar atau kecil. Ukuran perusahaan sendiri
dapat dinilai dengan melihat total penjualan, jumlah tenaga kerja, kapasitas pasar,
total aset dan masih banyak lagi. Semakin besar nilai dari berbagai macam itemitem tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memilki ukuran yang
besar. Dan semakin besar aset yang dimilki oleh perusahaan maka semakin banyak
pula perputaran uang yang terjadi dan semakin besar pula kapasitas pasar sehingga
perusahaan tersebut mendapat peluang yang besar untuk dikenal oleh masyarakat
luas menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam penelitian (Wardhani & Muid, 2017).
Perusahaan yang memiliki skala yang besar biasanya akan lebih cenderung
melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial, karena perusahaan tersebut lebih
memiliki jumlah aset yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
skala yang kecil. Perusahaan yang besar juga biasanya memiliki keuangan yang
baik juga sehingga ketika melakukan pengungkapan CSR memungkinkan dalam
jumlah yang besar pula menurut Sembiring, 2005 dalam penelitian (Susilowati,
Zulfa, & Hartono, 2018).
Hipertensi Pada Lanjut Usia (skripsi dan tesis)
Tekanan darah tidak konstan di sepanjang daur hidup seseorang. Tekanan darah lebih rendah saat lahir dan akan meningkat secara bertahap dengan bertambahnya usia. Pada usia 16-18 tahun, tekanan darah mencapai kadar dewasa. Kemungkinan besar tekanan darah akan meningkat terus setelah usia 60 tahun. Di Indonesia penyakit tekanan darah tinggi menjadi pembunuh nomor tiga setelah diare dan saluran nafas, angka kematian akibat penyakit jantung pada usia lanjut dengan hipertensi adalah 3 kali lebih sering dibandingkan pada usia lanjut tanpa hipertensi di usia yang sama (Sudjaswandi dkk, 2003 dalam Wiria, 2015). Penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia pada tahun 2007 sebanyak 18.960.000 jiwa dan meningkat menjadi 20.547.541 jiwa pada tahun 2009 (Nyoman, 2013 dalam Bradley, 2015). Seiring dengan proses menua 24 tersebut, tubuh mengalami berbagai masalah kesehatan yang disebut penyakit degeneratif. Salah satu contohnya adalah penyakit darah tinggi yang merupakan faktor resiko utama dari perkembangan penyakit jantung dan stroke, dan disebut sebagai “the silent disease” karena tidak terdapat tanda atau gejala yang dapat dilihat dari luar (Junita, 2014). Proses penuaan adalah proses penurunan fungsi tubuh yang mengakibatkan perubahan-perubahan meliputi perubahan fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Pada perubahan fisiologis terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi gangguan dari dalam maupun luar tubuh. Salah satu gangguan kesehatan yang paling banyak dialami lansia adalah pada sistem kardiovaskuler (Teguh, 2009 dalam Astari, 2012). Secara alamiah lansia akan mengalami penurunan fungsi organ dan mengalami labilitas tekanan darah (Mubarak dkk, 2006 dalam Astari, 2012) Oleh sebab itu, lansia dianjurkan untuk selalu memeriksakan tekanan darah secara rutin agar dapat mencegah penyakit kardiovaskuler khususnya hipertensi (Martono & Pranaka, 2009 dalam Astari, 2012). Penelitian saya kali ini akan mengambil sample dari lansia yang memiliki riwayat hipertensi jangka panjang, yaitu lansia yang diketahui mengidap hipertensi lebih dari atau 2 sampai 4 minggu sebelum diberikan latihan senam yoga hatha
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Profitabilitas yaitu suatu rasio penilaian kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Dengan rasio ini dapat
memberikan gambaran mengenai ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu
perusahaan yang ditunjukkan dengan melihat laba yang dihasilkan dari penjualan
atau dari pendapatan investasi perusahaan. Perusahaan profitabilitas dikatakan baik
apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan perusahaanyang mana
dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya (Kasmir, 2015).
Sembiring (2005) menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi dapat
memotivasi para stakeholder untuk meningkatkan kepentingan dan harapan mereka
akan transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Sehingga
dapatdinyatakan bahwa jika semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka
pengungkapan CSR perusahan akan cenderung semakin besar.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hipertensi (skripsi dan tesis)
Beberapa faktor yang berkaitan dengan hipertensi diantaranya adalah
penebalan dinding arteri, yang mengurangi ukuran lumen arteri, dan
penurunan elastisitas arteri serta faktor gaya hidup seperti merokok,
obesitas, konsumsi alkohol yang berlebihan, kurang berolah raga,
peningkatan kadar kolestrol darah, dan stres berkepanjangan (Kozier, 2010
dalam Parlindungan, 2016).
Tekanan darah tinggi terkadang disebabkan oleh sesuatu yang spesifik
misalnya, hipertensi sekunder biasanya timbul akibat penyakit lain (seperti
penyakit ginjal atau gangguan pada penyakit adrenal) atau akibat
penggunaan obat (seperti pil KB kombinasi atau steroid). Tekanan darah
tinggi juga dapat meningkat pada masa kehamilan (Palmer & Williams,
2007 dalam Suri, 2015).
Menurut Sutanto (2010) Hipertensi tidak hanya di disebabkan oleh
satu faktor penyebab yang spesifik saja, meskipun hal tersebut mungkin saja
terjadi. Berikut penyebab hipertensi lainnya akan dibahas lebih lanjut pada
uraian di bawah ini :
a. Genetika
Apabila riwayat hipertensi didapat pada kedua orangtua maka
dugaan hipertensi primer pada seseorang akan cukup besar. Hal ini
terjadi karena pewarisan sifat melalui gen. Pengaruh genetika ini
terjadi pula pada anak kembar yang lahir dari satu sel telur. Jika salah
satu dari anak kembar adalah penderita hipertensi maka akan dialami
juga oleh anak kembar yang lain.
b. Obesitas
Obesitas atau kegemukan juga merupakan salah satu faktor resiko
timbulnya hipertensi. Curah jantung dan sirkulasi volume darah
penderita hipertensi yang obesitas lebih tinggi dibandingkan penderita
hipertensi yang tidak mengalami obesitas. Walaupun belum diketahui
secara pasti hubungan antara hipertensi dan obesitas, namun terbukti
bahwa daya pompa jantung dan sirkulasi volume darah penderita
obesitas dengan hipertensi lebih tinggi dibandingkan penderita
hipertensi dengan berat badannya normal.
c. Stres Lingkungan
Kondisi stres menimbulkan respons sel-sel saraf yang
mengakibatkan kelainan pengeluaran atau pengangkutan natrium.
Hubungan antara stres dengan hipertensi diduga melalui aktifitas saraf
simpatis (saraf yang bekerja ketika beraktifitas) dapat meningkatkan
tekanan darah secara bertahap.
d. Jenis Kelamin
Bila ditinjau dari segi perbandingan antara laki-laki dan
perempuan, secara umum perempuan lebih banyak menderita
hipertensi dibandingkan laki-laki. Hipertensi berdasarkan genre ini
dapat pula dipengaruhi oleh faktor fisiologis. Wanita seringkali
mengadopsi perilaku tidak sehat seperti merokok dan pola makan
yang tidak seimbang sehingga menyebabkan kelebihan berat badan,
depresi, dan juga rendahnya status pekerjaan.
e. Usia
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata angka
kejadian hipertensi meningkat dengan bertambahnya usia. Hilangnya
elastisitas jaringan dan arterisklerosis serta pelebaran pembuluh darah
adalah factor penyebab hipertensi pada usia tua. Berbagai penelitian
yang dilakukan di Indonesia menunjukan penduduk yang berusia
diatas 20 tahun sudah memiliki resiko menderita hipertensi.
f. Gaya Hidup Kurang Sehat
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan atau
kerusakan pada pembuluh darah ikut berperan terhadap menculnya
penyakit hipertensi. Faktor-faktor tersebut antara lain merokok,
asupan lemak jenuh dan tingginya kolesterol dalam darah.
g. Obat-Obatan
Obat pencegah kehamilan, steroid dan obat anti infeksi dapat
mengakibatkan tekanan darah. Beberapa jenis obat dapat menaikkan
kadar insulin. Kadar insulin yang tinggi dapat mengakibatkan tekanan
darah meningkat.
h. Akibat Penyakit Lain
Penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler maka sangat
berpotensi menderita hipertensi sekunder. Penyebabnya sudah cukup
jelas, antara lain ginjal yang tidak berfungsi, pemakaian kontasepsi
oral dan terganggunya keseimbangan hormon yang merupakan factor
pengatur tekanan darah dalam tubuh.
i. Kurang Gerak
Kurang gerak tentu memiliki efek buruk yang dapat memicu
terjadinya hipertensi, terutama bila gaya hidup pasif itu dimulai sejak
usia muda. Sebab, kurang gerak cenderung dapat meningkatkan risiko
penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Kondisi ini pada
akhirnya akan meningkatkan risiko darah tinggi. Karena itu sangat
dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin agar pembuluh
darahnya normal
Patofisiologi Hipertensi (skripsi dan tesis)
Hipertensi terjadi karena adanya perubahan pada struktur dan fungsi sistem pembuluh darah perifer yang bertanggung jawab atas perubahan tekanan darah. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, yaitu suatu keadaan dimana hilangnya elastisitas jaringan ikat dan menurunnya relaksasi otot polos pembuluh darah sehingga mengakibatkan penurunan kemampuan daya regang dan distensi pembuluh darah. Hal ini menyebabkan aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam mengakomodasi sistema darah yang dipompa jantung sehingga tekanan darah dan nadi istirahat menjadi tinggi (Smeltzer & Bare, 2002 dalam Dwi, 2015). Mekanisme pengaturan konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada sistem otak. Pusat vasomotor bermula pada saraf simpatis yang berlanjut ke arah bawah menuju korda spinalis dan keluar melalui kolumna medulla spinalis ke ganglia simpatis yang berada di toraks dan abdomen. Rangsangan dari pusat vasomotor bergerak ke bawah ganglia simpatis dalam bentuk impuls yang bergerak melalui saraf simpatis. Pada titik ini posisi neuron preganglion melepaskan asetilkolin, yang merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, dengan dilepaskannya norepinefrin bermanifestasi pada berkonstriksinya pembuluh darah. Respon pembuluh darah terhadap rangsangan vasokonstriktor dapat dipengaruhi oleh berbagai macam sistem seperti rasa cemas dan takut. Pada waktu yang bersamaan, respon rangsangan emosi menstimulasi sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah dan kelenjar adrenal yang mengakibatkan tambahan aktivitas vasokonstriksi. Medula adrenal mensekresi epinefrin kemudian menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, begitu juga dengan korteks adrenal yang mensekresi kortisol dan steroid yang memperkuat efek vasokonstriksi pada pembuluh darah (Handayani, 2014). Vasokonstriksi pembuluh darah menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal yang menyebabkan pelepasan renin. Renin kemudian merangsang pembentukan angiotensin I lalu diubah menjadi angiotensin II. Angiotensin II merupakan vasokonstriktor kuat yang merangsang sistem sekresi oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal menyebabkan peningkatan volume intravaskular. Keadaan diatas itulah yang cenderung mencetuskan keadaan hipertensi (Handayani, 2014). Jika ditinjau dari pertimbangan gerontologis, hipertensi dapat dihubungkan dengan perubahan struktur dan fungsional sistem pembuluh darah perifer yang bertanggung jawab atas perubahan tekanan darah pada lanjut usia. Perubahan tekanan darah pada lanjut usia dapat disebabkan karena aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan relaksasi otot polos pada pembuluh darah, keadaan ini menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya kemampuan arteri dan aorta dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung yang mengakibatkan terjadinya penurunan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer (Smeltzer & Bare, 2002 dalam Handayani, 2014).
Epidemiologi Hipertensi (skripsi dan tesis)
Prevalensi hipertensi diperkirakan terus meningkat, dan diprediksi pada
tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa diseluruh dunia menderita
hipertensi, sedangkan di Indonesia angkanya mencapai 31,7%. Hipertensi
dikenal juga dengan tekanan darah tinggi dan sering disebut sebagai “silent
killer” karena terjadi tanpa tanda dan gejala, sehingga penderita tidak
mengetahui jika dirinya terkena hipertensi. Hasil penelitian mengungkapkan
sebanyak 76,1% tidak mengetahui dirinya mengalami hipertensi
(KEMENKES, 2013 dalam Hermanto, 2014)
Definisi Hipertensi (skripsi dan tesis)
Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi merupakan suatu gangguan pembuluh darah sehingga mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi terhambat untuk diedarkan dalam tubuh. Kondisi ini menyebabkan tekanan darah di arteri meningkat dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bila hal ini berlangsung lama dan menetap, maka timbullah gejala yang disebut dengan penyakit tekanan darah tinggi (Vita, 2004). Kondisi yang terjadi pada penderita hipertensi yaitu terjadinya peningkatan terus menerus tekanan darah melebihi batas normal (tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥90 mmHg). Tekanan darah normal adalah 110/90 mmHg. Tekanan sistolik dewasa 16 berkisar diantara 90-140 dan tekanan diastolik berkisar diantara 60-90 mmHg. Hipertensi merupakan produk resistensi perifer dan kardiak output (Devina, 2011 dalam Bradley, 2016). Tekanan darah lebih dari 180/100 mmHg beresiko untuk mengalami penyakit jantung koroner 5 kali lebih besar dibandingkan seseorang dengan tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg (Dwi, 2014). Hipertensi dapat dikendalikan dengan meningkatkan latihan fisik secara rutin. Maryam (2008) dalam Bradley (2016) menyatakan bahwa olahraga yang dilakukan secara rutin dapat menghasilkan suatu respon terhadap kardiovaskuler, yakni penurunan tekanan darah dan denyut nadi istirahat secara bermakna. Latihan fisik akan memberikan efek akut pada tubuh yang akan mempengaruhi sistem otot, sistem hormonal, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, metabolisme, serta sistem pembuangan ( Sebastianus, 2011 dalam Dwi, 2015 ).
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)
Suatu kegiatan yang menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan dan
masyarakat sekitar yang akan memberi dampak positif yang mana kegiatan tersebut
itu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan karena
kegiatannya dan sering disebut dengan Corporate Social Responsibility
(CSR)(Sari, 2012).
Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
yaitu suatu tindakan yang diadakan oleh perusahaan dengan sukarela untuk
meningkatkan perhatian perusahaan terhadap masalah yang terjadi baik di
lingkungan dan sosial dalam kegiatan bisnisnya dan juga merupakan sebagai bentuk
interaksi atau komunikasi perusahaan dengan para stakeholdernya (Yovana &
Kadir, 2020). Pengertian lain dari Corporate Social Responsibility (CSR) menurut
Untung (2008;1) adalah komitmen yang dibuat oleh perusahaan yang menunjukkan
keikutsertaan terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, yang mana hal
tersebut dilakukan dengan melakukan tanggungjawab sosial perusahaan dengan
memperhatikan aspek sekitar seperti aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Menurut Gray et al., (2001) dalam penelitian Oktalia (2014) menjelaskan
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu proses yang
dilakukan perusahaan untuk menyediakan informasi yang dirancang guna untuk
mengutarakan masalah seputar social accountability, yang mana tindakan tersebut
dapat dipertanggung jawabkanbaik laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan
sosial.
CSR (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh perusahaan
tidak lagi single bottom line saja, namun saat ini berganti menjadi triple bottom
lines Mandaika dan Salim (2015) dalam penelitian (Yovana & Kadir, 2020).
Terdapat 3 point penting dalam CSR dengan menggunakan konsep triple bottom
line, yaitu:
1. Tanggung jawab perusahaan terhadap profit, yang maksudnya perusahaan
harus meningkatkan pendapatan perusahaan.
2. Tanggung jawab perusahaan terhadap people, yang maksudnya perusahaan
harus memberikan kesejahteraan bagi semua karyawan dan masyarakat.
3. Tanggung jawab perusahaan terhadap planet, yang maksudnya perusahaan
harus tetap menjaga kelestarian alam yang ada disekitar perusahaan yang
sedang beroperasi atau melakukan kegiatan perindustrian.
Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) harus diberitahukan kepada
stakeholder karena hal tersebut sebagai bentuk adanya pertanggung jawaban
kepada sosial dan lingkungan. Cara yang tepat melakukan Corporate Social
Responsibility (CSR) yaitu dengan melakukan sebuah pengungkapan yang
merupakan sebuah upaya perusahaan untuk menginformasikan kegiatan CSRnya
kepada stakeholdernya dengan cara diungkapkan melalui laporan tahunan
perusahaan. Perusahaan melakukan pengungkapan CSR melalui laporan tahunna
perusahan dengan tujuan agar stakeholder mengetahui adanya kegiatan CSR
diperusahaan dan dengan pengungkapan tersebut juga diharapkan perusahaan akan
mendapat dukungan dari masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan.
CSR diungkapkan dengan menggunakan pedoman yang ada di Global Reporting
Initiative (GRI). GRI adalah suatu organisasi nonpemerintah yang bertujuan untuk
mendukung pelaporan atas kegiatan sosial, lingkungan, dan tata kelola (Indriyani
& Yuliandhari, 2020).
Pengukuran Tekanan Darah (skripsi dan tesis)
a. Prosedur pengukuran tekanan darah menggunakan sphygmomanometer
manual (Susilo, 2013 dalam Suri, 2017) :
1) Responden duduk rileks dan tenang sekitar 5 menit.
2) Pemeriksa menjelaskan manfaat dari rileks, agar nilai tekanan darah
saat pengukuran tersebut dihasilkan nilai yang stabil.
3) Pasangkan manset pada salah satu lengan dengan jarak sisi manset
paling bawah 2,5 cm dari siku kemudian rekatkan dengan baik.
4) Tangan responden diposisikan di atas meja dengan posisi telapak
tangan terbuka keatas dan sejajar dengan jantung.
5) Lengan yang terpasang manset harus bebas dari lapisan apapun.
13
6) Raba nadi pada lipatan lengan, lalu pompa alat hingga denyut nadi
tidak teraba kemudian dipompa kembali sampai tekanan meningkat 30
mmHg.
7) Tempelkan stetoskop pada perabaan denyut nadi, lepaskan pemompa
perlahan-lahan dan dengarkan bunyi denyut nadi tersebut.
8) Catat tekanan darah sistolik yaitu nilai tekanan ketika denyut nadi
yang pertama kali terdengar dan tekanan darah diastolik ketika bunyi
denyut nadi sudah tidak terdengar.
9) Pengukuran sebaiknya dilakukan 2 kali dengan selang waktu 2 menit.
Jika terdapat perbedaan hasil pengukuran sebesar 10 mmHg atau lebih
lakukan pengukuran untuk ke 3 kalinya.
10) Apabila responden tidak mampu duduk, pengukuran dapat dilakukan
dengan posisi baring, kemudian catat kondisi tersebut di lembar
catatan.
a. Persiapan Sphygmomanometer Sebelum Digunakan
1) Pasang dengan rapat manset atau sabuk tensimeter pada lengan kiri atas
pasien.
2) Tempatkan stetoskop pada telinga terapis.
3) Pastikan kepala stetoskop dalam posisi terbuka (on).
4) Cara memastikannya dengan mengetuk secara perlahan-lahan pada area
sensor kepala stetoskop.
5) Jika terdengar bunyi, maka stetoskop dalam kondisi on.
6) Cari denyut nadi atau arteri brakhialis di bagian siku dalam lengan kiri
pasien.
7) Biarkan lengan nyaman, kemudian letakkan kepala stetoskop pada
denyut nadi atau arteri tadi (gunakan tangan kiri).
8) Pastikan katup kantung tekanan dalam keadaan tertutup (dengan
memutar skrup searah jarum jam sampai rapat).
b. Persiapan Pasien
Sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah, berikut beberapa
persiapan yang perlu dilakukan oleh pasien (Potter, 1994) :
1) Beritahu pasien untuk menghindari latihan dan merokok selama 30
menit sebelum pengukuran.
15
2) Jelaskan prosedur dan buatlah pasien istirahat sedikitnya 5 menit
sebelum pengukuran.
3) Pastikan bahwa ruangan hangat dan terang. Buatlah pasien dalam
kondisi duduk.
4) Tentukan sisi anatomik terbaik untuk pengukuran tekanan darah, seperti
hindari lengan di sisi dimana telah dilakukan operasi payudara atau
ketiak dan pengangkatan jaringan limfe.
5) Hindari lengan atau tangan yang mengalami trauma, penyakit atau ila
lengan bawah telah diamputasi atau tetutup gips atau balutan yang
keras
Agency Theory (skripsi dan tesis)
Dalam sebuah perusahaan pasti akan muncul masalah yang disebabkan oleh agen
yang mana masalah tersebut muncul karena adanya ketidaksamaan antara agen
dengan principal. Seorang agen hanya berorientasi untuk mendapatkan bonus dari
perusahaan akan tetapi berbeda dengan principal yang lebih berorientasi pada profit
perusahaan. Dari sudut teori keagenan menyatakan bahwa informasi yang
diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dapat digunakan oleh para
stakeholder dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh
manajer perusahaan. Tingginya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh
perusahaan maka masalah yang muncul antara agen dan principal dapat
diminimalisir karena principal akan lebih mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh
agennya sehingga tidak akan terjadi ketimpangan informasi antara keduanya
melalui pengungkapan CSR tersebut (Hasnia & Rofingatun, 2017).
Informasi yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang
mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya dapat mendapatkan perhatian
masyarakat. Dengan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial
diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada para investor ketika
melakukan pengambilan keputusan, sehingga investor tidak mengacu terhadap
informasi keuntungan saja.
Fisiologi Tekanan Darah (skripsi dan tesis)
Darah mengambil oksigen dari dalam paru-paru. Darah yang mengandung oksigen memasuki jantung dan kemudian dipompakan ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah yang disebut arteri. Pembuluh darah yang lebih besar bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh darah lebih kecil hingga berukuran mikroskopik dan akhirnya membentuk jaringan yang terdiri dari pembuluh-pembuluh darah sangat kecil atau disebut dengan pembuluh kapiler. Jaringan ini mengalirkan darah ke sel tubuh dan menghantarkan oksigen untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup. Kemudian darah yang sudah tidak beroksigen kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena, dan di pompa kembali ke paru-paru untuk mengambil oksigen lagi. Saat jantung berdetak, otot jantung berkontraksi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Tekanan tertinggi berkontraksi dikenal dengan tekanan sistolik. Kemudian otot jantung rileks sebelum kontraksi berikutnya, dan tekanan ini paling rendah, yang dikenal sebagai tekanan diastolik. Tekanan sistolik dan diastolik ini diukur ketika seseorang memeriksakan tekanan darah (Beevers, 2002 dalam Jennie, 2007)
Legitimasi Theory (skripsi dan tesis)
Legitimasi adalah suatu pengakuan perusahaan oleh masyarakat. Pengakuan
merupakan hal yang penting bagi perusahaan yang mana itu membuat
kelangsungan hidup perusahaan menjadi lebih baik. Dalam teori legitimasi
menyatakan bahwa keberlangsungan kegiatan perusahaan harus sesuai dengan
aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar sehingga dengan begitu perusahaan
akan mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar Suchman (1995) dalam
penelitian (Sholihin & Aulia, 2018).
Dalam teori ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dapat dibuktikan
dengan melakukan pengungkapan secara tertulis dalam laporan keuangan
perusahaan dan kegiatan yang dilakukan perusahaan mengenai pengungkapan CSR
juga sesuai dengan nilai, adab dan aturan yang ada di lingkungan sekitar (Sari &
Triyono, 2017).
Dasar dari adanya pengungkapan CSR perusahaan yaitu menunjukkan
kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap sekitar dengan
melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat. Tujuan akhir pengungkapan sosial
yang dilakukan yaitu perusahaan ingin memiliki keuntungan yang lebih ketika
menjalankan kegiatan usahanya, namun jika dilihat untuk jangka kedepannya
perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaan dimata masyarakat sehingga
reputasi perusahaan menjadi lebih baik (Sholihin & Aulia, 2018).
Definisi Tekanan (skripsi dan tesis)
Darah Tekanan darah adalah daya yang di perlukan agar darah dapat mengalir di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai seluruh jaringan tubuh manusia. Darah dengan lancar beredar ke seluruh bagian tubuh berfungsi sebagai media pengangkut oksigen serta zat lain yang di perlukan untuk kehidupan sel-sel di dalam tubuh (Moniaga, 2012). Menurut Gunawan (2007) dalam Suri (2017) istilah “tekanan darah” berarti tekanan pada pembuluh nadi dari peredaran darah sistemik di dalam tubuh manusia. Tekanan darah di bedakan antara tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah ketika menguncup (kontraksi) sedangkan, tekanan darah diastolik adalah tekanan darah ketika mengendor kembali (rileksasi). Tekanan darah tiap orang sangat bervariasi. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah lebih rendah dibandingkan usia dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, dimana tekanan darah akan lebih tinggi ketika seseorang melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika sedang beristirahat (Sutanto, 2010)
Stakeholder Theory (skripsi dan tesis)
Menurut Chariri(2008) dalam penelitian Indriyani & Yuliandhari (2020) bahwa
stakeholder theory menunjukkan bahwa perusahaan itu suatu entitas yang
beroperasi tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, melainkan juga
harus bermanfaat bagi seluruh stakeholdernya. Stakeholder meliputi kreditor,
pemerintah,analis, investor, supplier, masyarakat, konsumen,dan pihak
lainnya.Dalam teori stakeholder ini mengharapkan perusahaan untuk melakukan
pengungkapan CSRnya karena itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasa
kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.
Teori stakeholder dapat memberi sebuah penjelasan bahwa perusahaan
melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai upaya untuk memenuhi
harapan atau permintaan stakeholder. Namun demikian perusahaan tetap
melakukan identifikasi terhadap stakeholdernya, hal tersebut dilakukan perusahaan
untuk menanggulangi jika dalam kelangsungan kegiatannya terdapat gangguan dan
bisa menyebabkan impian perusahaan tidak terwujud (Sholihin & Aulia, 2018).
Hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder dapat diwujudkan
dengan melakukan beberapa kegiatan yang baik yang diinginkan oleh stakeholder.
Hal tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan berdampak baik
untuk perusahaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk
mewujudkan keinginan stakeholdernya yaitu dengan melakukan pengungkapan
Corporate Social Responsibility. Pengungkapan Corporate Social Responsibility
merupakan media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder, dan dengan
perusahaan melakukan pengungkapan ini stakeholder dapat mengevaluasi dan
mengetahui sejauh mana perusahaan melakukan perannya yang sesuai dengan
keinginan stakeholder.
Penelitian Sebelumnya (skripsi dan tesis)
Yovana & Kadir (2020) melakukan penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR), leverage berpengaruh negatif signifikan
terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan
pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Menggunakan perusahaan
index LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2014-
2017 sebagai populasi penelitian.
Hasil penelitian Indriyani & Yuliandhari (2020) menunjukkan bahwa
profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan untuk
variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Dengan satu teori yaitu teori stakeholder. Sampel yang
digunakan yaitu 44 perusahaan Indeks LQ-45 non-keuangan dengan periode 2015-
2018.
Putri (2017) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa
semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Sampel yang digunakan ada 25 perusahaan pertambangan dengan periode selama 3
tahun yaitu tahun 2012- sampai tahun 2014.
Penelitian yang dilakukan oleh Irhami & Diana (2020) dengan hasil
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, ukuran
perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada Corporate Social
Responsibility. Sedangkan leverage, likuiditas, rasio aktivitas dan profitabilitas
berpengaruh positif pada Corporate Social Responsibility. Perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2018 merupakan
sampel penelitian.
Hasil penelitian Munsaidah et al., (2016) dengan hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa firm size, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan berpengaruh
positif terhadap CSR. Sedangkan age dan leverage berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan CSR. Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dengan periode 2010-2014 merupakan populasi yang digunakan
dalam penelitian.
Penelitian yang dilakukan Wartyna & Apriwenni (2018) menyimpulkan
variabel kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan
publik, leverage, dan pertumbuhan perusahaan menunjukan tidak adanya pengaruh
terhadap pengungkapan CSR.
Perbedaan Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme (skripsi dan tesis)
Corporate Governance pada Pengungkapan Modal Intelektual di
Indonesia dan Malaysia.
Indonesia dan Malaysia meskipun tergabung dalam bagian negara
berkembang dan terletak dalam satu kawasan tetap memiliki perbedaan
dalam standar pelaporan keuangan serta pedoman mekanisme GCG.
Standar pelaporan keuangan yang digunakan di Indonesia yaitu Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan Malaysia menggunakan
Malaysian Accounting Standards Board (MASB). Perbedaan berikutnya
yaitu pedoman mekanisme penerapan GCG di Indonesia dan Malaysia,
dimana Indonesia memiliki KNKG selaku pembuat pedoman GCG di
Indonesia, sementara di Malaysia memiliki Securities Commision yang
membuat Malaysian Code on Corperate Governance (MCCG). Perbedaan
yang terdapat di Indonesia dan Malaysia akan memengaruhi efek variabel
independen pada ICD mengingat bahwa variabel moderasi penelitian ini
yaitu kualitas komite audit merupakan bagian dari GCG.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kesepuluh yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan perbedaan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh struktur
kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan
Malaysia.
Perbedaan Pengungkapan Modal Intelektual di Indonesia dan Malaysia (skripsi dan tesis)
ICD sejauh ini diungkapkan secara sukarela oleh manajemen
perusahaan yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi
kepada para investor. Wilayah dan hukum yang berlaku disuatu negara
merupakan salah satu faktor yang menjelaskan tingkat kesukarelaan
pengungkapan ICD pada suatu perusahaan. Pada umumnya negara maju
telah membuat aturan dalam pembuatan laporan tahunan untuk melakukan
pengungkapan mengenai modal intelektual perusahaan, sedangkan untuk
negara berkembang belum ada aturan yang mengatakan untuk melakukan
pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan. Hal
ini didukung dengan hasil penelitian Web et al. (2008) yang mengatakan
bahwa perusahaan yang berasal dari lingkungan hukum yang kuat
(common law system) mendapatkan tekanan yang lebih dibandingkan
dengan perusahaan dari lingkungan hukum yang lemah (civil law system)
dalam melakukan pengungkapan yang baik. Indonesia menerapkan civil
law system, sedangkan Malaysia menerapkan common law system.
Penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual dengan
membandingkan 2 negara telah dilakukan oleh Velycia (2014) dan Ulum
et al. (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Velycia (2014) meneliti
perbedaan tingkat ICD antara negara Indonesia dengan Singapura, hasil
dari penelitian ini mengatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat ICD
antara negara berkembang (Indonesia) dengan negara maju (Singapura).
Perusahaan di Indonesia memiliki tingkat ICD yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan di Singapura, hal ini dikarenakan
perusahaan di Indonesia melakukan ICD untuk meningkatkan minat
investor agar berinvestasi pada perusahaannya.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Ulum et al. (2016) membandingkan
tingkat ICD yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat ICD
antara universitas di Indonesia dan Malaysia, hal ini dikarenakan
Indonesia dan Malaysia tidak mendapatkan tekanan untuk melakukan
pengungkapan modal intelektual.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kesembilan yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan perbedaan pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan
Malaysia.
Peran Kualitas Komite Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan Asing (skripsi dan tesis)
pada Pengungkapan Modal Intelektual
Tingkat kepemilikan asing yang tinggi dalam suatu perusahaan
akan sangat meningkatkan sistem pengawasan terhadap perusahaan
tersebut, hal ini terjadi karena pihak asing pada umumnya memiliki
pengalaman investasi yang cukup banyak, sehingga membuat kepemilikan
asing memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik dibanding
kepemilikan lainnya.
Manajemen dalam memenuhi tuntutan dari para investor asing
tersebut agar pihak asing tersebut yakin bahwa laporan tahunan yang
dilaporkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan pada umumnya
menggunakan mekanisme pengawasan internal yang dapat menjamin
kebenaran dari laporan tahunan tersebut kepada para stakeholder.
Keberedaan komite audit merupakan salah satu perangkat penting dalam
peneran pengawasan tersebut.
Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan
bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh
kepemilikan asing pada pengungkapan modal intelektual di suatu
perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang
dilakukan Gautama, Daromes, dan Ng (2017) mengatakan bahwa
kompetensi komite audit memoderasi hubungan antara kepemilikan asing
dan kualitas laporan keuangan. Pengawasan yang efektif baik dari pihak
investor asing maupun dari komite audit perusahaan dapat mengurangi
permasalahan asimetri informasi dan meningkatkan kualitas laporan
keuangan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keenam yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan asing
terhadap pengungkapan modal intelektual.
