Prinsip Umum Peninjauan Kembali (skripsi dan tesis)

1) Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang berbunyi
“Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh
melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”
29
Mahkamah Agung tidak diperkenankan menjatuhkan putusan yang
hukuman pidananya melebihi putusan pengadilan negeri. Prinsip ini
sesuai dengan tujuan diadakannya upaya peninjauan kembali yaitu
untuk memenuhi hak pemohon untuk mencari keadilan. Dengan upaya
peninjauan kembali, terpidana diberikan kesempatan untuk membela
kepentingannya agar terbebas dari ketidakbenaran penegakan hukum.43
2) PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi.
Secara normatif undang-undang mengatur bahwa PK tidak
menangguhkan atau menghentikan eksekasi (pelaksanaan putusan).
Objek permohonan upaya hukum PK adalah suatu putusan yang
berkekuatan hukum tetap (BHT). Hal ini berarti bahwa saat putusan
BHT, terdakwa telah berubah status hukumnya menjadi terpidana.
Putusan pengadilan yang BHT demikian tidak terpengaruh dengan
proses PK yang diajukan sehingga tetap dilaksanakan.44
3) PK dapat dilakukan lebih dari satu kali.
Dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, disebutkan bahwa PK terhadap
suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan satu kali.
Pada tahun 2013 Antasari Azhar mengajukan uji materi Pasal
268 ayat 3 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi
ke MK dilakukan untuk menilai apakah suatu Pasal dan
undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945). Antasari yang merupakan terpidana 18tahun dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain merasa
dirinya belum mendapat keadilan dengan upaya PK yang
pernah ia lakukan. Dalam persidangan uji materi tersebut
terdapat perdebatan mengenai keadilan dan kepastian
hukum.Apabila PK dapat dilakukan berkali-kali maka
kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan.Yusril Ihza
Mahendra yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji
materi di MK menerangkan bahwa PK berkali-kali adalah
dalam rangka mencari keadilan materil. Pada 6 Maret 2014
MK memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar
yakni PK dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan ini
mendapat respon kurang baik dari Mahfud MD yang
merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud
berpendapat bahwa putusan MK terkait PK berkali-kali
menimbulkan kepastian hukum seseorang menggantung.45
Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUUXI/2013 yang mengabulkan seluruhnya permohonan Antasari Azhar
mengenai peninjauan kembali maka setiap terpidana berhak
mengajukan peninjauan kembali lebih dari sekali dengan ketentuan
adanya novum baru berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi