a. Kepastian
Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1985 :
716) menerangkan, kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tentu,
sudah tetap, tidak boleh tidak, sehingga kepastian berarti ketentuan,
ketetapan.
b. Hukum
Banyak sarjana hukum yang mendefinisikan hukum sebagai
himpunan peraturan-peraturan hukum konkrit yang mengatur kegiatan
kehidupan manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya
(Mertokusumo, 2004 : 14). Pandangan ini sebenarnya dilandasi oleh
paradigma teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen
dan John Austin. Dalam paradigma teori hukum ini, antara lain
disebutkan bahwa tiada hukum di luar undang-undang dan hukum
adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan (Handoyo, 2008 : 2). Pandangan ini tidak
sepenuhnya benar karena hukum bukan hanya berupa peraturanperaturan tertulis tetapi juga dapat berupa peraturan yang tidak tertulis
seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.
John Chipman Gray, sebagaimana dikutip oleh Ali (2009 :
399) mengemukakan bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada
berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, di mana beberapa di
antaranya sama sekali tidak bermakna, sedang pada sebagian definisi
lain, kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Menurut
Gray, ada tiga teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat,
yang mempunyai potensi yang besar untuk dapat diterima
kebenarannya dan layak untuk dibahas. Ketiga teori tersebut menolak
anggapan bahwa pengadilan adalah “the author” dari hukum,
melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengekspresikan
hukum.
Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai
‘the commands of sovereign’ (perintah-perintah dari pemegang
kedaulatan). Teori ini adalah pandangan dari John Austin. Menurut
Austin,
“every positive law, obtaining in any community, is a creator of the
Sovereign or State; having been established immediately by the
monarch or supreme body, as exercising legislative or judicial
functions; or having been established immediately by a subject
individual or body, as exercising rights or powers of direct or judicial
legislation, which the monarch or supreme body has expressly or
tacitly conferred.”
Pandangan positivis John Austin memang hanya mengakui
hukum positif sebagai satu-satunya hukum, yang dapat ditemukan
pada setiap komunitas manapun dan dibuat oleh para pemegang
kedaulatan atau negara (Ali, 2009 : 399-400).
Teori definisi hukum yang kedua menurut Gray (dalam Ali,
2009 : 400), adalah “Theory on the nature of law is what the courts, in
deciding cases, are in truth, applying what has previously existed in
the common consciousness of the people.” Teori ini memandang sifat
hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan, merupakan suatu
kebenaran, yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada
sebelumnya. Teori ini adalah teori yang dianut oleh von Savigny, yang
pada bagian awal karyanya yang berjudul “the system des heutigen
romischen Rechts”, Savigny mengidentikkan hukum adalah
“volksrecht” (hukum rakyat) sebagai perwujudan dari “volksgeist”
(jiwa rakyat) yang merupakan “kesadaran umum rakyat” dan
merupakan “intuisi hidup” dari rakyat.
Teori pendefinisian hukum ketiga menurut Gray dalam
Achmad Ali (2009 : 401) adalah bahwa hukum bukan merupakan
perintah-perintah pemegang kedaulatan atau negara, juga bukan yang
berwujud “volksrecht” yang merupakan ekspresi dari “the common
consciousness of the people” (kesadaran umum rakyat), melainkan
teori ketiga ini berpandangan bahwa “the law is the judges rule”.
Pandangan yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan
oleh hakim ini, merupakan pandangan kaum realitas Amerika Serikat.
Sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat tentang definisi
hukum, masing-masing ahli hukum mempunyai pandangan dan
pendapat sendiri tentang pengertian hukum. Secara umum, hukum
dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan yang dibuat oleh yang
berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta
mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi
mereka yang melanggar (Soeroso, 2002 : 38).
c. Kepastian Hukum
Radbuch sebagaimana dikutip oleh Riswandi (2005 : 167)
mengemukakan adanya tiga cita (idée) dalam hukum yaitu keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukum
selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum
selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut
terutama adanya peraturan hukum.
Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu
peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh
pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar
hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap
pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga
(Suseno, 1988 : 79).
Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya
selalu dikaitkan dengan hukum. Mertokusumo (1999 : 145)
menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang
akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu.
Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan
tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan
dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan
kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan
pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya
bertugas menyuarakan isi undang-undang (Manullang, 2007 : 92-93).
Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya De l’esprit des lois
(The Spirit of Laws) pada tahun 1748, merupakan reaksi terhadap
kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat
menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata
menjadi pelayan monarki (Utrecht dan Djindang, 1989 : 388).
Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, Cesare
Beccaria, menulis buku berjudul De deliti e delle pene, yang
menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana.
Baginya, seorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan
oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu, eksekutif dapat
menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar
apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasannya ini
kemudian dikenal sebagai azas nullum crimen sine lege, yang pada
tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara
terhadap kesewenangan negara (Boot dalam Manullang, 2007 : 93).
Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum,
memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum di sini selalu
mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara.
Sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu
berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah
masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu,
aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak
terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di
luar negara (Manullang, 2007 : 94).
Dalam diskursus orisinalnya, pada masa Yunani kuno,
perdebatan mengenai peran negara dan relasinya dengan hukum, dalam
melindungi warga negara merupakan salah satu topik utamanya
(Suseno, 2003 : 79). Perlindungan terhadap warga negara memang
terletak pada negara, jika negara itu mengakui adanya konsep
Rechtstaat. Dalam konsep ini, suatu negara dianggap menganut prinsip
Rechtstaat, apabila dalam penyelenggaraan negara itu dilakukan
menurut hukum, yang dituangkan dalam konstitusi (Azhary dalam
Manullang, 2007 : 94). Apabila ada sekelompok pihak di luar negara
yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi digunakan secara
sewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab
untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, karena negara
adalah subjek yang mendapat perintah dari konstitusi dan hukum untuk
melaksanakan kepentingan umum menurut hukum yang baik. Dengan
adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan
perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab
itu nilai kepastian yang berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang
pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga
negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga
hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk
menjalankannya. Di sinilah letak relasi antara persoalan kepastian
hukum dengan peranan negara terlihat (Manullang, 2007 : 95).
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah