Menurut Salman dan Farid (2016:233) target costing memberikan
manfaat bagi perusahaan, diantaranya yaitu:
a. Meningkatkan kepuasan pelanggan, yakni desain difokuskan pada nilainilai pelanggan.
b. Mengurangi biaya, melalui desain yang lebih efisien dan efektif.
c. Membantu perusahaan mencapai profitabilitas yang diinginkan pada
produk baru atau produk yang didesain ulang.
d. Dapat mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan
produk, melalui peningkatan koordinasi manajer desain, manufaktur dan
pemasaran.
e. Dapat meningkatkan kualitas produk secara menyeluruh, melalui desain
yang dikembangkan secara hati-hati dan isu-isu menufaktur yang
dianggap penting dipertimbangkan secara jelas dalam tahap desain.
f. Memfasilitasi koordinasi desain, manufaktur, pemasaran dan manajemen
biaya dalam menentukan biaya produk (product cost) dan siklus hidup
penjualan (sales life cycles).
Target Costing (skripsi dan tesis)
Target costing adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu
produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan
dapat memperoleh laba yang diharapkan. Hansen dan Mowen, (2013: 361)
mendefinisikan target costing sebagai suatu perbedaan antara harga
penjualan yang dibutuhkan untuk menangkap pangsa pasar yang telah
ditentukan terlebih dahulu dan laba per unit yang diinginkan. Witjaksono
(2013:177) mengemukakan bahwa “target costing adalah suatu sistem
dimana penentuan harga pokok produksi adalah sesuai dengan yang
diinginkan (target) sebagai dasar penetapan harga jual produk yang akan
memperoleh laba yang diinginkan, atau penentuan harga pokok sesuai
dengan harga jual yang pelanggan rela membayarnya.
Krismiaji dan Aryani (2011:335) Target Costing adalah proses
penentuan biaya maksimum yang dimungkinkan bagi pembuatan sebuah
produk baru dan kemudian merancang prototipe yang menguntungkan
dengan kendala biaya maksimum yang telah ditetapkan. Menurut Garrison,
et al (2008: 541), perhitungan target costing adalah proses penentuan biaya
maksimum yang dimungkinkan untuk suatu produk baru dan kemudian
mengembangkan sebuah contoh yang dapat dibuat dengan menguntungkan
berdasarkan angka biaya target maksimum tersebut.
Biaya Produksi (skripsi dan tesis)
Pengertian biaya produksi (manufacturing cost) menurut Riwayadi
(2013:26) merupakan biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi.
Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja
langsung dan biaya overhead pabrik. Sedangkan menurut Mulyadi
(2010:14) biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Sodikin
2015:22) menyatakan biaya produksi adalah biaya yang diperlukan untuk
memperoleh bahan baku (mentah) dari pemasok dan mengubahnya menjadi
produk selesai yang siap dijual.
Oleh sebab itu biaya produksi yang
timbul karena adanya suatu kegiatan mengolah bahan baku menjadi atau
sering di sebut dengan proses produksi mempunyai 3 (tiga) unsur yang
terdiri dari :
a. Biaya Bahan Baku Langsung
Pengertian biaya bahan baku pabrik yaitu biaya atas bahan baku
yang dikonsumsi dalm proses produksi secara langsung atau fisik
manjadi barang jadi contoh : benang pada pakaian. Carter dan Usry
(2013:40) menyatakan bahwa biaya bahan baku adalah biaya bahan
baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan
secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Contoh kayu yang
digunakan untuk membuat mebel.
b. Biaya Tenaga Kerja Langsung
Pengertian biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya yang
dikeluarkan untuk pekerja yang terlibat dalam prose produksi secara
langsung. Contoh : biaya gaji karyawan bagian produksi. Menurut
Carter dan Usry (2013:40) biaya tenaga kerja langsung adalah biaya
tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi
produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu.
Biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji dan upah yang diberikan
tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengolahan barang.
c. Biaya Overhead Pabrik
Pengertian biaya overhead pabrik yaitu biaya produksi selain
biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang
unsurnya dapat digolongkan menjadi 7 (tujuh) yaitu :
1) Biaya bahan pembantu dan bahan penolong
2) Biaya tenaga kerja tidak langsung
3) Penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik
4) Reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik
5) Biaya listrik, air pabrik
6) Biaya asuransi pabrik
7) Biaya overhead lain-lain.
Konsep Biaya (skripsi dan tesis)
Telah disebutkan sebelumnya bahwa objek biaya adalah biaya, yang
dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Menurut
Mulyadi (2015:8) Dalam arti luas “ biaya adalah pengorbanan sumber
ekonomi, yang di ukur dalam satuan uang, yang terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.”
Mursyidi (2010:14), mengemukakan bahwa biaya adalah suatu
pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai
tujuan, baik yang dapat dubebankan pada saat ini maupun pada saat yang
akan datang. Firdaus dan Wasilah (2012:22) menyatakan bahwa biaya
adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh
barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau
mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi.
Menurut Hansen dan Mowen (2013:40) merupakan kas yang
dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberi
manfaat saat ini atau dimasa datang bagi organisasi. Pendapat lain yang
dikemukakan oleh Surjadi (2013:1) biaya adalah semua pengorbanan yang
perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan
satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi
maupun yang akan terjadi. biaya terbagi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya
implisit. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa biaya
adalah semua pengorbanan yang dilakukan dalam memproduksi suatu
barang yang kemudian dilakukan proses pencatatan, penggolongan dan
peringkasan serta penyajian biaya-biaya yang merupakan pengertian dari
akuntansi biaya.
Pengklasifikasi biaya harus di sesuaikan dengan informasi biaya yang
akan disajikan, oleh sebab itu klasifikasikan biaya tergantung untuk tujuan
apa biaya itu di golongkan karena untuk tujuan yang berbeda di perlukan
cara klasifikasi biaya yang berbeda pula. Sesuai dengan kebutuan informasi
menurut Mulyadi (2015:14) biaya digolongkan menjadi 5 (lima) klasifikasi
yaitu:
a. Klasifikasi biaya berdasarkan obyek pengeluaran perusahaan
b. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan industri,
terdiri dari 3 komponen (tiga) yaitu: biaya Produksi, biaya Pemasaran,
serta biaya administrasi dan umum
c. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu dibiayai,
terdiri dari 2 (dua) klasifikasi yaitu: biaya langsung (direct cost) dan
biaya tidak langsung (indirect cost)
d. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan perubahan volume
produksi terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi yaitu : biaya variabel (variable
cost), biaya semi variabel dan biaya tetap (fixed cost)
e. Klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya terdiri dari
pengeluaran modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan
(revenue expenditures)
Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu
akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya bukan
merupakan dari tipe akuntansi itu sendiri melainkan terpisah dari dua tipe
tersebut, namun merupakan bagian dari keduanya.
Akuntansi Biaya adalah proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan, dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan produk
atau penyerahan jasa dengan cara-cara tertentu beserta penafsiran terhadap
hasilnya (Surjadi 2013:1). Menurut Supriyono (2011:12) menyatakan
bahwa akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan
alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara
sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya.
Sedang Mulyadi (2015:7) menyatakan bahwa akuntansi biaya adalah proses
pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan
dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran
terhadapnya. Akuntansi biaya menghasilkan informasi untuk memenuhi
berbagai macam tujuan. Untuk tujuan penentuan kos produksi,
pengendalian biaya, tujuan pengambilan keputusan khusus. Objek kegiatan
akuntansi biaya adalah biaya.”
Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian, serta
penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses tersebut
ditunjukan. Proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik
akuntansi keuangan. Dengan demikian akuntansi biaya dapat merupakan
bagian dari akuntansi keuangan.
Proses akuntansi biaya dapat ditujukan pula untuk memenuhi
kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Akuntansi biaya harus
memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen. Dengan demikian
akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Menurut
Mulyadi (2015:7) akuntansi biaya memiliki tiga tujuan pokok yaitu:
a. Penentuan biaya produk
Umumnya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan
dan untuk memenuhi kebutuhan manajemen
b. Pengendalian biaya
Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang
seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi atau menyerahkan produk /
jasa.
c. Pengambilan keputusan khusus
Pengambilan keputusan khusus menyangkut masa yang akan datang.
Oleh karena itu informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan
selalu berhubungan dengan informasi.
Metode Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Dalam kebanyakan perusahaan manufaktur, biaya produksi di
pertanggungjawabkan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem akumulasi
biaya. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan baku, tenaga
kerja dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Pusat biaya umumnya
adalah departemen, tetapi dapat juga pusat pemrosesan dalam satu departemen.
Karena itu metode pengumpulan biaya produksi terbagi menajdi 2 yaitu :
(Firdaus Ahmad Dunia, Wasillah Abdullah: 2012)
Menurut Mulyadi (2016:63) “Metode pengumpulan biaya produksi
yang digunakan oleh perusahaan yang mnegolah produknya secara massa”.
a. Metode Harga Pokok Proses
Menurut Mulyadi (2016:63) “merupakan metode pengumpulan biaya
produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mnegolah produknya
secara massa”. karakteristik produksinya adalah sebagai berikut:
1) Produk yang dihasilkan merupakan produk standar
2) Produk yang dihasilkan dari bulan kebulan adalah sama
3) Kegiatan produksi dimulai dengan terbitnya perintah produksi yang
berisi rencana produksi standar untuk jangka waktu tertentu. Mulyadi
(2016:63)
b. Metode harga pokok pesanan
Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan mengolah
bahan baku menjadi produk jadi berdasarkan pesanan dari luar atau dari
dalam perusahaan. Karakteristik usaha perusahaan tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika
pesanan yang satu selesai dikerjkan, proses produksi dihentikan, dan
dimulai dengan pesanan berikutnya.
2) Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh
pemesan. Dengan demikian pesanan yang satu dapat berbeda
dengan pesanan yang lain.
3) Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk
memenuhi persediaan di gudang.
Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan
pesanan tersebut di atas berpengaruh terhadap pengumpulan biaya
produksinya.
Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga harga
pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya
berdasarkan pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan
spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga
pokok produksinya secara individual.
2) Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya
dengan produk menjadi dua kelompok berikut ini: biaya produksi
langsung dan biaya produksi tidak langsung.
3) Biaya produksinya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya
tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung
disebut dengan istilah biaya overhead pabrik.
4) Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok
produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya
terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam
harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
Harga pokok produksi per unit pada saat ada pesanan selesai
diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang
dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang
dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. (Mulyadi, 2016:38)
Perbedaan Metode Harga Pokok proses dan metode harga pokok
pesanan. Perbedaan di antara dua metode pengumpulan biaya produksi
tersebut terletak pada: Ony Widilestariningtyas dkk, 2012:
1. Pengumpulan biaya produksi
2. Perhitungan harga pokok produksi per satuan
3. Penggolongan biaya produksi
4. Unsur biaya yang dikelompokan dalam biaya overhead pabrik
Depresiasi (skripsi dan tesis)
Depresiasi adalah suatu metode untuk mengalokasikan harga perolehan
aktiva ke periode-periode akuntansi. Istilah depresiasi digunakan untuk
menunjukkan alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang dapat diganti,
seperti gedung, mesin, alat-alat dan lain-lain.
Alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang tidak dapat diganti
seperti sumber-sumber alam (wasting assets) disebut deplesi. Sedangkan
alokasi harg aperoleha aktiva tetap tidak berwujud disebut amortisasi. Zaki
Baridwan (2013:306)
Menurut Zaki Baridwan tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
menentukan beban depresiasi setiap periode, yaitu:
a. Harga perolehan (Cost) yaitu uang yang dikeluarkan atau utang yang
timbul dan biaya biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva
dan menempatkannya agar dapat digunakan.
b. Nilai sisa suatu aktiva yang didepresiasi adalah jumlah yang diterima bila
aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut sudah
tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi
pada saat menjual/menukarkannya.
c. Taksiran umur kegunaan. Taksiran umur kegunaan (masa manfaat) suatu
aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijakan-kebijakan
yang dianut dalam reparasi. Taksiran umur ini bisa dinyatakan dalam
satuan periode waktu.
Cara Penggolongan Biaya (skripsi dan tesis)
“Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara.
Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak
dicapai dengan penggolongan tersebut, karena dalam akuntansi biaya dikenal
konsep: “different costs for different puposes”. Mulyadi (2016:13).
Mulyadi menyatakan bahwa biaya dapat digolongkan menurut sifatnya:
a. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran
“Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran
merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek
pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang
berhubungan dengan bahan bakar disebut “biaya bahan bakar”. Mulyadi
(2016:13).
b. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan
“Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu
fungsi produk, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum. Oleh
karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokan
menjadi tiga kelompok:
1). Biaya produksi
Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.
Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini
dibagi menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan
biaya overhead pabrik (factory overhead cost). Contohnya adalah
biaya bahan depresiasi mesin dan ekuipmen biaya bahan baku, baik
yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan
proses produk.
2). Biaya pemasaran
Merupakan biaya-biaya yang menjadi untuk melaksanakan
kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya
promosi, biaya angkut dari gudang perusahaan ke gudang pembeli.
3). Biaya administrasi dan umum
Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan
produksi dan pemasaran produk. Contohnya biaya ini adalah biaya
gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian
hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya
photocopy. Mulyadi (2016:14).
a. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Suatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam
hubungannya dengan suatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokan
menjadi dua golongan:
1) Biaya langsung
Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang
penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayai. Jika
suatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak
akan terjadi. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan
biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya tidak langsung
Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya
disebabkan oleh suatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam
hubungannya dengan produk tersebut dengan istilah biaya produksi
tidak langsung atau biaya overhead pabrik (factory overhead costs).
Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah
biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati
oleh lebih dari satu departemen. Mulyadi (2016:15).
b. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas
Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat
digolongkan menjadi :
1) Biaya Variabel
Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah
sebanding dengan dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya
adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya Semivariabel
Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. biaya semivariabel mengandung
unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel
3) Biaya Semifixed
Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume
kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume
produksi tertentu.
4) Biaya tetap
Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalm kisar
volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gajih direktur
produksi. Ony Widilestariningtyas (2012:14-15)
c. Atas dasar jangka waktu manfaatnya
Biaya dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1) Pengeluaran modal (capital expenditures)
Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih
dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi adalah satu
tahun kalender). Pengeluaran modal pada saat terjadinya dibebankan
sebagai kos aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang
menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau
dideplesi. Contoh pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk
pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar terhadap aktiva tetap,
untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk riset dan
pengembangan suatu produk.
2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures)
Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai
manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada
saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya
dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran
biaya tersebut. Contohnya biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga
kerja. Ony Widilestariningtyas (2012:15)
Tujuan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok : penentuan kos produksi,
pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Untuk memenuhi
tujuan penentuan kos produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan
meringkas biaya-biaya pembuatan produk dan penyerahan jasa. Biaya yang
dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang telah terjadi dimasa yang lalu
atau historis. Umumnya akuntansi biaya untuk menentukan kos produk ini
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. Oleh karena itu,
untuk melayani kebutuhan pihak luar tersebut, akuntansi biaya untuk
menentukan kos produk tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim.
Disamping itu, penentuaan kos produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut
dilayani oleh akuntansi manajemen yang tidak selalu terikat dengan prinsip
akuntansi yang lazim. Lihat misalnya metode variable costing untuk
menentukan kos produk dan penyajian informasi biaya untuk memenuhi
kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan jangka
pendek. Mulyadi, (2016:7).
Riwayadi (2014:24) : “Pada prinsipnya, akuntansi adalah suatu proses
untuk mentransformasi input menjadi output. Inputnya adalah data akuntansi,
sedangkan ouputnya adalah informasi akuntansi.
Riwayadi (2014:25) : “Akuntansi merupakan bagian dari akuntansi,
akuntasi biaya juga merupakan suatu proses untuk mentransformasi input
menjadi output. Namun input yang digunakan lebih spesifik, yaitu data biaya,
dan output nya juga lebih spesifik, yaitu informasi biaya. Dengan demikian,
akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengedentifikasian,
pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis berbagai unsur biaya
langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses
menghasilkan dan memasarkan produk. Berdasarkan definisi tersebut, jelaskan
bahwa input akuntansi biaya adalah data biaya yang dapat diklasifikasikan
sebagai biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Pengertian Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Informasi biaya merupakan dari informasi keuangan. Informasi biaya ini
sangat diperlukan perusahaan terutama untuk mengambil keputusan. Sebelum
membahas apa yang dimaksud akuntansi biaya itu sendiri,ada baiknya kita
mengetahuan apa yang dimaksud dengan akuntansi itu sendiri.
Akuntansi adalah suatu proses untuk mentransformasi input menjadi
output. Inputnya adalah data akuntansi, sedangkan outputnya adalah informasi
akuntansi. Riwayadi (2014:24)
Akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan infornasi
keuangan dan non keuangan kepada manajer perusahaan, pemilik perusahaan,
investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan
(stakeholder). Catur Sasongko (2016:2)
Accounting Principle Board (APB) Statement (1970) menyebutkan bahwa
akuntansi adalah suatu kegiatan jasa dimana fungsinya adalah memberikan
informasi kualitatif, umumnya dalam ukuran uang, yang dimaksud untuk
digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi suatu entitas. Primatua sirait
(2014:2)
L.M Samryan (2012:4) juga didefinisikan secara umum akuntansi sebagai
suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pengomunikasian informasi
ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna bagi pembuatan
kebijakan dan keputusan oleh pemakainya.
Mulyadi (2016:1) : “Akuntansi biaya merupakan bagian dari dua tipe
akuntansi: akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oleh karena itu,
sebelum membahas akuntansi biaya, perlu diketahui lebih dahulu perbedaan
karakteristik dua tipe pokok akuntansi tersebut.
Pengertian akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa,
dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan
akuntansi biaya adalah biaya. Proses akutansi biaya dapat ditunjukan pula
untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Dalam hal ini
akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen.
Dengan demikian akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan.
Mulyadi, (2016:7)
Proses akuntansi biaya dapat ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan
pemakai dalam perusahaan. Dalam hal ini baiaya harus memperhatikan
karakteristik akuntansi manajajemen. Dengan demikian akuntansi baiaya
meruapakan bagian dari akuntansi manajemen. Mulyadi (2016:7)
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk
memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang , atau
mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Firdaus Ahmad Dunia,
dan Wasilah Abdulah, (2012:22)
Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan
uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan
tertentu. Mulyadi (2016:8).
Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut diatas:
a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi,
b. Diukur dalam satuan uang
c. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi
d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Metode Harga Pokok Proses (skripsi dan tesis)
Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik
proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi
massa, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut:
1) Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.
2) Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.
3) Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah
produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk
jangka waktu tertentu. Mulyadi (2016:63)
Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah (skripsi dan tesis)
Konsep Calon Tunggal (skripsi dan tesis)
Peneyelenggaraan Pemilu kepala daerah mempunyai aspek yang berkembang begitu luas terutama berkenaan dengan penetapan pasangan calon. Di dalam undang-undang Pilkada yaitu UU No. 1 Tahun 2015 tidak secara eksplisit diatur mengenai mekanisme pencalonan terutama bagaimana apabila pasangan calon kurang dari 2 (dua). Hal ini bisa dimaknai dalam Pasal 50 ayat (8) UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi : “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari”. Sebelumnya dalam UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi : “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU”. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 100/PU-XIII/2015 memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meski hanya diikuti satu pasangan calon. Mekanisme calon tunggal tersebut terdiri atas calon tunggal diadu dengan kotak kosong. Sebagaimana yang terdapat pada amar putusan MK yang menyatakan bahwa MK mengabulkan gugatan pemohon tentang calon tunggal untuk mengikuti pilkada yang didalamnya memaknai bahwa frasa ‘setidaknya dua pasangan calon’ atau ‘paling sedikit dua pasangan calon’ yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian, pasangan calon tunggal dengan pasangan calon kotak kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara,” kata anggota Majelis Hakim Konstitusi, Suhartoyo membacakan amar putusan di MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/9). Calon tunggal dalam Pemilu kepala daerah serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi empirik. Keadaan munculnya “calon tunggal” adalah keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi yang diungkapkan oleh Dahl. Hal ini berarti bahwa, demokrasi dalam implementasi terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut. Pada dasarnya, pelaksanaan atau implementasi suatu teori tidak bisa dilakukan sama persis dengan apa yang dikehendaki oleh teori atau konsep tersebut. Contohnya, Indonesia menganut sistem presidensiil dengan multipartai. Padahal secara konsep, pemerintahaan presidensiil dengan multi partai dapat menganggu kestabilan Presiden karena kuatnya gesekan antara eksekutif dan legislatif
Faktor-faktor dalam Menentukan Biaya Depresiasi (skripsi dan tesis)
Menurut Zaki Baridwan ada tiga faktor yang perlu
dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi setiap
periode, yaitu:
1) Harga perolehan (cost) yaitu uang yang dikeluarkan atau utang
yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam
memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat
digunakan.
2) Nilai sisa (residu) suatu aktiva yang didepresiasi adalah jumlah
yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara
lain ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi,
dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat
menjual/menukarnya.
3) Taksiran umur kegunaan (masa manfaat) sutau aktiva
dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijakankebijakan yang dianut dalam depresiasi. Taksiran umur ini bisa
dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi
atau satuan jam kerjanya. Dalam menaksir umur (masa manfaat)
aktiva, harus dipertimbangkan sebab-sebab keausan fisik dan
fungsional. (Zaki Baridwan, 2013:307)
Konsep Ratio Decidendi (skripsi dan tesis)
Pengertian Depresiasi (skripsi dan tesis)
Depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang
sacara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode
akuntansi. Menurut PSAK No. 17, depresiasi (penyusutan) adalah
alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa
manfaat yang diestimasi yang akan dibebankan ke pendapatan baik
secara langsung maupun tidak langsung. Aktiva tetap yang dapat
disusutkan adalah aktiva yang:
1) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode
akuntansi.
2) Memiliki masa manfaat yang terbatas.
3) Dimiliki oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi
atau memasok barang atau jasa, untuk disewakan atau untuk
tujuan administrasi. Zaki Baridwan (2013:305)
Teori demokrasi (skripsi dan tesis)
Gagasan demokrasi yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa romawi, yang sedilit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, sikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur social yang feudal, yang kehidupan social dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabatpejabat agama lainnya, yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting yaitu Magna Charta Piagam Besar 1215. Konsep demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari negara yang 1 (satu) dengan negara yang lain. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal. Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat Sistem pemerintahan “dari rakyat” (goverment of the people) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (goverment by the people), yang dimaksudkan adalah bahwa suaatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Berbagai negara telah menerapkan definisi dan kriterianya mengenai demokrasi, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktekkan cara-cara atau jalur yang sangat tidak demokratis, meskipun di atas kertas menyebut “demokrasi” sebagai asasnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi mengenai politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empririk. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya.42 Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut : 1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; 2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya; 3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; 4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai; 5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; 6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan bersrikat, dan lain-lain.43 Terkait dengan teori tersebut maka kondisi demokrasi Indonesia juga mengedepankan aspek kedaulatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Soemantri yang mendefenisikan bahwa demokrasi Indonesia dalam arti formal (indirect democracy), sebagai suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR. Demokrasi dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (democracy in philosophy).44 Konsep demokrasi dibutuhkan beberapa batasan ataupun prinsip-prinsip agar semakin terarah, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, yang menjadi pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas 7 (tujuh) norma sebagai berikut: 1. Kesadaran atas pluralisme Masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasikan ke dalam sikap tindak secara kreatif. 2. Musyawarah Korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. 3. Pemufakatan yang jujur dan sehat Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan permufakatan yang dicapai melalui intrik-intrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi. 4. Kerjasama Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. 5. Pemenuhan segi-segi ekonomi Untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial (seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, kopiah, kebaya, serta berpapankan rumah „joglo‟ yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya). 6. Pertimbangan moral Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. 7. Sistem pendidikan yang menunjang Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinisasi dan penyuapan konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara das sein dan das sollen dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya ”menggurui” dalam masyarakat kita, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa perilaku.
Cara Penggolongan Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya menekankan pada pencatatan dan pengkuran elemen
biaya yang terjadi pada proses produksi. Aliran biaya pada perusahaan
manufaktur berjalan seiring dengan jalannya proses produksi. Biaya
produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik. Proses produksi berjalan mulai dari bahan baku,
barang dalam proses, sampai menjadi barang jadi. Kautsar Riza Salman
(2013:40)
“Akumulasi biaya (cost accumulation) adalah kumpulan data
biaya yang diorganisir dengan cara sejumlah yang menggunakan sarana
berupa sistem akuntansi”. Horngren (2008:34)
Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung
a. Biaya langsung suatu objek biaya terkait dengan suatu objek biaya
dan dapat dilacak ke objek biaya tertentu dengan cara yang layak
secara ekonomi (biaya-efektivitas). Sebagai contoh, biaya kaleng
atau botol merupakan biaya langsung dari Pepsi Cola. Biaya kaleng
atau botol dapat dengan mudah dilacak atau diidentifikasi pada
minuman tersebut. Istilah biaya terlacak (cost tracing) digunakan
untuk menggambarkan pembebanan biaya langsung atas suatu objek
biaya.
b. Biaya tidak langsung suatu objek biaya berkaitan dengan sutau objek
biaya namun tidak dapat dilacak ke objek biaya tertentu dengan cara
yang layak secara ekonomis (biaya-efektivitas). Sebagai contoh, gaji
supervisi yang juga mengawasi produksi sejumlah produk minuman
ringan lain yang pembotolnya dilakukan di pabrik Pepsi merupakan
biaya tidak langsung bagi Pepsi Cola. Biaya supervisi terkait dengan
objek biaya (Pepsi-Cola) karena supervisi merupakan kegiatan yang
diperlukan untuk mengelola produksi dan penjualan Pepsi Cola.
Biaya supervisi merupakan biaya tidak langsung sebab pensuprvisi
juga mengawasi produk lain, seperti 7-up. Tidak seperti biaya kaleng
dan botol, gaji supervisi sulit sekali untuk dilacak pada lini pepsicola. Istilah alokasi biaya (cost allocation) digunakan untuk
menggambarkan pembebanan biaya tidak langsung pada suatu objek
biaya. Horngren (2008:35)
Menurut Ony Widilestariningtyas, akuntansi biaya digolongkan dengan
berbagai macam cara, yaitu:
a. Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan
dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengelaran adalah
bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan
bahan bakar disebut “biaya bahan bakar”.
b. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu:
1) Biaya produksi
Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah
bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut
objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini
dibagi menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya
overhead pabrik (factory overhead cost). Biaya bahan baku dan
biaya tenaga kerja langsung disebut pula dengan istilah biaya
utama (prime cost), sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan
biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya
konversi (conversion cost), yang merupakan biaya untuk
mengkonversi (mengubah) bahan baku menjadi produk jadi.
2) Biaya pemasaran
Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya biaya
iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke
gudang pembeli.
3) Biaya administrasi dan umum
Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan
kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya biaya gaji
karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian
hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya
fotocopy.
Jumlah biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum
sering pula disebut dengan istilah biaya komersial (commercial
expenses).
c. Penggolongan Biaya Menurut hubungan Biaya dengan Sesuatu yang
Dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen.
Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat
dikelompokan menjadi dua golongan:
1) Biaya Langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang
penyebab satu satunya adalah karena adanya sesuatu yang
dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka
biaya langsung ini tidak akan terjadi. Biaya produksi langsung
terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya Tidak Langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya
disebabkan oleh sesuatu yang di biayai. Biaya langsung dalam
hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya
produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Dalam
hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah
biaya yang terjadi di suau departemen, tetapi manfaatnya
dinikmati oleh lebih dari satu departemen.
d. Penggolongan Biaya Menurut Perilakunya Dalam Hubungannya
Dengan Perubahan Volume Kegiatan
Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan,
hanya dapat digolongkan menjadi:
1) Biaya variabel
Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
Contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya semivariabel
Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak
sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya
semivariabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya
variabel.
3) Biaya semifixed
Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat
volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang
konstan pada volume produksi tertentu
4) Biaya tetap
Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap
dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah
gajih direktur produksi.
e. Penggolongan Biaya Atas Dasar Jangka Waktu Manfaatnya
Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi
menjadi dua: pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan
1) Pengeluaran modal (capital expenditures) adalah biaya yang
mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Pengeluaran modal ini pada saat terjadi dibebankan sebagai
harga pokok aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang
menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi,
dan dideplesi.
2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) adalah biaya
yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi
terjadinya pengeluaran tersebut. (Ony Widilestariningtyas,
2012:12-15).
Biaya produksi (manufacturing cost) adalah biaya yang terjadi pada
fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang mengolah bahan
baku menjadi barang jadi. Untuk menghasilkan produk diperlukan bahan
baku langsung, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, bahan
penolong, dan fasilitas, seperti gedung, mesin, listrik, dan peralatan
lainnya. Karena biaya yang terkaitan dengan tenaga kerja tidak langsung,
bahan penolong, dan fasilitas yang digunakan umumnya tidak dapat
secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk, biaya ini diklasifikasikan
sebaga biaya tidak langsung produk atau istilah umumnya dikenal
dengan biaya overhead pabrik (factory overhead cost). Riwayadi
(2014:47)
Pada dasarnya prosedur-prosedur dalam siklus akuntansi biaya
tidak berbeda dengan apa yang dipelajari dalam akuntansi keuangan.
Akuntansi biaya lebih rinci dalam menyajikan persediaan yang
dikelompokkan menjadi 3 yaitu :
a. Persediaan bahan baku, adalah akun persediaan untuk bahan baku
yang belum diolah dalam proses produksi.
b. Persediaan barang dalam proses adalah akun persediaan untuk barang
yang ada pada saat pelaporan masih di dalam proses produksi.
c. Persediaan barang jadi adalah akun persediaan untuk barang siap
dijual. (Firdaus Ahmad Dunia, 2012:31)
Teori Hukum Responsif (skripsi dan tesis)
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi,
yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok
dalam definisi biaya tersebut diatas:
a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi,
b. Diukur dalam satuan uang,
c. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi,
d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. (Ony
Widilestariningtyas, 2012:10-11)
“Akuntan telah mendefinisikan biaya sebagai nilai tukar,
pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam
akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi
diwakili oleh penyusutan saat ini atau dimasa yang akan datang dalam
bentuk kas atau aktiva lain”. William K. Carter (2006:29)
Teori Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai
bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah
pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa
yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat
memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.
Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa
diskriminasi.28
Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang
secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif,
aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa
konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat
diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga
semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat
menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada
ketertiban.
Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka
seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan
demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai
salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat
dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat
normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada
pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya
subjektif dalam kehidupan masyarakat.30
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara
normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis
dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari
ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi
norma.31
Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : – Pertama, bahwa hukum itu
positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. – Kedua,
bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. –
Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari
kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. – Keempat, hukum
positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan
pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu
sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari
perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav
Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam
masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.32
Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti,
ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu
tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti
hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang
hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.
Pengertian, Tujuan dan Peran dari Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi “Akuntansi biaya merupakan bagian dari dua
tipe akuntansi, akuntansi keuangan dan akuntansi manejemen. Oleh
karena itu, sebelum membahas akuntansi biaya, perlu diketahui lebih
dahulu perbedaan karakteristik dua tipe pokok akuntansi tersebut”.
Mulyadi (2016:1)
Pada prinsipnya, akuntansi adalah suatu proses untuk mentransformasi
input menjadi output. In
putnya adalah data akuntansi, sedangkan outputnya adalah informasi
akuntansi. Data akuntansi dapat berupa data keuangan dan data
nonkeuangan. Akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai suatu proses
pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis
berbagai unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung yang
berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk.
Riwayadi (2014:24-25).
“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, peringkasan dan
penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan
cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan
akuntansi biaya adalah biaya”. Mulyadi (2016:7).
Proses pencatatan penggolongan, peringkasan dan penyajian, serta
penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses
tersebut ditujukan. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan. Dalam hal ini proses
akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan.
Dengan demikian akuntansi biaya dapat merupakan bagian dari
akuntansi keuangan. Mulyadi (2016: 7).
“Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Dalam hal ini biaya harus
memperhatikan karakteristik akuntansi manejemen. Dengan demikian
akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manejemen”. Mulyadi
(2016: 7).
Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok: penentuan kos produk,
pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Untuk
memenuhi tujuan penentuan kos produk, akuntansi biaya mencatat,
menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau
penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya
yang telah terjadi di masa yang lalu atau biaya historis. Umumnya
akuntansi biaya untuk penentuan kos produk ditunjuk untuk memenuhi
kebutuhan pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk melayani
kebutuhan pihak luar tersebut, akuntansi biaya untuk penentuan kos
produk tunduk pada prinsip prinsip akuntansi yang lazim. Disamping
itu, penentuan kos produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilayani
oleh akuntansi manejemen yang tidak selalu terikat dengan prinsip
akuntansi yang lazim. Lihat misalnya metode variabel costing untuk
penentuan kos produk dan penyajian informasi biaya untuk memenuhi
kebutuhan manejemen dan perencanaan dan pengambilan keputusan
jangka pendek. Mulyadi (2016:7).
Harga Jual (skripsi dan tesis)
Menurut Lasena (2013), harga jual adalah sejumlah biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah
dengan presentase laba yang diinginkan perusahaan, karena itu untuk
mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara untuk menarik
konsumen adalah dengan cara menentukan harga jual ang tepat.
Menurut Hansen dan Women (2009) harga jual adalah jumlah moneter
yang dibebankan pleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas
barang dan jasa yang dijual atau diserahkan.
Menurut Laksana (2008) tujuan penetapan harga jual yaitu:
1. Profit maximalization pricing (maksimalisasi keuntungan) adalah proses
yang dilakukan perusahaan untuk menentukan harga dan level output
yang memberikan profit yang paling besar.
2. Market share pricing (pendapatan laba untuk merebut pangsa pasar)
adalah bagian dari semua permintaan untuk barang yang mencerminkan
kelas konsumen berdasarkan segmen pasarnya.
3. Market skimming pricing adalah adalah menetapkan harga awal yang
tinggi ketika produk baru diluncurkan dan semakin lama akan semakin
turun harganya
4. Current revenue pricing (penetapan laba untuk pendapatan maksimal)
adalah uang yang diterima pemilik usaha atas terjualnya produk ataupun
jasa yang ditawarkan kepada pelanggan.
5. Target profit pricing adalah merupakan salah satu penetapan harga yang
mempergunakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
6. Promotional pricing (penetapan harga untuk promosi) adalah merupakan
strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi, dengan
tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi
masuknya para pesaing. Dengan harga rendah perusahaan dapat pula
mengupayakan tercapainya skala ekonomi dan menurunnya biaya per-unit.
Menurut Ngadiman (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi
harga jual yaitu:
1. Permintaan konsumen, suatu proses dalam meminta suatu atau jumlah
barang yang dibeli pada suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi.
2. Selera konsumen, tingkat keinginan konsumen akan suatu barang atau
karya tergantung pada pelaku konsumen.
3. Jumlah pesaing, suatu usaha yang dimiliki dan lebih dari 1 jenis.
4. Harga jual yang ditentukan pesaing, suatu usaha yang menentukan harga
jual pada suatu produksinya.
5. Biaya, pengorbanan yag perlu dilakukan untuk suatu proses produksi
dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku.
Teori Kemanfaatan Hukum (skripsi dan tesis)
Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.24 Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.25 Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.26 Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Millkeadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia
Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi, (2015) harga pokok produksi merupakan jumlah
dari biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pengadaan bahan baku sampai
proses akhir produk yang siap untuk dijual. Penerapan harga pokok
produksi merupakan untuk menentukan harga pokok per satuan produk
yang akan dijual, sehingga ketika produk tersebut di serahkan, maka
perusahaan dapat mengetahui laba atau kerugian yang akan diterima
perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya lainnya. Maka ketelitian dan
ketepatan melakukan perhitungan harga pokok produksi harus diperhatikan
karena apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan
kerugian bagi perusahaan.
Biaya-biaya yang ada dalam harga pokok produksi sebagai
berikut:
1. Biaya Bahan Baku
Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk membeli atau
menghasilkan bahan baku guna memproduksi produk yang akan dijual. Bahan
baku bisa diolah atau diproduksi sendiri oleh perusahaan penjual atau dibeli
dari perusahaan supplier. Bahan baku harus dijaga dari kehilangan dan
kerusakan dengan cara melakukan stock opname rutin.
2. Biaya Tenaga Kerja
Biaya tenaga kerja adalah gaji atau upah atau kompensansi yang
diberikan kepada tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan
produk yang akan dijual. Biaya ini juga termasuk biaya lembur (overtime) jika
dibutuhkan.
3. Biaya Overhead Pabrik
Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan
baku dan biaya tenaga kerja yang tidak mengacu pada semua pengeluaran
bisnis secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya. Harga pokok
produksi hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang memiliki nilai
variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya
tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel.
Menurut Bustami dan nurlela (2013) harga pokok produksi adalah
kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku lagsung, tenaga kerka
langsung, dan biaya overhead pabrik
Teori Keadilan Hukum. (skripsi dan tesis)
Pengertian Harga (skripsi dan tesis)
Setiap perusahaan selalu mengejar keuntungan guna meningkatan
produksi. Keuntungan diperoleh ditentukan pada penetapan harga yang
ditawarkan. Harga suatu produk ditentukan dari pengorbanan yang
dilakukan untuk menghasilkan jasa dan laba atau keuntungan yang
diharapkan.
Berdasarkan definisi menurut pendapat para ahli mengenai harga,
yaitu sebagai berikut:
1. Harga adalah jumlah sesuatu yang dimiliki nilai pada umumnya berupa
uang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan suatu produk
(Suparyanto & Rosad, 2015).
2. Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau
jasa atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaatmanfaat karena memiliki atau menggunakan jasa tersebut (Kotler &
amstrong , 2013).
Biaya Produksi (skripsi dan tesis)
Biaya produksi suatu pengelmpokkan biaya berdasarkan produknya.
Biaya produksi dapat diartikan sebagai biaya yang digunakan dalam proses
produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya
overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk yaitu
biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk dimana biaya ini
merupakan bagian dari persediaan.
Muenurut Mulyadi (2015) biaya produksi merupakan biaya-biaya
yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk
dijual. Contohnya biaya penyusutan mesin dan peralatan, biaya bahan baku,
biaya bahan penolong, dan biaya gaji karyawan yang bkerja dalam bagianbagian baik yang langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan
proses produksi.
Menurut Bustami &Nurlela (2015) biaya produksi merupakan biaya
yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung,
tenaga kerja langsung dan oerhead pabrik. Biaya produksi dapat dihubungkan
dengan satu produk dimana biaya ini merupakan bagian dari persediaan,
Teori Tujuan Hukum (skripsi dan tesis)
Penggolongan Biaya (skripsi dan tesis)
Penggolongan adalah proses pengelompokan atas seluruh elemen
yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu, yang lebih ringkas untuk
dapat memberikan informasi biaya yang lebih berarti (Supriyono, 2011:16).
Penggolongan Biaya menurut Bastian dkk, (2013) adalah suatu proses
pengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya
yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk
dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting.
Menurut Mulyadi (2015) berdasarkan metode pembebanan biaya
mengklasifikasikan jenis-jenis biaya ke dalam biaya langsung dan biaya
tidak langsung, yaitu:
a. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang dapat dibebankan secara
langsung pada objek atau produk, misalnya bahan baku langsung, upah
tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, biaya iklan,
ongkos angkut, dan sebagainya
b. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya produksi yang bukan
bagian dari manuaktur serta tidak dapat dibebankan secara langsung
yang sulit dengan unit produksi, misalnya gaji pimpinan, gaji mandor,
biaya iklan untuk lebih dari satu macam produk, dan sebagainya. Biaya
tidak langsung disebut juga biaya overhead.
Menurut Mulyadi, (2015) menggolongkan biaya berdasarkan
pola perilaku biaya yaitu:
a. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume
kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji eksekutif produksi,
penyusutan jika menggunakan metode garis lurus, pajak properti, gaji
satpam, pemeliharaan dan perbaikan gedung dan bangunan, sewa.
b. Biaya semi tetap yaitu biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi
tertentu. Contoh biaya semi tetap adalah gaji penyelia.
c. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya dapat berubah secara
sebanding dengan perubahan volume kegiatan, semakin besar volume
kegiatan maka semakin besar pula jumlah total biaya variabel terhadap
semua unit yang diproduksi. Contoh biaya variabel adalah perlengkapan,
bahan bakar, peralatan kecil, biaya pengiriman, royalty biaya
komunikasi, upah lembur, biaya pengangkutan dalam pabrik.
d. Biaya semi variabel yaitu biaya dimana jumlah totalnya berubah sesuai
dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak
sebanding/proporsional biaya ini terjadi karena hubungan jumlah biaya
dengan basis aktivitas memiliki fungsi biaya dan memiliki unsur yang
tetap. Contoh biaya semi variabel adalah biaya listrik, telepon air, bensin,
perlengkapan, asuransi jiwa karyawan.
Kelemahan Sistem Pendaftaran Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (skripsi dan tesis)
Konsep Biaya (skripsi dan tesis)
Samryn (2012:26) dalam akuntansi dikenal konsep biaya yang
berbeda untuk tujuan tujuan yang berbeda. Untuk berbagai keperluan, biaya
dapat dikelompokkan menurut berbagai karakteristik untuk penyajian
laporan keuangan bagi kepentingan pihak eksternal, biaya dibagai menurut
fungsi-fungsi organisasi. Dengan demikian terdapat kelompok beban pokok
penjualan, biaya penjualan, beban adminitrasi dan umum serta beban non
operasi.
Menurut Siregar dkk (2013:23) knsep biaya merupakan sumber
ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi
manfaat sekarang atau masa yang akan mendatang.
Pengertian Biaya (Cost) (skripsi dan tesis)
Menjalankan suatu usaha membutuhkan biaya yang harus
dikeluarkan agar perusahaan mampu terus berkualitas. Biaya sendiri
merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan
harga pokok produksi. Dengan biaya, perusahaan juga dapat menentukan
laba yang diperoleh perusahaan.
Pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur
dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan
akan terjadi untuk tujuan tertentu (Mulyadi, 2015).
Sedangkan menurut supriyono (2012) biaya adalah harga perolehan
yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan
dan akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan.
Menurut Hery (2015) biaya memiliki unsur sebagai berikut:
1. Suatu bentuk pengorbanan dari sumber ekonomi
2. Pengukuranya dalam bentuk satuan rupiah
3. Suatu bentuk pengorbanan yang sudah terjadi atau baru akan terjadi
4. Suatu bentuk pengorbanan yang digunakan dalam mencapai tujuan
tertentu
Tujuan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi, (2015) Tujuan atau manfaat akuntansi biaya
adalah menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen
dalam mengelola perusahaan.
Menurut Suwaldiman (2005) memberi informasi keuangan yang
secara handal bisa dipercaya mengenai kewajiban, modal dan sumber
ekonomi pada sumber-sumber ekonomi sebuah perusahaan yang muncul
karena adanya kegiatan usaha.
Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan dan penjelasan sebagai
berikut:
a. Penentuan harga pokok produk adalah untuk memenuhi tujuan penentuan
harga pokok produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan
meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Biaya yang
dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang terjadi di masa lalu atau biaya
historis.
b. Pengendalian biaya adalah pengendalian biaya harus didahului dengan
penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu
satuan produk. Jika biaya yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi
biaya bertugas untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang
sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya tersebut.
c. Pengambilan keputusan khusus adalah pengambilan keputusan khusus
menyangkut masa yang akan datang. Oleh karena itu informasi yang relevan
dengan pengambilan keputusan khusus selalu berhubungan dengan
informasi masa yang akan datang. Informasi biaya ini tidak dicatat dalam
catatan akuntansi biaya, melainkan hasil dari suatu proses peramalan.
Pengertian Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya bertujuan untuk melaporkan setiap informasi
keuangan dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan.
Akuntansi biaya memasukkan bagian-bagian akuntansi manajemen dan
akuntansi keuangan tentang bagaimana informasi biaya dikumpulkan dan
dianalisis. Akuntansi biaya lebih menekankan pada pengendalian maupun
penetapan biaya terutama yang berhubungan dengan biaya produksi,
selanjutnya akuntansi biaya membantu perusahaan dalam merencanakan
dan pengawasan biaya pada aktivitas perusahaan.
Menurut Mulyadi, (2015) pengertian akuntansi biaya yaitu proses
pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan
dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran
terhadapnya.
Menurut Siregar dkk (2014) akuntansi biaya adalah proses
pengukuran, peringkasan, penganalisisan, perhitungan dan pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja kerja operasi untuk kepentingan imtternal
perusahaan
Faktor-faktor Penyusutan (skripsi dan tesis)
Menurut Rudianto (2012:260) ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan
dalam menentukan beban penyusutan setiap periode, yaitu :
1. Harga perolehan, yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk
memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan.
2. Nilai sisa (residu), yaitu taksiran harga jual aset tetap pada akhir masa
manfaatnya, setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda
satu dengan lainnya atas suatu jenis aset tetap yang sama. Jumlah
taksiran nilai residu juga sangat dipengaruhi oleh umur ekonomisnya,
inflasi, nilai tukar, mata uang, bidang usaha, dan sebagainya.
3. Taksiran umur kegunaan, yaitu taksiran masa manfaat dari aset tetap,
masa manfaat adalah taksiran umur ekonomis dari aset tetap, bukan
umur teknis. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan
periode waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam kerja
Pengertian Penyusutan Aset Tetap (skripsi dan tesis)
Total pengeluaran yang terjadi pada suatu periode akuntansi untuk
memperoleh aset tetap tertentu tidak boleh dibebankan seluruhnya sebagai beban
periode berjalan. Jika pengeluaran tersebut dibebankan seluruhnya pada periode
berjalan, maka beban periode berjalan akan terlalu berat sedangkan beban periode
berikutnya yang ikut menikmati dan memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut
menjadi terlalu ringan. Ini berarti ketidakadilan dalam proses pembebanan suatu
pengeluaran karena periode di mana aset tetap tersebut dibeli bebannya menjadi
terlalu besar, sedangkan periode berikutnya menjadi terlalu ringan. Karena itu, agar
keadilan pembebanan pengeluaran dapat terjadi harus dilakukan penyusutan
terhadap aset tetap tersebut. menurut Rudianto (2012:260) “Penyusutan adalah
pengalokasian harga aset tetap menjadibeban ke dalam periode akuntansi yang
menikmati manfaat dari aset tetap tersebut.”
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:17.1) aset yang disusutkan
adalah :
1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi
2. Memiliki suatu manfaat yang terbatas
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau
memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan
administrasi berwujud yang dibebankan setiap periode akuntansi secara
sistematik dan rasional selama masa manfaat dan kegunaannya.
Kekuatan Pembuktian Sertipikat (skripsi dan tesis)
Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Melakukan perhitungan harga pokok produksi perlu memperhatikan unsurunsur biaya yang termasuk dalam harga pokok produksi itu sendiri dan metode yang
digunakan dalam pengumpulan biaya produksi. Umumnya sifat pengolahan produk
didasarkan atas pesanan dan pengolahan produk yang didasarkan pada proses.
Hansen dan Mowen (2009:207) menjelaskan perhitungan harga pokok produksi
dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut:
1. Perhitungan berdasarkan pesanan
Pada sistem produksi berdasarkan pesanan, biaya-biaya diakumulasikan
berdasarkan pekerjaannya. Pendekatan untuk membebankan biaya ini
dinamakan sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam suatu perusahaan
yang beroperasi berdasarkan pesanan, pengumpulan biaya per pekerjaan
menyediakan informasi penting bagi pihak manajemen.
2. Perhitungan berdasarkan proses
Perusahaan dengan sistem proses mengakumulasi biaya produksi
berdasarkan proses atau departemen untuk satu periode waktu tertentu.
Output proses selama periode tersebut diukur. Biaya per unit dihitung
melalui pembagian biaya prosesnya dengan output pada periode terkait.
Pendekatan akumulasi biaya ini disebut dengan sistem perhitungan biaya
proses.
Mulyadi (2015:18) mengemukakan bahwa pengumpulan biaya produksi
sangat ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, cara memproduksi produk
dibagi menjadi dua macam yaitu:
1. Perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan, mengumpulkan biaya
produksinya dengan menggunakan metode biaya pesanan (job order cost
method). Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk
pesanan tertentu dan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan
untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total
biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk
dalam pesanan yang bersangkutan.
2. Perusahaan yang berproduksi masa, mengumpulkan biaya produksinya
dengan menggunakan metode biaya proses (process cost method). Dalam
metode ini biaya biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan
biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut
dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode
tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode
yang bersangkutan.
Berikut karakteristik metode harga pokok pesanan menurut Mulyadi
(2010:38), yaitu:
a. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan
spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok
produksinya secara individual.
b. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan
produk menjadi dua kelompok berikut ini: biaya produksi langsung dan
biaya produksi tidak langsung.
c. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga
kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan
istilah biaya overhead pabrik.
d. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi
pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi,
sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga
pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
e. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai
diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang
dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang
dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan.
Sedangkan karakteristik metode harga pokok yang produksinya berdasarkan
proses menurut Mulyadi (2015:63), yaitu:
a. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.
b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.
c. Kegiatan produk dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang
berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.
Sistem Pendaftaran Tanah (skripsi dan tesis)
Ada beberapa sistem pendaftaran tanah yang digunakan : a. Sistem pendaftaran hak (registration of title) Dalam sistem pendaftaran hak tiap pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan dan pembebenannya harus dengan hak yang dibuktikan dengan suatu akta, dalam akta tersebut dengan sendirinya dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan. b. Sistem pendaftaran akta (registration of deeds) Dalam sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan apa yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis serta bentuk bukti haknya. Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT). Sikap dari PPT dalam sistem ini pasif, ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. c. Sistem Torren (Torren Act) Oleh karena sistem pendaftaran hak dan akta ini memiliki kekurangan-kekurangan antara lainnya untuk memperoleh data yuridis yaitu harus dengan melakukan “title search”, maka diciptakanlah sistem pendaftaran tanah yang baru yang lebih sederhana dan dimungkinkan orang memperoleh keterangan-keterangan dengan cara yang mudah. Sistem pendaftaran tanah ini dikenal dengan nama registration of litle atau lebih dikenal sebagai sistem Torrens. Dalam sistem ini bukan aktanya yang didaftar tetapi hak-hak yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Berbeda dengan sistem pendaftaran akta, sistem ini PPT bersikap aktif. Sistem Torren Act diciptakan oleh Robert Torrens, menurut sistem ini sertipikat hak atas tanah adalah merupakan alat bukti yang paling lengkap tentang hak dari pemilik yang tersebut didalamnya dan tidak dapat diganggu gugat, untuk merubah buku tanah tidak dimungkinkan, kecuali jika sertipikat diperoleh melalui cara pemalsuan atau penipuan. Ada beberapa keunggulan dari The Real Property Act atau Sistem Torrens, yaitu : a. Adanya kepastian mengenai hak seseorang b. Uraian mengenai pendaftran singkat dan jelas c. Persetujuan-persetujuan disederhanakan sehingga setiap orang akan dapat sendiri mengurus kepentingannya d. Mengeliminasi adanya aksi penipuan e. Hak-hak milik atas tanah ditingkatkan nilai dan kepastian hukumnya f. Menurangi proses-proses yang tidak perlu Menurut Torrens, sertipikat tanah merupakan alat bukti pemegang hak atas tanah yang paling lengkap serta tidak dapat diganggu gugat. Ganti rugi terhadap pemilik sejati adalah melalui dana asuransi. Untuk merubah buku tanah adalah tidak mungkin terkecuali jika memperoleh sertipikat tanah dengan cara pemalsuan dengan tulisan atau diperoleh dengan cara penipuan
Manfaat Perhitungan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2015:65) dalam perusahaan berproduksi umum, informasi
harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi
manajemen untuk:
1. Menentukan harga jual produk
Perusahaan yang berproduksi bertujuan memproses produknya untuk
memenuhi persediaan di gudang dengan demikian biaya produksi
dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi
biaya produksi persatuan produk. Biaya produksi per unit merupakan
salah satu data yang dipertimbangkan untuk menentukan harga jual
produk.
2. Memantau realisasi biaya produksi
Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu
digunakan untuk memantau apakah proses produksi mengonsumsi total
biaya produksi sesuai dengan apa yang diperhitungkan sebelumnya.
Dalam hal ini, informasi biaya produksi digunakan untuk
membandingkan antara perencanaan dengan realisasi.
3. Menghitung laba atau rugi periodik
Laba atau rugi bruto dihitung dengan membandingkan dengan harga jual
produk persatuan dengan biaya produksi persatuan. Informasi laba atau
rugi bruto diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam
menutup biaya non produksi dan menghasilkan laba atau rugi.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam
proses yang disajikan dalam neraca
Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban secara
periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca
dan persediaan laporan laba rugi yang didalamnya terdapat informasi
harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok persediaan produk
dalam proses. Biaya yang melekat pada produk jadi yang belum terjual,
dalam neraca disajikan dalam harga pokok persediaan produk jadi. Biaya
produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih
dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok
persediaan produk dalam proses.
Tujuan Pendaftaran Tanah (skripsi dan tesis)
Dasar Hukum Pendaftaran Tanah (skripsi dan tesis)
a. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) 1) Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) : Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : 54 a) Pengukuran, Pemetaan, dan Pembukuan Tanah b) Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihan Hak-Hak tersebut c) Pemberian Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat Ayat (3) : Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan menurut pertimbangan menteri Agraria. Ayat (4) : Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 2) Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria Ayat (1) : Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus di daftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. Ayat (2) : Pendaftaran yang termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. 3) Pasal 32 Undang-Undang Pokok Agraria: ketentuan serupa dengan Pasal 23 untuk HGU. 55 4) Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria : ketentuan serupa dengan Pasal 23 untuk HGB. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (dicabut) 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. b. PMA/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perkembangan Peraturan pendaftaran tanah di Indonesia dapat di gambarkan sebagai berikut : a. Masa Pra Kadaster (1626-1837). Pada Masa ini hanya dokumen yang tercatat dalam buku pendaftaran dan belum di dukung dengan peta kadaster. b. Masa Kadaster Lama (1837-1875). c. Pada Masa ini pengukuran kadaster dilakukan oleh juru ukur berlisensi. d. Masa Kadaster Baru (1875-1961). Pelaksanaan pendaftaran tanah disini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hak.Pengukuran kadaster yang teliti telah dimulai dilaksanakan dan diikuti dengan pembukuan hak yang telah dilaksanakan dengan tertib. e. Masa Kadaster Modern (1961-Sekarang). 56 Masa ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi komputer. Hampir semua kegiatan dalam pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah yang melibatkan kegiatan pengumpulan, pengeolahan, dan manajemen data menggunakan teknologi komputer. Masa ini kemudian dikenal pula dengan Era Informasi Pertanahan atau Era Informasi Kadastar
Pengertian Pendaftaran Tanah (skripsi dan tesis)
Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Bukti (skripsi dan tesis)
Unsur-unsur Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Menghitung harga pokok produksi harus memperhatikan unsur-unsur yang
termasuk dalam harga pokok produksi. Menurut Hansen dan Mowen (2009:57)
terdapat tiga elemen biaya yang dapat dibebankan kepada produk yaitu:
1. Bahan baku langsung
Bahan baku langsung adalah bahan baku yang dapat ditelusuri secara
langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Biaya dari
bahan-bahan ini dapat secara langsung dibebankan kepada produk karena
pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah yang
dikonsumsi dalam setiap produk. Bahan yang menjadi bagian dari produk
berwujud atau yang dapat digunakan dalam menyediakan jasa biasanya
diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung.
2. Tenaga kerja langsung
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada
barang atau jasa yang diproduksi. Seperti halnya bahan baku langsung,
pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas kerja yang
digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Karyawan yang
mengubah bahan mentah menjadi produk atau yang menyediakan jasa
pelayanan pada pelanggan di klasifikasikan sebagai tenaga kerja
langsung.
3. Overhead pabrik
Overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain bahan baku
langsung atau tenaga kerja langsung dikelompokkan menjadi satu
kategori. Pada perusahaan manufaktur, overhead juga dikenal sebagai
beban pabrik atau overhead manufaktur. Kategori biaya overhead
memuat berbagai hal.
Menurut Mulyadi (2015:19) unsur-unsur harga pokok produksi terdiri atas:
1. Biaya bahan baku langsung
Dalam melakukan proses produksi, bahan baku merupakan unsur utama,
karena bahan baku merupakan unsur pokok dalam melakukan proses
produksi. Bahan baku yang diolah suatu perusahaan dapat diperoleh dari
pembelian lokal, impor, atau pengelolaan sendiri.
2. Biaya tenaga kerja langsung
Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dilakukan oleh
karyawan untuk mengolah bahan baku yang tersedia menjadi barang jadi
atau produk. Tenaga kerja yang termasuk dalam perhitungan biaya
produksi ke dalam biaya tenaga kerja langsung (direct labour) dan biaya
tenaga kerja tidak langsung (indirect labour). Tenaga kerja langsung
adalah tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi,
dan dapat dibebankan secara layak ke produk yang di produksi.
Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan kompensasi
yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang bekerja di pabrik
tetapi tidak melakukan pekerjaan pengolahan bahan secara langsung.
3. Biaya overhead pabrik
Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain bahan baku
langsung dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya yang
semuanya tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau
aktivitas lainnya dalam upaya merealisasi pendapatan dalam perusahaan.
Pengertian Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Penerapan harga pokok produksi bertujuan untuk menentukan harga pokok
persatuan produk yang akan dijual, sehingga ketika produk tersebut diserahkan,
maka perusahaan dapat mengetahui laba atau kerugian yang akan diterima
perusahaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Maka ketelitian dan
ketepatan melakukan perhitungan harga pokok produksi harus diperhatikan karena
apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan kerugian bagi
perusahaan.
Pengertian harga pokok produksi menurut Bustami dkk. (2010:49) yaitu:
Harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari
bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
ditambah biaya persediaan produk dalam proses awal dan dikurangi
persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada
periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya
produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir.
Pengertian harga pokok produksi menurut Raiborn dan Kinney (2011:56)
yaitu:
“Harga pokok produksi (cost of goods manufactured) adalah total produksi
biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer kedalam
persediaan barang jadi selama sebuah periode.”
Klasifikasi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang akurat dan
tepat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan atau divisi secara efektif. Oleh
karena itu perlu dikelompokkan sesuai dengan tujuan apa informasi biaya tersebut
digunakan. Bustami dkk. (2010:12) menyatakan biaya produksi yaitu:
Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi terdiri
dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga biaya produk yaitu biayabiaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, dimana biaya ini
merupakan bagian dari persediaan.
a. Biaya bahan baku langsung
Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai. Contohnya kayu dalam pembuatan
mebel, kain dalam pembuatan pakaian, karet dalam pembuatan ban,
minyak mentah dalam pembuatan bensin, kulit dalam pembuatan sepatu,
dan tepung dalam pembuatan kue.
b. Tenaga kerja langsung
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam
mengubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan
dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya upah
koki kue, upah tukang serut dan potong kayu dalam pembuatan mebel,
tukang jahit, bordir, pembuatan pola dalam pembuatan pakaian, tukang
linting rokok dalam pabrik rokok, dan operator mesin jika menggunakan
mesin.
c. Biaya overhead pabrik
Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan
tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi
produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada
produk selesai. Biaya overhead pabrik dapat dikelompokkan menjadi
elemen: bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong), tenaga
kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya.
1. Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong)
Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong) adalah bahan
yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya
relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung
kepada produk selesai. Contohnya amplas, pola kertas, oli dan
minyak pelumas, paku, sekrup dan lain-lain.
2. Tenaga kerja tidak langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu
dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai. Contohnya gaji satpam pabrik, gaji
pengawas pabrik, pekerja bagian pemeliharaan dan lain-lain.
3. Biaya tidak langsung lainnya
Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak
langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam
pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung
kepada produk selesai. Contohnya pajak bumi dan bangunan pabrik,
listrik pabrik, air dan telepon pabrik, sewa pabrik, asuransi pabrik,
reparasi mesin dan lain-lain.
Menurut Mulyadi (2015:13) klasifikasi biaya dapat digolongkan menjadi
lima golongan yaitu sebagai berikut:
1. Objek pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan
bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar
tersebut “biaya bahan bakar”. Contoh penggolongan biaya atas dasar
objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya
jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin dan lainlain.
2. Fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi
produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh
karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan
menjadi tiga kelompok:
a. Biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut
objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi
menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik.
b. Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah
biaya iklan; biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan
ke gudang pembeli; gaji karyawan bagian-bagian yang
melaksanakan kegiatan pemasaran; biaya contoh (sample).
c. Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-biaya untuk
mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk.
Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan,
akuntansi personalia dan bagian hubungan masyarakat, biaya
pemeriksaan akuntan, biaya photocopy.
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam
hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompok
menjadi dua golongan, yaitu:
a. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang
penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai.
Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya
bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
b. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang terjadinya
tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak
langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah
biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik.
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan,
biaya dibagi menjadi 4, yaitu:
a. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh
biaya variabel adalah biaya bahan bakut, biaya tenaga kerja
langsung.
b. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel
mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh: biaya
listrik yang digunakan.
c. Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume
kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada
volume produksi tertentu.
d. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar
volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur
produksi.
5. Jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
a. Pengeluaran modal (capital expenditure) adalah biaya yang
mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya
periode akuntansi adalah satu tahun kalender). Contoh pengeluaran
modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap.
b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) adalah biaya yang
hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya
pengeluaran tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain
adalah biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja.
Menurut Carter (2009:68) klasifikasi biaya terbagi menjadi tiga golongan,
yaitu:
1. Biaya tetap
Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah
ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun.
2. Biaya variabel
Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang totalnya meningkat
secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun
secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas.
3. Biaya semi variabel
Biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan
baik karakteristik-karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel.
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Menjalankan usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar
perusahaan mampu terus beraktivitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat
penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan laba yang akan diperoleh
perusahaan. Berikut in adalah pengertian biaya atau cost dan beban atau expense
menurut para ahli:
Menurut Mulyadi (2015:8) dalam arti luas biaya adalah “pengorbanan sumber
ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan
akan terjadi untuk tujuan tertentu.” Definisi ini mengandung 4 unsur pokok
mengenai biaya, yaitu:
1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
2. Diukur dalam satuan uang.
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Sedangkan dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai “pengorbanan
sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.”
Pengertian biaya atau cost menurut Bustami dkk. (2010:7) yaitu:
Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam
satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai
tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya, dan digolongkan
sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Contohnya yaitu persediaan
produk selesai, dan supplies atau aktiva yang belum digunakan.
Pengertian beban atau expense menurut Bustami dkk. (2010:8) yaitu:
Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan
sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan
manfaat dimasa akan datang dikelompokkan sebagai harta. Biaya ini
dimasukkan ke dalam Laba-Rugi sebagai pengurangan dari pendapatan.
Contohnya yaitu beban penyusutan, beban pemasaran, dan beban yang
tergolong sebagai biaya operasi.
Pengertian beban atau expense menurut IAI dalam PSAK 1 (2015:12) yaitu:
Beban adalah penurunan manfaat ekonomis suatu periode akuntansi dalam
bentuk arus keluar/berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada
penanam modal.
Hak Pakai (skripsi dan tesis)
Hak Pakai (HP) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pokok Agraria. Secara Khusus, Hak Pakai diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan lebih mengenai Hak Pakai diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak Pakai diatur dalam Pasal 39 samapi dengan Pasal 58. Pengertian Hak Pakai disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengeolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Perkataan “menggunakan” dalam Hak Pakai menujuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “memungut hasil” dalam Hak Pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan dan peternakan dan perkebunan. Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa yang dapat mempunyai Hak Pakai atas tanah, adalah : 1) Warga Negara Indonesia 2) Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia 3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah menetapkan bahwa yang dapat mempunyai Hak Pakai atas tanah, adalah : 1) Warga Negara Indonesia 2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 3) Departemen, Lembaga Pemerinah Non Dapartement dan Pemerintah Daerah 4) Badan keagamaan dan badan sosial 46 5) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 6) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 7) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional
Hak Guna Bangunan (skripsi dan tesis)
Hak Guna Bangunan (HGB) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria. Secara khusus, Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UndangUndang Pokok Agraria. Menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan lebih mengenai Hak Guna Bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 38. Pengertian Hak Guna Bangunan disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun dan dapat di perpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 Tahun. Berdasarkan pengertian ini pemegang Hak Guna Bangunan berhak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa tanah Hak Guna Bangunan dapat berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Dan menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah menambahkan asal tanah Hak Guna Bangunan, yaitu tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menetapkan bahwa yang dapat mempunyai (subjek) Hak Guna Bangunan adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah menetapkan konsekuensi bagi pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Guna Bangunan, yaitu pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek Hak Guna Bangunan, maka dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Guna Bangunan. Apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak 44 dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain, maka Hak Guna Bangunan tersebut hapus karena hukum
Hak Guna Usaha (skripsi dan tesis)
Hak Guna Usaha (HGU) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pokok Agraria. Secara khusus, Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur dengan Peraturan Perundangan. Peraturan Perundangan yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18. Pengertian Hak Guna Usaha disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah menambahkan guna perusahaan perkebunan. Dengan demikian, Hak Guna Usaha digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, Hak Guna Usaha digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Yang dapat mempunyai (subjek hukum) Hak Guna Usaha menurut Pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah adalah: 1) Warga Negara Indonesia; 42 2) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
Peranan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya merupakan perangkat yang dibutuhkan manajemen untuk
aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas, meningkatkan
efisiensi serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun yang
bersifat strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akuntansi biaya dapat
membantu manajemen dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti yang
dikemukakan oleh Bustami dkk. (2010:4) sebagai berikut:
1. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran operasi perusahaan.
2. Penetapan metode dan prosedur perhitungan biaya, pengendalian biaya,
pembebanan biaya yang akurat serta perbaikan mutu yang
berkesinambungan.
3. Penentuan nilai persediaan yang digunakan untuk kalkulasi biaya dan
penetapan harga, evaluasi terhadap produk, evaluasi kinerja departemen
atau divisi, pemeriksaan persediaan secara fisik.
4. Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk satu periode akuntansi,
tahunan, atau periode yang lebih singkat.
5. Memilih sistem dan prosedur dari alternatif yang terbaik, guna dapat
menaikkan pendapat maupun menurunkan biaya.
Peranan akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) terkait dengan definisi
akuntansi biaya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu mengenai
pengumpulan, penyajian, dan analisis informasi mengenai biaya dan manfaat
membantu manajemen untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut:
1. Membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk beroperasi
dalam kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksi sebelumnya.
Suatu aspek penting dari rencana adalah potensinya untuk memotivasi
orang yang berkinerja dengan cara yang konsisten dengan tujuan
perusahaan.
2. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan
pengendalian aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas.
3. Mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan, dan menentukan biaya
dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga
dan untuk evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen, atau divisi.
4. Menentukan biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi satu
tahun atau untuk periode lain yang lebih pendek. Hal ini termasuk
menentukan nilai persediaan dan harga pokok penjualan sesuai dengan
aturan pelaporan eksternal.
5. Memilih di antara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka
panjang, yang dapat mengubah pendapatan dan biaya.
Siregar dkk. (2014:10) menyatakan peran akuntansi biaya yaitu:
akuntansi dapat membantu manajemen dalam melaksanakan fungsinya.
Pengumpulan, penyajian, dan penganalisisan informasi yang berhubungan
dengan biaya yang dapat membantu manajemen dalam penyusunan anggaran,
pengendalian, penentuan harga, penentuan laba, pemilihan alternatif untuk
pengambilan keputusan, dan pengendalian biaya dalam lingkungan teknologi
maju
Pengertian Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya menyediakan informasi biaya yang akan digunakan untuk
membantu menetapkan harga pokok produksi suatu perusahaan. Akuntansi biaya
mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non keuangan yang
terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu
organisasi. Akuntansi biaya lebih menekankan pada pengendalian maupun
penetapan biaya terutama yang berhubungan dengan biaya produksi. Selanjutnya
akuntansi biaya membantu perusahaan dalam merencanakan dan pengawasan biaya
pada aktivitas perusahaan. Berikut ini adalah pengertian akuntansi biaya menurut
para ahli:
Pengertian akuntansi biaya menurut Siregar dkk. (2014:17) yaitu:
“Akuntansi biaya adalah proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan, dan
pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja operasi untuk kepentingan internal
perusahaan.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Mulyadi (2015:7) yaitu:
“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan
penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara
tertentu, serta penafsiran terhadapnya.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Bustami dkk. (2010:4) yaitu:
Akuntansi biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana
cara mencatat, mengukur, dan pelaporan informasi biaya yang digunakan. Di
samping itu akuntansi biaya juga membahas tentang penentuan harga pokok
dari “suatu produk” yang diproduksi dan dijual kapan pemesan maupun untuk
pasar, serta untuk persediaan produk yang akan dijual.
Pengertian akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) yaitu:
“Akuntansi biaya memperlengkapi manajemen dengan alat yang diperlukan
untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan
efisiensi, serta pengambilan keputusan baik yang bersifat rutin maupun yang
bersifat strategis.”
Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Melakukan perhitungan harga pokok produksi perlu memperhatikan
unsur-unsur biaya yang termasuk dalam harga pokok produksi itu sendiri dan
metode yang digunakan dalam pengumpulan biaya produksi. Umumnya sifat
pengolahan produk didasarkan atas pesanan dan pengolahan produk yang
didasarkan pada proses. Hansen dan Mowen (2006:207) menjelaskan perhitungan
harga pokok produksi dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut :
1. Perhitungan berdasarkan pesanan
Pada sistem produksi berdasarkan pesanan, biaya-biaya diakumulasikan
berdasarkan pekerjaannya. Pendekatan untuk membebankan biaya ini
dinamakan sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam suatu perusahaan yang
beroperasi berdasarkan pesanan, pengumpulan biaya per pekerjaan
menyediakan informasi penting bagi pihak manajemen.
2. Perhitungan berdasarkan proses
Perusahaan dengan sistem proses mengakumulasi biaya produksi berdasarkan
proses atau departemen untuk satu periode waktu tertentu. Output proses
selama periode tersebut diukur. Biaya per unit dihitung melalui pembagian
biaya prosesnya dengan output pada periode terkait. Pendekatan akumulasi
biaya ini disebut sebagai sistem perhitungan biaya proses.
Mulyadi (2009:18) mengemukakan bahwa pengumpulan biaya produksi
sangat ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, cara memproduksi
produk dibagi menjadi dua macam yaitu :
1. Perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan, mengumpulkan biaya
produksinya dengan menggunakan metode biaya pesanan (job order cost
method). Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan
tertentu dan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan untuk
memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya
produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan
yang bersangkutan.
2. Perusahaan yang berproduksi massa, mengumpulkan biaya produksinya
dengan menggunakan metode biaya proses (process cost method). Dalam
metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan
biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut
dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut
dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang
bersangkutan.
Menurut Mulyadi (2010:38) karakteristik usaha perusahaan yang
produksinya berdasarkan pesanan tersebut diatas berpengaruh terhadap pengumpulan
biaya produksinya. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok
pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan
memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi
pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya
secara individual.
b. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk
menjadi dua kelompok berikut ini : biaya produksi langsung dan biaya
produksi tidak langsung.
c. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah
overhead pabrik.
d. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi
pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan
biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan
berdasarkan tariff yang ditentukan dimuka.
e. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi
dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan
tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang
bersangkutan.
Untuk karakteristik metode berdasarkan proses, Mulyadi (2010:63) menjelaskan
sebagai berikut :
a. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.
b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama
c. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang
berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.
Menurut Bustami dan Nurlela (2010:91), karakteristik dari metode harga pokok
proses adalah sebagai berikut :
a. Proses produksi bersifat kontinyu.
b. Produksi bersifat massa, tujuannya mengisi persediaan yang siap dijual.
c. produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya bersifat
homogen.
d. Biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan
ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi.
e. Akumulasi biaya dilakukan berdasarkan periode tertentu.
Manfaat Perhitungan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2010:65) dalam perusahaan berproduksi umum,
informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu
bermanfaat bagi manajemen untuk :
1. Menentukan harga jual produk.
Perusahaan yang berproduksi bertujuan memproses produknya untuk
memenuhi persediaan digudang dengan demikian biaya produksi dihitung
untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi
per satuan produk. Biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang
dipertimbangkan untuk menentukan harga jual produk.
2. Memantau realisasi biaya produksi.
Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu
digunakan untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total
biaya produksi sesuai dengan apa yang diperhitungkan sebelumnya. Dalam
hal ini, informasi biaya produksi digunakan untuk membandingkan antara
perencanaan dengan realisasi.
3. Menghitung laba atau rugi periodik.
Laba atau rugi bruto dihitung dengan membandingkan antara harga jual
produk per satuan dengan biaya produksi per satuan. Informasi laba atau rugi
bruto diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya
non produksi dan menghasilkan laba atau rugi.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses
yang disajikan dalam neraca.
Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban secara
periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi yang di dalamnya terdapat informasi harga pokok
persediaan produk jadi dan harga pokok persediaan produk dalam proses.
Biaya yang melekat pada produk jadi yang belum terjual, dalam neraca
disajikan dalam harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang
melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses
pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk
dalam proses.
Hak Milik (skripsi dan tesis)
Hak Milik (HM) atas tanah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan sebutan UndangUndang Pokok Agrari. Secara khusus, Hak Milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Milik diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang tentang Hak Milik atas tanah yang diperintahkan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria sampai sekarang belum terbentuk, maka diberlakukan Pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu: “Selama Undang-Undang tentang Hak Milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria.” Pengertian dan sifat Hak Milik atas tanah disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu: “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat di punyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6”. Turun-temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Milik atas tanah dapat diteruskan oleh ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Terkuat artinya Hak Milik lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Hak milik atas tanah dimiliki oleh perseorangan warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menggunakan Hak Milik atas tanah harus memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah, yaitu tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, penggunaan tanah harus memperhatikan sifat, tujuan, dan keadaan tanahnya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya dan dicegah kerusakannya. Subjek Hak Milik atas tanah ditetapkan dalam Pasal 21 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: 1) Warga Negara Indonesia; 2) Badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Badan Hukum yang dapat memiliki tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum yang dapat memiliki tanah, adalah bank yang didirikan oleh negara (bank negara), koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Badan hukum yang dapat memiliki tanah menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, adalah bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah
Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Menghitung harga pokok produksi harus memperhatikan unsur-unsur
yang termasuk dalam harga pokok produksi. Menurut Hansen dan Mowen
(2009:57) terdapat tiga elemen biaya yang dapat dibebankan pada produk yaitu :
1. Bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang dapat
ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi.
Biaya dari bahanbahan ini dapat secara langsung dibebankan pada produk
karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah yang
dikonsumsi oleh tiap produk. Bahan yang menjadi bagian dari produk
berwujud atau yang dapat digunakan dalam menyediakan jasa biasanya
diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung.
2. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat
ditelusuri pada barang atau jasa yang diproduksi. Seperti halnya bahan baku
langsung, pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas kerja
yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Karyawan yang
mengubah bahan mentah menjadi produk atau yang menyediakan jasa
pelayanan pada pelanggan diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung.
3. Overhead pabrik. Overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain bahan
baku langsung atau tenaga kerja langsung dikelompokan menjadi satu
kategori. Pada perusahaan manufaktur, overhead juga dikenal sebagai beban
pabrik atau overhead manufaktur. Kategori biaya overhead memuat berbagai
hal.
Mulyadi (2010:19) yang mengatakan bahwa unsur-unsur harga pokok produksi
terdiri atas :
1. Biaya bahan baku langsung
Dalam melakukan proses produksi, bahan baku merupakan unsur utama,
karena bahan baku merupakan unsur pokok dalam melakukan proses
produksi. Bahan baku yang diolah suatu perusahaan dapat diperoleh dari
pembelian lokal, impor, atau pengolahan sendiri.
2. Biaya tenaga kerja langsung
Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dilakukan oleh karyawan
untuk mengolah bahan baku yang tersedia menjadi barang jadi/produk. Biaya
tenaga kerja yang termasuk dalam perhitungan biaya produksi ke dalam biaya
tenaga kerja langsung (direct labour) dan biaya tenaga kerja tidak langsung
(inderect labour). Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat
secara langsung dalam proses produksi, dan dapat dibebankan secara layak ke
produk yang diproduksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung
(inderect labour cost) merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga
kerja langsung yang bekerja di pabrik tetapi tidak melakukan pekerjaan
pengolahan bahan secara langsung.
3. Biaya overhead Pabrik
Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain bahan baku
langsung dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya yang semuanya
tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya
dalam upaya merealisasi pendapatan perusahaan.
Pengertian Hak Atas Tanah (skripsi dan tesis)
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (nonpertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian perikanan, peternakan dan perkebunan. Kewenangan dalam hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tingg
Pengertian Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Penerapan harga pokok produksi bertujuan untuk menentukan harga pokok
persatuan produk yang akan dijual, sehingga ketika produk tersebut di serahkan, maka
perusahaan dapat mengetahui laba atau kerugian yang akan diterima perusahaan setelah
dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Maka ketelitian dan ketepatan melakukan
perhitungan harga pokok produksi harus diperhatikan karena apabila terjadi kesalahan
dalam perhitungan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
Pengertian harga pokok produksi menurut Bustami dan Nurlela (2010:49) yaitu :
“Harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari
bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan
produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada periode
waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi
apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir.”
Pengertian harga pokok produksi menurut Raiborn dan Kinney (2011:56) yaitu :
“Harga pokok produksi (cost of goods manufactured) (CGM) adalah total
produksi biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer
kedalam persediaan barang jadi selama sebuah periode.”
Pengertian Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Klasifikasi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang
akurat dan tepat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan atau divisi secara
efektif. Oleh karena itu perlu dikelompokkan sesuai dengan tujuan apa informasi
biaya tersebut digunakan, sehingga dalam pengelompokkan biaya dapat
digunakan suat konsep “Different Cost Different Purposes” artinya berbeda biaya
berbeda tujuan. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suat proses
pengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada
ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan
informasi yang lebih ringkas dan penting. Bustami dan Nurlela (2010:12)
menyatakan biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi
yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead
pabrik.
1. Biaya produksi
Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi terdiri
dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga biaya produk yaitu biayabiaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, dimana biaya ini
merupakan bagian dari persediaan.
a. Biaya bahan baku langsung
Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai.
Contohnya kayu dalam pembuatan meubel, kain dalam pembuatan
pakaian, karet dalam pembuatan ban, minyak mentah dalam pembuatan
bensin, kulit dalam pembuatan sepatu, dan tepung dalam pembuatan kue
b. Tenaga kerja langsung
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam
merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat
ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya upah koki
kue, upah tukang serut dan potong kayu dalam pembuatan meubel,
tukang jahit, bordir, pembuatan pola dalam pembuatan pakaian, tukang
linting rokok dalam pabrik rokok, dan operator mesin jika menggunakan
mesin.
c. Biaya overhead pabrik
Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan
tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi
produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada
produk selesai. Biaya overhead pabrik dapat dikelompokkan menjadi
elemen : bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong), tenaga
kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya.
1. Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong)
Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong) adalah bahan
yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya
relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung
kepada produk selesai. Contohnya amplas, pola kertas, oli dan
minyak pelumas, paku, sekrup, dan mur, staples, aksesoris pakaian,
vanili, garam, pelembut, pewarna, pewangi pada kue.
2. Tenaga kerja tidak langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu
dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai. Contohnya gaji satpam pabrik, gaji
pengawas pabrik, pekerja bagian pemeliharaan, penyimpanan
dokumen pabrik, gaji operator telepon listrik, gaji operator telepon
pabrik, pegawai pabrik, pegawai bagian gudang pabrik, gaji
resepsionis pabrik, dan pegawai yang menangani barang.
3. Biaya tidak langsung lainnya
Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak
langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam
pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung
kepada produk selesai. Contohnya pajak bumi dan bangunan pabrik,
listrik pabrik, air dan telepon pabrik, sewa pabrik, asuransi pabrik,
penyusutan pabrik, peralatan pabrik, pemeliharaan mesin dan pabrik,
gaji akuntan publik, refreshing karyawan pabrik, reparasi mesin dan
peralatan pabrik.
Menurut Mulyadi (2010:13-16), klasifikasi biaya dapat digolongkan
menjadi lima golongan, yaitu sebagai berikut :
1. Objek pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar,
maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut
“biaya bahan bakar”. Contoh penggolongan biaya atas dasar objek
pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut : biaya merang,
biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya
asuransi, biaya bunga, biaya zat warna.
2. Fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi,
fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu dalam
perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok :
a. Biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah
bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut objek
pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi:
biaya bahan baku, biaya tenaga keria langsung, dan biaya overhead
pabrik.
b. Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya
iklan; biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang
pembeli; gaji karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan
pemasaran; biaya contoh (sample).
c. Biaya Administrasi dan Umum, merupakan biaya-biaya untuk
mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk.
Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi
personalia dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan,
biaya photocopy.
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam
hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompok menjadi
dua golongan, yaitu :
a. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang penyebab
satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Dalam
kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku
dan biaya tenaga kerja langsung.
b. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang terjadinya tidak
hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung
dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi
tidak langsung atau biaya overhead pabrik.
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya
dibagi menjadi 4, yaitu :
a. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah totalnya berubah
sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel
adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
b. Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan
perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur
biaya tetap dan biaya variabel. Contoh: biaya listrik yang digunakan.
c. Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi
tertentu.
d. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume
kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi.
5. Jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi 2 bagian, yaitu :
a. Pengeluaran modal (capital expenditure) adalah biaya yang mempunyai
manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi
adalah satu tahun kalender). Contoh pengeluaran modal adalah
pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap.
b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) adalah biaya yang hanya
mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran
tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan,
biaya telex, dan biaya tenaga kerja.
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Menjalankan usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar
perusahaan mampu terus beraktifitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat
penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan harga pokok produksi. Dengan
biaya, perusahaan juga dapat menentukan laba yang akan diperoleh perusahaan.
Berikut ini adalah pengertian biaya atau cost dan beban atau expense menurut para
ahli :
Menurut Mulyadi (2010:8), dalam arti luas biaya adalah “pengorbanan
sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.” Didalam definisi ini terdapat 4
unsur pokok mengenai biaya, yaitu:
1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
2. Diukur dalam satuang uang.
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Sedangkan dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai “pengorbanan sumber
ekonomi untuk memperoleh aktiva.”
Pengertian biaya atau cost menurut Bustami dan Nurlela (2010:7) yaitu :
“Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur
dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi
untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya,
dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca.”
Contohnya yaitu persediaan bahan baku, persediaan produk dalam
proses, persediaan produk selesai, dan supplies atau aktiva yang belum
digunakan.
Pengertian beban atau expense menurut Bustami dan Nurlela (2010:8) yaitu :
“Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan
sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat
memberikan manfaat di masa akan datang dikelompokkan sebagai harta.
Biaya ini dimasukkan ke dalam Laba-Rugi sebagai pengurangan dari
pendapatan.” Contohnya yaitu beban penyusutan, beban pemasaran, dan
beban yang tergolong sebagai biaya operasi.
Pengertian beban menurut IAI dalam PSAK 1 (2015:12) yaitu :
“Beban adalah penurunan manfaat ekonomis suatu periode akuntansi
dalam bentuk arus keluar/berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban
yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
pembagian kepada penanam modal.”
Pengertian Eksekusi (skripsi dan tesis)
Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang merupakan aturan dan tata cara dari proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian dapat dikatakan eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dan keseluruhan proses hukum acara perdata. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui menyatakan pengertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan putusan. Pada asasnya eksekusi merupakan putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Menjalankan putusan pengadilan ialah melaksanakan isi putusan pengadilan yang dilakukan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Di samping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan konstitusif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya . Ada beberapa asas dalam eksekusi. Pertama, eksekusi dilaksanakan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada pihak lain mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi. Mahkamah Agung mendefinisikan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Ada beberapa bentuk pengecualian dibenarkan oleh undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu : a) Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad). Pasal 180 ayat 1 HIR menyatakan eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan ini memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Agar putusan eksekusi terlebih dahulu dapat dijalankan, ada 2 (dua) syarat yang dapat dipenuhi, pertama, gugatan didukung oleh alat bukti surat otentik atau surat di bawah tangan yang tidak dibantah dengan bukti lawan. Kedua, gugatan didasarkan dan didukung alat bukti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. b) Pelaksanaan Putusan provisi Gugatan atau tuntutan provisi adalah tuntutan lebih dulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Pasal 180 ayat 1 HIR memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat di eksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. c) Akta Perdamaian Pasal 130 HIR menyatakan Akta Perdamaian merupakan Akta yang di buat oleh hakim selama persidangan yang berisikan perdamaian para pihak yang berperkara. Akta Perdamaian bukan putusan pengadilan dalam arti memutus perkara. Pasal 130 HIR mensejajarkan Akta Perdamaian dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila salah satu pihak ingkar menepati isi yang dirumuskan dalam akta perdamaian, pihak yang lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.
Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)
Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai mahluk budaya yang berakal, berperasaan, dan berkehendak.36 Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah . Subjek hukum dari fidusia diatur dalam Pasal 1 sub 5, sub 6, sub 8 dan sub 9 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Subjek fidusia merupakan hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu antara kreditur dan debitur. Kreditur biasanya pihak yang aktif sedangkan debitur biasanya pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tindakan-tindakan kreditur dapat berupa memberi peringatan-peringatan menggugat dimuka pengadilan dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 21 dinyatakan : Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :38 a. Perusaan Perseroan (Persero), b. Perusahaan Daerah, c. Koperasi, d. Perseroan Terbatas. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atas undang-undang. Sedangkan Debitur adalah pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Membahas mengenai Objek Jaminan fidusia tidak lepas dari benda yang diatur dalam pasal 499 KUHPerdata, benda yang diartikan zaak ialah semua barang dan hak. Hak disebut juga dengan bagian dari harta kekayaan (vermogenstanddeel). Pasal 1 sub 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”. Objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal (1) ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:39 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. 2) Dapat atas benda berwujud. 3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang. 4) Benda bergerak 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan. 6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik. 7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh di kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri. 8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda. 9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda. 10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia. 11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 12) Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. Jadi yang menjadi objek jaminan fidusia adalah: Benda bergerak Benda tidak bergerak Khusus yang berupa bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan Dan harus dapat dimiliki dan dialihkan. Dalam Pasal 4 sub 1, sub 2 dan sub 4 Undang-undang Hak Tanggungan, bangunan yang bersatu dengan tanahnya yang berdiri diatas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara yang wajib didaftar dan dapat dialihkan bisa dibebani dengan hak tanggungan, maka yang dapat dibebani dengan Fidusia adalah bangunanbangunan yang tidak berdiri di atas hak atas tanah seperti yang disebutkan yang diatas. Misalnya adalah bangunanbangunan permanen yang berdiri di atas tanah hak pakai. 40 Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tak terdaftar, bergerak maupun tak bergerak, dengan syarat bahwa benda dimaksud tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang jis Pasal 1162 KUHPerdata. Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah termasuk piutang (receivables), maka jaminan fidusia telah menggantikan cessi jaminan atas piutang-piutang (zakerheidscessie yan schulvoreringen, fiduciary assigment of recevables) yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan.41 Selanjutnya Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, juga benda yang diperoleh dikemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani dngan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Berkenaan dengan pembebanan jaminan fidusia atas benda, termasuk piutang, yang diperoleh kemudian UndangUndang Fidusia menetapkan bahwa tidak perlu dibuat pejanjian jaminan fidusia tersendiri oleh karena sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan “sekarang untuk nantinya” (nu vooralsdan) atas benda tersebut. Dikemungkinannya pembebanan jaminan fidusia atas benda yang diperoleh kemudian sangat membantu dan menunjang pembiayaan pengadaan/pembelian persediaan (stock) bahan baku dan bahan penolong. Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut. Demikian pula jaminan fiudsia meliputi klaim asuransi sehingga klaim asuransi tersebut akan menggantikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia bilamana benda tersebut musnah. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) I. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Pasal 297 KUHDagang. Dalam hal pemberian kredit, Jaminan Fidusia dapat memberikan pengamanan dan jaminan kredit, karena objek yang dibebani hak jaminan fidusia bukan objek yang sudah ada pada saat pembebanan hak jaminan fidusia tetapi juga yang akan ada. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu: “Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat penjaminan diberikan maupun yuang diperoleh kemudian”. Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh dikemudian hari. Hal ini menunjukkan undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwal benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan hutang
Peranan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya merupakan perangkat yang dibutuhkan manajemen
untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas,
meningkatkan efisiensi serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin
maupun yang bersifat strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akuntansi
biaya dapat membantu manajemen dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti yang
dikemukakan oleh Bustami dan Nurlela (2010:4-5) sebagai berikut :
1. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran operasi perusahaan.
2. Penetapan metode dan prosedur perhitungan biaya, pengendalian biaya,
pembebanan biaya yang akurat serta perbaikan mutu yang berkesinambungan.
3. Penentuan nilai persediaan yang digunakan untuk kalkulasi biaya dan
penetapan harga, evaluasi terhadap produk, evaluasi kinerja departemen atau
divisi, pemeriksaan persediaan secara fisik.
4. Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk satu periode akuntansi,
tahunan, atau periode yang lebih singkat.
5. Memilih sistem dan prosedur dari alternatif yang terbaik, guna dapat
menaikkan pendapatan maupun menurunkan biaya.
Peranan akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) terkait dengan definisi
akuntansi biaya seperti yang telah dijelakan sebelumnya yaitu mengenai
pengumpulan, penyajian, dan analisis informasi mengenai biaya dan manfaat
membantu manajemen untuk menyelesaikan tugas-tugas beikut :
1. Membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk beroperasi dalam
kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksi sebelumnya. Suatu
aspek penting dari rencana adalah potensinya untuk memotivasi orang yang
berkinerja dengan cara yang konsisten dengan tujuan perusahaan.
2. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian
aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas.
3. Mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan, dan menentukan biaya dari
setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga dan
untuk evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen, atau divisi.
4. Menentukan biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi satu tahun
atau untuk periode lain yang lebih pendek. Hal ini termasuk menentukan nilai
persediaan dan harga pokok penjualan sesuai dnegan aturan pelaporan
eksternal.
5. Memilih di antara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka
panjang, yang dapat mengubah pendapatan dan biaya.
Siregar dkk (2014:10) menyatakan peran akuntansi biaya yaitu
“akuntansi dapat membantu manajemen dalam melaksanakan fungsinya.
Pengumpulan, penyajian, dan penganalisisan informasi yang berhubungan dengan
biaya dapat membantu manajemen dalam penyusunan anggaran, pengendalian,
penentuan harga, penentuan laba, pemilihan alternatif untuk pengambilan
keputusan, dan pengendalian biaya dalam lingkungan teknologi maju.”
Pengertian Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan
dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber
daya dalam suatu organisasi. Akuntansi biaya memasukkan bagian-bagian
akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan tentang bagaimana informasi biaya
dikumpulkan dan dianalisis. Akuntansi biaya lebih menekankan pada
pengendalian maupun penetapan biaya terutama yang berhubungan dengan biaya
produksi. Selanjutnya akuntansi biaya membantu perusahaan dalam
merencanakan dan pengawasan biaya pada aktivitas perusahaan. Berikut ini
adalah pengertian akuntansi biaya menurut para ahli :
Pengertian akuntansi biaya menurut Siregar dkk (2014:17) yaitu :
“Akuntansi biaya adalah proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan,
dan pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja operasi untuk kepentingan
internal perusahaan.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Mulyadi (2010:7) yaitu :
“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan,
dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan
cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Bustami dan Nurlela (2010:4) yaitu :
“Akuntansi biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari
bagaimana cara mencatat, mengukur, dan pelaporan informasi biaya yang
digunakan. Disamping itu akuntansi biaya juga membahas tentang
penentuan harga pokok dari “suatu produk” yang diproduksi dan dijual
kepada pemesan maupun untuk pasar, serta untuk persediaan produk
yang akan dijual.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) yaitu :
“Akuntansi biaya memperlengkapi manajemen dengan alat yang
diperlukan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan
kualitas dan efisiensi, serta pengambilan keputusan baik yang bersifat
rutin maupun yang bersifat strategik.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Horngren et al. (2006:3) yaitu :
“Akuntansi biaya merupakan proses mengukur, menganalisis, dan
melaporkan informasi keuangan dan nonkeuangan yang terkait dengan
biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi.”
Ciri-ciri Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)
Jaminan fidusia mempunyai arti sebegaimana dipaparkan oleh ketentuan undang-undang dan para ahli, pada dasarnya jaminan fidusia juga mempunyai ciriciri Seperti halnya Hak Tanggungan, adapun ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya: a. Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak absolut. Artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. b. Jaminan Fidusia bersifat accesoir Perjanjian accesoir maksudnya adalah suatu perjanjian yang tidak berdiri sendiri tetapi mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang. Sebagai suatu perjanjian accesoir, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut: a) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok ; b) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok ; 49 c) Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi. Konsekuensi dari perjanjian accesoir adalah jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian accesoir juga ikut batal. c. Jaminan Fidusia bersifat droit de suite. Droit de suite artinya suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun. Apabila di atas suatu hak kebendaan melekat hak kebendaan lain, jika kemudian hak kebendaan pertama dipindahtangankan maka hak kebendaan yang melekat diatasnya akan tetap mengikutinya. d. Jaminan Fidusia bersifat droit de preference. Droit de preference artinya hak yang didahulukan atau diutamakan. Disini kreditur penerima Jaminan Fidusia memiliki hak yang didahulukan dari kreditur lain untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. e. Jaminan Fidusia bersifat constitutum possesorium Constitutum possesorium artinya hak pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan. Di sini Pemberi Jaminan Fidusia akan menguasai benda tersebut untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan Penerima Jaminan Fidusia yaitu sebagai jaminan pelunasan hutang jika Pemberi Jaminan Fidusia sudah memiliki cukup dana untuk melunasi hutangnya. 50 f. Jaminan Fidusia merupakan jaminan pelunasan hutang Oleh karena Jaminan Fidusia merupakan perjanjian accesoir maka dengan sendirinya mempunyai sifat hanya sebagai jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian pokok. Dengan demikian jika debitur melunasi hutangnya maka hak milik atas benda yang penguasaannya masih ditanga debitur akan kembali ke tangan debitur tersebut selaku pemilik asli dari benda yang bersangkutan. g. Adanya parate eksekusi Dengan kedudukan separatis dan hak preferen yang dimiliki kreditur Penerima Jaminan Fidusia maka kreditur tersebut berhak melakukan parate eksekusi dan menagih piutangnya dari hasil penjualan benda yang dijaminkan tanpa suatu titel eksekutorial
Keterkaitan Harga Pokok Produksi untuk Menentukan Harga Jual dengan Menerapkan Metode Full Costing (skripsi dan tesis)
Metode perhitungan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan
unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan
unsur-unsur biaya kedalam harga pokok produksi terdapat dua pendekatan yaitu
metode Full costing dan metode Variable costing.
Halim et al. (2013:47), menyatakan bahwa Metode penentuan harga
pokok produk adalah dengan membebankan semua biaya produksi (biaya bahan
baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik) baik bersifat tetap maupun
variabel kepada produk atau jasa. Unsur-unsur biaya pada harga pokok produksi
terdapat dua pendekatan yaitu metode full costing dan variable costing.
Menurut Mursyidi (2010:29-30) “Full costing (absorption costing) adalah
penentuan harga pokok produk yang memeperhitungkan semua unsur biaya
produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan
biaya overhead oabrik yang bersifat variabel (variable cost) maupun bersifat tetap
(fixed cost)”.
Peranan Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)
Pengertian Harga Jual (skripsi dan tesis)
Menurut Supriyono (2013:211) Harga jual merupakan jumlah moneter
yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang
atau jasa yang dijual atau diserahkan.
Menurut Mulyadi (2005) Harga jual adalah besar harga yang akan
dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung biaya-biaya ditambah
biaya non produksi dan ditambahkan dengan laba yang diharapkan.
Pengertian Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)
Dalam perkembangannya mengenai jaminan benda bergerak yang dijaminkan dengan hak gadai tidak lagi memenuhi kebutuhan, karena benda yang dijadikan jaminannya harus diserahkan kepada pihak kreditur sedangkan dalam perkembangannya benda yang menjadi objek jaminan tersebut masih tetap berada di pihak debitur. Maka hak jaminan fidusia yang dapat mengatasi masalah tersebut, karena penyerahannya dilakukan berdasarkan constitutum possesorium (penyerahan benda berdasarkan kepercayaan). Ketentuan tentang hak jaminan fidusia yang disahkan pada tanggal 30 September 1999 yang memberlakukannya mengenai UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 42 menjadi landasan hukum bagi pihak yang berkepentingan baik kreditur maupun debitur. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakan, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya, karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak yang menerima fidusia. Berdasarkan Pasal 11 jaminan fidusia dianggap baru lahir setelah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia . Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Sebelum undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini Objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.32 Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain, karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Didalam undang-undang ini juga menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian, istilah “Fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendom Overdracht (penyerahan hak milik secara kepercayaan). Penggunaan istilah fidusia tampaknya sudah umum diterima, yang terlihat dari digunakannya istilah tersebut dalam buku-buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Namun sebelum itu pun perundang-undangan kita sudah menggunakan istilah “Fidusia”, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Dalam Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pasal 1 sub 2 yaitu Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap keditur lainnya
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara teknis yuridis bersifat declaratoir-constitutif. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi selain menyatakan atau menerangkan sesuatu yang menjadi hukum, sekaligus meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, meski membawa akibat hukum tertentu, tetapi ketentuan Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945” Jika pemerintah atau lembaga negara tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum tata negara
Perhitungan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Perhitungan harga pokok produksi adalah untuk mengetahui besarnya
biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang. Pada
umumnya biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung, dan biaya overhead pabrik.
a. Biaya Bahan Baku
Mulyadi (2014:275) menjelaskan pengertian bahan baku adalah sebagai
berikut:“Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian
menyeluruh produk jadi. Bahan baku diolah dalam perusahaan manufaktur
dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor”.
Menurut Masiyah Kholmi Yuningsih (2004:29) “Biaya bahan baku
merupakan bahan yang membentuk bagian besar produk jadi, bahan baku
yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian
lokal, impor, atau hasil dari pengolahan sendiri”.
b. Biaya Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang digunakan dalam
membuat barang. Mulyadi (2015:319) menjelaskan pengertian “biaya
tenaga kerja merupakan salah satu biaya konversi, disamping biaya
overhead pabrik, yang merupakan salah satu biaya untuk mengubah
bahan baku menjadi produk jadi”.
Menurut Masiyah Kholmi Yunigsih (2004:41)”Biaya tenaga kerja
langsung merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan
untuk mengeluarkan produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang
dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja tersebut”
c. Biaya Overhead Pabrik
Biaya overhead menurut Mulyadi (2015:194) sebagai berikut:
“Biaya biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung”. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead
pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini:
a. Biaya bahan penolong
b. Biaya reparasi dan pemeliharaan
c. Biaya tenaga kerja tidak langsung
d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu
a. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan
pengeluaran uang tunai.
Biaya Overhead Pabrik menurut Cecily A. Raiborn (2011:50) sebagai
berikut:
“Biaya overhead pabrik merupakan berbagai faktor atau biaya produksi
yang tidak langsung untuk memproduksi sebuah produk atau menyediakan
sebuah jasa. Maka, biaya overhead tidak memasukkan biaya bahan baku
langsung dan tenaga kerja langsung. Dengan tenaga kerja langsung
menjadi sebuah bagian yang semakin lebih kecil dari biaya produk. Biaya
overhead menjadi sebuah bagian yang lebih besar, dan biaya tersebut patut
menerima perhatian yang lebih daripada perlakuannya di masa yang lalu”
Menurut Masiya Kholmi Yuningsih (2004:55) Biaya overhead pabrik
adalah sebagai berikut:
“ Biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung atau
semua biaya produksi tak langsung”
Contoh:
– Bahan tak langsung
– Upah tak langsung
– Listrik dan air
– Sewa gedung pabrik
– Penyusutan bangunan pabrik peralatan atau mesin-mesin pabrik
– Reparasi dan pemeliharaan
– Pajak Bumi dan bangunan pabrik
– Asuransi pabrik
Penggolangan biaya overhead pabrik menurut Masiyah Kholmi
Yuningsih (2004:56) menurut sifatnya,
– Biaya bahan penolong
Bahan yang tidak atau menjadi bagian produk relatif kecil dibandingkan
dengan bahan baku langsung. Contoh perusahaan Mebel, plitur, cat, paku
dsb.
– Biaya reparasi dan pemeliharaan
Biaya yang berupa suku cadang(spare part) , biaya bahan habis pakai,
biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan aktifa tetap yang digunakaan
untuk keperluan pabrik misalnya mesin, kendaraan, equipment, bangunan
pabrik, dsb.
– Biaya tenaga kerja tidak langsung
Biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu biaya tenaga kerja pabrik yang
upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk
tertentu, misalnya karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu
seperti departemen tenaga listrik, uang, bengkel, dan departemen gudang,
kepada departemen produksi, administrasi pabrik dan mandor
– Biaya yang timbul akibat penilaian aktifa tetap.
Misalnya biaya-biaya penyusutan, emplasemen pabrik, bangunan pabrik,
mesin perkakas laboratorium,aktifa lain yang digunakan pabrik.
– Biaya yang terjadi akibat berlakunya waktu.
Misalnya, biaya asuransi gudang dan departemen, equipmen, asuransi
kendaraan, asuransi karyawaan, dsb.
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan di dalam sidang pleno terbuka untuk umum secara yuridis sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, baik dalam kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan putusan ini sudah sejak lama dikenal dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya. Meskipun demikian, kekuatan-kekuatan putusan ini pun dapat diterapkan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk menguji undangundang yang dimohonkan. Berikut adalah uraian mengenai ketiga kekuatan putusan tersebut: a) Kekuatan Mengikat Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinyatakan pula dalam Pasal 47 yang menyebutkan “Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Berdasarkan ketentuan UU tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, berarti tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atau dimanfaatkan oleh para pemohon untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi, jika putusan itu tidak sesuai dengan permohonannya. Secara teknis yuridis, para pemohon atau pihakpihak dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. 39 Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihakpihak dalam perkara terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun sekaligus juga menciptakan keadaan hukum yang baru. Pihak-pihak terikat pada putusan tersebut, dapat diartikan pula bahwa akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan tersebut dan melaksanakannya. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi secara teoritis berbeda dengan putusan pengadilan biasa. Putusan pengadilan biasa hanya mengikat pihak-pihak berperkara sesuai dengan permohonan yang diajukan. Sebaliknya, putusan Mahkamah Kostitusi selain mengikat para pemohon, pemerintah dan DPR, juga semua orang, lembaga-lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah hukum Indonesia. b. Kekuatan Pembuktian Ketentuan Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Hal ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undangundang yang pernah dimohonkan untuk diuji dapat digunakan sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi secara yuridis dilarang untuk memutus perkara permohonan yang sebelumnya telah diputus. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif, bahwa apa yang diputus oleh hakim dianggap telah benar. Pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan. Bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (resjudicata proveritate habetur) adalah prinsip fundamental dalam putusan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang. c. Kekutan Eksekutorial Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan hukum mengikat belum cukup dan tidak berarti apa-apa bila putusan tersebut tidak dapat direalisir atau dieksekusi. Jadi, putusan yang memiliki kekuatan esekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisir melalui eksekusi oleh alat negara. Kekuatan eksekutorial ini sudah lazim dalam praktik pengadilan biasa di tanah air. Sebaliknya, kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman yang termuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Tidak dibutuhkan adanya aparat khusus yang melaksanakan (mengeksekusi) putusan, karena sifat putusannya adalah declaratoir. Merujuk Pasal 47 dan Pasal 57 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, dapat digarisbawahi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sedangkan kekuatan eksekutorialnya sejak dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pengertian harga pokok produksi (skripsi dan tesis)
Penentuan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui biaya yang
dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang
jadi atau jasa yang siap untuk dijual dan dipakai. Harga pokok produksi sangat
penting bagi dalam suatu perusahaan, karena merupakan salah satu elemen yang
dapat digunakan sebagai pedoman dan sumber informasi bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan.
Mulyadi (2010:17) menyatakan bahwa metode penentuan harga pokok
produksi adalah cara perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok
produksi. Dalam memperhitungkan unur-unsur biaya ke dalam harga pokok
produksi terdapat dua pendekatan yaitu full costing dan variabel costing. Full
costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang
memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi,
yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik, baik yang yang berperilaku variabel maupun tetap, dengan
demikian harga pokok produksi menurut full costing terdiri dari unsur biaya
produksi.
Mulyadi (2010:18) menyatakan bahwa variabel costing adalah merupakan
metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya
produksi yang berperilaku varaibel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri
dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel
Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Dalam sebuah perusahaan baik itu perusahaan besar maupun perusahaan
kecil perlu menentukan harga pokok bagi produk yang dihasilkan, karena harga
pokok itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual
dasar dari suatu produk.
Selain itu, harga juga digunakan untuk menentukan besarnya yang
diperoleh suatu perusahaan. Suatu harga pokok dapat diketahui jumlahnya dari
jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi
suatu produk tersebut
Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang.29 Pernyataan sikap ataupun perbuatan pejabat yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan sela.30 Putusan akhir adalah satu sikap dan pernyataan pendapat yang benarbenar telah mengakhiri suatu sengketa. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (final and binding). Pengertian sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum. Sifat final (legaly binding) dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan. Final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan final ini langsung berlaku mengikat, yang juga dapat diartikan bahwa semua pihak, baik itu orang, badan publik atau lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan. Putusan sela adalah satu putusan yang belum mengakhiri sengketa. Di Mahkamah Konstitusi dikenal beschikking yang disebut dengan ketetapan. Secara umum putusan sela tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kecuali secara khusus disebut dalam penanganan perkara sengketa kewenangan antara lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945. Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Pasal tersebut menyebut bahwa tindakan hakim untuk “menghentikan sementara” pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sama dengan putusan hakim, sebenarnya merujuk pada tindakan sementara yang dilakukan sebelum adanya pendapat akhir yang mengakhiri sengketa. Meskipun dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebut bahwa yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi berupa penetapan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dikeluarkan sebelum putusan akhir yang memutus sengketa pokok (bodem gaschill). Perkara permohonan pengujian undang-undang sama sekali tidak mengatur hal ini. Dalam beberapa perkara, pemohon justru telah memohon agar dikeluarkan putusan sela. Untuk menunda berlakunya satu undang-undang tertentu karena adanya urgensi akan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi
Biaya Produksi (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2015:16) biaya produksi merupakan biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk.
1. Unsur-unsur biaya produksi
Unsur-unsur biaya dalam laporan harga pokok produksi biasanya terbagi
ke dalam tiga golongan yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga
kerja langsung, dan biaya Overhead Pabrik.
a. Biaya Bahan Baku
Menurut Mulyadi (2015:275)” Biaya bahan baku merupakan bahan yang
membentuk bagian menyeluruh produk jadi”. Pengertian lain yang dinyatakan
oleh Mursyidi (2010:51) “tentang Biaya bahan langsung adalah biaya produksi
yang terdiri dari biaya langsung (direct materials) dan biaya tenaga kerja langsung
(direct labor)”.
Menurut Mulyadi (2015:282) perlakuan terhadap biaya angkutan dapat
dibedakan sebagai berikut:
1. Biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan
baku yang dibeli.
2. Biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok
yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik.
b. Biaya tenaga kerja langsung
Menurut Mulyadi (2015:319) “Biaya tenaga kerja merupakan salah satu
biaya konversi, disamping biaya overhead pabrik, yang merupakan salah satu
biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi”.
Menurut Mursyidi (2010:213) “Biaya tenaga kerja dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu (1) biaya tenaga kerja langsung (direct labor) dan (2) biaya
tenaga kerja tidak langsung (indirect labor) Biaya tenaga kerja langsung
merupakan biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses
produksi”
c. Biaya overhead pabrik
Menurut Mulyadi (2015:194) “Biaya overhead pabrik adalah biaya
produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung”.
Menurut Mursyidi (2010:221) “Biaya overhead pabrik (Factory
Overhead Cost) disebut juga factory burden, manufacturing expense,
manufacturing overhead, factory expense, dan insirect manufacturing cost,
merupakan biaya yang terjadi atau dibebankan dalam suatu proses produksi selain
bahan baku dan tenaga kerja langsung”.
Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya menurut Mulyadi
(2015:194) Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan,” biaya
overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga
kerja langsung”. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead
pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini:
– Biaya bahan penolong
Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi
atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya
relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut
– Biaya reparasi dan pemeliharaan
Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang
(spareparts), biaya bahan habis pakai (factory supplies) dan harga
perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan
pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan
akuipmen, kendaraan, perkakas laboratorium, dan aktiva tetap lain yang
digunakan untuk kepaduan pabrik.
– Biaya tenaga kerja tidak langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya
tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan
tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan dan
biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk yang dikeluarkan untuk
tenaga kerja tidak langsung tersebut. Tenaga kerja tidak langsung terdiri
dari :
(1) Karyawan yang bekerja dalam departemen pembaruan, seperti
departemen-departemen pembangkit tenaga listrik, uang, bengkel,
departemen gudang
(2) Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti
kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik tersebut.
– Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah
biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan
ekuipmen, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang
digunakan pabrik.
– Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah
biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan
akuipmen, asuransi kendaraan , asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya
amoritasi kerugian trial-run.
– Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan
pengeluaran uang tunai
Klasifikasi biaya (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2014;13-16) biaya dapat digolongkan sebagai berikut :
a. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran
Menurut cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka
semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut”biaya bahan
bakar”
b. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi
pemasaran, dan fungsi administrasi & umum. Oleh karena itu dalam perusahaan
manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:
– Biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan
baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Biaya ini meliputi biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku tersebut yang
diolah dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga
kerja yang dapat diindentifikasikan secara langsung terhadap produk tertentu.
Sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan
baku dan biaya tenaga kerja langsung.
– Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan
kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi,
biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, biaya gaji
karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh
(sample).
– Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya untuk mengkoordinasikan
kegiatan produksi dan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah
biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian
hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntansi, biaya photocopy.
c. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungan
dengan sesuatu dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan:
– Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya
adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tidak
ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian biaya
langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya
produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung. Biaya langsung departemen (direct departement costs) adalah semua
biaya yang terjadi didalam departemen tertentu. Contohnya biaya tenaga kerja
yang bekerja dalam departemen pemeliharaan merupakan biaya langsung
departemen bagi departemen pemeliharaan dan biaya depresiasi mesin yang
dipakai dalam departemen tersebut, merupakan biaya langsung bagi
departemen tersebut.
– Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan
oleh sesuatu yang dibiyai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan
produk tersebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya
overhead pabrik (factory overhead costs). Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan
dengan produk tertentu. Gaji mandor yang mengawasi pembuatan A, B, dan C,
karena gaji mandor tersebut terjadi bukan hanya perusahaaan memproduksi
salah satu produk tersebut, melainkan karena memproduksi ketiga jenis produk
tersebut. Jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk (misalnya
perusahaan semen, pupuk urea, gula) maka semua biaya merupakan biaya
langsung dalam hubungannya dengan produk. Biaya tidak langsung dalam
hubungannya dengan produk sering disebut istilah biaya overhead pabrik
(factory overhead costs). Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak
langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya
dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya yang terjadi
di departemen pembangkit tenaga listrik. Biaya-biaya ini dinimkati oleh
beberapa departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik untuk
penerangan maupun untuk menggerakan mesin dan ekuipmen yang
mengkonsumsi listrik. Bagi departemen pemakai listrik, biaya listrik yang
diterima dari alokasi biaya departemen pembangkit tenaga listrik merupakan
biaya tidak langsung departemen.
d. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan
volume aktivitas.
Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat digolongkan
menjadi:
– Biaya variabel, merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya variabel adalah biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
– Biaya semivariabel, merupakan biaya yang berubah tidak seimbang dengan
perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsur biaya tetap
dan unsur biaya variabel.
– Biaya semifixed, merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi
tertentu.
– Biaya tetap, merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume
kegiatan tertentu. Contohnya biaya tetap adalah gaji direktur produksi.
e. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya
– Pengeluaran modal (capital expenditures) merupakan biaya yang mempunyai
manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasa periodes akuntansi adalah satu
tahun kalender). Pengeluaran modal ini pada saat terjadi dibebankan sebagai
kos aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya
dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau dideplesi. Contoh pengeluaran
modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar
terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk
riset dan pengembangan suatu produk.
Karena masa manfaat lebih dari satu tahun, maka pada saat pengeluaran
tersebut dilakukan, pengorbanan tersebut diperlakukan sebagai pengeluaran modal
dan dicatat sebagai kos aktiva (misalnya sebagai kos aktiva atau beban yang
ditangguhkan), periode akuntansi yang menimati manfaat pengeluaran modal
tersebut dibebani sebagian pengeluaran modal tersebut berupa biaya depresiasi,
biaya amortisasi, atau biaya deplesi.
– Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) merupakan biaya yang hanya
mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut.
Pada saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini di bebankan sebagai biaya
dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya
tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya
telex, dan biaya tenaga kerja.
Mulyadi (2014:13-17) menjelaskan bahwa :”Dalam akuntansi biaya, biaya
digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini
ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut,
karena dalam akuntansi. biaya dikenal konsep “different cost for different
purposes”. Klasifikasi biaya menurut Mursyidi (2010:15-24) pembagian biaya dapat
dihubungkan dengan suatu proses produksi dalam perusahaan industri baik yang
mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yaitu:
1. Produk
2. Volume produksi
3. Departemen manufaktur
4. Periode akuntansi
Biaya juga dapat diklasifikasikan dalam hubungannya dengan operasi
perusahaan, yaitu biaya operasional (biaya penjualandan biaya administrasi
umum) dan biaya non-operasional, artinya biaya yang telah dikeluarkan dan
diperhitungkan namun tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha pokok
perusahaan, misalnya biaya bunga untuk perusahaan industri manufaktur. Biaya
juga dapat diklarifikasikan berdasarkan tercapainya tujuan atau kesempatan,
misalnya sunk cost, opportunity cost, out of pocket cost, biaya diferensial, dan
lainnya. Mursyidi (2010:15-24)
a. Biaya dalam hubungannya dengan produk
Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya
yang sifatnya berhubungan langsung (direct cost) dengan suatu produk yang
dihasilkan, dan biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung (indirect cost)
dengan suatu produk. Biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu
produk dikenal dengan nama Biaya Produksi (production cost) sedangkan biaya
yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan suatu produk dikenal dengan
Beban Komersial (cimmercial expenses), biaya produksi pada dasarkan dibagi
menjadi tiga jenis yaitu biaya bahan baku langsung (direct materiarls), biaya
tenaga kerja langsung (direct labor), dan biaya overhead pabrik (factory overhead
cost).
Dalam menetapkan suatu biaya dikategorikan sebagai biaya langsung
(direct cost) atau biaya tidaklangsung (indirect cost), perulu diperhatikan
beberapa hal yang dapat dipegang untuk mengklasifikasikan biaya dalam biaya
langsung dan biaya tidak langsung, antara lain:
1. Sifat dari biaya itu sendiri, ada yang langsung melekat pada produk, dan
ada yang tidak langsung (tidak mudah ditelusuri)
2. Karena suatu kebijaksanaan manajemen
3. Karena adanya suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang
lain yang menyatakan suatu komponen biaya bersifat langsung atau tidak
langsung.
b. Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi
Biaya dapat diklasifikasikan atas dasar perubahan yang terjadi pada
volume produksi atau produk yang dihasilkan atau produk yang terjual, yaitu
menjadi biaya variabel (variabel cost) dan biaya tetap (fixed cost)
1. Biaya variabel mempunyai karakteristikantara lain;
– Secara total biaya variabel berubah sesuai dengan perubahan volume
produksi
– Biaya perunit (satuan) relatif tetap
– Dapat ditelusuri ke setiap produk yang dihasilkan
– Dapat dikendalikan oleh tingkat manajemen yang paling bawah, bahkan
oleh tingkat operasional
2. Biaya tetap memiliki karakteristik antara lain :
– Secara total biaya tetap ini tetap pada tingkatan volume produksi
(range) tertentu
– Biaya per unit (satuan) selalu berubah sesuai dengan perubahan volume
produksi atau jumlah produk yang dihasilkan
– Pengakuan biaya didasarkan pada kebijaksanaan manajemen atau
metode alokasi biaya
– Tanggung jawab pengendalian terletak pada tingkat manajemen
tertentu
Ada beberapa jenis biaya yang mengandung biaya tetap dan biaya
variabel,namun yang bersifat tetap relatif kecil bila dibandingkan dengan
sifat variabelnya. Jenis biaya ini diklasifikasikan sebagai biaya Semi
Variabel (Semi Variable Cost). Misalnya biaya listrik dari perusahaan
listrik negara (PLN) sebagian ada yang bersifat tetap dan ada pula sesuai
penggunaannya, yaitu berdasarkan kilowatt.
Jenis biaya semi variabel menurut Mursyidi (2010:19) antara lain :
a. Biaya listrik
b. Biaya pengawasan dan inspeksi
c. Gaji departemen jasa atau pelayanan
d. Pemeliharaan dan perbaikan mesin
e. Asuransi kesehatan
f. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh pemberi kerja
Tujuan analisis biaya Mursyidi (2015:19), pada umumnya biaya hanya
dibagi menjadi dua yaitu biaya variabel dan biaya tetap, analisis tersebut
antara lain :
1. Penentuan biaya overhead pabrik, dan analisis selisih
2. Penyajian anggaran fleksibel dan analisis selisih
3. Analisis kontribusi margin, dan direct cost
4. Analisis break-even point, biaya volume-laba dan minimalisasi biaya
5. Analisis anggaran modal
3. Biaya dalam hubungannya dengan departemen pabrik
Bagian pabrik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu departemen
produksi (producing departement) dan departemen jasa atau pelayanan
(service departemen). Departemen produksi merupakan suatu bagian dalam
pabrik yang mempunyai hubungan langsung dengan proses pembentukan
produk biaya yang terjadi dalam departemen ini dapat langsung dibebankan
pada harga pokok produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut.
Sedangkan departemen jasa adalah bagian pabrik yang bersifat memberikan
pelayanan atas kelancaran proses produksi ; bahkan departemen ini dapat
pula memberikan jasa pada bagian selain departemen produksi misalnya
departemen umum, departemen penjualan, dan lain sebagainya. Biaya yang
terjadi adalah departemen jasa dialokasikan ke departemen-departemen lain
yang menikmatinya.
Biaya dalam hubungan dengan departemen pabrik diklasifikasikan
menjadi biaya langsung departemen (direct departemental charges), dan biaya
tidak langsung (indirect departement charges). Biaya langsung departemen
adalah biaya yang terjadi dan langsung dibebankan pada departemen yang
bersangkutan di mana biaya tersebut terjadi; sedangkan biaya dibebankan
ke suatu departemen, namun dibebankan departemen yang menikmatinya
dinikmati alokasi dan distribusi. Biaya misalnya biaya penyusutan, gedung
pajak bumi, dan biaya asuransi kebakaran merupakan biaya langsung
departemen.
4. Biaya dalam hubungan dengan periode akuntansi
Biaya yang terjsdi ada yang dibebankan pada periode terjadinya, dan
adapula yang dialokasikan ke beberapa periode berikut pada hubungan
dengan periode pembebanan ini (periode akuntansi), biaya dapat
diklasifikasikan menjadi pengeluaran modal (capital expenditure), dan
pengeluaran pendapatan (revennue expenditure). Pengeluaran modal adalah
pengeluaran yang dikapitalisir, artinya pengeluaran yang ditangguhkan
pembebanannya. Pengeluaran ini adalah apa yang disebut dengan harga
pokok yang membentuk atau disebut sebagai aktiva pengeluaran modal akan
dibebankan terhadap penghasilan pada beberapa periode akuntansi melalui
alokasi; sedangkan pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang
langsung dianggap sebagai dan mengurangi pendapatan pada periode
akuntansi dimana pengeluaran tersebut terjadi.
Menurut Mursyidi (2010:24-25) suatu pengeluaran dapat dinyatakan
sebagai pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan tergantung pada:
1. Kebijaksanaan manajemen.
2. Nilai pengeluaran, apakah relatif besar atau relatif kecil.
3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau tidak.
Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Objek biaya (skripsi dan tesis)
Objek Biaya menurut Masiyah Kholmi & Yuningsih (2004;12) sebagai
berikut:
Dalam sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan
biaya kepada entitas yang disebut objek. Objek biaya adalah setiap item seperti
produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas dll. Dimana biaya diukur dan
dibebankan. Sebagai contoh, jika kita ingin menentukan biaya-biya produksi satu
unit mobil, maka objek biaya adalah mobil.
Asas Kepastian,Kemanfaatan dan Keadilan Hukum (skripsi dan tesis)
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: 25 a) Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. b) Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. c) Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility) Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.27 Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses
produksi,yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku,
baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, Mulyadi (2014:8)
menyatakan bahwa:“Pengertian biaya dalam arti luas adalah Biaya merupakan
pengorbanan sumber ekonomi, yang diukut dalam satuan uang, yang telah terjadi
atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”.
Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut diatas:
a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
b. Diukur dalam satuan uang.
c. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Biaya menurut Maisiyah Kholmi & Yuningsih AICPA (2004:11)
sebagai berikut:“Biaya adalah pengurangan pada aktiva netto sebagai akibat
digunakannya jasa-jasa ekonomi untuk menciptakan penghasilan. Biaya adalah
pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk
mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat sekarang
bagi organisasi”
Terdapat dua kategori biaya yang utama menurut Maisiyah & Yuningsih
(2004:11) sebagai berikut:
a. Biaya pengeluaran (outlay cost) adalah arus kas masa lampau, sekarang
atau yang akan datang.
b. Biaya peluang (opportunite cost) adalah manfaat yang diserahkan atau
dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari beberapa alternatif.
Secara terminologi biaya dapat dibedakan antara Biaya (Cost) dengan
beban (expenses) Cost atau unexpired cost merupakan pengorbanan sumber
ekonomi perusahaan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa, seperti
pembelian bahan baku, sedangkan expenses atau expired cost adalah pengrobanan
sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk mengarahkan penghasilan.
Teori Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut. d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan . Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati
Tujuan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Tujuan akuntansi biaya yaitu perencanaan pengendalian biaya. Penentuan
harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan tepat dan teliti.
Pengambilan keputusan manajemen. Terdapat tiga tujuan pokok akuntansi,
menurut Mulyadi (2014:7) sebagai berikut:
1. Penentuan kos produk.
2. Pengendalian biaya.
3. dan pengambilan keputusan khusus.
Kholmi & Yuningsih (2009:10) menjelaskan bahwa tujuan dari akuntansi
biaya adalah menyediakan informasi biaya yang diperlukan manajemen (pihak
internal) dalam mengelola usaha untuk:
1. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan.
2. Perencanaan dan pengendalian biaya.
3. Pengambilan keputusan bagi manajemen
Mursyidi (2010;11) menjelaskan bahwa akuntansi biaya merupakan suatu
sistem dalam rangka mencapai tiga tujuan utama yaitu:
1. Menentukan harga pokok produk atau jasa.
2. Mengendalikan biaya.
3. Memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan tertentu.
Pengertian Teori Hukum (skripsi dan tesis)
.
Fungsi Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya merupakan suatu alat yang dapat memberikan bantuan
kepada manajemen dalam memimpin dan menjalankan operasi perusahaan khusus
nya dalam mengambil keputusan, Mulyadi (2009;11) berpendapat bahwa:
Akuntansi biaya berfungsi untuk mengukut pengorbanan nilai masukan tersebut
guna menghasilkan informasi bagi manajemen yang salah satu manfaatnya adalah
untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil
tersebut. Akuntansi biaya juga menghasilkan informasi biaya yang dapat dipakai
oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya ekonomi
yang dikorbankan untuk menghasilkan keluarkan.
Pengertian Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values” . Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenangwenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.
Pengertian akuntansi biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi
proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan
dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya
didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut
konvensi diukur dengan satuan mata uang. Penggunaan kata beban adalah pada
saat biaya sudah habis terpakai.
Menurut R.A Supriyono (2014:12) akuntansi biaya adalah salah satu
cabang akuntansi yang merupakan alat menajemen dalam memonitor dan
merekam transaksi biaya secara sistimatis, serta menyajikan informasi biaya
dalam bentuk laporan biaya.
Menurut Mulyadi (2014:7) Akuntasi Biaya adalah proses pencatatan,
penggolongan, peringkasan dan pengkajian biaya, pembuatan dan penjualan
produk atau jasa dengan cara-caratertentu, serta penafsiran terhadapnya.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
akuntansi biaya adalah:
1. Suatu proses pencatatan-pencatatan biaya dalam sebuah perusahaan
hingga sampai dengan tahappelaporan biaya-biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan.
2. Suatu alat manajemen untuk menyusun rencana dan pengendalian atas
biaya dari aktivitas suatu perusahaan dan dapat membantu dalam
membuat keputusan-keputusan.
Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya merupakan salah satu pengkhususan dalam akuntansi,
sama hal nya dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, akuntansi
pajak, dan sebagainya. Ciri utama yang membedakan antara akuntansi biaya
dengan akuntansi lainnya adalah kajian datanya. Akuntansi biaya mengkaji datadata biaya untuk digolongkan, dicatat, dianalisis, dan dilaporkan dalam laporan
biaya produksi.
Al. Haryono Jusup (2011:4) “menyatakan bahwa akuntansi merupakan
sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan,
dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.
Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public
Accounting (AICPA) dalam Harahap (2003) “mendefinisikan akuntansi sebagai
seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam
ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat
keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.
Sedangkan Charles T. Horngren. Dan Walter T.Harrison (Horngren
Harrison, (2007:4) menyatakan bahwa ”Akuntansi ialah sistem informasi yang
mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan
mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.
Teori Keadilan (skripsi dan tesis)
Menurut Aristoteles. Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing – masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah : 1. Keadilan Komutatif Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi. 2. Keadilan Distributif Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak. 3. Keadilan Legal Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. 4. Keadilan Vindikatif Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.5. Keadilan Reaktif Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan. 6. Keadilan Protektif Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadipribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.3
Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Laporan keuangan menurut Sugiono dan Untung (2016 : 60) adalah laporan
keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan
kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan
dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat
untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan
pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.
(Wahyudi Wahab, Amir Hasan & Andreas 2018:3)
Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2017:1.10)
menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama
periode dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika
entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospeksi atau membuat
penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi
pos-pos dalam laporan keuangannya.
Kieso (2011:5) menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu sarana
komunikasi informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.
Harahap (2006: 105) laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan
kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada saat tertentu dan jangka waktu
tertentu. Berdsarkan beberapa pengertian laporan keuangan di atas dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses
kegiatan akuntansi selama periode tertentu, dan dapat digunakan sebagai alat
pengambilan keputusan.
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan,
kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak
dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan
informasi tertentu (Ayu Muji Sri Sekarwati, Nurul Mazidah 2018).
Adapun dijelaskan dalam SAK ETAP 2013 Paragraf 2.1 tujuan laporan
keuangan adalah menyediakan informasi posisi keungan, kinerja keuangan dan
laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian pengguna dalam
pengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat
meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.
Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan hal yang telah
dilakukan manajemen (stewardship) pertanggungjawaban manajemen sumber daya
yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan juga merupakan wujud
pertanggugjawaban manajemen atau pengguna sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka dalam mengelola suatu entitas.
Teori Kemanfaatan (skripsi dan tesis)
Menurut Jeremy Bentham (Teori Utilitis). Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat. Menurut Prof. Subekti S.H Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto Tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. 2. Menciptakan keadilan dan ketertiban. 3. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat. 4. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat
Teori Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.1 Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati
Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (skripsi dan tesis)
Sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu khususnya Pemilihan Kepala
Daerah memang tidak selalu seperti yang diharapkan, banyak
permasalahan yang muncul mulai dari permasalahan administratif sebelum
penyelenggaraan pemilu sampai permasalah sengketa pemilihan kepala
daerah setelah pemilihan itu berlangsung. Sengketa atau perselisihan dapat
dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya
yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar peserta pemilu); dan (2)
sengketa antara peserta pemilihan danpenyelenggara pemilihan sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU
kabupaten/kota.
Adapun jenis pelanggaran dalam pilkada yang seringkali
dijadikanargumentasi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pilkada antara lain:praktik politik uang (money politic), mobilisasi PNS dan aparat
desa,penyalahgunaan wewenang, pencoblosan lebih satu kali, diwakilinya
hak piliholeh orang lain, kampanye terselubung, pengangkatan pegawai
tidak tetap untukpemenangan pemilukada, pemberhentian kepala sekolah
karena tidak mendukungcalon incumbent, dan sebagainya.43
Menurut Azkari bahwa permasalahan sengketa pemilihan kepala
daerahdisebabkan oleh beberapa hal antara lain:44
a. Regulasi: bahwa dari aspek regulasi belum memberikan suatu solusi
hukum secara komprehensif, sebab hanya mengatur aspek yuridis
semata, tanpa memperhatikan aspek-aspek soaial yang ada dalam
masyarakatsebagai suatu kenyataan.
b. Institusi penyelenggara pilkada: bahwa terdapat kecenderungan dalam
setiap penyelenggaraan pilkada, KPUD dan Panwas melakukan
keberpihakan kepada calon-calon tertentu (peserta pilkada), sehingga
dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang berlaku subjektif (bahkan
institusi tersebut kerapkali menjadi tempat jual beli suara);
c. Partai politik: sebagai pengusung calon juga belum berfungsi secara
baik dan benar dalam memberikan pendidikan politik terhadap rakyat,
bahkan cenderung hanya memikirkan kepentingannya secara sepihak,
misalnya dengan menentukan sejumlah tarif tertentu kepada caloncalon yang hendak “mengendarai” partainya;
d. Peserta pilkada (para calon): bahwa pada umumnya peserta
pemilukada tidak berangkat dari niat yang benar, memang dalam
penyampaian visi misinya seakan-akan mereka tampil untuk dan atas
nama kepentingan rakyat, padahal ujung-ujungnya yang lebih dominan
dalam hitung-hitungannya adalah penumpukan kekuasaan;45
e. Masyarakat: psikologi masyarakat juga masih menunjukkan belum
dimilikinya kematangan emosional dalam mengikuti suatu
penyelenggaraan pemilukada, oleh karena itu diperlukan sosialisasi
khusus untuk hal ini Menurut perspektif Huefner46 penyebab timbulnya permasalahan hasil
pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal.Pertama, fraud
yaitukecurangan hasil suara dapat disebabkan dari para kandidat yang
curang,dimana mereka memilikikeinginan dan kesempatan untuk
melakukankecurangan tersebut. Hal ini juga dapat dilakukan oleh
penghitung suara dan petugas-petugas pemilu lainnya yang memiliki
kesempatan yangmemudahkan mereka melakukannya. Kedua, Mistake
yaitukekhilafan yangdilakukan oleh petugas pemilu, kesalahan dari
petugas tersebut tidak akanmenjadi permasalahan besar apabila dapat
dibenahi sebelum pemilu ataumelalui proses perhitungan sementara atau
melalui sebuah prosesperhitungan ulang. Ketiga, Non-Fraundulent
misconduct yaituperbuatan inimerupakan kecurangan dalam pemilu,
melainkan tindakan yang dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik
kepada hasil pemilu. Keempat, Extrinsic event or acts of God yaitu
penyebab lain timbulnya permasalahan dalam hasil pemilu adalah
terdapatnya peristiwa alamiah (act of God) di luar kemampuan
manuasiawi petugas administrasi pemilu.
Adapun bentuk sengketa pemilihan kepala daerah dapat di bagi
menjadi beberapa jenis antara lain:
a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, yaitu pelanggaran
terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada umpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
penyelenggara pemilihan.
b. Pelanggaran administrasi pemilu adalah meliputi pelanggaran terhadap
tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan
dalam setiap tahapan pemilihan.
c. Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan
penyelenggara pemilihan
d. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau
kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam
undang-undang pemilu.
e. Sengketa tata usaha negara pemilu adalah sengketa yang timbul dalam
bidang tata usaha negara Pemilihan antara calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU
kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
f. Perselisihan Hasil Pemilihan, adalah perselisihan antara KPU provinsi
dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta pemilihan mengenai
penetapan perolehan suara hasil pemilihan.4
Pemilihan Kepala Daerah (skripsi dan tesis)
Perubahan terhadap UUD RI Tahun1945, tentang Pengisian jabatan
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (4) UUD RI
1945 menyatakan bahwa”Gubernur, Bupati dan Walikotamasing-masing
sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilihsecara
demokratis” adalah salah satu bentuk perubahan yang paling nyata
yangdapat dirasakan karena masyarakat mendapat kesempatan untuk turut
sertamelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untukmemilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota danwakil walikota secara langsung dan
demokratis.32
Pendapat Jimly Asshiddiqi33mengenai pasal di atas yang menyatakan
bahwa: “Di setiap unit pemerintahan daerah itu, ada pejabat yang disebut
gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah yang
dipilih secara demokratis. Ada dua hal yang penting disini yaitu Pertama,
pasal 18 ayat (4) ini hanya menyebutkan adanya gubernur, bupati, dan
walikota, tidak menyebutkan adanya wakil gubernur, wakil bupati,dan
wakil walikota, diadakannya tindakan jabatan wakil ini diserahkan kepada
pertimbangan kebutuhan yang penting harus diatur dalam undang-undang.
Kedua, ketentuan pemilihan secara demokratis dalam ayat (4) ini dapat
dilaksanakan, baik melalui cara langsung oleh rakyat atau dengan cara
tidak langsung melalui DPRD. Dewasa ini, ketentuan ini dijabarkan lebih
lanjut dalam undang-undang, yaitu bahwa dalam pemilihan itu dilakukan
memalui pemilihan umum kepala daerah atau disingkat pilkada”.
Pergeseran bentuk pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi di
ikutidengan diaplikasikannya nilai-nilai demokrasi dalam
penyelenggaraanpemerintahan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia untuk
tataran nasionaldilaksanakan bersamaan dengan yang berada pada tatanan
lokal (daerah), hal inimerupakan konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi politik. Salah satumanifestasi dari proses tersebut adalah
dilaksanakannya pemilihan kepala daerah(pilkada) untuk memilih
gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakilwalikota sebagai amanat
dari undang-undang pemerintahan daerah.34
Sepanjang sejarah kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintah
daerah termasuk di dalamnya mekanisme pemilihan kepala daerah diatur
dalam sejumlah undang-undang,
35yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1945, Undang-Undang 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perppu Nomor 1 Tahun 2014,
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014, Undng-Undang Nomor 1 Tahun
2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, pemilihan kepala
daerah dilakukan Dewan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1948 kepala derah dipilih oleh pemerintah pusat dari calon-calon
yang diajukan oleh DPRD, dalam hal ini DPRD berhak mengusulkan
pemberhentian seorang kepala daerah kepada pemerintah pusat. Setelah
pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Ketentuan pilkada belum mengalami
perubahan yang signifikan, antara lain sebagai berikut:36
1. Kepala daerah dipilih oleh DPRD;
2. Kepala Derah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Kepala Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Dalam Negeri dan otonomi daerah, dari calon-calon yang diajukan
oleh DPRD yang bersangkutan.
Setelah era reformasi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor
22Tahun 1999 pemilihan kepala daerah dilakukan dengan menggunakan
sistem demokrasi tidak langsung dimana Kepala daerah dan wakil kepala
daerah dipiliholeh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang
kuat,sementarapemerintah hanya menetapkan dan melantik kepala daerah
berdasarkan hasilpemilu yang dilakukan oleh DPRD.
Frasa dipilih secara demokratisbersifat luwes, sehingga
mencakuppengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat
ataupun oleh DPRDseperti pada umumnya pernah dipraktikkan di daerahdaerah berdasarkanketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yangbesar dalam pelaksanaan pemilu di Indoneia yaitu adanya perubahan
mekanismepemilihan kepala daerah secara langsung.38
Semangat dilaksanakannya pilkada langsung adalah koreksi terhadap
sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya yakni
pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi demokrasi yang berakar
langsung pada pilihan rakyat, oleh karena itu keputusan politik untuk
menyelenggarakan pilkada secara langsung adalah langkah strategis dalam
rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Ketentuan ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan
terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat untuk menetukan nasib
daerahnya sendiri.
Menurut Sarundajang, perubahan-perubahan ketentuan mengenai
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi
dari tuntutan demokratisasi yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan
pemerintah di tingkat lokal (local goverment). Diakui bahwa sejak lama
rakyat telah menghendaki pilkada dilakukan secara langsung. Dengan
perubahan itu, pada dasarnya pilkada langsung merupakan kelanjutan dari
institutional arrangement menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan
demokrasi di daerah. Bagaimanapun, pemimpin yang terpilih melalui
proses pemilihan langsung akan mendapat mandate dan dukungan yang
lebih riil dari rakyat sebgai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih, oleh karennya kemauan orang-orang yang memilih
(volunte generale) akan menjadi pegangan bagi pemimpin dalam
melaksanakan kekuasaanya.40
Lebih lanjut AA GN Ari Dwipayana menyebutkan bahwa setidaknya
ada beberapa kondisi yang mendorong pilkada dilakukan secara langsung
yaitu:41
a. Pengaturan pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan
sekaligusharapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan
demokrasi lokal. Demokrasi langsung melalui pilkada akan membuka
ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam prosoes demokasi
dan menentukan kepemimpinann politik ditingkat lokal dibandingkan
sistemdemokrasiperwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa
untuk menentukanrekruitmen di tangan segelintir orang di DPRD.
b. Dari sisi kompetisi politik, pilkada langsung memungkinkan
munculnya secara lebih besar preferensi kandidat-kandidat yang
bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi
dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering
terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pilkada langsung bias
memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan syndrome
dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetisi
yang tidak fair, seperti politik uang (money politic).
c. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk
mengaktualisasikan hak-hak politiknya seperti yang kasat mata muncul
dalam demokrasi perwakilan, setidaknya melalui demokrasi langsung,
warga ditingkatan lokal akan mendapatkan kesempatan untuk
memperoleh semacam pendidikan politik dan sekaligus mempunyai
posisi yang setara untuk terlibat dalampengambilan keputusan.
d. Pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figure
pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan legitimate. Melalui pilkada
langsung, kepala daerah yang tepilih akan lebih berorientasi pada
warga dibandingkan pada segelintir elit di DPR. Dengan demikian
pilkada langsung dapat lebih bermanfaat karena dapat meningkatkan
kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang
akhirnya mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat Kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung akan memiliki
legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan
kekuatan (check and ballace) di daerah antara kepala daerah dengn
DPRD.
Ketentuan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung
tersebutkemudian telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dirubah kedalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
seiring perkembangan ketatanegaraan Undang-Undang Pemerintah Daerah
telah diubah kembali kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Perkembangan ketatanegaraan telah memunculkan adanya tarik ulur
kepentingan dalam pemilihan kepala daerah, pembentukan UndangUnadang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota yang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh
DPRD telah mewarnai proses pemilihan Kepala Daerah sebelum
dikeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perrpu)
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang sekaligus membatalkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan
mengembalikan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung
oleh rakyat. Lebih lanjut kemudian pada tanggal 2 Februari tahun 2015
Presiden Joko Widodo telah mengesahkan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sementara pengaturan
terbaru tentang pemilihan Kepala Daerah saat ini diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadai UndangUndang.
Pengertian Kepala Daerah (skripsi dan tesis)
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.29 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.30
Menurut ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap daerah harus
dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan daerah yang disebut sebagai
kepala daerah. Kepala daerah dibagi menjadi kepala daerah provinsi yang
disebut sebagai gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati dan
untuk daerah Kota disebut dengan walikota. Kepala dearah dalam
menjalankan tugasnya juga dibantu oleh seorang wakil kepala daerah,
untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk daerah kabupaten
disebut wakil bupati, dan untuk daerah Kota disebut wakil wali kota. Masa jabatan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 5 (lima)
Tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 kepala daerah mempunyai tugas:
a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. menyusundan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan
rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
d. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan
perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas
bersama;
e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
g. danmelaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
kepala daerah berwenang:
a. mengajukan rancangan perda;
b. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
c. menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat
dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala
daerah dalam:
a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;
b. mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti
laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil
gubernur; dan
c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan,
dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota;
d. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam
pelaksanaan pemerintahan daerah;
e. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala
daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014selain tugas dan wewenang, kepala daerah dan wakil kepala daerah
mempunyaikewajiban yang meliputi:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
RepublikIndonesia;
b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah;
e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
f. melaksanakan program strategis nasional; dan
g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan
semua perangkat daerah.
Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan
laporanpenyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah,
memberikan laporanketerangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
menginformasikan laporanpenyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat. Laporanpenyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
pemerintah disampaikan kepadapresiden melalui Menteri Dalam Negeri
untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
untuk Bupati, dan Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun. Laporan
tersebut digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan
evaluasipenyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan
pembinaan lebih lanjutsesuai dengan peraturan perundang-undangan,
sementara wakil kepala daerahdalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada kepala daerah
