Fungsi Persediaan Menurut Freddy Rangkuti dalam bukunya yang
berjudul “Manajemen Persediaan, Aplikasi di Bidang Bisnis” (2004;15-16)
fungsi-fungsi persediaan adalah sebagai berikut :
1.Fungsi Decoupling
Apabila persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi
permintaan pelanggan tanpa tergantung pada suplier. Persediaan bahan
mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada
pengadaanya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman.
2. Fungsi Economic Lot Sizing
Persediaan lot siza ini perlu mempertimbangkan penghematan atau
potongan pembeliaan, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah
dan sebagainya. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian
dalam 13 kuantitas yang lebih besar dibandingkan biaya yang timbul
karena besarnya persediaan.
3. Fungsi Antisipasi
Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat
diperkirakan dan diramalkan berdasar penglaman atau data-data masa lalu,
yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan
persediaan musiman (seasonal inventories).
Fungsi-fungsi Persediaan (skripsi dan tesis)
Fungsi Persediaan Menurut Freddy Rangkuti dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Persediaan, Aplikasi di Bidang Bisnis” (2004;15-16) fungsi-fungsi persediaan adalah sebagai berikut : 1.Fungsi Decoupling Apabila persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada suplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaanya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. 2. Fungsi Economic Lot Sizing Persediaan lot siza ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembeliaan, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam 13 kuantitas yang lebih besar dibandingkan biaya yang timbul karena besarnya persediaan. 3. Fungsi Antisipasi Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasar penglaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman (seasonal inventories).
Jenis-jenis Persediaan (skripsi dan tesis)
Jenis – Jenis Persediaan Persediaan yang terdapat dalam perusahaan dapat dibedakan menurut beberapa cara. Dilihat dari fungsinya, menurut Sofjan Assauri (2008;170) persediaan dapat dibedakan, yaitu : 1.Batch Stock atau Lot Size Inventory, yaitu persediaan yang timbul dimana barang – barang yang dibeli, dikerjakan/dibuat atau diangkut dalam jumlah yang besar, sehingga barang – barang diperoleh lebih banyak dan cepat daripada penggunaan atau pengeluarannya, dan untuk sementara tercipta suatu persediaan. 2.Fluctuation Stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Dalam hal ini perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen apabila tingkat permintaan menunjukkan yang tidak beraturan atau tidak tetap dan fluktuasi permintaan tidak dapat diramalkan terlebih dahulu. 3.Anticipation Stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi yang dapat diramalkan, berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan permintaan yang meningkat. Di samping perbedaan menurut fungsi, persediaan dapat pula dibedakan atau dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut di dalam urutan pengerjaan produk, yaitu : 1. Persediaan bahan baku (Raw material stock) Persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi, barang mana dapat diperoleh dari sumber – sumber alam ataupun dibeli dari suplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. 2. Persediaan bagian produk (Purchased parts/komponen stock) Persediaan barang – barang yang terdiri dari bagian yang diterima dari perusahaan lain, yang dapat secara langung dirakit dengan bagian lain, tanpa melalui proses produksi sebelumnya. 3. Persediaan bahan – bahan pembantu atau barang – barang perlengkapan (supplies stock) Persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. 4. Persediaan barang-barang jadi dalam proses (work in process/progress stock) Persediaan barang-barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam satu pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi lebih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. 5. Persediaan barang jadi (finished goods stock) Persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Jadi barang jadi ini adalah merupakan produk selesai dan telah siap untuk dijual.
Pengertian Persediaan (skripsi dan tesis)
Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan produksi akan memerlukan persediaan bahan baku. Dengan tersedianya persediaan bahan baku maka diharapkan sebuah perusahaan industri maupun manufaktur dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Selain itu dengan adanya persediaan bahan baku yang cukup tersedia digudang juga diharapkan dapat memperlancar kegiatan produksi perusahaan dan dapat menghindari terjadinya kekurangan bahan baku. Menurut Sofjan Assauri (2008; 169) Persediaan adalah merupakan sejumlah bahan-bahan, parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yangdisediakan untuk memenuhi permintaan dari komponen atau langganan setiap waktu. “Menurut Kusuma (2009;132) Persediaan didefinisikan sebagai barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang”
Tingkat Kecemasan (skripsi dan tesis)
Tingkat kecemasan menurut Peplau dalam Stuart (2016)
diidentifikasi menjadi empat tingkat, sebagai berikut:
1) Kecemasan ringan, terjadi saat ketegangan hidup sehari-hari.
2) Kecemasan sedang, dimana seseorang hanya berfokus pada hal
yang penting saja.
3) Kecemasan berat, ditandai dengan penurunan yang signifikan di
lapang persepsi.
4) Panik, dikaitkan dengan rasa takut dan teror
Definisi Kecemasan (skripsi dan tesis)
Kecemasan adalah rasa takut yang tidak jelas disertai dengan
perasaan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi, dan
ketidakamanan. Kecemasan adalah keadaan emosi tanpa objek
tertentu. Hal ini dipicu oleh hal yang tidak diketahui dan menyertai
semua pengalaman baru (Stuart, 2016).
Pengertian Perjanjian Kemitraan (skripsi dan tesis)
Perjanjian kemitraan disebut dengan istilah “The Partnership Agreement”,
berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar.128 Ketentuan
mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH
Perdata, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada
ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan
Pasal 1641 KUH Perdata.129 Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa
persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud
untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya
Metode Full Costing (skripsi dan tesis)
Menurut Eka Nur Khasanah, Prof. DR. Rusdiah Iskandar dan Agus Iwan
Kesuma (2012 : 4-5) Full Costing, merupakan metode penentuan harga pokok
produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi kedalam harga
pokok produksi. Harga pokok produksi yang dihitung melalui pendekatan Full
Costing terdiri dari unsur harga pokok produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga
kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap)
ditambah dengan biaya non-produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi &
umum).
Pengertian Full Costing adalah metode penentuan harga pokok produksi,
yang membebankan seluruh biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku tetap
maupun variabel kepada produk.
Dalam metode Full Costing, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku
tetap ataupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar tarif
yang ditentukan dimuka, pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead
pabrik sesungguhnya. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tetap akan melekat
pada harga pokok persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi
yang belum laku dijual, dan baru dianggap sebagai biaya (unsur harga pokok
penjualan) apabila produk jadi tersebut telah dijual.
Karena biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif
yang ditentukan dimuka pada kapasitas normal, maka jika dalam suatu periode
biaya overhead pabrik sesungguhnya berbeda dengan yang dibebankan tersebut,
akan terjadi pembebanan overhead lebih (Overapplied Factory Overhead) atau
pembebanan biaya overhead kurang (Underapplied Factory Overhead). Jika
semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku dijual, maka
pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang tersebut digunakan untuk
mengurangi atau menambah harga pokok produk yang masih dalam persediaan
tersebut (baik yang berupa persediaan dalam proses ataupun barang jadi). Namun
jika dalam suatu periode akuntansi tidak terjadi pembebanan overhead lebih atau
kurang, maka biaya overhead pabrik tetap tidak mempunyai pengaruh terhadap
perhitungan laba/rugi sebelum produknya laku dijual.
Metode Full Costing, menunda pembebanan biaya overhead pabrik tetap
sebagai biaya sampai saat produk yang bersangkutan dijual. Jadi biaya overhead
pabrik yang terjadi, baik yang berperilaku tetap ataupun variabel, masih dianggap
sebagai aktiva (karena melekat pada persediaan) sebelum persediaan tersebut
terjual menurut Eka Nur Khasanah, Prof. DR. Rusdiah Iskandar dan Agus Iwan
Kesuma (2012 : 5).
Pengertian Kemitraan (skripsi dan tesis)
Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk
menjalan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan itu
timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung.
Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya.126 Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan
kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian
kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang
Harga Pokok Penjualan (skripsi dan tesis)
Menurut Zinia Th. A. Sumilat (2013 : 456) Harga pokok penjualan (HPP)
adalah salah satu komponen dari laporan laba rugi, yang menjadi perhatian
manajemen perusahaan dalam mengendalikan operasional perusahaan. Umumnya
terdapat 3 macam harga pokok, yaitu harga pokok persediaan, harga pokok
produksi dan harga pokok penjualan. Ketiganya sangat penting, namun dalam
pengambilan keputusan perlu jelas harga pokok mana yang dimaksud.
Permasalahan tersebut timbul karena perbedaan kebutuhan masing-masing tingkat
manajemen. Manajer bagian pembelian (Purchase Manager) lebih fokus pada
harga pokok persediaan, manajer produksi (Production Manager) lebih fokus
pada harga pokok produksi, sedangkan manajemen tingkat puncak tentunya akan
lebih cenderung fokus pada harga pokok penjualan.
Wanprestasi (skripsi dan tesis)
Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati
kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana
seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi
sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi timbul karena
kesengajaan atau kelalaian debitur itu senditi dan adanya keadaan memaksa
(overmacht).121 Jenis-jenis prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.122 Berdasarkan
jenis prestasi tersebut, terdapat empat macam wanprestasi, yaitu:
1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.
Pasal 1267 KUH Perdata menjelaskan bahwa bagi pihak yang tidak dipenuhi
prestasinya, jika hal itu masih dapat dilakukan maka dapat memaksa pihak lain
untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.
Akibat dari wanprestasi tersebut, yaitu:
1. Debitur harus membayar ganti-kerugian kepada kreditur
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan resiko kepada debitur setelah terjadi wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila di perkarakan di muka hakim
Sistem Informasi Akuntansi (skripsi dan tesis)
Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang
mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi
pemakainya.
Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah :
1. Mendukung operasi sehari-hari.
2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen.
3. Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban.
Komponen-komponen yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi adalah
sebagai berikut :
1. Orang-orang mengoperasikan sistem tersebut.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan
dalam pengumpulan, pemrosesan dan penyimpanan data aktivitas-aktivitas
organisasi.
3. Data tentang proses-proses bisnis.
4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi.
Di dalam organisasi, sistem informasi akuntansi berfungsi untuk :
1. Mengumpulkan dan menyimpan aktivitas yang dilakukan di suatu organisasi,
sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut dan para
pelaku aktivitas tersebut.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai (Kusrini ; 2007 : 10).
Akuntansi (skripsi dan tesis)
Menurut Rudianto (2012 : 4) Akuntansi adalah sistem informasi yang
menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.
Hasil dari proses akuntansi disebut dengan laporan keuangan. Informasi
yang dihasilkan dari proses akuntansi tersebut harus dapat menjawab kebutuhan
umum para pemakainya. Karena itu, laporan keuangan suatu badan usaha harus
memiliki kualitas yang diperlukan oleh berbagai pihak yang membutuhkan
informasi keuangan tersebut.
Penentuan Harga Jual Produk (skripsi dan tesis)
Penentuan harga jual produk pada suatu perusahaan pada umumnya
ditentukan berdasarkan penjumlahan semua biaya baik yang bersifat produksi
maupun non produksi. Keputusan penentuan harga adalah keputusan manajemen
tentang apa yang harus dibebankan kepada produk atau jasa (Horngren, Srikant, &
George, 2008). Penetapan harga jual yang dilakukan manajer harus menutupi
seluruh biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang maupun jasa
dan ditambah persentase laba yang diinginkan perusahaan. oleh sebab itu untuk
mencapai suatu laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang perlu
dilakukan untuk menarik suatu minat konsumen adalah dengan cara menentukan
harga produk dengan tepat untuk dijual (Waryanto, R, & Nasrulloh, 2014).
Salah satu metode yang biasa digunakan untuk menentukan harga jual
yaitu metode cost plus pricing. Metode cost plus pricing merupakan metode
penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas
biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk.
Harga Jual = Biaya total + Margin
Harga Jual Produk (skripsi dan tesis)
Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah
kombinasi dari barang beserta pelayanannya (Slat, 2013). Sedangkan, harga jual
adalah sejumlah biaya yang dikelurkan perusahaan untuk memproduksi suatu
barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan,
karena itu untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara
yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan
harga yang tepat untuk produk yang terjual. Biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk menghasilkan sejumlah produk di dalam suatu periode akan dijadikan dasar
untuk menetapkan harga jual produk (Adam, 2019)
Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Metode pengumpulan harga pokok produksi pada dasarnya ditentukan
berdasarkan cara kerja perusahaan dalam melakukan proses produksi. Tujuan dari
metode harga pokok adalah untuk menentukan harga pokok atau biaya per unit
yaitu dengan membagi biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit
produk yang dihasilkan pada periode tersebut (Wasilah, Dunia, & Firdaus, 2011).
Secara ekstrim pola pengumpulan harga pokok dapat dikelompokkan menjadi dua
metode yaitu (Supriyono, 2011):
1) Metode harga pokok pesanan
Metode harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi biaya
perpetual yang menghitung biaya menurut pekerjaan tertentu. Metode harga
pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok produk dimana
biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara
terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan indentitasnya.
Artinya metode harga pokok pesanan akan melakukan proses produksinya
ketika ada pesanan dari konsumen atau pelanggan. Pembuatan produk
dilakukan sesuai dengan spesifikasi atau karakteristik yang telah ditentukan
dan dipesan oleh pelanggan. Jadi metode ini lebih bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan atau konsumen yang berbeda-beda. Bahwa pekerjaan
atau sistem pada perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan
memiliki karakteristik sebagai berikut (Wasilah, Dunia, & Firdaus, 2011)
a. Tiap-tiap pekerjaan harus dapat diidentifikasikan menurut sifat fisiknya
dan masing-masing biayanya.
b. Setiap pekerjaan harus dapat dibedakan secara fisik sehingga pembebanan
biaya dapat dibedakan dan dicatat dengan tepat untuk pekerjaan yang
bersangkutan.
c. Permintaan atau pemakain bahan baku dan biaya-biaya tenaga kerja
langsung diidentifikasikan menurut nomor dan masing-masing pekerjaan.
d. Overhead pabrik yang merupakan biaya produksi tidak langsung biasanya
dibebankan kepada masing-masing pekerjaan berdasarkan suatu tarif yang
ditetapkan lebih dahulu.
e. Setiap pekerjaan mempunyai daftar biaya atau kartu harga pokok yang
menghimpun dan mengidentifikasikan biaya-biaya yang dibebankan kepada
masing-masing pekerjaan yang bersangkutan.
f. Laba atau rugi serta biaya atau harga pokok persatuan produk ditentukan
untuk masing-masing pekerjaan.
2) Metode harga pokok proses
Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok
produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu,
misalnya bulan, triwulan, ataupun tahunan. Metode ini lebih menekankan
pada pesediaan produk yang selanjutnya akan dijual kepada konsumen.
Karakteristik dari metode harga pokok proses adalah sebagai berikut
(Supriyono, 2011):
a. Biaya-biaya diakumulasikan menurut depertemen atau pusat biaya.
b. Biaya produksi atau pengolahan dibebankan kepada akun barang dalam
proses dari masing-masing depertemen.
c. Jumlah unit dari barang dalam proses dalam setiap depertemen harus
dinyatakan dalam bentuk tingkat penyelesaiannya dan unit yang dianggap
selesai, diperoleh dengan mengkonversikan jumlah unit yang belum selesai
secara proposional dengan tingkat penyelesaian pada akhir periode.
d. Biaya per unit dihitung menurut depertemen atau pusat biaya.
e. Pada saat produk selesai dalam suatu depertemen produksi, jumlah unit
yang selesai dan biayanya dipindahkan ke depertemen produksi berikutnya
atau gudang barang jadi.
f. Untuk mengumpulkan meniktisarkan, dan menghitung biaya baik secara
total maupun per unit menurut masing-masing depertemen digunakan
formulir laporan biaya produksi.
Metode Penentuan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Penentuan harga pokok produksi yang akurat sangat penting untuk
analisisprofitabilitas dan keputusan strategis yang berkenaan dengan desain
produk,penetapan harga dan bauran produk. (Mulyadi, 2013), menyatakan bahwa
manfaat informasi harga pokok produksi yaitu menentukan harga jual produk,
memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi periodik,
menentukan hargapokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang
disajikan dalam neraca.
Dalam menentukan harga pokok produksi terdapat berbagai cara atau
metode yang dapat digunakan seperti full costing dan variable costing
1. Full costing
Full costing merupakan penentuan kos produksi yang
memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi
yang terdiri dari biayabahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan
biaya overhead pabrik baik yang berprilaku variabel maupun tetap.
Dengan demikian harga pokok produksi menurut full costing terdiri
dari unsur biaya produksi yaitu:
a. Biaya bahan baku langsung
Biaya ini meliputi harga pokok dari semua bahan yang secara praktis
dapat diidentifikasi sebagai bagian dari produk selesai. Misalnya,
papanatau kayu pada perusahaan produsen mebel, pasir dan semen
pada perusahaan produsen tegel. Tidak semua bahan yang dipakai
dalam pembuatan suata produk, memang diklasifikasikan sebagai
bahan baku. Paku dan lem pada perusahaan produsen mebel,
umpamanya barangkali tidak diklasifikasi sebagai bahan baku. Ini
disebabkan oleh karena biaya yang didapat dari ketelitian harga pokok
produknya. Bahan – bahan yang relatif kecil nilainya seperti itu disebut
bahan penolong dandiklasifikasikan sebagai bagian dari biaya produksi
tak langsung.
b. Biaya tenaga kerja langsung
Meliputi gaji dan upah dari seluruh tenaga kerja yang secara praktis
dapat
diidentifikasi dengan kegiatan pengolahan bahan menjadi produk
selesai. Gaji dan upah operator mesin umpamanya merupakan contoh
biaya tenaga kerja langsung. Seperti halnya biaya bahan baku,
kenyataan adanya gaji dan upah tenaga kerja yang ikut membantu
terlaksananyakegiatanproduksi mungkin saja tidak digolongkan
sebagai biaya tenagakerjalangsung. Karena itu, terhadap gaji dan upah
tenaga kerja dibedakanmenjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya
tenaga kerja tak langsung. Biaya tenaga kerja tak langsung meliputi
semua biaya tenaga kerja selain yang dikelompokkan sebagai biaya
tenaga kerja langsung. Gaji dan upah mandor adalah salah satu contoh
dari biaya tenaga kerja tidak langsung tersebut. Adalah tidak praktis
untuk mengidentifikasikan biaya, seperti halnya gaji dan upah mandor
itu kepada produk tertentu, sementara itu perusahaan memproduksi
lebih dari satu macam produk.
c. Biaya overhead pabrik tetap
Biaya ini meliputi semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan
biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik
meliputi juga biaya bahan penolong, gaji dan upah tenaga kerja tidak
langsung dan biaya produksi tak langsung lainnya. Biaya depresiasi
atau biaya sewa mesin – mesin produksi pada perusahaan yang
memproduksi lebih dari satu macam produk, merupakan contoh dari
biaya overhead pabrik.
d. Biaya Overhead Pabrik variabel
Biaya ini meliputi biaya yang tak menentu yang digunakan
untukmendukung produksi, biaya ini tidak tetap dari waktu ke waktu
atau dapatberubah-ubah sesuai kebutuhan.
Biaya overhad pabrik tetap akan melekat pada harga pokok
persediaanproduk dalam proses akhir dan persediaan produk jadi yang
belum laku dijual, dan barang dianggap sebagai biaya apabila produk
tersebut telah terjual (Gersil & Kayal, 2016)
Produksi tidak akan terjadi tanpa timbulnya biaya overhead pabrik
tetap, maka absorption costing/ full costing menganggap biaya
overhead pabrik tetap sebagai biaya perolehan persediaan. Lebih lanjut
Gersil dan Cevdet menjelaskan bahwa full costing lebih banyak
digunakan oleh para manajerperusahaan untuk pengambilan keputusan
jangka panjang, dan Memungkinkan manajer perusahaan dalam
meningkatkan pendapatan operasional dengan meningkatkan produksi
bahkan ketika permintaan sedang surut.
2. Variable costing
Variable costing adalah metode yang menentukan harga pokok
produksi yang hanya memperhitungkan unsur biaya produksi yang
berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari
biaya bahanbaku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead
pabrik variabel. Sedangkan untuk biaya tetap akan dibebankan pada
periode tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan
variable costing barang yang akan dijual tidak mengandung biaya
overhead tetap. Variabel costing lebih banyak digunakan untuk
pengambilan keputusan jangka pendek. Dimana variable costing
merupakan metode kalkulasi biaya persediaan dimana semua biaya
variabel dimasukkan sebagai biaya persediaan (Gersil & Kayal, 2016)
Dengan demikian harga pokok produksi menurut VariabelCosting
terdiri dari unsur biaya produksi, yaitu:
a. Biaya bahan baku langsung
b. Biaya tenaga kerja langsung
c. Biaya overhead pabrik variabel
Elemen Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Menurut (Agus, Wibowo, & Muslim, 2016)Harga Pokok Produksi
merupakan biaya yang diperlukan untuk memperoleh bahan baku (mentah) dari
pemasok dan mengubahnya menjadi produk selesai yang siap dijual. Harga Pokok
Produksi pada perusahaan pemanufakturan terdiri atas elemen-elemen biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.
1. Biaya Bahan Baku
Bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk selesai.
Bahan baku dapat diidentifikasi ke produk dan merupakan bagian integral dari
produk tersebut. Sebagai contoh adalah kayu yang digunakan untuk membuat
daun pintu dan jendela, kertas yang digunakan untuk membuat buku ini, benang
yang digunakan untuk membuat kain mori, dan kain mori yang digunakan untuk
membuat baju.
Menurut (Mulyadi, 2015)bahan baku merupakan bahan yang membentuk
bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan
manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan
sendiri. Didalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan
biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lain.
Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli (harga yang tercantum dalam
faktur pembelian) ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk
diolah.
Harga beli dan biaya angkutan merupakan unsur yang mudah
diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, sedangkan biaya-biaya pesan
(order costs), biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan asuransi,
pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku, merupakan usnur-unsur biaya yang
sulit diperhitungkan kepada harga pokok bahan baku yang dibeli.
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung
Tenaga kerja adalah tenaga yang langsung menangani proses produksi.
Pembuat daun pintu dan jendela, operator mesin fotokopi, penjahit dan tukang las,
serta tukang batu adalah contoh tenaga kerja langsung. Mereka menangani secara
langsung proses produksi dan oleh karena itu dapat diidentifikasi ke produk. Gaji
atau upah tenaga kerja langsung merupakan elemen biaya produksi.
Menurut (Mulyadi, 2015)tenaga kerja merupakan usaha fisik atau metal
yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah
harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Biaya
tenaga kerja dapat dibagi ke dalam tiga golongan besar berikut ini:
a. Gaji dan Upah
Gaji dan upah reguler yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan
potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari
tua. Cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan dengan mengalihkan tarif
upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian untuk menentukan upah
seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode
waktu tertentu.
b. Premi Lembur
Perlakuan terhadap premi lembur tergantung atas alasan-alasan terjadinya
lembur tersebut. Premi lembur dapat ditambahkan pada upah tenaga kerja
langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat terjadinya
lembur tersebut. Perlakuan ini dapat dibenarkan bila pabrik telah bekerja pada
kapasitas penuh dan pelangganan/pemesan mau menerima beban tambahan karena
lembur tersebut.
c. Biaya yang Berhubungan dengan Tenaga Kerja.
1) Setup Time
Sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai
produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya
pemula produksi (set up costs). Biaya pemula produksi meliputi pengeluaranpengeluaran untuk membuat rancangan bangun, penyusunan mesin dan peralatan,
latihan bagi karyawan, dan kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya
pengalaman.
2) Waktu Mengganggur (Idle Time)
Dalam mengolah produk, seringkali terjadi hambatan-hambatan, kerusakan
mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan waktu menganggur bagi
karayawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menggangur ini
diperlakukan sebagai unsur biaya overheadpabrik.
3. Biaya Overhead Pabrik
Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya selain bahan baku dan tenaga
kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi barang.Biaya-biaya produksi
yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa
golongan berikut ini:
a. Biaya Bahan Penolong
Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau
bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila
dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut.
b. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan
Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan
habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan
perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan pabrik, mesinmesin dan ekuipmen, kendaraan.
c. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya
tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu.
Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan dan biaya
kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung.
d. Biaya yang Timbul Sebagai Akibat Penilaian Terhadap Aktiva Tetap
Biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya-biaya depresiasi
emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan ekuipmen, perkakas
laboratorium, alat kerja dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik.
e. Biaya yang timbul Sebagai Akibat Berlalunya Waktu
Biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya asuransi gedung dan
emplasemen, asuransi mesin dan ekuipmen, asuransi kendaraan, asuransi
kecelakaan karyawan.
f. Biaya Overhead Pabrik Lain yang SecaraLangsung Memerlukan Pengeluaran
Uang Tunai
Biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya reparasi yang
diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya.
Fungsi Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Menurut (Mulyadi, 2015) dalam perusahaan yang berproduksi massa,
informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu
bermanfaat bagi manajemen untuk:
1. Menentukan Harga Jual Produk.
Perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk
memenuhi persediaan di gudang, dengan demikian biaya produksi dihitung dalam
jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan
produk. Dalam penentuan harga jual produksi, biaya produksi per unit merupakan
salah satu data yang dipertimbangkan disamping data biaya lain dan data non
biaya.
2. Memantau Realisasi Biaya Produksi.
Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya
dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu
akuntansi biaya digunakan untuk menggumpulkan informasi biaya produksi
mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan
sebelumnya.
3. Menghitung Laba atau Rugi Bruto Periode Tertentu.
Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan
dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi
bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan
untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto
periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya
non produksi dan menghasilkan laba atau rugi.
4. Menentukan Harga Pokok Persediaan Produk Jadi dan Produk Dalam Proses
yang Disajikan Dalam Neraca.
Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban
keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca
dan laporan laba rugi. Dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok
persediaan produk jadi dan harga pokok yang pada tanggal neraca masih dalam
proses.
Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Menurut (Samsul, 2013), harga pokok produksi adalah biaya untuk
menghasilkan produk pada perusahaan manufaktur.
(Bastian & Nurlela, 2008)penentuan harga pokok adalah bagaimana
memperhitungkan biaya kepada suatu produk atau pesanan atau jasa, yang dapat
dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya
memasukkan unsur biaya produksi variabel saja”.
Menurut (Hansen & Mowen, 2004)harga pokok produksi adalah mewakili
jumlah biaya barang yang diselesaikan pada periode tertentu. Menurut (Setiadi,
2014)harga pokok adalah sejumlah nilai aktiva (aset) tetapi apabila selama tahun
berjalan aktiva tersebut dimanfaatkan untuk membantu memperoleh penghasilan,
aktiva tersebut harus dikonversikan ke beban.
Biaya-biaya yang terjadi dalam kegiatan manufaktur disebut biaya produksi
(production cost or manufacturing cost). Biaya-biaya yang timbul pada proses
produksi akan mempengaruhi perubahan harga pokok produksi. Baik peningkatan
maupun penurunan biaya-biaya tersebut akan mempengaruhi proses penentuan
harga pokok prosduksi. Biaya-biaya yang biasanya akan mempengaruhi proses
produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik
(Wasilah, Dunia, & Firdaus, 2011). mengklasifikasikan biaya produksi dalam tiga
elemen utama sehubungan dengan produk yang dihasilkan yaitu; bahan langsung
(direct material), tenaga kerja langsung (direct labor), dan overheadpabrik (factory
overhead). Pengklasifikasian ini bertujuan untuk pengukuran laba, dan penentuan
harga pokok produk yang akurat atau tepat serta pengendalian biaya. Dimana
dalam suatu produk, biaya menunjukkan ukuran moneter sumber daya digunakan
seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead. Sedangkan untuk jasa biaya merupakan
pengorbanan moneter yang dilakukan dalam menyediakan jasa (Hidayat, 2014)
Hapusnya Perikatan (skripsi dan tesis)
Berakhirnya atau hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUH Perdata, di
antaranya yaitu:
1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau
penitipan;
3. Karena pembaharuan utang;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena pencampuran utang;
6. Karena pembebasan utangnya;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena kebatalan atau pembatalan;
9. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku
KUH Perdata;
10. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab
tersendirl
Prilaku Biaya (skripsi dan tesis)
Hansen dan Mowen (2006) menyatakan bahwa perilaku biaya adalah istilah
umum yang menggambarkan perubahan biaya ketika tingkat output berubah.
Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilankeputusan,
estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan
tindakan.Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, perilaku biaya
dibagi menjadi:
1. Biaya Tetap: biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan
volume kegiatantertentu.
a. Commitedfixedcosttimbul dari keputusan penyediaan anggaran secara
berkala dantidak dapat menggambarkan hubungan yang optimum antara
masukan dengan keluaran.Contoh : biaya depresiasi, pajak bumi dan
bangunan, sewa, asuransi dan gaji karyawanutama.
b. Discretionaryfixedcost disebabkan oleh keputusan tahuanan yang dibuat
olehmanajemen untuk membelanjakan biaya tetap tertentu. Contoh:
Biaya R&D, biaya iklan,dan biaya konsultan.
2. Biaya Variabel: biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan
perubahan volumekegiatan.
a. EngineeredCost memiliki spesifikasi hubungan fisik yang eksplisit
dengan pelaksanaansuatu aktivitas. Contoh: biaya bahan baku.
b. DiscretionaryVariableCost terjadi karena adanya perubahan yang besar
dalam tingkataktivitas. Contoh: Biaya iklan.
3. Biaya Semivariabel: biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen
biaya tetap dan biaya variabel.
Tujuan Dan Manfaat Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Menurut (Supriyono, 2011) tujuan dan manfaat akuntansi biaya adalah
menyediakan informasi yang diperlukan manajemen dan mengelolah perusahaan,
yaitu informasi biaya yang bermanfaat untuk: perencanaan dan pengendalian
biaya, penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan
dengan tepat dan teliti, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Adapun
penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan ada empat,
yaitu:
a) Fungsi produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan
baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.
b) Fungsi pemasaran, merupakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan
penjualan produk selesai yang siap dijual dengan cara memuaskan pembeli
dan dapat memperoleh laba sesuai yang diinginkan sampai dengan
pengumpulan kas dari hasil penjualan.
c) Fungsi administrasi dan umum, merupakan fungsi yang berhubungan
dengan kegiatan penentuan kebijaksanaan, pengarahan, dan pengawasan
kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berhasil guna (efektif)
dan berdaya guna (efisien). Kegiatan fungsi ini berhubungan dengan fungsi
pokok yang lain, tetapi manfaatnya tidak dapat diidentifikasi langsung pada
fungsi lain tersebut.
d) Fungsi keungan, merupakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan
keuangan atau penyediaan dana yang diperlukan perusaan.
Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya adalah proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan dan
pelaporan biaya, profitabilitas dan kinerja operasi untuk kepentingan internal
perusahaan (Siregar, Dody, Eko, Erlina, Lita, & Nurofik, 2013)
(Supriyono, 2011) menyatakan bahwa akuntansi biaya adalah cabang
akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam
transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk
laporan biaya.
Menurut (Bastian & Nurlela, 2008) Akuntansi biaya merupakan bidang ilmu
akuntansi yang mempelajari bagaimana cara mencatat, mengukur, dan pelaporan
informasi biaya yang digunakan. Disamping itu akuntansi biaya juga membahas
tentang penentuan harga pokok dari ‘suatu produksi’ yang di produksi dan di jual
kepada pemesan maupun untuk pasar, serta persediaan produk yang akan dijual.
Asas-Asas Berlakunya Perjanjian (skripsi dan tesis)
Tidak hanya unsur perjanjian dan syarat sah perjanjian, perjanjian yang dibuat
juga harus berlandaskan pada asas-asas berlakunya perjanjian110, diantaranya
yaitu:
1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas konsensualisme;
3. Asas mengikatnya suatu perjanjian;
4. Asas iktikad baik.
5. Asas tranparansi
Asas kebebasan berkontrak menyebabkan orang dapat menciptakan perjanjian
tidak bernama. Asas ini bersifat universal. Pasal 1338 ayat (1) mengakui asas
tersebut dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah
mengikat para pihak sebagai undang-undang. Namun, Pasal 1320 KUH Perdata membatasi kebebasan berkontrak dengan adanya syarat sah perjanjian.
Pembatasan dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak. Pasal 1337 KUH
Perdata menjelaskan bahwa suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang
oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan
berkontrak sebagai berikut:
1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat
perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuah undang-undang
yang bersifat opsional.
Di dalam kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban kontraktual.115
Sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau konsensus para
pihak yang membuat kontrak. Adanya konsensus dari para pihak, maka
kesepakatan menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya
undang-undang (pacta sunt servanda).
Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif
mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak
adalah kewajiban dan hak para pihak yang berkontrak. Iktikad baik pelaksanaan
kontrak bermakna melaksanakan kontrak secara rasional dan patut. Pasal 1338
Ayat (3) KUH Perdata mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan
iktikad baik. Hal ini memberi perlindungan kepada para pihak dan kedudukan para pihak menjadi seimbang. Hal ini merupakan realisasi dari asas
keseimbangan.
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Definisi biaya dari para akuntan antara lain
sebagai berikut:
– Dalam arti luas, “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang
telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.” (Mulyadi, 1990 : 7)
– “Biaya (expense) adalah harga perolehan yang
dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan (revenues) dan akan dipakai
sebagai pengurang penghasilan.” (Supriyono,
1992 : 16)
Syarat Sah Perjanjian (skripsi dan tesis)
Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat.
Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut.
Syarat kedua yitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah.97 Syarat sah
perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal
tertentu, suatu sebab yang halal.98 Penjelasan para sarjana mengenai syarat sah
perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
1. Sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan
perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal
yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh
pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Dalam hal ini,
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan driver harus saling bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kemitraan para
pihak tersebut.
2. Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat
perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah
dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut
hukum.100 Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang
adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undangundang dianggap tidak cakap.101 Pasal 1330 menjelaskan siapa yang tidak
cakap untuk mengadakan perjanjian, yaitu: 102
a. Orang yang belum dewasa
b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
c. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang
dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.
3. Suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang
diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul
perselisihan.103
4. Suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian. Hakim dapat
menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta apakah
isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUH Perdata.104 Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata
menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan
dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa
dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa didalam
perjanjian isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.105
Ketertiban umum berarti bertentangan dengan kepentingan umum,
keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam
masalah ketatanegaraan.106
Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif (1
dan 2) dan syarat objektif (3 dan 4). Syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka
kontrak tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif jika tidak terpenuhi
maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.107 Adanya sepakat terhadap
kontrak tersebut maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan
berkehendak agar tidak terdapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi
perwujudan kehendak. Pernyataan sepakat dilukiskan sebagai pernyataan
kehendak yang disetujui antara para pihak.108
Selain itu, terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan kontrak,
yaitu karena adanya faktor-faktor yang merusak. Keabsahan sebuah kontrak bisa
menjadi cacat dalam salah satu situasi seperti:
1. Elemen kesepakatan rusak cacat atau rusak dikarenakan adanya kesalahan
seperti pemahaman yang salah, misrepresentasi (penggambaran yang
salah/keliru), dan tekanan atau pengaruh yang tidak diharapkan atau tidak
pantas.
2. Satu atau lebih pihak-pihak yang berkontrak tidak memiliki kapasitas
penuh untuk mengikat kontrak 3. Kontrak tersebut illegal
4. Kontrak itu, sebagian atau seluruhnya, tidak ada atau kosong atau batal
berdasarkan suatu undang-undang
5. Sebuah kontrak, sebagian, atau seluruhnya, batal menurut huykum
operdata karena bertentangan dengan kebijakan publik
6. Kontrak itu termasuk dalam kontrak yang membutuhkan sejumlah
formalitas dan formalitas itu tidak ada.
Akibat adanya factor yang menyebabkan kontrak rusak tersebut,
konsekuensinya akan beragam menurut situasi, yaitu:
1. Batal atau tidak ada atau kosong, artinya kontrak yang batal mutlak, tidak
bermaksan sama sekali;
2. Dapat dibatalkan, artinya kontrak yang menimbulkan konsekuensikonsekuensi hukum, tetapi mungkin dikesampingkan atau diabaikan;
3. Ilegal, artinya kontrak tidak dapat digugat kecuali dalam situasi-situasi
khusus;
4. Tidak dapat dilaksanakan, maksudnya kontrak yang baik tetapi penggugat
tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke hadapan hukum karena tidak
adanya bukti tertulis kletika dibutuhkan atau karena adanya cacat atau
kekurangan kapasitas tergugat untuk mengadakan kontrak
Tujuan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya bertujuan untuk menyediakan
informasi biaya bagi kepentingan manajemen dalam
mengelola perusahaan atau bagiannya. Agar dapat
mencapai tujuannya, akuntansi biaya harus digolongkan dan dicatat sehingga memungkinkan untuk:
(1). Perencanaan dan pengendalian biaya.
(2). Penentuan harga pokok penjualan atau jasa
yang dihasilkan perusahaan dengan tepat dan
teliti.
(3). Pengambilan keputusan oleh manajemen. (Supriyono, 1992 : 14)
Peranan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya membantu manajemen untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian.
Penyajian dan analisis biaya dapat membantu manajemen menyelesaikan tugas-tugas sebagai berikut:
(1). Menyusun dan melaksanakan renoana dan anggaran operasi perusahaan dalam kondisi yang
ekonomis dan bersaing.
(2). Menetapkan metode kalkulasi biaya dan prosedur yang menjamin adanya pengendalian dan,
jika memungkinkan, pengurangan atau pembe-
nahan biaya.
(3). Menentukan nilai persediaan dalam rangka
kalkulasi biaya dan penetapan harga, dan sewaktu-waktu memeriksa jumlah persediaan dalam bentuk fisis.
(4). Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk
periode akuntansi tahunan atau periode yang
lebih singkat.
(5). Memilih alternatif terbaik yang bisa menaikkan pendapatan atau menurunkan biaya. (MatzUsry, 1992 : 10)
Pengertian Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian transaksi keuangan suatu perusahaan dengan cara-cara tertentu
sehingga menjadi suatu laporan yang tersistematis
dan dapat dipahami oleh orang lain.
Oleh Horngren, Akuntansi didefinisikan sebagai berikut, “Accounting is the system that
measures business activites proceses that information into report, and communicates these findings to decision makers.” (1989 : 2)
Yang artinya akuntansi adalah sistem pengukuran proses kegiatan bisnis yang informasinya
dilaporkan dan dihubungkan dengan pembuat keputusan.
Sedangkan akuntansi biaya yang merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen oleh Usry-Hammer didefinisikan, “Cost accounting is the source of information concerning
the different revenues and different cost which
might result from alternative cources of action.”
(1991 : 14)
Dapat diterjemahkan, akuntansi biaya ialah
sumber informasi yang memusatkan perbedaan pendapatan dan biaya dimana merupakan hasil dari kegiatan.
Dan definisi Supriyono sebagai berikut,
“Akuntansi biaya merupakan salah satu cabang
akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam
bentuk laporan biaya.” (1992 : 12)
Unsur Perjanjian (skripsi dan tesis)
Unsur yang harus terdapat dalam kontrak yaitu:
1. Ada para pihak;
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
4. Ada objek tertentu.
Selain unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur perjanjian yang ditulis juga
oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya, yaitu:
1. Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu Unsur perjanjian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi,
yaitu:
1. Unsur essentialia (unsur yang harus ada dalam perjanjian);
2. Unsur naturalia (unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat
dikesampiungkan oleh para pihak);
3. Unsur accidentalia (unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang
secara tegas diperjanjikan oleh para pihak)
Karakter Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian (skripsi dan tesis)
Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUH
Perdata memiliki karakter atau sifat sebagai pelengkap.91 Sistem pengaturan
dalam hukum kontrak juga menggunakan sistem terbuka (open system).92 Para
pihak boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di
dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat
mengatur sendiri menyimpang dari ketentuan Buku III KUH Perdata
Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)
Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian menyatakan
bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Arthur S. Hartkamp dan
Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan
hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum
oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen
dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu
pihak, keduabelah pihak, dan juga untuk pihak lain.
Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang
berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.88 Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa
perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah
menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada
akibat hukumnya. Bab II dalam Buku III KUH Perdata Indonesia menyamakan kontrak dengan
perjanjian
Pengertian dan Unsur Perjanjian Kemitraan (skripsi dan tesis)
Kemitraan memiliki banyak pengertian yang telah dikemukakan oleh
banyak sarjana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mitra memiliki
arti teman, pasangan kerja, rekan, kawan kerja, sedangkan kemitraan adalah
perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.32
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil
pengertian kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kcil dengan
usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah
atau usaha besar dengan mempelihatkan prinsip saling memerlukan,saling
memperkuat, dan saling menguntungkan.
Selain dari KBBI dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,
ada beberapa sarjana yang telah mengemukakan pendapatnya terkait
pengertian kemitraan. Menurut Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu
untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan
saling membesarkan.33 Selain itu ada Ian Linton yang mengemukakan
pengertian kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok
dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis
bersama.
Semua pengertian tentang kemitraan yang diuraikan diatas
menunjukkan bahwa satu sama lain memiliki titik penekanan yang sama
baik dari para sarjana maupun yang telah tertera dalam peraturan
perundang-undangan, yang pada intinya kemitraan adalah suatu suatu
kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha yang merupakan strategi bisnis
dengan tujuan untuk mengembangkan usaha yang dilandasi prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
Merujuk pada pengertian kemitraan yang dicantumkan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, maka kemitraan
mengandung beberapa unsur pokok, sebagai berikut :
(a) Kemitraan adalah Kerjasama Usaha
Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan
kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan
usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang sama. Ini berarti bahwa dalam hubungan kerjasama
melalui kemitraan ini semua pihak yang terlibat memiliki hak dan
kewajiban yang setara, tidak ada yang saling mengeksploitasi, tidak ada
pihak yang dirugikan, serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling
percaya diantara para pihak dalam mengembangkan usahanya
(b) Para pihak adalah Pengusaha Besar atau Menengah dan Pengusaha
Kecil
Dalam kerjasama kemitraan, pengusaha besar atau menengah
dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan
dengan pengusaha kecil dalam menjalankan kegiatan bisnis demi
tercapainya kesejahteraan bersama.
(c) Kemitraan dilandasi prinsip-prinsip saling memerlukan, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan.
Dimana antara prinsip satu dengan prinsip lainnya harus dapat
terpenuhi semua sehingga usaha yang menggunakan perjanjanjian
kemitraan tersebut dapat dikatakan berhasil.
Dalam sebuah perjanjian kemitraan selalu dilandasi dengan prinsipprinsip diantaranya yaitu :
(1)Prinsip saling memerlukan
Menurut Mariotti, kemitraan merupakan suatu rangkaian proses
yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi
keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan
yang ada akan menghasilkan sinergi yang bedampak pada efisiensi,
turunnya biaya produksi, dan sebagainya. Penerapannya dalam
kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai
target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh
perusahaan yang kecil. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil, yang
umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan,
dan sarana produksi, dapat menggunakan teknologi dan sarana produksi
yang dimiliki oleh perusahaan besar.35
(2)Prinsip saling memperkuat
Sebelum para pihak bekerja sama, masing-masing pihak
mempunyai keinginan untuk mendapatkan nilai tambah tertentu. Nilai
tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti
peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga
ada nilai tambah yang bersifat non-ekonomi, seperti peningkatan
kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan kepuasan tertentu.
Keinginan ini merupakan konsekuensi logis kemitraan. Kemitraan juga
mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, karena pengusaha
besar atau menengah dituntut untuk membimbing dan membina
pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya
sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh dalam meraih
keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus disadari juga oleh
masing-masing pihak yang bermitra bahwa para pihak memiliki
perbedaan dan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan manajemen penguasaan ilmu pengetahuan maupun penguasaan sumber daya. Dengan
bermitra nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Oleh karena itu
prinsip kemitraan harus didasarkan pada unsur saling memperkuat.
(3)Prinsip saling menguntungkan
Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “winwin
solution.” Dalam kemitraan tidak berarti para pihak harus memiliki
kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensial adalah adanya
posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada
kemitraan usaha hubungan bersifat timbal balik , bukan seperti
kedudukan antara buruh dengan majikan, atau antara atasan dengan
bawahan. Berpedoman dari kesetaraan kedudukan bagi masing masing
pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksploitasi tetapi
justru rasa saling percaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan
keuntungan.
Kemitraan harus dilaksanakan secara terencana, terbuka, terpadu
professional dan bertanggung jawab dan dengan prinsip-prinsip dasar antara
lain, prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, ketergantungan
antara perusahan dan masyarakat sekitar. Atas dasar perjanjian yang telah
disetujui oleh para pihak, secara yuridis para pihak akan terikat dengan hak
dan kewajiban masing-masing, selanjutnya isi perjanjian tersebut harus
dilaksanakan dengan iktikad baik atau good faith dan tidak dapat dibatalkan
secara sepihak. Kewajiban dari perusahaan yang memberikan persetujuan
perjanjian kerjasama adalah membina, mengawasi aktivitas. Sedangkan
kewajiban dari pihak perusahaan kecil adalah menaati peraturan, syarat dan
prosedur, serta pelaksanaan tugas sesuai dengan perjanjian. Perjanjian
kerjasama tersebut berupaya untuk mengembangkan usaha kecil yang
konsentrasi pada bidang perjasaan, di sisi lain telah memungkinkan untuk
lebih optimal melakukan persaingan diantara usaha-usaha kecil lainnya,
sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara pengusaha
besar dan pengusaha kecil, sehingga upaya dalam membangun kemitraan
adalah terciptanya suatu penghubung antar berbagai perusahaan untuk
meningkatan potensi usaha di Indonesia tidak hanya secara kuantitas,
kualitasnya pun terus meningkat seiring dengan perubahan ekonomi. Ada
hal yang sangat perlu diperhatikan dalam sebuah perjanjian kemitraan yakni
tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Hal tersebut adalah mengenai syarat subjektif dan syarat
objektif.
Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain,
khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian
pihak pihak yang bermitra. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah
kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh
tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan
demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat kemitraan adalah sebagai
berikut:(a) Perusahaan mitra harus memenuhi syarat: mempunyai itikad baik
dalam membantu usaha kelompok mitra, memiliki teknologi dan
manajemen yang baik, menyusun rencana kemitraan dan berbadan
hukum.
(b) Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah
dibina oleh pemerintah daerah.
(c) Perusahaan mitra dan kelompok mitra terlebih dahulu menandatangani
perjanjiankemitraan.
Isi dari perjanjian kerjasama yaitu menyangkut jangka waktu, hak dan
kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada instansi pembina
teknis didaerah, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan dan
kepastian hukum bagi kedua belah pihak
Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata (skripsi dan tesis)
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat:Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal
tertentu , Suatu sebab yang halal.
Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:
a. Kesepakatan
Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti
bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendakartinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang
mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.23
Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang
disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan
dinamakan tawaran (offerte), sedangkan pihak yang menerima tawaran
dinamakan akseptasi (acceptatie).24 Tidak selamanya para pihak
berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.
b. Kecakapan
Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan
kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah
kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur
21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal
dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit
ingatan, atau pemboros.
c.Mengenai suatu hal tertentu
Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai
suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban
kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalamkontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau
tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
d.Suatu sebab yang halal
Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab
yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, Bahasa Latin causa)
ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwauntuk
membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak diperdulikan oleh undangundang.
Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati
seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang
pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh
debitor dalam perjanjian tersebut.
Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam
perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak,
yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur esensialia atau yang
terkait erat dengan unsur esensialia dalam perjanjian tersebut, yang tanpa
adanya unsur esensialia tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan
dibuat oleh para pihak. Dalam perkembagan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak
dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:31
(a) Unsur Esensialia
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu
kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini
maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus
ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan
mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut
batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.
(b) Unsur Naturalia
Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam
undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam
kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur
naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam
kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan
tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam
BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.
(c) Unsur Aksidentalia
Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau
mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai
contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa
apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar
selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat
ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula
klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak,
yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebu
Hubungan Biaya Operasi Dengan Profitabilitas Perusahaan (skripsi dan tesis)
Suatu perusahaan pada umumnya terdapat laporan laba rugi yang
didalamnya terdapat unsur-unsur biaya operasi yang mempengaruhi laba rugi
usaha suatu perusahaan. Apabila pendapatan yang lebih besar dari biaya operasi
yang dikeluarkan maka akan terjadi laba usaha. dan apabila pendapatan usaha
lebih kecil dari biaya operasi yang dikeluarkan maka akan terjadi rugi operasional
atau terjadi penurunan pada laba yang akan didapatkan. agar perusahaan
memperoleh laba maka perusahaan harus dapat menekan biaya operasional, dan
demikian jelaslah terlihat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laba rugi
usaha adalah biaya operasi.
Jopie Jusuf (2004:35) menyatakan bahwa:
“Bila perusahaan dapat menekan biaya operasi, maka perusahaan akan dapat
meningkatkan laba. demikian juga sebaliknya, bila terjadi pemborosan biaya akan
mengakibatkan menurunnya laba”.
Biaya operasi suatu perusahaan dapat diartikan sebagai biaya yang terjadi
dalam kaitannya dengan operasi pokok perusahaan untuk proses pencipataan
pendapatan yang pada hakekatnya mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu
tahun.
Pengertian dan Asas Perjanjian (skripsi dan tesis)
Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak
begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam
perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.
Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua
pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.17
Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan
antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu
menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam
bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.18
Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan
dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut
diantaranya adalah sebagai berikut
a. Asas kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
(1)Membuat atau tidak membuat perjanjian,
(2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
(3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
(4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
b.Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat
1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya
perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas
konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian
pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan
adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan
persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua
belah pihak.
c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian
hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt
servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus
menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana
layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan
intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.20
Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang.”
d. Asas Itikad Baik (Goede Trouw)
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi : “Perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa
para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi
kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau
kemauan baik dari para pihak.
Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi
dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan
sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak,
penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang
objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut
norma-norma yang objektif.
e. Asas Kepribadian (Personalitas)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa
seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315
KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk
dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan
perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340
KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang
membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak
hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada
pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317
KUHPerdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk
kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri
sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu
syarat semacam itu”
Rasio Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Rasio untuk mengukur profitabilitas ada beberapa macam, masing-masing
pengembalian perusahaan dihubungkan terhadap penjaulan, aktiva, modal atau
nilai saham. Rasio yang sering menjadi perhatian dan fokus utama dari para
investor atau pemegang saham adalah laba bersih. Para pemegang saham dan
calon investor sangat berkepentingan untuk mengetahui perhitungan laba bersih
perusahaan. Karena sebelum memutuskan untuk melakukan investasi mereka
harus mengevaluasi kemampuan perusahaan tersebut memperoleh laba saat ini
atau pada masa yang akan datang. Untuk menganalisis profitabilitas perusahaan,
maka diperlukan rasio profitabilitas yang pada hakekatnya penggunaan suatu alatalat analisis keuangan tergantung pada kebutuhan dan keperluan penggunannya.
Agus Sartono (2002 : 64) menyatakan bahwa :
“Rasio profitabilitas merupakan kegiatan dari manajemen yang secara
keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang didapat
dalam hubungannya dengan penjualan, aktiva, modal maupun investasi.”
Adapun rasio-rasio yang dimaksud adalah :
1. Gross profit margin (marjin laba kotor), adalah rasio antara penjualan
dikurangi dengan harga pokok penjualan (laba kotor) dengan penjualan. Rasio
ini mengukur laba kotor yang dihasilkan dari setiap penjualan. gross profit
margin yang rendah dari rata-rata industri menunjukkan harga jual perusahaan
lebih rendah atau harga pokok penjualan yang relatif lebih tinggi atau
keduanya.
2. Net profit margin (batas laba bersih), adalah rasio antara laba setelah pajak
dengan penjualan, yang mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap
rupiah penjualan. Rasio ini di bandingkan dengan rata-rata industri.
3. Return on invesmant atau return on total assets, adalah rasio antara laba
setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan
yang dihasilkan dari investasi total. Rasio yang lebih rendah atau karena
perputaran total aktiva yang rendah atau keduanya.
4. Ratio on net worth (rasio kekayaan bersih), adalah rasio antara laba setelah
pajak dengan kekayaan bersih atau modal sendiri yang menunjukkan besarnya
laba yang tersedia bagi pemegang saham.
Keterbatasan Analisis Rasio (skripsi dan tesis)
Di samping keunggulan yang dimiliki analisis rasio diatas, teknik ini juga
memiliki beberapa keterbatasan yang harus disadari sewaktu penggunaannya agar
kita tidak salah dalam penggunaannya.
Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007 : 298), adapun keterbatasan analisis
rasio itu adalah :
1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk
kepentingan pemakainya.
2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi
keterbatasan teknik ini seperti:
a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung
taksiran dan judgement yang dapat dinilai bisa atau subjektif;
b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai
perolehan (cost) bukan harga pasar;
c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio;
d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa
diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda.
3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan
kesulitan menghitung rasio.
4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron.
5. Dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang
dipakai tidak sama. Oleh karenanya dilakukan perbandingan bisa
menimbulkan kesalahan.
Keunggulan Analisis Rasio (skripsi dan tesis)
Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007 : 298) analisis rasio memiliki
keunggulan dibanding teknik analisis lainnya. Adapun keunggulan tersebut adalah
1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca
dan ditafsirkan;
2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dan informasi yang disajikan
laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit;
3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain;
4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan
keputusan dan model prediksi (Z-score);
5. Menstandarisir ukuran perusahaan ;
6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau
melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau “time series”;
7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang
akan datang.
Klasifikasi Rasio (skripsi dan tesis)
Menurut Sutrisno (2000 : 327), analisis rasio yang digunakan untuk
menganalisis laporan keuangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Rasio Likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan asumsi bahwa semua
aktiva lancar dikonversikan ke dalam kas. Meliputi cash ratio, current ratio, dan
acid ratio atau quick ratio.
2. Rasio Leverage, yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kebutuhan
dana perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Meliputi debt to total assets ratio,
debt to equity ratio, dan time interest earned.
3. Rasio Aktivitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan
dalam memanfaatkan sumber dananya. Meliputi inventory turnover, receivable
turnover, fixed asset turnover, dan other asset turnover.
4. Rasio Keuntungan (profitabilitas), yang digunakan untuk mengukur
efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Meliputi profit margin,
return on investment (ROI), return on equity (ROE), return on asset (ROA), dan
earning per share.
5. Rasio Penilaian, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam menciptakan nilai kepada para investor atau pemegang saham. Meliputi
price earning ratio (PER), dan market to book value ratio.
Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2005 : 80) jika dilihat dari
sumber dari mana rasio itu dibuat, maka analisis rasio dapat diklasifikasikan
menjadi tiga golongan sebagai berikut :
1. Rasio Neraca, yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca.
Meliputi current ratio, cash ratio, acid test ratio, current assets to total assets
ratio, dan sebagainya.
2. Rasio Laporan Laba Rugi, yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal
dari laporan laba rugi. Meliputi gross profit margin, net profit margin, operating
income margin, dan sebgainya.
3. Rasio Antar Laporan, yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari
neraca dan laporan laba rugi. Meliputi assets turnover, inventory turnover,
receivable turnover, dan sebagainya.
Fungsi Analisis Rasio (skripsi dan tesis)
Analisis rasio pada dasarnya merupakan suatu alat analisis laporan
keuangan yang umum digunakan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di
masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Hasil analisis rasio akan
memberikan pengukuran relatif dari hasil operasi perusahaan.
Fungsi analisis rasio dinyatakan Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty
(2005 : 76) sebagai berikut :
“Analisis rasio berfungsi untuk menilai efektivitas keputusan yang diambil
perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya.”
Pengertian Analisis Rasio (skripsi dan tesis)
Suatu rasio mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah
lainnya atau perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya. Suatu rasio akan
menjadi bermanfaat bila rasio tersebut memang memperlihatkan suatu hubungan
yang mempunyai makna.
Pengertian mengenai analisis rasio ini dijelaskan Dwi Prastowo dan Rifka
Julianty (2005 : 76) sebagai berikut :
“Analisis rasio merupakan analisis yang dapat menyingkap hubungan dan
sekaligus menjadi dasar pembanding yang menunjukkan kondisi atau
kecenderungan tidak dapat dideteksi bila kita hanya melihat komponenkomponen rasio itu sendiri.”
Pengertian Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Bambang Riyanto (2001 : 35) mendefinisikan profitabilitas sebagai berikut
“Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba
selama suatu periode tertentu.”.
Ridwan dan Inge (2001 : 143) juga mendefinisikan profitabilitas sebagai
berikut :
“Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara
keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang
diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi.”.
Sementara itu, Dewi Astuti (2004 : 36) juga mendefinisikan profitabilitas
sebagai berikut :
“Profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba”.Pengertian Profitabilitas
Bambang Riyanto (2001 : 35) mendefinisikan profitabilitas sebagai berikut
“Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba
selama suatu periode tertentu.”.
Ridwan dan Inge (2001 : 143) juga mendefinisikan profitabilitas sebagai
berikut :
“Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara
keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang
diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi.”.
Sementara itu, Dewi Astuti (2004 : 36) juga mendefinisikan profitabilitas
sebagai berikut :
“Profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba”.
Teori living law (skripsi dan tesis)
Teori living
law merupakan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich (1862-
1922) pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undangundang tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan,
melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. (Achmad Ali,2009:424).
Teori Eugen Ehrlich, hukum merupakan hubungan antar manusia. Ia
bukan sesuatu yang formal. Ia merupakan sesuatu yang eksistensial. Karenanya,
seperti Duguit, Ehrlich juga membangun teorinya tentang hukum dengan beranjak
dari ide masyarakat. Menurut Ehrlich, masyarakat adalah ide umum yang dapat
digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga,desa,
lembaga sosial, Negara, bangsa, sistem ekonomi dunia, dan lain sebagiannya.
Dalam konteks ini hubungan sosial berarti, orang-orang dikumpulkan dalam suatu
kesatuan yang lebih tinggi, yang berwibawa atas mereka.
Norma hukum berasal dari kenyataan sosial yang demikian itu.
Kenyataan-kenyataan yang melahirkan hukum, menyangkut hidup bermasyarakat,
hidup sosial. Dalam hal ini, kenyataan sosial ditafsirkan Ehrlich secara ekonomis.
Ekonomi merupakan basis seluruh kehidupan manusia, maka ekonomi bersifat
menentukan bagi aturan hukum itu. Dalam kehidupan yang berwarna ekonomik
itu, manusia menjadi sadar akan kebutuhannya (opinion necessitatis). Kesadaran
inilah yang menyebabkan timbulnya hukum secara langsung. Itulah “hukum yang
hidup” (living Law).
Hukum adalah ‘hukum sosial’. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia
yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan.
Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Lalu
kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuasan mengikat ‘hukum yang hidup’ itu
tidak ditentukan oleh kewibawaan Negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi
penguasa dalam Negara. Memang semua hukum dalam segi eksternnya dapat
diatur oleh instansi-instansi Negara, akan tetapi menurut segi internnya hubunganhubungan dalam kelompok-kelombok sosial tergantung dari anggota-anggota
kelompok itu. Inilah living law itu. Hukum sebagai ‘norma-norma hukum’
(Rechtsnormen). (Satjipto Rahardjo,2013:128-129)
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Didirikannya sebuah perusahaan tentunya memiliki tujuan tertentu, salah
satu tujuan pokoknya adalah mendapat sejumlah keuntungan atau laba yang
diharapkan sesuai dengan apa yang telah dikorbankan. Namun tidak semua
perusahaan mendapatkan laba dalam setiap usahanya karena hal tersebut sangat
erat kaitannya dengan strategi usaha yang dilakukan.
Banyak perusahaan-perusahaan kecil dengan modal yang sangat minim
dapat berubah menjadi perusahaan besar dan dapat meraup laba yang besar.
Namun, tidak sedikit perusahaan dengan modal yang kuat tetapi menjadi pailit
setelah beberapa tahun beroperasi. Hal ini bisa disebabkan oleh karena biaya
operasi yang dikeluarkan lebih besar dari pada pendapatan yang diterima oleh
perusahaan.
Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba tersebut
sangat tergantung pada bagaimana perusahaan tersebut menerapkan konsep
strategi atau perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan
bidang tugas masing-masing, dan pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur dan
kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya.
Laba menurut Alimsyah dan Padji (2006 : 408) adalah sebagai berikut :
“Laba adalah kelebihan pendapatan di atas biaya”
Sedangkan pengertian laba menurut Wild J. John, at al (2005 : 407) adalah
sebagai berikut :
“Laba merupakan selisih dari pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi baban
dan kerugian.”
Henry Simamora (2001 : 529) juga mendefinisikan laba sebagai berikut :
“Laba merupakan kemampuan perusahaan untuk meraup keuntungan yang
memuaskan sehingga pemodal dan pemegang saham akan terus untuk
menyediakan modal bagi perusahaan.”
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Didirikannya sebuah perusahaan tentunya memiliki tujuan tertentu, salah
satu tujuan pokoknya adalah mendapat sejumlah keuntungan atau laba yang
diharapkan sesuai dengan apa yang telah dikorbankan. Namun tidak semua
perusahaan mendapatkan laba dalam setiap usahanya karena hal tersebut sangat
erat kaitannya dengan strategi usaha yang dilakukan.
Banyak perusahaan-perusahaan kecil dengan modal yang sangat minim
dapat berubah menjadi perusahaan besar dan dapat meraup laba yang besar.
Namun, tidak sedikit perusahaan dengan modal yang kuat tetapi menjadi pailit
setelah beberapa tahun beroperasi. Hal ini bisa disebabkan oleh karena biaya
operasi yang dikeluarkan lebih besar dari pada pendapatan yang diterima oleh
perusahaan.
Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba tersebut
sangat tergantung pada bagaimana perusahaan tersebut menerapkan konsep
strategi atau perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan
bidang tugas masing-masing, dan pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur dan
kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya.
Laba menurut Alimsyah dan Padji (2006 : 408) adalah sebagai berikut :
“Laba adalah kelebihan pendapatan di atas biaya”
Sedangkan pengertian laba menurut Wild J. John, at al (2005 : 407) adalah
sebagai berikut :
“Laba merupakan selisih dari pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi baban
dan kerugian.”
Henry Simamora (2001 : 529) juga mendefinisikan laba sebagai berikut :
“Laba merupakan kemampuan perusahaan untuk meraup keuntungan yang
memuaskan sehingga pemodal dan pemegang saham akan terus untuk
menyediakan modal bagi perusahaan.”
Sistem Hukum di Indonesia (skripsi dan tesis)
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem
eropa kontinental (civil law system). Prinsip utama yang menjadi dasar
sistem hukum eropa kontinental itu ialah hukum memperoleh kekuatan
mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk
undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau
kompilasi tertentu.
Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang
merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. dengan tujuan hukum itu
dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa
untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum
(Mokhammad Najih dan Soimin, 2013:71).
Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montequieu
dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa
hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim
hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang sehingga tidak
dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah
atau tidak pula dapat menguranginya. Ini disebabkan karena menurut
Montequieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif.
Oleh karena itu demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan
warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada di
bawah undang-undang (Sudikno Mertokusumo, 1996:40)
Jenis-jenis biaya operasional. (skripsi dan tesis)
Seperti yang telah dijelaskan diatas, biaya operasi terdiri dari beberapa
komponen biaya, diantaranya harga pokok penjualan, biaya pemasaran, dan biaya
administrasi dan umum. Untuk lebih jelasnya, beberapa orang ahli
menjelaskannya tentang pengertian biaya tersebut. Weygandt, Kieso, at al
(2006:180) mendefenisikan harga pokok penjualan :
“The cost of goods sold is the total cost of merchandise sold during the
period”. Jika barang atau produk diserahkan kepada pelanggan, berarti biaya
keluar dari perusahaan atau aktiva berkurang menjadi biaya dan biaya macam ini
merupakan biaya operasi karena berkaitan langsung dengan pendapatan utama
perusahaan.
Unsur-unsur biaya operasi. (skripsi dan tesis)
Unsur-unsur biaya operasional yang biasa terdapat pada suatu perusahaan
dagang dan jasa adalah:
a. Biaya tenaga kerja, gaji, komisi, bonus, tunjangan, dan lain-lain.
b. Biaya administrasi dan umum.
c. Biaya advertensi, promosi.
d. Biaya asuransi.
e. Biaya pemeliharaan gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan.
Penggolongan biaya operasi (skripsi dan tesis)
Menurut Adi Saputra maka jenis biaya operasi digolongkan sesuai dengan
fungsi pokok kegiatan perusahaan.
Dalam hal ini biaya pada suatu perusahaan terbagi menjadi 2 kelompok besar,
yaitu :
1. Biaya produksi
Biaya produksi meliputi semua biaya yang berhubungan dengan fungsi
produksi yaitu semua biaya dalam rangka pengolahan bahan baku menjadi
produk selesai yang siap dijual.
Biaya produksi dapat digolongkan kedalam 3 kelompok, yaitu :
a. Biaya bahan baku
Adalah harga perolehan berbagai macam bahan baku yang dipakai dalam
kegiatan pengolahan produk.
b. Biaya tenaga kerja langsung
Adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan, kepada tenaga kerja
langsung dan manfaatnya dapat diidentifikasikan kepada produk tertentu.
c. Biaya overhead pabrik
Biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik adalah seluruh
biaya yang digunakan untuk mengkonversi bahan baku menjadi produk
jadi, selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
· Elemen-elemen biaya overhead pabrik dapat digolongkan kedalam
a. Biaya bahan penolong
b. Biaya tenaga kerja langsung
c. Biaya depresiasi dan amortisasi aktiva tetap
d. Biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap
e. Biaya listrik dan air
f. Biaya asuransi pabrik
g. Biaya overhead pabrik lain-lain
2. Biaya non produksi
Dengan semakin tajamnya persaingan dan perkembangan teknologi yang
semakin pesat mengakibatkan dan biaya non produksi menjadi semakin
penting pula. Sehingga manajemen berkepentingan untuk mengendalikan
informasi mengenai kegiatan dan biaya non produksi tersebut. Pada
umumnya, biaya produksi dapat digolongkan kedalam :
a. Biaya pemasaran
Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan
pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan; biaya promosi, biaya
angkutan dari gudang perusahaan kegudang pembeli; gaji karyawan
bagian-bagian yang melaksanakan kegiata pemasaran; biaya contoh
(sampel).
b. Biaya administrasi dan umum.
Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan
pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian
keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat biaya
pemeriksanaan akuntan, biaya fotocopy.
Putusan Hakim dalam Pembatalan Perjanjian (skripsi dan tesis)
Di Indonesia, perkara-perkara perdata yang salah satu pihaknya
menuntut pembatalan suatu perjanjian telah seringkali terjadi. Pengadilan
pun sudah berkali-kali menerima gugatan semacam ini bahkan ada beberapa
gugatan yang dikabulkan. Namun demikian, ditengarai masih terdapat
pencari keadilan yang kecewa dengan putusan hakim yang dirasa kurang
memahami kompleksitas perkembangan hukum bisnis. Dengan meminjam
ungkapan kuno dalam ilmu hukum yang berbunyi, “het recht hinkt achter de
feiten aan” atau “hukum pontang-panting berusaha mengikuti peristiwa
yang diaturnya sendiri”, tampaknya cocok untuk menggambarkan betapa
perkembangan hukum perjanjian dan hukum bisnis kurang diikuti dengan
pemahaman pengetahuan hukum oleh sebagian hakim di Indonesia.
Demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi
kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengadukan sengketa hukum
mereka kepada hakim, hakim dituntut untuk mampu secara arif dan
bijaksana menegakkan hukum dengan selalu memperhatikan tiga tungku
hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ada dua kutub
yang saling tarik menarik dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu kutub
keadilan dan kepastian hukum (Nindyo Pramono, 225-226).
Pengertian Biaya operasi (skripsi dan tesis)
Biaya operasi atau biaya operasional secara harafiah terdiri dari 2 kata
yaitu “Biaya” dan “operasional” menurut kamus besar bahasa Indonesia, biaya
berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan
sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Sedangkan operasional berarti
secara (bersifat) operasi; berhubungan dengan operasi.
Pengertian dari biaya operasi menurut Jopie Yusuf (2006:33) adalah :
“ Biaya Operasi atau biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak
berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan
aktivitas operasi perusahaan sehari-hari”.
Menurut Supriyono (2004:209) biaya operasi dikelompokan menjadi 2
golongan dan dapat diartikan sebagai berikut:
1. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya dapat
diidentifikasikan kepada objek atau pusat biaya tertentu.
2. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya
tidak dapat diidentifikasikan pada objek atau pusat biaya tertentu, atau biaya
yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya.
Kekuatan Putusan (skripsi dan tesis)
a. Kekuatan Mengikat
Untuk dapat melaksanakan atau merealisir suatu hak
secara paksa diperlukan suatu pengadilan atau akta otentik yang
menetapkan hak itu. Putusan pengadilan dimaksudkan untuk
menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan
hak atau hukumnya. Pihak yang menyerahkan dan
mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim
untuk diperiksa atau diadili, maka pihak-pihak yang
bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang
dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati
oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak
bertentangan dengan putusan. Putusan hakim mempunyai
kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak (Sudikno
Mertokusumo, 2002:205-206).
b. Kekuatan Pembuktian
Tujuan putusan dituangkan dalam bentuk tertulis agar
dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang
mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi, atau
pelaksanaannya. Putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat
bagi pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian
terhadap pihak ketiga (Sudikno Mertokusumo, 2002:210).
c. Kekuatan Eksekutorial
Putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu
persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumya. Hal
ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau
hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya
secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan
pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu
tidak dapat direlisir atau dilaksanakan, sehingga putusan itu
menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian
direalisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan
eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang
ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara
(Sudikno Mertokusumo, 2002:211)
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Biaya juga berperan penting dalam perhitungan harga pokok, perencanaan,
dan pengendalian. Berikut pengertian biaya menurut Mulyadi (2002:8) adalah:
“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan
uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan
tertentu”.
Selanjutnya Mulyadi (2003:4) juga mendefinisikan pengertian biaya adalah:
“Biaya (expense) adalah kas sumber daya yang telah atau akan
dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu”. Mulyadi (2003:4)
Pengertian Putusan (skripsi dan tesis)
Putusan hakim merupakan sikap hakim atas kasus yang
dihadapkan kepadanya berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para
pihak (H. Chandera dan W. Riawan Tjandra, 2001:73). Putusan hakim
adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di
pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa
yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan pada
umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang
dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi tersebut
baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana dapat
dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu. Sanksi
dalam hukum acara perdata berupa pemenuhan prestasi dan atau
pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang
dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa,
sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara
dan atau denda (Sarwono, 2011:211).
Putusan hakim di dalamnya lazim mengandung hal-hal
sebagai berikut (H. Chandera dan W. Riawan Tjandra, 2001:73):
a. Kepala putusan yang menentukan jenis putusan apakah
interlocutoir atau eind vonnis. Jika eind vonnis, maka akan
disebutkan judul PUTUSAN;
b. Nomor perkara untuk keperluan identifikasi perkara sebagai
berikut : No/Pdt.G/tahun/PN ….;
c. Title eksekutorial : Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa;
d. Identitas para pihak dan kedudukan para pihak dalam sengketa
(Penggugat / Tergugat);
e. Uraian tentang duduknya perkara (dimuat dalil-dalil gugatan dan
jawaban tergugat);
f. Uraian tentang pertimbangan hukumnya;
g. Diktum putusan.
Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian (skripsi dan tesis)
Kebatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai
dengan Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat
tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian yaitu,
a. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian belum dewasa dan di
bawah pengampuan.
b. Bentuk perjanjian tidak mengindahkan ketentuan dalam
Undang-Undang.
c. Adanya cacat kehendak (wilsgebreken) yaitu kekurangan dalam
kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi
terjadinya persesuaian kehendak para pihak yang akan terlibat
dalam suatu perjanjian (Salim, 2006:172).
Cacat kehendak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu
kekhilafan (dwaling) adalah suatu penggambaran yang keliru tentang
orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dwaling
dibedakan menjadi dua macam, yaitu dwaling tentang orangnya dan
dwaling dalam kemandirian benda. Paksaan (dwang) yaitu ancaman
yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain atau pihak ketiga,
sehingga memberikan kesan dan ketakutan pada orang yang berakal
sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi
besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata). Penipuan (bedrog) yaitu, salah satu pihak sengaja
memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu
perjanjian, selain itu terdapat juga cacat kehendak berupa
penyalahgunaan keadaan (undue influence) yaitu, penyalahgunaan
keadaan ekonomis dan psikologis (Salim, 2006:172). Akibat dari pembatalan suatu perjanjian dilihat dari dua
aspek yaitu, (1) orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan
perbuatan hukum, dan (2) cacat kehendak. Akibat pembatalan
perjanjian bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan
perbuatan hukum dan akibat pembatalan karena cacat kehendak
adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan
seperti sebelum terjadinya perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1451
dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Salim,
2006:147).
Kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian dapat dibedakan
dalam dua jenis pembatalan, yaitu pertama, pembatalan mutlak
(absolute nietigheid) dalam hal ini perjanjian harus dianggap batal,
walaupun tidak diminta oleh suatu pihak. Perjanjian seperti ini
dianggap tidak tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga.
Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang tidak mengikuti cara
(vorm) yang mutlak dikehendaki oleh Undnag-Undang, serta kausanya
bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (open
bare orde). Kedua, pembatalan relatif yaitu hanya terjadi apabila
dimintakan oleh pihak-pihak tertentu dan hanya berlaku terhadap
pihak-pihak tertentu (Prodjodikoro, 2011:196).
Secara umum definisi batal adalah tidak berlaku atau tidak
sah, sedangkan batal demi hukum memiliki makna yang khas dibidang
hukum. Makna tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut
dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum atau dalam arti sempit
berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah seperti tiu adanya.
Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak
sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau
dengan sendirinya sejauh persyaratan dan situasi yang menjadikan
batal demi hukum itu terpenuhi. Makna dapat dibatalkan yaitu,
perlunya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu karena tidak
terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya, melainkan harus
dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan (Erawati dan Budiono, 2010:4).
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat
lima kategori alasan untuk membatalkan perjanjian, sebagai berikut:
a. Untuk perjanjian formil, tidak terpenuhinya persyaratan yang
ditetapkan oleh Undang-Undang yang berakibat perjanjian batal
demi hukum.
b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang berakibat
perjanjian batal demi hukum, atau dapat dibatalkan.
c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana.
e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus
berdasarkan undang-undang (Erawati dan Budiono, 2010:5).
Berdasarkan uraian diatas, maka suatu perjanjian berakhir
karena dapat dibatalkan yaitu, suatu perjanjian dapat berakhir dengan
memintakan pembatalannya pada pihak yang berwenang. Batal demi
hukum, yaitu perjanjian itu batal secara otomatis karena UndangUndang yang telah mengatur demikian.
Berdasarkan Pasal 1339 yang menyatakan bahwa:
“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan
di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu menurut sifatnya
persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kepatutan, atau undangundang”.
Dari ketentuan di atas dapat diartikan bahwa dalam memutus suatu
perkara perjanjian, hakim dituntut tidak hanya menggunakan undangundang dalam memutus perkara tersebut tetapi juga hakim harus
melihat keadilan dan kebiasaan
Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2016:392) jaringan prosedur yang membentuk sistem
penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut :
1. Prosedur Order Penjualan
Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan
membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli
melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk
memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan
barang yang akan diserahkan kepada pembeli.
2. Prosedur Penerimaan Kas
Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari
pembeli dan memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas
dan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai) kepada pembeli untuk
memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang
dibelinya dari fungsi pengiriman.
3. Prosedur Penyerahan Barang
Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada
pembeli.
4. Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai
Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi
penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di
samping itu fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan
barang yang dijual dalam kartu persediaan.
5. Prosedur Penyetoran Kas ke Bank
Sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran
dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam
prosedur ini fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan
tunai ke bank dalam jumlah penuh.
6. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam
jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari
bank melalui fungsi kas.
7. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga
pokoko penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan.
Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi
membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan
harga pokok penjualanke dalam jurnal umum.
Bentuk Perjanjian (skripsi dan tesis)
Perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan
secara tertulis. Perjanjian lisan lazimnya dilakukan di masyarakat adat
untuk ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan perjanjian tertulis
lazimnya dilakukan di masyarakat yang relatif sudah modern,
berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks.
Menurut Subekti Perjanjian tertulis untuk hubungan bisnis itu lazim
disebut dengan kontrak. Namun demikian, tidaklah semua perjanjian
tertulis harus diberikan judul kontrak, tetapi tergantung pada
kesepakatan para pihak, sifat, materi perjanjian dan kelaziman dalam
penggunaan istilah untuk perjanjian itu. (I Ketut Artadi dan I Dewa
Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28).
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada enam (6)
jenis perikatan yang pada hakekatnya sama dengan perjanjian, yaitu:
a. perjanjian bersyarat;
b. perjanjian dengan ketetaapan waktu;
c. perjanjian alternatif;
d. perjanjian tanggung renteng;
e. perjanjian yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
f. perjanjian dengan ancaman hukuman. (I Ketut Artadi dan I
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:43)
Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2013: 468) Catatan akuntansi yang digunakan dalam
sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu :
1. Jurnal Penjualan.
Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan
meringkas data penjualan.
2. Jurnal Penerimaan Kas.
Jurnal pernerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat
penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai.
3. Jurnal Umum.
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan
oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual.
4. Kartu Persediaan.
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan
digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok
yang dijual.
5. Kartu Gudang
Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi
data kuantitas persediaan yang disimpan digudang.
Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyatakan syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu pokok persoalan tertentu;
d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata)
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif
karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan
perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syaratsyarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari
perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti, 2002:17).
Dokumen yang Digunakan dalam Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai (skripsi dan tesis)
Dokumen merupakan formulir pertama untuk merekam suatu transaksi,
dalam formulir ini peristiwa yang terjadi dalam perusahaan direkam di atas
kertas tulis. Menurut Mulyadi (2010: 75) Pengertian formulir adalah secarik
kertas yang memiliki ruang untuk diisi.Formulir yang digunakan dalam
penerimaan kas dari penjualan tunai menurut Mulyadi (2016: 386) adalah
sebagai berikut:
1. Faktur penjualan tunai.
Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang
diperlukan oleh manajemen mengenai penjualan tunai.
2. Pita registrasi kas
Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh
bagian kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang
dicatat dalam jurnal penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan.
3. Credit card sales slip
Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu
kredit dan diserahkan kepada perusahaan menjadi anggota kartu kredit.
4. Bill of Leading
Dokumen ini merupakan bukti penyerahan dari perusahaan penjualan
barang kepada perusahaan angkutan umum.
5. Faktur penjualan Cash of Delivery
Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan cash of delivery
6. Bukti setor kas
Dokumen ini dibuat oleh bagian kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank.
7. Rekap beban pokok penjualan
Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok
produksi yang dijual selama satu periode.
Asas-Asas Hukum Perjanjian (skripsi dan tesis)
Hukum perjanjian memiliki beberapa asas sebagai berikut:
a. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang
sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah
perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia
(Mariam Darus Badrulzaman, 1983:108). Hukum perjanjian
memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mereka
diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam
perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka
tidak mengatur sendiri suatu soal, itu berarti mereka mengenai
soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang (Subekti,
2002:13).
b. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme lazimnya disimpulkan dari Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1.
Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab
yang halal”.
Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya
perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah
dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, dengan kata lain,
perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal
yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas (Subekti,
2002:15).
c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini berkaitan dengan kekuatan mengikat dari
sebuah perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) menyatakan
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya” menentukan
bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
Keterikatan para pihak adalah keterikatan pada isi perjanjian
karena para pihaklah yang menentukan isi perjanjian tersebut (J.
Satrio, 1991:2).
Para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka
sepakati, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undangundang bagi para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338
KUHPerdata (Sudikno Mertokusumo, 2005:97).
d. Asas Kepribadian
Asas kepribadian berkaitan dengan para pihak yang
terikat perjanjian. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan
“umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau
perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan pada Pasal 1340
KUHPerdata. Inti ketentuan pada umumnya tidak seorangpun
dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta
ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya.
Pasal 1340 menyatakan persetujuan hanya berlaku
antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan
itu hanya mengikat pihak yang membuatnya, selain dalam hal
yang diatur dalam Pasal 1317 (Mariam Darus Badrulzaman,
1983:119).
e. Asas Itikad baik
Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu
perjanjian yang telah diadakan suatu pihak yaitu menghendaki
agar suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini
terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang
menyatakan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik.”.
Fungsi yang Terkait dalam Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2013:462) fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem
akuntansi penerimaan kas penjualan tunai adalah :
1. Fungsi Penjualan
Fungsi penjualan dalam transaksi penerimaan kas bertanggung jawab
menerima order dari pembeli, selain itu mengisi faktur penjualan tunai
untuk diserahkan kepada pembeli, dan menyerahkan harga barang ke fungsi
kas.
2. Fungsi Kas
Fungsi kas dalam transaksi penerimaan kas bertanggungjawab menerima
kas dari pembeli pada transaksi penjualan, dan harus menyetorkan kas
tersebut ke bank pada hari itu juga dengan jumlah penuh
3. Fungsi Gudang
Fungsi gudang dalam transaksi penerimaan kas bertanggungjawab
menyiapkan barang pesanan pembeli dan sekaligus menyerahkan barang
tersebut ke bagian pengiriman.
4. Fungsi Pengiriman
Fungsi pengiriman dalam transaksi penerimaan kas bertanggungjawab
untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar
harganya kepada pembeli.
5. Fungsi Akuntansi
Fungsi akuntansi dalam transaksi penerimaan kas bertanggungjawab
melakukan pencatatan transaksi penjualan, penerimaan kas dan membuat
laporan penjualan.
Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2016:380) Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai
dibagi menjadi tiga prosedur yaitu:
1. Penerimaan kas dari over-the-counter sale, pembeli datang ke perusahaan
melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan
pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam
over-the-counter sale ini, perusahaan meneruma uang tunai, cek pribadi
(personal-check), atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu
kredit atau kartu debit, sebelum barang diserahkan kepada pembeli.
2. Penerimaan kas dari cash-on-delivery (COD sales) adalah transaksi yang
melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri
dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan.
3. Penerimaan kas dari credit card sale adalah salah satu cara pembayaran bagi
pembeli dan sarana penagihan bagi penjual, yang memberikan kemudahan
baik bagi pembeli maupun penjual.
Lahirnya Perjanjian (skripsi dan tesis)
Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada
detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah
pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek
perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga
yang dikehendaki oleh pihak yang lain meskipun tidak sejurusan
tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.
Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian
dianggap telah tercapai apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh
suatu pihak diterima oleh pihak lain. Sebagai kesimpulan dapat
ditetapkan bahwa suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya
kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu
penawaran (Subekti, 2002)
Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)
Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata adalah suatu perjanjian dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Kitab UndangUndang Hukum Perdata). Perjanjian dengan demikian mengikat para
pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan
kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian
memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian
ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum. (I Ketut Artadi dan I
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28).
Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan
KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau
lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan
oleh Undang-Undang. (Agus Yudha Hernoko, 2011:15-16).
Berdasarkan definisi-definisi perjanjian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum dimana
seorang atau lebih saling mengikatkan diri satu sama lainnya
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan suatu
hal
Pengertian Sistem Penerimaan Kas (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2013: 500) Sistem penerimaan kas adalah kas yang
diterima perusahaan dengan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat
berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari
transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi
lainnya yang dapat menambah kas perusahaan.
Sedangkan menurut sujarweni (2015: 96) Sistem penerimaan kas adalah
suatu prosedur catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan
uang yang berasal dari berbagai macam sumber yaitu dari penjualan tunai,
penjualan aktiva tetap, pinjaman dan setoran modal baru.
Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)
Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata adalah suatu perjanjian dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Kitab UndangUndang Hukum Perdata). Perjanjian dengan demikian mengikat para
pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan
kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian
memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian
ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum. (I Ketut Artadi dan I
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28).
Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan
KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau
lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan
oleh Undang-Undang. (Agus Yudha Hernoko, 2011:15-16).
Berdasarkan definisi-definisi perjanjian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum dimana
seorang atau lebih saling mengikatkan diri satu sama lainnya
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan suatu
hal
Pengertian Kas (skripsi dan tesis)
Menurut Bayangkara (2015: 339) Kas adalah asset perusahaan yang paling
likuid dan harus dikelola sebaik mungkin agar mendapatkan kontribusi optimal
dalam upaya perolehan keuntungan
Menurut Agoes (2016:166) Kas adalah harta lancar milik perusahaan yang
memungkinkan terjadinya penyelewengan cukup besar. Selain itu juga
banyaknya transaksi perusahaan yang berkaitan dengan uang kas, maka
dibutuhkan pengendalian intern (internal control) atas kas dan setara kas
Unsur-unsur Sistem Akuntansi (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2016:3) terdapat lima unsur pokok didalam sistem
akuntansi, yaitu:
1. Formulir
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya
transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan
formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam
(didokumentasikan) di atas secarik kertas. Contoh formulir adalah faktur
penjualan, bukti kas keluar, cek, dan lain-lain.
2. Jurnal
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk
mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data
lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal
penerimaan kas, dan lain-lain.
3. Buku Besar
Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan
untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.
Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur
informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
4. Buku Pembantu
Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data
keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.
Sebagai contoh buku pembantu piutang yang merinci semua data tentang
debitur
5. Laporan Keuangan
Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa
neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan harga pokok
produksi, dan lain-lain.
Tujuan Sistem Akuntansi (skripsi dan tesis)
Tujuan umum sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:5):
1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
Dalam perusahaan yang baru berjalan sangat dibutuhkan pengembangan
sistem akuntansi. Pada perusahaan dibidang dagang, jasa, manufaktur
sangat memerlukan pengembangan sistem akuntansi lengkap, hal ini
berguna agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada.
Sering kali sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan
manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang
terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan usaha
perusahaan, sehingga dengan sendirinya menuntut sistem akuntansi untuk
bisa menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat
dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang lebih baik dan tepat
dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai
dengan tuntutan kebutuhan perusahaan.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.
Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau
organisasi. Dalam hal pengembangan sistem akuntansi selalu digunakan
untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga
pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat
dilaksanakan dengan baik.
4. Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.
Dalam hal ini informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang
mempunyai banyak manfaat, karena untuk memperolehnya diperlukan
pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Jika pengorbanan untuk
memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dari
manfaatnya, maka sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk
mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut.
Berdasarkan tujuan sistem akuntansi yang telah dikemukakan diatas
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan sistem akuntansi untuk
menyediakan informasi bagi perusahaan sehingga dapat memperbaiki
sistem yang sudah ada sesuai dengan sistem pengendalian intern yang baik.
Pengertian Sistem Akuntansi (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir,
catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan
informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan.
Menurut Azhar Susanto (2011:124) Sistem akuntansi dapat didefinisikan
sebagai kumpulan dari sub sistem sub sistem yang saling berhubungan satu sama
lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi
informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses
pengambilan keputusan.
Sedangkan menurut reeve (2013:223) Sistem akuntansi adalah metode dan
prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan
informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.
Pengertian Akuntansi (skripsi dan tesis)
Menurut Hanz Kartikahadi, dkk. (2016:3) Akuntansi adalah suatu sistem
informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi
yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
Menurut Agie Hanggara (2019:1) Akuntansi merupakan proses identifikasi,
pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat
sebagai penilaian dan pengambilan keputusan
Sedangkan menurut Surwadjono (2015:10) Akuntansi dapat didefinisikan
sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa
informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara
tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang
berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Pengertian Sistem (skripsi dan tesis)
Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti
susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi
membentuk kesatuan secara keseluruhan. Dalam suatu perusahaan, sistem
akuntansi memegang peranan penting dalam mengatur arus pengolahan data
akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat dan akurat.
Adapun beberapa definisi mengenai sistem menurut para ahli yang terkait,
diantaranya sebagai berikut:
Menurut Azhar Susanto (2013:22) dalam bukunya yang berjudul Sistem
Informasi Akuntansiberpendapat bahwa sistem adalah kumpulan/grup dari sub
sistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling
berhubungan satu sama lain dan berkerja sama secara harmonis untuk mencapai
satu tujuan tertentu.
Menurut Romney dan Steinbart (2015:3) berpendapat bahwa sistem adalah
rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Menurut Mulyadi (2016:1) berpendapat bahwa sistem pada dasarnya adalah
sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi
bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Jenis-Jenis Perjanjian Kerjasama (skripsi dan tesis)
Undang – undang dalam Buku III Bab I KUHPer, membedakan jenis perikatan
menjadi enam yakni :
a. Perjanjian kerjasama untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak
berbuat sesuatu;
b. Perjanjian kerjasama bersyarat;
c. Perjanjian kerjasama dengan ketetapan waktu;
d. Perjanjian kerjasama mana suka; e. Perjanjian kerjasama tanggung menanggung;
f.Perjanjian kerjasama dengan ancaman hukuman.
Setiawan mengemukakan pembagian Perjanjian kerjasama yang lebih
terperinci dengan membagi perikatan berdasarkan dari :
56
1. Isi daripada prestasinya
Berdasarkan isi daripada prestasinya maka perikatan dapat dibedakan menjadi
enam yakni :
a. Perjanjian kerjasama positif dan negatif
Perjanjian kerjasama positif adalah perikatan yang prestasinya berupa
perbuatan nyata, misalnya memberi atau berbuat sesuatu, sedangkan pada
perikatan negatif prestasinya tidak berbuat sesuatu.
b. Perjanjian kerjasama sepintas lalu dan berkelanjutan
Perjanjian kerjasama sepintas lalu adalah perikatan yang prestasinya hanya
perlu dilakukan dala waktu yang singkat dan dalam satu kali perbuatan,
misalnya perikatan dalam jual beli obyek bergerak Perjanjian kerjasama
berkelanjutan adalah perikatan berkelanjutan adalah perikatan yang
prestasinya bersifat terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, misalnya
perikatan yang timbul dari sewamenyewa dan perjanjian kerja.
c. Perjanjian kerjasama alternatif
Perjanjian kerjasama alternatif adalah suatu perikatan, dimana debitur
berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurut pilihan debitur, kreditur atau pihak ketiga, dengan pengertian bahwa
pelaksanaan prestasi yang dipilih itu mengakhiri perikatan.
d. Perjanjian kerjasama fakultatif dan alternatif
Perjanjian kerjasama fakultatif adalah suatu perikatan yang obyeknya hanya
berupa satu prestasi, dimana debitur dapat menggantikannya dengan prestasi
primairnya tidak lagi merupakan obyek perikatan, maka perikatannya menjadi
hapus. Berbeda dengan perikatan alternatif, jika salah satu prestasinya tidak
dapat dipenuhi akibat adanya keadaan memaksa, maka perikatannya menjadi
murni.
e. Perjanjian kerjasama generik dan spesifik
Perjanjian kerjasama generik adalah perikatan dimana obyeknya ditentukan
menurut jenis dan jumlahnya sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan
yang obyeknya ditentukan secara terperinci.
f. Perjanjian kerjasama yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
Perjanjian kerjasama dapat dibagi atau tidak bergantung pada prestasinya,
apakah dapat dibagi atau tidak. Prestasi yang tidak dapat dibagi dibedakan
menurut sifatnya dan tujuannya. Tidak dapat dibagi menurut sifatnya jika
obyek daripada perikatan tidak dapat dibagi-bagi atau perbuatan
pelaksanaanya tidak dapat dibagibagi, baik secara nyata maupun secara
perhitungan. Tidak dapat dibagi menurut tujuannya jika berdasarkan maksud
dari para pihak pelaksanaan prestasi harus dilaksanakan sepenuhnya walaupun
perikatan itu sebenarnya dapat dibagi bagi.2. Berdasarkan subyeknya
Perjanjian kerjasama n berdasarkan subyeknya dapat dibagi menjadi dua jenis,
di antaranya adalah :
a. Perjanjian kerjasama solider atau tanggung renteng
Suatu Perjanjian kerjasama adalah solider atau tanggung renteng, jika berdasarkan
kehendak dari para pihak atau ketentuan undang-undang. Perjanjian kerjasama
solider atau tanggung renteng dapat dibedakan menjadi dua yakni tanggung
renteng aktif dan tanggung renteng pasif
b. Tanggung renteng aktif adalah jika setiap kreditur dari dua atau lebih dapat
menuntut keseluruhan prestasi dari debitur, dengan pengertian pemenuhan
terhadap seorang kreditur membebaskan debitur dari kreditur-kreditur lainnya;
c. Tanggung renteng pasif adalah terjadinya suatu perikatan tanggung menanggung
diantara orang-orang yang berhutang, yang mewajibkan mereka melakukan suatu
hak yang sama.
d. Perjanjian kerjasama pokok (principle) atau accesoire
e. Perjanjian kerjasama pokok atau accesoire terjadi apabila seorang debitur atau
lebih terikat sedemikian rupa, sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu
tergantung pada perikatan yang lain, maka Perjanjian kerjasama yang pertama
disebut Perjanjian kerjasama pokok sedangkan yang lainnya perikatan accesoire.
Berdasarkan mulai berlaku dan berakhirnya perikatan. Berdasarkan mulai berlaku
dan berakhirnya Perjanjian kerjasama, maka Perjanjian kerjasama dibedakan
menjadi dua yakni :
45
7. Perjanjian kerjasama bersyarat
Perjanjian kerjasama bersyarat diatur dalam Pasal 1253 KUHPer yang
berbunyi “Perjanjian kerjasama adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu
peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara
menangguhkan Perjanjian kerjasama sehingga terjadinya peristiwa semacam itu
menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”. Perjanjian kerjasama
bersyarat dilawankan dengan Perjanjian kerjasama murni, yaitu perikatan yang tidak
mengandung suatu syarat. Suatu syarat yang harus secara tegas dicantumkan dalam
Perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama bersyarat diatur dalam Buku III, Bab I,
Bagian 5, yang meliputi 1253-1267 KUHPer. Menurut ketentuan Pasal 1253 KUHPer
bahwa perikatan bersyarat dapat dibedakan menjadi dua yakni:
a. Perjanjian kerjasama bersyarat yang menangguhkan
Pada Perjanjian kerjasama bersyarat yang menangguhkan, Perjanjian kerjasama
berlaku setelah syaratnya dipenuhi. Selama syaratnya belum dipenuhi kreditur
tidak dapat menuntut pemenuhan dan debitur tidak wajib memenuhi prestasi
sebelum syarat dipenuhi, maka terjadi pembayaran yang tidak terutang dan
debitur dapat menuntut pengembaliannya.
b. Perjanjian kerjasama bersyarat yang menghapuskan. Pada Perjanjian kerjasama
bersyarat yang menghapuskan, perikatan hapus jika syaratnya dipenuhi. Jika
syaratnya telah dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, maka dengan
dipenuhinya syarat Perjanjian kerjasama, maka keadaan akan dikembalikan
46
seperti semula seolah-olah tidak terjadi perikatan atau hapusnya Perjanjian
kerjasama untuk waktu selanjutnya.
c. Perjanjian kerjasama dengan ketentuan waktu
d. Perjanjian kerjasama dengan ketentuan waktu diatur dalam Buku III, Bab I,
Bagian 6 meliputi Pasal 1268- 1271 KUHPer. Perjanjian kerjasama dengan
ketentuan waktu adalah Perjanjian kerjasama yang berlaku atau hapusnya
digantungkan kepada waktu atau peristiwa yang akan terjadi dan pasti terjadi.
Pada umumnya jika peristiwanya belum tentu terjadi maka termasuk dalam
Perjanjian kerjasama bersyarat. Dalam menentukan apakah sesuatu itu
merupakan syarat atau ketentuan waktu dapat dibagi menjadi:
1. Ketentuan waktu yang menangguhkan
Perjanjian kerjasama dengan ketentuan waktu yang menangguhkan diatur
secara umum dalam Pasal 1268-1271 KUHPer. Ketentuan waktu yang
menangguhkan artinya menunda Perjanjian kerjasama sampai saat yang
ditentukan terjadi
2. Ketentuan waktu yang menghapuskan
Perjanjian kerjasama dengan ketentuan waktu yang menghapuskan artinya
dengan dipenuhinya ketentuan waktu maka Perjanjian kerjasama menjadi
hapus. Perjanjian kerjasama jenis ini tidak berlaku surut artinya jika
waktunya telah dipenuhi maka debitur tidak lagi terikat, akan tetapi
prestasinya pada waktu yang lalu tidak dikembalikan.
Konsep Unsur-Unsur Laba Operasional (skripsi dan tesis)
Untuk mengetahui laba operasional, harus diketahui dulu komponen
unsur-unsurnya. Unsur-unsur laba operasional sebagai berikut:
Laba Kotor
Adalah selisih antara hasil penjualan bersih dengan harga pokok barang
yang dijual.
Beban Operasional
Adalah arus kas keluar atau pemakaian lain aktiva atau terjadinya
kewajiban(kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau
produksi beban, jasaatau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan
operasi utama / inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.
Pengertian Laba Operasional (skripsi dan tesis)
Laba terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah laba operasional. Para
ahli mengemukakan pendapatnya mengenai laba operasional, yaitu sebagai
berikut :
Soemarso (2005) mendefinisikan laba operasional adalah:
“Laba operasional adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual dan
dikaitkan dengan beban operasi terhadap kegiatan bisnis dari kesatuan
normal”
Sedangkan menurut Amir Abdi Jusuf (2004) mendefinisikan laba
operasional adalah sebagai berikut:”Laba operasional adalah selisih
pendapatan yang merupakan hasillangsung dari kegiatan usaha perusahaan
dikurangi dengan beban usaha langsung dari kegiatan operasional”
Segle et al., yang diterjemahkan oleh M. Kurdi (1999)mengemukakan
pendapatnya mengenai laba operasional adalah sebagai berikut:”Laba
operasional yaitu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan yang dijual
dan dikaitkan dengan penerapan beban operasi terhadap kegiatan bisnis dari
kesatuan normal”.
Jenis-Jenis Laba (skripsi dan tesis)
Didalam laporan laba / rugi terdapat berbagai jenis laba, menurut Smith dan
Skousen Penerjemah Bob Sabran penerbit Erlangga (2007) sebagai berikut:
a. LabaKotor
Adalah selisih antara hasil penjualan bersih dengan harga pokok barang
yang dijual.
b. Laba Operasi
Adalah laba kotor setelah dikurangi dengan biaya-biaya komersil yaitu
biaya pemasaran serta biaya administrasi umum.
c. Laba Sebelum dikurang Pajak
Adalah jumlah laba yang diperoleh dengan menambahkan laba operasi
dengan hasil lainya yang dikurangi biaya atau kerugian yang terjadi diluar
aktivias normal perusahaan.
d. Laba Bersih / Laba setelah Pajak
Adalah sejumlah keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi semua
biaya dan pajak. Bagian dari laba bersih inilah yang akan dibagikan sebagai
deviden kepada para pemegang saham.
Pengertian Laba (skripsi dan tesis)
Ketika membicarakan laba, kebanyakan orang mengaitkanya dengan uang
sisa dari pendapatan setelah dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan itu. Laba biasanya mengacu pada surplus atau
kelebihan pendapatan atas biaya. Oleh karena itu, banyak teori mengenai laba
yang dikembangkan oleh para ahli sesuai dengan kondisi yang ada. Berikut adalah
beberapa pendapat para ahli mengenai laba.
Harnanto (2002) mendefinisikan laba sebagai berikut :
“Laba merupakan kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari
transaksi dan kejadian yang terjadi pada suatu perusahaan dalam suatu
periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh
pemilik”.
Unsur- Unsur Perjanjian Kerjasama (skripsi dan tesis)
Herlien Budiono menguraikan hal-hal pokok dari perjanjian adalah sebagai
berikut:51
a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
a. Akibat hokum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain
atau timbal balik;
d. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang – undangan;
1. Hubungan hukum
Hubungan hukum yang dimaksud berlainan pada hak kebendaan, namun
merupakan hubungan antara dua pihak, antara orang dengan orang mengenai benda.
Pada perikatan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela maka
kreditur dapat meminta bantuan hukum untuk pelaksanaannya. Khusus mengenai
hubungan hukum perlu ditambahkan penjelasan dari Gunawan Widjaja menyatakan
bahwa hubungan hukum menunjuk pada dua hal yakni pertama menunjuk pada
keadaan yang wajib harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban, keduaberhubungan dengan pemenuhan kewajiban tersebut yang dijamin harta kekayaan
pihak yang berkewajiban tersebut. Berdasarkan pemikiran ini bahwa setiap hubungan
hukum yang tidak membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang
bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tidak masuk dalam
pengertian dan ruang lingkup batasan dari perikatan.52
2. Dalam lapangan harta kekayaan
Menurut J.Satrio, Perikatan yang dinilai dengan nilai uang atau paling tidak
dapat dijabarkan dalam sejumlah uang atau nilai ekonomis tertentu jika debitur
wanprestasi maka kreditur harus dapat mengemukakan adanya kerugian finansial,
agar ia dapat menuntut debitur berdasar Buku III KUHPer Pengganti dari prestasi
yang terhutang adalah ganti rugi, yang pada umumnya diwujudkan dalam sejumlah
uang tertentu.
3. Adanya pihak-pihak (hubungan hukum antara kreditur dan debitur)
Perikatan sebagai hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu aktiva dan
pasiva. Segi aktiva di dalamnya ada hak- haknya yang berupa tagihan yang kalau
dihubungkan dengan subyeknya ada pada kreditur. Segi pasiva yang didalamnya ada
kewajiban berupa hutang dihubungkan dengan subyeknya ada pada debitur. Pada
bagian segi passiva, terdapat pembedaan antara schuld dan haftung. Schuld adalah
kewajiban berprestasinya, yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk
menjalankan prestasi tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban wajib dipenuhi (kreditur). Haftung
berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan tanpa memperhatikan siapa pihak
yang berkewajiban untuk memenuhinya. Kedua hal ini (schuld dan haftung) tampak
pada debitur dalam pemenuhan prestasinya sebagai harga pembayaran barang yang
dibeli dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh penjual untuk memenuhi
kewajibannya.54
4. Prestasi sebagai isi perikatan.
Prestasi harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan ditujukan agar dapat
menilai apakah debitur telah memenuhi kewajibannya atau tidak. Prestasi dapat
berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Penjualan (skripsi dan tesis)
Dalam praktik, menurut Basu Swastha (2004:406-408) kegiatan penjualan
itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor penjualan adalah
sebagai berikut :
1. Kondisi dan kemampuan pasar
Kondisi dan kemampuan terdiri dari pemahaman atas beberapa masalah
penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah dan sifat dari
tenaga penjual adalah:
a. Jenis dan karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan.
b. Harga produk atau jasa.
c. Syarat penjualan, seperti: pembayaran, pengiriman.
2. Kondisi pasar
Pasar mempengaruhi kegiatan dalam transaksi penjualan baik sebagai
kelompok pembeli atau penjual. Kondisi pasar dipengaruhi oleh beberapa
faktor yakni: jenis pasar, kelompok pembeli, daya beli, frekuensi pembelian
serta keinginan dan kebutuhannya. Jika perusahaan mengetahui kondisi
pasar maka akan lebih mudah dalam memasarkan produknya.
3. Modal
Modal atau dana sangat diperlukan dalam rangka untuk mengangkut barang
dagangan ditempatkan atau untuk memperbesar usahanya. Modal
perusahaan dalam penjelasan ini adalah modal kerja perusahaan yang
digunakan untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, misalnya
dalam menyelenggarakan stok produk dan dalam melaksanakan kegiatan
penjualan memerlukan usaha seperti alat transportasi, tempat untuk
menjual, usaha promosi dan sebagainya.
4. Kondisi organisasi perusahaan
Pada perusahaan yang besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh
bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang
yang ahli di bidang penjualan.
5. Faktor-faktor lain
Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, pendistribusian,
saluran pemasaran dan pemberian hadiah seringmempengaruhi penjualan
karena diharapkan dengan adanya faktor-faktor tersebut pembeli akan
kembali membeli lagi barang yang sama
Pengertian Volume Penjualan (skripsi dan tesis)
Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari
hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Volume
penjualan menunjukan produktivitas suatu perusahaan dan juga keberhasilan
dalam pemasaran. Semakin besar volume penjualan maka semakin besar pula
kemungkinan untuk mendapat keuntungan atau mengalami pertumbuhan laba
perusahaan. keberhasilan usaha penjualan dapat dilihat dari volume penjualan
yang didapat. Dengan kata lain apakah usaha tersebut mendapatkan laba atau
tidak, sangat bergantung pada keberhasilan penjualan itu.
Adapun menurut Freddy Rangkuti (2009 : 204) mengemukakan bahwa :
“Volume penjualan merupakan jumlah total yang dihasilkan dari kegiatan
penjualan barang dagangan.”
Menurut Mulyadi (2005 : 239) mengemukakan bahwa :
“Volume penjualan merupakan ukuran yang menunjukan banyaknya atau
besarnya jumlah barang atau jasa yang terjual.”
Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa volume penjualan
merupakan hasil total yang didapat perusahaan dari kegiatan penjualan barang
dagangan. Selanjutnya, berdasarkan pendapat Swasta dan Irwan (dalam
Silviawati, 2010 : 33) tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran volume
penjualan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
1. Didasarkan jumlah unit produk yang terjual. Volume penjualan yang diukur
berdasarkan unit produk yang terjual, yaitu jumlah unit penjualan nyata
perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Didasarkan pada nilai produk yang terjual (omzet penjualan). Volume
penjualan didasarkan pada nilai produk yang terjual, yaitu jumlah nilai
penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu.
Adapun beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan volume
penjualan, diantaranya adalah:
1. Menjajakan produk dengan sedemikian rupa sehingga konsumen
melihatnya.
2. Menempatkan dan pengaturan yang teratur sehingga produk tersebut akan
menarik perhatian konsumen.
3. Mengadakan analisa pasar.
4. Menentukan calon pembeli atau konsumen yang potensial.
5. Mengadakan pameran.
6. Mengadakan discount atau potongan harga.
Tujuan Penjualan (skripsi dan tesis)
Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan
keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu
menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian. Menurut Basu Swastha
(2004:404) bagi perusahaan, pada umumnya mempunyai tiga tujuan umum dalam
penjualannya yaitu :
1. Mencapai volume penjualan tertentu.
2. Mendapatkan laba tertentu.
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.
Pengertian Perjanjian Kerjasama (skripsi dan tesis)
Perlunya dibahas mengenai perikatan adalah karena perikatan merupakan hal
yang timbul akibat adanya perjanjian. Perikatan yang membuat orang terikat untuk
melaksanakan suatu perjanjian. Istilah perikatan dengan perjanjian memiliki
pengertian yang tidak selalu sama dengan perjanjian. Di Indonesia perjanjian diatur
dalam Buku III KUHPer yang mengatur mengenai perikatan yang timbul dari
perjanjian dan juga perikatan yang timbul dari undang-undang. KUHPerdata tidak
memberikan definisi yang tegas dari perikatan, namun Pasal 1313 KUHPermemberikan definisi dari perjanjian sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih”. Definisi dari perikatan tidak secara tegas diatur dalam
KUHPer akan tetapi dalam Pasal 1233 KUHPer ditegaskan bahwa “Perikatan selain
dapat dilahirkan dari undang- undang juga dapat dilahirkan dari perjanjian.”
Berdasarkan Pasal 1233 KUHPer maka terlihat bahwa perjanjian dapat
meliputi pengertian dari perikatan karena perikatan lahir dari perjanjian itu sendiri.
J.Satrio menyatakan pendapatnya bahwa “Perikatan adalah hubungan hukum dalam
lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, di satu pihak ada hak, di lain pihak ada
kewajiban. Adapun dalam hal tidak terpenuhinya suatu prestasi maka prestasi
perikatan dapat dilakukan dengan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang
pemenuhannya dapat dituntut di depan hakim yang atas dasar itu seseorang dapat
mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, jika perlu dengan perantaraan
hakim.”49
Sri Soedewi Machjsoen menambahkan bahwa perikatan yang diatur dalam
Buku III KUHPer adalah tertuju pada suatu prestasi yang dapat dipaksakan melalui
pengadilan selama tidak diatur secara khusus di tempat lain, baik didalam KUHPer
maupun undang-undang yang lain. Sri Soedewi menyebutkan bahwa ciri perbedaan
antara hak atas suatu benda dan hak yang timbul dari perikatan adalah pemenuhan
prestasi, yang akan menyebabkan hapusnya perikatan. Perbedaan kedua adalah jika jumlah hak-hak kebendaan terbatas, maka jumlah perikatan terutama perikatan yang
timbul dari perjanjian adalah tak terbatas
Pengertian Penjualan (skripsi dan tesis)
Penjualan merupakan fungsi yang sangat penting dalam pemasaran karena
digunakan untuk mencapai pasar yang dituju. Penjualan merupakan sebuah proses
yang dilakukan atau diusahakan oleh penjual terhadap calon konsumen agar
terjadi suatu transaksi jual beli yang diharapkan dapat memberikan keuntungan
bagi penjualan serta memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi, adanya
penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaraan barang antara penjual dan
pembeli. Semakin pandai seseorang untuk menjual akan semakin cepat pula
mencapai sukses dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tujuan yang
diinginkan akan segera terlaksana. Dalam segala bidang dan tingkatan, taktik
penjualan harus digunakan agar pelayaan yang diberikan pada orang lain dapat
memberikan kepuasan. Dengan kepuasan ini diharapkan mereka dapat menjadi
sahabat atau pelanggan yang baik.
Beberapa para ahli mengemukakan tentang definisi penjualan antara lain :
Menurut M. Narafin (2006:60), bahwa :
“Penjualan adalah proses menjual, padahal yang dimaksud penjualan dalam
laporan laba-rugi adalah hasil menjual atau hasil penjualan (sales) atau
jualan”.
Adapun menurut Warren Reeve Fees yang diterjemahkan oleh Aria
Faramita dan kawan-kawan, (2006:300), bahwa :
“Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang
dagang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit”.
Sedangkan menurut Kusnadi (2009:19), menjelaskan bahwa :
“Penjualan (sales) adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli
atas barang atau jasa yang dijual”.
Menurut Basu Swastha DH (2004 : 403) mengatakan bahwa :
“Penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang
ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau
mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak
lain. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia
untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan
imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan
bersama”.
Keadaan pelaksanaan prestasi (skripsi dan tesis)
Penentuan suatu prestasi sebagai sebuah prestasi yang substansial atau tidak,
dapat digunakan beberapa doktrin pelaksanaan prestasi, yakni doktrin pemenuhan
prestasi substansial dan dokrin pemenuhan prestasi penuh. Doktrin pemenuhan
prestasi penuh diartikan sebagai suatu doktrin yang pelaksanaan prestasinya harus
dilakukan sepenuhnya, misalnya dalam jual beli tanah. Menurut Munir Fuady,
pemenuhan prestasi substansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa
sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika
dia telah melasanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus
juga melaksanakan prestasinya secara sempurna
Hubungan Promosi Dengan Penjualan (skripsi dan tesis)
Penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang
ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan
hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain. Penjualan
diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan
barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga yang
ditentukan atas persetujuan bersama (Swastha, 2008).
Sebuah perusahaan pada umumnya mempunyai tiga tujuan dalam proses
penjualan yaitu : (Swastha, 2008).
Mencapai volume penjualan tertentu.
Mendapatkan laba tertentu.
Menunjang pertumbuhan perusahaan.
Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen
pemasaran, dan sering disebut sebagai “proses berlanjut”. Ini disebabkan karena
promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan
(Swastha, 2008). Promosi juga dipandang sebagai arus informasi atau persuasi
satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada
tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.
Pada umumnya perusahaan yang ingin mempercepat proses peningkatan
volume penjualan akan melakukan kegiatan promosi melalui iklan, personal
selling, pemasaran langsung ataupun yang lainnya. Apabila volume penjualan
dirasakan cukup besar sesuai dengan yang diinginkan serta cukup mantap,
biasanya perusahaan menurunkan kegiatan promosi atau sekedar
mempertahankannya. Akan tetapi seringkali terjadi penurunan penjualan sewaktu
perusahaan menghentikan atau mengurangi kegiatan promosi. Hal ini disebabkan
karena beberapa kemungkinan, misalnya konsumen kehilangan daya tarik, produk
mulai terlupakan dan tergeser oleh produk pesaing yang masih gencar melakukan
promosi dan lain-lainnya. Promosi memang sangat erat hubunganya dengan
penjualan, semakin baik promosi yang dilakukan kemungkinan peningkatan
volume penjualan juga semakin besar. Salah satu tujuan dari diadakannya promosi
adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Promosi berpengaruh terhadap
penjualan. Promosi penjualan perlu dilakukan meskipun secara berkala agar
produk tetap dikenal dimasyarakat atau konsumen sehingga volume penjualan
tetap terjaga (Swastha, 2008).
Penentuan wanprestasi (skripsi dan tesis)
Dalam kenyataanya sulit untuk menentukan kapan seseorang dikatakan telah
memenuhi prestasinya atau tidak. Prestasi sebagaimana dikelompokkan menjadi tiga
ada yang berupa kewajiban (janji) dan ada pula yang syarat (condition). Untuk lebih
jelasnya diilustrasikan dalam contoh berikut misalkan seorang tukang atap yang mempunyai prestasi memperbaiki atap yang bocor. Tukang atap itu sudah memeriksa
atap dan memperbaiki atap yang bocor namun ternyata masih ada rembesan air/
bocor, apakah dalam hal hal ini tukang tersebut dikatakan belum atau telah memenuhi
prestasinya. Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, maka prestasi tukang itu
dapat sebagai kewajiban atau dapat pula sebagai syarat, dan hal ini akan membawa
akibat hukum yang berbeda ke dalam hal belum terpenuhinya prestasi tukang
tersebut. Dalam hal prestasi tukang itu adalah sebagai kewajiban maka tukang itu
dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya tersebut baik dengan atau tanpa ganti
rugi, atau kreditur dapat membatalkan perjanjian sehingga tukang itu tidak dapat
menuntut pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya berdasarkan adanya
perjanjian.
Dilihat dari sisi yang lain, bila prestasi tukang itu adalah syarat maka tukang
itu tidak dapat menuntut pembayaran bila dianggap belum terpenuhinya prestasi dari
tukang tersebut. Kenyataannya perbuatan tukang itu yang telah banyak melakukan
prestasi walaupun masih sedikit ada kekurangan, akan dirasakan tidak adil bila
tukang tersebut dikatakan wanprestasi. Sebaliknya, yang lebih dikatakan adil adalah
apabila tukang itu telah dianggap memenuhi prestasinya, karena kenyataannya tukang
itu telah melakukan banyak (substantial) dan kekurangannya hanyalah sedikit (minor
breach).
Perlakuan Akuntansi Untuk Biaya Promosi (skripsi dan tesis)
Sebuah usaha baik yang dijalankan oleh Badan ataupun perorangan
tentunya memerlukan biaya promosi.
Pada umumnya pengertian biaya promosi adalah bagian dari biaya
penjualan yang dikeluarkan oleh badan/perorangan dalam rangka
memperkenalkan/menganjurkan pemakaian suatu produk, baik langsung maupun
tidak langsung, untuk memepertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Maka
biaya promosi dibebankan langsung sebagai biaya. Pembebanan ini berlaku juga
untuk biaya penelitian dan pengembangan.
Biaya promosi dalam laporan laba rugi masuk kedalam pos biaya usaha.
Biaya usaha dibagi menjadi dua pos menurut Mulyadi (2005 : 20) yaitu :
Biaya Administrasi dan Umum
Yaitu meliputi pos-pos seperti gaji staf dan pekerjaan kantir, pajak
penghasilan karyawan, perlengkapan kantor yang digunakan, penyusutan
perabot kantor, telepon, pengiriman pos, biaya izin dan biaya usaha, jasa
akuntan dan hukum, sumbangan social dan pos-pos lain yang serupa.
Biaya Pemasaran
Yaitu meliputi pos-pos seperti gaji staf dan komisi penjualan, promosi,
penggudangan, pembukuan dan pengiriman, angkutan dan penagihan, serta
pos-pos lain yang serupa.
Model-model wanprestasi (skripsi dan tesis)
Tindakan wanprestasi dapat dibedakan dari berbagai bentuk. Beberapa sarjana
mencoba memberikan uraian berbagai bentuk/model tindakan wanprestasi. Modelmodel dari wanprestasi menurut Mariam Darus Badrulzaman terdiri dari tiga wujud
yakni debitur samasekali tidak memenuhi perikatan; debitur terlambat memenuhi
perikatan; debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.46 Muhammad
Syaifuddin berpendapat selain ketiga model wanprestasi tersebut terdapat satu wujud
lagi yakni melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian
Anggaran Biaya Promosi (skripsi dan tesis)
Anggaran promosi yang disusun tergantung besar kecilnya perusahaan.
Jenis produk yang dihasilkan dan ragam kegiatan yang ada pada masing-masing
perusahaan. Anggaran promosi yang disusun harus realistis, berdasarkan analisis
yang diteliti mengenai setiap tindakan yang akan dilakukan dan mungkin untuk
dicapai, luwes dan tidak kaku sehingga memungkinkan perubahan sesuai situasi
dan kondisi, selalu disesuaikan dengan keadaan yang berubah-ubah secara
periodik dan harus kontinyu, artinya kelangsungan perencanaan anggaran terjaga
dan bukan merupakan kegiatan insidental.
Karena anggaran promosi bersifat formal, disusun secara resmi dan tertulis
sistematis, berurutan dan berdasarkan suatu fakta atau logika dan memutuskan apa
yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Maka isinya menyangkut
komitmen manajemen dimana para manajer setuju untuk menerima tanggung
jawab untuk mencapai sasaran yang telah dianggarkan serta memanfaatkan
kesempatan yang ada dan menghindari ancaman yang akan datang baik dari dalam
maupun dari luar organisasi.
Menurut Djaslim dan Yevis Marty Oesman (2002 : 127), ada beberapa
metode yang bisa dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam menyusun
anggaran promosinya, yaitu diantaranya
1. Metode semampunya
Metode semampunya, yaitu berdasarkan perkiraan mengenai kemampuan
mereka.
2. Metode persentase penjualan
Metode persentase penjualan, yaitu berdasarkan persentase tertentu dari
penjualan atau persentase dari harga jual.
3. Metode sejajar dengan pesaing
Metode sejajar dengan pesaing, yaitu berdasarkan biaya promosi yang
sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pesaing.
4. Metode tugas dan saran
Metode tugas dan saran, yaitu dengan cara menentukan sasaran khusus
mereka, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai
sasaran tersebut dan menghitung berapa banyaknya.
Bentuk – Bentuk Wanprestasi (skripsi dan tesis)
Bentuk-bentuk dari Wanprestasi meliputi :
1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka
dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka
debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru
tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak
memenuhi prestasi sama sekali.
Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu:45
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Seorang
debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur
atau pejabat yang berwenang untuk itu. Apabila somasi itu tidak diindahkannya,maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan lalu pengadilanlah yang
akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari
si kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian
yang telah disepakati antara keduanya
Pengertian biaya promosi (skripsi dan tesis)
Menurut Phillip Kotler dialihbahasakan oleh Benyamin Molan (2000 :
640)Biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan
promosi.Menurut Henry Simamora (2002 : 762)Biaya promosi merupakan
sejumlah dana yangdikucurkan perusahaan ke dalam promosi untuk meningkatkan
penjualan.Sedangkan menurut Freddy Rangkuti (2009 : 56)Biaya promosi adalah
pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan
promosinya.
biaya untuk promosi agar tujuan perusahaan dapat tercapai.
Adapun jenis-jenis biaya promosi menurut Mulyadi (2002 : 530) adalah
sebagai berikut :
a. Biaya iklan
Biaya iklan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iklan cetak dan
iklan radio/tv, kemasan, sistem pos, catalog, film, majalah, brosur, poster,
buku petunjuk, cetakan ulang dari iklan papan reklame, papan peragaan,
pameran bahan-bahan audio visual, simbol dan logo yang digunakan untuk
membangun citra jangka panjang pada suatu produk, dan selain itu sebagai
pemicu penjualan yang cepat.
b. Biaya Hubungan Masyarakat
Biaya hubungan masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk
konferensi pers, pidato, seminar, laporan tahunan, donasi / sumbangan,
sponsor, lobi dan media identitas, yang dirancang untuk memperbaiki,
mempertahankan maupun melindungi suatu citra perusahaan maupun
produk.
c. Biaya Promosi Penjualan
Biaya promosi penjualan adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka
mendorong penjualan suatu produk atau jasa dalam bentuk sampling,
pameran perdagangan, ekshibisi, dan demontrasi. Promosi penjualan dapat
digunakan untuk mendramatisasi penawaran produk dan menaikkan
penjualan yang sedang lesu.
d. Biaya Penjualan Personal
Biaya penjualan personal adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk
presentasi penjualan, pertemuan penjualan, pemasaran jarak jauh (lewat
telepon), program intensif, sampel, dan pameran perdagangan, tujuannya
adalah melakukan penjualan dengan cara membangun preferensi,
keyakinan dan tindakan pembelian.
Pengertian Wanprestasi (skripsi dan tesis)
Wanprestasi menurut kamus hukum, berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji,
tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Menurut Munir Fuady, wanprestasi, atau disebut juga dengan istilah breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. J.Satrio merumuskan wanprestasi sebagai “Suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan
baik, dan debitur punya unsur salah atasnya
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Promosi (skripsi dan tesis)
Menurut Basu Swastha (2005:42), mengatakan bahwa ada beberapa
faktor yang mempengaruhi penentuan dan pelaksanaan promosi
diantaranya :
1. Besarnya dana yang digunakan untuk promosi
Suatu perusahaan yang mempunyai dana lebih besar kegiatan promosinya
akan lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang hanya punya
dana terbatas.
2. Sifat pasar
Ada tiga macam sifat pasar yaitu :
a. Luas pasar secara geografis
Penjualan perorangan dapat mencukupi dalam pasar lokal terbatas akan
tetapi dengan makin meluasnya pasar secara geografis, periklanan harus
makin dipentingkan.
b. Jenis pelanggan
Strategi promosi dipengaruhi oleh jenis sasaran yang hendak dituju oleh
perusahaan seperti pengecer, pelanggan rumah tangga atau perantara.
c. Konsentrasi pasar
Jumlah keseluruhan calon pembeli juga merupakan pertimbangan.
Makin sedikit calon pembeli makin efektik penjualan perorangan
dibandingkan periklanan.
3. Jenis produk yang dipromosikan
Diperlukan strategi yang berbeda-beda untuk barang konsumsi dan barang
industri.
4. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk
a. Tahap perkenalan
Dalam tahap ini perhatian besar diberikan untuk penjualan
perseorangan, tapi pameran juga banyak digunakan.
b. Tahap pertumbuhan
Tahap ini menekankan pada periklanan.
c. Tahap kedewasaan
Periklanan sebagai alat bujukan bukan sekedar informasi. Persaingan
tajam mengharuskan perusahaan untuk menyediakan akan dana yang
lebih besar guna periklanan.
d. Tahap kemunduran
Dalam tahap ini semua kegiatan promosi harus dikurangi dan mulai
meningkatkan kualitas produk atau membuat produk baru
Tahap -Tahap Perjanjian (skripsi dan tesis)
Tahap-tahap membuat perjanjian, antara lain :
a. Tahap pracontractual adalah penawaran dan penawaran;
b. Tahap contractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara
para pihak. ; Mengenai kapan terjadinya persesuaian pernyataan kehendak,
ada beberapa teori yang dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu: 1. Teori ucapan (uitingtheorie), Kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima
penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.
2. Teori pengiriman (verzendtheorie), Kesepakatan terjadi saat pihak yang
menerima penawaran mengirimkan persetujuan.
3. Teori pengetahuan (vernemingstheorie), Kesepakatan terjadi saat pihak yang
menawarkan mengetahui adanya penerimaan (acceptatie).
4. Teori penerimaan (ontvangstheorie), Kesepakatan terjadi pihak yang
menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.
5. Offer and Acceptance adalah hal yang terpenting dari sebuah kontrak yang saat
seorang pihak membuat penawaran yang diterima pihak lain. Hal ini bisa disebut
dengan persamaan keinginan atau pertemuan cara pandang dari kedua belah
pihak. Harus ada bukti jika para pihak itu masing-masing dari sudut pandang
objektif mereka yang terlibat dalam mewujudkan persetujuan. Sudut pandang
objektif itu akan berarti penting jika seseorang memberi kesan yang menawarkan
atau menerima istilah kontrak secara umum, bukan bagaimana mereka ingin
melakukan sebuah kontrak.
a. Tahap post-contractual yaitu pelaksanaan perjanjian termasuk timbulnya
akibat hukum. Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan ada empat teori
mengenai kapan terjadinya suatu perjanjian, yaitu: 1. Teori kehendak (wilstheorie), Perjanjian terjadi saat para pihak debitur dan
kreditur menyatakan kehendaknya.
2. Teori pengiriman (verzendtheorie), Perjanjian terjadi saat kehendak yang
dinyatakan tersebut dikirim oleh pihak yang menerima penawaran.
3. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), Perjanjian terjadi saat pihak yang
menawarkan dianggap seharusnya sudah mengetahui bahwa penawarannya
diterima.
4. Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie), Perjanjian terjadi saat pernyataan
kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang memberi penawaran.
Tujuan Promosi (skripsi dan tesis)
Tujuan dari pada promosi adalah untuk memperkenalkan barang hasil
produksi, dengan tujuan agar konsumen membeli hasil produksinya. Dengan
demikian volume penjualan dapat meningkat, dan juga dapat meningkatkan laba
perusahaan. Hal ini dapat dicapai oleh suatu perusahaan bila promosi yang
dijalankan benar-benar tepat sehingga pelaksanaan promosi dapat berhasil
seefektif mungkin.Menurut Basu Swasta (2000 : 260), tujuan promosi adalah
sebagai berikut:
1. Modifikasi tingkah laku
Orang-orang yang melakukan komunikasi itu mempunyai beberapa alasan,
antara lain mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan
pertolongan atau instruksi, memberikan informasi, mengemukakan ide
atau pendapat. Sedangkan promosi dari segi lain, berusaha merubah
tingkah laku dan pendapat.
2. Meberitahu
Kegiatan promosi itu dapat ditunjukan untuk memberitahu pasar yang
dituju tentang penawaran perusahaan.
3. Membujuk
Promosi yang bersifat membujuk (persuasif) umumnya kurang disenangi
oleh sebagian masyarakat namun kenyataannya sekarang ini justru yang
banyak muncul adalah promosi yang bersifat persuasif.
4. Mengingatkan
Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk
mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan
selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan produk.
Pengertian Promosi (skripsi dan tesis)
Promosi merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau
penyampaiannya dengan menggunakan media seperti: pers, televisi, radio, papan
nama, poster dan lain-lain yang tujuannya untuk menarik minat konsumen
terhadap hasil produksi suatu perusahaan. Promosi sebagai media untuk
menjembatani kepentingan produsen dengan konsumen.
Menurut Saladin (2002:123), pengertian promosi adalah :
“Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang
bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang
sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan
mengingat produk tersebut”.
Sedangkan menurut Basu Swasta dan Irwan (2003 : 349), pengertian
promosi adalah :
“Promosi adalah suatu arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat
untuk mengarahkan seseorang/organisasi kepada tindakan-tindakan yang
menciptakan pertukaran dalam pemasaran.”
Kemudian menurut Buchari Alma (2006 : 179) :
“Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan
meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan
untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon
konsumen”.
Penggolongan Biaya (skripsi dan tesis)
Penggolongan adalah proses pengelompokan secara sistematis asal
keseluruhan elemen yang ada kedalam golongan-golongan tertentu yang lebih
ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih punya arti atau lebih
penting.
Menurut Mulyadi (2005 : 13). Biaya digolongkan sebagai berikut :
1. Menurut objek pengeluaran
Penggolongan ini merupakan penggolongan yang paling sederhana, yaitu
berdasarkan penjelasan singkat mengenai obyek pengeluaran, misalnya
pengeluaran yang berhubungan dengan telepon disebut “biaya telepon”.
2. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan
Biaya dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:
a) Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi
produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai.
Biaya produksi dapat digolongkan kedalam biaya bahan baku, biaya
tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.
b) Biaya pemasaran, adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan
kegiatan pemasaran produk, contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya
sampel, dll.
c) Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk,
contohnya gaji bagian akuntansi, gaji personalia, dll.
3. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Ada 2 golongan, yaitu:
Biaya langsung (direct cost). Merupakan biaya yang terjadi dimana
penyebabnya karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya
dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya
tenaga kerja langsung.
Biaya tidak langsung (indirect cost), biaya yang terjadi tidak hanya
disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, dalam hubungannya dengan
produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik.
4. Menurut prilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume
kegiatanBiaya dibagi menjadi 4, yaitu
1) Biaya tetap (fixed cost), biaya yang jumlahnya tetap konstan
dipengaruhi perubahan volume kegiatan aktivitas sampai tingkat
kegiatan tertentu, contohnya; gaji direktur produksi.
2) Biaya variabel (variable cost), biaya yang jumlah totalnya berubah
secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas,
contohnya; biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
3) Biaya semi variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah tidak
sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel
mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel, contohnya; biaya
listrik yang digunakan.
4) Biaya semi fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume
produksi tertentu.
5. Menurut jangka waktu manfaatnya
Biaya dibagi 2 bagian, yaitu;
a. Pengeluaran modal (Capital expenditure),yaitu pengeluaran yang
akan memberikan manfaat/benefit pada periode akuntansi atau
pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada periode
akuntansi yang akan datang.
b. Pengeluaran pendapatan (Revenue expenditure), yaitu pengeluaran
yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi dimana
pengeluaran itu terjadi.
