Tag: Judul Manajemen

La Midjan (2011:174) mengklasifikasikan berbagai transaksi penjualan
yang terjadi sebagai berikut :

1. Penjualan secara tunai
   Penjualan yang bersifat “cash and Carry”. Pada umumnya terjadi secara
   kontan, namun dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan dan dianggap
   kontan.
2. Penjualan secara tender
   Penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk memenuhi
   permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut. Untuk memenangkan
   tender, selain harus memenuhi segala prosedur yakni pemenuhan dokumen tender
   berupa jaminan tender (bidbond) dan yang lainnya, juga harus bersaing dengan
   pihak lainnya.
3. Penjualan secara kredit
   Penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas satu bulan.
4. Penjualan ekspor
   Penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri yang
   mengimpor barang tersebut.
5. Penjualan secara konsinyasi
   Penjualan barang secara titipan kepada pembeli yang juga sebagai penjual,
   bila barang tidak laku dapat dikembalikan lagi.
6. Penjualan secara grosir
   Penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui pedagang
   antara. Grosir berfungsi menjadi perantara antara pabrik atau importer dengan
   pedagang, toko eceran

Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam perusahaan,
melalui aktivitas ini pendapatan utama perusahaan diperoleh.
Warren dan Reeve (2005) mendefinisikan penjualan sebagai berikut :
“Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang
dagang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit”. Menurut Basu Swastha
(2011:8) definisi penjualan adalah sebagai berikut : “Penjualan adalah ilmu dan
seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang
lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya”.
Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan adalah
suatu pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari
pihak penjual kepada pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan
dari penerima barang atau jasa sebagai timbale balik atas penyerahan tersebut.
Rencana volume penjualan, harus selalu memperhatikan keadaan ekonomi dimasa
mendatang, dalam hal ini bagian penjualan harus terus diikutsertakan dalam
penentuannya.

Aktivitas penjualan telah dikatakan efektif apabila penualan suatu
perusahaan telah mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Yang dimaksud efektivitas penjualan adalah suatu
kegiatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas penjualan dengan
melihat kemampuan perusahaan dalam menyalurkan barang, kebijakn serta
strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini penulis meneliti
efektivitas dari ketiga hal dibawah ini :

1. Target dan Realisasi Penjualan
   Menurut Komaruddin (2007:845) target adalah (1) Tujuan yang akan
   dicapai, (2) Suatu tujuan atau tujuan yang lebih terperinci yang ingin dicapai yang
   lazimnya dapat dinyatakan atau diukur dengan kuantatif. Target tersebut mungkin
   merupakan jumlah akhir yang ingin dicapai atau jumlah bagian tertentu berada
   dalam proses keseluruhan, (3) Objek kritisme.
   Sedangkan menurut Komaruddin (2007:746), Realisasi adalah (1)
   Penjualan suatu aktiva perusahaan hingga menjadi uang kas kadang disebut
   pencairan, (2) Memperoleh sesuatu dengan menjual, investasi dan usaha, (3)
   Mengubah sesuatu agar menjadi uang. Dimana dalam suatu periode perusahaan
   telah memiliki target yang telah ditentukan sebagai tolak ukur tercapai atau
   tidaknya tujuan perusahaan.
2. Biaya Penjualan
   Kepuasan Menurut Komaruddin (2007:285), Biaya adalah ongkos yang
   tertutup oleh pendapatan yang sedang berjalan, seandainya perusahaan itu ingin
   mendapatkan laba, sebaliknya investasi modal, hanya sebagian saja dimasukkan
   (depresiasi tahunan) kedalam pembiyaan.
3. Konsumen
   Selain mencari laba tujuan perusahaan juga memuaskan kebutuhan
   konsumen, jika kebutuhan konsumen terpenuhi dalam hal ini produk berkualitas
   dan tepat waktu maka tujuan perusahaan telah tercapai disamping hal-hal lain
   yang menjadi tujuan perusahaan. Menurut Day (Tse dan Wilson, 1998) yang
   dikutip oleh Fandi Tjiptono (2010:146) yaitu :
   “Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan terhadap evaluasi
   ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelunya (norma kinerja lainnya)
   dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaian”.

Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan
tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Menurut Syahril (2008:326), efektivitas dikemukakan sebagai berikut :
“Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (actual) sebanding
dengan kinerja yang ditargetkan”. Sedangkan menurut Rob Reider (2007:21)
efektivitas adalah : “Efektivitas atau hasil dari operasi adalah hasil atau
keuntungan yang diperoleh organisasi berdasarkan pencapaian tujuan dan
objektivitas dari beberapa kriteria”.

Menurut Amin Widjaja (1995:153) tahap akhir pemeriksaan yang
dilakukan oleh pemeriksa adalah membuat laporan hasil kegiatan pemeriksaan.
Laporan tersebut merupakan alat pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang
yang dilimpahkan kepada bagiannya. Suatu pekerjaan yang baikpun tidak akan
berguna apabila tidak didukung oleh penyusunan laporan yang baik pula. Oleh
sebab itu, audit internal harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini, seperti yang
dikemukakan oleh Brink dan witt (1996:51) berikut ini :

1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani harus dikeluarkan setelah
   pemeriksaan selesai.
2. Pemeriksaan internal harus mendiskusikan temuan-temuan pemeriksaan,
   kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan dengan
   manajemen pada tingkat tertentu sebelum mengeluarkan laporan resmi
   tersebut.
3. Laporan harus objektif, jelas, singkat tetapi padat, membangun dan tepat
   waktu.
4. Laporan harus menyajikan tujuan, lingkup dan hasil pemeriksaan dan bila
   mungkin laporan harus berisi pernyataan pendapat auditor.
5. Laporan dapat berisi rekomendasi-rekomendasi atas perbaikan-perbaikan
   yang masih dapat dilakukan, pernyataan kepuasan atau prestasi yang dicapai
   dan tindakan perbaikan.
6. Pandangan bagian yang diperiksa mengenai kesimpulan atau rekomendasirekomendasi yang diberikan dapat juga dimasukkan dalam laporan.
7. Kepala bagian departemen audit internal terlebih dahulu harus menelaah
   kembali dan menyetujui laporan pemeriksaan sebelum dikeluarkan, harus
   menentukan kepada bagian siapa saja laporan itu akan diedarkan.

Program audit internal merupakan rangkaian yang sistematis dari
prosedur-prosedur audit untuk mencapai tujuan audit untuk melaksanakan audit
dengan hasil yang baik diperlukan program audit yang lengkap, rinci dan terarah.
Program audit merupakan alat untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian
pekerjaan audit internal untuk mencapai tujuan.
Program audit menurut standar for professional practice internal auditing
tahun 2000 yang dikutip oleh Boynton et al (2001:983) adalah sebagai berikut :

1. Planning the audit, auditor internal harus merencanakan setiap pelaksanaan
   audit.
2. Examining and evaluating information, auditor internal harus
   mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan
   informasi untuk mendukung hasil audit.
3. Communicating result, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaaa
   audit mereka.
4. Following up, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk
   meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan
   audit.
   Program audit yang baik mencakup :
5. Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang
   direncanakan.
6. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.
7. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilakukan.
8. Menggambarkan urutan proritas langkah kerja yang dilaksanakan dan
   bersifat fleksibel, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh
   atasan auditor.
   Tujuan yang ingin dicapai dengan program audit adalah :
9. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan.
10. Memberikan daftar simak-cheklist sementara pemeriksaan berlangsung
    tahap demi tahap sehingga tidak satupun yang ketinggalan.
11. Merevisi program audit sebelumnya akibat adanya perubahan-perubahan
    standar, prosedur yang digunakan oleh perusahaan

Kualifikasi audit internal meliputi independesi setra kompetensi.
Pelaksanaan audit internal dikatakan memadai jika kedua hal tersebut telah
tercapai.
a). Independensi audit internal
Independensi adalah etika auditor yang mandiri tidak ketergantungan
kepada suatu hal atau orang yang telah mandiri dan tidak memihak pada apapun
(Tugiman 2007:15). Audit internal adalah aktivitas penilaian didalam suatu
organisasi untuk meniliti operasi akuntansi, keuangan serta operasi lainnya secara
tidak memihak (independent).
Arens, Elder and Beasley (2006:83) mengemukakan bahwa :
“independence in fact exists when the auditor is actually able to maintain an
unbiased attitude throughout the audit, whereas independence in appearance is
the result of others interpretations of this independence”.
Dari kutipan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan berbagai
kegiatan audit dibutuhkan indepedensi karena adanya harapan untuk mendapatkan
suatu pertimbangan yang tidak memihak.
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:15)
menyatakan bahwa :
“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi
tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkatkan jika
fungsi audit internal memilki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan
dan Dewan Komisaris”.
b). Kompetensi audit internal
Dengan audit internal memiliki kompetensi yang baik, maka tujuan
perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan.
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:57),
menyatakan bahwa :
“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan
kecermatan profesional”.
Keahlian dan kecermatan profesional dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keahlian
   Audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi
   yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit
   internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan,
   keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung
   jawabnya.
   a. Penanggung jawab fungsi audit internal harus memperoleh saran dan
   asistensi dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, keterampilan dan
   kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk pelaksanaan atau
   seluruh penugasannya.
   b. Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat
   mengetahui yang adanya indikasi kecurangan.
   c. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang
   resiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan
   teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi yang tersedia.
2. Kecermatan profesional
   Audit internal merupakan kecermatan dan keterampilan yang layak
   dilakukan oleh seorang auditor internal yang independen dan kompeten dengan
   mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan materialitas yang
   dicakup dalam penugasan kecukupan dan efektivitas manajemen resiko,
   pengendalian dan proses governance.penggunaan biaya dan manfaat penggunaan
   sumber daya dalam penugasan, penggunaan teknik-teknik dengan bantuan
   komputer dan teknik-teknik analisisnya.
3. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL)
   Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
   kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan.

Wewenang dan tanggung jawab audit internal dalam organisasi harus
ditetapkan secara jelas agar dapat menjalankan fungsinya secara baik. Pernyataan
mengenai tanggung jawab audit internal harus ditetapkan dengan jelas oleh
kebijakan manajemen dan dewan komisaris.
Oleh karena itu, kepala bagian audit internal harus menyiapkan uraian
tugas yang lengkap mengenai tujuan kewenangan dan tanggung jawab bagian
audit internal. Hal ini sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal yang dikutip
oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) tentang tujuan,
kewenangan dan tanggung jawab audit internal :
“Tujuan kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan
secara formal dalam charter audit internal, konsisten terhadap Standar Profesi
Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan
pengawas organisasi”.
Dari kutipan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan, kewenangan dan
tanggung jawab audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara
formal. Agar setiap orang yang melaksanakan mempunyai tanggung jawab dan
disiplin yang tinggi terhadap masalah yang dihadapi.
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2009:322) tanggung jawab
auditor internal adalah sebagai berikut :
“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada
manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang setarawewenang
dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, auditor
internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang
diauditnya”

Menurut Moeller dan Witt yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2007:1)
mengenai pengertian audit internal yaitu sebagai berikut :
“internal auditing is an independent appraisal function established within an
organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization
“
Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan tujuh kunci audit
internal, yaitu :

1. Independent
   Bahwa audit bersifat bebas dari pembatasan ruang lingkup dan efektivitas
   hasil audit yang berupa temuan dan pendapat.
2. Appraisal
   Bahwa keyakinan penilaian audit atas kesimpulan yang dibuatnya.
3. Established
   Pengakuan perusahaan atas peranan audit internal.
4. Examine and Evaluate
   Bahwa kegiatan audit internal sebagai auditor menguji serta menilai
   terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam perusahaan.
5. Its Activities
   Bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal mencakup seluruh aktivitas
   organisasi.
6. Services
   Bahwa pada intinya audit internal berusaha untuk membantu manajemen
   dalam melaksanakan fungsi pengendalian, karena itu hasil pekerjaan audit internal
   pun harus diserahkan kepada manajemen.
7. To the Organizatiaon
   Ruang lingkup pelayanan audit internal ditujukan kepada seluruh bagian
   organisasi, termasuk semua personil perusahaan, dewan komisaris dan pemegang
   saham.
   Sedangkan pengertian audit internal menurut Sukrisno Agoes (2008:221)
   adalah sebagai berikut :
   “Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian
   perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan,
   maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan
   dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan
   profesi yang berlaku”
   Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal yang
   dikutip oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:9) adalah
   sebagai berikut :
   “Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen
   dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan
   kegiatan operasi. Audi internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya,
   melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan
   meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses
   governance”

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2006), terdapat tiga jenis audit yang
dilaksanakan oleh akuntan publik, antara lain :

1. Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
   Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan
   keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi
   yang berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan
   keuangan, auditor perlu melaksanakan serangkaian uji yang tepat untuk
   menetukan apakah terdapat error atau misstatement lainnya yang bersifat material
   dalam laporan keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan berupa laporan audit
   yang berisi opini audit atas laporan keuangan.
2. Audit Kepatuhan (Complience Audit)
   Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang
   diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan
   oleh badan atau otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya
   berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak
   tertentu dalam unit organisasi yang diaudit.
3. Audit Operasional (Operational Audit)
   Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan
   efektivitas dari bagian-bagian dari prosedur dan metode kegiatan operasional
   perusahaan. Dalam audit operasional, pelaksanaan review tidak terbatas hanya
   pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi,
   operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan bagian-bagian lainnya yang
   sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda dengan jenis audit lainnya, kriteria
   yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit operasional merupakan suatu hal yang
   bersifat subjektif sehingga audit operasional cenderung tergolong sebagai
   konsultasi manajemen. Hasil dari audit operasional biasanya berupa pernyataan
   mengenai efektivitas dan efisiensi operasi atau sejumlah rekomendasi kepada
   manajemen untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja operasional
   perusahaan.

Para profesional yang ditugaskan untuk melakukan audit atas kegiatan dan
peristiwa ekonomi bagi perorangan dan entitas resmi, pada umumnya
diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Auditor Independen
   Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP),
   bertanggung jawab atas laporan keuangan historis audit nya. Independen
   dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi,
   objektif pada permasalahanyang timbul dan tidak memihak pada kepentingan
   manapun (Kurnia 2010:13)
2. Auditor Pemerintah
   Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa
   pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas
   pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara adalah Badan Pemeriksaa
   Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan
   Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen).
3. Auditor Internal
   Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi atau perusahaan
   yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan
   manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu
   manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional
   organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan
   (Suhayati 2010:14)

Secara garis besar pengertian audit dijelaskan berbeda-beda oleh berbagai
pihak, namun demikian dalam arti pengetahuan yang sama. Adapun pengertian
audit menurut American Accounting Association (AAA), auditing merupakan
suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan
peristiwa ekonomi untuk menetukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi
tersebut dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada
pengguna informasi tersebut (Suhayati 2010:1).
Pengertian audit menurut (Arens 2006:11) adalah proses pengumpulan dan
penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan
dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang
ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen .
Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa : Auditing adalah
suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa
ekonomi dengan kriterian yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya
kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang
yang kompeten dan independen

Etika merupakan prinsip moral, tingkah laku maupun aturan yang diterapkan
oleh suatu individu. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor diatur oleh kode etik profesi
yang harus dipatuhi oleh seluruh auditor. Hal ini guna menjaga standar mutu dan
kualitas audit yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dalam penelitian (Queena, 2012) menunjukkan bahwa etika auditor
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sejalan dengan hasil
penelitian (Indratiningsih, 2015) yang menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh
terhadap kualitas audit. Adanya pengaruh etika berarti semakin tinggi etika yang
dimiliki auditor, maka semakin baik kualitas audit. Berbeda dengan penlitian yang
dilakukan oleh (Adi, 2015) yang menunjukkan bahwa etika auditor tidak berpengaruh
terhadap kualitas audit.

Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “setiap
anggota harus mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan
tugasnya”. Selanjutnya dinyatakan dalam peraturan No. 1 bahwa setiap anggota harus
mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam melakukan tugasnya. Dengan
mempertahankan integritas ia akan bertindak jujur, tegas tanpa pretense

Seseorang dikatakan obyektif apabila ia selalu menggunakan fakta secara apa
adanya. Dengan mempertahankan obyektifitas ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi
tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi. Obyektifitas berarti
tidak memihak dalam melaksanakan semua jasa (Halim, 2001).
Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian (Winarna, 2015) yang
menunjukkan bahwa obyektifitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Wahyuningrum, 2012) yang menunjukkan
bahwa obyektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Kompetensi merupakan kemampuan auditor untuk mengaplikasikan ilmu
pengetahuan, pengalaman, keahlian dalam melakukan tugasnya. Kompetensi
merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki seorang auditor. Jika auditor tersebut
kompeten maka akan memiliki kinerja yang baik, sehingga dapat dipastikan bahwa
kualitas hasil audit telah mencapai tingkat profesionalisme. Hasil penelitian (Rabiatu
dkk, 2018) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian (Made dkk, 2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Artinya semakin tinggi kompetensi auditor
menyebabkan hasil kerjanya atas audit laporan keuangan sangat baik, jika kempetensi
auditor kurang baik tentunya hasil kerjanya juga akan kurang baik. Berbeda dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Afifah dkk, 2019) yang menunjukkan bahwa
kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

Independensi merupakan sikap dimana seorang auditor tidak berpengaruh
terhadap pihak lain, atau bisa disebut netral. Auditor yang memiliki sikap independen
tentunya tidak akan terpengaruh oleh klien ataupun pihak yang tidak berkepentingan
lainnya, sehingga menghasilkan audit yang berkualitas. Hasil penelitian (Indratiningsih,
2015) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Adanya
pengaruh independensi berarti semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh auditor
maka semakin baik kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Rabiatu dkk, 2018) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas audit.

Motivasi merupakan derajat seberapa besar dorongan yang dimiliki auditor
dalam melaksanakan audit secara berkualitas. Perilaku seseorang pada dasarnya dilatar
belakangi oleh motivasi tertentu (Efendy, 2010). Sedangkan pengertian motivasi
menurut (Handoko, 2010) adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong
keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.
Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah keinginan dalam diri manusia yang
mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan secara berkualitas sehingga dapat
mencapai tujuan.
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu kekuasaan
dari dalam diri orang tersebut. Kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi.
Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan
pada tujuan mencapai sasaran kepuasan kerja. Intensitas berhubungan dengan seberapa
giat seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

Etika (Ethics) adalah aturan mengenai prinsip–prinsip dan nilai–nilai moral
yang mengatur prilaku seseorang atau kelompok mengenai apa yang benar dan apa yang
salah (Sugiyarto, 2012). Dalam meningkatkan kualitas auditor, maka auditor dituntut
selalu menjaga standar dan kode etik profesi. Etika profesi perlu dijunjung tinggi dalam
melaksanakan pekerjaannya, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap auditor itu sendiri.
Pengertian etika menurut (BPK-RI Pusdiklat, 2003)bahwa etika adalah
pedoman atau aturan yang menjadi dasar seseorang untuk berperilaku dan bertingkah
laku dalam masyarakat dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip moral yang lebih
dipertegas, baik dalam aturan maupun sanksi yang mengikatnya serta ditujukan untuk
menjamin tercapainya keadilan yaitu keseimbangan antara kewajiban yang harus
dilakukan serta hak yang diinginkan dalam organisasi profesi/ masyarakat.Dapat
disimpulkan bahwa etika auditor adalah pedoman atau aturan dalam diri seseorang
untuk berperilaku sesuai dengan prinsip moral atau nilai.
BPK-RI Pusdiklat, 2003 menjelaskan beberapa unsur pokok dari etika, yang
menunjukkan :
a. Isi etika adalah pedoman atau aturan yang menjadi dasar seseorang untuk
berperilaku dan bertingkah laku dalam masyarakat.
b. Esensi etika adalah prinsip-prinsip moral yang lebih dipertegas, baik dalam aturan
maupun sanksi yang mengikatnya.
c. Tujuan etika adalah menjamin tercapainya keadilan yang diartikan sebagai
keseimbangan antara kewajiban seharusnya dilakukan serta hak yang diinginkan
dalam organisasi profesi / masyarakat.

Kualitas audit menurut (Bastian, 2014) adalahyang dimulai dari melakukan
perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan dan menggunakan
keahlian serta kecermatan dalammenjalankan profesinya.Government Accountability
Office (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi
dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon, et al, 2005).
Sesuai dengan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit
merupakan suatu kemungkinan dimana ketika auditor mengaudit laporan keuangan
harus dimulai dari perencanaan dan menggunakan keahlian, kecermatan serta perlu
adanya ketaatan terhadap standar profesi yang sudah ditetapkan.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit dan tergantung dari
masing-masing pihak sehingga menyebabkan kualitas audit sulit pengukurannya. Tidak
mudah untuk menggambarkan dan mengukur indikator kualitas audit dikarenakan
kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks. Hal ini terbukti dengan
banyaknya penelitian yang menggunakan kualitas audit dengan dimensi yang berbedabeda.

Banyak lembaga yang mengeluarkan Corporate Governance Index. Salah satunya
yang akan penulis gunakan adalah Corporate Governance Self Assessment Checklist
yang dikeluarkan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan
PriceWaterhouse Coopers (PWC). Questionnaire tersebut dikembangkan sebagai self
assessment tool bagi perusahaan Indonesia untuk mereview dan mengevaluasi kualitas
dari praktek tata kelola perusahaan. Questionnaire tersebut dapat digunakan oleh
perusahaan apapun, baik BUMN, Perusahaan Terbuka, maupun Perusahaan Pribadi, dan
untuk industri apapun. Pertanyaan dari questionnaire tersebut terdiri dari 5 bagian yaitu
hak-hak pemegang saham, kebijakan CG, praktek CG, kebijakan dan praktek disclosure,
dan audit.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tetntang
Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundangundangan yang ada mengenai corporate governance di Indonesia. Bila ditinjau,
keterkaitan UUPT dengan prinsip-prinsip corporate governance tersebut di atas

1. Ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewenangan setiap pemegang
   saham perseroan khususnya pemegang saham publik dan minoritas agar dapat
   terlindungi dan terjamin haknya untuk terlibat mendapatkan dan menerima
   informasi, perkembangan, keputusan-keputusan, serta rencana perseroan yang
   bersifat material dan strategis.
2. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris atau Komisaris
   Independen sehubungan dengan fungsi dan kedudukannya yang mewakili
   kepentingan pemegang saham untuk terlibat, memeriksa dan memutuskan
   serta mengambil tindakan yang menyangkut kepatuhan dan tanggung jawab
   hukum Direksi atas setiap keputusan, informasi dan perilaku yang
   berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan usaha perseroan.
3. Hak, kewajiban dan tanggung jawab Direksi untuk menjalankan setiap
   langkah, keputusan, penyampaian informasi keuangan dan atau informasi
   material lainnya dengan landasan dan tata cara sesuai dengan Anggaran Dasar
   Perseroan Terbatas, Pasar Modal, dan di Bursa Efek.
   Kerangka peraturan utama yang kedua adalah Undang-undang Nomor 8
   Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan dikeluarkan oleh Badan
   Pengawas Pasar Modal (Bapepam). UUPT berlaku untuk Perseroan Terbatas
   yang didirikan menurut hukum Indonesia, sedangkan peraturan pasar modal
   berlaku bagi perusahaan publik. Cakupan peraturan-peraturan di pasar modal
   yang saat ini menyerap dan mengakomodir pelaksanaan dari prinsip-prinsip
   corporate governance mencangkup ketentuan-ketentuan tentang:
4. Kewajiban untuk menegakkan prinsip tentang keterbukaan informasi seperti
   halnya peraturan tentang pelaporan keuangan, status keuangan perseroan,
   transaksi material dan benturan kepentingan;
5. Kewajiban untuk memiliki Anggaran Dasar yang sesuai dengan ketentuan
   sebagai perusahaan publik;
6. Kewajiban untuk memiliki pengurus atau manajemen usaha yang
   merefleksikan independensi yang mengurangi hubungan atau benturanbenturan kepentingan (conflict of interest) antara Komisaris, Direksi, dan
   pemegang saham;
7. Kewajiban untuk mendesain dan menjalankan sistem yang dapat memberikan
   kesempatan kepada setiap pemegang saham atau publik untuk mendapatkan
   informasi tentang perseroan secara tepat waktu dengan kualitas dan
   penyediaan yang baik, misalnya menyangkut peran dan fungsi dari sekretaris
   perusahaan;
8. Kewajiban untuk memiliki organ yang menjadi alat kontrol yang memiliki
   tanggung jawab yang seimbang di dalam rangka pengelolaan keuangan
   perseroan sekaligus untuk melindungi perseroan dari praktik dan transaksi
   keuangan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan atau praktik
   yang lazim dikenal di pasar modal;
9. Kewajiban untuk memiliki mekanisme yang efektif di dalam kewajiban
   pelaporan kegiatan perdagangan oleh orang dalam (insider trading) yang
   dilakukan oleh Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama yang
   melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab terutama
untuk memperhatikan standar-standar corporate governance yang telah
disepakati di tingkat internasional, bukan saja perusahaan yang telah terdaftar di
bursa saham atau perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai tanggung jawab
tersebut. Setiap perusahaan di Indonesia harus menyadari betapa pentingnya
suatu sistem corporate governance yang baik bagi kepentingan para pemegang
sahamnya, karyawannya, investornya, maupun stakeholders lainnya.

Banyak pihak yang telah menghasilkan pemikirannya mengenai prinsipprinsip GCG.
Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), ada
5 prinsip dalam Good Corporate Governance, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham
2. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam corporate
   governance
4. Transparansi dan keterbukaan
5. Peranan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam perusahaan.
   Menurut Cadburry Committee dalam laporannya menyatakan bahwa GCG terdiri
   dari 3 prinsip utama yaitu:
6. Keterbukaan
7. Integritas
8. Akuntabilitas

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), ada 4 prinsip
dalam Good Corporate Governance, yaitu:

1. Keadilan (fairness)
2. Pengungkapan dan transparansi (disclosure and transparency)
3. Akuntabilitas (accountability)
4. Pertanggungjawaban (responsibility)

Pada dasarnya, terminologi Good Corporate Governance (GCG) merujuk
pada suatu konsep lama yaitu kewajiban fidusiari dari mereka yang mengontrol
perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham dan
stakeholders. Konsep kewajiban fidusiari ini didasari oleh agency theory, dimana
permasalahan agency muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari
kepemilikan. Dengan kata lain, dewan komisaris dan direksi sebagai agen dalam
perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham.
Beberapa definisi Corporate Governance adalah sebagai berikut:
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI):
Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham,
pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan
intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka,
atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi
pihak pemegang kepentingan.
Menurut Organization for Economic corporation and Development (OECD):
“The system by which business corporations are directed and controlled. The
corporate governance structure specifies the distribution of rights and
responsibilities among different participants in the corporation, such as the
board, the managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the
rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it
also provides the structure through which the company objectives are set, and the
means of attaining those objectives and monitoring performance”
Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG):
“Good corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan
oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara
berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan

perundangan dan norma yang berlaku.” (Gugus Kerja Komite Nasional
Kebijakan Corporate Governance, 2004).
Dapat disimpulkan beberapa aspek penting dari corporate governance yaitu:

1. Adanya keseimbangan hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan
   pemegang saham.
2. Pemenuhan tanggung jawab perusahaan kepada seluruh stakeholders.
3. Adanya hak-hak pemegang saham.
4. Adanya perlakuan yang sama terhadap pemegang saham.

Definisi internal audit menurut Sukrisno Agoes (2004: 221) adalah:
“Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh
bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan
akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak
yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuanketentuan dari profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di
bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian,
investasi, dan lain-lain”.

Definisi internal audit menurut Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh
Boynton (2001:980), dapat diterjemahkan sebagai berikut:
Internal Audit adalah kegiatan konsultasi dan dan assurance yang independen
yang dirancang untuk meningkatkan nilai dan kegiatan operasi perusahaan.
Internal audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan cara
melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin dalam mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata
kelola (governance process).
Definisi Internal Audit menurut Sawyer (2005: 10) adalah:
Internal audit adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang
dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam
organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah
akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah
diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan
prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang
memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan
ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan
membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara
efektif

Hal yang dapat mempengaruhi kinerja auditor internal selanjutnya adalah
komitmen organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Trianingsih (2014) yang
menyatakan bahwa adanya suatu komitmen terhadap organisasi dapat menjadi
dorongan bagi seorang auditor untuk bekerja lebih baik lagi dan memberikan
dampak yang positif terhadap kinerja auditor. Perilaku auditor internal dapat
terlihat dari komitmennya pada organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Seperti yang dikemukakan oleh Larasati dan Laksito (2013) apabila auditor
internal sudah memiliki rasa komitmen pada organisasinya, maka auditor internal
akan berusaha untuk meningkatkan kinerja auditor agar organisasi/ perusahaan
tempat ia bekerja dapat mencapai tujuan yang ditentukan.
Menurut Newstorm (2012:223) yang diterjemahkan oleh Zahrotul
Firdausy menyatakan bahwa: “Komitmen organisasi merupakan ukuran kesediaan
karyawan untuk tetap tinggal di dalam organisasi di masa mendatang. Komitmen
karyawan pada organisasinya dapat terlihat pada kepercayaannya terhadap misi
dan tujuan organisasi, kesediaan untuk meningkatkan usaha dalam pencapaian
suatu tujuan, serta intensi untuk meningkatkan kinerja di organisasi tersebut.”
Menurut penelitian (Trisnaningsih, 2011) komitmen organisasi dibangun
atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja
membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjad
anggota organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai
organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga
kinerjanya meningkat. (Hanna dan Firnanti, 2013) Seorang auditor yang memiliki
komitmen yang tinggi terhadap organisasinya akan mempengaruhi motivasinya
untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan organisasinya
sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor. Komitmen organisasi sangat
dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja auditor internal, komitmen yang tepat
akan memberikan motivasi yang tinggi dan memberikan dampak yang positif
terhadap kinerja suatu pekerjaan. Jika auditor merasa jiwanya terikat dengan nilainilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja,
sehingga kinerjanya dapat meningkat.

Menurut Hiro Tugiman (2006:8) menjelaskan bahwa indenpendensi
merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan
pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan
dalam memberikan pendapat atau simpulan, sehingga dengan demikian pendapat
atau simpulan yang diberikan tersebut berdasarkan integritas dan objektivitas
tinggi. Fungsi audit internal harus indenpenden, dan auditor internal harus objektif
dalam melaksanakan kegiatannya.
Pengaruh Indenpendensi terhadap kinerja auditor internal dikemukakan
oleh Sawyer’s (2009:35) bahwa:
“Auditor internal yang professional harus memiliki indenpendensi untuk
memenuhi kewajiban profesionalnya; dan memberikan opini objektif,
tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan
melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor internal
harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan auditnya. Hanya dengan
begitu auditor internal bisa disebut melaksanakan audit dengan
professional.”
Hubungan indenpendensi dengan kinerja auditor internal juga di perkuat
oleh kajian dari Lawalata dkk (2012) menyatakan bahwa :
“ Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan
independensi auditor terhadap kinerja auditor. Hal ini menandakan bahwa
indenpendensi merupakan aspek penting bagi profesionalismeakuntan
khusunya dalam membentuk integritas pribadi yang tinggi karena
pelayanan jasa akuntan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan klien maupun
public secara luas dengan berbagai macam kepentingan yang berbeda.
Seorang auditor yang memiliki indenpendensi yang tinggi, karena pelayan
jasa akuntan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan klien maupun public
secara luas dengan berbagai macam kepentingan yang berbeda. Seorang
auditor yang memilki independensi tinggi maka kinerjanya akan menjadi
lebih baik”.
Indenpendensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak
dikendalikan oleh tugasnya. Indenpendensi berarti sikap mental yang bebas dari
bebas pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang
lain. Indenpendensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam
mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak
dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Auditor
harus indenpenden dari setiap kewajiban atau indenpenden dari pemilikan
kepentingan auditnya. Disamping itu, auditor ia harus pula menghindari keadaankeadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan indenpendensinya
(Mulyadi, 2010).

Menurut Hiro Tugiman (2006:27) menjelaskan bahwa kompetensi adalah
pemeriksaan internal audit dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian
profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggungjawab bagian audit
internal dan setiap audit internal. Pemimpin audit internal dalam setiap
pemeriksaan haruslah orang-orang yang secara bersama atau kesesluruhan
memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan
untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.
Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan
berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan
bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan di ambil
(Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010:2).
Mulyadi (2010) menyatakan bahwa kompetensi diperoleh dari pendidikan
dan pengalaman. Dari setiap pelaksanaan audit, auditor di tuntut untuk memiliki
kompetensi di bidang yang akan di audit untuk memastikan bahwa, kualitas audit
telah memenuhi tingkatan profesionalisme.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja diantaranya adalah
Kompetensi. Kompetensi pegawai berpengaruh tehadap kinerja pegawai. Semakin
tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dan sesuai dengan tuntutan
pekerjaan maka kinerja pegawai akan semakin meningkat karena pegawai yang
kompeten biasanya memiliki kemampuan dan kemauan yang cepat untuk
mengatasi permasalahan kerja yang dihadapi, melakukan pekerjaan dengan tenang
dan penuh dengan rasa percaya diri, memandang pekerjaan sebagai suatu
kewajiban yang harus dilakukan secara ikhlas, dan secara terbuka meningkatkan
kualitas diri melalui proses pembelajaran (Edy Sujana,2012).
Menurut Lee dan Stone dalam Kharismatuti (2014:33) menyatakan bahwa:
“Kompetensi sebagai keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk
melakukan audit secara objektif, kompetensi auditor diukur melalui banyaknya
ijazah atau sertifikat yang dimiliki, serta jumlah atau banyaknya keikutsertaan
yang bersangkutan dalam pelatihan, seminar dan serttifikat. Semakin banyak
sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar
maka auditor akan semakin baik kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya”
Sedangkan menurut Alim (2013:211) menyatakan bahwa kompetensi
adalah: “Aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk
mencapai kinerja auditor. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat motifmotif,
sistem nilai, sikap pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan
mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkahlaku akan meningkatkan kinerja.”

Menurut Wibowo (2016:188) penilaian kinerja atau performnce appraisal
adalah suatu proses penilaian tentang seberapa baik pekerja telah melaksanakan
tugasnya selama periode waktu tertentu. Tujuan penilaian kinerja menurut Anwar
Prabu Mangkunegara (2014:10) adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentangpersyaratan
kinerja.
b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga
mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau
sekurangkurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan
keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap
karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan,
sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan
potensinya.
e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai
dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian
menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu dirubah.

Untuk menghasilkan kinerja yang baik tentunya auditor internal harus
mengikuti prinsip-prinsip dan aturan kode etik. Sawyer yang telah diterjemahkan
oleh Ali Akbar (2012:560) menjelaskan prinsip-prinsip dan aturan etika auditor
internal sebagai berikut:

1. “Kompetensi
2. Integritas
3. Objektivitas
4. Kerahasiaan
5. Independensi
6. Kehati-hatian”

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah
selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan,
atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau
apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut Wibowo (2016:155) Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan
cara :

Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan

Memastikan bahwa persyaratan yang dinginkan pelanggan telah
terpenuhi;

Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan;

Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja;

Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang
perlu prioritas perhatian;

Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas;

Mempertimbngkan penggunaan sumber daya;

Auditor internal dalam melaksanakan pemeriksaannya harus mematuhi
berbagai peraturan yang berlaku untuk mendapatkan hasil pemeriksaan sesuai
dengan yang diinginkan. Terdapat standar yang berlaku untuk seorang auditor
internal, salah satunya adalah standar kinerja auditor. Auditor dapat dikatakan
kinerjanya dengan baik bila memenuhi standar kinerja yang berlaku.
Berikut merupakan standar kinerja auditor internal menurut The Institute
of Internal Auditor (2017:22), yaitu:

1. “Mengelola Aktivitas Audit Internal
2. Sifat Dasar Pekerjaan
3. Perencanaan Penugasan
4. Pelaksanaan Penugasan
5. Komunikasi Hasil Penugasan
6. Pemantauan Perkembangan
7. Komunikasi Penerimaan Risiko”
   Adapun penjelasan mengenai standar kinerja auditor internal adalah
   sebagai berikut:
8. Mengelola Aktivitas Audit Internal
   Kepala audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara
   efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai
   tambah bagi organisasi.
   a. Perencanaan
   Kepala audit internal harus menyusun perencanaan berbasis risiko
   (risk based plan untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit
   internal sesuai dengan tujuan organisasi.
   b. Komunikasi dan Persetujuan
   Kepala audit internal mengkomunikasikan rencana aktivitas audit
   internal, termasuk perubahan interim yang signifikan, kepada
   manajemen senior dan dewan untuk disetujui. Kepala audit internal
   juga harus mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber
   daya.
   c. Pengelolaan Sumber Daya
   Kepala audit internal harus memastikan bahwa sumber daya audit
   internal telah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif
   dalam rangka pencapaian rencana yang telah disetujui.
   d. Kebijakan dan Prosedur
   Kepala audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur
   untuk mengarahkan/memandu aktivitas audit internal.
   e. Laporan kepada manajemen senior dan dewan
   Kepala audit internal harus melaporkan secara periodik kinerja
   aktivitas audit internal terhadap rencananya dan kesesuaiannya dengan
   Kode Etik dan Standar. Laporan tersebut juga harus mencakup risiko
   signifikan, permasalahan tentang pengendalian, risiko terjadinya
   kecurangan, masalah tata kelola, dan hal lainnya yang
   memerlukanperhatian dari manajemen senior dan/atau dewan.
9. Sifat Dasar Pekerjaan
   Aktivitas audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan
   kontribusi peningkatan proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan
   pengendalian organisasi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis,
   teratur, berbasis risiko. Kredibilitas dan nilai audit internal terwujud ketika
   auditor bersikap proaktif dan evaluasi mereka memberikan pandangan
   baru dan mempertimbangkan dampak masa depan.

Bernardin dan Rusel (2012:15) memberikan definisi tentang performance
sebagai berikut:
“Performance is defined as the record of outcome’s produced on a
specified job function or activity during a specified time period. “
Yang mempunyai arti sebagai berikut kinerja didefinisikan sebagai catatan
hasil yang dihasilkan pada fungsi pekerjaan atau aktivitas tertentu selama jangka
waktu tertentu.
Wayne F. Cascio (2012:275), menyatakan bahwa :
”Performance refers to an employee’s accomplishment of assigned task”
Yang mempunyai arti sebagai berikut kinerja mengacu pada
pencapaiantugas yang ditugaskan oleh karyawan”. Berkaitan dengan kinerja
auditor, maka dapat dikatakan bahwa kinerja auditor merupakan tindakan atau
pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun
waktu tertentu.
I Wayan Sudiksa dan I Made Karya (2016) menyatakan bahwa:
“Kinerja internal auditor merupakan pekerjaan penilaian yang bebas
(independen) di dalam suatu organisasi untuk meninjau kegiatan-kegiatan
perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan.”
Menurut Taufik Akbar (2015) mengemukakan bahwa:
“Kinerja auditor internal adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh
seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang
diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.”

Menurut Mangkunegara (2012:176) ada tiga pilar dalam menciptkan
komitmen organisasi, yaitu :

1. Adanya perasaan untuk menjadi bagian dari organisasi (a sense
   ofbelonging to the organization)
2. Adanya keterkaitan atau kegairahan terhadap pekerjaan (a sense
   ofexcitement in the job)
3. Pentingnya rasa memiliki (ownership).
   Adapun penjelasan dari tiga pilar di atas :
4. Adanya perasaan untuk menjadi bagian dari organisasi (a sense
   ofbelonging to the organization) untuk menciptakan rasa
   memiikitersebut, maka salah satu pihak dalam manajemen harus
   mampu membuat karyawan :
   a. Mampu mengidentifikasi dirinya terhadap organisasi.
   b. Merasa yakin bahwa apa yang dilakukannya ataupekerjaannya
   adalah berharga bagi organisasi.
   c. Merasa nyaman dengan organisasi tersebut.
   d. Merasa mendapat dukungan yang penuh dari organisasidalam
   bentuk misi yang jelas (apa yang direncanakan untuk dilakukan),
   nilai-nilai yang ada (apa yang diyakini sebagai hal yang penting
   oleh manajemen), norma-norma yang berlaku (cara-cara yang
   berprilaku bisa diterima oleh organisasi).
5. Adanya keterkaitan atau kegairahan terhadap pekerjaan (a sense of
   excitment in job). Perasaan seperti ini dapat dimunculkan dengan cara:
   a. Mengenali faktor-faktor motivasi intrinsik dalam mengatur desain
   pekerjaan (job design).
   b. Kualitas kepemimpinanc. Kemampuan dari manajer dan
   supervisor untuk mengenali bahwa komitmen karyawan bisa
   ditingkatkan jika ada pehatian terusmenerus, memberi delegasi
   atas wewenang serta memberi kesempatan dan ruang yang cukup
   bagi karyawan untuk menggunakan keterampilan dan keahlian
   secara maksimal.
6. Penting rasa memiliki (ownership). Rasa memiliki bisa muncul jika
   karyawan merasa bahwa mereka benar-benar diterima menjadi bagian
   atau kunci penting dari organisasi. Konsep penting dari ownership
   akan meluas dalam bentuk partisipasi dalam membuat keputusankeputusan dan mengubah praktek yang pada akhirnya akan
   mempengaruhi keterlibatan karyawan. Jika karyawan mersa dilibatkan
   dalam membuat keputusan dan jika mereka merasa ideidenya didengar
   dan merasa telah memberikan kontribusi pada hasil yang dicapai,
   maka mereka akan cenderung memberikan keputusankeputusan atau
   masukan yang dimiliki,hal ini dikarenakan mereka dilibatkan dan
   bukan dipaksa.

Menrut Arfan Ikhsan Lubis (2014) ada 3 komponen utama mengenai
komitmen organisasi yaitu :

1. Komitmen afektif (affective commitment) terjadi apabila karyawan
   ingin menjadi bagian dari organisasi karena ikatan
   emosional(emotional attachment) atau psikologis terhaddap
   organisasi.
2. Komitmen kontinu (continuance commitment) muncul
   apabilakaryawan tetap beratahan pada suatu organisasi
   karenamembutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau
   karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan
   katalain, karyawan tersebut tinggal di organisasi tersebut karena
   diamembutuhkan organisasi tersebut.
3. Komitmen normatif (normative commitment) timbul dari nilai-nila
   diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota suatu
   organisasikarena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap
   organisasitersebut merupakan hal yang memang harus dilakukan.
   Jadi,karyawan tersebut tinggal di organisasi itu karena ia merasa
   berkewajiban untuk itu

Menurut Arfan Ikhsan (2014) ada tiga karakteristik yang
berhubungandengan komitmen organisasi yaitu :

1. Keyakinaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan
   organisasi.
2. Kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk
   kepentingan organisasi.
3. Keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi

Komitmen organisasi sesuatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang
pasif terhadap organisasi, komitmen organisasi menyatakan hubungan pegawai
dengan perusahaan atau organisasi secara aktif .Karena pegawai yang memiliki
komitmen organisasi cenderung memiliki keinginan untuk memberi tenaga dan
tanggung jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan
organisasi tempatnya bekerja.
Komitmen organisasi menurut Mehrabi et al, (2013) adalah sebagai
berikut:
“Commitment refers to the focus and the desire of attachment of an
individual to a certain task or his work. Organizational commitment refersto
individual feelings of employees with regard to the organization.Organizational
commitment showed by behaviors and performance of employees at the
workplace.”
Dalam definisi yang dijelaskan Mehrabi et al menjelaskan bahwa
Komitmen mengacu pada fokus dan keinginan keterikatan seseorang
terhadapsuatu tugas atau pekerjaannya. Komitmen organisasi mengacu pada
perasaan individu karyawan berkaitan dengan organisasi. Komitmen organisasi
ditunjukkanoleh perilaku dan kinerja karyawan di tempat kerja.
Komitmen organisasi menurut Robbins (2012:100) adalah sebagai berikut:
“Organizational commitment is defined as a state in which an employee
sits with a particular organization and the goals and wants to
maintainmembership within the organization.”
Dalam definisi yang dijelaskan Robbins menjelaskan bahwa komitmen
organisasi di definisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan
memihak organisasi tertentu serta tujuan – tujuan dan keinginan untu
mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.”
Menurut Arfan Ikhsan (2014:54), pengertian komitmen organisasi adalah:
“Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa seorang
karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta
berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.”
Menurut Sopiah (2012: 155), pengertian komitmen organisasi adalah:
“Komitmen organisasional menurut mencakup kebanggaan
anggota,kesetiaan anggota, dan kemauan anggota pada organisasi.”
Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa seorang
auditor dianggap mempunyai komitmen organisasi yang baik jika ia menjalankan
pekerjaan dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai
organisasi,kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan
loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Indenpendensi sudah merupakan suatu bentuk standar dalam auditing yang
penting bagi auditor internal dikarenakan unit auditor internal ikut bertanggung
jawab untuk merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan.
Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksankan
pekerjaanya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa dapat
memberikan penilaian yang baik yang tidak memihak dan tanpa prangsangka. Hal
iapat ini sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya.
Hal ini diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal.
Menurut Hiro Tugiman (2006:20) status organisasi dapat dijelaskan
sebagai berikut:
“Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk
memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan.”
Para pemeriksa internal atau auditor internal haruslah melakukan
pemeriksaan secara objektif. Seperti yang dikatakan Hiro Tugiman (2006:24):
“Objektifitas dalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksaan
internal (Internal Auditor) dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan
internal tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan
yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang
dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang
lain.”
Sikap objektif akan memungkinkan para auditor internal melaksanakan
pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan sungguh-sungguh dan
yakin atas hasil pekerjaanny tidak akan membuat penilaian yang kualitasnya
merupakan hasil kesepakatan atau diragukan. Para pemeriksaan internal tidak
boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat
melaksanakan penialain yang objektif.
Indenpendensi dalam audit di artikan bebas pemeriksa audit internal harus
objektif dan bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab
profesionalnya. Pemeriksa juga bertanggung jawab untuk mempertahankan
indenpendensi dalam penampilan prilaku pada saat melakukan pemeriksaan.
Mautz dan Sharaf dalam Sawyer (2013:35) yang dialihbahasakan oleh
Desi Adhriani mengatakan ada beberapa indicator-indikator indenpendesi
professional yang bisa diterapkan oleh auditor internal yang ingin bersikap
indenpenden dan objektif, indicator-indikator tersebut adalah :

1. Indenpendensi dalam program audit
2. Indenpendensi dalam verifikasi
3. Indenpendensi dalam pelaporan

Para auditor internal adalah karyawan perusahaan yang mereka audit.
Mereka harus indenpenden dari aktivitas yang mereka audit. Independensi dapat
dicapai melalui status organisasional dan objektifitas auditor internal. Menurut
Amin Widjaja Tunggal (2015:22) indenpendensi akan dijelaskan sebagai berikut:
“Indenpendensi akan meningkat jika direktur departemen audit internal: (1)
bertanggung jawab kepada seseorang dalam organisasi yang memiliki
kewenangan memadai untuk memastikan cakupan audit yang luas serta
pertimbangan yang cukup dan efektifnya tindakan atas rekomendasi audit, dan (2)
mempunyai komunikasi langsung dengan dewan komisaris atau komite auditnya”.
Objektifitas mengharuskan auditor internal untuk memiliki sikap mental
yang indenpenden dalam melaksankan audit. Objektifitas akan menurun bila
auditor internal memikul tanggung jawab operasi atau membuat keputusan
manajemen.

Menurut Spencer dan Spencer dalam Palan (2015:84) mengemukakan
bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang
menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai,
pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul
(superior performer) di tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk
kompetensi yakni:

Keahlian khusus Keahlian khusus yang harus dimiliki antara lain
keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat,
statistic, keterampilan menggunakan computer (minimal mampu
mengoperasikan word processing dan spread sheet) serta mampu
menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Pengetahuan; Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis,
administratif, proses kemanusiaan, dan sistem.

Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan
suatu kegiatan.

Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra
diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil
dalam suatu situasi.

Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi
tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri
dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.

Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongandorongan lain yang memicu tindakan.
Selain itu untuk meningkatlan kompetensi profesional menurut Jaafar dan
Sumiyati (2012: 123) dapat dibagi menjadi 2 fase terpisah:

Pencapaian kompetensi profesional. Pencapaian kompetensi
profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang
tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional
dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini
harus menjadi pola pengetahuan yang normal untuk anggota.

Pemeliharaan Kompetensi Profesional.
a. Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk
belajar dan melakukan peningkatan profesional secara
berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.
b. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran
untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk
diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan
peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang
relevan.
c. Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk
memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa
profesional yang konsisten dengan standar nasional dan
internasional. Berdasarkan karakteristik diatas kompetensi dapat
disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang
berupa pengetahuan ketrampilan dan pengalaman serta faktorfaktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu
pekerjaan.
Menurut Michael Zwell dalam wibowo (2013:330) memberikan empat
kategori kompetensi yang terdiri dari:

Task achievement (Prestasi kerja) Merupakan kategori kompetensi
yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan
dengan Task achievement ditunjukan oleh: orientasi pada hasil,
mengelola kinerja, mempengaruhi inisiatif, efisiensi produksi,
fleksibilitas, inovasi, peduali pada kualitas, perbaikan berkelanjutan,
dan keahlian khusus.

Relationship (Hubungan) Merupakan kategori kompetensi yang
berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain
dan memuaskan kebutuhannya.

Personal attribute (Atribut pribadi) Merupakan kompetensi
karakteristik individu dan menghubungkan bagaimana orang berfikir,
belajar, dan berkembang. 4. Leadership (Kepemimpinan) Merupakan
kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan
orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi.
Menurut I Gusti Agung Rai (2013:3) terdapat 3 macam komponen
kompetensi yaitu:

Mutu Personal Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus
memiliki mutu personal yang baik, seperti:
a. Rasa ingin tahu (inquisitive)
b. Berpikir luas (broad minded)
c. Mampu menangani ketidak pastian
d. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah
e. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif
f. Mampu bekerja sama dengan tim

Pengetahuan Umum Seorang auditor harus memiliki pengetahuan
umum untuk memahami entitas yang akan diaudit dan membantu
pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk
melakukan review analisis (analytical review), pengetahuan teori
organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing,
dan Pengetahuan akuntansi yang akan membantu dalam mengelola
angka dan data.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2015:39) mendefinisikan kompetensi
adalah sebagai berikut:
“Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk
mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual”.
Pengertian lain mengenai kompetensi menurut Rendal J.Elder, etc dalam
Amir Abadi Jusuf (2012:322) mendefinisikan kompeensi adalah sebagai berikut:
“Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang
bertujuan mencapai tugas-tugas yang mendefinisikan tugas setiap orang”.
Sedangkan menurut Mulyadi (2013:58) mendefinisikan kompetensi adalah
sebagai berikut:
“Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan
sesuatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang
anggotan untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan”.
Seorang auditor dengan kompetensi yang baik dan sesuai akan dapat
memahami apa yang harus dikerjakan dan apa fungsi dirinya dalam pekerjaan
tersebut. Sedangkan kompetensi auditor internal The Institue of Internal Auditors
(2014:5) sebagai berikut:
“Internal auditors must possess the knowledge, skills, and other
competencies needed to perform their individual responbilities. The internal audit
activitycollectivelly must possess or obtain the knowlwdge, skills and other
comptenince needed to perform its responbilities”

Pedoman Praktik Audit Internal yang dijelaskan oleh Hery (2017:253)
adalah sebagai berikut :
“Pedoman Praktik Audit Internal (PPAI) yang berlaku sejak tanggal 01
Januari 2005 wajib diterapkan oleh para profesional audit internal. Keseluruhan
PPAI terdiri atas: Definisi Audit Internal, Kode Etik Profesi Audit Internal, dan
interprestasi dari profesi audit internal. Definisi audit internal yang dikembangkan
dari IIA (Institute of Internal Auditors), yang disesuakan dengan kondisi dan
perkembangan di indonesia, yaitu sebagai suatu kegiatan assurance dan konsultasi
yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah
bagi kegiatan operasional perusahaan.”
Jadi dapat disimpulkan pedoman merupakan ketentuan dasar yang
memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan, pedoman ini disusun sebagai
pedoman kerja bagi Internal Audit dalam melaksanakan tugas dan amanat yang
diberikan oleh Dewan Direksi Perseroan, guna memberikan keyakinan dan
konsultasi yang bersifat independen dan obyektif kepada internal organisasi.

Menurut Hery (2017:239) aktivitas audit internal pada dasarnya dapat
digolongkan kedalam dua macam bentuk yaitu financial Auditing dan operational
Auditing dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Financial Auditing.
   Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan
   kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau
   kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan. Tugas-tugas ini dapat
   dilaksanakan tanpa suatu evaluasi yang memerlukan penelitian lebih
   mendalam dan hasil audit ini diukur dengan tolak ukur yang mudah, yaitu
   “benar” atau “salah”. Dengan kata lain, audit keungan berusaha untuk
   memverfikasi adanya aset dan untuk memperoleh kepastian bahwa
   terhadap aset itu telah diadakan pengamanan yang tepat. Di samping itu
   yang lebih penting lagi adalah bahwa keserasian dari sistem pembukaan
   serta pembuatan laporan akan diperiksa dalam financial auditing ini.
2. Operational Auditing.
   Pemeriksaan lebih ditujukan pada bidang operasional untuk dapat
   memberikan untuk dapat memberikanrekomendasi yang berupa perbaikan
   dalam cara kerja, sistem pengendalian dan sebagainya. Pada
   perkembangan fungsi (peran) audit internal saat ini, auditor internal
   sepertinya sedikit mengurangi kegiatan pemeriksaan dalam bidang
   keuangan, dan lebih banyak perhatiannya diberikan pada kegiatan
   pemeriksaan operasional. Namun intinya adalah bahwa pemerikasaan
   operasional ini meliputi perluasan dari pemeriksaan intrn pada semua
   operasi perusahaan, dan tidak membatasi diri pada bidang keuangan dan
   akuntansi semata, oleh karena aktivitas keuangan dan
   akuntansiberhubungan erat dengan hampir semua aktivitas yang
   berlangsung dalam perusahaan.

Tanggung jawab seorang auditor internal dalam perusahaan tergantung
pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan. Wewenang
yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut berurusan dengan kekayaan
dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi.
Menurut Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:21), tanggung jawab
auditor internal adalah :
“Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit
internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal
juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan
menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.”

Program pemeriksaan yang telah didukung dan disetujui oleh manajemen
merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya.
Selain itu program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolak ukur bagi
para pelaksana pemeriksa.
The Institute of Internal Auditor (2017:39) mengemukakan pelaksanaan
tugas audit sebagai berikut:
“Audit work should include planning the audit, examining and evaluating
information, communicating result, and following up.”
Yang mempunyai arti sebagai berikut, pekerjaan audit harus mencakup
perencanaan audit, pemeriksaan dan evaluasi informasi, hasil komunikasi, dan
tindak lanjut.
Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2014:53-75) pelaksanaan tugas audit
internal sebagai berikut :

1. Perencanaan Audit Sebagai langkah awal perencanaan audit ini
   berisikan:
   a) Menyusun tujuan dan lingkup audit
   b) Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang akan diaudit
   c) Menentukan sumber-sumber penting dalam melakukan audit
   d) Memberitahukan kepada auditor mengenai pelaksanaan audit
   e) Melaksanakan atau tepatnya survey terhadap risiko, pengendalian
   untuk mengetahui luas audit yang akan dilaksanakan dan meminta
   komentar dan saran audite
   f) Menyusun program
   g) Menentukan bagaimana, kapan dan siapa yang membutuhkan
   hasil dari audit pengesahan rencana audit
2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi Untuk melakukan pengujian
   dan pengevaluasian auditor internal harus mengumpulkan,
   menganalisa, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi
   untuk mendukung hasil audit.
3. Menyampaikan hasil pemeriksaan Auditor internal harus
   menyampaikan atau melaporkan temuan-temuan yang diperoleh dari
   hasil audit
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Pemeriksaan internal harus terus
   meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa
   terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan
   tindak lanjut tepat

Di dalam perusahaan, internal audit merupakan fungsi staf, sehingga tidak
memiliki wewenang untuk langsung memberikan perintah kepada pegawai, juga
tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan
yang sifatnya di luar kegiatan pemeriksaan.
Menurut Mulyadi (2015:211) fungsi audit internal dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian
internal dan efisiensi pelaksanaanfungsi sebagai tugas organisasi.
Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk
pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai
efektifitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
b. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang
terdapat dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa
akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi
manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan
cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentarkomentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal
menyediakan jasa-jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan
semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada
unit atas catatan akuntansi.
Menurut Mulyadi (2015:212), Ruang lingkup pemeriksaan internal
menilai kefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta
kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan internal harus:

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas)
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan
3. Merview berbagai cara yang dipergunakan
4. Mereview berbagai operasi atau program

Auditor internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu
perusahaan yang bertugas untuk melakukan aktivitas pemeriksaan. Auditor
internal memiliki peran penting dalam keberlangsungan pengawasan intern
perusahaan. Auditor internal menurut Mulyadi (2010:29) adalah sebagai berikut:
“Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun
swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur
yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan
efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi
yang dihasilkan oleh berbagai bagian operasi.”

Audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif
yang dilakukan oleh auditor internal, juga sebagai operasi dan kontrol yang
berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan
danoperasi telah akurat dan dapat diandalkan. Audit internal bertujuan untuk
membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya
secara efektif.
The Institute of Internal Auditors (2017:29) yang terdapat dalam Standard
for Professional Practice of Internal Auditing, menyatakan bahwa:
“Internal auditing is an independent appraisal function established
within an organization to examine and evaluate as a service to the organization.”
Yang mempunyai arti sebagai berikut audit internal adalah fungsi
penilaian independen yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk diperiksa
dan dievaluasi sebagai layanan untuk organisasi.
Anthony dan Govindarajan (2013:57), menyatakan bahwa :
“Internal auditing is a staff activity intended to ensure that information is
reported accurately in accordance with prescribed rules, that fraud and
misappropiation off assert is kept to a minimum and in some cases, to suggest
ways to improving the organization’ efficiency and effectiveness.”
Yang mempunyai arti sebagai berikut, audit internal adalah kegiatan staff
yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi dilaporkan secara akurat
sesuai dengan peraturan yang ditentukan, bahwa kecurangan dan kesalahan
penyampaian dijaga seminimal mungkin dan dalam beberapa kasus, menyarankan
cara untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas organisasi.
Sedangkan Sawyer yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2013:9)
menjelaskan bahwa:
“Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif
yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi
penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan.”
Definisi Audit Internal menurut Hiro Tugiman (2014:11) adalah:
“Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian
yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi
kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”

Audit internal yang berperan dalam pemeriksaan persediaan barang adalah yang
benar-benar diyakini telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya standar profesi
audit internal, yaitu independensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan yang
telah sesuai dengan program yang telah ditetapkan, adanya komunikasi hasil penugasan
audit yang baik serta adanya tindak lanjut dari manajemen puncak dan objek yang
diperiksa.
Selain hal diatas, adapun unsur-unsur audit internal yang diterapkan dalam
pelaksanaan tugas audit internal menurut Siregar (2022:27), yaitu:

1. Ketaatan (Compliance), dalam arti bahwa audit internal telah melakukan aktivitas
   penilaian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan prosedur persediaan barang,
   kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan mengenai barang.
2. Verifikasi (Verification), dalam arti bahwa audit internal telah melakukan penilaian
   dan pemeriksaan terhadap kebenaran data dan informasi yang dihasilkan dari sistem
   akuntansi persediaan barang yang akurat, yaitu cepat dan dapat dipercaya. Catatan yang
   telah diverifikasi dapat ditentukan oleh audit internal tertentu apakah terdapat
   kelemahan atau kekurangan dalam prosedur pencatatan untuk diajukan saran-saran
   perbaikan.
3. Evaluasi (Evaluation), dalam arti bahwa audit internal telah melakukan aktivitas
   penilaian secara menyeluruh atas pengendalian internal barang. Hal ini merupakan
   suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari kegiatan perusahaan
   yang berhubungan dengan aktivitas internal barang.

Menurut Warren dalam Siregar (2022) Pengendalian internal yang baik atas
persediaan harus diterapkan. Dua tujuan utama dari pengendalian internal atas persediaan
adalah mengamankan persediaan dan melaporkannya secara tepat dalam laporan
keuangan. Pengendalian internal ini bisa bersifat preventif (pencegahan) maupun detektif.
Pengendalian preventif (preventive control) dirancang untuk mencegah kesalahan atau
kekeliruan pencatatan. Pengendalian detektif (detective control) ditujukan untuk
mendeteksi kesalahan atau kekeliruan yang telah terjadi.
Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas
persediaan, ada beberapa ciri internal kontrol yang baik menurut Ariyanto (2023:96) yaitu:

1. Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembelian, bagian
   penerimaan barang, gudang, akuntansi dan keuangan.
2. Digunakan formulir-formulir yang benar bernomor urut tercetak seperti permintaan
   pembelian, order pembelian, surat jalan, laporan penerimaan barang, order penjualan
   dan faktur penjualan.
3. Untuk pembelian dalam jumlah besar dilakukan tender.
4. Adanya otorisasi baik pembelian, penjualan, penerimaan kas serta pengeluaran kas.
5. Digunakan anggaran untuk pembelian, produksi, penjualan dan penerimaan dan
   pengeluaran kas.
6. Pemesanan barang dilakukan dengan memperhitungkan economic order value.
7. Digunakan perpetual sistem dan kartu stok persediaan.

Menurut Bahri (2022:83) penilaian terhadap persediaan merupakan proses
penentuan nilai persediaan yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Metode
penilaian terhadap persediaan terdiri dari:
a. Metode FIFO (First In First Out). Metode ini juga dikenal dengan metode Masuk
Pertama Keluar Pertama (MPKP). Pada metode ini harga pokok persediaan barang
yang terlebih dahulu dibeli akan merupakan harga pokok barang yang dijual pertama
kali sehingga persediaan akhir dinilai dengan harga pokok pembelian yang terakhir.
b. Metode LIFO (Last In First Out). Metode ini juga dikenal dengan metode Masuk
Terakhir Keluar Pertama (MTKP). Pada metode ini penetapan harga pokok persediaan
barang yang paling akhir dibeli akan merupakan harga pokok barang yang dijual
pertama kali sehingga persediaan akhir dinilai dengan harga pokok pembelian yang
terdahulu. Berdasarkan PSAK 14 metode LIFO tidak boleh digunakan lagi.
c. Metode Avarage (Rata-rata). Dalam metode ini penetapan harga pokok persediaan
berdasarkan harga pokok rata-rata dari barang yang tersedia dijual. Pada sistem
pencatatan periodik dikenal juga dengan nama metode rata-rata tertimbang (weighted
average method). Pada sistem perpetual disebut dengan metode rata-rata bergerak
(moving average).
d. Metode Identifikasi Khusus (specific identification method). Pada metode ini
penetapan harga pokok untuk barang-barang yang dijual dan persediaan akhir
didasarkan pada harga pokok yang dikeluarkan khusus untuk barang-barang yang
bersangkutan. Pada metode ini arus barang sama dengan arus biaya. Metode ini dipakai
untuk persediaan yang dapat diidentifikasikan secara individu

Adapun metode pencatatan-pencatatan persediaan. Ada dua metode pencatatan
persediaan menurut Kieso, et al., (2017:370) yaitu:

1. Metode Pencatatan Perpetual.
   Dalam metode pencatatan perpetual, perusahaan akan mencatat setiap kali terjadi
   transaksi yang mempengaruhi persediaan seperti pembelian, penjualan, retur
   pembelian, atau retur penjualan. Dalam sistem ini setiap pembelian akan di jurnal
   dalam akun persediaan barang dagangan, penjualan akan di jurnal pada akun penjualan
   dan harga pokok penjualan juga di jurnal. Setiap perubahan dalam persediaan diikuti
   dengan pencatatan dalam rekening persediaan sehingga jumlah persediaan sewaktuwaktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo rekening persediaan. Nilai
   persediaan akhir dapat diketahui tapi perhitungan fisik tetap harus dilakukan untuk
   mencocokkan persediaan akhir menurut perhitungan fisik dengan catatan akuntansi.
2. Metode Fisik atau Periodik.
   Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada
   pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan ini diperlukan
   untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada dan kemudian diperhitungkan
   harga pokoknya. Dalam metode ini mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam bukubuku, setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian, karena tidak ada
   catatan mutasi persediaan barang maka harga pokok penjualan juga tidak dapat
   diketahui sewaktu-waktu. Dengan metode periodik, maka akun-akun seperti retur
   pembelian, potongan pembelian dan biaya angkut digunakan secara terpisah,
   sedangkan pada metode perpetual untuk menentukan harga pokok penjualan tidak
   mengenal akun-akun tersebut, namun menggantinya dengan akun persediaan.
   Perhitungan fisik (stock opname) pada saat akhir periode mutlak harus dilakukan oleh
   perusahaan yang menggunakan metode pencatatan periodik. Hal ini harus dilakukan
   agar dapat mengetahui dan menetapkan jumlah persediaan barang akhir dan harga
   pokok penjualan selama satu periode.

Menurut Vikaliana, et al. (2020:03) perusahaan menentukan jumlah persediaan
dengan perhitungan yang sesuai karena pada dasarnya persediaan memiliki fungsi yang
sangat penting bagi kelancaran proses produksi dalam sebuah perusahaan. Persediaan
yang terdapat dalam perusahaan dapat dibedakan menurut beberapa cara. Dilihat dari
fungsinya, fungsi-fungsi persediaan dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Fluctuation stock, merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk menjaga terjadinya
   fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk mengatasi bila
   terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perkiraan penjualan waktu produksi, atau
   pengiriman barang.
2. Anticipation stock, merupakan persediaan untuk menghadapi permintaan yang dapat
   diramalkan, misalnya pada musim permintaan tinggi, tetapi kapasitas produksi pada
   saat itu tidak mampu memenuhi permintaan. Untuk persediaan menjaga ini juga
   kemungkinan sukarnya diperoleh bahan baku sehingga tidak mengakibatkan
   terhentinya produksi.
3. Lot-size inventory, merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih
   besar daripada kebutuhan pada saat itu. Persediaan dilakukan untuk mendapatkan
   keuntungan dari harga barang (berupa diskon) karena membeli dalam jumlah yang
   besar, atau untuk mendapatkan penghematan dari biaya pengangkutan per unit
   yang lebih rendah.
4. Pipeline inventory, merupakan persediaan yang dalam proses pengiriman dari tempat
   asal ke tempat di mana barang itu akan digunakan. Misalnya, barang yang dikirim dari
   pabrik menuju tempat penjualan yang dapat memakan waktu beberapa hari atau
   minggu.
   Adapun fungsi lain persediaan terbagi menjadi tiga macam yaitu:
5. Fungsi decoupling.
   Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal
   dan eksternal mempunyai kebebasan (independensi). Persediaan decoupling ini
   memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa menunggu
   supplier.
6. Fungsi economics lot sizing.
   Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli
   sumber-sumber daya dalam kualitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit.
   Dengan persediaan lot size ini akan mempertimbangkan penghematan pengeluaraan
   persediaan.
7. Fungsi antisipasi.
   Suatu perusahaan sering menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan
   diramalkan berdasarkan pengalaman atau data di masa lalu. Disamping itu perusahaan
   juga sering dihadapkan pada ketidakpastian jangka waktu barang kembali sehingga
   harus pengiriman dilakukan antisipasi untuk cara menanggulanginya.

Persediaan sebagai cadangan bahan mentah yang dimiliki oleh perusahaan
memiliki beberapa macam karakteristik yang dibedakan berdasarkan fungsi dan
kegunaannya. Diketahui bahwa persediaan dapat dibedakan menurut fungsinya, tetapi
perlu diketahui bahwa persediaan itu merupakan cadangan dan karena itu harus dapat
digunakan secara efisien. Di samping perbedaan menurut fungsi, persediaan dapat
dibedakan atau dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut didalam urutan
pengerjaan produk, setiap jenis mempunyai karakteristik khusus tersendiri dan cara
pengelolaannya yang berbeda (Vikaliana, et al., 2020:03).
Menurut Setyawan (2018) secara garis besar persediaan diklasifikasikan
berdasarkan tahapan dalam proses produksi. Adapun uraian dari jenis-jenis persediaan
adalah sebagai berikut:
a. Persediaan bahan baku (raw material stock), yaitu persediaan barang berwujud, seperti
besi, kayu, dan komponen lain yang digunakan dalam proses produksi.
b. Persediaan komponen-komponen rakitan (purchased parts or components), yaitu
khususnya persediaan barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh
dari berbagai perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit hingga
dikumpulkan menjadi suatu produk atau barang.
c. Persediaan bahan pembantu atau penolong (supplies stock), yaitu persediaan barang
yang khusus diperlukan dalam proses produksi, namun bukan merupakan bagian atau
komponen dari produk barang jadi.
d. Persediaan barang setengah jadi (work in process stock), yaitu khususnya persediaan
barang yang merupakan hasil dari setiap bagian dalam siklus pembuatan atau yang
telah diolah menjadi suatu bentuk, namun tetapi perlu diproses lebih lanjut sehingga
menjadi produk barang jadi.
e. Persediaan barang jadi (finished good stock), yaitu persediaan barang barang yang telah
selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada
pelanggan

Menurut Sukrisno Agoes dalam Siregar (2022) terdapat indikator audit internal
dalam pemeriksaan persediaan yang dilakukan, yaitu:
a. Independensi, yaitu suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak
manapun dan tidak mengusung kepentingan pihak tertentu.
b. Kompetensi, yaitu suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang
dalam melaksanakan suatu pekerjaan dibidang tertentu.
c. Program Audit Internal, yaitu perencanaan prosedur dan teknik–teknik pemeriksaan
yang dituliskan secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien
dan efektif.
d. Pelaksanaan Audit, yaitu auditor internal harus mengidentifikasi informasi,
menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk
mencapai tujuan penugasan.
e. Komunikasi Hasil Penugasan Audit, yaitu bagian integral dalam proses audit intern
yang dilakukan auditor, mulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan pengujian,
hingga pemantauan tindak lanjut, semuanya memerlukan keterampilan berkomunikasi
untuk mendapatkan hasil terbaik.
f. Tindak Lanjut, yaitu penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan
menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah
dikomunikasikan kepada manajemen

Menurut Hiro Tugiman dalam Siregar (2022) terdapat tiga unsur dalam audit
internal, yaitu:
a. Memastikan atau memverifikasi (verification).
Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan atas kebenaran data dan
informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat dihasilkan
laporan akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya. Catatan yang telah
diverifikasi dapat ditentukan oleh audit internal tertentu apakah terdapat kekurangan
dan kelemahan dalam prosedur pencatatan untuk diajukan saran-saran perbaikan.
b. Menilai atau mengevaluasi (Evaluation).
Merupakan aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian intern akuntansi
keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. Hal ini
merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari kegiatan
perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan.
c. Rekomendasi (recommendation).
Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan
dan prosedur operasi, prosedur akuntasi, kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan (tindakan korektif kepada manajemen)

Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi dalam
melaksanakan tanaggung jawabnya efektif. Pemeriksaan internal melakukan analisis,
penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula
pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar (Rusdiana, 2018:255).
Menurut Bahri (2022:03) tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal
auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan
tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penelitian, saran, dan komentar
mengenai kejadian kegiatan yang diperiksa. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal
auditor melakukan kegiatan-kegiatan berikut:
a. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem
pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional
lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak
terlalu mahal.
b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah
ditetapkan oleh manajemen.
c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi
dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan
penyalahgunaan.
d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat
dipercaya.
e. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh
manajemen.
f. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi
dan efektifitas.
Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tersebut dapat disimpulkan bahwa
internal auditor antara lain memiliki peranan dalam: pencegahan kecurangan (fraud
prevention), pendeteksian kecurangan (fraud detection), dan penginvestigasian
kecurangan (fraud investigation). Peranan internal auditor dalam menemukan indikasi
terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan sangat besar. Jika
auditor internal menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan di
perusahaan, maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada top manajemen. Jika
indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan
investigasi.tim tersebut biasanya terdiri dari internal auditor, lawyer, investigator, security
dan spesialis dari luar atau dalam perusahaan. Hasil investigasi tim harus dilaporkan
secara tertulis kepada top manajemen yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran
dan Tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan.
Peranan audit internal dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi 3 peranan
(Siregar, 2022:14) yaitu:

1. Audit internal berperan dalam mengawasi kegiatan.
   Dalam proses audit internal, auditor mengawasi setiap prosedur yang berjaaln pada
   persediaan, termasuk memeriksa kelengkapan dan otorisasi setiap dokumen yang
   berkaitan. Auditor juga melakukan pengawasan dengan pemeriksaan terhadap realisasi
   perbaikan dan mutasi persediaan dengan fisik melalui stock opname. Audit internal
   berperan penting dalam hal ini karena perannya yang dapat meminimalisir selisih
   persediaan yang kerap terjadi sebelum adanya audit internal.
2. Audit internal berperan dalam memberikan konsultasi saran-saran perbaikan.
   Audit internal memberikan saran rekomendasi atas temuan audit internal. Diharapkan
   saran rekomendasi yang diberikan audit internal dapat menjadi bahan perbaikan bagi
   masing-masing unit khususnya sistem persediaan.
3. Audit internal berperan menjadi katalis.
   Audit internal mengawasi dan mengarahkan anggota lainnya untuk menjalankan
   keputusan yang sudah ditentukan dalam rapat. Auditor internal juga terlibat aktif dalam
   melakukan penilaian risiko yang dapat merugikan perusahaan adalah saran atas
   pemberhentian produksi saat persediaan gudang masih terhitung cukup. Hal itu
   dianggap penting untuk menghindarkan perusahaan dari kerugian. Selain itu auditor
   ikut terlibat dalam rapat penyusunan anggaran tiap tahun. Auditor akan memberikan
   pertimbangan-pertimbangan atas penyusunan anggaran biaya tahunan.
   Peranan audit juga termasuk dalam tanggung jawab untuk membantu organisasi
   dalam mempertahankan pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi, efisiensi, dan
   mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Aktivitas internal audit harus mengevaluasi
   kecukupan dan efektivitas pengendalian untuk mengurangi atau meminimalkan risiko
   dalam proses tata kelola organisasi, operasi dan sistem informasi organisasi yang
   mempengaruhi:
   a. Pencapaian tujuan strategi organisasi.
   b. Kehandalan dan integritas informasi operasional dan keuntungan.
   c. Efektivitas dan efisiensi operasional dan programnya.
   d. Pengamatan riset organisasi.
   e. Keputusan terhadap hukum, regular, kebijakan, kontrak dan prosedur

Menurut Sudarmanto, et al., (2022:04) fungsi audit internal dalam organisasi atau
perusahaan adalah meliputi:
a. Pengawasan dengan lingkup tidak terbatas.
Fungsi adanya audit internal adalah sebagai alat pengawasan, sehingga memiliki
kebebasan melakukan pengujian yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan.
b. Memantau kinerja pengendalian intern entitas.
Fungsi lain dari audit adalah dapat digunakan untuk pemantauan kerja. Di mana dari
pemantauan inilah dapat mengendalikan intern entitas.
c. Sebagai alat untuk melindungi entitas.
Audit internal dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi aset yang telah dibangun
dan dimiliki entitas organisasi atau perusahaan. Selain itu juga berfungsi untuk
meminimalisir terjadinya penipuan (fraud) oleh pihak-pihak internal organisasi atau
perusahaan.
d. Meningkatkan efisiensi dalam operasi.
Fungsi lain audit internal adalah dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam
operasional organisasi, baik itu operasi kinerja sumber daya manusianya ataupun
proses produksi dalam perusahaan.
e. Meningkatkan keandalan dan integritas keuangan.
Dengan adanya audit internal, diharapkan pengelolaan keuangan telah dijalankan
dengan baik dan berintegritas. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan, bisa
menimbulkan masalah dan akan berdampak terhadap organisasi.
f. Memastikan kepatuhan terhadap hukum.
Fungsi audit internal juga dapat digunakan sebagai perlindungan, sekaligus sebagai
bentuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Menetapkan prosedur monitoring.
Audit internal dapat digunakan sebagai penetapan prosedur monitoring. Pimpinan
organisasi tidak mungkin melakukannya sendiri, diperlukan alat yang terpercaya agar
seluruh aspek organisasi dapat di monitoring dengan baik.
Diantara manfaat audit internal yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan,
antara lain:
a. Memberi kepastian aturan manajemen.
Tujuan adanya audit internal dapat digunakan untuk memberikan kepastian, bisa dalam
bentuk kepastian kerja sama dengan pihak lain, kepastian aturan prosedur standar
operasional, bahkan kepastian atauran ketika melakukan bekerja sama dengan entitas
lain.
b. Mengendalikan manajemen.
Tujuan audit internal juga dapat digunakan untuk memberikan penilaian sekaligus
sebagai pengawas terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, sehingga dapat
digunakan sebagai alat pengendali bagi manajemen.
c. Menjaga aset.
Untuk menjaga aset yang dimiliki perusahaan/ organisasi, manajemen dapat
menggunakan alat yang dimilikinya yaitu audit internal, sehingga pengelolaan aset dan
sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari
penyalahgunaan.
d. Intropeksi sistem operasional.
Tujuan audit internal juga sebagai sarana intropeksi yang berperan memberikan saran
dan masukan kepada manajemen, guna memperbaiki sistem operasional agar performa,
efisiensi dan efektivitas kerja organisasi tetap terjaga dengan baik.
e. Menilai kualitas kerja.
Audit internal dapat berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi,
termasuk dalam memberikan penilaian terhadap mutu kerja dari setiap unsur yang ada.
f. Mengawasi pengolahan data.
Audit internal dapat digunakan untuk mengawasi dalam sistem pengolahan data milik
organisasi atau entitas, agar hasil pengolahan data tersebut benar-benar valid dan dapat
dipertanggung jawabkan.
Fungsi audit internal terbaru memainkan peran penting dalam tata kelola entitas
melalui peran sebagai penjamin mutu dan layanan konsultasi. Peran auditor internal
merupakan kunci terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor internal
melalui kegiatan audit internal dapat menjamin terciptanya good governance (Rahayu,
2022:92).

Pengauditan (auditing) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk
memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi
tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat
kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan
hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2019:10).
Audit internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi
manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada pemberi
kerja. Sebagian besar auditor internal terlibat dalam audit operasional atau memiliki
keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer. Untuk menjaga independensinya, auditor
internal melaporkan secara langsung kepada presiden direktur atau eksekutif perusahaan.
Namun, auditor internal tidak dapat independen secara penuh selama masih terdapat
hubungan pemberi kerja dan karyawan. Para pengguna informasi yang berada di luar
perusahaan tidak mau hanya tergantung pada informasi yang diverifikasi oleh auditor
internal karena dianggap tidak sepenuhnya independen (TMbooks, 2021:11).
Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu
organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan
organisasi. Audit internal bisa sebagai pendukung suatu organisasi untuk mencapai
tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam evaluasi dan
peningkatan efektifitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola
(Tuanakotta, 2019:02).
Audit internal adalah auditor yang bekerja pada satu manajemen perusahaan
sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal
merupakan bagian dari integral (tidak dapat dipisahkan) dalam struktur organisasi
perusahaan, di mana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara
terus menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas efektivitas pengendalian
internal di suatu perusahaan (Hery, 2019:04).
Menurut Hery (2018:01) audit internal merupakan suatu rangkaian proses dan
teknis dimana karyawan suatu perusahaan mencari kepastian atas keakuratan informasi
keuangan dan jalannya operasional sesuai dengan yang di tetapkan. Dalam standar
profesional audit internal, disebutkan bahwa fungsi pemeriksaan internal adalah untuk
meyakinkan keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur
dan peraturan perundangan-undangan, perlindungan terhadap aset, penggunaan sumber
daya secara ekonomis dan efisien, dan pencapaian tujuan (Hery, 2018:08).
Menurut Sukrisno Agoes (2017:238) internal audit adalah pemeriksaan yang
dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan
akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah
ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari
ikatan profesi yang berlaku