Menurut Maharani (2010) terdapat empat indikator dalam variabel kepercayaan
yaitu;
1. Kehandalan
Kehandalan merupakan konsisten dari serangkaian pengukuran. Kehandalan
dimaksudkan untuk mengukur kekonsistenan perusahaan dalam melakukan
usahanya dari dulu sampai sekarang.
2. Kejujuran
Bagaimana perusahaan/pemasar menawarkan produk barang atau jasa yang
sesuai dengan informasi yang diberikan perusahaan/pemasar kepada
konsumennya.
3. Kepedulian
Perusahaan/pemasar yang selalu melayani dengan baik konsumennya,
selalu menerima keluhan-keluhan yang dikeluhkan konsumennya serta
selalu menjadikan
konsumen sebagai prioritas.
4. Kredibilitas
Kualitas atau kekuatan yang ada pada perusahaan/pemasar untuk
meningkatkan kepercayaan konsumennya.
Jenis Kepercayaan Konsumen (skripsi dan tesis)
Mowen dan Minor dalam Donni Juni (2017,p.119) menyatakan terdapat tiga
jenis kepercayaan konsumen, sebagai berikut:
1. Kepercayaan Atribut Objek
Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki atribut khusus yang disebut
kepercayaan objek. Kepercayaan atribut objek menghubngkan sebuah
atribut dengan objek, seperti seseorang, barang atau jasa.
2. Kepercayaan Manfaat Produk
Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan masalahmasalah dalam memenuhi kebutuhannya dengan kata lain memiliki atribut
yang akan memberikan manfaat yang dapat dikenal.
3. Kepercayaan Manfaat Objek
Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan objek dan
manfaatnya. Kepercayaan manfaat objek merupakan persepsi konsumen
tentang seberapa jauh produk, orang atau jasa tertentu yang akan
memberikn manfaat tertentu.
Karakteristik Kepercayaan (skripsi dan tesis)
Menurut Donni Juni (2017,p.118) kepercayaan dibangun atas sejumlah
karakteristik. Berbagai karakteristik yang berkenaan dengan kepercayaan
adalah sebagai berikut:
1. Menjaga Hubungan
Konsumen yang percaya akan senantiasa menjaga hubungan yang baik
antara dirinya dengan perusahaan karena ia menyadari bahwa hubungan
yang baik akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi dirinya.
2. Menerima Pengaruh
Konsumen yang memiliki kepercayaan yang tinggi akan mudah dipengaruhi
sehingga biaya perusahaan/pemasaran untuk program pemasaran menjadi
semakin murah.
3. Terbuka dalam Komunikasi
Konsumen yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap perusahaan akan
memberikan informasi yang konstruktif bagi perusahaan sehingga arus
informasi menjadi tidak tersendat.
4. Mengurangi Pengawasan
Konsumen yang percaya biasanya jarang mengkritik sehingga ia
mengurangi fungsi pengawasan nya terhadap perusahaan/pemasar.
5. Kesabaran
Konsumen yang percaya akan memiliki kesabaran yang berlebih
dibandingkan dengan konsumen biasa.
6. Memberikan Pembelaan
Konsumen yang percaya akan memberikan pembelaan kepada
perusahaan/pemasar ketika produk yang dikonsumsinya dikritik oleh
kompetitir atau pengguna lainnya.
7. Memberi Informasi yang Positif
Konsumen yang percaya akan selalu memberikan informasi yang positif
dan membangun bagi perusahaan.
8. Menerima Risiko
Konsumen yang percaya akan menerima resiko apapun ketika ia
memutuskan untuk menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
9. Kenyamanan
Konsumen yang percaya akan melakukan pembelian secara berulang –
ulang karena ia percaya bahwa perusahaan/pemasar memberikannya
kenyamanan untk mengkonsumsi produk dalam jangka pendek maupun
panjang.
10. Kepuasan
Konsumen yang percaya akan mudah untuk diberikan kepuasan dibanding
konsumen yang tidak percaya.
Pengertian Kepercayaan (skripsi dan tesis)
Menurut Mowen dan Minor dalam Donni Juni (2017,p.116) Kepercayaan
adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua
kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut dan
manfaatnya. Menurut Rousseau et al dalam Donni Juni (2017,p.116)
Kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk
menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari
orang lain.
Menurut Maharani (2010) Kepercayaan adalah keyakinan satu pihak pada
reliabilitas, durabilitas, dan integritas pihak lain dalam relationship dan
keyakinan bahwa tindakannya merupakan kepentingan yang paling baik dan
akan menghasilkan hasil positif bagi pihak yang dipercaya. Sedangkan
menurut Pavlo dalam Donni Juni (2017,p.116) Kepercayaan merupakan
penilalain hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan
transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah ligkungan yang penuh
dengan ketidakpastian.
Hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Keputusan Pembelian. (skripsi dan tesis)
Hasil penelitian dari Tugiso, dkk (2016) dalam penelitiannya menemukan
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian dan loyalitas pelanggan dan minat beli ulang konsumen.
Raje dan Vandana T.K (2012) dalam Sukma (2012) dalam penelitiannya
menemukan bahwa saat ini harga dan promosi tidak mampu menentukan
keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Saat ini konsumen juga
telah melakukan penilaian terhadap kualitas layanan ketika sedang berbelanja
secara online.
Penelitian lain dari Effendi, dkk (2016) menunjukkan hasil penelitian
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian konsumen, semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang
diberikan maka akan mampu meningkatkan keputusan pembelian konsumen
Hubungan antara Keamanan dan Keputusan Pembelian. (skripsi dan tesis)
Wijaya dan Jasfar (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan keamanan terhadap pembelian melalui online
shopping. Ketika level jaminan keamanan dapat diterima dan sesuai dengan
harapan konsumen, maka tidak menutup kemungkinan seorang konsumen
akan bersedia membuka informasi pribadinya dan akan membeli dengan
perasaan yang aman. Tidak adanya jaminan keamanan yang memadai,
konsumen akan khawatir yang akhirnya akan menghalangi konsumen untuk
melakukan pembelian melalui online shopping. Jika online shop mampu
meningkatkan keamanan dan memberikan jaminan kepada konsumen, dengan
begitu keyakinan konsumen untuk berbelanja akan meningkat.
Sutjatmika (2017) dalam penelitiannya menunjukkan faktor keamanan
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian
secara online. Keamanan dalam melakukan transaksi online merupakan hal
utama yang diinginkan oleh konsumen, toko online harus dapat
mempertahankan serta meningkatkan kualitas keamanan dalam hal
kerahasiaan data konsumen maupun informasi, sistem verifikasi.
Hubungan antara Kepercayaan dan Keputusan Pembelian. (skripsi dan tesis)
Penelitian lain dari Dewi, dkk (2016) menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan dan keputusan pembelian,
hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan maka keputusan
pembelian akan meningkat. Sebagian besar transaksi yang dilakukan melalui
situs jejaring sosial tidak dilakukan secara langsung seperti ketika membeli
melalui toko, hal tersebut menarik perhatian konsumen untuk menaruh tanda
tanya besar pada toko online. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan,
konsumen tidak akan merasa nyaman dan banyak menaruh rasa curiga pada
toko online, sehingga pada akhirnya hubungan dan komunikasi antara
konsumen dengan toko online bisa terganggu. Kepercayaan inilah yang pada
akhirnya akan meningkatkan keyakinan konsumen dalam menentukan
keputusan pembelian melalui situs jejaring sosial (Sukma, 2012).
Semakin kuat kepercayaan seorang pembeli terhadap penjual maka
semakin tinggi minat pembeli untuk melakukan keputusan pembelian melalui
penjual tersebut (Hermawan, 2014)
Manfaat E-commerce (skripsi dan tesis)
Manfaat E-commerce :
1) Manfaat bagi perusahaan yaitu untuk memperluas jaringan pasar
dengan cakupan pasar nasional hingga pasar internasional, dengan
demikian perusahaan bisa menjangkau lebih banyak konsumen,
mendapatkan mitra kerja dengan tujuan untuk kepentingan bisnis.
E-commerce membantu menekan biaya pemrosesan, distribusi
serta mengakses informasi
2) Bagi konsumen memungkinkan berbelanja dan melakukan
transaksi setiap saat, sehingga konsumen memiliki banyak waktu
untuk memilih produk atau jasa yang diinginkan, dengan
fleksibilitas tempat dan waktu, konsumen hanya tinggal
menghubungkan gadget pada internet untuk mengakses.
3) Bagi masyarakat dengan adanya e-commerce mempermudah
mendapatkan layanan informasi mengenai produk dan jasa,
efisiensi waktu dan tempat sehingga memungkinkan orang dapat
mengakses kapanpun dan dimanapun mereka berada.
Dampak positif & negatif e-commerce bagi dunia bisnis menurut (Dewi
Irmawati, 2011) :
Dampak positif:
1) Revenue Stream (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih
menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional.
2) Meningkatkan market exposure (pangsa pasar). Dengan adanya ecommerce yang memberi cukup banyak kemudahan dalam
prosesnya, perusahaan lebih bisa memperluas pangsa pasar dengan
cara mempromosikan produk dan jasanya.
3) Menurunkan biaya operasional (operating cost). Dengan menekan
biaya operasional, perusahaan bisa memperoleh keuntungan lebih
tinggi.
4) Melebarkan jangkauan (global reach). E-commerce mempunyai
cakupan luas bahkan seluruh dunia, perusahaan memanfaatkan
berbagai macam kemudahan yang didapat dari e-commerce untuk
mempromosikan produknya agar lebih dikenal oleh konsumen.
5) Meningkatkan customer loyality. Adanya e-commerce
memudahkan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen,
komunikasi yang bersifat memberikan informasi produk dan jasa
secara berkala dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas
konsumen.
6) Meningkatkan supplier management.
7) Menekan waktu proses produksi, semakin singkat proses produksi,
semakin banyak produk yang dihasilkan dan semakin tinggi
keuntungan yang didapat.
8) Meningkatkan value chain (mata rantai pendapatan). Salah satu
rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan
produk maupun jasa adalah dengan cara memasarkan melalui ecommerce yang memiliki banyak keuntungan.
Dampak negatif :
1) Kehilangan dari segi finansial secara langsung karena kecurangan.
Dengan teknologi yang kian maju, banyak cara untuk melakukan
suatu kejahatan, salah satunya mencuri uang dengan cara
membobol rekening bank.
2) Pencurian informasi rahasia yang berharga. Tingkat keamanan
yang kurang tinggi dan kecerobohan menjadi salah satu akibat
yang ditimbulkan dari pencurian informasi rahasia.
3) Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Salah
satu ancaman serius dalam e-commerce adalah adanya hacker yang
mampu membobol dan meretas informasi pribadi atau perusahaan
demi kepentingan yang bersifat kejahatan.
4) Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Persaingan di
dalam bisnis menjadi alasan pihak tertentu untuk menurunkan
reputasi pesaing yang berujung pada kehilangan kepercayaan dari
pelanggan.
5) Kerugian yang tidak terduga. Kerugian tersebut bisa saja berasal
dari ketidakjujuran, kesengajaan dan praktek bisnis yang tidak
benar dan juga dari non-teknis seperti kesalahan sistem
Perspektif Terhadap E-Commerce (skripsi dan tesis)
Istilah yang digunakan perusahaan untuk kegiatan menjual dan
membeli sebuah produk secara online yaitu E-commerce. E-commerce
berhasil didefinisikan dari beberapa perspektif berdasarkan komunikasi,
proses layanan bisnis, layanan dan online (Kalakota dan Whinston, 1997
dalam Dewi Irmawati, 2011) :
1) Perspektif Komunikasi (Communications), Perspektif ini
menyatakan bahwa e-commerce merupakan pengiriman berbentuk
informasi, produk atau jasa dengan sistem pembayaran melalui lini
telepon, jaringan computer dan alat komunikasi elektronik lainnya.
2) Perspektif Proses Bisnis (Business), Perspektif ini menyatakan
bahwa e-commerce merupakan sebuah aplikasi teknologi menuju
otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
3) Perspektif layanan (service), Perspektif ini menyatakan bahwa ecommerce merupakan salah satu alat yang digunakan untuk
memenuhi keinginan suatu perusahaan, konsumen, dan manajemen
dalam memangkas biaya layanan (service cost) ketika
meningkatkan mutu barang dan ketepatan pelayanan.
4) Perspektif online (online), Perspektif ini menyatakan bahwa ecommerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan layanan
online serta informasi di internet.
d. Manfaat/ Dampak Positif dan Negatif/ Kelemahan dan Kendala Ecommerce.
Ruang Lingkup E-commerce (skripsi dan tesis)
Segmentasi atau ruang lingkup e-commerce meliputi 3 sisi, yakni
e-commerce yang terdiri dari segmentasi bisnis ke bisnis (business to
business, bisnis ke konsumen (business to consumer), serta konsumen ke
konsumen (consumer to consumer). (Panggih P. Dwi Atmojo 2002 dalam
Barkatullah dan Prasetyo, 2006) :
1) Bisnis ke bisnis (business to business)
Bisnis ke bisnis merupakan system komunikasi bisnis antar pelaku
bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar
perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin
dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas ecommerce dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang
kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.
2) Bisnis ke konsumen (business to consumer)
Transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk
barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk
digital yang telah siap untuk digunakan atau dikonsumsi.
Perkembangan segmentasi e-commerce khususnya pada ruang lingkup
bisnis ke konsumen membawa keuntungan, bukan saja pada pihak
pelaku usaha, pihak konsumen pun mendapat keuntungan yang sama.
Walaupun demikian tetap saja kemungkinan-kemungkinan
penyimpangan di dunia maya dapat terjadi.
3) Konsumen ke konsumen (consumer to consumer)
Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis secara
elektronik yang dilakukan antarkonsumen untuk memenuhi suatu
kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen
ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh
konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah
dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik
mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain itu antar customer
juga dapat membentuk komunitas pengguna atau penggemar produk
tersebut.
Definisi E-commerce (skripsi dan tesis)
Barkatullah dan Prasetyo (2006) mendefinisikan e-commerce
sebagai kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen
(consumers), manufaktur (manufactures), services providers dan pedagang
perantara (intermediateries) dengan menggunakan jaringan komputer
(computer network) yaitu internet.
Keputusan Pembelian (skripsi dan tesis)
Menurut Schiffman dan Kanuk (2004) dalam Sukma (2012) keputusan
pembelian merupakan pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan pada
keputusan pembelian, dengan kata lain konsumen yang akan melakukan
pemilihan harus bisa menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada,
jika alternatif pada pilihan tidak ada, maka tindakan yang dilakukan tanpa
adanya pilihan tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan keputusan.
Menurut Kotler (2009) keputusan pembelian adalah beberapa tahapan
yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian
suatu produk. Terdapat tahap-tahap proses dalam melakukan keputusan
pembelian menurut Kotler (2009), diantaranya :
a. Pengenalan masalah
Pengenalan masalah merupakan proses yang dimulai dari seseorang
yang telah mengetahui masalah dari kebutuhannya. Perbedaan akan
kondisi yang diharapkan secara nyata dalam memenuhi proses
pengambilan keputusan sebagai pengenalan dari suatu kebutuhan.
b. Pencarian informasi
Pencarian informasi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh informasi di sekitar lingkungannya. Proses pencarian
informasi diperoleh dari pengetahuan seseorang dengan dorongan kuat
untuk mendapatkan dari informasi yang bersangkutan.
c. Evaluasi alternatif
Evaluasi alternatif merupakan proses dari beberapa alternatif untuk
memenuhi kebutuhannya. Konsumen melakukan berbagai evaluasi dari
alternatif guna mendapatkan manfaat yang diperoleh dari produk atau jasa
tersebut.
d. Keputusan membeli
Keputusan membeli merupakan tindakan yang dilakukan oleh
konsumen untuk menentukan produk atau jasa yang akan mereka beli.
Setelah melakukan pemilihan pada beberapa alternatif yang ada,
konsumen selanjutnya memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang
telah dipilih.
e. Perilaku setelah pembelian
Perilaku setelah pembelian merupakan tindakan yang dilakukan
konsumen setelah memutuskan membeli produk atau jasa yang dipilih.
Dari tindakan tersebut, konsumen dapat merasakan manfaat dari produk
atau jasa yang dipilih dan apakah akan tetap menggunakan atau
meninggalkan produk atau jasa tersebut.
Persepsi Resiko (skripsi dan tesis)
Menurut Featherman dan Pavlou (2002) dalam Sukma (2012) persepsi
resiko digambarkan sebagai tingkat anggapan pelanggan terhadap hasil
negatif yang mungkin akan terjadi ketika konsumen melakukan transaksi
secara online.
Menurut Firdayanti (2012) persepsi terhadap risiko merupakan suatu
cara konsumen mempersepsikan kemungkinan kerugian yang akan
diperoleh dari keputusannya sebagai akibat dari ketidakpastian dari hal
yang diputuskan tersebut.
Schiffman dan Kanuk (2010) dalam Rosalia dan Ellyawati (2016)
mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian yang dihadapi oleh
konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan dampak dari keputusan
pembelian mereka
Kualitas Pelayanan (skripsi dan tesis)
Kotler dan Keller (2012) mendefinisikan kualitas sebagai totalitas fitur
dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya
untuk memuaskan kebutuhann yang dinyatakan.
Tjiptono (2011) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai tingkat
keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan
tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan keinginan pelanggan. Ada dua
faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan diantaranya kualitas
pelayanan yang diharapkan (expected service) dan kualitas layanan yang
dirasakan (perceived service).
Goetsch dan Davis (2002) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai
suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan barang, jasa, manusia,
produk, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
Hadiyati (2010) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai
keseluruhan ciri-ciri serta karakteristik dari suatu produk dan jasa dalam
hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan
dengan menekankan pada orientasi pemenuhan harapan konsumen untuk
memperoleh kecocokan dalam pemakaian.
Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, dkk.,
(1998) dalam Lupiyoadi dan Ramdani (2008), sebagai berikut :
a. Berwujud (tangible) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam
menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan
kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat
diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari
pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas
fisik (contoh : gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan
peralatan yang digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.
b. Keandalan (reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk
memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat
dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang
berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan
tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.
c. Ketanggapan (responsiveness) yaitu suatu kebijakan untuk membantu
dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada
pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan
konsumen menunggu persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan.
d. Jaminan dan kepastian (assurance) yaitu pengetahuan,
kesopansantunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk
menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini
meliputi beberapa komponen antara lain komunikasi (communication),
kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi
(competence) dan sopan santun (courtesy).
e. Empati (empathy) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat
individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan
berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan
diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan,
memahami kebutuhan pelanggan secara speifik, serta memiliki waktu
pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.
Kepercayaan (skripsi dan tesis)
Menurut Kotler dan Keller (2012) kepercayaan adalah kesediaan
perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnis. Kepercayaan tergantung
pada beberapa faktor antar pribadi dan antar organisasi seperti kompetensi,
integritas, kejujuran dan kebaikan hati. Membangun kepercayaan bisa
menjadi hal yang sulit dalam situasi online, perusahaan menerapkan
peraturan ketat kepada mitra bisnis online mereka dibanding mitra lainnya.
Pembeli bisnis khawatir bahwa mereka tidak akan mendapatkan produk
atau jasa dengan kualitas yang tepat dan dihantarkan ke tempat yang tepat
pada waktu yang tepat, begitupun sebaliknya.
Menurut Mowen dan Minor (2002) kepercayaan konsumen
mengandung arti bahwa semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen
dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen mengenai objek,
atribut dan manfaatnya.
Menurut Siagian dan Cahyono (2014) kepercayaan merupakan sebuah
keyakinan dari salah satu pihak mengenai maksud dan perilaku yang
ditujukan kepada pihak yang lainnya, dengan demikian kepercayaan
konsumen didefinisikan sebagai suatu harapan konsumen bahwa penyedia
jasa bisa dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi janjinya.
Menurut Gunawan (2013) kepercayaan didefinisikan sebagai
bentuk sikap yang menunjukkan perasaan suka dan tetap bertahan untuk
menggunakan suatu produk atau merek. Kepercayaan akan timbul dari
benak konsumen apabila produk yang dibeli mampu memberikan manfaat
atau nilai yang diinginkan konsumen pada suatu produk.
Menurut Andromeda (2015) kepercayaan konsumen terhadap website
online shopping terletak pada popularitas website online shopping itu
sendiri, semakin bagus suatu website, konsumen akan lebih yakin dan
percaya terhadap reliabilitas website tersebut. Aribowo dan Nugroho
(2013) berpendapat bahwa kepercayaan dari pihak tertentu terhadap pihak
lain yang bersangkutan dalam melakukan hubungan transaksi didasarkan
pada suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya akan memenuhi
segala kewajibannya secara baik sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut Firdayanti (2012) kepercayaan konsumen merupakan persepsi
dari sudut pandang konsumen akan keandalan penjual dalam pengalaman
dan terpenuhinya harapan dan kepuasan konsumen.
Dutta et al (2011) dalam Trisnawati,dkk (2012) mendefinisikan
kepercayaan sebagai orang yang paling sering dijaga tentang privasi
mereka yaitu ketika mereka tidak memiliki kepercayaan pada orang lain.
Pengertian Perjanjian Pada Umumnya (skripsi dan tesis)
Perjanjian bila dikaji berdasarkan ilmu pengetahuan, khususnya hukum
perdata menekankan bahwa perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan
hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain perjanjian berisi
perikatan antara dua pihak. Perjanjian adalah sekumpulan perikatan-perikatan yang
mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.
Mariam Darus Badrulzaman mengatakan “perikatan adalah hubungan hukum
yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta
kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib
memenuhi prestasi”. Perjanjian adalah suatu bentuk yang konkrit atau suatu peristiwa
sedangkan perikatan adalah suatu hal yang bersifat lebih abstrak. R. Subekti21
menyatakan perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada
orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua (perjanjian dan persetujuan)
itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada
perjanjian tertulis.
Prosedur Penyaluran kredit (skripsi dan tesis)
Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh koperasi pada umumnya tidak
jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada persyaratan yang ditetapkan dan
pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit adalah sebagai
berikut:
a. Pengajuan berkas-berkas
Pengajuan proposal kredit hendaklah berisi antara lain:
1. Latar belakang perusahaan/kelompok usaha;
2. Maksud dan tujuan
3. Besarnya kredit dan jangka waktu
4. Cara pengembalian kredit dan
5. Jaminan kredit.
b. Pemeriksaan berkas-berkas
Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap
sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau cukup, maka
nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas
waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka
permohonan kreditnya dapat dibatalkan.
c. Wawancara I
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung
berhadapan dengan calon peminjam.
d. On the Spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai
obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya
dicocokkan dengan hasil wawancara I.
e. Wawancara II
Merupakan bagian perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat
setelah dilakukan on the spot di lapangan.
f. Penilaian dan analisis kebutuhan modal
Dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.
g. Realisasi Kredit
Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan
membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
h. Penyaluran/Penarikan
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi
dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.
i. Penilaian Kredit
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin
bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Merupakan kegiatan
yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.
j. Keputusan Kredit
Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan
diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.
k. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka
sebelum kredit.
Prinsip Pemberian Kredit (skripsi dan tesis)
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka koperasi harus merasa yakin
bahwa kredit yang diberikan harus benar-benar akan kembali. Keyakinan
tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut
disalurkan. Penelitian kredit oleh koperasi dapat dilakukan dengan berbagai
cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui
prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan
penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria
penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah
yang benar benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.
Analisa Kredit (skripsi dan tesis)
Analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk
menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon
debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa
proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (feasible). Dari
pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa Analisis kredit adalah suatu proses
analisis kredit dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio
keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar. Tujuan analisis
kredit untuk melihat / menilai suatu usaha atas dasar kelayakan usaha, menilai
risiko usaha, bagaimana mengelolanya, dan memberikan kredit atas dasar
kelayakan usaha.
Tujuan dan Fungsi Kredit (skripsi dan tesis)
Pemberian fasilitas kredit memilki beberapa tujuan yang tentunya tidak
terlepas dari misi perusahaan tersebut diantaranya ialah:
a. Mencari keuntungan
Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil
keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima Bank sebagai balas
jasa.
b. Membantu usaha nasabah
Tujuan selanjutnya adalah membentu usaha nasabah yang memerlukan dana,
baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana
tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas
usahanya.
c. Membantu pemerintah
Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi
pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik
mengingat semakin banyak kredit adanya kucuran dana dalam rangka
peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill. Disamping
memiliki tujuan, pemberian fasilitas kredit juga memiliki fungsi antara lain:
1. Untuk meningkatkan daya guna uang
Adanya kredit dapat meningkat kan daya guna. Uang maksudnya jika
uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna,
dengan diberikann kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk
menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke
wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan
memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh kredit maka
daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Meningkatkan daya guna barang
Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengolah
barang yang semula tidak betguna menjadi bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang
Adanya kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu
wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari
satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat
meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena
dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang
yang diperlukan oleh masyarakat, kredit dapat memebantu mengekspor
barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan
devisa Negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
Bagi penerima kredit akan meningkat kan kegairahan berusaha, terkhusus
bagi nasabah yang memeilki modal pas pasan dengan memperoleh kredit
dapat memperbesar dan memperluas usahanya.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
Semakin banyak kredit yang dislaurkan, maka akan semakin baik
terutama dalam meningkatkan pendapatan.
8. Untuk meningktakan hubungan internasional
Dalam hal pinjaman internasional, pemberian kredit oleh Negara lain
akan meningkatkan kerjasama lainnya, sehingga tercipta perdamaian
dunia.
Jenis – jenis Kredit (skripsi dan tesis)
a. Kredit Produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau
investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. sebagai
contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan
menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk
pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit
industry akan menghasilkan barang industri.
b. Kredit Konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam
kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena
memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit
perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
c. Kredit Perdagangan
Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan
untuk membeli aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang
dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang
dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen
perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit
ini misalnya kredit ekspor dan impor. Dilihat dari segi jangka waktu
1. Kredit Jangka Pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau
paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal
kerja. contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau
jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
2. Kredit Jangka Menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun
dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. sebagai
contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.
3. Kredit Jangka Panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit
jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.
biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan
karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti
kredit perumahan.
Dilihat dari segi jaminan :
1. Kredit Dengan Jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut
dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan
orang. artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal
senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah
kredit yang diajukan si calon debitur.
2. Kredit Tanpa Jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang
tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter
serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan
dengan bank atau pihak lain.
Definisi Kredit (skripsi dan tesis)
Sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik
kepada pemakai dengan mengharapkan memperoleh keuntungan, kredit
diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang memberikan terhadap
kecakapan dan kejujuran. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau
kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu
yang akan dating karena penyerahan barang – barang sekarang.
Pengertian kredit lainnya adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu
pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada
jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan
kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang. Dari beberapa pengertian diatas
yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka bisa disimpulkan bahwa
pengertian kredit adalah penyediaan uang atau pinjaman kepada calon
peminjam dengan pihak bank dalam hal ini khususnya koperasi, yang
pelunasannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati beserta dengan
bunga yang telah ditetapkan oleh pihak bank maupun koperasi.
Fungsi dan peranan Koperasi Simpan Pinjaman (skripsi dan tesis)
a. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada
anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan.
Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya
terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan
sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian
pinjaman uang dengan bunga yang serendah – rendahnya “Koperasi
simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang
kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.
Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki
tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah
pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai
tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai
peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota.
Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi,
pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan
sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992,
pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadappelaksanaan
kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan
berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala
keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya
koperasi simpan pinjam,seperti manajer di organisasi apapun, harus
memiliki ketrampilaneksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke
depan danmememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan
tetapi,untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan
tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam Pasal22 sampai
Pasal 27 UU No. 25 Tahun 1992.
b. Peranan Koperasi
1. Koperasi membantu para anggotanya dalam meningkatkan
penghasilannya.
2. Koperasi menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.
3. Koperasi menyatukan dan mengembangkan daya usaha orang orang
baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat.
4. Koperasi ikut meningkatkan taraf hidup rakyat danmeningkatkan tingkat
pendidikan rakyat.
5. Koperasi berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomisecara
demokratis.
Koperasi Simpan Pinjam (skripsi dan tesis)
Badan usaha yang didirikan demi kesejahteraan anggotanya Ada
beberapa macam koperasi berdasarkan fungsinya, salah satunya adalah koperasi
simpan pinjam Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang hanya melayani
penyimpanan dan peminjaman dana dan mengelola dana yang
diberikan anggota koperasi.
a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang hanya Melayani
penyimpanan dan peminjaman dana dan mengelola dana yang diberikan
anggota koperasi.
b. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam
Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan
anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi
Indonesia adalah perkumpulan orang – orang, bukan perkumpulan modal
sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota.
Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan dari pada laba. Meskipun
demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini
dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing
anggota. “Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan
atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para
anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan
masyarakat melalui karya dan jasayang disumbangkan. Dalam usahanya,
koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan
anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan
lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak
luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik
sekaligus pelanggan. ”(SAK,1996:27.1). Menurut Undang – Undang Nomor
25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah “Koperasi bertujuan
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
Fungsi dan Peranan Koperasi (skripsi dan tesis)
1. Fungsi
Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memiliki peran dan
fungsi yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya
khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Diharapkan
koperasi berperan aktif sesuai peran dan fungsinya dalam upaya
mempertinggi kualitas hidup masyarakat. Koperasi Indonesia memiliki
fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian
Indonesia, fungsi dan peran koperasi antara lain sebagai berikut :
a. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia.
Koperasi adalah satu – satu bentuk perusahaan yang dikelola
secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi
diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan
memperkokoh perekonomian rakyat.Oleh karena itu koperasi harus
berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan
efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan
perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatandan ketahanan
perekonomian nasional.
b. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia.
Dengan adanya koperasi diharapkan peningkatan ekonomi
untuk dapat dirasakan semua masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah
yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.
c. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia.
Melalui koperasi rakyat Indonesia bercita cita
membangunekonomi nasioanalnya yang akan membawa kemakmuran
serta kesejahteraan. Rakyat Indonesia sudah bertekad bulat untuk
mewujudkan demokrasi ekonomi, jadi individualisme dan egoisme
harus dibuang jauh – jauh.
d. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan
pembinaan koperasi. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan
kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan
dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang
mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai
koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam
membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotaanggotanya serta masyarakat disekitarnya.
2. Peran Koperasi
Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Memb
angun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosial. Melalui koperasi, potensi dan
kemampuan ekonomi yangkecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan,
sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan
demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar
dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat
pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.
a. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Sebagai salahsatu
pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi
mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian
nasional bersama – sama dengan pelaku – pelaku ekonomi lainnya.
Namun koperasi mempunyai sifat – sifat khusus yang berbeda dari
sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati
kedudukan yang sangat penting dalam system perekonomian
Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan
untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara
tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.
b. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara
menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.
Tujuan Koperasi (skripsi dan tesis)
Menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik
sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak
dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu,
anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.
Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan
anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi
Indonesia adalah perkumpulan orang – orang, bukan perkumpulan modal
sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota.
Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun
demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini
dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing – masing
anggota. Selain itu tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat
adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang –
Undang Dasar 1945. Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan
didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui
koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan
kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam
usahanya, koperasi akan lebih.
Pengertian Koperasi (skripsi dan tesis)
Masalah ekonomi sangat erat hubungannya dengan masyarakat dan
lingkungan terutama dengan kehidupan kita sehari – hari maupun dunia usaha,
sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun dari
pihak swasta. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya peran koperasi
yang mememiliki tempat tersendiri didalam struktur perekenomian.
Menurut Undang – Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian
No. 17/2012 Pasal 1: “Koperasi adalah badan hokum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum koperasi,dengan pemisahan kekayaan para
anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi
dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan
nilai dan prinsip koperasi.
Pengertian Hukum Pidana Positif (skripsi dan tesis)
Hukum positif merupakan hukum yang dianut oleh suatu negara.
Hukum positif terbagi atas dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak
tertulis. Hukum tertulis mencakup peraturan perundang-undangan.
Sedangkan hukum tidak tertulis mencakup hukum adat, yurisprudensi
dan agama. Tindak pidana menurut pakar hukum adalah “kelakuan
yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang
berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang
mampu bertanggung jawab” (Simon, 2005:31). Sedangkan menurut
Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat
melawan hukum dan dapat dipidana” (Van Hamel, 2008:64). Tindak
pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk
menerjemahkan kata “straafbaar feit” dalam bahasa Belanda. Istilahistilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah
“straafbaar feit” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana,
pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Adam
Chazawi, 2005:56).
Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila
tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undangundang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan
ke dalam dua macam unsur:
1) Unsur Objektif
Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak
pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah:
“unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam
keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur
objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat
berupa :
a) Perbuatan atau kelakuan manusia;
b) Akibat yang menjadi syarat dari delik;
c) Unsur melawan hukum;
d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
e) Unsur yang memberatkan pidana;
f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
2) Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku
tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :
a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
b) Kealpaan
c) Niat
d) Maksud
e) Dengan rencana lebih dahulu
f) Perasaan takut
Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada
dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum
(wedrrechtelijkheid). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat
melawan hukum
Pengertian Bullying (skripsi dan tesis)
Bullying menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
dipadankan sebagai perundungan yang berasal dari akar kata rundung,
berarti mengganggu, mengusik terus menerus, dan menyusahkan.
Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), perundungan
adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang
dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak
mampu mempertahankan diri. Selanjutnya, menurut Helen C. & Dawn
J., menyatakan perundungan atau bullying sebagai perilaku agresif
dimana pelaku kejahatan menggunakan dirinya sendiri atau benda
untuk menimbulkan suatu cedera serius dan membuat tidak nyaman
pada orang lain.
Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan
dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau
emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih
kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara
berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban
menderita. Istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu “bull” yang
berarti banteng. Secara etimologi kata “bully” berarti penggertak, orang
yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia
disebut “menyakat” yang artinya mengganggu, mengusik, dan
merintangi orang lain. (Wiyani, 2012).
Perilaku bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang
tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak
mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan
negatif yang diterimanya. Bullying memiliki pengaruh secara jangka
panjang dan jangka pendek terhadap korban bullying. Pengaruh jangka
pendek yang ditimbulkan akibat perilaku bullying adalah depresi
karena mengalami penindasan, menurunnya minat untuk mengerjakan
tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru, dan menurunnya minat
untuk mengikuti kegiatan sekolah. Sedangkan akibat yang ditimbulkan
dalam jangka panjang dari penindasan ini seperti mengalami kesulitan
dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis, selalu memiliki
kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan
dari teman-teman sebayanya (Berthold dan Hoover, 2000).
Pengertian dan definisi bullying menurut beberapa sumber buku:
1. Menurut Olweus (2005), bullying adalah sebuah tindakan atau
perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan oleh sekelompok
orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke
waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan
dirinya dengan mudah atau sebagaisebuah penyalahgunaan
kekuasaan/kekuatan secara sistematik.
2. Menurut Wicaksana (2008), bullying adalah kekerasan fisik dan
psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau
kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu
mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk
melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan.
3. Menurut Black dan Jackson (2007), bullying merupakan perilaku
agresif tipe proaktif yang di-dalamnya terdapat aspek kesengajaan
untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya
ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan
kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara
berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.
4. Menurut Rigby (1994), bullying adalah sebuah hasrat untuk
menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh
seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung
jawab, biasanya berulang, dan dilakukan secara senang bertujuan
untuk membuat korban menderita.
Jenis-Jenis Korban (skripsi dan tesis)
Ada ilmu yang mempelajari tentang korban yang mana di
dalamnya membahas hubungan antara korban dengan pelaku
serta hubungan korban dengan sistem peradilan, ilmu tersebut
ialah viktimologi. Dengan berkembangnya ilmu viktimologi,
semakin bertambahnya sudut pandang melihat posisi korban.
Berdasarkan perspektif tingkat keterlibatan korban, Ezzat Abde
Fattah menyebutkan beberapa jenis korban, yaitu :
1) Nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli
terhadap upaya penanggulangan tindak pidana.
2) Latent victims, yaitu mereka yang memiliki sifat tertentu
sehingga cenderung menjadi korban. 3) Procative victims, yaitu mereka yang menimbulkan
dorongan terjadinya tindak pidana.
4) Participating victims, yaitu mereka yang perilakunya
memudahkan dirinya menjadi korban.
5) False victims, yaitu mereka yang karena perbuataannya
sendiri menjadi korban.
Berdasarkan persfektif tanggung jawab, Stephen Schafer
menyebutkan adanya 7 (tujuh) bentuk korban yaitu :
1) Unrelated victims, yaitu karena memang potensial menjadi
korban dan tidak ada hubungan dengan si pelaku sehingga
pelaku tidak bertanggungjawab atas korban.
2) Provocative victims, yaitu korban memicu terjadinya
kejahatan sehingga tanggung jawab terletak pada diri
korban dan pelaku.
3) Participating victims, yaitu korban yang melakukan suatu
perbuatan dimana tanpa disadari perbuatan tersebut
memicu pelaku untuk melakukan kejahatan yang mana
tanggung jawab sepenuhnya pada pelaku.
4) Biologically weak victims, yaitu korban memiliki keadaan
fisik lemah sehingga berpotensial menjadi korban kejahatan
misalnya wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia.
Tanggung jawab terletak pada masyarakat dan pemerintah
karena tidak memberikan perlindungan kepada korban yang
lemah.
5) Socially weak victims, yaitu korban yang berada di
kedudukan sosial yang lemah dan tidak diperhatikan oleh
masyarakat seperti gelandangan sehingga
pertanggungjawabannya pada masyarakat dan pemerintah 6) Self victimizing victims, yaitu korban yang dilakukan
sendiri sehingga pertanggungjawabannya sepenuhnya pada
korban yang sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7) Political victims, yaitu korban karena lawan politiknya.
Jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali
adanya perubahan konstelasi politik
Menurut Sellin dan Wolfgang, korban dikelompokkan
menjadi beberapa bagian, yaitu :
1) Primary victimization, yaitu korban perorangan atau
individu.
2) Secondary victimization, yaitu korban kelompok misalnya
badan hukum.
3) Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas.
4) No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui
identitasnya misalnya konsumen yang tertipu dalam
menggunakan suatu produk.
Apabila dilihat dari derajat kesalahan korban, menurut
seorang ahli sarjana hukum Mendelson, korban terdiri dari :
1) Korban yang tidak memiliki kesalahan.
2) Korban yang menjadi korban karena kelalaiannya.
3) Korban yang memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku.
4) Korban yang memiliki kesalahan lebih dari pelaku.
5) Korban yang satu-satunya bersalah.
Kewajiban Korban (skripsi dan tesis)
Seiring dengan hak korban, seorang korban juga memiliki
kewajiban atau tugas yang harus dijalankan, yaitu :
“Kewajiban korban antara lain :
1) korban tidak main hakim sendiri;
2) berpartisipasi dengan masyarakat mencegah
timbulnya korban lebih banyak lagi;
3) mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri
sendiri, maupun orang lain;
4) ikut serta membina pembuat korban;
5) bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak
menjadi korban lagi;
6) tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan
kemampuan pelaku;
7) memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi
restitusi kepada pihak korban sesuai dengan
kemampuannya; dan
8) menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri
dan ada jaminan keamanannya.”
Hak Korban (skripsi dan tesis)
Sebagai korban juga memiliki hak dan kewajiban, pada bagian ini penulis akan menguraikan apa saja yang menjadi hak- hak sebagai korban. Hak sebagai korban ada tercantum dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :
“Saksi dan Korban berhak:
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,
Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari
Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang
akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan
bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mendapat informasi dalam hal terpidana
dibebaskan;
i. dirahasiakan identitasnya;
j. mendapat identitas baru;
k. mendapat tempat kediaman sementara;
l. mendapat tempat kediaman baru;
m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai
dengan kebutuhan;
n. mendapat nasihat hukum;
o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai
batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
p. mendapat pendampingan (Indonesia, 2014).”
Menurut Arif Gosita,
“Hak korban antara lain :
1) mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai
dengan kemampuan pelaku;
2) korban berhak menolak kompensasi karena tidak
memerlukannya;
3) korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk
ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena
tindakan tersebut;
4) mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5) mendapatkan kembali hak miliknya;
6) menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan
dirinya;
7) memperoleh perlindungan dari ancaman pihak
pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
8) mendapat bantuan penasihat hukum;
Definisi Korban (skripsi dan tesis)
Banyak yang mengartikan kata korban dimana pengertian
korban diartikan oleh beberapa para ahli. Korban tidak selalu
berupa individu saja tetapi bisa juga sekelompok orang. Korban
mendapat penderitaan baik berupa fisik, mental, kerugian harta
benda bahkan kematian menurut Bambang Waluyo. Menurut
Muladi, korban menderita kerugian baik itu kerugian fisik,
mental, emosional, ekonomi termasuk penyalahgunaan
kekuasaan.
Sedangkan menurut Arif Gosita, korban menderita secara
jasmani dan rohani karena tindakan pelaku yang dilakukan untuk
memenuhi kepentingannya sendiri. Selain pendapat para ahli,
korban juga diartikan dalam beberapa peraturan perundangundangan di Indonesia.
Definisi korban dari Undang-Undang Perlindungan Saksi
dan Korban ialah :
“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh
suatu tindak pidana (Indonesia, 2014). “
Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga,
“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan
dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga
(Indonesia, 2004).”
Dampak atau Akibat Kekerasan (skripsi dan tesis)
Setiap tindakan manusia pasti memberikan dampak baik itu
dampak positif maupun negatif, tindakan kekerasan terhadap
anak memberikan dampak sebagai berikut :
1) Dampak fisik, yang timbul akibat dari kekerasan fisik
sehingga tubuh mengalami memar, luka, kecacatan bahkan
meninggal dunia.
2) Dampak psikologis, yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian
yaitu ringan, sedang dan berat. Dampak ini berupa rasa
takut, tidak aman, dendam, menjadi pendiam, menurunnya
rasa percaya diri, depresi hingga bunuh diri.
3) Dampak seksual, yang timbul akibat dari kekerasan
seksual. Menimbulkan dampak seperti kehamilan yang
tidak diinginkan, penyakit seperti HIV/AIDS bahkan
kerusakan pada organ reproduksi.
Menurut Engel (2002), depresi merupakan dampak utama
dari tindakan kekerasan. Menurunnya motivasi, sulit
berkonsentrasi, hilangnya kepercayaan diri, merasa gagal dan
lain-lain. Dampak tersebut tidak hanya dialami oleh korban tetapi
juga dirasakan oleh orang di sekitar korban seperti keluarga.
Faktor-Faktor Kekerasan (skripsi dan tesis)
Dalam penelitian ini, penulis mengkaji kekerasan yang
terjadi pada anak. Menurut Huraerah (2007), kekerasan yang
terjadi pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :
1) Faktor Internal
a) Berasal dari dalam diri anak, misalnya adanya
gangguan perkembagan yang diderita anak,
ketergantungan anak pada lingkungannya,
mengalami cacat, gangguan tingkah laku dan lain
sebagainya.
b) Berasal dari keluarga atau orang tua, dikarenakan
pola asuh orang tua dalam membesarkan anak.
Keluarga yang sering bertengkar memiliki tingkat
kekerasan lebih tinggi dikarenakan faktor pikiran atau
stress yang dialami orang tua. Tingkat kematangan
psikologis orang tua juga menentukan pola asuh
orang tua, kemudian riwayat masa kecil orang tua.
Orang tua yang masa kecilnya diasuh dengan cara kekerasan cenderung melakukan hal yang sama
kepada anaknya.
2) Faktor Eksternal
a) Lingkungan luar, lingkungan memiliki pengaruh
yang besar dimana lingkungan yang dimaksud berupa
tempat sejarah penelantaraan anak atau tingkat
kriminalitas pada lingkungan tersebut sangat tinggi.
b) Media massa, sebagai salah satu alat untuk
mendapatkan informasi. Media tersebut bisa
memberikan dampak positif maupun negatif.
Informasi dengan mudah didapatkan melalui media
massa akan tetapi pada media itu sendiri
menampilkan adegan kekerasan, perkelahian,
penganiayaan yang bisa menjadi penyebab terjadinya
kekerasan.
c) Budaya, anak yang tidak memenuhi harapan orang
tua maka akan dihukum, keadaan itu telah menjadi
budaya yang mengikat pada masyarakat. Misalnya
pada anak laki-laki, sudah menjadi kebiasaan mencap
anak laki-laki tidak boleh cengeng atau gampang
menangis. Prinsip seperti itu membuat orang tua
melakukan hal yang wajah ketika memukul anak
untuk mendidik anaknya sebagai pribadi yang kuat.
Jenis-Jenis Kekerasan (skripsi dan tesis)
Kekerasan memiliki beberapa jenis dan bentuknya dari
beberapa pendapat para ahli. Tindakan kekerasan itu sendiri
sangatlah luas sehingga dikelompokkan menjadi beberapa
bagian.
Menurut Subhan (2004), kekerasan terdiri dari beberapa
jenis yaitu :
1) Kekerasan fisik, misalnya pelecehan seksual, pemukulan,
penganiayaan serta pemerkosaan.
2) Kekerasan non fisik, misalnya penghinaan, merendahkan,
memaki dan lain-lain.
Menurut Jach D. Douglas dan Frances C. Waksler, ada
(empat) jenis kekerasan yaitu : 1) Kekerasan terbuka, yang mana ini merupakan jenis
kekerasan yang bisa dilihat seperti perkelahian.
2) Kekerasan tertutup, yang mana ini merupakan jenis
kekerasan yang tidak bisa dilihat secara langsung seperti
tindakan mengancam.
3) Kekerasan agresif, yang mana ini merupakan jenis
kekerasan dengan tidak untuk melakukan perlindungan
akan tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti jabatan.
4) Kekerasan defensif, yang mana ini merupakan jenis
kekerasan untuk melakukan perlindungan diri.
Menurut Shinta dan Bramanti (2007), jenis dari kekerasan
terdiri dari :
1) Kekerasan fisik, dilakukan secara intensif yang berpotensi
membahayakan, bisa menimbulkan luka, cacat bahkan
kematian.
2) Kekerasan seksual, hubungan seksual dengan seseorang
yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami
keadaaan dari aksi tersebut, orang yang mengalami tidak
mampu untuk menolak atau ketidakinginannya untuk ikut
dalam hubungan seksual tersebut.
3) Kekerasan psikologis/emosional, dapat berupa ancaman
dan penghinaan.
4) Kekerasan ekonomi, terjadi ketika uang atau sumber
ekonomi korban dikontrol secara penuh oleh pelaku
kekerasan.
Definisi Kekerasan (skripsi dan tesis)
Pengertian dari kekerasan dapat berupa membawa kekuatan
dalam Bahasa Inggris. “violence” Bahasa Inggris dari kekerasan
merupakan gabungan kata “vis” yang artinya daya atau kekuatan
dan “latus” yang memiliki arti membawa secara etimologis.
Sehingga arti dari kata “violence” itu adalah membawa kekuatan
(Windu, 1992).
“Tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan
penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada
tubuh orang lain (Chawazi, 2001).”
Menurut KBBI, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain cedera atau
mati maupun kerusakan fisik atau barang ialah pengertian dari
kekerasan.
Kekerasan pada umumnya dilakukan kepada orang yang
lebih lemah dari pada pelakunya sehingga kekerasan memiliki
pengertian yang hampir sama dengan penindasan atau
penganiayaan. Perilaku kekerasan menggambarkan keadaan yang
agresif, marah dan benci yang dapat menimbulkan bahaya. Oleh
karena itu, kekerasan merupakan salah satu masalah kejahatan
yang selalu berkembang dari masa ke masa di lingkungan
masyarakat. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia
mencantumkan pengertian dari kekerasan yang salah satunya
berbunyi sebagai berikut,
“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
(Indonesia, 2016).”
Banyak para ahli hukum yang mengartikan kata kekerasan
dengan melihat sudut pandang yang berbeda-beda dikarenakan
perbuatan kekerasan sangatlah luas. Tindak kekerasan bukan
hanya sebagai tindakan yang melanggar peraturan perundangundangan saja, akan tetapi juga melanggar norma dasar yang
hidup dalam masyarakat yang belum diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Kewajiban Anak (skripsi dan tesis)
Setiap manusia di dunia ini memiliki hak dan kewajiban.
Ayah berkewajiban untuk mencari nafkah sedangkan ibu
mengurus rumah tangga. Masing-masing memiliki kewajiban
sesuai peranannya didalam kehidupan, bahkan anak sekalipun
memiliki kewajiban. Peraturan perundang-undangan Indonesia
mengatur hak anak dan juga kewajiban anak, yang berbunyi :
“Setiap anak berkewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi
teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
(Indonesia, 2016).”
Masih banyak kewajiban sebagai anak selain yang
dicantumkan dalam UU Perlindungan Anak di atas. Dalam
kehidupan sehari-hari, kewajiban anak bertambah seiring
bertambahnya usia. Berbeda kewajiban seorang anak ketika
masih berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun dengan di atas 10
(sepuluh) tahun. Semakin menua manusia, semakin banyak pula
kewajiban yang harus dijalankan
Hak Anak (skripsi dan tesis)
UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa “perlindungan
atas kekerasan dan diskriminasi merupakan hak anak.” Anak
merupakan generasi penerus bangsa sehingga upaya
perlindungan anak haruslah dilakukan sejak dini agar kelak bisa
berpartisipasi dalam secara optimal. Banyak hak yang
sepatutnya dilindungi dimana hak tersebut diatur dalam beberapa
peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :
1) “(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan
dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam
keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk
tumbuh dan berkembang dengan wajar.
(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan
kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan
kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga
negara yang baik dan berguna.
(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik
semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan
hidup yang dapat membahayakan atau menghambat
pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar
(Indonesia, 1979).”
2) “(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua,
keluarga, Masyarakat, dan negara (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk
kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh
hukum bahkan sejak dalam kandungan. [. . .]
(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan
hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental.
penelantaran. perlakuan buruk, dan pelecehan seksual
selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau
pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas
pengasuhan;
(2) Dalam hal orang tua. wali, atau pengasuh anak
melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental,
penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual
termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap
anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan
pemberatan hukuman. [. . .]
(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang
tidak manusiawi.
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat
dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya
secara melawan hukum.
(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak
hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku
dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir .
(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai
dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa,
kecuali demi kepentingannya.
(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
membela diri dan memperoleh keadilan di depan
Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam
sidang yang tertutup untuk umum (Indonesia, 1999).”
Definisi Anak (skripsi dan tesis)
Seperti yang telah dijelaskan di atas, definisi anak dapat
diartikan berbeda-beda tergantung dari sudut pandang kita
melihat. Dan terdapat beberapa Undang-Undang di Indonesia
yang mendefinisikan tentang anak, antara lain :
1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
(Indonesia, 2016).”
2) “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah
demi kepentingannya (Indonesia, 1999).”
3) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
(Pemerintah Daerah Kota Batam, 2016).”
Keturunan kedua atau manusia yang masih kecil
merupakan definisi anak menurut KBBI. Beberapa para ahli juga
mengemukakan pendapatnya mengenai definisi anak. Manusia
yang muda dalam umur dan jiwa serta mudah terpengaruh oleh
keadaan sekitar merupakan anak-anak menurut R. A. Kosnan.
Sehingga anak-anak wajib diperhatikan agar hak-hak anak dapat
terlindungi dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan.
Selama masih dalam pertumbuhan dan perkembangan,
anak masih disebut anak dan dapat dikatakan dewasa jika proses
tersebut telah selesai. Batasan umur dikatakan anak telah dewasa
adalah 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 21 (dua
Tinjauan Umum Tentang Anak (skripsi dan tesis)
Secara umum, anak merupakan karunia terindah dari Tuhan YME
yang lahir dari perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan.
Banyak sisi yang dapat kita lihat untuk mengartikan kata “anak”. Anak
dari sudut pandang hukum ialah orang yang belum dewasa sehingga
dapat dikatakan belum cakap hukum. Namun, dari sudut pandang lain
menyatakan bahwa kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan
usia. Akan tetapi, negara Indonesia yang disebut sebagai negara hukum
menetapkan ukuran kedewasaan seseorang dengan batasan usia pada
suatu peraturan perundang-undangan.
Dalam hukum islam, batasan seorang anak dikatakan dewasa
ialah ketika anak tersebut telah masuk ke masa baligh yang ditandai
dengan perbedaan badaniah baik itu pada laki-laki maupun perempuan.
Laki-laki akan mengalami mimpi yang dialami oleh laki-laki dewasa
dan perempuan akan mengalami menstruasi atau biasa disebut juga
sebagai haid.
Keabsahan Perjanjian dengan Syarat Eksonerasi (skripsi dan tesis)
Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan
klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan
pengalihan tanggung jawab. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 18 ayat (2)
yang menyatakan bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang
mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti, dan jika tidak
dipenuhi maka klausula baku menjadi batal demi hukum.
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
tersebut, maka pengertian klausula baku dengan klausula eksonerasi adalah
tidak sama, di sini klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh
pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klasula eksonerasi
yang memberikan beban yang tidak imbang diantara para pihak dan cenderung
merugikan pihak yang lemah. Dalam pembahasan lebih lanjut akan dilakukan
analisis terhadap isi perjanjian baku yang dibuat oleh distributor dan sub
distributor produk FMCG, mengandung klausula eksonerasi ataukah tidak.
Tanggung Jawab dan Eksonerasi (skripsi dan tesis)
Menurut Abdulkadir Muhammad (1992:18-19) tanggung jawab
merupakan realisasi dari kewajiban terhadap pihak lain. Untuk merealisasikan
kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya ialah terpenuhinya
hak pihak lain secara sempurna. Dikatakan terpenuhi secara sempurna apabila
kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain
memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula dan tidak dirugikan. Dikatakan
terpenuhi secara tidak sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan
sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya tidak
sebagaimana mestinya pula dan dirugikan.
Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian.
Dalam rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban
konsumen dan yang menjadi beban pengusaha. Keadaan ini disusun sedemikian
rapi dalam syarat perjanjian. Syarat yang berisi pembatasan atau pembebasan
tanggung jawab ini disebut klausul eksonerasi. Klausula eksonerasi selalu
menguntungkan pengusaha. Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam
pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang
timbul karena kesengajaan pengusaha bertentangan dengan kesusilaan. Tujuan
utama dari kalusul eksonerasi adalah mencegah pihak konsumen merugikan
kepentingan pengusaha.
Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad (1992:20) menyatakan bahwa dalam
suatu perjanjian dapat dirumuskan klausula eksonerasi karena keadaan
memaksa, karena perbuatan pihak-pihak dalam perjanjian. Perbuatan pihakpihak ini dapat mengenai kepentingan pihak kedua dan pihak ketiga. Ada 3
kemungkinan eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian:
a. Eksonerasi karena keadaan memaksa
Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung
jawab pihak-pihak. Dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan
kepada konsumen, pengusaha dibebaskan dari beban tanggung jawab,
misalnya dalam sewa barangnya musnah karena terbakar. Sebab
kebakaran bukan karena kesalahan pihak-pihak. Dalam hal ini pembeli
diwajibkan melunasi harga yang belum dibayar lunas berdasarkan
klausula eksonerasi.
b. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua
Kerugian yang timbul akibat kesalahan pengusaha seharusnya
menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini terjadi karena pengusaha
tidak baik atau lalai melaksanakan kewajiban terhadap pihak kedua.
Dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian dapat dibebankan kepada
konsumen, pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab. Misalnya dalam
perjanjian pengangkutan ditentukan barang bawaan yang rusak atau
hilang bukan tanggung jawab pengangkut.
c. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga
Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya
menjadi tanggung jawab pengusaha. Dalam syarat-syarat perjanjian,
kerugian yang timbul dapat dibebankan kepada pihak kedua, yang
ternyata menjadi beban pihak ketiga. Dalam hal ini pihak pertama
dibebaskan dari tanggung jawab, termasuk juga terhadap tuntutan dari
pihak ketiga. Dalam konteks perjanjian antara distributor dan sub
distributor maka pihak kesatu adalah distributor, pihak kedua adalah sub
distributor sedangkan pihak ketiga dapat grosir, pengecer, atau
kosumen.
Keabsahan Perjanjian dengan Syarat Baku (skripsi dan tesis)
Mengenai keabsahan perjanjian baku ada beberapa pendapat dari para
tokoh yang dikutip oleh Sutan Remi Sjahdeini (1993:70) sebagai berikut :
a. Sluijter: perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan
pengusaha adalah seperti pembentuk undang-undang.
b. Pitlo: perjanjian baku adalah perjanjian paksa.
c. Stein: perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan
fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri
pada perjanjian .
d. Asser Rutten: setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung
jawab terhadap dirinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku
membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui
dan menghendaki isi formulir perjanjian.
Namun Hondius berpendapat lain, ia mengatakan bahwa perjanjian baku
mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan ‘kebiasaan’ (gebruik) yang berlaku
di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Sutan Remy Sjahdeini
sepakat dengan pendapat Hondius, menurutnya: “Keabsahan berlakunya
perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku
eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya
perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun
lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari
kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa
perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh
masyarakat”.
Keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan,
tetapi masih perlu dibahas apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat berat
sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar sangat
memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian
yang menindas dan tidak adil. Maksud dari sangat berat sebelah ialah bahwa
perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja
(yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa
mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihak lainnya
sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Sutan
Remy (1993:71), lebih lanjut.menyatakan keabsahan berlakunya perjanjian
baku itu memang tidak perlu dipersoalkan, karena secara praktek telah diterima,
tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan main agar klausulklausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku, baik sebagian maupun
seluruhnya mengikat pihak lainnya
Berlakunya Perjanjian dengan Syarat-Syarat Baku (skripsi dan tesis)
Perjanjian dengan syarat-syarat baku terjadi dengan berbagai cara. Sampai
saat ini berlakunya perjanjian dengan syarat-syarat baku antara lain dengan cara
(Nasution, 2002:95-96) :
a. Memuatnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah
dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya dikalangan
pengusaha, baik itu produsen, distributor maupun pedagang eceran produk
yang bersangkutan. Pokoknya disediakan oleh si penyedia barang atau jasa
yang ditawarkan pada orang banyak (dalam hubungan distributor dan sub
distributor, biasanya konsep perjanjian baku disiapkan oleh distributor).
b. Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas baik berupa tabel, kuitansi,
bon, tanda terima barang atau lain-lain bentuk penjualan dan atau
penyerahan barang dari toko, kedai, supermarket, dan sebagainya.
c. Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku
di tempat tertentu, seperti di tempat parkir atau di penginapan dengan
meletakkan atau dengan menempelkan pengumuman itu di meja/ruang
penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan. Biasanya
kalimatnya berbunyi “uang, barang, perhiasan, jam tangan dan atau surat
berharga yang hilang tidak termasuk dalam tanggung jawab kami.”
Dalam konteks pembahasan perjanjian baku antara distributor dan sub
distributor produk FMCG, syarat-syarat baku yang sudah dibuat dahulu oleh
distributor umumnya dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian tertulis.
Dokumen tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu untuk kemudian
distandarkan menjadi bentuk perjanjian baku yang diberlakukan untuk semua
sub distributor yang ditunjuk menjadi perantara pemasaran produk di wilayah
tertentu.
Landasan Hukum Perjanjian Baku (skripsi dan tesis)
Penerapan perjanjian baku secara mendasar mengacu kepada asas
kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Selain itu
ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perjanjian
baku sebagai berikut (Salim, 2006:150-153) :
a. Pasal 2.19 sampai dengan Pasal 2.22 Prinsip UNIDROIT (Princples of
international Comercial Contract).
Ketentuan dalam Prinsip UNIDROIT secara yuridis memang
belum ada kekuatan mengikat untuk diberlakukan di Indonesia karena
belum diratifikasi, meskipun demikian ketentuan di dalamnya dapat
menjadi salah satu acuan dalam mengatur perjanjian baku. Pasal 2.19
Prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut :
1) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menggunakan
syarat-syarat baku, maka berlaku aturan-aturan umum tentang
pembentukan perjanjian dengan tunduk pada Pasal 2,20-Pasal 2.22;
2) Syarat-syarat baku merupakan aturan yang telah dipersiapkan
terlebih dahulu untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang
oleh salah satu pihak dan secara nyata digunakan tanpa negosiasi
dengan pihak lainnya.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disampaikan
bahwa Pasal 2.19 mengatur tentang tunduknya salah satu pihak
terhadap perjanjian baku dan pengertian perjanjian baku.
Pasal 2.20 Prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut :
1) Suatu persyaratan dalam persyaratan-persyaratan standar yang
tidak dapat secara layak diharapkan oleh suatu pihak, dinyatakan
tidak berlaku kecuali pihak tersebut secara tegas menerimanya.
2) Untuk menentukan apakah suatu persyaratan memenuhi ciri
seperti tersebut di atas akan bergantung pada isi, bahasa, dan
penyajiannya.
Ciri-Ciri Perjanjian Baku (skripsi dan tesis)
Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri
perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan
masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian
hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari
kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian,
kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin, karena konsumen hanya
menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha (Abdul kadir,
1992:.42). Menurut Mariam Darus Badrulzaman (1981:69), perjanjian baku
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a. Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat.
b. Masyarakat dalam hal ini debitur, sama sekali tidak ikut bersama-sama
menentukan isi perjanjian.
c. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
d. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.
Dalam praktek penunjukan subdistibutor oleh distributor produk FMCG,
distributor memiliki posisi yang lebih kuat dibanding dengan sub distributor.
Pada umumnya distributor sudah menyiapkan klausula-klausula dalam
perjanjian penunjukan tersebut. Menurut penulis masih perlu dilakukan kajian
lebih mendalam terkait pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian baku
selalu berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak yang menyiapkan
perjanjian. Klausul-klausul dalam perjanjian baku sangat dimungkinkan tidak
berat sebelah mengingat adanya ketentuan mengenai isi perjanjian yag diatur
dalam Pasal 1339 KUH Perdata dan juga beberapa pasal terkait perlindungan
konsumen dalam UUPK. Lebih lanjut hal ini akan dibahas secara detail dalam
bagian pembahasan penulisan ini.
Jenis-Jenis Perjanjian Baku (skripsi dan tesis)
Menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam Salim (2006:156) perjanjian
baku dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :
a. Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh
pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di
sini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi yang
kuat.
b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya
ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-
pihaknya terdiri dari pihak majikan atau kreditur dan pihak lainnya
buruh/debitur.
c. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah ialah perjanjian baku
yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan tertentu,
misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
d. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris/advokat, yaitu
perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk
memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan
notaris/advokat yang bersangkutan.
Pengertian perjanjian baku (skripsi dan tesis)
Istilah perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam
bahasa Inggris yaitu standard contract atau standard agreement (Mohammad,
1992:6). Dalam bahasa Indonesia sering disebutkan dengan istilah perjanjian
standar, perjanjian baku, atau kontrak baku. Dalam pembahasan berikutnya
agar tidak membingungkan penulis akan menggunakan kata perjanjian baku
untuk mewakili beberapa sebutan yang berbeda seperti tersebut di atas.
Menurut Fuady dalam Salim (2006:145) perjanjian baku dirumuskan
sebagai berikut:
Perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh
salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan seringkali sudah
tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah
satu pihak,…..dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak
mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi
atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak
tersebut,….
Selanjutnya Remy Sjahdeini dalam salim (2006:146) memberikan pengertian
tentang perjanjian baku sebagai suatu perjanjian yang hampir seluruh
klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya, pihak lainnya pada dasarnya
tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.
Uraian di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian
tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, yang klausul-klausul di
dalamnya dibakukan dan bahkan sering kali perjanjian tersebut dituangkan
dalam bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak. Dalam hal ini ketika
perjanjian tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan datadata informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam
klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak
mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau
mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut,
sehingga sangat memungkinkan terjadinya posisi yang berat sebelah antara para
pihak selain beberapa keuntungan yang akan dijelaskan dalam uraian
berikutnya.
Dari pemahaman terhadap uraian dan beberapa definisi di atas dapat
disimpulkan lebih lanjut karakteristik utama perjanjian baku yang dapat juga
disebutkan sebagai nilai lebih penggunaan perjanjian baku sebagai berikut
(Mohammad, 1992:8-9) :
a. Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaki-transaksi
tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas
transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi.
b. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi
pembuatnya dan / atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri di
dalamnya,
c. Demi pelayanan yang cepat sebagian besar atau seluruh persyaratan di
dalamnya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk
dapat digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan
kebutuhan,
d. Biasanya isi dan persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih
dahulu secara sepihak yang langsung berkepentingan dalam memasarkan
produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat,
e. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak
memperhatikan kondisi dan / atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap
konsumen, dan karena itu pihak konsumen hanya perlu menyetujui atau
menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.
Ganti rugi (skripsi dan tesis)
Ada 2 ganti rugi yaitu ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Pasal
1234 s.d. Pasal 1252 KUH Perdata dan ganti rugi karena perbuatan melawan
hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena
wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur
yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi
yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada
pihak yang dirugikannya.
Menurut Pasal 1239 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Tiap-tiap
perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu bila si
berhutang (debitur) tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan
penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan
bunga”. Berdasarkan ketentuan pasal ini maka bila terdapat debitur yang
wanprestasi atau berprestasi buruk, debitur itu wajib memberikan ganti biaya,
rugi dan bunga.
Wanprestasi (skripsi dan tesis)
Umumnya semua kontrak diakhiri dengan pelaksanaan dari kontrak
tersebut, hal ini berarti bahwa para pihak memenuhi kesepakatan berdasarkan
persyaratan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak. Pemenuhan
perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi,
sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1234 bahwa prestasi diartikan
dengan memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat
sesuatu. Dengan terlaksananya prestasi, kewajiban-kewajiban para pihak
berakhir. Sebaliknya, apabila si berutang atau debitur tidak
melaksanakannya, ia disebut melakukan wanprestasi. Secara sederhana
wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi
yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang
seharusnya. Dalam hal ini debitur dianggap melakukan wanprestasi ketika
dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan,
atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu
pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur,
yang lebih dikenal dengan istilah onrecthmatigedaad. Akibatnya debitur
diharuskan untuk membayar ganti rugi, atau pihak kreditur dapat meminta
pembatalan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dikatakan
“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap
orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan
kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.
Somasi (skripsi dan tesis)
Somasi merupakan terjemahan dari ingebrekestelling, yang diatur dalam
Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pengertian Somasi
adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar
dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati
antara keduanya.
Somasi diperlukan untuk mengingatkan agar debitur yang lalai
memenuhi kewajiban seperti tercantum dalam perjanjian segera memenuhi
kewajibannya. Menurut Hoge Raad tanggal 9 desember 1892 dalam Hardijan
Rusli (1993:138) somasi tidak dapat dilakukan secara lisan, dan dalam hal ini
harus menyebutkan waktu tertentu untuk untuk tenggang waktu pelaksanaan
perjanjian, karena bila tidak ada maka debitur dianggap belum lalai. Dalam
hal sudah ada pengakuan dari debitur itu sendiri bahwa ia sudah dalam
keadaan lalai atau telah menolak untuk melakukan prestasi maka
sesungguhnya somasi dari kreditur tidak diperlukan lagi.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) (skripsi dan tesis)
Di dalam kehidupan lalu lintas hukum ada kemungkinan bentuk perbuatan
tidak atau belum tercakup di dalam peraturan perundang-undangan. Namun
tumbuh karena dinamika dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal demikian
Notaris berperan mencarikan bentuk perjanjian yang paling sesuai untuk
peristiwa hukum tersebut dengan tetap mengacu pada unsur perjanjian dan
syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang dimaksud diantaranya perjanjian
pengikatan jual beli, perjanjian jaminan fidusia dan perjanjian sewa-beli.
Bentuk-bentuk perjanjian tersebut digolongkan pada perjanjian tidak bernama
(Salim, 2006:4) yang maksudnya adalah perjanjian-perjanjian yang walaupun
mempunyai nama tetapi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) digolongkan pada perjanjian
bantuan. Perjanjian bantuan adalah suatu perjanjian pendahuluan yang
mendasarkan pada kebebasan berkontrak dan asas-asas perjanjian lainnya,
seperti konsensualisme, kekuatan mengikat serta keseimbangan terutama
karena belum dapat dilakukan perjanjian yang hendak dituju oleh para pihak.
Pasal 1458 KUH Perdata pada dasarnya merupakan landasan dari PPJB.
Adapun isi ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:
“jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya
orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya,
meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.
Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa jual beli sudah dianggap terjadi
sepanjang para pihak telah sepakat terhadap semua persyaratan jual belinya,
meskipun kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban
pembeli untuk membayar harga barang belum dilaksanakan.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli mengandung janji-janji yang harus
dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat
melakukan perjanjian pokoknya. Persyaratan tersebut dapat bersifat beragam,
misalnya karena belum lunas dibayar seluruh harga jual belinya, atau sertifikat
tanah haknya sedang dalam penyelesaian balik nama pada instansi yang
berwenang sedangkan calon penjual dan calon pembeli sudah setuju melakukan
transaksi jual beli. Herlien Budiono (2002:54-55) secara spesifik memberikan
batasan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai berikut :
“Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi
sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya bebas. Pada umumnya
suatu PPJB mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu
oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat dilakukannya
perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir dari para pihak”.
Perjanjian pengikatan jual beli merupakan bentuk perjanjian untuk sementara
mengatasi keadaan menantikan dipenuhinya syarat perjanjian pokoknya, yaitu
jual beli dihadapan pejabat yang berwenang. Syarat-syarat dan ketentuanketentuan di dalamnya adalah hal yang subyektif sesuai dengan keinginan para
pihak yang harus dijaga oleh Notaris agar tidak melanggar undang-undang serta
menjamin kepentingan dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
Disinilah peran Notaris “menciptakan” dalam menemukan suatu bentuk akta
yang dapat menampung kebutuhan masyarakat (Saputro, 2008:79-81).
Dalam kaitannya dengan perjanjian antara distributor dengan sub
distributor produk FMCG, Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini dimungkinkan
dimanfaatkan dalam proses penunjukan sub distributor oleh distributor. Seperti
telah disebutkan sebelumnya bahwa peran sub distributor bukan bertindak atas
nama prinsipal atau distributor, tetapi bertindak atas nama sub distributor
sendiri. Hal tersebut membawa dampak terjadinya proses jual beli produk
antara distributor dengan sub distributor sebelum sub distributor memasarkan
produk-produk di wilayah yang telah ditentukan.
Berakhirnya Perjanjian (skripsi dan tesis)
Berakhirnya perjanjian dengan berakhirnya perikatan adalah tidak sama.
Berakhirnya perjanjian tidak diatur dalam Undang-Undang, sedangkan
berakhirnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Perikatan
berakhir dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Karena pembayaran
b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan
atau penitipan;
c. Karena pembaharuan utang
d. Karena perjumpaan utang.
e. Karena perjumpaan utang dan kompensasi;
f. Karena pencampuran utang
g. Karena pembebasan utang
h. Karena musnahnya barang yang terutang;
i. Karena pembatalan atau kebatalan;
j. Karena berlakunya suatu syarat batal;
k. Karena lewatnya waktu.
Hal tersebut berbeda dengan pengertian berakhirnya perjanjian, yaitu
selesai atau hapusnya sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak, yaitu
pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal (Salim, 2003:163). Menurut R.
Setiawan (1997:69) dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan,
menyebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian dapat hapus karena beberapa
hal sebagai berikut:
a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya perjanjian
tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu.
b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian,
misalnya pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa para
ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan.
Waktu perjanjian dalam Pasal 1066 ayat (4) KUH Perdata dibatasi hanya
selama 5 tahun.
c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan
terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian tersebut akan hapus,
misalnya jika terjadi salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian
akan hapus, antara lain:
1) Perjanjian Perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdata).
2) Perjanjian Pemberian Kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata)
3) Perjanjian Kerja (Pasal 1603 KUH Perdata).
4) Pernyataan penghentian perjanjian (Opzegging). Penghentian
perjanjian ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua
belah pihak dan ini hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang
bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewamenyewa.
d. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
e. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.
f. Dengan perjanjian dari para pihak.
Pihak-Pihak Dalam Perjanjian. (skripsi dan tesis)
Pengertian tentang pihak-pihak dalam perjanjian di sini adalah tentang
siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUH
Perdata, disebutkan :
“Pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri
atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri”.
Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri,
ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan
sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada
memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah
semestinya, perikatan hukum yang dilakukan oleh suatu perjanjian, hanya
mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak
mengikat orang-orang lain.
Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang
tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut. Kalau seseorang
ingin mengikatkan diri dengan orang lain, harus ada kuasa yang diberikan oleh
orang tersebut. Namun, kalau akan dikuasakan kepada orang lain, yang
selanjutnya mengikatkan orang itu pada seorang lain lagi, maka orang tersebut
tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama orang lain, yaitu si
pemberi kuasa. Yang menjadi pihak dalam perjanjian yang dibuat atas nama
orang lain, adalah orang tersebut dan bukan orang itu sendiri.
Dalam konteks pembahasan perjanjian antara distributor dan sub
distributor produk FMCG, yang menjadi para pihak adalah distributor yang
diwakili pimpinan tertingginya dan sub distributor yang juga diwakili oleh
pimpinan tertingginya. Hal tersebut dapat dilihat lebih detail dalam analisis
yang akan dilakukan lebih lanjut dalam pembahasan terhadap dokumen kontrak
antara distributor dan sub distributor produk FMCG.
Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)
Suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah
pihak apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320
KUH Perdata, yaitu (Miru, 2007:13) :
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
c) Mengenai suatu hal tertentu;
d) Suatu sebab yang halal.
Asas daya mengikat perjanjian (pacta sunt servanda) (skripsi dan tesis)
Asas ini disebut juga asas kepastian hukum, merupakan asas bahwa
hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang
dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian
yang dibuat oleh para pihak (Sunaryati, 1994:11; Miru, 2007:4-5).
Menurut Salim H.S. (2006:11) asas ini berhubungan dengan akibat
perjanjian, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata terutama
dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya” tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat
secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi
pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung arti bahwa para pihak
wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Lebih jauh, pihak
yang satu tidak dapat melepaskan diri secara sepihak dari pihak lain.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) yang menyatakan
bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu”.
Menurut L.J. van Apeldoorn (2004:149-156), ada analogi tertentu
antara perjanjian atau kontrak dengan undang-undang. Hingga batas
tertentu para pihak yang membuat perjanjian bertindak sebagai
pembentuk undang-undang (legislator swasta). Tentunya selain
persamaan tersebut di atas, terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu
terkait dengan daya berlakunya. Undang-undang dengan segala proses
dan prosedurnya berlaku dan mengikat untuk semua orang dan bersifat
abstrak. Sementara itu kontrak mempunyai daya berlaku terbatas pada
para pihak, selain itu dengan kontrak para pihak bermaksud untuk
melakukan perbuatan konkrit (Hernoko, 2008:111). Para pihak yang
berkontrak dapat secara mandiri mengatur pola hubungan-hubungan
hukum di antara mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah
sesuai Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai daya berlaku seperti halnya
undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati
oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan
bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).
Ketentuan tersebut di atas pada dasarnya memberikan pengakuan
terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat
perjanjian, bebas menentukan: (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat
perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) undangundang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu. Kebebasan dan
kemandirian para pihak ini tidak lain merupakan perwujudan otonomi
para pihak (partij autonomie) yang dijunjung tinggi. Kekuatan mengikat
perjanjian yang pada prinsipnya mempunyai daya kerja (strekking)
sebatas para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menunjukkan
bahwa hak yang lahir merupakan hak perorangan (persoonlijk) dan
bersifat relatif (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2008:60). Namun
demikian pada situasi tertentu dapat diperluas menjangkau pihak-pihak
lain. Hal ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata yang
menyatakan, “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak
ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu
pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa
pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya
kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan
syarat itu.” Ketentuan lain yang menunjukkan adanya daya kerja
(strekking) mengikatnya perjanjian, seperti terdapat dalam pengaturan
Pasal 1318, 1365 dan 1576 KUH Perdata.
Asas kebebasan berkontrak (skripsi dan tesis)
Pengertian asas ini terlihat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang
berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pada pasal ini
menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak
yang bersangkutan mengikat kedua belah pihak atau pihak-pihak yang
bersangkutan. Hal ini sangat wajar agar kepentingan pihak lain
terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan
kedua belah pihak, maka pembatalannyapun harus atas kesepakatan
kedua belah pihak (Miru, 2008:79). Menurut Amirizal (1999:36-38)
asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa macam unsur, yaitu
perseorangan bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan
perjanjian; perseorangan bebas untuk mengadakan perjanjian dengan
siapapun juga; mengenai isi, syarat, dan luasnya perjanjian orang bebas
menentukan. Mendasar kepada unsur-unsur tersebut maka dapat
dikatakan bahwa masyarakat diperkenankan untuk membuat perjanjian
apapun asalkan dibuat secara sah seperti yang diatur dalam Pasal 1320
KUH Perdata. Oleh karena itu perjanjian akan mengikat para pihak yang
membuatnya, sebagai suatu undang-undang. Dengan perkataan lain,
selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,
kesusilaan, merugikan kepentingan umum dan ketertiban, maka
diperbolehkan.
Dalam perkembangannya penerapan asas kebebasan berkontrak
tidaklah bebas sebebas-bebasnya. Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan
utuh dalam satu sistem, menurut Agus Yudha Hernoko (2009:102)
penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari
substansi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus juga dikaitkan dengan
kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain,
yaitu:
1) Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai syarat sahnya perjanjian
(kontrak)
2) Pasal 1335 KUH Perdata, yang melarang dibuatnya perjanjian
tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau
yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan
3) Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab
adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum
4) Pasal 1338 (3) KUH Perdata, yang menerapkan bahwa
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
5) Pasal 1339 KUH Perdata, menunjuk terikatnya perjanjian
kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan
yang dimaksud dalam Pasal 1339 KUH Perdata bukanlah
kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam
kalangan tertentu selalu diperhatikan
6) Pasal 1347 KUH Perdata mengatur mengenai hal-hal yang
menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam
dimasukkan dalam perjanjian (bestandig gebruiklijk beding).
Demikian juga dalam konteks penerapan perjanjian baku yang
dibuat antara distributor dan sub distributor produk FMCG, meskipun
asas kebebasan berkontrak memungkinkan dibuatnya perjanjian antar
pihak dengan klausula-klausula yang dapat ditentukan sendiri oleh para
pihak, dalam praktek penyusunan dan pelaksanaan perjanjian tetap
harus memperhatikan batasan-batasan seperti diatur dalam ketentuanketentuan tersebut di atas. Salah satu batasan yang akan dibahas lebih
lanjut dalam tulisan ini adalah yang tertuang dalam Pasal 1339 KUH
Perdata secara khusus masalah kepatutan yang akan dibahas lebih detail
dalam pembahasan berikutnya.
Asas konsensualisme (skripsi dan tesis)
Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat
(1) KUH Perdata. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa
perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup
dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan
persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua
belah pihak (Salim, 2003:10; Sunaryati, 1994:10). Hal ini berarti bahwa
dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan
kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut
sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak
untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme mempunyai
hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas
kekuatan mengikat yang ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1)
KUH Perdata, terlihat pada istilah “kesepakatan” dimana menurut asas
ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Di sini
yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (meeting of mind)
sebagai inti dari hukum kontrak (Hernoko, 2008:106). Asas
konsensualisme merupakan ruh dari perjanjian. Hal ini tersimpul dari
kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat
perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang
sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (wilsgebreke)
yang mempengaruhi timbulnya perjanjian (Hernoko, 2008:111). Dengan
demikian, asas konsensualisme yang tersimpul dari ketentuan Pasal
1320 angka 1 (tentang kesepakatan atau toestemming), yang
menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir dengan adanya kata
sepakat, hendaknya juga tidak diinterpretasi semata-mata secara
gramatikal. Pemahaman asas konsesualisme yang menekankan pada
“sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang
berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi
komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang
beriktikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya
perbuatan”, sehingga dengan asumsi bahwa yang berhadapan dalam
berkontrak itu adalah para “gentleman”, maka akan terwujud juga
“gentleman agreement” diantara para pihak. Apabila kata sepakat yang
diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya,
dalam arti terjadi cacat kehendak, maka dalam hal ini akan mengancam
eksistensi kontrak itu sendiri. Pada akhirnya, pemahaman terhadap asas
konsensualisme tidak terpaku sekedar mendasarkan pada kata sepakat
saja, tetapi syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap
telah terpenuhi, sehingga kontrak tersebut menjadi sah.
Asas-asas Hukum Perjanjian (skripsi dan tesis)
Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran
dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah
mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan,
dan ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai
penjabarannya. Dengan demikian, asas-asas hukum selalu merupakan
fenomena yang penting dan mengambil tempat yang sentral dalam hukum
positif.
Asas-asas hukum berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum,
menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan mencegah adanya tumpang
tindih diantara semua norma hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi
titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum
yang diberlakukan dalam masyarakat (Putra Jaya, 2007:23).
Menurut pandangan Smits asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi
(Budiono, 2008:82). Pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan
keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar. Kedua, asas-asas
hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah
baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru.
Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip “etikal”, yang
merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Dari kedua fungsi tersebut
di atas diturunkan fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian
dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum
yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap
persoalan-persoalan baru yang berkembang”.
Menurut Sudikno Mertokusumo (2005:34) asas hukum bukanlah
peraturan konkrit. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum
sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang
terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam
peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan
hukum positip dan dapat di ketemukan dengan mencari sifat-sifat umum
dalam peraturan konkrit tersebut.
Beranjak dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa asas-asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, tetapi
merupakan latar belakang yang terdapat di dalam dan di belakang setiap
peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dan dapat diketemukan
dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. Asas hukum
berfungsi memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar
dan mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul.
Pengertian perjanjian (skripsi dan tesis)
Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal
1313 KUHPerdata tersebut berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih.” Menurut Sudikno (2005:117) perjanjian merupakan satu
hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan
akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum
yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang
satu berhak atas prestasi dan begitu juga suyek hukum yang lain
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah
disepakati.
Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah
kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua
istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan
seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang
berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas
terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara
kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan
bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan
demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga
berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan
pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata .
Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili
kata-kata perjanjian atau kontrak.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)
Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat
disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada
tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan
kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan
produktivitas nasionalnya.
Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan
dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja
yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotongroyong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan
bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh
sebab itu pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha
mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan
tenaga kerja.
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek
mengenai hak pekerja atas jaminan sosial menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja
berhak atas jamsostek. Dengan demikian undang-undang ini tidak
mengeksklusifkan status pekerja tertentu saja yang dapat disertakan dalam
program jamsostek, termasuk pekerja yang terikat PKWT maupun PKWTT juga.
Semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional
dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan
sering kali berakibat pada tingginya resiko yang mengancam keselamatan,
kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, dengan demikian perlu upaya
perlindungan tenaga kerja.
Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kerja (skripsi dan tesis)
Masalah yang menyangkut dengan Hak Asasi Manusia yang tidak boleh
dilanggar, sudah merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia. Meskipun
Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara lengkap tentang Hak-hak
Asasi Manusia akan tetapi hak untuk hidup, hak persamaan dalam hukum,
kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat telah
dijamin dalam konstitusi. Di samping itu sebagai anggota PBB Indonesia terikat
deklarasi universal Hak Asasi Manusia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi
konvensi hak sipil dan politik, tidak berarti Indonesia boleh melanggar Hak-hak
Asasi tersebut karena konvensi ini telah menjadi International Customary Law
dimana Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati dan
melindunginya.
Adapun hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk
memperoleh pekerjaan (Pasal 5);
2. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi
dari pemberi kerja (Pasal 6);
3. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11);
4. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan
kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3));
5. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah
mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja
pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja
(Pasal 18 ayat (1));
6. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas
pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga
sertifikasi (Pasal 23);
7. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan
yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31);
8. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan
sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan
menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 ayat (1);
9. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak
memperoleh istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan
dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 ayat (2);
10. Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 berhak
mendapat upah penuh (Pasal 84);
11. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a. Keselamatan kerja;
b. Moral dan kesusilaan; dan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama (Pasal 86 ayat (1);
12. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1));
13. Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial
tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1));
14. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (Pasal
104 ayat (1));
15. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara
sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan (Pasal 137);
16. Dalam hal pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan
tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pemberi kerja,
pekerja berhak mendapatkan upah (Pasal 145)
Jenis Perlindungan Hukum (skripsi dan tesis)
Menurut Philipus M. Hadjon ada, dua macam perlindungan hukum, yaitu
perlindungan hukum preventif dan represif.
1. Perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan
perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau
perselisihan.
Perlindungan yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah
yang didasarkan kepada kebebasan bertindak,karena adanya perlindungan
hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
Ada beberapa alasan warganegara harus mendapat perlindungan hukum dari
pemerintah yaitu: pertama, karena dalam berbagai hal warganegara dan badan
hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah. Oleh karena
itu warganegara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan
hukum, terutama untuk kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang
merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha; kedua, hubungan
antara pemerintah dengan warganegara tidak berjalan dalam posisi sejajar,
warganegara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan pemerintah;
ketiga, berbagai perselisihan warganegara dengan pemerintah itu berkenaan
dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dapat
melakukan intervensi terhadap kehidupan warganegara.
2. Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan hukum yang mengabdi
kepada kekuasaan represif dan kepada tata tertib sosial yang represif.
Kekuasaan yang memerintah adalah represif, dikatakan kurang
memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat yang diperintahkan apabila ia
cenderung untuk tidak mempedulikan kepentingan-kepentingan tersebut atau
menolak legitimasinya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam Pasal 106 mengatur:
1. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
a. Jaminan hari tua
b. Jaminan kesehatan
c. Jaminan kecelakaan kerja
d. Jaminan kematian, dan
e. Bantuan hukum
2. Perlindungan berupa jaminan haritua, jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai sistem
jaminan sosial nasional.
Pengertian Perlindungan Hukum (skripsi dan tesis)
Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan
kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk
mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.
Sedangkan Perlindungan sendiri adalah hal atau perbuatan melindungi.
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi
hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,
kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Bagi masyarakat umum perlindungan
hukum merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap
Negara yang mengedepankan diri sebagai Negara hukum, namun seperti
disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing Negara mempunyai cara dan
mekanismenya sendiri tentang bagaimana perlindungan hukum itu diberikan.
Agar hubungan antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis,
seimbang, dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang
menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka
hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut.
Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak
dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subyek hukum
dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara
wajar. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi
subyek hukum
Berakhirnya Hubungan Kerja (skripsi dan tesis)
Mengenai berakhirnya hubungan kerja dalam kesepakatan kerja dapat
terjadi karena :
1. Pekerja meninggal dunia, dengan pengecualian jika yang meninggal dunia
pihak pemberi kerja, maka kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak
berakhir. Bahkan suatu kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir
walaupun pemberi kerja jatuh pailit;
2. Demi hukum, yaitu karena berakhirnya waktu atau obyek yang diperjanjikan
atau disepakati telah lampau;
3. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
4. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; atau
5. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang menyebabkan
berakhirnya hubungan kerja.
Isi Perjanjian Kerja (skripsi dan tesis)
Isi perjanjian kerja merupakan inti dari perjanjian kerja. Ini berkaitan
dengan pekerjaan yang diperjanjikan. Adakalanya isi perjanjian kerja ini dirinci
dalam perjanjian, tetapi sering juga hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja. Isi
perjanjian kerja sebagaimana isi perjanjian pada umumnya, tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban
umum.
Isi perjanjian kerja merupakan pokok persoalan, tegasnya pekerjaan yang
diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang
yang sifatnya memaksa atau dalam Undang-undang tentang ketertiban umum atau
dengan tata susila masyarakat. Sehingga secara positif isi perjanjian kerja adalah
dengan sendirinya merupakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak pekerja serta
kewajiban-kewajiban dan hak-hak pemberi kerja, yang berpangkal pada
melakukan pekerjaan dan pembayaran upah, acap kali kewajiban pihak yang satu tersimpul dalam pihak lainnya dan hak pihak yang satu tersimpul dalam
kewajiban pihak lainnya.
Antara pekerja yang berada di dalam suatu perusahaan/instansi
menimbulkan adanya hubungan kerja, dimana hubungan kerja ini terjadi setelah
adanya suatu perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Istilah perjanjian
kerja menyatakan, bahwa dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu
pihak untuk bekerja. Jadi berlainan dengan perjanjian perburuhan, yang tidak
menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan, tetapi memuat
syarat-syarat tentang perburuhan.
Bekerja pada pihak lainnya, menunjukkan bahwa pada umumnya
hubungan itu sifatnya ialah bekerja di bawah pimpinan pihak lainnya. Perjanjian
kerja pada dasarnya memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan
hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban penerima kerja serta hak dan
kewajiban pemberi kerja. Ketentuan ini dapat pula ditetapkan dengan peraturan
yang secara sepihak ditetapkan oleh pemberi kerja yang disebut dengan peraturan
perusahaan/instansi.
Jenis Perjanjian Kerja (skripsi dan tesis)
Jenis perjanjian kerja dapat dibedakan atas lamanya waktu yang disepakati
dalam perjanjian kerja, yaitu dapat dibagi menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu
Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
1. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT)
Pada dasarnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) diatur untuk
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, dengan dasar pertimbangan agar
tidak terjadi dimana pengangkatan tenaga kerja dilakukan melalui perjanjian
dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang
sifatnya terus-menerus atau merupakan pekerjaan tetap/permanen suatu badan
usaha.
Perlindungan pekerja melalui pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) ini adalah untuk memberikan kepastian bagi mereka yang melakukan
pekerjaan yang sifatnya terus-menerus tidak akan dibatasi waktu perjanjian
kerjanya. Sedangkan untuk pemberi kerja yang menggunakan melalui pengaturan
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini, pemberi kerja diberikan kesempatan
menerapkannya untuk pekerjaan yang sifatnya terbatas waktu pengerjaannya,
sehingga pemberi kerja juga dapat terhindar dari kewajiban mengangkat pekerja
tetap untuk pekerjaan yang terbatas waktunya.
Untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam
Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
hanya didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan
tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu perjanjian
kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu :
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Sedangkan untuk perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT)
dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan, dan di masa
percobaan ini pemberi kerja dilarang membayar upah di bawah upah minimum
yang berlaku.
Bentuk Perjanjian Kerja (skripsi dan tesis)
Dalam pembuatan perjanjian kerja tidak ditentukan bentuk tertentu, jadi
dapat dilakukan secara lisan dengan surat pengangkatan oleh pihak pemberi kerja
dan tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan dapat dilakukan
secara tertulis, yaitu dalam bentuk surat perjanjian yang ditanda tangani oleh
kedua belah pihak dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Mengenai bentuk perjanjian kerja diatur dalam Pasal 51 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada ayat (1) disebutkan
perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dengan demikian jelas bahwa
bentuk perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dilakukan
secara lisan, namun lebih dianjurkan untuk dibuat secara tertulis demi
mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Hal yang sama juga
ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat
secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan
perjanjian kerja dibuat secara lisan.
Lebih lanjut pada Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis
sekurang-kurangnya memuat : 1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan;
4. Tempat pekerjaan;
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pemberi kerja dan
pekerja;
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja;
9. Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Syarat Sah Perjanjian Kerja (skripsi dan tesis)
Syarat sahnya perjanjian kerja diatur dalam Bab IX tentang Hubungan
Kerja, yaitu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang menentukan perjanjian kerja dibuat atas dasar:
a. Kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja (skripsi dan tesis)
Berdasarkan keterangan pengertian perjanjian kerja di atas dapat
disimpulkan, bahwa yang dinamakan Perjanjian Kerja harus memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1. Adanya pekerjaan
Pekerjaan adalah prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak
penerima kerja, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (bersifat individual).
Di dalam suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang
diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian
tersebut. Pekerjaan mana, yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah
berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.
2. Adanya unsur di bawah perintah
Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi
adanya perjanjian tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain yaitu
pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain yaitu
atasan. Adanya ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa si pekerja dalam
melaksanakan pekerjaannya berada di bawah wibawa orang lain, yaitu atasan.
Mengenai seberapa jauh unsur “di bawah perintah“ ini diartikan, tidak ada
pendapat yang pasti tetapi bahwa dalam perjanjian kerja, unsur tersebut harus ada,
apabila tidak ada sama sekali ketaatan kepada pemberi kerja, maka tidak ada
perjanjian kerja.
3. Adanya upah tertentu
Upah merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak
penerima kerja, yang dapat berbentuk uang atau bukan uang (in natura).
Pemberian upah ini dapat dilihat dari segi nominal (jumlah yang diterima oleh
pekerja), atau dari segi riil (kegunaan upah tersebut) dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidup pekerja.
Oleh karena itu dikenal istilah “upah minimum”, yang biasanya ditentukan
oleh pemerintah guna meninjau kemanfaatan upah dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidup, dengan menentukan jumlah minimal tertentu yang harus
diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sistem
pemberian upah biasanya didasarkan atas waktu atau hasil pekerjaan, yang pada
prinsipnya dengan mengacu pada hukum, ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, atau kebiasaan yang ada di masyarakat.
4. Adanya waktu
Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaannya pekerja
tidak boleh melakukan sekehendak dari pemberi kerja dan juga tidak boleh
dilakukan dalam seumur hidup.
Jika pekerjaan tersebut selama hidup dari si pekerja tersebut, disini pribadi
manusia akan hilang sehingga timbullah apa yang dinamakan perbudakan dan
bukan perjanjian kerja. Pelaksanaan pekerjaan tersebut di samping harus sesuai
dengan isi dalam perjanjian kerja, juga sesuai dengan perintah pemberi kerja, atau
dengan kata lain dalam pelaksanaan pekerjaannya, si pekerja tidak boleh bekerja
dalam waktu yang seenaknya saja, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
Demikian juga pelaksanaan pekerjaannya tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan, kebiasaan setempat dan ketertiban umum.
Pengertian Perjanjian Kerja (skripsi dan tesis)
Perjanjian kerja diatur secara khusus pada Bab VII KUHPerdata tentang
persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Menurut Pasal 1601a
KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian
dimana pihak yang satu, pekerja, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang
lain, pemberi kerja, selama suatu waktu tertentu, dengan menerima upah.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Perjanjian Kerja (skripsi dan tesis)
Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada
umumnya, dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri khusus yang
membedakannya dengan perjanjian yang lain. Namun seluruh jenis perjanjian
memiliki ketentuan yang umum yang dimiliki secara universal oleh segala jenis
perjanjian, yaitu mengenai asas hukum, sahnya perjanjian, subyek serta obyek
yang diperjanjikan, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
Ketentuan dan syarat-syarat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak
berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Dalam
hal ini tercantum asas kebebasan berkontrak (idea of freedom of contract), yaitu
seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan-hubungan apa
yang terjadi antara mereka dalam perjanjian itu serta seberapa jauh hukum
mengatur hubungan antara para pihak
Parameter personal safety skill (skripsi dan tesis)
Menurut Mashudi (2014) Personal safety skills yang akan digunakan dalam
penelitian terdiri atas tiga komponen keterampilan yang dikenal dengan slogan
3R yakni :
a. Recognize, yakni kemampuan anak mengenali ciri – ciri orang yang berpotensi
melakukan kekerasan seksual (predator). Pada komponen recognize ini, anak
diajari untuk mengenali bagian – bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh
orang, dan bagaimana mengatakan tidak saat orang lain melakukan sentuhan tidak
aman (unsafe touch), menyuruh membuka baju atau memperlihatkan bagian tubuh
pribadi, menyuruh anak melihat bagian tubuh pribadi sang pelaku dan
memperlihatkan konten seksual. Anak diberikan kesadaran atas hak – hak pribadi
terhadap tubuhnya, serta bagaimana mereka boleh menentukan siapa yang boleh
dan tidak boleh menyentuh bagian tubuhnya, terutama yang sensitif atau yang
sangat pribadi. Dengan demikian anak diharapkan dapat membedakan pelaku
tindakan kekerasan seksual daripada orang lainnya yang berkomunikasi atau
melakukan kontak fisik dengannya.
b. Resist, yakni kemampuan anak bertahan dari perlakuan atau tindakan kekerasan
seksual, misalnya berteriak minta tolong, memberitahu orang lain bahwa orang
yang menggandengnya bukanlah ayah atau ibunya, dan sebagainya. Pada
komponen resist ini anak diajari untuk mengidentifikasi sejumlah tindakan yang
dapat ia lakukan ketika berhadapan dengan pelaku kekerasan seksual atau ketika
berada dalam situasi yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan seksual.
Anak diajari untuk dapat mengabaikan rayuan dan bujukan dari orang yang
berpotensi melakukan kekerasan seksual, mengatakan “Tidak!” atau “Stop!”
dengan lantang dan tegas pada orang yang mencoba melakukan tindak kekerasan
seksual pada mereka, melakukan tindakan perlawanan seperti memukul,
menggigit, menendang pada pelaku kekerasan seksual, melarikan diri dari pelaku
kekerasan seksual dan berteriak meminta pertolongan pada orang sekitar.
c. Report, yakni kemampuan anak melaporkan perilaku kurang menyenangkan
secara seksual yang diterimanya dari orang dewasa, bersikap terbuka kepada
orangtua agar orangtuanya dapat memantau kondisi anak tersebut. Pada
komponen report anak diajari agar mampu bersikap terbuka atas tindakan
kekerasan seksual yang diterimanya, dan mampu melaporkan pelaku pada orang
dewasa atau lembaga lain yang berkepentingan dan dipercaya oleh anak untuk
membantunya.
Tahapan pengetahuan (skripsi dan tesis)
Tahapan pengetahuan menurut (Bloom 1956 dalam Budiman, 2013)
terdapat enam tahapan pengetahuan :
a. Tahu (know) : pada tahap ini seseorang mampu untuk mengenali dan
mengingat peristilahan, definisi, fakta – fakta, gagasan, pola, urutan,
metodologi, prinsip dasar, dan sebagaianya.
b. Memahami (comprehension) : memahami adalah kemampuan seseorang untuk
menjelaskan dengan benar suatu objek yang diketahui, dan dapat
menginterprestasi materi tersebut secara benar.
c. Aplikasi (application): aplikasi merupakan proses dimana seseorang dapat
menggunakan ilmu yang telah didapat.
d. Analisis (analysis) : analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan suatu
materi ke dalam komponen – kompenan yang masih ada kaitannya satu sama
lain.
e. Sintetis (synthesis) : sintesis merupakan kemampuan untuk menggabungkan
beberapa materi menjadi satu kesatuan.
f. Evaluasi (evaluation) : evaluasi merupakan kemampuan untuk menilai suatu
objek
Faktor yang mempengaruhi pengetahuan (skripsi dan tesis)
Menurut Budiman ( 2013) faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan
yaitu :
a. Pendidikan
Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan
kemampuan di dalam maupun luar sekolah. Pendidikan berkaitan erat dengan
proses belajar seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin mudah
seseorang untuk menerima informasi yang diberikan.
b. Informasi/media massa
Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan
informasi dengan tujuan tertentu. Informasi yang diperoleh melalui pendidikan
formal maupun nonformal dapat memberi pengaruh jangka pendek terhadap
tingkat pengetahuan seseorang.
c. Sosial budaya dan ekonomi
Kebiasaan dan tradisi dilakukan orang tanpa melalui penalaran apakah yang
yang dilakukan baik atau buruk. Orang akan bertambah pengetahuannya
walaupun tidak melakukan. Tingkat ekonomi juga mempengaruhi pengetahuan,
semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang maka semakin banyak fasilitas untuk
menambah pengetahuan yang didapat.
d. Lingkungan
Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada disekitar individu. Tingkat
pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan melalui timbal balik
yang dilakukan melalui lingkungan sekitarnya.
e. Pengalaman
Melalui pengalaman seseorang dapat membuktikan kebenaran pengetahuan
yang didapatnya, dan menyelesaikan setiap masalah yang ditemui dari masa
lalunya.
f. Usia
Usia mempengaruhi daya tangkap seseorang terhadap informasi, dan usia
juga mempengaruhi tingkat kebijaksanaan seseorang dalam menerima informasi.
Pengertian pengetahuan (skripsi dan tesis)
Menurut KBBI (2016) pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui
berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan (knowledge) adalah hasil
tahu dari manusia, yang sekedar menjawab pertanyaan what, why, dan how
(Notoatmodjo, 2012).
Cara mencegah terjadinya kekerasan seksual (skripsi dan tesis)
Menurut WHO (2017) cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual:
a. Melalui pendekatan individu
1) Memeberikan dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual.
2) Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus
bertanggung jawab terhadap perbuatanya, seperti menetapkan hukuman yang
pantas bagi pelaku kekerasan seksual.
3) Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti
pendidkan kesehatan reproduksi, sosialisasi menganai penyakit menular
seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
b. Melalui pendekatan perkembangan
Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara
menanamkan pendidikan pada anak – anak sejak usia dini, seperti pendidikan
menganai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan
risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari
kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagaian tubuh yang bersifat pribadi
pada anak, batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa – masa
perkembangan anak.
c. Tanggapan perawatan kesehatan
1) Layanan Dokumen Kesehatan : sektor kesehatan mempunyai peran sebagai
penegak bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual utuk dapat
menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual.
2) Pelatihan kesehatan mengenai isi kekerasan seksual untuk dapat melatih tenaga
kesehatan dalam mendeteksi kekerasan seksual.
3) Perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV.
4) Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan
seksual.
d. Pencegahan sosial komunitas
1) Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual
2) Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah
e. Tanggapan hukum dan kebijakan megenai kekerasan seksual
1) Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan
seksual.
2) Menyediakan peraturan legal menganai tindak kekerasan seksual dan hukuman
bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
3) Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak
kekerasan seksual dan kampanye anti kekerasan seksual.
Dampak kekerasan seksual (skripsi dan tesis)
Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga
yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat
pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ
seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak
tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain
berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat
atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma
atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri
dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia
menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas
dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman – temannya (UNESCO,
2012).
Menurut WHO (2017) dampak dari kekerasan seksual yaitu :
a. Dampak fisik
1) Masalah kehamilan dan reproduksi : kekerasan seksual dapat berdampak pada
kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa
menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa
kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan
beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ
reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainya yaitu gangguan pada
organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti
perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada
saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.
2) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual
b. Dampak psikologis
1) Depresi/stress tekanan pasca trauma
2) Kesulitan tidur
3) Penurunan harga diri
4) Munculnya keluhan somatik
5) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi
c. Dampak sosial
1) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas
2) Masalah rumahtangga : pernikahan paksa, perceraian
Faktor kerentanan akan kekerasan seksual (skripsi dan tesis)
Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum
dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor yang berasal dari individu, faktor
lingkungan, dan faktor hubungan (Wilkins, 2014).
a. Faktor individu : pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan
menghindar dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan
penggunaan obat – obatan.
b. Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang
mendukung adanya tidakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui
media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang
tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki – laki.
c. Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik
dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan,
dan tergabung dalam geng atau komplotan.
Menurut WHO (2017) faktor kerentanan terjadinya kekerasan seksual yaitu:
a. Jenis kelamin : perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.
b. Usia : semakin muda umur maka semakin rentan untuk menajdi korban
kekerasan seksual, biasanya usia dibawah 15 tahun rentan menjadi korban
kekerasan seksual.
c. Tingkat ekonomi : kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan
ekonomi kurang, akibat rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua.
d. Tingkat pendidikan : perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan
mengalami kekerasan seksual, sedangakan sebaliknya perempuan dengan
pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk
mencegah kekerasan seksual.
e. Kerentanan lingkungan/terpapar pada lingkungan pekerja seks komersial :
berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan
kerentanan menjadi korban kekerasan seksual.
f. Pengalaman terhadap kekerasan seksual : anak yang pernah mengalami
kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi
pelaku kekerasan seksual.
g. Pengaruh obat – obatan atau alkohol : penggunaan alkohol dan obat – obatan
terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pelaku maupun korban
sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa disadari dan
efek bagi korban yaitu menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya.
h. Memiliki pasangan lebih dari satu.
Jenis kekerasan seksual (skripsi dan tesis)
Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan :
a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga
negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral
paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan
berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
c. Menyebarkan vidio atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin,
memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau
penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
e. Pernikahan secara paksa.
f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk
mencegah penyakit menular seksual.
g. Aborsi paksa
h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap
keperawanan.
i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual
Pengertian kekerasan seksual (skripsi dan tesis)
Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap
perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum.
Kekerasan seksual didefenisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha
melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku
seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk
melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017)
Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual
yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada
anak lainnya. Kekerasasan seksual meliputi penggunaaan atau pelibatan anak
secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap
anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio
visual dan pelacuraran anak (UNICEF, 2014).
Prinsip Desain (skripsi dan tesis)
Pentingnya kesesuain prinsip desain akan memisahkan desain yang baik dari
desain yang buruk. Desain sendiri merupakan suatu ilmu yang dikemas secara
disiplin dengan tujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan
kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan secara visual dengan
acuan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Prinsip desain antara lain, balance,
unity, emphasis, rhythm, repetition, proportion dan movement. Untuk mencapai
kesempurnaan desain grafis yang benar, dibutuhkan penempatan unsur-unsur
grafis berupa bentuk, gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna maupun
layout. Semua prinsip dan unsur ini memiliki hubungan antara satu sama lain dan
muncul dalam setiap karya yang dirancang dengan baik. Menurut buku karya
Poppy Evans dan Mark Thomas yang berjudul “Exploring the Elements of
Graphic Design – Third Edition”, desainer yang sukses telah belajar bahwa
prinsip-prinsip dasar dapat digunakan untuk memandu keputusan desain kreatif
mereka. Prinsip-prinsip ini menyediakan struktur untuk menggabungkan elemenelemen umum desain dengan berfungsi sebagai hubungan antara bagian-bagian
atau elemen desain yang terlibat. (Evans, 2004)
Desain Komunikasi Visual (skripsi dan tesis)
Desain komunikasi visual terdiri dari kata desain dan komunikasi visual yang
memiliki makna berbeda namun menjadi satu kesatuan. Desain sendiri diartikan
sebagai proses perancangan dengan keterampilan dan kreativitas melalui perasaan
sehingga keterampilan menghasilkan suatu karya dengan mengembangkan
imajinasi kreatif yang memunculkan perspektif. Sedangkan komunikasi visual
merupakan proses penyampaian pesan melalui indera penglihatan. Maka desain
komunikasi visual dapat diartikan sebagai proses perancangan dalam
penyampaian pesan dengan menggunakan keterampilan dan kreativitas sehingga
menghasilkan seni visual yang komunikatif. (Fitriah, 2018)
Desain komunikasi visual dapat dikatakan sebagai seni menyampaikan pesan
(arts of communication) dengan menggunakan bahasa (visual language) yang
disampaikan melalui media berupa desain yang bertujuan menginformasikan,
mempengaruhi hingga mengubah perilaku target audience sesuai dengan tujuan
yang ingin diwujudkan. (Fitriah, 2018)
Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)
Menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih.
Menurut Prof.R.Subekti, suatu perjanjian adalah:
Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau
dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan atara dua orang tersebut
yang dinamakan perikatan.
Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata
menganut asas kebebasan dalam hal membuat Perjanjian. Asas ini dapat
dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1), yang menerangkan bahwa: “Segala
perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.”
Dari rumsan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perjanjian
mengikat bagi kedua belah pihak seperti halnya undang-undang. Meskipun
para pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam mengadakan sebuah
perjanjian, namun terdapat ketentuan di mana isi perjanjian tersebut tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.
Keberadaan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338
KUHPerdata sendiri tidak terlepas dari unsur-unsur pokok perjanjian, yang
meliputi:
a. Unsur Esensialia
Unsur essensialia adalah unsur mutlak yang harus selalu ada dalam
suatu perjanjian. Tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak
mungkin ada, seperti adanya “barang dan harga” dalam perjanjian
jual beli. Dalam perjanjian sewa menyewa, maka harus ada objek
yang disewakan dan adanya sejumlah uang sebagai imbalan atas
kenikmatan sewa yang diberikan.
b. Unsur Naturalia
Unsur naturalia adalah unsur yang secara alami akan mengikuti
unsur esensialia yang ada dalam perjanjian. Secara umum unsur ini
telah diatur oleh undang-undang, namun dapat dikesampingkan jika
hal tersebut dikendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian.
Dengan catatan apabila ketentuan tersebut tidak bersifat mengatur,
seperti para pihak dapat menentukan kapan, dimana dan bagaimana
cara pembayaran dalam perjanjian jual beli.
c. Unsur Aksidentalia
Unsur aksidentalia adalah unsur perjanjian yang tidak diatur dalam
undang-undang dan secara khusus ditambahkan oleh para pihak.
Disinilah asas kebebasan berkontrak diberlakukan, para pihak
berhak mengatur dengan bebas isi dari perjanjian, namun tetap tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1337
KUHPerdata.
Teori Hypersonal Model (skripsi dan tesis)
Hyperpersonal Model merupakan teori komunikasi yang berdalil bahwa
komputer memediasikan komunikasi hyperpersonal. Anggapan tersebut
merupakan simpulan dari komputer yang menjadi sebagai alat pengirim pesan
affords hingga dapat memberikan sejumlah keuntungan komunikatif atas interaksi
tatap muka luring atau secara tradisional. Bila dibanding dengan situasi kegiatan
tatap muka biasa secara langsung, pengirim pesan hyperpersonal ini memiliki
kemampuan yang jauh lebih besar guna memajukan pengembangan strategis dan
mengedit presentasi diri, memungkinkan presentasi selektif serta dioptimalkan
dari diri sendiri kepada orang lain (Putra, 2017).
Model hyperpersonal komunikasi yang melalui komputer atau yang disebut
juga dengan Computer-mediated communication (CMC) didefinisikan sebagai
komunikasi manusia apa pun yang terjadi melalui penggunaan dua atau lebih
perangkat elektronik (McQuail, 2010). CMC dibangun untuk mengelola tayangan
dan memfasilitasi hubungan yang diinginkan, untuk menyusun pesan waktu,
perilaku mengedit, bahasa pribadi, kompleksitas kalimat, dan relasional nada
dalam pesan awal mereka dengan target yang berbeda, serta kesadaran kognitif
yang terkait dengan proses-proses ini. Efek pada beberapa proses-proses dan hasil
diperoleh dalam menanggapi sasaran yang berbeda itu lah yang mendukung
perspektif dari hyperpersonal CMC .
Cara mengungkapkan unsur-unsur dasar komunikasi dalam membawa ke
fokus proses dasar yang terjadi saat setiap individu memenuhi dan
mengembangkan hubungan masing-masing dengan mengandalkan pesan-pesan
diketik sebagai mekanisme utama ekspresi adalah aspek yang paling menarik dari
kemunculan CMC ini. Model CMC hyperpersonal berpendapat bahwa pengguna
CMC memanfaatkan dari menawarkan saluran secara dinamis dalam rangka
meningkatkan hasil relasional mereka. Hal ini unik dalam fokus pada affordances
teknologi yang bukan keterbatasan medium. Dengan ini, pengguna tertarik dalam
rangka meningkatkan proses normal diri penyajian dan pengelolaan kesan melalui
penciptaan pesan (Putra, 2017).
CMC dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk sinkron dan asinkron,
serta beberapa mekanisme dan proses dari model hyperpersonal komunikasi yang
mengusulkan untuk memfasilitasi diri dalam penyajian dialog daring. Pertama,
CMC dapat diedit, hal tersebut dikarenakan bahwa CMC ini terikat akan
penggunaan keyboard, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengubah apa
yang telah mereka ketik sebelumnya, sebelum mereka mengirimkan pesan
tersebut kepada penerima yang dituju. Hampir semua sistem asinkron
menawarkan system editing yang tinggi, dan banyak program email
memungkinkan komposisi dan pengeditan pesan yang kurang fleksibel dari
pengolahan kata. Sistem pengeditan ini jauh lebih mudah dan modern dibanding
penggunaan pensil dan kertas. Sistem pengeditan lebih mendorong untuk
mengedit dari penggunaan pensil dan kertas. Hal tersebut sangatlah kemajuan
yang sangat luar biasa, kemampuan untuk mengubah konten dan tampilan pesan
sebelum diutarakan sangat mustahil dilakukan dengan kegiatan komunikasi
tradisional secara langsung. (Romiszowski & de Haas, 1989).
Kedua, dalam system model ini, pengguna memiliki waktu yang sangat
tidak terbatas untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya, hal tersebut
termasuk dalam ketidak terbatasannya waktu untuk menulis dan juga mengedit
pesan yang nantinya akan dikirimkan kepengguna lainnya. Selain itu juga, yang
berbeda dengan kegiatan komunikasi tradisional adalah CMC mampu mengurangi
kecanggungan dalam komunikasi bersosial (Hesse et al., 1988).
Depresi Pada Remaja (skripsi dan tesis)
Gangguan depresi merupakan salah satu gangguan kesehatan jiwa paling
umum di dunia, terutama pada usia remaja. Gangguan psikologis ini tak hanya
dapat memberikan dampak pada kehidupan sosial remaja, aspek akademik pada
remaja pun turut terganggu akan hal tersebut. Gangguan depresi dapat
memberikan dampak besar pada populasi muda Indonesia, karena Indonesia
adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk muda terbanyak di
dunia. Upaya yang dilakukan oleh sektor-sektor dalam menginterverensi
gangguan depresi masih perlu ditingkatkan lagi. Terutama penurunan stigma akan
penyakit psikologis ini dan juga edukasi mengenai gangguan depresi yang
mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai orang dengan gangguan depresi
harus segera dicapai. (Pratiwi et al., 2020).
Depresi pada remaja sering kali sangat sulit untuk dikenali. Hal Ini
memberikan dampak pada 5-8% individu usia remaja. Spektrum klinis penyakit
ini dapat berkisar dari kesedihan sederhana hingga depresi berat atau bahkan
gangguan bipolar. Faktor risiko dapat berupa riwayat keluarga depresi dan kinerja
sekolah yang buruk. Evaluasi harus mencakup penilaian medis lengkap untuk
menyingkirkan penyebab medis yang mendasarinya. Wawancara klinis terstruktur
dan berbagai skala penilaian seperti Daftar Periksa Gejala Pediatrik sangat dapat
membantu dalam menentukan apakah seorang anak atau remaja mengalami
depresi. Pedoman pengobatan juga harus berbasis bukti dari literatur terbatas.
Untuk mengatasi hal ini, psikoterapi tampaknya cukup bermanfaat pada sebagian
remaja yang mengalami depresi yang masing tergolong ringan hingga yang
tergolong sedang. Seperti contohnya, psikoterapi seperti antidepresan trisiklik dan
juga inhibitor reuptake serotonin selektif dapat di resepkan untuk mengatasi hal
tersebut, karena psikoterapi tersebut merupakan terapi medis yang telah dipelajari
secara terbatas. Agen terakhir ditoleransi lebih baik tetapi tidak selalu lebih
efektif. Karena risiko kegagalan sekolah bahkan bunuh diri cukup tinggi
dikalangan remaja yang mengalami depresi, maka rujukan yang cepat serta
kolaborasi erat dengan seorang profesional kesehatan mental sering diperlukan.
(Son & Kirchner, 2000)
Depresi (skripsi dan tesis)
Depresi adalah gangguan mood yang terkait dengan perasaan sedih, perasaan
tidak berharga, rasa bersalah yang konsisten, serta hilangnya minat dan
kesenangan. Faktor genetik dan lingkungan sangat berpengaruh akan fenomena
ini, seperti halnya akan adanya peristiwa kehidupan awal yang buruk, hal tersebut
diyakini berkontribusi terhadap depresi, tetapi mekanisme yang mendasarinya
tidak sepenuhnya dapat dipahami. Untuk sekarang ini, semakin banyak adanya
bukti yang dapat menunjukkan bahwa gangguan ekspresi atau pensinyalan faktor
neurotropik mungkin merupakan mekanisme patologis bersama dari depresi.
Perubahan pensinyalan neurotropik juga dapat berkontribusi pada depresi
komorbiditas dalam gangguan neurodegenerative, termasuk penyakit Alzheimer
dan Parkinson (Gross & Seroogy, 2020).
Etiologi dari depresi dapat dibagi menjadi beberapa faktor yang
mempengaruhi sehingga seseorang dapat dikategorikan sebagai depresi, faktor –
faktor tersebut adalah sebagai berikut:
a) Faktor biologi
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelainan pada amin
biogenik, seperti 5 HIAA (5-Hidroksi indol asetic acid), HVA (Homovanilic
acid), MPGH (5 methoxy-0-hydroksi phenil glikol), di dalam darah, urin, dan
cairan serebrospinal pada pasien gangguan mood. Neurotransmiter yang terkait
dengan patologi depresi adalah serotonin dan epineprin. Penurunan serotonin
dapat mencetuskan depresi (Kaplan, 2010). Selain itu aktivitas dopamin pada
depresi adalah menurun. Hal tersebut tampak pada pengobatan yang menurunkan
konsentrasi dopamin seperti respirin dan penyakit dengan konsentrasi dopamin
menurun seperti Parkinson.
Kedua penyakit tersebut disertai gejala depresi. Obat yang meningkatkan
konsentrasi dopamin, seperti tyrosin, amphetamine, dan bupropion, menurunkan
gejala depresi (Kaplan, 2010). Adanya disregulasi neuroendokrin. Hipotalamus
merupakan pusat pengaturan aksis neuroendokrin, menerima input neuron yang
mengandung neurotransmiter amin biogenik. Pada pasien depresi ditemukan
adanya disregulasi neuroendokrin. Disregulasi ini terjadi akibat kelainan fungsi
neuron yang mengandung amin biogenik. Sebaliknya, stres kronik yang
mengaktivasi aksis Hypothalamic- Pituitary-Adrenal (HPA) dapat 6 menimbulkan
perubahan pada amin 4 biogenik sentral.
Aksis neuroendokrin yang paling sering terganggu yaitu adrenal, tiroid, dan
aksis hormon pertumbuhan. Aksis HPA merupakan aksis yang paling banyak
diteliti. Hipersekresi Cortisol Releasing Hormone (CRH) merupakan gangguan
aksis HPA yang sangat fundamental pada pasien depresi. Hipersekresi yang
terjadi diduga akibat adanya defek pada sistem umpan balik kortisol di sistem
limbik atau adanya kelainan pada sistem monoaminogenik dan neuromodulator
yang mengatur CRH (Kaplan, 2010). Sekresi CRH dipengaruhi oleh emosi. Emosi
seperti perasaan takut dan marah berhubungan dengan Paraventriculer nucleus
(PVN), yang merupakan organ utama pada sistem endokrin dan fungsinya diatur
oleh sistem limbik. Emosi mempengaruhi CRH di PVN, yang menyebabkan
peningkatan sekresi CRH. (Kaplan, 2010).
b) Faktor genetik
Penelitian genetik dan keluarga menunjukkan bahwa angka resiko di antara
anggota keluarga tingkat pertama dari individu yang menderita depresi berat
(unipolar) diperkirakan 2 sampai 3 kali dibandingkan dengan populasi umum.
Angka keselarasan sekitar 11% pada kembar dizigot dan 40% pada kembar
monozigot (Kaplan, 2010).
c) Faktor psikososial
Menurut Freud dalam teori psikodinamikanya, penyebab depresi adalah
kehilangan objek yang dicintai (Kaplan, 2010). Faktor psikososial yang
mempengaruhi depresi meliputi peristiwa kehidupan dan stresor lingkungan,
kepribadian, psikodinamika, kegagalan yang berulang, teori kognitif, dan
dukungan sosial (Kaplan, 2010). Peristiwa kehidupan yang menyebabkan stres,
lebih sering mendahului episode pertama gangguan mood dari episode
selanjutnya. Para klinisi mempercayai bahwa peristiwa kehidupan memegang
peranan utama dalam depresi. Klinisi lain menyatakan bahwa peristiwa kehidupan
hanya memiliki peranan terbatas dalam onset depresi. Stresor lingkungan yang
paling berhubungan dengan onset suatu episode depresi adalah kehilangan
pasangan (Kaplan, 2010).
Stresor psikososial yang bersifat akut, seperti kehilangan orang yang 7
dicintai, atau stresor kronis misalnya kekurangan finansial yang berlangsung lama,
kesulitan hubungan interpersonal, ancaman keamanan dapat menimbulkan
depresi. Dari faktor kepribadian, beberapa ciri kepribadian tertentu yang terdapat
pada individu, seperti kepribadian dependen, anankastik, histrionik, diduga
mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya depresi, sedangkan kepribadian
antisosial dan paranoid mempunyai resiko yang rendah (Kaplan, 2010)
Cyberbullying pada Remaja (skripsi dan tesis)
Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar
dilakukan oleh anak-anak dan remaja, hal ini terbukti dari data Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2011 hingga tahun 2016
ditemukan sekitar 253 kasus bullying, terdiri dari 122 anak yang menjadi korban
dan 131 anak menjadi pelaku. Namun, selain anak-anak dan remaja ada juga dari
kalangan selebriti yang menjadi korban tindakan cyberbullying.
Penggunaan teknologi internet yang terus meningkat termasuk pada anak
dan remaja seperti saat ini maka resiko terjadinya cyberbullying pada anak dan
remaja juga semakin besar. Pandie dan Weismann (2016) menyatakan bahwa
kecenderungan remaja untuk menjadi pelaku cyberbullying yang pertama yaitu
dendam yang tidak terselesaikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pelaku
cyberbullying karena dendam yang tidak terselesaikan diantaranya, adalah
flamming (amarah) dan harassment (pelecehan). Flamming (amarah) berbentuk
ujaran dengan menggunakan pesan elektronik dengan bahasa yang agresif atau
kasar. Sementara, harassment (pelecehan) merujuk pada pesan-pesan yang berisi
pesan kasar, menghina atau yang tidak diinginkan, berulang kali mengirimkan
pesan berbahaya untuk seseorang secara online. Selain karena dendam yang tidak
terselesaikan, Pandie dan Weismann (2016) juga menyebutkan bahwa
cyberbullying dilakukan karena pelaku yang termotivasi (motivated offonder)
untuk melakukan pembajakan, balas dendam, pencurian, atau sekedar iseng. Salah
satu bentuk motivated offonder, yakni sekedar iseng dan dalam istilah bullying
bentuknya adalah:
a) denigration (pencemaran nama baik) yaitu proses mengumbar keburukan
seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik seseorang
tersebut;
b) impersonation (peniruan) yaitu dimana seseorang berpura-pura menjadi orang
lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik; dan
c) trickery (tipu daya) yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya supaya
mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. informasi yang berpotensi
memalukan. Alasan lain yang membuat remaja menjadi pelaku cyberbullying
menurut Pandie dan Weismann (2016) adalah faktor kesengajaan karena para
pelaku mungkin tersakiti atau marah karena komunikasi yang dikirimkan dalam
berjejaring sosial. Pelaku cenderung merespon dengan marah atau frustasi
Cyberbullying (skripsi dan tesis)
Saat ini, jumlah aktivitas pengguna di media sosial online tumbuh secara dramatis. Lingkungan online ini memberikan peluang bagus untuk komunikasi dan berbagi pengetahuan. Namun, beberapa orang menyalah gunakan media tersebut untuk melecehkan dan menggertak orang lain secara online, sebuah fenomena tersebut disebut dengan cyberbullying. Efek dari cyberbullying itu sendiri sangat berbahaya bagi orang-orang yang menjadi target dari perilaku tidak terpuji itu, terutama untuk kaum muda yang menginjak masa remaj. Itulah mengapa sangat penting sekali untuk mendeteksi cyberbullying sedini mungkin sebelum menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki kepada para korban. Sebagian besar sumber daya yang tersedia relevan tidak secara eksplisit dirancang untuk mendeteksi cyberbullying, tetapi konten terkait, seperti ucapan kebencian dan bahasa kasar. (Samghabadi et al., 2020). Cyberbullying atau yang dapat disebut juga dengan perundungan dunia maya merupakan suatu aksi perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di sosial media melalui berbagai macam platform yang terdapat didalamnya, seperti halnya platform chatting, platform gaming, dan lain segabagainya. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan suatu individu atau suatu kelompok untuk individu atau suatu kelompok lainnya dengan tujuan menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka. Dibanding dengan bentuk-bentuk bullying lainnya, cyberbullying adalah fenomena yang relatif baru yang mencerminkan bagaimana teknologi digital telah merasuki kehidupan sehari-hari (Betts, 2016). Bullying secara langsung atau tatap muka dan cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Walaupun pelaku cyberbullying tidak langsung berkontak dengan fisik korban, namun cyberbullying meninggalkan jejak digital atau sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini (Kwan et al., 2020). Cyberbullying adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius yang dihadapi kaum muda yang masih menginjak masa remaja.
Orang dewasa tidak memiliki pengalaman langsung terlibat dalam media sosial di masa muda mereka dan ini mengharuskan dimasukkannya suara pemuda dalam upaya untuk memahami dan mengatasi penindasan cyber (Dennehy et al., 2020). Cyberbullying dikaitkan dengan konsekuensi mental dan psikososial negatif yang cukup besar pada anak-anak dan remaja, menjadikannya masalah kesehatan masyarakat yang serius. Cyberbullying adalah bentuk intimidasi yang relatif baru dan serius dengan efek sosial dan emosional negatif pada korban dan pelaku. Seperti intimidasi tradisional, cyberbullying adalah fenomena sosial dan sering terungkap dalam konteks jaringan pengamat yang besar. Hasil penelitian menyarankan orang-orang yang menyaksikan cyberbullying kemungkinan besar tidak melakukan apa-apa atau membantu orang tersebut melakukan cyberbullied pada saat itu. Anak perempuan lebih prososial dalam membantu siswa yang mengalami cyberbullied daripada anak laki-laki. Selain itu, para siswa yang mengenal seseorang yang diintimidasi lebih cenderung memberi tahu orang tua dan teman-teman mereka tentang hal itu daripada mereka yang mengenal seseorang yang hanya dari dunia maya. (Campbell et al., 2020).
Remaja (skripsi dan tesis)
Remaja adalah masa peralihan dalam kehidupan suatu individu. Masa peralihan yang dimaksud adalah masa peralihan dari kehidupan anak-anak ke masa kehidupan dewasa. Hal tersebut seringkali ditandai dengan pertumbuhan serta perkembangan sang individu tersebut, baik secara biologis maupun psikologis. Menurut WHO, masa remaja terhitu dimulai dari usia 10 hingga 19 tahun. Bila secara biologis masa peralihan tersebut ditandai dengan tumbuh dan kembangnya organ seks primer dan juga sekunder, maka dalam psikologis hal ini ditandai dengan perubahan sikap, perasaan dan juga emosi. Selain itu, pada peralihan ini akan timbul sejumlah karakteristik baru yang meliputi cara penerimaan dan cara belajar untuk ikut serta dalam peran sosial sebagai individu yang di terima dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hal tersebut dapat disebut juga pergolakan emosi karena proses adaptasi, dan dalam prosesnya sering sekali remaja merasa ketidaknyamanan serta timbul perasaan cemas. (Indonesia & Psikologi, 2016).
Masa remaja dimulai dengan perubahan hormon dan tubuh yang signifikan, dan hal ini bertepatan dengan peningkatan tajam dalam masalah kesehatan mental. Dalam dua dekade terakhir, penelitian longitudinal berskala besar menggunakan magnetic resonance imaging (MRI) telah mengungkapkan bahwa otak mengalami perkembangan yang substansial dan berlarut-larut sepanjang masa remaja manusia hingga dewasa. Berbagai jenis jaringan otak di berbagai wilayah otak menunjukkan berbagai pola perkembangan pendewasaan. Volume materi putih meningkat di seluruh otak selama masa remaja dan menuju dewasa. Sebaliknya, volume materi abu-abu kortikal tertinggi pada akhir masa kanak-kanak dan menurun secara substansial – sekitar 1,5% setiap tahun menurut penelitian terbaru – selama masa remaja, sebelum stabil pada pertengahan usia dua puluhan. Daerah otak yang terlibat dalam persepsi dan gerakan (korteks sensorik dan motorik) matang lebih awal daripada daerah lain seperti korteks prefrontal, parietal dan temporal, yang terlibat dalam proses kognitif tingkat tinggi dan terus berkembang menjadi dua puluhan atau tiga puluhan (Blakemore, 2019).
Aspek-Aspek Strategi Coping (skripsi dan tesis)
Carver et al. (1989: 267) menyebutkan berbagai aspek strategi
koping, diantaranya:
a. Keaktifan diri, upaya menghilangkan atau menipu sumber stres
atau segera meningkatkan hasil.
b. Rencanakan, pertimbangkan bagaimana mengatasi penyebab
stres, dan pertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah dengan merumuskan strategi tindakan.
c. Orang dengan pengendalian diri yang kuat membatasi
keikutsertaannya dalam aktivitas kompetitif, jangan bertindak
gegabah.
d. Mencari dukungan sosial yang pada dasarnya bermanfaat, yaitu
sebagai nasehat, bantuan atau informasi.
e. Mencari dukungan sosial emosional, yaitu melalui dukungan moral, simpati atau pengertian.
f. Penerimaan, penuh tekanan dan keadaan memaksanya untuk
mengatasi masalah ini.
g. Religiusitas, sikap pribadi menenangkan dan menyelesaikan
masalah dengan keyakinan agama.
Menurut Folkman (1986), aspek-aspek strategi coping, yaitu:
a. Confrontive coping (berani merespons), secara aktif mengubah
situasi, dan mengambil risiko.
b. Distancing, melakukan upaya kognitif untuk menyingkirkan masalah
atau membuat ekspektasi positif.
c. Self control (pengendalian diri), berusaha mengatur perasaan atau
perilaku seseorang yang berkaitan dengan pemecahan masalah.
d. Seeking social support (mencari dukungan sosial), mencoba
mendapatkan informasi atau dukungan emosional.
e. Accepting responsibility, bertanggung jawab dan terima masalah
yang dihadapi saat mencoba menyelesaikannya.
f. Planful problem solving, selesaikan masalah dengan cara yang
terencana, pikirkan tentang perubahan dan rencana tindakan untuk
menyelesaikan situasi.
g. Positive reappraisal, evaluasi ulang positif berupaya
mengembangkan pemahaman positif tentang situasi dalam proses
pengembangan kepribadian, terkadang religius.
Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Coping (skripsi dan tesis)
Menurut Mu’tadin (2002: 56), cara seseorang menanggapi situasi
stres bergantung pada sumber daya pribadi, termasuk kesehatan fisik /
energi, kemampuan memecahkan masalah, keyakinan atau pendapat
positif, keterampilan sosial, dan dukungan sosial dan material.
a. Kesehatan fisik sangat penting karena individu perlu mengeluarkan
banyak energi dalam proses mengatasi stres.
b. Kemampuan memecahkan masalah meliputi kemampuan mencari
informasi, menganalisis situasi, dan menentukan masalah.
Tujuannya untuk mengambil tindakan alternatif, kemudian
mempertimbangkan alternatif tersebut berdasarkan hasil yang ingin
dicapai, dan terakhir merumuskan rencana dengan melakukan
tindakan yang tepat.
c. Keyakinan atau opini positif merupakan sumber psikologis yang
sangat penting. Sebagai contoh, keyakinan tentang takdir dapat
menyebabkan penilaian seseorang yang tidak berdaya, sehingga
mengurangi kemampuan untuk mengatasi strategi dengan cara yang
terfokus dalam memecahkan masalah.
d. Keterampilan sosial mencakup kemampuan berkomunikasi dan
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di
masyarakat. e. Dukungan sosial meliputi dukungan informasi pribadi dan
kebutuhan emosional yang diberikan oleh orang tua, anggota
keluarga lain, kerabat, teman dan masyarakat sekitar.
f. Materi termasuk sumber daya berupa uang, barang atau jasa
yang biasanya dapat dibeli.
Strategi Coping yang Biasa digunakan oleh Individu (skripsi dan tesis)
Menurut Yenjeli (2001: 55), dua strategi coping yang biasa
digunakan individu diklasifikasikan, yaitu:
a. Problem-Solving Focused Coping, di mana individu secara aktif
mencari solusi untuk masalah untuk menghilangkan situasi atau
situasi stres.
b. Emotion-Focused Coping berarti individu perlu bekerja keras untuk
mengatur emosi mereka agar dapat beradaptasi dengan efek
stres atau kondisi.Faktor yang menentukan strategi yang paling banyak atau sering
digunakan sangat tergantung pada kepribadian sesesorang, dan
sejauh mana tingkat stres dari suatu kondisi atau masalah yang
dialaminya. Contoh seseorang cenderung menggunakan problem
solving focused coping dalam menghadapi masalah yang bisa
dikontrol. Seperti, masalah yang berhubungan dengan sekolah atau
pekerjaan. Sebaliknya ia cenderung menggunakan strategi emotion
focused coping ketika dihadapkan pada masalah yang sulit dikontrol.
Perilaku coping yang berfokus pada persoalan berfungsi mengubah
relasi antara individu dan lingkungan yang bermasalah dengan
melakukan tindakan langsung yang bersangkutan.
Faktor-faktor yang menentukan strategi yang paling umum
digunakan bergantung pada kepribadian seseorang dan tingkat stres
yang dia alami dalam situasi atau masalah tersebut. Misalnya,
beberapa orang cenderung menggunakan problem solving focused
coping saat menyelesaikan masalah terkontrol. Misalnya masalah yang
berkaitan dengan sekolah atau pekerjaan. Di sisi lain, ketika
menghadapi masalah yang sulit dikendalikan, ia cenderung
menggunakan strategi emotion focused coping. Perilaku coping yang
berfokus pada masalah mengubah hubungan antara individu dan
lingkungan masalah dengan mengambil tindakan langsung.
Hubungan antara Kematangan Emosi dan Perilaku Cyberbullying pada remaja. (skripsi dan tesis)
Perilaku Cyberbullying dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor keluarga, diri sendiri dan lingkungan (Pandie dan Weismann, 2016). Faktor keluarga yang berupa kelekatan yang insecure, pendisiplinan fisik yang keras, dan juga korban dari perilaku orang tua yang overprtektif. Faktor lingkungan berupa kelompok teman sebaya dan lingkungan atau iklim sekolah. Faktor internal atau faktor yang dari diri sendiri mencakup beberapa hal yaitu fisiologis, perhatian ,pengalaman , ingatan dan suasana hati. Faktor internal berkaitan dengan kematangan emosi seseorang. Individu dapat dikatakan sudahmatang emosinya apabila dapat menerima dirinya sendiri maupun orang lain, tidak bersifat impulsif, dapat mengontrol emosinya dengan baik, dapat berpikir objektif, serta mempunyai tanggung jawab yang baik, (Walgito,2004). Karakteristik individu yang sudah matang emosinya adalah dapat mengontrol emosinya dengan baik. Menurut Wiliard (dalam Sari dan Suryanto, 2016), individu yang tidak mampu mengendalikan emosi dan pengenalan emosi pada diri sendiri dapat dengan mudah memicu remaja untuk membuat status yang kasar dan tidak sopan dan mengekspresikan kemarahan secara frontal (Flaming), atau mengirim pesan pada situs di jejaring sosial yang sifatnya mengganggu dengan kata-kata kotor atau berupa ancaman (harrasment), mengumbar keburukan teman di situs media sosial (denigration), berpurapura menjadi orang lain dengan mengirim pesan yang tidak senonoh (impersonation), menyebarkan rahasia teman (outing), dan menipu teman mereka di chatting di akun sosial (trickey). Hal –hal tersebut menunjukkan ketika remaja tidak mampu mengendalikan emosi maka remaja dapat melalukan cyberbullying. Karakteristik individu yang memiliki kematangan emosi yang baik adalah salah satunya dapat berpikir objektif sehingga individu tersebut dapat mengerti keadaan orang lain dan memiliki toleransi. Ramadhani (2016), mengatakan jika kognitif atau cara berpikir individu yang mampu mengenali dan menggunakan perspekif orang lain, sehingga mampun memposisikan dirinya merasakan apa yang orang lain rasakan, berperan dalam dalam menurunkan tingkat perilaku cyberbullying. Maka, jika individu tidak dapat mengenali dan memposisikan diri sebagai orang lain sehingga dapat mengerti perasaan orang lain tersebut, maka individu tersebut memiliki kecenderungan melakukan cyberbullying. Menurut Kowalsky (dalam Sari dan Suryanto, 2016) ketika dalam diri individu terdapat perasaan marah, sakit hati, balas dendam atau karena frustasi yang kemudian dimunculkan dengan menonjolkan ego dan menyakiti orang lain, kemudian dikarenakan bosan maka individu akan melakukan hal semacam hacking, untuk sekedar hiburan menertawakan atau untuk mendapatkan reaksi dari reamaja lain atau karena ketidaksengajaan, misalnya berupa reaksi atau komentar impulsif dan emosional. Hal tersebut menunjukkan lemahnya individu dalam pengendalian diri terutama dalam mengeksperiskan emosinya dan memunculkan perilaku cyberbullying. Menurut Agnew (Rivituso, 2012) tekanan atau strain dapat membuat individu merasa marah, frustasi, depresi, cemas dan kemudian memunculkan perilaku negatif untuk meringankan perasaan negatif dalam dirinya. Perilaku negatif yang dimunculkan salah satunya adalah cyberbullying yang digunakan sebagai pelampiasan atas perasaan negatif dalam dirinya. Penelitian yang dilakukan Patchin dan Hinduja (2010),yang dilakukan pada 2000 siswa pada sekolah menengah di Amerika Serikat, menunjukkan hasil bahwa remaja yang sedang dalam kemarahan dan frustasi akan lebih tinggi kemungkinan melakukan bullying dan cyberbullying. Remaja yang memiliki pengalaman dengan strain/tekanan memiliki kecenderungan dalam melakukan perilaku cyberbullying. Jadi, dapat dikatakan jika perilaku yang dimunculkan seseorang baik berupa perilaku positif maupun negatif dipengaruhi oleh kematangan emosinya. Jika individu memiliki tingkat kematangan emosi yang tinggi maka individu akan mampu mengendalikan emosinya yang muncul dan mampu mengendalikan munculnya perilaku cyberbullying serta dapat membangun interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar maupun dalam dunia maya. Sebaliknya, jika tingkat kematangan emosi individu rendah, maka individu tersebut akan lebih mudah untuk terpancing amarah, stress, kecewa, dan sedih sehingga dapat menjadi penyebab munculnya perilaku cyberbullying pada orang lain (Gustiningsih dan Hartusujono, 2013).
Aspek-aspek kematangan Emosi (skripsi dan tesis)
Aspek-aspek kematangan emosi menurut Walgito (2004):
a. Dapat menerima keadaan dirinya maupun orang lain sesuai ojektifnya.
b. Pada umumnya tidak bersifat impulsive, dapat mengatur pikirannya dalam
memberikan tanggapan terhadap stimulus yang sedang dihadapainya.
c. Dapat mengendalikan emosinya dengan baik, dan dapat mengontrol eksperi
emosinya, misalkan jika sedang dalam keadaan marah, tidak menunjukkan atau
mengekspresikan kemarahannya tersebut.
d. Berpikir obyektif, sehingga bisa bersabar, penuh pengertian dan memiliki toleransi
yang baik.
e. Mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah frustasi
dan mampu menghadapi masalah dengan penuh pengertian.
Menurut Hurlock (1992) karakteristik dari kematangan emosi pada remaja adalah :
a. Selektif dalam merespon emosi
Remaja tidak langsung meledakkan atau meluapkan emosinya didepan orang lain tetapi
menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk mengutarakan emosinya dengan cara
yang lebih diterima.
b. Memiliki reaksi emosional yang stabil
Remaja yang matang emosinya dapat memberikan reaksi emosional yang stabil, tidak
mudah berubah suasan hatinya.
c. Mampu menggunakan kemampuan berpikir kritis
Remaja dapat menilai sesuatu yang dihadapinya dengan kritis sebelum meluapkan
emosinya.
Pengertian Kematangan Emosi (skripsi dan tesis)
Menurut Yusuf (dalam Susilowati, 2013), Kematangan emosi adalah kemampuan
individu untuk dapat bersikap toleran, merasa nyaman, mempunyai kontrol diri sendiri,
perasaan mau menerima dirinya dan orang lain,dan mampu mengungkapkan emosinya
secara konstruktif dan kreatif.
Hurlock (1990), mengatakan bahwa kematangan emosi adalah suatu keadaan
individu yang sudah tidak lagi meluapkan atau meledakkan emosinya dihadapan orang lain
melainkan menunggu saat yang tepat untuk mengungkapan emosinya dengan cara yang
tepat pula.
Menurut Muawanah dan Pratikto (2012), kematangan emosi adalah kemampuan
remaja dalam mengekspreikan emosi secara tepat dan wajar dengan pengendalian diri,
memiliki kemandirian, memiliki konsekuensi diri, serta memilki penerimaan diri yang
tinggi.
Kartono (dalam Asih dan Pratiwi, 2010), mengatakan bahwa kematangan emosi
adalah sebagai suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari
perkembangan emosional, oleh karena itu pribadi yang bersangkutan tidak menampilkan
emosional seperti pada waktu kanak-kanak.
Faktor-faktor yang mempengaruhi cyberbullying. (skripsi dan tesis)
Menurut Pandie dan Weismann, (2016) ada 3 faktor yang menyebabkan
perilaku cyberbullying, meliputi :
a. Prediktor keluarga
Khatryn (2012) mengutip pendapat Schwart, Shields dan Cichetty
menjelaskan bahwa keterlibatan dalam membullying orang lain berkatian
dengan pediktor keluarga, seperti kelekatan yang insecure, pendisiplinan fisik
yang keras, dan korban pola asuh orang tua yang overprotektif.
b. Faktor Internal
Perilaku yang bisa menuju pada kriminalitas, merupakan wujud
kegagalan pada seorang individu dalam mengontrol dirinya terhadap dorongandorongan instintifnya. Individu tidak bisa mengendalikan dorongan-dorongan
dalam nalurinya dan tidak bisa menyaurkan dalam hal-hal yang berguna atau
bermanfaat (Kartono 2013).
Individu yang tidak dapat mengendalikan dirinya, baik pikiran
maupun emosinya adalah ciri-ciri individu yang tidak memiliki kematangan
emosi yang baik. Walgito (2004), menyatakan karakteristik kematangan emosi
yang baik salah satunya adalah pengendalian emosi dan pikiran.
c. Faktor Eksternal atau Eksogen
Faktor eksternal atau eksogen yang dikenal dengan pengaruh alam
sekitar, faktor sosial, atau faktor sosiologis yang adalah semua perangsang dan
pengaruh luar yang bisa menyebabkan munculnya suatu perilaku tertentu
(tindak kekerasan, kejahatan masal, dan kekerasan lainnya). Kelompok teman
sebaya dan lingkungan atau iklim sekolah juga memperngaruhi individu untuk
melakukan cyberbullying.
Menurut Rahayu (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi cyberbullying
adalah:
a. Fun (kesenangan) dan sosial prestige
Beberapa individu melakukan cyberbullying untuk hiburan, sebagai permainan
untuk melukai orang lain. Individu melakukan cyberbullying hanya untuk iseng
ata hanya untuk kesenangan saja. Pelaku juga mungkin akan mendapatkan
penghargaan dari teman-temannya ketika bercerita tentang aksi yang
dilakukannya.
b. Balas dendam
Seseorang yang menjadi korban cyberbullying akan membalas dendam dan
merasa puas jika orang lain dipermalukan.
Dari faktor-faktor tersebut maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang
mempengaruhi cyberbullying adalah faktor keluarga, faktor internal, faktor eksternal atau
eksogen.
Dari pemaparan tersebut yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi
cyberbullying, peneliti memilih salah satu faktor yaitu faktor internal , yaitu faktor yang
ada dalam diri individu itu sendiri yang menunjukkan wujud kegagalan pada seorang
individu dalam mengontrol dirinya terhadap dorongan-dorongan instintifnya (Kartono
2013). Individu yang tidak dapat mengendalikan dirinya, baik pikiran maupun emosinya
adalah ciri-ciri individu yang tidak memiliki kematangan emosi yang baik. Walgito (2004),
menyatakan karakteristik kematangan emosi yang baik salah satunya adalah pengendalian
emosi dan pikiran.
Bentuk-bentuk Cyberbullying (skripsi dan tesis)
Patchin dan Hinduja (2012) menjelaskan perilaku-perilaku yang dapat
dikategorikan sebagai cyberbullying :
1. Memposting komentar yang jahat dan menyakitkan tentang orang lain secara
online.
2. Memposting foto yang memalukan yang menyakiti perasaan orang lain.
3. Memposting video yang memalukan yang menyakiti perasaan orang lain.
4. Membuat tautan/webpage yang menjelekkan orang lain.
5. Menyebar rumor orang lain secara online.
6. Menganggu seseorang melalui pesan teks.
7. Menganggu seseorang secara online.
8. Berpura-pura menjadi orang lain kemudian bertindak kejam dan menyakitkan.
Kowalsky (2009) mengemukakan perilaku yang dikategorikan sebagai
sebagai perilaku cyberbullying :
1. Flaming yaitu berargumen atau bertengkar di media sosial dengan mengirim pesan
teks dengan kata-kata yang frontal dan dipenuhi kemarahan
2. Harrasment yaitu pesan gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring
sosial yang dilakukan secara terus menerus.
3. Denigration yaitu menyebar informasi palsu orang lain di internet dengan maksud
merusak reputasi orang tersebut
4. Impersonation yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan –
pesan/ status di media sosial sehingga orang lain mengira pesan /status tersebut
milik korban
5. Outing dan Trickey yaitu membujuk seseorang agar mendapatkan informasi atau
foto rahasianya dan kemudian menyebarkannya untuk mempermalukannya.
6. Exclusion yaitu mengucilkan atau mengabaikan seseorang di kelompok/ grup
media sosial
7. Cyberstalking yaitu mengirim pesan berulang yang berupa ancaman atau intimidasi
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk
cyberbullying menurut Patchin dan Hinduja (2012), adalah memposting komentar
yang jahat dan menyakitkan tentang orang lain secara online, memposting foto
yang memalukan yang menyakiti perasaan orang lain, memposting video yang
memalukan yang menyakiti perasaan orang lain, membuat tautan/webpage yang
menjelekkan orang lain, menyebar rumor orang lain secara online, menganggu
seseorang melalui pesan teks, menganggu seseorang secara online dan berpura-pura
menjadi orang lain kemudian bertindak kejam dan menyakitkan. Sedangkan,
bentuk-bentuk cyberbullying menurut Kowalsky (2012), adalah flaming,
harrasment, denigration, impersonation, outing dan trickey, exlusion,
cyberstaking.
Karakteristik Cyberbullying (skripsi dan tesis)
Menurut Vydia dkk. (2010) karakterisitik perilaku cyberbullying adalah sebagai
berikut:
a. Disindir melalui jejaring sosial yang dapat berupa pesan ,foto, atau status lewat
media sosial
b. Diancam melalui media sosial yang memiliki tujuan untuk mengintimidasi korban.
c. Teror melalui media sosial yang berupa ancaman atau sindiran yang berupa pesan,
atau gambar, dilakukan secara berulang-ulang.
Menurut Safaria dkk, (2016) ada 4 karakteristik cyberbullying :
a. Perilaku cyberbullying yang dilakukan berulang-ulang
Cyberbullying biasanya tidak hanya terjadi satu kali, tapi dilakukan berulang kali,
kecuali jika itu adalah ancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap hidup
seseorang.
b. Menyiksa secara psikologis
Cyberbullying menimbulkan penyiksaan secara psikologis bagi korbannya. Korban
biasanya mendapat perlakuan seperti difitnah/digosipkan, penyebaran foto dan
video korban dengan tujuan mempermalukan korban,
c. Cyberbullying dilakukan dengan tujuan.
Cyberbullying dilakukan karena pelaku memiliki tujuan, seperti untuk
mempermalukan korban, balas dendam, mengatasi stress dari konflik yang sedang
terjadi., dan hanya untuk bersenang-senang.
d. Terjadi di dunia maya.
Cyberbullying dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi, seperti
jejaring sosial dan pesan teks.
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan karakteristik cyberbullying menurut
Vydia dkk (2010) adalah sindiran melalui media sosial, teror melalui media sosial,
adanya ancaman melalui media sosial, menyiksa secara psikologis, dilakukan dengan
tujuan, terjadi di dunia maya dan dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan
karakteristik Cyberbullying menurut Safaria, dkk (2016) adalah perilaku cyberbullying
dilakukan berulang-ulang, menyiksa secara psikologis, dilakukan dengan tujuan, dan
terjadi di dunia maya.
