Dalam pembuatan perjanjian kerja tidak ditentukan bentuk tertentu, jadi
dapat dilakukan secara lisan dengan surat pengangkatan oleh pihak pemberi kerja
dan tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan dapat dilakukan
secara tertulis, yaitu dalam bentuk surat perjanjian yang ditanda tangani oleh
kedua belah pihak dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Mengenai bentuk perjanjian kerja diatur dalam Pasal 51 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada ayat (1) disebutkan
perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dengan demikian jelas bahwa
bentuk perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dilakukan
secara lisan, namun lebih dianjurkan untuk dibuat secara tertulis demi
mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Hal yang sama juga
ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat
secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan
perjanjian kerja dibuat secara lisan.
Lebih lanjut pada Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis
sekurang-kurangnya memuat : 1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan;
4. Tempat pekerjaan;
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pemberi kerja dan
pekerja;
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja;
9. Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja.
