Isi perjanjian kerja merupakan inti dari perjanjian kerja. Ini berkaitan
dengan pekerjaan yang diperjanjikan. Adakalanya isi perjanjian kerja ini dirinci
dalam perjanjian, tetapi sering juga hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja. Isi
perjanjian kerja sebagaimana isi perjanjian pada umumnya, tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban
umum.
Isi perjanjian kerja merupakan pokok persoalan, tegasnya pekerjaan yang
diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang
yang sifatnya memaksa atau dalam Undang-undang tentang ketertiban umum atau
dengan tata susila masyarakat. Sehingga secara positif isi perjanjian kerja adalah
dengan sendirinya merupakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak pekerja serta
kewajiban-kewajiban dan hak-hak pemberi kerja, yang berpangkal pada
melakukan pekerjaan dan pembayaran upah, acap kali kewajiban pihak yang satu tersimpul dalam pihak lainnya dan hak pihak yang satu tersimpul dalam
kewajiban pihak lainnya.
Antara pekerja yang berada di dalam suatu perusahaan/instansi
menimbulkan adanya hubungan kerja, dimana hubungan kerja ini terjadi setelah
adanya suatu perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Istilah perjanjian
kerja menyatakan, bahwa dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu
pihak untuk bekerja. Jadi berlainan dengan perjanjian perburuhan, yang tidak
menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan, tetapi memuat
syarat-syarat tentang perburuhan.
Bekerja pada pihak lainnya, menunjukkan bahwa pada umumnya
hubungan itu sifatnya ialah bekerja di bawah pimpinan pihak lainnya. Perjanjian
kerja pada dasarnya memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan
hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban penerima kerja serta hak dan
kewajiban pemberi kerja. Ketentuan ini dapat pula ditetapkan dengan peraturan
yang secara sepihak ditetapkan oleh pemberi kerja yang disebut dengan peraturan
perusahaan/instansi.
