Keabsahan Perjanjian dengan Syarat Baku (skripsi dan tesis)

Mengenai keabsahan perjanjian baku ada beberapa pendapat dari para
tokoh yang dikutip oleh Sutan Remi Sjahdeini (1993:70) sebagai berikut :
a. Sluijter: perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan
pengusaha adalah seperti pembentuk undang-undang.
b. Pitlo: perjanjian baku adalah perjanjian paksa.
c. Stein: perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan
fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri
pada perjanjian .
d. Asser Rutten: setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung
jawab terhadap dirinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku
membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui
dan menghendaki isi formulir perjanjian.
Namun Hondius berpendapat lain, ia mengatakan bahwa perjanjian baku
mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan ‘kebiasaan’ (gebruik) yang berlaku
di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Sutan Remy Sjahdeini
sepakat dengan pendapat Hondius, menurutnya: “Keabsahan berlakunya
perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku
eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya
perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun
lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari
kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa
perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh
masyarakat”.
Keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan,
tetapi masih perlu dibahas apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat berat
sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar sangat
memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian
yang menindas dan tidak adil. Maksud dari sangat berat sebelah ialah bahwa
perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja
(yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa
mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihak lainnya
sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Sutan
Remy (1993:71), lebih lanjut.menyatakan keabsahan berlakunya perjanjian
baku itu memang tidak perlu dipersoalkan, karena secara praktek telah diterima,
tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan main agar klausulklausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku, baik sebagian maupun
seluruhnya mengikat pihak lainnya