Menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam Salim (2006:156) perjanjian
baku dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :
a. Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh
pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di
sini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi yang
kuat.
b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya
ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-
pihaknya terdiri dari pihak majikan atau kreditur dan pihak lainnya
buruh/debitur.
c. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah ialah perjanjian baku
yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan tertentu,
misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
d. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris/advokat, yaitu
perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk
memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan
notaris/advokat yang bersangkutan.
