Keabsahan Perjanjian dengan Syarat Eksonerasi (skripsi dan tesis)

Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan
klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan
pengalihan tanggung jawab. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 18 ayat (2)
yang menyatakan bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang
mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti, dan jika tidak
dipenuhi maka klausula baku menjadi batal demi hukum.
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
tersebut, maka pengertian klausula baku dengan klausula eksonerasi adalah
tidak sama, di sini klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh
pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klasula eksonerasi
yang memberikan beban yang tidak imbang diantara para pihak dan cenderung
merugikan pihak yang lemah. Dalam pembahasan lebih lanjut akan dilakukan
analisis terhadap isi perjanjian baku yang dibuat oleh distributor dan sub
distributor produk FMCG, mengandung klausula eksonerasi ataukah tidak.