Berakhirnya Perjanjian (skripsi dan tesis)

Berakhirnya perjanjian dengan berakhirnya perikatan adalah tidak sama.
Berakhirnya perjanjian tidak diatur dalam Undang-Undang, sedangkan
berakhirnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Perikatan
berakhir dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Karena pembayaran
b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan
atau penitipan;
c. Karena pembaharuan utang
d. Karena perjumpaan utang.
e. Karena perjumpaan utang dan kompensasi;
f. Karena pencampuran utang
g. Karena pembebasan utang
h. Karena musnahnya barang yang terutang;
i. Karena pembatalan atau kebatalan;
j. Karena berlakunya suatu syarat batal;
k. Karena lewatnya waktu.
Hal tersebut berbeda dengan pengertian berakhirnya perjanjian, yaitu
selesai atau hapusnya sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak, yaitu
pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal (Salim, 2003:163). Menurut R.
Setiawan (1997:69) dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan,
menyebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian dapat hapus karena beberapa
hal sebagai berikut:
a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya perjanjian
tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu.
b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian,
misalnya pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa para
ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan.
Waktu perjanjian dalam Pasal 1066 ayat (4) KUH Perdata dibatasi hanya
selama 5 tahun.
c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan
terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian tersebut akan hapus,
misalnya jika terjadi salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian
akan hapus, antara lain:
1) Perjanjian Perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdata).
2) Perjanjian Pemberian Kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata)
3) Perjanjian Kerja (Pasal 1603 KUH Perdata).
4) Pernyataan penghentian perjanjian (Opzegging). Penghentian
perjanjian ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua
belah pihak dan ini hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang
bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewamenyewa.
d. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
e. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.
f. Dengan perjanjian dari para pihak.