Masalah yang menyangkut dengan Hak Asasi Manusia yang tidak boleh
dilanggar, sudah merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia. Meskipun
Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara lengkap tentang Hak-hak
Asasi Manusia akan tetapi hak untuk hidup, hak persamaan dalam hukum,
kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat telah
dijamin dalam konstitusi. Di samping itu sebagai anggota PBB Indonesia terikat
deklarasi universal Hak Asasi Manusia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi
konvensi hak sipil dan politik, tidak berarti Indonesia boleh melanggar Hak-hak
Asasi tersebut karena konvensi ini telah menjadi International Customary Law
dimana Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati dan
melindunginya.
Adapun hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk
memperoleh pekerjaan (Pasal 5);
2. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi
dari pemberi kerja (Pasal 6);
3. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11);
4. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan
kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3));
5. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah
mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja
pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja
(Pasal 18 ayat (1));
6. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas
pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga
sertifikasi (Pasal 23);
7. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan
yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31);
8. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan
sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan
menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 ayat (1);
9. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak
memperoleh istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan
dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 ayat (2);
10. Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 berhak
mendapat upah penuh (Pasal 84);
11. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a. Keselamatan kerja;
b. Moral dan kesusilaan; dan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama (Pasal 86 ayat (1);
12. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1));
13. Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial
tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1));
14. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (Pasal
104 ayat (1));
15. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara
sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan (Pasal 137);
16. Dalam hal pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan
tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pemberi kerja,
pekerja berhak mendapatkan upah (Pasal 145)
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah