Asas kebebasan berkontrak (skripsi dan tesis)

Pengertian asas ini terlihat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang
berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pada pasal ini
menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak
yang bersangkutan mengikat kedua belah pihak atau pihak-pihak yang
bersangkutan. Hal ini sangat wajar agar kepentingan pihak lain
terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan
kedua belah pihak, maka pembatalannyapun harus atas kesepakatan
kedua belah pihak (Miru, 2008:79). Menurut Amirizal (1999:36-38)
asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa macam unsur, yaitu
perseorangan bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan
perjanjian; perseorangan bebas untuk mengadakan perjanjian dengan
siapapun juga; mengenai isi, syarat, dan luasnya perjanjian orang bebas
menentukan. Mendasar kepada unsur-unsur tersebut maka dapat
dikatakan bahwa masyarakat diperkenankan untuk membuat perjanjian
apapun asalkan dibuat secara sah seperti yang diatur dalam Pasal 1320
KUH Perdata. Oleh karena itu perjanjian akan mengikat para pihak yang
membuatnya, sebagai suatu undang-undang. Dengan perkataan lain,
selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,
kesusilaan, merugikan kepentingan umum dan ketertiban, maka
diperbolehkan.
Dalam perkembangannya penerapan asas kebebasan berkontrak
tidaklah bebas sebebas-bebasnya. Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan
utuh dalam satu sistem, menurut Agus Yudha Hernoko (2009:102)
penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari
substansi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus juga dikaitkan dengan
kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain,
yaitu:
1) Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai syarat sahnya perjanjian
(kontrak)
2) Pasal 1335 KUH Perdata, yang melarang dibuatnya perjanjian
tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau
yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan
3) Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab
adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum
4) Pasal 1338 (3) KUH Perdata, yang menerapkan bahwa
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
5) Pasal 1339 KUH Perdata, menunjuk terikatnya perjanjian
kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan
yang dimaksud dalam Pasal 1339 KUH Perdata bukanlah
kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam
kalangan tertentu selalu diperhatikan
6) Pasal 1347 KUH Perdata mengatur mengenai hal-hal yang
menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam
dimasukkan dalam perjanjian (bestandig gebruiklijk beding).
Demikian juga dalam konteks penerapan perjanjian baku yang
dibuat antara distributor dan sub distributor produk FMCG, meskipun
asas kebebasan berkontrak memungkinkan dibuatnya perjanjian antar
pihak dengan klausula-klausula yang dapat ditentukan sendiri oleh para
pihak, dalam praktek penyusunan dan pelaksanaan perjanjian tetap
harus memperhatikan batasan-batasan seperti diatur dalam ketentuanketentuan tersebut di atas. Salah satu batasan yang akan dibahas lebih
lanjut dalam tulisan ini adalah yang tertuang dalam Pasal 1339 KUH
Perdata secara khusus masalah kepatutan yang akan dibahas lebih detail
dalam pembahasan berikutnya.