Asas ini disebut juga asas kepastian hukum, merupakan asas bahwa
hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang
dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian
yang dibuat oleh para pihak (Sunaryati, 1994:11; Miru, 2007:4-5).
Menurut Salim H.S. (2006:11) asas ini berhubungan dengan akibat
perjanjian, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata terutama
dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya” tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat
secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi
pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung arti bahwa para pihak
wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Lebih jauh, pihak
yang satu tidak dapat melepaskan diri secara sepihak dari pihak lain.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) yang menyatakan
bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu”.
Menurut L.J. van Apeldoorn (2004:149-156), ada analogi tertentu
antara perjanjian atau kontrak dengan undang-undang. Hingga batas
tertentu para pihak yang membuat perjanjian bertindak sebagai
pembentuk undang-undang (legislator swasta). Tentunya selain
persamaan tersebut di atas, terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu
terkait dengan daya berlakunya. Undang-undang dengan segala proses
dan prosedurnya berlaku dan mengikat untuk semua orang dan bersifat
abstrak. Sementara itu kontrak mempunyai daya berlaku terbatas pada
para pihak, selain itu dengan kontrak para pihak bermaksud untuk
melakukan perbuatan konkrit (Hernoko, 2008:111). Para pihak yang
berkontrak dapat secara mandiri mengatur pola hubungan-hubungan
hukum di antara mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah
sesuai Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai daya berlaku seperti halnya
undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati
oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan
bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).
Ketentuan tersebut di atas pada dasarnya memberikan pengakuan
terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat
perjanjian, bebas menentukan: (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat
perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) undangundang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu. Kebebasan dan
kemandirian para pihak ini tidak lain merupakan perwujudan otonomi
para pihak (partij autonomie) yang dijunjung tinggi. Kekuatan mengikat
perjanjian yang pada prinsipnya mempunyai daya kerja (strekking)
sebatas para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menunjukkan
bahwa hak yang lahir merupakan hak perorangan (persoonlijk) dan
bersifat relatif (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2008:60). Namun
demikian pada situasi tertentu dapat diperluas menjangkau pihak-pihak
lain. Hal ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata yang
menyatakan, “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak
ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu
pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa
pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya
kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan
syarat itu.” Ketentuan lain yang menunjukkan adanya daya kerja
(strekking) mengikatnya perjanjian, seperti terdapat dalam pengaturan
Pasal 1318, 1365 dan 1576 KUH Perdata.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah