Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal
1313 KUHPerdata tersebut berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih.” Menurut Sudikno (2005:117) perjanjian merupakan satu
hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan
akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum
yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang
satu berhak atas prestasi dan begitu juga suyek hukum yang lain
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah
disepakati.
Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah
kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua
istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan
seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang
berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas
terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara
kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan
bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan
demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga
berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan
pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata .
Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili
kata-kata perjanjian atau kontrak.
