Kesempatan Bekerja di Luar (skripsi tesis)

 

Guna lebih mendorong kinerja yang lebih tinggi, maka dibutuhkan suatu lingkungan kerja yang menunjang dengan maksud agar karyawan dapat bekerja dengan semangat dan bergairah. Menurut Nitisemito (1996), “Lingkungan kerja merupakan segalas esuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas – tugas yang dibebankan”. Pernyataan di atas di dukung oleh pendapat Ahmadi (2002), “Lingkungan kerja dinyatakan sebagai kehidupan sosial, psikologi dan fisik dalam organisasi yang berpengaruh terhadap karyawan dalam melaksanakan tugasnya”. Irmin (2005) menyatakan pendapatnya bahwa:

Selain lingkungan kerja secara fisik, lingkungan kerja yang tidak menyenangkan juga bisa disebabkan karena suasana kerja yang tidak kondusif, seperti adanya persaingan, teman sekerja saling menjatuhkan, danadanya kerja sama yang jelek. Suasana kerja yang tidak mendukung seperti itulah yang membuat karyawan tidak kerasan kerja.

Timpe (1993) mempunyai pendapat bahwa, “Lingkungan kerja yang menyenangkan mungkin menjadi kunci pendorong bagi para karyawan anda untukmenghasilkan kinerja puncak”. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan segenap keadaan yang ada di sekitar para karyawan termasuk di dalamnya kehidupan sosial, psikologi dan fisik baik dalam suasana positif maupun negatif yang berpengaruh terhadap karyawan serta kinerjanya.

Kesempatan bekerja di luar merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Jika seorang pegawai senantiasa merasa bahwa kesemaptannya untuk bekerja di luar senantiasa terbuka maka kinerjanya pada perusahaan yang diikutinya saat itu akan cenderung statis karena tidak berupaya untuk mengejar karir yang ada di situ, namun hanya sebatas menunggu kesempatan untuk beralih ke perusahaan lain atau berpindah tempat kerja.

Fakta menunjukkan, tak sedikit orang yang memang punya kebiasaan berpindah-pindah kerja karena kesempatan bekerja di luar terbuka lebar. Mereka merasa tak lagi kerasan bekerja. Akhirnya, mereka mencoba mencari jalan keluar. Bagi yang suka mengambil risiko, pindah kerja bisa menjadi alternatif yang jauh lebih gampang dibandingkan mencoba mengatasi permasalahan di perusahaan yang sekarang.

Banyak hal yang bisa jadi penyebab seorang karyawan memutuskan berpindah kerja. Setidaknya, ada empat alasan paling populer mengapa seseorang memutuskan berpindah kerja:

  1. Pekerjaan tak lagi menantang

Ketika seorang kutu loncat memutuskan bergabung dengan sebuah perusahaan, mungkin ia membayangkan akan memperoleh tantangan kerja yang selama ini ia idam-idamkan. Misalnya perusahaan itu belum punya sistem kerja yang mapan, produknya potensial tapi tidak laku di pasar, dan sebagainya.

Permasalahan-permasalahan ini tentu sangat mengasyikkan bagi mereka Yang kreatif dan suka bekerja keras. Tapi, ketika semua tantangan tadi berangsur-angsur hilang, sistem kerja sudah jalan atau image produk sudah mulai menancapkan di benak pelanggan, maka kesempatan untuk berkreasi pun dirasakan berkurang. Kerja menjadi sesuatu yang tidak lagi menarik dan membosankan. Akhirnya, mereka pun memutuskan pindah.

  1. Tidak cocok dengan atasan

Faktor atasan sangat berperan penting dalam sistem kerja di suatu perusahaan. Banyak karyawan yang lebih tergantung pada perilaku atasan dibanding pada perlakuan perusahaan secara umum terhadap karyawannya. Tentunya ini sangat subyektif, karena atasan yang cocok untuk si A Belum tentu cocok untuk si B, demikian pula sebaliknya. Biasanya, atasan yang emosional menduduki peringkat pertama kategori atasan yang tidak disukai.

  1. Mencari penghasilan yang lebih besar

Maksudnya adalah iming-iming memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibanding penghasilan yang diperoleh saat ini. Meski penghasilan seringkali bukan merupakan faktor utama yang menjadi latar belakang seseorang bekerja, tetapi kenyataannya, uang tetap menjadi alasan menarik untuk memutuskan mencari pekerjaan baru.

  1. Lingkungan kerja tidak nyaman

Alasan lingkungan kerja tidak nyaman lebih banyak dikeluhkan oleh wanita, bahkan konon, wanita lebih rentan terganggu oleh masalah hubungan kerja dibandingkan pekerjaannya sendiri. Ini tentu tidak lepas dari sifat wanita yang lebih afektif (kecenderungan menggunakan perasaan) dibandingkan pria.

Selain keempat alasan tadi, tentu masih ada alasan-alasan lain, misalnya memiliki hubungan khusus dengan sesama karyawan beda jenis dan tidak berakhir happy end, atau jarak tempat kerja yang dirasa terlalu jauh dari rumah, dan sebagainya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja (skripsi tesis)

 

Menurut Frederick Herzberg (dalam Masithoh, 1998:20) mengembangkan teori hierarki kebutuhan Maslow menjadi teori dua faktor tentang motivasi. Dua faktor itu dinamakan faktor pemuas (motivation factor) yang disebut dengan satisfier atau intrinsic motivation dan faktor pemelihara (maintenance factor) yang disebut dengan disatisfier atau extrinsic motivation.

Faktor pemuas yang disebut juga motivator yang merupakan faktor pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut (kondisi intrinsik) antara lain:

  1. Prestasi yang diraih (achievement)
  2. Pengakuan orang lain (recognition)
  3. Tanggungjawab (responsibility)
  4. Peluang untuk maju (advancement)
  5. Kepuasan kerja itu sendiri (the work it self)
  6. Kemungkinan pengembangan karir (the possibility of growth)

Sedangkan faktor pemelihara (maintenance factor) disebut juga hygiene factor merupakan faktor yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk memelihara keberadaan karyawan sebagai manusia, pemeliharaan ketentraman dan kesehatan. Faktor ini juga disebut dissatisfier (sumber ketidakpuasan) yang merupakan tempat pemenuhan kebutuhan tingkat rendah yang dikualifikasikan ke dalam faktor ekstrinsik, meliputi:

  1. Kompensasi
  2. Keamanan dan keselamatan kerja
  3. Kondisi kerja
  4. Status
  5. Prosedur perusahaan
  6. Mutu dari supevisi teknis dari hubungan interpersonal di antara teman sejawat, dengan atasan, dan dengan bawahan.

 

Manfaat Motivasi Kerja (skripsi tesis)

 

Manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan, serta orang senang melakukan pekerjaannya.

Sesuatu yang dikerjakan karena ada motivasi yang mendorongnya akan membuat orang senang mengerjakannya. Orang pun akan merasa dihargai atau diakui, hal ini terjadi karena pekerjaannya itu betul-betul berharga bagi orang yang termotivasi, sehingga orang tersebut akan bekerja keras. Hal ini dimaklumi karena dorongan yang begitu tinggi menghasilkan sesuai target yang mereka tetapkan. Kinerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juangnya akan tinggi (Arep Ishak & Tanjung Hendri, 2003:16-17).

Teori Motivasi Kerja (skripsi tesis)

 

  • Teori Kebutuhan (Maslow’s Model)

Model Maslow ini sering disebut dengan model hierarki kebutuhan. Karena menyangkut kebutuhan manusia, maka teori ini digunakan untuk menunjukkan butuhan seseorang yang harus dipenuhi agar individu tersebut termotivasi untuk kerja.

  • Teori Penguatan (Reinforcement Theory)

Teori ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

M = f ( R & C )

M = Motivasi

R = Reward (penghargaan) – primer/sekunder

C = Consequens (Akibat) – positif/negative

Motivasi seseorang bekerja tergantung pada reward yang diterimanya dan punishment yang akan dialaminya nanti (Arep Ishak & Tanjung Hendri, 2003). Penguatan adalah segala sesuatu yang digunakan seorang pimpinan untuk meningkatkan atau mempertahankan tanggapan khusus individu. Jadi menurut teori ini, motivasi seseorang bekerja tergantung pada penghargaan yang diterimanya dan akibat dari yang akan dialaminya nanti. Teori ini menyebutkan bahwa perilaku seseorang di masa mendatang dibentuk oleh akibat dari perilakunya yang sekarang.

Jenis reinforcement ada empat, yaitu: (a) positive reinforcement (penguatan positif), yaitu penguatan yang dilakukan ke arah kinerja yang positif; (b) negative reinforcement (penguatan negatif), yaitu penguatan yang dilakukan karena mengurangi atau menghentikan keadaan yang tidak disukai. Misalnya, berupaya cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan karena tidak tahan mendengar atasan mengomel terus-menerus; (c) extinction (peredaan), yaitu tidak mengukuhkan suatu perilaku, sehingga perilaku tersebut mereda atau punah sama sekali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi perilaku yang tidak diharapkan; (d) punishment, yaitu konsekuensi yang tidak menyenangkan dari tanggapan perilaku tertentu.

Reward adalah pertukaran (penghargaan) yang diberikan perusahaan atau jasa yang diberikan penghargaan, yang secara garis besar terbagi dua kategori, yaitu: (a) gaji, keuntungan, liburan; (b) kenaikan pangkat dan jabatan, bonus, promosi, simbol (bintang) dan penugasan yang menarik.

Sistem yang efektif untuk pemberian reward (penghargaan) kepada para karyawan harus: (a) memenuhi kebutuhan pegawai; (b) dibandingkan dengan reward yang diberikan oleh perusahaan lain; (c) di distribusikan secara wajar dan adil; (d) dapat diberikan dalam berbagai bentuk; (e) dikaitkan dengan prestasi.

 

  • Teori Harapan (Expectacy Theory)

Teori ekspetansi menyatakan bahwa motivasi kerja dideterminasi oleh keyakinan-keyakinan individual sehubungan dengan hubungan upaya-kinerja dan di dambakannya berbagai macam hasil kerja, yang berkaitan dengan tingkat kinerja yang berbeda-beda. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori tersebut berlandaskan logika: “Orang-orang akan melakukan apa yang dapat mereka lakukan, apabila mereka berkeinginan untuk melakukannya”.

Vroom (dalam Winardi, 2002:109-110) berpendapat bahwa motivasi terhadap kerja merupakan hasil dari ekspektansi kali instrumentalitas, kali valensi. Hubungan multiplikatif tersebut berarti bahwa daya tarik motivasional jalur pekerjaan tertentu, sangat berkurang, apabila salah satu di antara hal berikut: ekspektansi, instrumentalilas, atau valensi mendekati nol. Sebaliknya agar imbalan tertentu memiliki sebuah dampak motivasional tinggi serta positif sebagai hasil kerja, maka ekspektansi, instrumentalitas, dan valensi yang berkaitan dengan imbalan tersebut harus tinggi serta positif.

  • Teori Penetapan Tujuan Locke

Suprihanto, dkk (2003:52-53) menyatakan bahwa teori penetapan tujuan (goal-setting theory) ini merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa tujuan yang sifatnya spesifik atau sulit cenderung menghasilkan kinerja (performance) yang lebih tinggi. Pencapaian tujuan dilakukan melalui usaha partisipasi. Meskipun demikian pencapaian tujuan belum tentu dilakukan oleh banyak orang. Dalam pencapaian tujuan yang partisipatif mempunyai dampak positif berupa timbulnya penerimaan (acceptance), artinya sesulit apapun apabila orang telah menerima suatu pekerjaan maka akan dijalankan dengan baik. Sementara itu dalam pencapaian tujuan yang partisipatif dapat pula berdampak negatif yaitu timbulnya superioritas pada orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi.

Teori Penetapan Tujuan Locke mengatakan bahwa tujuan dan maksud individu yang disadari adalah determinan utama perilaku. Perilaku orang akan terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai tingkat prcstasi yang lebih tinggi. Menurut teori ini, prestasi akan tergantung pada tingkat kesukaran tujuan, kerincian tujuan, dan komitmen seseorang terhadap tujuan. Tujuan yang lebih sukar akan membuat orang frustrasi sehingga prestasinya juga rendah. Kerincian tujuan akan mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap tujuan di mana seseorang lebih menyadari dan memahami tujuannya akan berprestasi lebih baik. Sedangkan variabel komitmen terhadap tujuan menyangkut keterlibatan seseorang terhadap tujuan. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi bisa diharapkan akan berprestasi lebih baik.

Pengertian Motivasi Kerja (skripsi tesis)

 

Untuk mempermudah pemahaman motivasi kerja, dibawah ini dikemukakan pengertian motif, motivasi dan motivasi kerja. Abraham Sperling (dalam Mangkunegara, 2002:93) mengemukakan bahwa motif di definisikan sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri (drive) dan diakhiri dengan penyesuaian diri, penyesuaian diri dikatakan untuk memuaskan motif. William J. Stanton (dalam Mangkunegara, 2002:93) mendefinisikan bahwa motif adalah kebutuhan yang di stimulasi yang berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas. Motivasi didefinisikan oleh Fillmore H. Stanford (dalam Mangkunegara, 2002:93) bahwa motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu dorongan kebuluhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifya. Motivasi dapat dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri (drive arousal). Dalam hubungannya dengan lingkungan kerja, Ernest L. McCormick (dalam Mangkunegara, 2002:94) mengemukakan bahwa motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja.

validitas dan Reliabilitas penilai (rater) (skripsi tesis)

 

Walaupun unsur  subyektivitas dalam rating tidak dapat dihindari namun validitas dan reliabilitas tetap dapat diusahakan. Menurut Ghiselt dan Brown (1955), validitas yang memadai dapat diperoleh dengan mengusahakan:

  1. Validitas sebagai fungsi dari keragaman perilaku kerja yang akan dinilai.penilaian merupakan prosedur untuk mengumpulkan pendapat seseorang tentang perilaku. Salah satu faktor yang berpengaruh pada validitas adalah kompleksitas keragaman perilaku yang akan dinilai. Semakin sesuai antara perilaku kerja dalanm tugas nyata dengan perilaku kerja yang digunakan sebagai faktor penilaian akan semakin valid rating tersebut.
  2. Validitas sebagai fungsi dari pengetahuan penilai (rater) pada perilaku kerja dinilai (ratee). Semakin akrab penilai dengan perilaku karakteristik orang yang akan dinilai, maka akan semakin banyak kesempatan untuk melakukan pengamatan sehingga akurat penilaiannya.
  3. Validitas sebagai fungsi dari bias penilai (rater). Meskipun dengan pengetahuan pada perilaku yang akan diukur (ratee) validitas penilaian tidak akan didapat apabila keputusan penilai dipengaruhi oleh bias perseorangan.
  4. Validitas sebagai fungsi tujuan penilaian. Untuk kepentingan apa penilaian terhadap individu dilakukan sehingga dapat mempengaruhi penilaian dalam menentukan penilaian.
  5. Validitas sebagai fungsi dari lamanya waktu yang tersedia dalam memberikan penilaisn. Untuk mencapai keakuratan dalam penilaian, penilai harus memiliki waktu yang terkumpul dan sistematis untuk menganalisis semua kesan, opini-opini, dan fakta-fakta yang dimiliki tentang para pekerjanya. Batas waktu yang singkat dapat menyababkan penilaian kurang akurat dalam menilai.
  6. Validitas sebagai fungsi dari karakteristik penilai (rater). Diharapkan penilai merupakan orang yang memiliki kualitas dan kriteria tertentu.

 

Bias dalam Penilaian Kinerja (skripsi tesis)

 

   Dalam melakukan penilaian kinerja, sangat memungkinkan terjadi bias yang berasal dari sistematika pengukuran kinerja maupun dari pihak penilai. Berikut ini adalah beberapa bias yang mungkin muncul dalam penilaian kinerja.

  1. Leniency, Severity dan Tendensi sentral

Rater terkadang membuat asumsi sendiri mengenai ratee, sehingga ada kecenderungan untuk menilai longgar, kecenderungan untuk menilai secara ketat dan kecenderungan menilai karyawan sedang-sedang saja. Kecenderungan-kecenderungan ini dapat di kontrol dengan beberapa cara yaitu, (1) mengalokasikan peringkat kedalam forced distibution; (2) meminta supervisor menggunakan metode rank-order dalam melakukan penilaian.

  1. Hallo effect

Seorang karyawan yang dinilai tinggi atau rendah pada beberapa faktor yang spesifik disebabkan oleh kesan umum yang dimiliki atasan terhadap dirinya diatas keseluruhan kinerjanya.

Tujuan Penilaian Kinerja (skripsi tesis)

 

Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, Cascio (1998a) menyatakan bahwa tujuan penilaian kinerja adalah:

  1. Penilaian kinerja dijadikan dasar pembuatan keputusan organisasi, sebagai masukan dalam menetapkan sistem reward dan punishment.
  2. Penilaian kinerja dapat digunakan sebagai kriteria dalam penelitian mengenai human resources.
  3. Penilaian kinerja dapat digunakan dalam pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia dalam organisasi.
  4. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai feedback untuk meningkatkan kinerja karyawan di masa depan.
  5. Penilaian kinerja dapat memfasilitasi proses pengembangan organisasi.

Sedangkan menurut pendapat Soeprihanto (1996), tujuan penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

  1. Mengetahui keadaan keterampilan dan kemampuan setiap karyawan secara rutin.
  2. Sebagai dasar perencanaan bidang personalia, khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja.
  3. Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan se-optimal mungkin sehingga dapat diarahkan jenjang kariernya, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
  4. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan.
  5. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang personalia khususnya prestasi kerja. Secara pribadi, bagi karyawan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga dapat memacu perkembangannya. Sebaliknya bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahannya sehingga dapat memotivasi karyawan dalam bekerja.
  6. Hasil penilaian kinerja dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan dalam bidang personalia secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja berguna untuk pengembangan organisasi dan pribadi karyawan. Untuk organisasi, penilaian kinerja berguna sebagai dasar perencanaan bidang personalia, sedangkan untuk karyawan sebagai dasar menentukan promosi, jabatan dan upah.

Metode penilaian kinerja (skripsi tesis)

 

Ada beberapa metode dalam melakukan penilaian kinerja. Metode tersebut antara lain ( Sri Budi Cantika Yuli, 2005 )

  1. Graphics Rating Scale

yaitu dengan menggunakan formulir yang berisi sejumlah sifat dan ciri hasil karya yang harus dinilai. Skala penilaian dibedakan oleh: sampai seberapa tepat kategori didefinisikan, sampai seberapa orang yang menafsirkan penilaian itu dapat memberitahukan tanggapan apakah yang dimaksud oleh penilai, dan sampai seberapa telitikah dimensi hasil karya didefinisikan bagi penilai.

Skala penilaian yang biasa digunakan adalah (a), (b), (c), (d) dan seterusnya dengan memberikan penjelasan pada masing-masing skala. Misalnya sangat baik untuk (a) dan tidak baik untuk (d). Faktor yang dinilai dibedakan dalam dua kelompok yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan dan berkaitan dengan karakteristik pekerjaan. Metode ini adalah metode yang sangat sederhana dan dapat digunakan untuk menilai beberapa karyawan sekaligus sehingga paling banyak digunakan oleh banyak organisasi.

  1. Critical Incident Method

Dilakukan dengan membuat satu catatan tentang contoh-contoh yang luar biasa baik atau tidak diinginkan dari perilaku yang berhubungan dengan kerja seorang karyawan dan meninjaunya bersama karyawan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan metode ini penilai melakukan penilaian pada saat kritis saja, yaitu pada waktu perilaku karyawan dapat membuat bagiannya sangat berhasil atau bahkan sebaliknya.

  1. Descriptive Essays

Dimana penilai harus menguraikan pokok-pokok kekuatan dan kelemahan orang yang dinilai. Metode ini hanya memberi sedikit kesempatan untuk membandingkan orang-orang yang dinilai.

  1. Ranking Methods

Dilakukan dengan memberikan peringkat pada masing-masing bawahan yang dinilai menurut nilai relatif mereka bagi organisasi atau unit mengenai satu dimensi hasil kerja atau lebih. Yang pertama dilakukan adalah mencari orang yang paling baik hasil kerjanya dan yang paling buruk untuk dijadikan peringkat pertama dan terakhir pada daftar peringkat. Kemudian dicari lagi orang yang kerjanya nomor dua paling baik dan nomor dua paling buruk untuk selanjutnya dimasukan ke dalam daftar peringkat, demikian seterusnya.  

 

  1. Forced Distribution

Dimana penilai menggolongkan sejumlah karyawan yan dinilai ke dalam klasifikasi berbeda – beda berdasarkan berbagai faktor yang berbeda pula. Sebagai contoh, karyawan dikelompokan ke dalam lima kategori sebagai berikut :

  1. 15% berkinerja tinggi
  2. 20% berkinerja rata-rata tinggi
  3. 30% berkinerja rata-rata
  4. 20% berkinerja rata-rata rendah
  5. 15% berkinerja rendah
  1. Weighted Checklist

Yaitu dengan memberikan sejumlah pernyataan yang menjelaskan beraneka macam dan tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu atau suatu kelompok pekerjaan tertentu. Setiap pertanyaan memiliki bobot atau nilai tersendiri dimana penilai mengevaluasi bawahan dengan mengecek pernyataan yang ada di dalam checklist dimana pernyataan-pernyataan tersebut menjelaskan perilaku seseorang. Penilai harus berpikir dari segi perilaku pekerjaan khusus.

  1. Paired Comparison Method

Dilakukan dengan membuat peringkat untuk masing-masing karyawan untuk selanjutnya dipasangkan dengan karyawan lainnya.

  1. Behaviorally Anchored Rating Scale

Yaitu dengan mematok angka graphics rating scale tertentu untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian. Patokan yang telah dibuat tidak untuk digunakan sebagai checklist dalam arti bahwa karyawan yang diamati selalu melakukan perilaku seperti yang tertera di daftar, melainkan hanya merupakan contoh dari perilaku yang mungkin dapat diharapkan dari seorang karyawan pada tingkatan tertentu dari prestasi kerjanya.

Proses manajemen kinerja (skripsi tesis)

Dalam melakukan manajemen kinerja, ada beberapa komponen yang harus dilakukan. Komponen-komponen tersebut antara lain (Bacal, 1999) :

  1. Performance Planning/Perencanaan Kinerja.

Merupakan proses penetapan target yang harus dicapai oleh karyawan dalam suatu periode tertentu. Performance Planning dilakukan oleh karyawan bersama-sama dengan atasannya. Dalam hal ini keduanya mengidentifikasi, memahami, dan menyetujui hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh karyawan, bagaimana seharusnya dilakukan, mengapa harus dilakukan kapan pelaksanaannya, dan sebagainya. Perencanaan kinerja adalah titik awal dari semua kegiatan karyawan untuk periode waktu tertentu.

  1. Ongoing Performance Communication/Komunikasi kinerja secara berkesinambungan.

Setelah karyawan mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan, bagaimana, serta kapan harus dilakukan, maka harus ada komunikasi yang berkesinambungan antara karyawan dengan atasannya. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dua arah yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kemajuan, mengidentifikasi hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan, serta memberikan kedua belah pihak informasi yang dibutuhkan.

  1. Data Gathering and Observation / Pengumpulan data dan pengamatan.

Pengumpulan data adalah proses merangkum semua informasi yang ada tentang individu maupun organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Pengamatan dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data, sedangkan proses dokumentasi dilakukan dengan menyimpan semua informasi yang dikumpulkan dalam bentuk yang dapat diakses kembali di kemudian hari.

  1. Performance Appraisal Meeting / Pertemuan Penilaian Kinerja.

Merupakan sebuah proses dimana karyawan dan atasannya duduk bersama-sama untuk mengetahui sejauh mana kayawan telah mencapai apa yang telah digariskan dalam perencanaan kinerja. Karyawan dan atasan bersama-sama mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam melaksanakan pancapaian sasaran tersebut. Pertemuan seperti ini biasanya dilakukan setahun sekali.

  1. Performance diagnosis and coaching / Diagnosis kinerja dan pelatihan.

Performance diagnosis adalah serangkaian proses komunikasi dalam rangka pemecahan masalah yang menyebabkan kurang baiknya kinerja individu, departemen, bahkan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan coaching merupakan proses dimana seseorang yang lebih ahli dalam suatu hal membantu rekannya untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Hal yang perlu diperhatikan dari semua komponen tersebut di atas adalah bahwa kesemuanya bekerja sebagai suatu sistem yang saling terkait satu sama lain dan masing-masing sama pentingnya. Selain itu komponen-komponen itu tidak sama dengan tahapan yang harus dilalui satu persatu (proses linier), melainkan merupakan suatu proses dinamis yang tidak harus berjenjang seperti anak tangga.

Pengertian Kinerja (skripsi tesis)

 

Suatu organisasi dalam beroperasi membutuhkan karyawan sebagai tenaga kerjanya guna meningkatkan produk yang berkualitas. Mengingat karyawan merupakan asset penting organisasi maka banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan peningkatan kinerja. Campbell (dalam casio, 1998) menyatakan bahwa kinerja sebagai sesuatu yang tampak, dimana individu relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja yang baik merupakan salah satu sasaran organisasi dalam mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Tercapainya kinerja yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang baik pula

Kinerja adalah catatan mengenai akibat-akibat yang di hasilkan pada sebuah tujuan organisasi. (kane & kane, 1993, Bernardin & Russell, 1998, Casio, 1998). Kinerja seseorang merupakan gabungan dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkannya, oleh karena itu kinerja bukan menyangkut karakteristik pribadi yang ditunjukkan oleh seseorang melalui hasil kerja yang telah dan akan dilakukan seseorang, kinerja dapat pula diartikan sebagai kesuksesan individu dalam melakukan pekerjaannya, dan ukuran kesuksesan masing-masing karyawan tergantung pada fungsi dari pekerjaannya yang spesifik dalam aktivitas selama kurun waktu tertentu, dengan kata lain ukuran kesuksesan tersebut didasarkan pada ukuran yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.

Vroom (1964) mengatakan bahwa tingkat sejauh mana keberhasilan seseorang didalam melakukan tugas pekerjaannya dinamakan tingkat kinerja (level of performance). Seseorang yang level of performance tinggi disebut sebagai orang yang produktif, sebaliknya yang levelnya tidak mencapai standar, dikatakan sebagai tidak produktif atau kinerja rendah.

Schultz & Schultz (1994) mengatakan bahwa karyawan akan mampu memotivasi diri mereka sepenuhnya jika ada tujuan yang pasti yang ingin diraih. Tujuan tersebut adalah hasil yang akan dicapai oleh karyawan dan memberikan arah pada perilaku dan pikiran mereka sehingga membimbing kepada tujuan yang hendak dicapai. Sejauh mana kesuksesan karyawan dalam mencapai tujuan tersebut melalui tugas-tugas yang dilakukan disebut dengan kinerja.

Cherington (1994) mengatakan bahwa kinerja menunjukkan pencapaian target kerja yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh kecakapan dan waktu. Kinerja yang optimal akan terwujud bilamana dapat memilih karyawan yang memiliki motivasi dan kecakapan yang sesuai dengan pekerjaannya serta memiliki kondisi yang memungkinkan mereka agar dapat bekerja secara maksimal.

Soeprihanto (1996), berpendapat bahwa pada dasarnya kinerja atau performansi kerja seseorang karyawan adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode waktu tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (skripsi tesis)

 

Otoritas Jasa Keuangan atau yang selanjutnya disebut sebagai OJK adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan misalnya terhadap industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini”.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan, jasa kuangan yang diawasi seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sector keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. (Sundari, 2011)

Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam penanganan masalah-masalah yang timbul pada sistem keuangan. Dengan demikian diharapkan dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. (Sinaga,2011)

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa, “OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang- undang ini”. Lebih lanjut disebutkan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah. Jadi, seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen)”.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa status kelembagaan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga secara yuridis bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK. Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam undang- undang OJK. Selain itu, untuk mendapatkan pimpinan OJK yang tepat, dalam undang-undang OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

Pengertian bunga dan tingkat bunga (skripsi tesis)

 

Bunga adalah sejumlah uang yang diterima sebagai hasil dari penanaman suatu dana, bunga dalam pengertian ini disebut sebagai keuntungan. Dalam hal lain, istilah bunga (interest) digunakan untuk menunjukkan harga sewa yang dibebankan oleh lembaga keuangan atas penggunaan sejumlah uang.

Tingkat bunga (interest rate) adalah perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal dengan modal yang ditanam dalam suatu periode waktu. Menurut American Standart for Industrial Engineering Terminologi for Engineering Economy ANZ Z94.5-1972, tingkat bunga adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam satu periode dan biasanya dinyatakan dalam persentase induk.

Ada dua jenis bunga yang biasa dipakai untuk melakukan perhitungan, yaitu bunga sederhana (bunga tunggal) dan bunga majemuk atau bunga berbunga. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung secara liniear dan tidak ditambahkan ke dana pokok untuk menghitung perolehan berikutnya. Bunga majemuk, perhitungan besarnya dana pokok periode sebelumnya ditambah jumlah bunga yang diperoleh sampai pada waktu itu (Husnan dan Muhammad, 2008:197).

Pengertian studi kelayakan investasi (skripsi tesis)

 

Pengertian studi kelayakan adalah penelitian tentang suatu proyek, baik itu proyek yang benar–benar baru maupun pengembangan dari suatu proyek yang telah ada, apakah proyek ini bila dilaksanakan akan mendatangkan manfaat atau tidak. Dengan kata lain, studi kelayakan proyek adalah penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil (Husnan dan Muhammad, 2008:4). Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan adalah suatu studi yang berhubungan dengan suatu usulan investasi, yang menggambarkan seberapa jauh investasi pada suatu proyek dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi sebelum usulan investasi tersebut dilaksanakan.

Manfaat yang timbul dapat berupa imbalan keuangan (laba) atau non keuangan, tetapi dapat juga kombinasi dari keduanya. Biasanya, bagi pihak perorangan tujuan utama adalah mendapatkan laba, tetapi bagi  Pemerintah lebih mengutamakan manfaat non keuangan, misalnya: penyerapan tenaga kerja, penyedian lapangan kerja, peningkatan ekspor, substitusi impor, dan sebagainya.

Biaya Investasi (skripsi tesis)

 

Pengertian biaya adalah arus keluar aktiva atau pengguna aktiva lainnya dari suatu investor yang timbul dari penerimaan barang atau jasa. Berdasarkan pendekatan investasi, antara lain:

  1. Biaya Modal adalah jumlah dari semua pengeluaran yang dibutuhkan mulai dari prastudi sampai proyek selesai dibangun. Dalam investasi ini biaya milik investor sendiri bukan pinjaman bank.
  2. Biaya Tahunan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengembang selama pembangunan
  3. Biaya operasional, diperlukan agar dapat memenuhi umur proyek sesuai dengan yang direncanakan pada detail desain.
  4. Bunga, adalah biaya yang terjadi akibat perubahan biaya modal karena adanya tingkat suku bunga selama umur proyek.

 

Pengertian investasi (skripsi tesis)

 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan pada masa mendatang. Investasi berkaitan dengan berbagai macam aktivitas menginvestasikan sejumlah dana pada asset riil (tanah, emas, bangunan, atau mesin) maupun asset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umum dilakukan (Tandelilin, 2001: 1).

Investasi merupakan usaha untuk menanamkan modal faktor produksi dalam proyek tertentu, di mana proyek tersebut dapat bersifat baru atau hanya sekedar pengembangan saja. Investasi bertujuan untuk memperoleh manfaat yang layak dari suatu proyek. Manfaat yang didapat dalam bentuk laba yang diperoleh perusahaan atau manfaat yang diberikan perusahaan pada masyarakat setempat. Secara garis besar prosedur pembuatan keputusan investasi adalah sebagai berikut.

  1. Identifikasi investasi yang potensial. Identifikasi merupakan tahap awal dalam keputusan investasi. Di mana dalam memilih usulan investasi harus memperhatikan unsur dana yang tersedia.
  2. Menghitung manfaat dan biaya investasi. Suatu usulan investasi akan diterima atau tidak tergantung pada kriteria minimum yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah menghitung biaya dan manfaat investasi.
  3. Evaluasi dan usulan investasi. Evaluasi terhadap usulan biaya dan manfaat dilakukan secara sistematis. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dan kuntitatif. Secara kualitatif misalnya dinilai dari segi perubahan moral karyawan, pelestarian lingkungan dan lain-lain. Secara kuantitatif digunakan metode–metode analisis seperti NPV, IRR, Payback dan lain–lain (Tanczos dan Kong, 2001: 73).
  4. Penyusunan anggaran pengeluaran modal. Anggaran disusun secara sederhana dalam tabel investasi disertai jumlah investasi maupun secara lengkap yaitu dengan menyediakan deskriptif mengenai proyek investasi tersebut.

Eksternalitas dan Kebijakan Pemerintah (skripsi tesis)

 

Eksternalitas merupakan biaya atau manfaat transaksi pasar yang tidak tercerminkan dalam bentuk harga. Eksternalitas dapat negatif atau positif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah masyarakat, yang tidak tercermin dalam bentuk harga. Biaya yang dimaksud adalah akibat merugikan yang dirasakan masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Eksternalitas positif adalah manfaat yang dirasakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah masyarakat, yang tidak tercermin dalam bentuk harga. Manfaat yang dirasakan masyarakat biasanya adalah keuntungan terhadap adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Akibat merugikan hadir apabila kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah kurang memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai pihak ketiga yang menjadi sasaran kebijakan. Atau dengan kata lain, produk dari kebijakan kurang memihak untuk masyarakat dan menghasilkan efek samping yang merugikan. Misalnya, kebijakan pemerintah membangun saluran dan tempat pembuangan limbah. Bagi masyarakat yang dekat dengan tempat pembuangan merupakan bentuk kerugian dari pada manfaat yang dirasakan. Sebaliknya, manfaat yang dirasakan masyarakat ada apabila kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah memenuhi ekspektasi masyarakat.

Pengertian bunga dan tingkat bunga (skripsi tesis)

 

Bunga adalah sejumlah uang yang diterima sebagai hasil dari penanaman suatu dana, bunga dalam pengertian ini disebut sebagai keuntungan. Dalam hal lain, istilah bunga (interest) digunakan untuk menunjukkan harga sewa yang dibebankan oleh lembaga keuangan atas penggunaan sejumlah uang.

Tingkat bunga (interest rate) adalah perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal dengan modal yang ditanam dalam suatu periode waktu. Menurut American Standart for Industrial Engineering Terminologi for Engineering Economy ANZ Z94.5-1972, tingkat bunga adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam satu periode dan biasanya dinyatakan dalam persentase induk.

Ada dua jenis bunga yang biasa dipakai untuk melakukan perhitungan, yaitu bunga sederhana (bunga tunggal) dan bunga majemuk atau bunga berbunga. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung secara liniear dan tidak ditambahkan ke dana pokok untuk menghitung perolehan berikutnya. Bunga majemuk, perhitungan besarnya dana pokok periode sebelumnya ditambah jumlah bunga yang diperoleh sampai pada waktu itu (Husnan dan Muhammad, 2008:197).

.Perubahan Nilai Uang Terhadap waktu (skripsi tesis)

 

Gagasan bahwa uang yang tersedia saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan karena kapasitas pendapatan potensial. Ini prinsip inti keuangan menyatakan bahwa, uang yang disediakan bisa mendapatkan bunga

Uang yang disimpan dalam rekening tabungan akan mendapatkan bunga Karena ini universal, Proses dalam menghitung present value of a future income dinamakan discounting. Tingkat bunga atau interest rate yang digunakan untuk discounting ini dinamakan the discounting rate atau discounting factor. Discounting factor adalah suatu bilangan yang lebih kecil daripada 1 (satu) yang dapat dipakai untuk mengalikan atau mengurangi suatu jumlah di waktu yang akan datang (the future income) (Djamin, 1993).

  1. Present Value

Nilai uang yang tersedia saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan karena kapasitas pendapatan potensial. prinsip inti keuangan menyatakan bahwa, uang yang disediakan bisa mendapatkan bunga.

  1. Future Value

Adalah nilai asset dimasa mendatang yang setara dengan jumlah tertentu di hari ini dengan mempertimbangkan jangka waktu dan besaran suku bunga

Future Value atau nilai yang akan datang merupakan nilai dari uang di masa yang akan datang setelah diperhitungkan dengan bunga majemuk. Future Value dihitung dengan rumus:

FV = P0 (1+r)n

Dengan P0 adalah nilai saat ini, r adalah besarnya bunga bank, dan n adalah tahun yang diinginkan.

  1. Present Value Factor

Present value factor adalah faktor yang dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan untuk mencari nilai sekarang dari serangkaian nilai-nilai. PVIFs dapat disajikan dalam bentuk tabel dengan PVIF nilai dipisahkan oleh masing-masing periode dan kombinasi suku bunga.

Pengertian studi kelayakan investasi (skripsi tesis)

 

Pengertian studi kelayakan adalah penelitian tentang suatu proyek, baik itu proyek yang benar–benar baru maupun pengembangan dari suatu proyek yang telah ada, apakah proyek ini bila dilaksanakan akan mendatangkan manfaat atau tidak. Dengan kata lain, studi kelayakan proyek adalah penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil (Husnan dan Muhammad, 2008:4). Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan adalah suatu studi yang berhubungan dengan suatu usulan investasi, yang menggambarkan seberapa jauh investasi pada suatu proyek dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi sebelum usulan investasi tersebut dilaksanakan.

Manfaat yang timbul dapat berupa imbalan keuangan (laba) atau non keuangan, tetapi dapat juga kombinasi dari keduanya. Biasanya, bagi pihak perorangan tujuan utama adalah mendapatkan laba, tetapi bagi  Pemerintah lebih mengutamakan manfaat non keuangan, misalnya: penyerapan tenaga kerja, penyedian lapangan kerja, peningkatan ekspor, substitusi impor, dan sebagainya.

Biaya Investasi (skripsi tesis)

 

Pengertian biaya adalah arus keluar aktiva atau pengguna aktiva lainnya dari suatu investor yang timbul dari penerimaan barang atau jasa. Berdasarkan pendekatan investasi, antara lain:

  1. Biaya Modal adalah jumlah dari semua pengeluaran yang dibutuhkan mulai dari prastudi sampai proyek selesai dibangun. Dalam investasi ini biaya milik investor sendiri bukan pinjaman bank.
  2. Biaya Tahunan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengembang selama pembangunan
  3. Biaya operasional, diperlukan agar dapat memenuhi umur proyek sesuai dengan yang direncanakan pada detail desain.
  4. Bunga, adalah biaya yang terjadi akibat perubahan biaya modal karena adanya tingkat suku bunga selama umur proyek.

Pengertian investasi (skripsi tesis)

 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan pada masa mendatang. Investasi berkaitan dengan berbagai macam aktivitas menginvestasikan sejumlah dana pada asset riil (tanah, emas, bangunan, atau mesin) maupun asset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umum dilakukan (Tandelilin, 2001: 1).

Investasi merupakan usaha untuk menanamkan modal faktor produksi dalam proyek tertentu, di mana proyek tersebut dapat bersifat baru atau hanya sekedar pengembangan saja. Investasi bertujuan untuk memperoleh manfaat yang layak dari suatu proyek. Manfaat yang didapat dalam bentuk laba yang diperoleh perusahaan atau manfaat yang diberikan perusahaan pada masyarakat setempat. Secara garis besar prosedur pembuatan keputusan investasi adalah sebagai berikut.

  1. Identifikasi investasi yang potensial. Identifikasi merupakan tahap awal dalam keputusan investasi. Di mana dalam memilih usulan investasi harus memperhatikan unsur dana yang tersedia.
  2. Menghitung manfaat dan biaya investasi. Suatu usulan investasi akan diterima atau tidak tergantung pada kriteria minimum yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah menghitung biaya dan manfaat investasi.
  3. Evaluasi dan usulan investasi. Evaluasi terhadap usulan biaya dan manfaat dilakukan secara sistematis. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dan kuntitatif. Secara kualitatif misalnya dinilai dari segi perubahan moral karyawan, pelestarian lingkungan dan lain-lain. Secara kuantitatif digunakan metode–metode analisis seperti NPV, IRR, Payback dan lain–lain (Tanczos dan Kong, 2001: 73).

Penyusunan anggaran pengeluaran modal. Anggaran disusun secara sederhana dalam tabel investasi disertai jumlah investasi maupun secara lengkap yaitu dengan menyediakan deskriptif mengenai proyek investasi tersebut.

Kelayakan Peralatan Keselamatan Penerbangan (skripsi tesis)

 

Kelayakan fasilitas peralatan keselamatan penerbangan adalah kondisi seluruh fasilitas peralatan keselamatan penerbangan yang terpasang di aerodrome untuk menunjang suatu operasional penerbangan. Kelayakan fasilitas dalam sebuah perencanaan sudah tentu menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Republik Indonesia tahun 1992 tentang penerbangan, aerodrome didefinisikan sebagai lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

Fungsi aerodrome memberikan pelayanan perpindahan penumpang, bagasi, angkutan cargo dan pos dari darat ke pesawat dan kembali ke darat lagi, sehingga fungsi aerodrome dapat dikelompokkan menjadi :

  1. Keselamatan penerbangan.
  2. Keamanan penerbangan.
  3. Kelancaran arus/lalu lintas penumpang dan barang.

 

Untuk memahami tujuan dan fungsi aerodrome, maka kita harus mengetahui dengan jelas peran apa saja yang dibebankan ke aerodrome sehingga dapat memberikan wahana yang lebih konkrit kepada para pengelola aerodrome, sekaligus dapat memaksimalkan upaya-upaya dalam pengelolaan suatu aerodrome, sehingga aerodrome dapat eksis/tampil sebagai wahana yang vital dalam mewujudkan pembangunan dalam berbagai bidang. Secara umum, dalam sistem aerodrome dapat dibagi 4 aktivitas yaitu yang berhubungan  dengan :

  1. Pergerakan pesawat (aircraft movement). Peran utama/pokok aerodrome sebagai fasilitator adalah memberikan fasilitas tinggal landas (take off) dan mendarat (landing) bagi pesawat terbang dengan aman, efisien, dan lancar. Pelayanan tersebut diberikan oleh fasilitas utama aerodrome yaitu landasan (runway) dan jalur taxi (taxiway).
  2. Parkir pesawat. Selama berada di darat, pesawat menurunkan dan memuat penumpang, bagasi dan kargo/pos, disamping itu juga untuk keperluan-keperluan seperti mengisi bahan bakar, air, kemungkinan perlu reparasi/perbaikan jika terjadi kerusakan kecil. Semua kegiatan tersebut diselenggarakan di parking apron.
  3. Pelayanan terminal. Pelayanan terminal dapat dibagi dalam 3 macam yaitu :
    1. Pelayanan penumpang berangkat.
    2. Pelayanan penumpang datang.
    3. Pelayanan penumpang transit.

Terminal keberangkatan adalah memproses penumpang dan bagasi (baggage) dan menunggu sampai pesawat siap untuk boarding. Terminal keberangkatan memberi pelayanan keimigrasian, bea cukai, karantina, fasilitas untuk check in, penimbangan bagasi, fasilitas handling bagasi, pemeriksaan security dan fasilitas ruang tunggu penumpang. Sama seperti halnya terminal keberangkatan, pada terminal kedatangan memberikan fasilitas pelayanan kepada penumpang yang baru tiba (turun dari pesawat), seperti memproses bagasi (barang bawaan) penumpang sampai para penumpang meninggalkan aerodrome terminal. Disamping itu terminal di suatu aerodrome juga memberikan fasilitas-fasilitas ekstra seperti toko-toko, toko bebas bea, shopping centre, sampai dengan gedung bioskop, transit hotel dan lain sebagainya.

Secara garis besar klasifikasi aerodrome area dibagi menjadi daerah-daerah yaitu :

  1. Daerah sisi darat (land side) yaitu daerah antara pemeriksaan imigrasi/security sampai pada moda transportasi darat. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan nomor 47 tahun 2002 menyebutkan bahwa sisi darat suatu aerodrome adalah wilayah bandar udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan. Adapun ditinjau dari pengoperasiannya, fasilitas sisi darat sangat terkait erat dengan pola pergerakan barang dan penumpang serta pengunjung dalam suatu aerodrome. Sehingga pengoperasian fasilitas ini harus dapat memindahkan penumpang, kargo, surat, pesawat, pergerakan kendaraan secara efisien, cepat dan nyaman dengan mudah dan berbiaya rendah.
  2. Daerah sisi udara (air side) yaitu area dalam wilayah pemeriksaan security sampai ke apron kemudian taxiway dan landasan pacu (runway). Menurut Keputusan Menteri Perhubungan nomor 47 tahun 2002 pengertian air side suatu aerodrome adalah bagian dari aerodrome dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik tempat setiap orang, barang, dan kendaraaan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan/atau memiliki izin khusus.
  3. Daerah umum (public area), yaitu daerah lain di dalam aerodrome setelah sisi darat, contoh taman sisi darat, parkir, fasilitas untuk umum seperti masjid, kantin umum, tempat istirahat sopir/taksi, toilet umum.
  4. Ruang udara (air space), yaitu ruang udara di atas dan sekitar aerodrome yang lalu lintas udaranya dikontrol oleh pengelola aerodrome (aerodrome authority) yang meliputi daerah pendekatan dan lepas landas, daerah transisi, daerah horisontal dalam, daerah permukaan kerucut dan daerah horisontal luar.

  Akad Pelengkap (skripsi tesis)

Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

  1. Alih hutang-piutang (al-hiwalah), transaksi pengalihan hutang-piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
  2. Gadai (rahn), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: (a) milik nasabah sendiri; (b) jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai pasar; (c) dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
  3. Al-qardh (pinjaman kebaikan). Al-qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
  4. Wakalah. Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer, dan sebagainya.
  5. Kafalah, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

Prinsip Bagi Hasil (profit-sharing) (skripsi tesis)

 

Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan syariah pada umumnya dapat dilakukan dalam 2 (dua) akad utama, yaitu:

  1. Pembiayaan Musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
  2. Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Prinsip Sewa (Operational lease and Financial Lease) (skripsi tesis)

Prinsip Sewa (Operational lease and Financial Lease), terdiri dari:

Prinsip sewa yang digunakan dalam pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:

  1. Ijarah (sewa murni), ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
  2. Ijarah Muntahia Bittamlik (leasing), yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang.

Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase) (skripsi tesis)

 

Dalam pembiayaan dengan prinsip jual beli ini terbagi menjadi 3 (tiga) akad, yaitu:

  1. Pembiayaan Murabahah, adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
  2. Pembiayaan Salam, yaitu akad pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dimuka.
  3. Pembiayaan Istishna (jual beli berdasarkan pesanan), yaitu akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang.

     Produk Penyaluran Dana (skripsi tesis)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

  • Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli
  • Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa
  • Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil

Kegentingan Kredit (Credit Crunch) (skripsi tesis)

 

Istilah credit crunch (kegentingan kredit) muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1966 di Amerika Serikat. Menengarai terjadinya proses disintermediasi perbankan sebagai akibat menipisnya deposito masyarakat sebagai akibat kebijakan uang ketat yang diberlakukan oleh pemerintah. Situasi ini menyebabkan perbankan mengalami kekurangan likuditas yang menyebabkan bank harus sangat selektif dalam menyalurkan kredit. Sementara itu, Bernanke dan Lown (1991) dalam Hakim dan Rahayu (2007). mendefinisikan credit crunch sebagai keengganan bank dan penghematan pinjaman (the reluctance of bank and thrift to lend). Dengan kata lain terjadi penurunan pasokan kredit sebagai akibat merosotnya kemauan bank untuk menyalurkannya.

Secara umum credit crunch dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana terjadi penurunan suplai kredit perbankan secara tajam sebagai akibat dari menurunnya kemauan bank dalam menyalurkan kredit pada dunia usaha. Keengganan bank dalam menyalurkan kredit tersebut tercermin dari meningkatnya spread yaitu selisih antara suku bunga pinjaman dan suku bunga dana dan semakin ketatnya kriteria untuk memperoleh kredit. Dalam kondisi yang ekstrim, credit crunch terjadi dalam bentuk credit rationing, yaitu bank menolak memberikan kredit terhadap nasabah tertentu atau sebagian besar nasabah pada tingkat suku bunga berapapun (Johari, 2014)

Pengertian BSC (skripsi tesis)

Balanced scorecard terdiri dari 2 suku kata yaitu kartu nilai (scorecard) dan balanced (berimbang). Maksudnya adalah kartu nilai untuk mengukur kinerja personil yang dibandingkan dengan kinerja yang direncanakan, serta dapat digunakan sebagai evaluasi. Serta berimbang (balanced) artinya kinerja personil diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Karena itu jika kartu skor personil digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan, personil tersebut harus memperhitungkan keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan non-keuangan, kinerja jangka pendek dan jangka panjang, serta antara kinerja bersifat internal dan kinerja eksternal (fokus komprehensif). (Rusydiawan dan Krisnadi, 2011)

Menurut (Mulyadi, 2007), Balanced scorecard adalah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komperhensif, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non keuangan, seperti perspektif pelanggan, Proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Sementara itu Vincent Gasperse (2007), konsep Balanced scorecard (BSC) diperkenalkan pertama kali oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton  pada tahun 1992 yang melaporkan suatu metodologi penelitian kinerja yang berorientasi pandangan strategi ke masa depan.

Pada awal perkembangannya, BSC hanya ditujukan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Sebelum tahun 1990an eksekutif hanya diukur kinerja mereka dari perspektif keuangan, sehingga terdapat kecenderungan eksekutif mengabaikan kinerja non keuangan seperti kepuasan pelanggan, produktifitas, dan kefektifan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa, dan pemberdayaan dan komitmen karyawan dalam menghasilkan produk dan jasa bagi kepuasan pelanggan.

BSC menerjemahkan visi dan strategi perusahaan kedalam tujuan konkrit terorganisasi disepanjang jalur 4 perspektif yang berbeda: finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Prinsip dasar BSC adalah memfokuskan pada pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan sekarang, perusahaan akan mengamankan posisi finansial masa depannya. (Rusydiawan dan Krisnadi, 2011).

Balance Scorecard tidak saja digunakan sebagai kinerja namun berkembang lebih lanjut sebagai sistem manajemen strategi ( Yuwono et el, 2007).

  1. Aspek-aspek yang diukur dalam Balanced Scoredcard

Model Balanced scorecard (gbr 2.1) yang dibuat Kaplan dan Norton terbagi menjadi 4 perspektif. Di bawah ini, akan dijelaskan mengenai keempat perspektif tersebut diatas (Kaplan dan Norton dalam Yuwono dkk, 2007):

 

  • Perspektif Keuangan (Financial Perspective)

Dalam Perspektif keuangan, perusahaan mengukur kemampuan laba dan nilai pasar (Market Value) di antara perusahaan-perusahaan lain, sebagai indikator seberapa baik perusahaan memuaskan pemilik dan pemegang saham. Tolok ukur kinerja keuangan menunjukkan apakah stategi implementasi dan eksekusi perusahaan memberikan kontribusi pada perbaikan laba.

Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton (2000), Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu:

  1. Bertumbuh (Growth)

Pada tahapan ini, perusahaan menghasilkan produk-produk dengan prospek yang cukup baik dan memiliki produk dan jasa yang secara signifikan mempunyai potensi pertumbuhan terbaik. Untuk mendukung perkembangan produk-produk mereka, perusahaan harus mengerahkan sumber daya yang dimiliki, misalnya dengan cara membangun dan memperluas berbagai fasilitas, jaringan distribusi dan prasarana. Tolok ukur kinerja yang cocok dengan tahap ini adalah tingkat pertumbuhan penjualan dalam segmen pasar yang telah ditargetkan.

 

 

  1. Bertahan (Substain)

Pada tahapan ini, perusahaan berusaha mempertahankan pangsa pasar yang ada dan mengembangkannya. Perusahaan juga masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyratkan tingkat pengembalian terbaik. Di tahap ini sasaran keuangan diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan.

  1. Menuai

Pada tahapan ini, produk-produk yang dihasilkan perusahaan sudah mencapai titik jenuh. Disaat inilah perusahaan benar-benar menuai hasil investasi ditahap sebelumnya. Tidak ada lagi investasi besar, baik ekspansi maupun pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Sasaran keuangan utama dalam tahap ini adalah memaksimumkan arus kas masuk dan penghematan berbagai kebutuhan modal kerja.

Tujuan perspektif keuangan menggambarkan tujuan jangka panjang perusahaan : pengembalian modal investasi yang tinggi dari setiap unit bisnis. Oleh sebab Itu penerapan Balanced scorecard membantu tercapainya tujuan yang penting ini .

Balanced scorecard memungkinkan eksekutif senior disetiap unit Bisnis untuk menerapkan bukan hanya ukuran yang mengevaluasi keberhasilan jangka panjang perusahaan, tetapi juga berbagai variabel yang dianggap paling penting untuk menciptakan dan mendorong tercapainya tujuan jangka panjang.

  • Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)

Dalam perspektif pelanggan, perusahaan mungukur mutu, pelayanan dan rendahnya biaya dibandingkan dengan perusahaan lainnya sebagaian indikator seberapa baik perusahaan memuaskan pelanggan. Nilai pelanggan, menurut Kaplan dan Norton dapat dirumuskan dengan persamaan berikut:

Nilai = Fungsi + Mutu + Citra + Harga + Waktu + Hubungan

Fungsi adalah manfaat generik produk kita bagi pelanggan; Mutu adalah daya kesesuaian dengan standar permintaan pelanggan; citra adalah daya tarik produk bagi pelanggan yang tercipta karena proses komunikasi pemasaran; Harga merupakan perbandingan nilai relatif dengan produk pesaing; waktu adalah ketersediaan dan kecepatan proses pemenuhan kebutuhan pelanggan dan Hubungan merupakan dimensi antar manusia dalam proses bisnis dengan pelanggan.

Perspektif pelanggan memfokus pada bagaimana organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil, tidak cukup hanya dengan mengetahui pelanggan dan harapan mereka. Suatu organisasi juga harus memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Bill Mariot mengatakan “Perhatikanlah karyawan anda dan mereka akan memperhatikan pelanggan anda.”

Perusahaan antara lain menggunakan tolok ukur kinerja berikut, pada waktu mempertimbangkan perspektif pelanggan, yaitu :

  1. Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction)

Menunjukkan apakah perusahaan memenuhi harapan pelanggan atau bahkan menyenangkannya.

  1. Retensi Pelanggan (Customer Retention)

Menunjukkan bagaimana baiknya perusahaan berusaha mempertahankan pelanggan.

  1. Pangsa Pasar (Market Share)

Mengukur proporsi perusahaan dari total usaha dalam pasar tertentu.

  1. Kemampuan laba Pelanggan

Pelanggan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan. Mempunyai pelanggan yang puas dan setia dari pangsa pasar adalah baik, tetapi pencapaian tersebut tidak menjamin kemampuan laba.

  • Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process Perspective)

Dalam Perspektif Proses bisnis internal, agar dapat mencapai tujuan finansial perusahaan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan maka manajer harus mengidentifikasi proses-proses bisnis internal penting yang harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan.

Proses bisnis suatu perusahaan secara umum dikelompokan kedalam tiga bagian (Kaplan dan Norton, 2000), yaitu :

 

  1. Inovasi

Dalam proses ini, Perusahaan melakukan identifikasi terhadap kebutuhanpelanggan dengan cara merumuskan cara untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tolok ukur yang dapat digunakan adalah banyaknya produk baru yang dikembangkan oleh perusahaan secara relatif jika dibandingkan dengan pesaingnya, besarnya penjualan produk baru, jangka waktu yang diperlukan untuk mengembangkan produk serta break even time.

  1. Proses Operasi

Pada tahap ini, serangkaian kegiatan dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Proses ini menekankan efisiensi, konsistensi dan ketepatan waktu dalam penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan.

  1. Layanan Purna Jual (Post Sale Service)

Ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian proses bisnis internal, dimana layanan purna jual meliputi garansi dan kegiatan perbaikan, perawatan dan pengembalian serta proses akhir.

  • Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Prspektif keempat dari Balanced scorecard, pembelajaran dan Pertumbuhan, mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Tiga sumber utama pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan datang dari manusia, sistem, dan prosedur perusahaan.

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dimasukkan sebagai salah satu indeks pengukuran kinerja dengan tujuan untuk mendorong perusahaan menjadi organisasi (learning organization) sekaligus mendorong perusahaan untuk bertumbuh. Hal ini merupakan faktor pendorong dihasilkan kinerja yang istimewa dalam tiga perspektif.

Tolok ukur untuk menilai kinerja para pekerja adalah kepuasan karyawan, retensi karyawan, produktivitas karyawan (Robert S. Kaplan dan David P. Norton, 2000) dan ditambahkan faktor pendorong yang dapat disesuaikan dengan situasi tertentu yakni: Kompetensi staf ( contoh: keahlian strategi, tingkat pelatihan, peningkatan keahlian, infrastruktur teknologi ( contoh: basis data strategis, pengalaman, hak paten, hak cipta) dan iklim untuk bertindak ( contoh: pemberdayaan staf, kerjasama tim, moral, fokus strategis). Adapun yang menjadi tolok ukur didalam perspektif ini, Yuwono Etal (2002,p42-43) adalah:

  1. Kemampuan Sistem Informasi ( Information System Ability)

Jika karyawan dituntut untuk menjadi efektif dalam persaingan yang ada, mereka membutuhkan informasi yang baik dalam berbagai hal, seperti pelanggan, proses bisnis,internal dan konsekuensi keuangan dan keputusan yang mereka pilih. Untuk dapat memperoleh informasi yang baik maka dibutuhkan sistem informasi yang baik. Selain itu motivasi dan keahlian karyawan sangat diperlukan untuk meraih target yang yang telah ditetapkan.

  1. Iklim Organisasi ( Organization Climate)

Walaupun setiap karyawan terlatih dengan baik, namun dengan akses informasi yang baik tidak akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi jika mereka tidak termotivasi untuk bertindak dalam lingkup ketertarikan yang mendalam terhadap organisasi atau jika mereka tidak diberikan kebebasan untuk membuat keputusan dan bertindak.

  1. Kemampuan Karyawan ( Employee Capabilities)

Pengukuran kemampuan karyawan meliputi tiga kelompok yaitu:

  • Tingkat Kepuasan Karyawan

Dalam tingkatan ini, perusahaan mengakui bahwa moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, mutu, kepuasan pelanggan, dan tanggapan terhadap situasi. Manajer dapat mengukur kepuasan karyawan dengan mengirim survei, mewawancarai karyawan, mengamati karyawan pada saat kerja.

  • Tingkat Retensi Karyawan

Dalam tingkatan ini, perusahaan membuat investasi jangka panjang dalam diri para karyawan sehingga setiap kali ada karyawan berhenti yang bukan atas keinginan perusahaan merupakan suatu kerugian modal intelektual bagi perusahaan. Para pekerja yang bekerja dalam jangka yang lama dan loyal membawa nilai perusahaan, pengetahuan tentang berbagai proses organisasional, dan diharapkan sensitivitasnya terhadap kebutuhan para pelanggan.

  • Tingkat Produktivitas Karyawan

Merupakan suatu ukuran hasil, dampak keseluruhan usaha peningkatan moral, dan keahlian karyawan, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuan produktivitas karyawan adalah untuk membandingkan keluaran yang dihasilkan oleh para karyawan dengan jumlah karyawan yang dikerahkan untuk menghasilkan keluaran tersebut.

Rumah Sakit (skripsi tesis)

 

Rumah Sakit adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) yang menyediakan pelayanan Gawat inap, Gawat jalan, Gawat Darurat dan pelayanan tindakan medik lain serta dapat sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan sarana penelitian.

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Menurut UU RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan:

  1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
  2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
  3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
  4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

Selain itu rumah sakit juga merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan rujukan dan upaya kesehatan penunjang. Pembangunan rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen rumah sakit yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan. Dalam rangka meningkatkan mutu rumah sakit, penyelenggaraannya harus memperhatikan standar yang disesuaikan dengan kelas/ tipe rumah sakit yaitu:

  1. Standar Manajemen

Rumah sakit merupakan bagian dari jejaring pelayanan kesehatan untuk mencapai indikator kinerja kesehatan yang ditetapkan daerah. Oleh karena itu, rumah sakit harus mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan dinas kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

  1. Standar Pelayanan
  2. Pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, seperti pelayanan medik penyakit dalam, dedah, kebidanan dan kandungan serta kesehatan anak.
  3. Pelayanan medik spesialistik lainnya seperti poli mata, telinga, hidung dan tenggorokan (THT), kulit dan kelamin, kesehatan jiwa, syaraf, gigi dan mulut, jantung, paru, bedah syaraf, dan orthopedi.
  4. Pelayanan medik sub spesialistik seperti pelayanan medik umum yang tidak tertampung oleh pelayanan medik spesialistik yang ada.
  5. Pelayanan penunjang medic seperti Radiologi, Laboratorium, Anestesi, Gizi, Farmasi, Rehabilitasi medik.
  6. Pelayanan keperawatan.
  7. Pelayanan administrasi dan umum.

Di Indonesia dikenal tiga jenis rumah sakit sesuai dengan kepemilikan, jenis pelayanan dan kelasnya. Berdasarkan kepemilikannya, dibedakan tiga macam rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Pusat, Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Kabupaten), Rumah Sakit BUMN/ABRI, dan Rumah Sakit Swasta yang menggunakan dana investasi dari sumber dalam negeri (PMDN) dan sumber luar negeri (PMA). Jenis rumah sakit yang kedua adalah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus (mata, paru, kusta, rehabilitasi, jantung, kangker dan sebagainya). Jenis Rumah Sakit yang ketiga adalah Rumah Sakit kelas A, kelas B (pendidikan dan non pendidikan), Rumah Sakit kelas C, dan Rumah Sakit kelas D.

Kelas rumah sakit juga dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang tersedia. Pada rumah sakit kelas A tersedia pelayanan spesialistik yang luas termasuk subspesialistik. Rumah sakit kelas B mempunyai pelayanan minimal sebelas spesialistik dan subspesialistik terdaftar. Rumah sakit kelas C mempunyai minimal empat spesialistik dasar (bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan anak). Rumah sakit kelas D hanya terdapat pelayanan medis dasar.

Kepuasan Pelanggan (Konsumen) (skripsi tesis)

Kepuasan pelanggan atau konsumen adalah perasaan seseorang yang puas atau sebaliknya setelah membandingkan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah produk atau jasa (Kotler, dkk. 2006). Kepuasan konsumen hanya dapat tercapai dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumennya. Pelayanan yang baik sering dinilai oleh konsumen secara langsung dari karyawan sebagai orang yang melayani atau disebut juga sebagai produsen jasa, karena itu diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan yang diberikan agar dapat memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi kualitas pelayanan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar dapat tercapai kepuasan konsumen.

Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. kualitas memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin hubungan yang kuat denganerusahaan. Dalam jangka panjang ikatan ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhannya. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan pada gilirannya kepuasan tersebut dapat menciptakan kesetiaan / loyalitas konsumen.

Dengan tercapainya kualitas layanan yang sempurna akan mendorong terciptanya kepuasan konsumen karena kualitas layanan merupakan sarana untuk mewujudkan kepuasan konsumen. Kualitas layanan dapat diwujudkan dengan memberikan layanan kepada konsumen dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang menjadi harapan konsumen. Ketidakpuasan pada salah satu atau lebih dari dimensi layanan tersebut tentunya akan memberikan kontribusi terhadap tingkat layanan secara keseluruhan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas layanan untuk masing-masing dimensi layanan harus tetap menjadi perhatian

Dimensi Kualitas Layanan (skripsi tesis)

Pada tahun 1980-an, banyak bermunculan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas jasa. Penelitian-penelitian itu dilakukan oleh para pakar di bidang manajemen jasa untuk mengetahui secara rinci dimensi kualitas jasa yang mempengaruhi kualitas jasa, termasuk menentukan dimensi yang mana yang paling menentukan dalam kualitas jasa tertentu.

Menurut Van Looy dkk. (1998) yang dikutip Jasfar (2008),  suatu model dimensi kualitas jasa yang ideal harus memenuhi beberapa syarat, antara lain seperti berikut:

  1. bersifat satuan yang komprehensif, artinya dapat menjelaskan karakteristik secara menyeluruh mengenai persepsi terhadap kualitas karena adanya perbedaan dari masing-masing dimensi yang diusulkan.
  2. bersifat universal, artinya masing-masing dimensi harus bersifat umum dan valid untuk berbagai spektrum bidang jasa.
  3. Masing-masing dimensi dalam model yang diajukan haruslah bersifat bebas.
  4. Sebaiknya jumlah dimensi dibatasi (limited).

Model dimensi kualitas layanan yang diadopsi dalam penelitian-ini adalah model yang dikembangkan Brady dan Cronin (2001) yang dikenal dengan kualitas jasa berbasis rancangan hierarkis. Melalui model tersebut Brady dan Cronin berupaya mengintegrasikan dua konsep pengukuran kualitas jasa yang selama ini dominan digunakan peneliti untuk mengukur kulaitas layanan yaitu model Servqual dan total perceived quality model ke dalam sebuah rerangka komprehensif dan multidimensional yang berbasis teoritikal kuat. Hal ini secara empirik telah dibuktikannya pada penelitian di empat industri., masing-masing: restoran siap saji, jasa cuci-cetak foto, taman hiburan, dan dry cleaning.

Dalam model kualitas jasa berbasis rancangan hierarkis, dimensi utama kualitas jasa terdiri dari 3 komponen (lihat Brady dan Cronin, dalam Jurnal of marketing 2001).

Kualitas interaksi, adalah hubungan antara karyawan dan pelanggan yang terjadi pada saat proses produksi berlangsung. Kualitas interaksi menyangkut parameter perilaku seperti ketidaksopanan resepsionis, keramahan karyawan, dan sebagainya.

  1. Physical environment quality, adalah lingkungan fisik yang dapat terlihat oleh konsumen maupun karyawan perusahaan, seperti lokasi usaha, eksterior bangunan fisik kantor/gedung, interior kantor/gedung, furniture dan dekorasi ruangan yang digunakan dalam kantor/gedung perusahaan yang bersangkutan.
  2. Outcome quality, adalah hasil proses layanan yang dirasakan konsumen.

Menurut Brady dan Cronin (2001) masing-masing dimensi terdiri atas 3 sub-dimensi. Dimensi kualitas interaksi meliputi: sikap, perilaku dan keahlian karyawan jasa. Dimensi kualitas lingkungan fisik terdiri dari ambient conditions, desain fasilitas dan faktor sosial. Ambient factors mengacu pada aspek-aspek non visual, seperti temperatur, musik, dan aroma. Desain fasilitas meliputi layout atau arsitektur lingkungan dan bisa fungsional (praktikal) maupun estetika (menarik secara visual). Sedangkan factor social berupa jumlah dan tipe orang yang ada dalam setting jasa, beserta perilaku mereka.

Dimensi kualitas hasil mencakup waktu tunggu, bukti fisik, dan valensi. Dalam model Brady dan Cronin, waktu tunggu yang diukur bukanlah waktu tunggu yang absolut, namun persepsi pelanggan terhadap lamanya waktu menunggu penyampaian jasa. Secara metodologis, pengukuran waktu tunggu absolut secara ketat membutuhkan desain riset eksperimental dan bukan sekedar survei pelanggan. Bukti fisik (tangibel evidence) mencerminkan fasilitas fisik yang relevan dalam jasa bersangkutan. Valensi (valence) mengacu pada atribut-atribut yang mempengaruhi keyakinan pelanggan bahwa hasil suatu jasa itu baik atau buruk, terlepas dari evaluasi mereka terhadap aspek lain dari pengalamannya.

Kualitas Layanan (skripsi tesis)

 

Kesadaran akan pentingnya kualitas pada tingkat global dipacu oleh keberhasilan penerapan manajemen kualitas total (Total Quality Management-TQM) dari perusahaan-perusahaan Jepang dengan munculnya The Deeming Price pada tahun 1951 (lihat Utami, 2006). Meskipun sebenarnya organisasi atau perusahaan jasa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengimplementasikan konsep TQM, namun kondisi ekonomi dan bisnis turut mendorong percepatan kesadaran tentang pentingnya kualitas dengan adanya kondisi persaingan yang semakin tajam, kemajuan teknologi, maupun berubahnya preferensi konsumen.

Menurut Utami (2006), terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten satu dengan yang lain, yaitu: (1) persepsi konsumen, (2) produk, dan (3) proses. Pada produk berwujud barang, ketiga orientasi ini hampir selalu dapat dibedakan dengan jelas, namun tidak demikian halnya dengan produk berwujud jasa. Konsistensi kualitas suatu jasa untuk ketiga orientasi tersebut dapat berperan pada keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi ditinjau dari kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan profitabilitas.

Di sisi lain, Utami (2006), juga menyatakan bahwa persepsi konsumen terhadap kualitas merupakan suatu hal yang sulit dipahami, bahkan pemahaman tentang kualitas sering disalahartikan sebagai sesuatu yang baik, kemewahan, keistimewaan, atau sesuatu yang berbobot. Kesulitan penilaian terhadap kualitas dirasakan lebih berat, mengingat persepsi konsumen dalam menilai kualitas bersifat sangat subjektif. Padahal telah dipahami bahwa kualitas produk baik barang maupun jasa akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan pengembalian atas investasi (return on ivesment) perusahaan melalui penurunan biaya dan perbaikan produktivitas.

Kualitas dapat dipandang secara luas sebagai keunggulan atau keistimewaan dan dapat didefinisikan sebagai penyampaian layanan yang relatif istimewa terhadap harapan pelanggan. Jika perusahaan melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan, berarti perusahaan tersebut tidak memberikan kualitas layanan yang baik.

Sementara Jasfar (2008) mengemukakan bahwa kualitas layanan merupakan hal yang kompleks, dan paling sering dibahas pada disiplin ilmu pemasaran. Kualitas layanan digambarkan secara umum dan dievaluasi secara menyeluruh dalam jasa. Bahkan dikemukakan bahwa kualitas layanan dijelaskan sebagai konsep multidimensional yang dibangun melalui evaluasi terhadap konstruksi dari sejumlah atribut yang terkait dengan jasa. Karena hal inilah pemikiran tentang konsep kualitas layanan terus mengalamai perkembangan, khususnya kebutuhan terhadap model untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi.

 

Kemitraan (skripsi tesis)

 

Konsep kemitraan mengacu pada konsep kerjasama antara usaha kecil, usaha menengah atau usaha besar disertai dengan pembinaannya, dengan memperhatikan konsep saling menguntungkan. Pola kemitraan sebagai suatu inovasi mengandung pengertian bahwa telah terjadi pembaharuan ( inovasi : sesuatu yang baru ) terhadap pola kemitraan banyak hal. Artinya pola kemitraaan bukan sesuatu hal yang baru sama sekali di dunia petani, tetapi telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu hingga saat ini ( purnaningsih, 2007 ).

Minat Membeli (skripsi tesis)

Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan mengatur pembelian barang atau jasa. Pelajaran mengenai perilaku konsumen juga menyangkut analisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Ketika membeli produk secara umum konsumen mengikuti proses pengambilan keputusan seperi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternative pembelian dan perilaku pasca pembelian.

Minat membeli didefinisikan sebagai pembeli yang berniat untuk membeli sebuah produk (Chapmann, 1995:53). Minat pembeli untuk membeli secara positif berhubungan dengan nilai pendapatan dan nilai transaksi. Para konsumen membuat keputusan tidak dalam sebuah tempat yang terisolasi dari lingkungan sekitar. Perilaku pembelian mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial pribadi dan psikologi (Kotler, 2006:214).

  1. Faktor Budaya

Faktor budaya yang memiliki pengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku budaya ini terdiri dari beberapa komponen:

  1. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar.
  2. Sub budaya: setiap budaya terdiri dari sub budaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus anggota-anggotanya. Sub budaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok, ras dan daerah geografis. Banyak sub budaya yang membentuk segmen pasar penting dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
  1. Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, peran dan status.

  1. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.
  2. Keluarga merupakan organisasi pembelian yang paling penting dalam masyarakat. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh.
  3. Peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Setiap peran memiliki status.
  4. Faktor Pribadi

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang meliputi :

  1. Usia dan tahapan siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Konsumsi ini juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga.
  2. Pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsinya. Sebuah perusahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya untuk kelompok pekerjaan tertentu.
  3. Keadaan ekonomi. Pilihan produk sangat berpengaruh oleh keadaan ekonomi sekarang.
  4. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” yang berinteraksi dengan lingkungannya.
  5. Kepribadian dan konsep diri. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembelinya.
  6. Faktor Psikologis

Pilihan seseorang untuk membeli dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama yaitu :

  1. Motivasi, merupakan alasan yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan.
  2. Persepsi adalah proses bagaimana individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterprestasikan masukan serta informasi untuk menciptakan ganbaran dunia yang memiliki arti. Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Sementara itu, bagaimana seseorang itu bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya atas satu situasi tertentu. Persepsi ini tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.
  3. Pembelajaran. Pada saat seseorang bertindak, mereka belajar. pembelajaran merupakan perubahan perilaku seorang individu-perubahan yang bersumber dari pengalaman.

 

Penilaian konsumen terhadap suatu barang tergantung pada harapan dan manfaat produk. Kalau konsumen mendapatkan manfaat yang diterima oleh suatu produk lebih besar dibandingkan harapannya, konsumen itu akan merasa puas setelah melakukan pembelian. Akan tetapi sebaliknya, kalau manfaat yang diterima lebih rendah dari harapannya akan suatu produk, konsumen tersebut akan menjadi tidak puas dan berakhir dengan ketidakpuasan. Konsumen yang merasa puas, akan memungkinkan untuk melakukan pembelian lagi akan tetapi konsumen yang tidak puas kemungkinan akan mengurangi aktivitas pembelian produk itu dan bisa jadi beralih ke produk lain.

Pada kasus yang sama terjadi manakala seorang konsumen belum melakukan pembelian barang. Penilaian akan suatu barang didasarkan pada informasi yang dia dapatkan terhadap suatu barang. Informasi itu bisa berupa informasi merek, harga, manfaat barang, jenis barang dll. Informasi yang ada itu akan menciptakan penilaian konsumen terhadap barang. Kalau konsumen melihat suatu barang dengan nilai sangat tinggi, kemungkinan dia akan membeli barang tersebut pada saat dibutuhkan. Sebaliknya kalau penilaian suatu barang menjadi sangat rendah, konsumen akan cenderung menghindari produk itu.  Perceived value konsumen inilah yang bisa menciptakan keinginan membeli atau niat beli konsumen. Sebagaimana penelitian yang telah membuktikan adanya pengaruh antara perceived value  terhadap keinginan untuk membeli (Chapman, 1999:58), maka peneliti juga berupaya untuk membuktikan jika nilai produk yaitu barang itu tinggi maka, minat membeli konsumen juga akan tinggi.

Perceived Value (skripsi tesis)

Perceived value menurut Chapmann (1999:55) adalah selisih antara total perceived benefits yang ditawarkan dan perceived sacrifice. Di mana perceived benefits adalah kumpulan manfaat yang diharapkan diperoleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Sedangkan perceived sacrifice adalah kumpulan pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan terjadi dalam mengevaluasi, memperoleh dan menggunakan produk atau jasa.

Penilaian konsumen terhadap suatu barang tergantung pada harapan dan manfaat produk. Kalau konsumen mendapatkan manfaat yang diterima oleh suatu produk lebih besar dibandingkan harapannya, konsumen itu akan merasa puas setelah melakukan pembelian. Akan tetapi sebaliknya, kalau manfaat yang diterima lebih rendah dari harapannya akan suatu produk, konsumen tersebut akan menjadi tidak puas dan berakhir dengan ketidakpuasan. Konsumen yang merasa puas, akan memungkinkan untuk  melakukan pembelian lagi akan tetapi konsumen yang tidak puas kemungkinan akan mengurangi aktivitas pembelian produk itu dan bisa jadi beralih ke produk lain.

Pada kasus yang sama terjadi manakala seorang konsumen belum melakukan pembelian barang. Penilaian akan suatu barang didasarkan pada informasi yang dia dapatkan terhadap suatu barang. Informasi itu bisa berupa informasi merek, harga, manfaat barang, jenis barang dll. Informasi yang ada itu akan menciptakan penilaian konsumen terhadap barang. Kalau konsumen melihat suatu barang dengan nilai sangat tinggi, kemungkinan dia akan membeli barang tersebut pada saat dibutuhkan. Sebaliknya kalau penilaian suatu barang menjadi sangat rendah, konsumen akan cenderung menghindari produk itu.

Untuk bersaing dengan sukses dalam suatu lingkungan persaingan bisnis yang ketat, penjual harus menekankan pada nilai dari penawaran mereka. Penjual dapat meningkatkan perceived value tambah dengan meningkatkan persepsi pembeli atas kualitas produk atau manfaat relatif pada harga jual. Oleh karena itu, perusahaan dapat memilih pada satu dari tiga posisi strategis berbasis nilai (value-based strategy). Kualitas tinggi, harga rendah, atau keseimbangan antara kualitas dan harga.  Monroe dalam Dodds et al, (1991:308) mengungkapkan asumsi yang mengatakan bahwa harga hanya merupakan suatu ukuran terhadap purchase cost (sacrifice) dari pembeli. Meskipun demikian, bukti penelitian mengindikasikan bahwa peran harga lebih kompleks daripada sekedar menjadi indicator of purchase cost dari pembeli. Penilaian terhadap harga akan dibandingkan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas produk, alternatif produk pesaing dan nilai moneter yang dikorbankan

Monroe dalam Dodds et al. (1991:308) salah satu modelnya mengenai conceptual relationship of price effect menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perceived value dari seorang konsumen, dimana perceived value ini akan mampu mempengaruhi niat beli seseorang. Monroe menjadikan harga sebagai indikator berapa besar pengorbanan (sacrifice) yang diperlukan untuk membeli suatu produk sekaligus dijadikan sebagai indikator level of quality. Semakin tinggi harga orang mempersepsikan kualitas semakin tinggi sehingga konsekuensinya akan meningkatkan perceived value seseorang,  pada saat yang sama harga yang tinggi mencerminkan ukuran moneter yang harus kita korbankan untuk mendapatkan suatu barang yang berarti akan mengurangi perceived value seseorang terhadap suatu barang.

Hubungan antara perceived quality,  evaluasi dan pilihan dapat diterangkan sebagai bagian dari harga yang dapat diterima dalam suatu konsep. Pembeli biasanya telah memiliki beberapa patokan yang realistis untuk mempertimbangkan suatu barang daripada hanya dengan satu harga (Monroe dalam Dodds et al., 1991:308). Meskipun demikian orang-orang akan membatalkan membeli suatu produk jika mereka merasa harga barang tersebut terlalu tinggi dan jika mereka meragukan kualitas produk tersebut karena harganya yang terlalu rendah (Cooper dalam Dodds et al., 1991:308). Pada akhirnya jika harga tersebut tidak disepakati, dapat disimpulkan bahwa penawaran harus memiliki sedikit perceive value.

Persepsi nilai secara langsung mempengaruhi minat untuk membeli. Monroe dan Krishnan dalam Dodds et al. (1991:308) mengatakan bahwa semakin tinggi perceived value konsumen maka semakin tinggi pula minat untuk membeli. Selain itu  Szybillo dan Jacobi dalam Dodds et al. (1991:308) menyatakan bahwa hubungan di mana terdapat hipotesis yang menunjukkan nilai uang memiliki hubungan yang lebih kuat pada pembelian daripada kualitas. Terdapat persepsi bahwa nilai akan meningkat bersamaan dengan peningkatan harga di mana batas nilai yang dapat diterima pembeli merupakan batas harga yang akan menentukan range harga yang dapat mereka terima. Meskipun demikian seiring dengan naiknya harga, persepsi suatu nilai akan turun. Dengan demikian hubungan antara harga dan nilai akan membentuk suatu kurva linier. Untuk menghasilkan perceived value yang tepat bagi konsumen, perusahaan hendaknya memperlihatkan kriteria evaluasi bagi kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen mungkin pula mempertimbangkan kriteria penilaian kualitas yang lebih bersifat hedonic, seperti perasaan yang muncul karena memilikinya.

Dari gambaran di atas, peneliti akan mencari tahu apakah ada pengaruh yang negatif antara perceived sacrifice dan perceived value. Dimana jika perceived sacrifice suatu barang tinggi maka perceived value yang di rasa oleh konsumen rendah. Namun, jika perceived sacrifice suatu barang rendah maka perceived value yang di rasa oleh konsumen tinggi.

Perceived Sacrifice (skripsi tesis)

Sedangkan perceived sacrifice adalah kumpulan pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan terjadi dalam mengevaluasi, memperoleh dan menggunakan produk atau jasa (Chapmann, 1999:55).  Harga memiliki dua peranan penting   terhadap konsumen. Pertama, harga berperan sebagai sinyal kualitas produk dan yang kedua harga merupakan suatu bentuk pengorbanan moneter yang harus dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Monroe dalam Dodds et al., (1991:308) menjadikan harga sebagai indikator berapa besar pengorbanan (sacrifice) yang diperlukan untuk membeli suatu produk sekaligus dijadikan sebagai indikator level of quality. Semakin tinggi harga orang akan mempersepsikan kualitas semakin tinggi sehingga konsekuensinya akan meningkatkan perceived value seseorang, pada saat yang sama harga yang tinggi mencerminkan ukuran moneter yang harus kita korbankan untuk mendapatkan suatu barang yang berarti akan mengurangi perceived value seseorang terhadap suatu barang.

Study mengenai peran harga sebagai indikator kualitas sekaligus sebagai indikator pengorbanan menunjukkan temuan bahwa harga berpengaruh positif terhadap perceived quality dan harga berpengaruh positif terhadap perceived sacrifice. Semakin tinggi harga mengidentifikasikan kualitas yang semakin tinggi tetapi disisi lain semakin tinggi harga menyebabkan semakin tinggi pengorbanan yang harus dilakukan konsumen (Dodds et al., 1991:308).

Dari uraian di atas, peneliti akan mencari tahu apakah ada pengaruh yang signifikan dari program kemitraan terhadap perceived sacrifice. Dimana jika harga suatu merek barang tinggi maka persepasi atas pengorbanan yang dilakukan oleh konsumen juga akan dinilai tinggi, begitu pula sebaliknya.

Perceived Quality (skripsi tesis)

Zeithaml dalam Yoo, Donthu, Lee (2000:197) mendefinisikan perceived quality sebagai penilaian subjektif konsumen tentang sebuah produk secara keseluruhan tentang kebaikan atau keunggulannya. Pengalaman pribadi akan sebuah produk, kebutuhan yang unik dan situasi saat mengkonsumsi produk dapat mempengaruhi penilaian subjektif konsumen tentang kualitas. Monroe dan Krishnan dalam Dodds, et al.,(1991:308) mendefinisikan perceived quality sebagai kepercayaan atau keyakinan secara keseluruhan dari kebaikan yang diterima dari sebuah produk atau merek. Durianto (2001:26) perceived quality dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Extrinsic cues ini akan membentuk Perceived quality dari suatu produk atau jasa dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembelian konsumen dan loyalitas mereka terhadap merek. Perceived quality yang positif akan mendorong keputusan pembelian dan menciptakan loyalitas terhadap produk tersebut. Karena perceived quality merupakan persepsi konsumen maka dapat diramalkan jika perceived quality pelanggan negatif, produk tidak akan disukai dan tidak akan bertahan lama di pasar. Sebaliknya, jika perceived quality pelanggan positif, produk akan disukai.

Faktor – faktor yang mempengaruhi perceived quality menurut pendapat David A.Garvin dalam Durianto (2001:98-99) yaitu :

  • Kinerja

Melibatkan berbagai karakteristik operasional utama, misalnya karakteristik operasional mobil adalah kecepatan, akselerasi, system kemudi, serta kenyamanan. Karena faktor kepentingan pelanggan berbeda satu sama lain, seringkali pelanggan mempunyai sifat yang berbeda dalam menilai atribut-atribut kinerja ini. kecepatan akan diberi nilai tinggi oleh sebagian pelanggan, namun dianggap tidak relevan atau dinilai rendah oleh sebagian pelanggan lain yang lebih mementingkan atribut kenyamanan.

  • Pelayanan

Mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan kepada produk tersebut. Misalnya mobil merek tertentu menyediakan pelayanan kerusakan atau service mobil 24 jam diseluruh dunia.

  • Ketahanan

Mencerminkan umur ekonomis dari produksi tersebut. Misalnya mobil merek tertentu yang memposisikan dirinya sebagai mobil tahan lama walau telah berumur 12 tahun, tetapi masih berfungsi dengan baik.

  • Keandalan

Konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari satu pembelian ke pembelian berikutnya.

  • Karakteristik Produk

Bagian-bagian tambahan dari produk (features). Penambah ini biasanya digunakan sebagai pembeda yang penting ketika dua merek terlihat hampir sama. Bagian-bagian tambahan ini memberikan penekanan bahwa perusahaan memahami kebutuhan pelanggan yang dinamis sesuai perkembangan.

  • Kesesuaian dengan spesifikasi.

Merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur (tidak ada cacat produk) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan teruji. Misalnya sebuah mobil pada kelas tertentu dengan spesifikasi yang telah ditentukan seperti jenis dan kekuatan mesin, pintu, material untuk pintu mobil, ban, system pengapian dan lainnya.

  • Hasil

Mengarah kepada kualitas yang dirasakan yang melibatkan enam dimensi sebelumnya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan “hasil akhir” produk yang baik maka kemungkinan produk tersebut tidak akan mempunyai atribut kualitas lain yang penting. 

Persepsi (skripsi tesis)

Persepsi (perception) adalah proses dengan apa seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasi informasi. Ketika konsumen mengumpulkan informasi tentang produk-produk dengan keterlibatan tinggi, mereka mengikuti serangkaian langkah atau hirarki efek. Eksposur (exposure) pada informasi seperti iklan produk baru atau rekomendasi teman, menarik perhatian (attention) kemudian pemahaman (comprehention) dan akhirnya retensi (retention) dalam memori. Sekali konsumen mempunyai informasi yang dipersepsikan sepenuhnya, mereka menggunakannya untuk mengevaluasi merek-merek alternatif dan memutuskan mana yang akan dibeli.

Assael (2001:228), menjelaskan mengenai arti persepsi seseorang, yaitu sebagai seleksi, pengorganisasian, dan interpretasi dari stimulus pemasaran dan lingkungan kedalam gambaran yang koheren. Hal yang sering dipersepsikan berupa harga dan kualitas. Stimuli pemasaran merupakan komunikasi secara fisik, visual, atau verbal yang dapat mempengaruhi respon seseorang. Stimuli pemasaran secara fisik di desain untuk mempengaruhi konsumen         

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Dua individu mungkin menerima stimuli yang sama dalam kondisi yang sama, tetapi bagaimana setiap orang mengenal, memilih, mengatur, dan menafsirkanya merupakan proses yang sangat individual berdasarkan kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan setiap orang itu sendiri (Sciffman dan Kanuk, 2000:137).

Persepsi adalah proses pemberian arti oleh seseorang kepada berbagai rangsangan yang diterimanya. Selain kesan oleh alat indera, persepsi  juga melibatkan penafsiran seseorang atas suatu kejadian berdasarkan pengalaman yang terjadi pada masa lalunya  (Hiam dan Schewe, 1994).

Proses persepsi adalah berbeda untuk produk-produk dengan keterlibatan rendah. Disini, konsumen menyimpan informasi dalam memori mereka tanpa melalui tahap perhatian dan percakapan. Eksposur bisa menyebabkan konsumen mempertahankan cukup informasi sehingga mereka akrab dengan suatu merek ketika mereka melihatnya di toko   (Boyd et al., 2000).

Dari definisi-definisi tersebut diperoleh bahwa persepsi adalah suatu proses yang dihasilkan oleh seseorang dalam memahami dunia disekitarnya yang merupakan pengalaman psikologis meliputi proses memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan/ menginterpretasikan informasi (rangsangan) untuk menciptakan gambaran atas sesutau hal. Karena persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang obyek atau kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera (indera pendengar, perasa, penglihatan, penciuman dan indera peraba). Pengorganisasian dan interpretasi seseorang terhadap stimulus lingkungan dipengaruhi oleh pengalaman masa lampaunya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kualitas yang pertama kualitas produk, meliputi kinerja yaitu kemampuan produk melaksanakan fungsi utamanya, karakteristik produk, kesesuaian dengan spesifikasi yaitu seberapa dekat produk dengan spesifikasi yang dijanjikan, keandalan yaitu konsistensi kinerja dari suatu pembelian hingga pembelian berikutnya dan persentase  waktu yang dimiliki produk untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Ketahanan mencerminkan kehidupan eksklusif produk tertentu atau berapa lama produk tersebut dapat bertahan dalam keadaan baik. Pelayanan mencerminkan kemampuan membeli layanan. Hasil akhir menunjukan pada munculnya atau dirasakanya kualitas.

Kedua adalah kualitas layanan. Aspek fisik yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan meterial komunikasi. Keandalan yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Kompetensi yaitu pengetahuan dan kesopanan para karyawan dan kemampuan mereka untuk menciptakan keyakinan akan kualitas layanan dalam diri konsumen. Tanggung jawab yaitu kesediaan untuk membantu konsumen dan daya tanggap karyawan terhadap permintaan pelayanan dalam waktu yang singkat. Empati yaitu perhatian dan kesangguhan memahami kebutuhan konsumen (Simamora, 2001).

Perilaku konsumen (skripsi tesis)

Maslow dan Simamora (2003) mengatakan bahwa setiap tindakan didorong oleh motivasi. Sementara itu, motivasi berkaitan dengan kebutuhan. Motivasi adalah suatu tingkat kebutuhan untuk menstimuli seseorang untuk mencari pemuasnya. Teori sosial mengatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh latar belakang sosial mereka. Teori motivasi menempatkan motivasi sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sedangkan menurut teori anthropologi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Dalam pemasaran, teori-teori tersebut kemudian diurutkan mulai dari konteks yang lebih luas sampai yang lebih sempit, maka faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, sosial, personal dan psikologis. Peran faktor-faktor tersebut berbeda untuk produk yang berbeda.

Perilaku konsumen adalah persoalan yang menggairahkan dan menantang! Perilaku konsumen adalah tentang orang-orang, apa yang mereka beli, alasan mereka membeli dan tahapan proses pembelian mereka. Perilaku konsumen adalah tentang pemasaran, bagaimana suatu produk atau jasa didesain dan dijual kepada konsumen di pasar. Dan perilaku konsumen adalah tentang pasar konsumen itu sendiri dimana jutaan orang melakukan pembelian pada jutaan outlet pasar.

Perilaku konsumen adalah segala aktivitas yang melibatkan orang pada saat menyeleksi, membeli dan menggunakan produk dan jasa sebagai pemuas kebutuhan dan keinginannya. Aktivitas tersebut melibatkan proses mental dan emosional yang mendukung kegiatan fisik. Perilaku konsumen dipengaruhi faktor eksternal dan perilaku konsumen beda untuk orang yang berbeda (Wilkie, 1990).

Pemasaran (skripsi tesis)

Pemasaran adalah proses sosial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Esensinya, pemasaran mengantisipasi dan mengukur pentingnya kebutuhan dan keinginan dari kelompok konsumen tertentu dan menanggapinya dengan aliran barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan. Untuk mencapai tujuan ini perusahaan perlu menargetkan pasar yang paling sesuai dengan sumber dayanya, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar sasaran lebih baik dari produk-produk yang kompetitif, membuat produk-produk itu tersedia dengan segera, mengembangkan kesadaran pelanggan akan kemampuan pemecahan masalah dan lini produk perusahaan, mendapatkan umpan balik dan pasar tentang keberhasilan produk dan produk perusahaan (Boyd et al., 2000).

Kegiatan pemasaran salah satunya adalah mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempelajari dan memperhatikan perilaku konsumen, yaitu misalnya yang dibutuhkan dan juga meneliti alasan  apa yang menyebabkan konsumen memilih dan membeli produk tertentu (Dharmesta dan Irawan, 1999).

Ada lima filosofi yang dianut organisasi dalam melakukan pemasaran. Konsep produksi beranggapan bahwa konsumen akan memilih produk yang yang tersedia dimana-mana dan murah, sehingga tugas utama menejer adalah meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi serta menurunkan harga. Konsep produk beranggapan bahwa konsumen akan memilih produk-produk yang meawarkan fitur-fitur paling bermutu ,berprestasi dan inovatif. Konsep  penjualan beranggapan bahwa konsumen tidak akan memilih cukup banyak produk perusahaan, kecuali mereka merangsang dengan usaha menjual dan promosi yang gencar. Konsep pemasaran beranggapan bahwa dalam mencapai tujuan harus ditentukan kebutuhan dan keinginan pasar sasaranya agar dapat memberi kepuasan kepada pasar dengan lebih efektif dan efisien dari yang diperbuat pesaing. Konsep pemasaran kemasyarakatan beranggapan bahwa perusahaan harus menentukan kebutuhan, keinginan dan cara yang menjaga bahkan memperbaiki kesejahteraan pelanggan  (Kotler dan Ginting, 2011).

Kemitraan (skripsi tesis)

 

Konsep kemitraan mengacu pada konsep kerjasama antara usaha kecil, usaha menengah atau usaha besar disertai dengan pembinaannya, dengan memperhatikan konsep saling menguntungkan. Pola kemitraan sebagai suatu inovasi mengandung pengertian bahwa telah terjadi pembaharuan ( inovasi : sesuatu yang baru ) terhadap pola kemitraan banyak hal. Artinya pola kemitraaan bukan sesuatu hal yang baru sama sekali di dunia petani, tetapi telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu hingga saat ini ( purnaningsih, 2007 ).

Pengertian Keputusan Pembelian (skripsi tesis)

Keputusan pembelian merupakan suatu ketentuan untuk mengidentifikasikan semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan persoalan dan menilai pilihanpilihan secara sistematis dan obyektif serta sasaran-sasaran yang menentukan keuntungan serta kerugiannya masing-masing.

Definisi keputusan pembelian menurut Nugroho (2003:415), adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Kotler (2005:212) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan.

Pembelian adalah jumlah barang yang dibeli oleh seseorang atau frekuensi seseorang dalam melakukan proses pembelian suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya (Anwar Prabu Mangkunegara, 1998:42). Pembelian itu merupakan suatu kegiatan membeli suatu barang atau jasa, sedangkan arti dari konsumen menurut bahasa Indonesia adalah pemakai barang-barang hasil industri (Basu Swastha, 1993:256).

Pembelian mempunyai pengertian bahwa barang dan jasa perusahaan dibeli oleh konsumen dalam pengukuran permintaan pasar yang meliputi berbagai macam, yaitu volume yang dipesan, dikirim, sudah dibayar, sudah diterima dan dikonsumsikan.

Minat Membeli (skripsi tesis)

Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan mengatur pembelian barang atau jasa. Pelajaran mengenai perilaku konsumen juga menyangkut analisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Ketika membeli produk secara umum konsumen mengikuti proses pengambilan keputusan seperi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternative pembelian dan perilaku pasca pembelian.

Minat membeli didefinisikan sebagai pembeli yang berniat untuk membeli sebuah produk (Chapmann, 1995:53). Minat pembeli untuk membeli secara positif berhubungan dengan nilai pendapatan dan nilai transaksi. Para konsumen membuat keputusan tidak dalam sebuah tempat yang terisolasi dari lingkungan sekitar. Perilaku pembelian mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial pribadi dan psikologi (Kotler, 2006:214).

  1. Faktor Budaya

Faktor budaya yang memiliki pengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku budaya ini terdiri dari beberapa komponen:

  1. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar.
  2. Sub budaya: setiap budaya terdiri dari sub budaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus anggota-anggotanya. Sub budaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok, ras dan daerah geografis. Banyak sub budaya yang membentuk segmen pasar penting dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
  1. Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, peran dan status.

  1. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.
  2. Keluarga merupakan organisasi pembelian yang paling penting dalam masyarakat. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh.
  3. Peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Setiap peran memiliki status.
  4. Faktor Pribadi

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang meliputi :

  1. Usia dan tahapan siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Konsumsi ini juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga.
  2. Pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsinya. Sebuah perusahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya untuk kelompok pekerjaan tertentu.
  3. Keadaan ekonomi. Pilihan produk sangat berpengaruh oleh keadaan ekonomi sekarang.
  4. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” yang berinteraksi dengan lingkungannya.
  5. Kepribadian dan konsep diri. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembelinya.
  6. Faktor Psikologis

Pilihan seseorang untuk membeli dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama yaitu :

  1. Motivasi, merupakan alasan yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan.
  2. Persepsi adalah proses bagaimana individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterprestasikan masukan serta informasi untuk menciptakan ganbaran dunia yang memiliki arti. Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Sementara itu, bagaimana seseorang itu bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya atas satu situasi tertentu. Persepsi ini tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.
  3. Pembelajaran. Pada saat seseorang bertindak, mereka belajar. pembelajaran merupakan perubahan perilaku seorang individu-perubahan yang bersumber dari pengalaman.

 

Penilaian konsumen terhadap suatu barang tergantung pada harapan dan manfaat produk. Kalau konsumen mendapatkan manfaat yang diterima oleh suatu produk lebih besar dibandingkan harapannya, konsumen itu akan merasa puas setelah melakukan pembelian. Akan tetapi sebaliknya, kalau manfaat yang diterima lebih rendah dari harapannya akan suatu produk, konsumen tersebut akan menjadi tidak puas dan berakhir dengan ketidakpuasan. Konsumen yang merasa puas, akan memungkinkan untuk melakukan pembelian lagi akan tetapi konsumen yang tidak puas kemungkinan akan mengurangi aktivitas pembelian produk itu dan bisa jadi beralih ke produk lain.

Pada kasus yang sama terjadi manakala seorang konsumen belum melakukan pembelian barang. Penilaian akan suatu barang didasarkan pada informasi yang dia dapatkan terhadap suatu barang. Informasi itu bisa berupa informasi merek, harga, manfaat barang, jenis barang dll. Informasi yang ada itu akan menciptakan penilaian konsumen terhadap barang. Kalau konsumen melihat suatu barang dengan nilai sangat tinggi, kemungkinan dia akan membeli barang tersebut pada saat dibutuhkan. Sebaliknya kalau penilaian suatu barang menjadi sangat rendah, konsumen akan cenderung menghindari produk itu.  Perceived value konsumen inilah yang bisa menciptakan keinginan membeli atau niat beli konsumen. Sebagaimana penelitian yang telah membuktikan adanya pengaruh antara perceived value  terhadap keinginan untuk membeli (Chapman, 1999:58), maka peneliti juga berupaya untuk membuktikan jika nilai produk yaitu barang itu tinggi maka, minat membeli konsumen juga akan tinggi.

Perceived Value (skripsi tesis)

Perceived value menurut Chapmann (1999:55) adalah selisih antara total perceived benefits yang ditawarkan dan perceived sacrifice. Di mana perceived benefits adalah kumpulan manfaat yang diharapkan diperoleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Sedangkan perceived sacrifice adalah kumpulan pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan terjadi dalam mengevaluasi, memperoleh dan menggunakan produk atau jasa.

Penilaian konsumen terhadap suatu barang tergantung pada harapan dan manfaat produk. Kalau konsumen mendapatkan manfaat yang diterima oleh suatu produk lebih besar dibandingkan harapannya, konsumen itu akan merasa puas setelah melakukan pembelian. Akan tetapi sebaliknya, kalau manfaat yang diterima lebih rendah dari harapannya akan suatu produk, konsumen tersebut akan menjadi tidak puas dan berakhir dengan ketidakpuasan. Konsumen yang merasa puas, akan memungkinkan untuk  melakukan pembelian lagi akan tetapi konsumen yang tidak puas kemungkinan akan mengurangi aktivitas pembelian produk itu dan bisa jadi beralih ke produk lain.

Pada kasus yang sama terjadi manakala seorang konsumen belum melakukan pembelian barang. Penilaian akan suatu barang didasarkan pada informasi yang dia dapatkan terhadap suatu barang. Informasi itu bisa berupa informasi merek, harga, manfaat barang, jenis barang dll. Informasi yang ada itu akan menciptakan penilaian konsumen terhadap barang. Kalau konsumen melihat suatu barang dengan nilai sangat tinggi, kemungkinan dia akan membeli barang tersebut pada saat dibutuhkan. Sebaliknya kalau penilaian suatu barang menjadi sangat rendah, konsumen akan cenderung menghindari produk itu.

Untuk bersaing dengan sukses dalam suatu lingkungan persaingan bisnis yang ketat, penjual harus menekankan pada nilai dari penawaran mereka. Penjual dapat meningkatkan perceived value tambah dengan meningkatkan persepsi pembeli atas kualitas produk atau manfaat relatif pada harga jual. Oleh karena itu, perusahaan dapat memilih pada satu dari tiga posisi strategis berbasis nilai (value-based strategy). Kualitas tinggi, harga rendah, atau keseimbangan antara kualitas dan harga.  Monroe dalam Dodds et al, (1991:308) mengungkapkan asumsi yang mengatakan bahwa harga hanya merupakan suatu ukuran terhadap purchase cost (sacrifice) dari pembeli. Meskipun demikian, bukti penelitian mengindikasikan bahwa peran harga lebih kompleks daripada sekedar menjadi indicator of purchase cost dari pembeli. Penilaian terhadap harga akan dibandingkan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas produk, alternatif produk pesaing dan nilai moneter yang dikorbankan

Monroe dalam Dodds et al. (1991:308) salah satu modelnya mengenai conceptual relationship of price effect menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perceived value dari seorang konsumen, dimana perceived value ini akan mampu mempengaruhi niat beli seseorang. Monroe menjadikan harga sebagai indikator berapa besar pengorbanan (sacrifice) yang diperlukan untuk membeli suatu produk sekaligus dijadikan sebagai indikator level of quality. Semakin tinggi harga orang mempersepsikan kualitas semakin tinggi sehingga konsekuensinya akan meningkatkan perceived value seseorang,  pada saat yang sama harga yang tinggi mencerminkan ukuran moneter yang harus kita korbankan untuk mendapatkan suatu barang yang berarti akan mengurangi perceived value seseorang terhadap suatu barang.

Hubungan antara perceived quality,  evaluasi dan pilihan dapat diterangkan sebagai bagian dari harga yang dapat diterima dalam suatu konsep. Pembeli biasanya telah memiliki beberapa patokan yang realistis untuk mempertimbangkan suatu barang daripada hanya dengan satu harga (Monroe dalam Dodds et al., 1991:308). Meskipun demikian orang-orang akan membatalkan membeli suatu produk jika mereka merasa harga barang tersebut terlalu tinggi dan jika mereka meragukan kualitas produk tersebut karena harganya yang terlalu rendah (Cooper dalam Dodds et al., 1991:308). Pada akhirnya jika harga tersebut tidak disepakati, dapat disimpulkan bahwa penawaran harus memiliki sedikit perceive value.

Persepsi nilai secara langsung mempengaruhi minat untuk membeli. Monroe dan Krishnan dalam Dodds et al. (1991:308) mengatakan bahwa semakin tinggi perceived value konsumen maka semakin tinggi pula minat untuk membeli. Selain itu  Szybillo dan Jacobi dalam Dodds et al. (1991:308) menyatakan bahwa hubungan di mana terdapat hipotesis yang menunjukkan nilai uang memiliki hubungan yang lebih kuat pada pembelian daripada kualitas. Terdapat persepsi bahwa nilai akan meningkat bersamaan dengan peningkatan harga di mana batas nilai yang dapat diterima pembeli merupakan batas harga yang akan menentukan range harga yang dapat mereka terima. Meskipun demikian seiring dengan naiknya harga, persepsi suatu nilai akan turun. Dengan demikian hubungan antara harga dan nilai akan membentuk suatu kurva linier. Untuk menghasilkan perceived value yang tepat bagi konsumen, perusahaan hendaknya memperlihatkan kriteria evaluasi bagi kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen mungkin pula mempertimbangkan kriteria penilaian kualitas yang lebih bersifat hedonic, seperti perasaan yang muncul karena memilikinya.

Dari gambaran di atas, peneliti akan mencari tahu apakah ada pengaruh yang negatif antara perceived sacrifice dan perceived value. Dimana jika perceived sacrifice suatu barang tinggi maka perceived value yang di rasa oleh konsumen rendah. Namun, jika perceived sacrifice suatu barang rendah maka perceived value yang di rasa oleh konsumen tinggi.

Perceived Sacrifice (skripsi tesis)

Sedangkan perceived sacrifice adalah kumpulan pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan terjadi dalam mengevaluasi, memperoleh dan menggunakan produk atau jasa (Chapmann, 1999:55).  Harga memiliki dua peranan penting   terhadap konsumen. Pertama, harga berperan sebagai sinyal kualitas produk dan yang kedua harga merupakan suatu bentuk pengorbanan moneter yang harus dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Monroe dalam Dodds et al., (1991:308) menjadikan harga sebagai indikator berapa besar pengorbanan (sacrifice) yang diperlukan untuk membeli suatu produk sekaligus dijadikan sebagai indikator level of quality. Semakin tinggi harga orang akan mempersepsikan kualitas semakin tinggi sehingga konsekuensinya akan meningkatkan perceived value seseorang, pada saat yang sama harga yang tinggi mencerminkan ukuran moneter yang harus kita korbankan untuk mendapatkan suatu barang yang berarti akan mengurangi perceived value seseorang terhadap suatu barang.

Study mengenai peran harga sebagai indikator kualitas sekaligus sebagai indikator pengorbanan menunjukkan temuan bahwa harga berpengaruh positif terhadap perceived quality dan harga berpengaruh positif terhadap perceived sacrifice. Semakin tinggi harga mengidentifikasikan kualitas yang semakin tinggi tetapi disisi lain semakin tinggi harga menyebabkan semakin tinggi pengorbanan yang harus dilakukan konsumen (Dodds et al., 1991:308).

Perceived Quality (skripsi tesis)

Zeithaml dalam Yoo, Donthu, Lee (2000:197) mendefinisikan perceived quality sebagai penilaian subjektif konsumen tentang sebuah produk secara keseluruhan tentang kebaikan atau keunggulannya. Pengalaman pribadi akan sebuah produk, kebutuhan yang unik dan situasi saat mengkonsumsi produk dapat mempengaruhi penilaian subjektif konsumen tentang kualitas. Monroe dan Krishnan dalam Dodds, et al.,(1991:308) mendefinisikan perceived quality sebagai kepercayaan atau keyakinan secara keseluruhan dari kebaikan yang diterima dari sebuah produk atau merek. Durianto (2001:26) perceived quality dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Extrinsic cues ini akan membentuk Perceived quality dari suatu produk atau jasa dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembelian konsumen dan loyalitas mereka terhadap merek. Perceived quality yang positif akan mendorong keputusan pembelian dan menciptakan loyalitas terhadap produk tersebut. Karena perceived quality merupakan persepsi konsumen maka dapat diramalkan jika perceived quality pelanggan negatif, produk tidak akan disukai dan tidak akan bertahan lama di pasar. Sebaliknya, jika perceived quality pelanggan positif, produk akan disukai.

Faktor – faktor yang mempengaruhi perceived quality menurut pendapat David A.Garvin dalam Durianto (2001:98-99) yaitu :

  • Kinerja

Melibatkan berbagai karakteristik operasional utama, misalnya karakteristik operasional mobil adalah kecepatan, akselerasi, system kemudi, serta kenyamanan. Karena faktor kepentingan pelanggan berbeda satu sama lain, seringkali pelanggan mempunyai sifat yang berbeda dalam menilai atribut-atribut kinerja ini. kecepatan akan diberi nilai tinggi oleh sebagian pelanggan, namun dianggap tidak relevan atau dinilai rendah oleh sebagian pelanggan lain yang lebih mementingkan atribut kenyamanan.

  • Pelayanan

Mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan kepada produk tersebut. Misalnya mobil merek tertentu menyediakan pelayanan kerusakan atau service mobil 24 jam diseluruh dunia.

  • Ketahanan

Mencerminkan umur ekonomis dari produksi tersebut. Misalnya mobil merek tertentu yang memposisikan dirinya sebagai mobil tahan lama walau telah berumur 12 tahun, tetapi masih berfungsi dengan baik.

  • Keandalan

Konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari satu pembelian ke pembelian berikutnya.

  • Karakteristik Produk

Bagian-bagian tambahan dari produk (features). Penambah ini biasanya digunakan sebagai pembeda yang penting ketika dua merek terlihat hampir sama. Bagian-bagian tambahan ini memberikan penekanan bahwa perusahaan memahami kebutuhan pelanggan yang dinamis sesuai perkembangan.

  • Kesesuaian dengan spesifikasi.

Merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur (tidak ada cacat produk) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan teruji. Misalnya sebuah mobil pada kelas tertentu dengan spesifikasi yang telah ditentukan seperti jenis dan kekuatan mesin, pintu, material untuk pintu mobil, ban, system pengapian dan lainnya.

  • Hasil

Mengarah kepada kualitas yang dirasakan yang melibatkan enam dimensi sebelumnya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan “hasil akhir” produk yang baik maka kemungkinan produk tersebut tidak akan mempunyai atribut kualitas lain yang penting. 

 Perilaku konsumen (skripsi tesis)

Maslow dan Simamora (2003) mengatakan bahwa setiap tindakan didorong oleh motivasi. Sementara itu, motivasi berkaitan dengan kebutuhan. Motivasi adalah suatu tingkat kebutuhan untuk menstimuli seseorang untuk mencari pemuasnya. Teori sosial mengatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh latar belakang sosial mereka. Teori motivasi menempatkan motivasi sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sedangkan menurut teori anthropologi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Dalam pemasaran, teori-teori tersebut kemudian diurutkan mulai dari konteks yang lebih luas sampai yang lebih sempit, maka faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, sosial, personal dan psikologis. Peran faktor-faktor tersebut berbeda untuk produk yang berbeda.

Perilaku konsumen adalah persoalan yang menggairahkan dan menantang! Perilaku konsumen adalah tentang orang-orang, apa yang mereka beli, alasan mereka membeli dan tahapan proses pembelian mereka. Perilaku konsumen adalah tentang pemasaran, bagaimana suatu produk atau jasa didesain dan dijual kepada konsumen di pasar. Dan perilaku konsumen adalah tentang pasar konsumen itu sendiri dimana jutaan orang melakukan pembelian pada jutaan outlet pasar.           

Perilaku konsumen adalah segala aktivitas yang melibatkan orang pada saat menyeleksi, membeli dan menggunakan produk dan jasa sebagai pemuas kebutuhan dan keinginannya. Aktivitas tersebut melibatkan proses mental dan emosional yang mendukung kegiatan fisik. Perilaku konsumen dipengaruhi faktor eksternal dan perilaku konsumen beda untuk orang yang berbeda (Wilkie, 1990).

Pemasaran (skripsi tesis)

 

Pemasaran adalah proses sosial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Esensinya, pemasaran mengantisipasi dan mengukur pentingnya kebutuhan dan keinginan dari kelompok konsumen tertentu dan menanggapinya dengan aliran barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan. Untuk mencapai tujuan ini perusahaan perlu menargetkan pasar yang paling sesuai dengan sumber dayanya, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar sasaran lebih baik dari produk-produk yang kompetitif, membuat produk-produk itu tersedia dengan segera, mengembangkan kesadaran pelanggan akan kemampuan pemecahan masalah dan lini produk perusahaan, mendapatkan umpan balik dan pasar tentang keberhasilan produk dan produk perusahaan (Boyd et al., 2000).

Kegiatan pemasaran salah satunya adalah mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempelajari dan memperhatikan perilaku konsumen, yaitu misalnya yang dibutuhkan dan juga meneliti alasan  apa yang menyebabkan konsumen memilih dan membeli produk tertentu (Dharmesta dan Irawan, 1999).

Ada lima filosofi yang dianut organisasi dalam melakukan pemasaran. Konsep produksi beranggapan bahwa konsumen akan memilih produk yang yang tersedia dimana-mana dan murah, sehingga tugas utama menejer adalah meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi serta menurunkan harga. Konsep produk beranggapan bahwa konsumen akan memilih produk-produk yang meawarkan fitur-fitur paling bermutu ,berprestasi dan inovatif. Konsep  penjualan beranggapan bahwa konsumen tidak akan memilih cukup banyak produk perusahaan, kecuali mereka merangsang dengan usaha menjual dan promosi yang gencar. Konsep pemasaran beranggapan bahwa dalam mencapai tujuan harus ditentukan kebutuhan dan keinginan pasar sasaranya agar dapat memberi kepuasan kepada pasar dengan lebih efektif dan efisien dari yang diperbuat pesaing. Konsep pemasaran kemasyarakatan beranggapan bahwa perusahaan harus menentukan kebutuhan, keinginan dan cara yang menjaga bahkan memperbaiki kesejahteraan pelanggan  (Kotler dan Ginting, 2011).

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kesenjangan Pendapatan. (skripsi tesis)

 

Kesenjangan merupakan masalah sosial yang dapat berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Masalah kesenjangan ini dapat diatasi secara efisien melalui campur tangan pemerintah melalui perumuskan kebijakan secara tepat dengan memahami secara tepat hubungan antara kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi (Chang, 1994). Pemahaman yang keliru terhadap hubungan tersebut dapat menimbulkan masalah baru.

Pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesenjangan pendapatan berkembang  setelah Simon Kuznets (1955) mengembangkan hipotesis teoritis tentang hubungan antara kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan.  Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara cross-sectional dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali. Dengan kata lain Kuznets berpendapat bahwa evolusi distribusi pendapatan membentuk kurve U terbalik (Hipotesis U terbalik). Pertumbuhan ekonomi berakibat kelompok yang miskin secara relatif menjadi lebih miskin pada tahap awal pembangunan suatu negara, dan relatif menjadi lebih kaya pada akhir tahap pembangunan.

Penjelasan-penjelasan logis dan model-model teoritis terhadap fenomena Kuznets tersebut banyak dilakukan oleh para ahli, seperti Kuznets sendiri, J Cromwell, G.S. Fields, J.B. Nugent dan S.Robinson (Crowell, 2000). Disamping itu juga banyak para ahli yang mempertanyakan hipotesis tersebut. Misalnya Aswant Saith (dalam Rati Ram, 1995) mempertanyakan validitas paradigma dan kesimpulan hipotesis U terbalik Kuznets. Menurutnya hipotesis Kuznets lebih berupa rintangan dari pada bantuan dalam memahami hubungan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Tanggapan lain dari para ekonom adalah dilakukannya penelitian empiris untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Peneliti–peneliti yang telah menguji Hipotesis Kuznets secara empiris seperti  Anand dan S.Kanbur, Deininger dan L. Squire. Dengan menggunakan multi country data. Hasil penelitian empiris mereka tidak mendukung Hipotesis Kuznets. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh S. Randolph dan W.Lott, Rati.Ram dan Jha, Papanek dan Aldrich Kyn, William Cline, dan Felix Poukert mendukung Hipotesis Kuznets tersebut (Chang dan Rati Ram, 2002). Dari penelitian-penelitan di atas muncul dua pandangan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan. Ada yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara pertumbuhan dengan distribusi pendapatan dan ada pandangan yang menyatakan bahwa antara pertumbuhan dengan kesenjangan berhubungan negatif.

      Haslag dan Slottje (1988) menjelaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan dengan kesenjangan dapat dijelaskan melalui Pendekatan Tabungan, Industrialisasi, perubahan Komposisi Industri dan Pendidikan.

Pendekatan Tabungan

Dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pendapatan kelompok kaya meningkat. Peningkatan pendapatan ini akan diikuti dengan peningkatan tabungan, yang selanjutnya diikuti peningkatan investasi. Peningkatan investasi berdampak pada semakin meningkatkan pendapatan kelompok pemilik modal (kelompok kaya). Sementara itu kelompok yang berpendapatan rendah tidak dapat menabung, yang berarti tidak terjadi investasi, sehingga pendapatan rendah. Kondisi ini berakibat tingginya kesenjangan pendapatan.

Pendekatan Industrialisasi.

Dalam mengembangkan teori pengaruh pertumbuhan terhadap ketimpangan, Kuznets berasumsi bahwa aktivitas ekonomi masyarakat mengalami pergeseran dari aktivitas yang tradisional (pertanian) ke aktivitas yang lebih modern (industri), seiring dengan proses industrialisasi. Industrialisasi mendorong terjadinya urbanisasi. Kondisi ini akan menimbulkan kesenjangan yang tinggi antara kota dan desa, yang terjadi karena perbedaan upah, dengan asumsi rate return of capital lebih tinggi daripada rate return of labor.

Pendekatan Perubahan Komposisi Industri.

Melalui industrialisasi banyak bermunculan industri-industri baru. Kondisi ini akan merubah komposisi industri yang ada. Industri yang baru rate of return yang diperoleh lebih besar dari industri yang lama dengan asumsi pemodal lama tidak mudah untuk melakukan investasi baru. Negara-negara yang mengalami perubahan industri yang lebih besar, tingkat kesenjangan pendapatan keluarga lebih besar (Beeson dan Tannery, 2004). Kesenjangan ini terjadi karena upah yang berbeda secara signifikan antara sektor industri dengan sektor lainnya.

Pendekatan Pendidikan.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan maka peluang untuk memperoleh pendidikan semakin tinggi. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas memacu pertumbuhan ekonomi, hanya saja dalam kondisi yang demikian tidak semua memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kelompok atas biasanya memiliki peluang yang lebih tinggi dalam merespon pendidikan, sebaliknya kelompok bawah lebih terbatas kemampuan untuk merespon pendidikan. Akibatnya produktivitas kelopok bawah rendah sedangkan kelompok atas produktivitasnya tinggi. Mereka yang berpendidikan tinggi akan memperoleh upah yang lebih tinggi dibanding yang berpendidikan rendah, maka terjadilah kesenjangan.

Model Pertumbuhan Kaum Institusionalis. (skripsi tesis)

 

Model-model yang dikembangkan Kaum Neoklasik tersebut di atas menghasilkan variasi kinerja pembangunan, mendorong Stiglitz (2001) mencoba mengupas faktor-faktor yang menyebabkan variasi yang sangat lebar dalam kinerja pembangunan antar negara. Mengapa beberapa negara atau wilayah sebuah negara dalam kurun waktu tertentu mengalami keterbelakangan tertentu sedangkan beberapa negara atau wilayah suatu negara mengalami perkembangan yang melejit dengan cepat dalam tataran tertentu. Pelacakan dilakukan pada budaya dan institusi  yang terbelakang. Pengamatan dilakukan di mantan negara-negara sosialis menyimpulkan bahwa yang diperlukan adalah sebuah kebijakan kolektif antar pemerintah dan pasar yang dapat menciptakan institusi yang diperlukan agar “pasar” dapat berfungsi. Pemikiran Stiglits tersebut mendapat dukungan dari Vinot Thomas (peneliti Bank Dunia) yang kemudian menerbitkan The Quality of Growth yang menekankan bahwa pengamatan kinerja proses pembangunan biasanya dihubungkan dengan pertumbuhan pendapatan nasional perkapita (Budiono, 2001).

Apa yang dikemukakan oleh Mankiw, Romer dan Weil juga dikritik oleh J.Temple’s yang menyatakan bahwa masalah perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara yang satu dengan yang lain tidak hanya karena masalah input. Negara yang pendapatannya rendah bukan karena kurangnya input, tetapi juga masalah efisiensi dan teknologi. Masalah efisiensi dan teknologi ditentukan oleh tatanan institusi yang ada (Tample’s, 1999 dalam Boulhol, 2004). Dari pernyataan tersebut berarti bahwa institusi perlu diperhatikan dalam membahas pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini didukung oleh Stiglitz, yang menyatakan bahwa aspek kelembagaan (institusi) perlu mendapat penajaman pengamatan dalam pembangunan. Atas dasar itu Stiglitz memodifikasi model pertumbuhan Neoklasik dengan memasukkan Informasi, Pengetahuan dan Teknologi serta Organisasional Capital. Jika model Neoklasik fungsi produksi agregat : Q  =  F (K,L,H) oleh Stiglitz dimodifikasi menjadi :

Q = F(A,K,L,H). Dalam hal ini Q adalah jumlah produksi K kapital, L tenagakerja, H kapital sumberdaya manusia, sedangkan A terdiri dari Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kapital Organisasional (termasuk institusi). Hanya saja Stiglitz belum memasukkan institusi secara eksplisit kedalam model sebagai variabel bebas, tetapi menginterprestasikannya melalui konstanta.v

Model Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik (skripsi tesis)

 

Pandangan Neo Klasik tentang pertumbuhan ekonomi berbeda dengan Kaum Klasik. Para ekonom tahun 1950an tidak sependapat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya ditentukan oleh mobilitas kapital, tetapi pertumbuhan merupakan fungsi dari input. Pada masa ini para ekonom mulai memperkenalkan fungsi produksi nasional untuk menentukan pertumbuhan ekonomi. Fungsi produksi pada hakekatnya merupakan hubungan antara input yang terdiri dari Kapital (K), Tenaga Kerja (L) dan Teknologi (T) dengan output. Studi diawali oleh Solow dan Swan pada tahun 1956 dengan mendasarkan pada teori Neoklasik, dengan menggunakan struktur dan asumsi teori produksi Neoklasik (Dewan dan Hussein, 2001). Salah satu ciri Kaum NeoKlasik adalah mengandalkan terjadinya asas Tricle Down Effect, dalam proses pembangunan. Menurut paham ini hasil pembangunan akan terdistribusi secara merata melalui mekanisme pasar, tanpa perlu campur tangan pemerintah (institusi). Menurut teori ini jika pusat-pusat pertumbuhan mengalami pertumbuhan ekonomi maka secara otomatis (melalui mekanisme pasar) berdampak pada pertumbuhan wilayah yang lain, tidak diperlukan campur tangan pemerintah ataupun institusi.

Model Keynesian (Harrod-Domar dalam sistem Regional) (skripsi tesis)

 

Pada tahun 1940 dan 1950an dalam mengkaji pertumbuhan ekonomi para ekonom lebih menekankan pada  aspek mobilitas kapital (K) dalam jangka panjang, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tergantung pada akumulasi kapital (tabungan dan investasi). Beberapa ekonom pada periode ini menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan fenomena jangka pendek. Pendapat ini didasarkan pada asumsi mereka bahwa dalam perkembangannya investasi kapital mengarah pada terjadinya penurunan marginal produktivitas kapital. Tokoh ekonom pada periode ini diantaranya adalah Harrod-Domar  yang terkenal dengan teori pertumbuhan Harrod-Domar, dan Kaldor.

Model Pertumbuhan  Ekonomi Klasik (skripsi tesis)

 

Model pertumbuhan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara tidak terlepas dari fokus kebijakan pembangunan yang dilakukan negara tersebut. Sebagian besar negara yang sedang berkembang, fokus kebijakan utamanya pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan stabilitas, pengambil kebijakan membutuhkan pemahaman tentang faktor-faktor pertumbuhan dan efeknya terhadap pertumbuhan (Dewan dan Hussein, 2001).

Model pertumbuhan ekonomi klasik dipelopori oleh Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823). Inti dari ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasa terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (stationary state). Posisi stasioner terjadi apabila sumber daya alam telah sepenuhnya dimanfaatkan. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana sehingga aktivitas swasta menjadi lancar. Terhadap pemikiran Smith, perlu dicatat pendapat Joseph Schumpeter yang mengatakan bahwa posisi stasioner tidak akan terjadi karena manusia akan terus melakukan inovasi.

Dua aspek utama pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith adalah pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara (pertumbuhan output total) menurut Smith adalah  sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi “tanah), sumber daya manusia (jumlah penduduk) dan stok modal yang ada.

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok kapital yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi. Menurut Adam Smith, perkembangan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena perkembangan penduduk akan memperluas pasar. Pada tahap ini dianggap bahwa berapapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi akan tersedia lewat proses pertumbuhan atau penurunan penduduk.

Stok kapital memegang peran paling penting dalam menentukan cepat lambatnya proses pertumbuhan output. Besar kecilnya stok kapital dalam perekonomian pada saat tertentu akan sangat menentukan output yang diproduksi dan dengan demikian akan menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi pada tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital dan laju pertumbuhan stok kapital sampai tahap pertumbuhan dimana sumber-sumber alam mulai membatasi.

Jumlah penduduk menurut Adam Smith akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang  pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten maka jumlah penduduk akan meningkat sebaliknya jika upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsiten, maka jumlah penduduk akan menurun.

Terlepas dari kekurangan yang terdapat dalam teori Smith, pandangannya masih banyak yang relevan untuk diterapkan dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberi kebebasan kepada setiap orang/badan untuk berusaha (pada lokasi yang diperkenankan); tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang; tidak membuat tarif pajak daerah yang lebih tinggi dari daerah lain sehingga memberi iklim yang kundusif bagi pengusaha dan investor; menjaga keamanan dan ketertiban sehingga relatif aman untuk berusaha, menyediakan fasilitas dan prasarana sehingga pengusaha dapat beroperasi secara efisien dan tidak membuat prosedur penanaman modal yang rumit.

David Ricardo (1772-1823) mengembangkan teori pertumbuhan klasik lebih lanjut. Tetapi garis besar dari proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik oleh David Ricardo tidak terlalu berbeda dengan teori Adam Smith. David Ricardo menganggap jumlah faktor produksi tanah (yaitu sumber-sumber alam) tidak bisa bertambah, sehingga akan bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Boediono, 1985)

Pendekatan Teoritik Model Kesenjangan Pendapatan  (skripsi tesis)

 

Hasil uji Model Kuznets kontradiktif dengan model Y Chang dan Rati Ram. Kantradiksi tersebut terjadi karena variabel–variabel model tersebut merupakan outcome variable. Kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi sama-sama outcome variabel, bukan variabel kebijakan. Disamping itu dalam model yang dikembangkan Y Chang dan Rati Ram pertumbuhan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi sama-sama menjadi variabel bebas yang mempengaruhi kesenjangan, dalam kondisi ini secara logis terjadi multikolinearitas. Agar diperoleh model yang efektif maka perlu dikaji ulang model tersebut dengan lebih menekankan pada variabel-variabel kebijakan  yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu dalam pengembangan model  perlu pemahaman terhadap variabel-variabel kebijakan yang mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi (model pertumbuhan ekonomi).

Banyak model pertumbuhan ekonomi yang telah dikembangkan baik oleh Kaum Klasik, Neoklasik maupun Institusionalis. Pengembangan tersebut didasari atas anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan sarana yang tepat untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada tingginya peluang kerja, sehingga memperkecil pengangguran. Semakin kecilnya pengangguran berdampak semakin meningkatnya kemakmuran suatu bangsa. Model  pertumbuhan ekonomi yang berkembang, antara lain yang tergabung dalam mashab analitis meliputi model pertumbuhan ekonomi Klasik, model Keynesian (Harrod-Domar dalam sistem Regional), model pertumbuhan ekonomi Neoklasik, dan model pertumbuhan Institusionalis. Teori-teori pembangunan ekonomi dalam mashab ini berusaha mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan taat azas (konsisten) tetapi kurang menekankan kepada aspek empiris (historis)nya.

 

Ukuran Kesenjangan Pendapatan (skripsi tesis)

 

Ada beberapa ukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yaitu Kurve Lorenz, Indeks Gini, Theil Indeks, dan L-Indeks.

Kurva Lorenz

Kurve Lorenz mengukur kesenjangaan pendapatan dengan menggunakan data pendapatan dan populasi. Tingginya kesenjangan ditentukan pertama-tama dengan melakukan perengkingan individual atas dasar pendapatan. Langkah selanjutnya menarik garis dari individu yang berpendapatan terendah ke tingkat pendapatan yang tertinggi, dan Kurva Lorenz adalah plot proporsi total pendapatan dalam masyarakat (gambar 2.1)

Bank Dunia mengukur tinggi rendahnya ketimpangan dengan mendasarkan pada distribusi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah. Ketimpangan pendapatan diklasifikasikan menjadi :

  1. a) tinggi jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima pendapatan kurang dari 12 persen, b) sedang ketimpangan dikatakan sedang jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menguasai 12 sampai 17 persen bagian pendapatan, c) rendah, ketimpangan dikatakan rendah jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen bagian pendapatan (BPS; 1994).

Konsep Kesenjangan Pendapatan (skripsi tesis)

 

Kesenjangan pendapatan merupakan ketidakseimbangan pendapatan yang diterima oleh seseorang atau kelompok yang satu dibanding dengan kelompok yang lain (Basukianto, 2009). Kesenjangan berkaitan dengan masalah distribusi pendapatan yaitu siapa yang menikmati hasil pembangunan  dan seberapa besar seseorang atau sekelompok orang menguasai pendapatan. Sebagai sasaran utama distribusi adalah bagaimana supaya hasil  pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh  rakyat, dalam arti sebagian besar pendapatan nasional dikuasai oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat. Manakala pendapatan terbagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata, sebaliknya apabila pendapatan regionalnya terbagi tidak secara merata dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Ketimpangan terjadi bila pendapatan nasional hanya dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat, oleh karena itu pemikiran-pemikiran kearah distribusi yang lebih merata diperlukan.

Kenyataan bahwa pembangunan di negara-negara berkembang lebih terarah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang optimal mendasari pemikiran mengenai konsep pemerataan. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai apabila jumlah produk nasional bruto meningkat lebih cepat dari pertambahan penduduk. Pertambahan produk nasional bruto dapat optimum apabila faktor produksi ikut bertambah, sehingga orientasi pembangunan terarah pada bagaimana menggerakkan modal dalam aktivitas produksi. Kebijakan pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ternyata banyak menimbulkan masalah terlebih bagi negara-negara yang sedang berkembang, sehingga perlu pemikiran tentang  pemerataan pendapatan.

Gregory King pada tahun 1669 di Inggris (Hasibuan, 1989) mengemukakan pemikiran mengenai konsep pemerataan ini pertama kali dengan menyajikan pembagian pendapatan menurut umur, jenis kelamin, wilayah kota dan desa, dan menurut jabatan untuk menaksir besarnya pendapatan nasional. Konsep distribusi pendapatan kemudian dikembangkan oleh Kaum Klasik, yang meletakkan hukum-hukum distribusi pendapatan fungsional, seperti perubahan-perubahan perilaku upah, laba dan sewa lahan. Mereka antara lain Adam Smith, Robert Maltus, David Richardo, John Stuart Mill, kemudian Vilfredo Pareto.

Adam Smith membahas kesenjangan melalui teori upah subsistem, yang berdampak pada kesenjangan upah. Pertumbuhan dipengaruhi oleh pertumbuhan  penduduk, akumulasi modal, pasar yang luas, yang didukung oleh pembagian kerja yang efisien. Smith menyatakan dengan membiarkan kesenjangan pembagian pendapatan maka pertumbuhan akan relatif cepat. Tanpa kesenjangan tidak mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi (Landretch, 1994).

Malthus berpendapat bahwa naik tidaknya upah seseorang tergantung pada sikap dan kemampuan mereka. Ia tidak setuju dengan undang-undang yang bertujuan membantu kelompok miskin. Karena bantuan yang diberikan kepada kelompok miskin akan mengurangi kesejahteraan yang lain, yang berakibat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan berkurang.

John Stuart Mill, mendukung pendapat Malthus, lebih lanjut ia membedakan hukum-hukum yang mengatur aktivitas produksi dan hukum-hukum distribusi. Proses produksi diatur oleh hukum fisik, sedangkan pembagian pendapatan diatur oleh tradisi. Suatu masyarakat dapat menentukan sistem distribusi pendapatan yang terbaik untuk mereka.

Ricardo sependapat dengan Smith tentang pentingnya tenaga kerja dalam perekonomian, dan ia mengakui pentingnya modal. Modal tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja tetapi juga berperan dalam mempercepat proses produksi, sehingga hasil produksi dapat dengan cepat dinikmati atau dikonsumsi. Perbedaan antara Smith dan Richardo hanya dalam penekanannya saja. Smith lebih menekankan pada kemakmuran bangsa sedangkan Richardo lebih menekankan pada masalah pemerataan pendapatan diantara berbagai golongan dalam masyarakat.

Alfred Marshall (Neo Kasik) mengkritik Richardo dan pengikutnya (Klasik) bahwa dengan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang dikemukakan Kaum Klasik, tidak memperhatikan orang miskin. Memang dengan kebijakan tersebut pertumbuhan ekonomi lebih cepat, tetapi kelompok miskin juga meningkat. Orang miskin dianggap menurunkan efisiensi. Kritik Marshall diarahkan pada berbagai konsep pandangan Kaum Klasik terhadap pembagian pendapatan fungsional, teori tentang upah (misalnya teori upah subsistem) dan pandangan Malthus tentang tidak perlunya undang-undang yang membantu kelompok miskin.

Vilfredo Pareto terkenal dengan hukum Pareto Optimum, ia mengatakan bahwa distribusi pendapatan dikatakan baik bila kenaikan pendapatan sekelompok orang meningkat, tanpa merugikan kelompok lain. Pareto memperkenalkan kelas dalam masyarakat yaitu: kelas bawah dengan pendapatan rendah, kelas menengah dengan pendapatan cukup, dan kelas atas dengan pendapatan relatif tinggi       (Landreth dan Colander, 1994).

Sementara itu Kaum Keynesian menekankan pentingnya pemerintah dalam pertumbuhan dan distribusi pendapatan, melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hal ini didasarkan pada kondisi pengangguran besar-besaran dan meningkatnya kemiskinan pada tahun 1930an.

Provocovitch dan Simon Kuznets (1955) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat saling meniadakan dengan pemerataan. Artinya bila pertumbuhan tinggi maka kesenjangan tidak dapat dihindarkan. Sebaliknya jika pemerataan yang menjadi sasaran maka pertumbuhan rendah. Selanjutnya Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan akan menghasilkan pemerataan jika pendapatan suatu negara sudah melampaui batas tertentu. Dengan kata lain Kuznets menggambarkan bahwa evolusi distribusi pendapatan berbentuk kurva U terbalik. Ia menyarankan tiga kriteria untuk melakukan analisis distribusi pendapatan: 1) Adequacy (kecukupan), 2) Equality (pemerataan) dan 3) Efficiency (efisiensi).

Athur M. Okun ( 1998 ) pernyataannya tidak jauh berbeda dengan penjelasan Kuznets. Ia menyatakan bahwa untuk pemerataan membutuhkan ongkos yang lebih tinggi dan tidak efisien. Pengertian tidak efisien disini tentunya dilihat dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang tentunya sangat tergantung pada kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang bersifat redistributif dan dukungan lembaga sosial dan politik.

Pembahasan tentang kesenjangan pendapatan sebagaimana tersebut di atas tidak terhenti pada mashab tertentu saja, tetapi  sampai sekarang kesenjangan pendapatan masih merupakan isu kebijakan publik yang penting khususnya di negara-negara yang melakukan industrialisasi, karena banyak negara yang mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan (Wenner and Stephen, 1998).

Pelaporan informasi sosial dan kebijakan akuntansi di indonesia. (skripsi tesis)

Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan dari ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial  (Lewis, 1999). Lewis (1999) mengatakan perlunya paradigma sosial-ekonomi untuk menganalisis pemilihan praktik akuntansi oleh manajemen. Mereka menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor tanggung jawab sosial perusahaan ketika kita melakukan pengujian terhadap teori akuntansi positif (positive accounting theory). Dengan analisis ini maka akan dapat membantu manajemen memahami respon mereka terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi dan hubungannya dengan nilai perusahaan.

Pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan dari Hill & Jones (1992). Mereka mengatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) yang menghendaki orang lain (manajer) untuk melaksanakan jasa dengan cara mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam hubungan keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu biaya pengawasan (monitoring costs), biaya kontrak (contracting costs), dan visibilitas politis. Perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang menghadapi visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan teknik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun image pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan [Belkaoui & Karpik (1989)].

Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial dengan kinerja ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaaanya dalam kegiatan sosial, (2) memiliki risiko sistematis dan tingkat leverage yang rendah, dan (3) cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial dan visibilitas politis serta berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat).

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Hill & Jones, 1992). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper (1981) dalam Marwata (2001) dan Meek, et al (1995) dalam Fitriany (2001)] Oleh karena itu perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi leverage, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat leverage tertentu (rasio utang/ekuitas), interest coverage, modal kerja dan ekuitas pemegang saham [Watt & Zimmerman (1990) dalam Lewis (1999)]. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi [Belkaoui & Karpik (1989)]. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah [Watt & Zimmerman (1990) dalam Lewis (1999)]. Perusahaan yang besar cenderung mempunyai biaya politis yang besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dari nilai kapitalisasi pasar, total asset, log penjualan, dan sebagainya.

Perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-profile akan memberikan informasi sosial lebih banyak dibandingkan perusahaan yang low-profile. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mendefinisikan industri yang high-profile adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi. Preston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan, seperti industri ekstraktif, lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dibandingkan industri yang lain. Cowen, et al. (1987) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada konsumen diperkirakan akan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial karena hal ini akan meningkatkan image perusahaan dan mempengaruhi penjualan. Klasifikasi tipe industri oleh banyak peneliti sifatnya sangat subyektif dan berbeda-beda. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan perusahaan otomotif, penerbangan dan minyak sebagai industri yang high-profile. Sedangkan Diekers & Perston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang high-profile. Patten (1991) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan industri pertambangan, kimia dan kehutanan sebagai industri yang high-profile. Atas dasar pengelompokkan di atas, penelitian ini kemudian mengelompokkan industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sabagai industri yang high-profile.

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham [Heinze (1976) dalam Hackston & Milne (1996)]. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne (1996)]. Hackston & Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi profitable. Vence (1975) dalam Belkaoui & Karpik (1989) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (competitive disadvantage) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.

Meskipun tidak terkait langsung dengan dinamika yang terjadi di pasar modal, namun pengaruh lingkungan non ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bursa saham. Berbagai isu seperti kepedulian terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia, serta peristiwa-peristiwa politik kerapkali menjadi faktor utama pemicu fluktuasi harga saham di bursa efek seluruh dunia. Makin pentingnya peran bursa saham dalam kegiatan ekonomi, membuat bursa makin sensitif terhadap berbagai peristiwa disekitarnya, baik berkaitan ataupun tidak berkaitan secara langsung dengan isu ekonomi.

 

     Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (skripsi tesis)

Aktivitas sosial perusahaan merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam laporan tahunan. Belum adanya standar baku yang mengatur tentang pelaporan aktivitas sosial perusahaan menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda mengenai pengungkapan sosial sesuai dengan karateristik perusahaan. Hal ini menimbulkan masalah dalam pengukuran pengungkapan sosial. Oleh sebab pengukuran pengungkapan sosial dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa daftar item pengungkapan sosial berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996). Banyak faktor yang dapat menpengaruhi pertanggungjawaban sosial ,seperti size perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, maupun profile yang dianggap sebagai variabel penduga dalam pengungkapan pertanggungjawaban sosial

Pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan (skripsi tesis)

 

Ada 2 jenis ungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal. Yang pertama adalah ungkapan wajib (mandatory disclosure), yaitu informasi yang harus di ungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah ungkapan sukarela (voluntary disclosure), yaitu ungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya sukarela. Karenanya, perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar modal. Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh entitas yang dikelola oleh manajer yang memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasandalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat (Mirfazli, 2007).

Standar pelaporan pertanggungjawaban sosial sampai saat ini belummempunyai standar yang baku, hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang berhubungan dengan biaya dan manfaat sosial. Perusahaan dapat membuat sendiri model pelaporan pertanggungjawaban sosialnya (Mirfazli, 2007).

Dalam menyusun dan mengungkapkan informasi tentang aktivitas pertanggungjawaban sosial perusahaan, Zhegal dan Ahmed (1990) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sebagai berikut:

 

 

Bidang ini meliputi aktivitas pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup. Meliputi, pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.

Bidang ini meliputi aktivitas dalam pengaturan penggunaan energi dalam hubungannya dengan operasi perusahaan dan peningkatan efisiensi terhadap produk perusahaan. Meliputi, konservasi energi, efisien energi, dan lain-lain.

  1. Praktik bisnis yang wajar.

Meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial

  1. Sumber daya manusia.

Bidang ini meliputi aktivitas untuk kepentingan karyawan sebagai sumber daya manusia bagi perusahaan maupun aktivitas di dalam suatu komunitas. Aktivitas tersebut antara lain, program pelatihan dan peningkatan ketrampilan, perbaikan kondisi kerja, upah dan gaji sertatunjangan yang memadai, pemberian beberapa fasilitas, jaminan keselamatan kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, seni, dan lain-lain.

Meliputi keamanan, pengurangan polusi, dan lain-lain

Pengungkapan Aspek Sosial Ekonomi (skripsi tesis)

Perusahaan dalam pandangan ini adalah alat dari para pemegang saham (pemilik perusahaan), maka apabila perusahaan akan memberikan sumbangan sosial, hal itu akan dilakukan oleh individu pemilik atau individu para pekerjanya, bukan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Model Klasik yang menyatakan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan pasar dan mencari untung yang akan dipersembahkan kepada pemilik modal (Syafri, 1993).

Sedangkan dalam pengertian luas, pertanggungjawaban sosial merupakan konsep yang lebih “manusiawi”, dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi – termasuk di dalamnya organisasi bisnis, wajib menjunjung tinggi moralitas. Dengan demikian, kendati tidak ada aturan hukum atau etika masyarakat yang mengatur, tanggung jawab sosial bisa di laksanakan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan stakeholder-nya. Tindakan tepat yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan manfaat bagi masyarakat (Syafri, 1993).

Akuntansi Sosial Ekonomi (Socio Economic Accounting) atau sering disebut dengan akuntansi sosial merupakan fenomena baru dalam ilmu akuntansi. Akuntansi sosial memiliki perbedaan dengan akuntansi konvensional. Dalam akuntansi konvensional yang menjadi fokus perhatian adalah pencatatan dan pengukuran terhadap kegiatan atau dampak yang timbul akibat hubungan perusahaan dengan pelanggan, sedangkan akuntansi sosial merupakan sub disiplin dari ilmu akuntansi yang melakukan proses pengukuran dan pelaporan dampak-dampak sosial perusahaan. Jadi, dalam akuntansi konvensional tidak sepenuhnya mengakomodasi unsur tanggung jawab sosial perusahaan (Syafri, 1993).

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan (Syafri, 1993).

Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004, paragraf kesembilan :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

 

Dalam proses pelaporan keuangan tahunan perusahaan, pengungkapan/disclosure merupakan aspek pelaporan yang kualitatif, yang sangat diperlukan pemakai informasi laporan keuangan. Karena sifatnya yang kualitatif sehingga formatnya tidak terstruktur, yang dapat terjadi secara langsung dalam laporan keuangan tahunan perusahaan melalui penjudulan yang tepat, catatan atas laporan keuangan ataupun berbagai sisipan seperti catatan kaki (Hendriksen, 2001).

Pengungkapan didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang di butuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (Hendriksen, 1996, dalam Zuhroh dan I Putu Pande, 2003). Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory), yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Tujuan pengungkapan menurut Securities Exchange Comission (SEC) dikategorikan menjadi dua, yaitu : 1) protective disclosure yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor, dan 2) informative disclosure yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan (Utomo, 2000).

Informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang di uraikan dalam laporan tahunan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan tahunan tersebut dilengkapi dengan pengungkapan sosial yang memadai. Memberikan informasi yang memadai diharapkan akan dapat berguna bagi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan (Utomo, 2000).

Banyak teori yang menjelaskan mengapa perusahaan cenderung mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Gray et al (1995) dalam Henny dan Murtanto (2001) menyebutkan ada tiga studi yaitu :

  1. Decision usefullness studies.

Sebagian dari studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti yang mengemukakan teori ini menemukan bukti bahwa informasi sosial dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Dalam hal ini para analis, bankir, dan pihak lain yang dilibatkan dalam penelitian tersebut diminta untuk melakukan pemeringkatan terhadap informasi akuntansi. Informasi akutansi tersebut tidak terbatas pada informasi akuntansi tradisioanal yang telah dikenal selama ini, namun juga informasi lain yang relatif baru dalam wacana akuntansi. Mereka menempatkan informasi aktivitas sosial perusahaan pada posisi yang moderately important untuk digunakan sebagai pertimbangan oleh para users dalam pengambilan keputusan

  1. Economic theory studies

Studi ini menggunakan agency theory dan positive accounting theory, dimana teori tersebut menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu prinsipal. Dalam penggunaan agency theory, prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau traditional users lain. Namun pengertian dasar tersebut meluas menjadi seluruh interest group perusahaan yang bersangkutan. Sebagai agen manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan publik (stakeholder).

  1. Social and political theory studies.

Studi di bidang ini menggunakan teori stakeholders, teori legitimasi organisasi, dan teori ekonomi politik. Teori stakeholders mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholders. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para stakeholders dalam menjalankan operasi perusahaannya. Sehingga berakibat semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholders-nya.

Menurut Murtanto (2006) dalam Media Akuntansi, pengungkapan kinerja perusahaan seringkali dilakukan secara sukarela (voluntary disclosure) oleh perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela antara lain:

  1. Internal Decision Making : Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun analissis secara sederhana lebih baik daripada tidak sam sekali
  2. Product Differentiation : Manajer perusahaan memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak peduli sosial akan terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang peduli. Hal ini mendorong perusahaan yang peduli sosial untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain.
  3. Enlightened Self Interest : perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.

Pertanggungjawaban sosial berhubungan juga dengan social contract theory. Menurut teori ini, diantara bisnis perusahaan dan masyarakat terdapat suatu kontrak sosial yang secara implisit maupun eksplisit. Dimana dalam kontrak sosial, akuntansi sosial digunakan sebagai serangkaian teknik pengumpulan dan pengungkapan data sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja sosial organisasi dalam memberi penilaian mengenai kelayakan operasi organisasi menurut Parker (2002) dalam Nur Cahyonowati (2003). Di samping itu, pertanggungjawaban perusahaan diperlukan untuk menilai apakah kegiatan perusahaan telah memenuhi ketentuan, standar, dan peraturan yang berlaku. Misalnya mengenai polusi, kesehatan dan keselamatan, bahaya pengunaan bahan-bahan yang beracun. Pada saat perusahaan mulai berinteraksi dan dekat dengan lingkungan luarnya (masyarakat), maka berkembang hubungan saling ketergantungan dan kesamaan minat serta tujuan antara perusahaan dengan lembaga sosial yang ada. Interaksi ini menyebabkan perusahaan tidak bisa lagi membuat keputusan atau kebijakan yang hanya menguntungkan pihaknya saja. Tetapi perusahaan juga harus memikirkan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholder needs). Jika tekanan dari stakeholder berpengaruh kuat terhadap kontinuitas dan kinerja perusahaan maka perusahaan harus bisa menyusun kebijakan sosial dan lingkungan yang terarah dan terlegitimasi (Nur Cahyonowati, 2003).

Pengungkapan (Disclosure) (skripsi tesis)

Pengungkapan secara sedehana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Pengungkapan dapat berkaitan dengan laporan keuangan utama (contohnya metode akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan) dan tidak berkaitan dengan laporan keuangan (contohnya analisis manajemen dan ramalan atas oprasi perusahaan di tahun mendatang). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan yaitu (Hendriksen, 2001):

  1. Untuk siapa informasi diungkap
  2. Apa tujuan informasi tersebut
  3. Berapa banyak informasi yang diungkap

Berapa banyak informasi yang harus diungkap tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, namun juga tergantung pada standar yang dianggap cukup. Tiga konsep pengungkapan yang umumnya dikemukakan adalah (Hendriksen, 2001):

  1. Adequate disclosure, mengandung arti pengungkapan yang minimal harus ada sehingga laporan tidak menyesatkan.
  2. Fair disclosure, menyatakan tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama bagi semua pembaca potensial.
  3. Full disclosure, berarti penyajian semua informasi yang relevan.

Bagi beberapa orang, full disclosure berarti penyajian informasi secara melimpah, sehingga disclosure menjadi tidak tepat. Informasi yang terlalu melimpah akan menyembunyikan informasi yang penting dan membuat laporan keuangan sulit diinterpretasikan. Namun demikian disclosure yang tepat atas informasi yang penting bagi investor dan pemakai laporan lainnya harus disajikan dengan adequate, fair, full. Tidak ada perbedaan riil di antara ketiga konsep tersebut bila mereka digunakan dalam konteks yang tepat (Hendriksen, 2001).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) (skripsi tesis)

 

Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham, perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai harapan tertentu terhadap perusahaan.

Pengertian Penerapan CSR Menurut Boone dan Kurtz (2007), pengertian tanggung jawab sosial (social responsibility) secara umumadalah dukungan manajemen terhadapkewajiban untuk mempertimbangkanlaba, kepuasan pelanggan dankesejahteraan masyarakat secara setaradalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Tamam Achda (2007) mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Meskipun laba dan kesempatan kerja tetap memiliki arti penting, tetapi dewasa ini terdapat banyak faktor yang memberikan kontribusi pada penilaia nkinerja sosial sebuah perusahaan, termasuk di antaranya memberikan kesempatan kerja yang sama; menghargai perbedaan budaya para karyawan;merespons masalah-masalah linghkungan hidup; menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat; dan memproduksi produk-produk bermutu tinggi yang aman untuk digunakan.

Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Hasibuan (2001) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut :

  1. Basic responsibility (BR)

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

  1. Organization responsibility (OR)

Pada level kedua ini menunjukan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan ”Stakeholder” seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya.

  1. Sociental responses (SR)

Pada level ketiga, menunjukan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

Pengukuran Kinerja Karyawan (skripsi tesis)

Menurut Heidjrachman dan Husnan (1999), secara teoritikal berbagai metode dan teknik mempunyai sasaran yang sama, yaitu menilai prestasi kerja para karyawan secara obyektif untuk suatu kurun waktu tertentu yang hasilnya bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan, seperti untuk kepentingan mutasi pegawai maupun bagi pegawai yang bersangkutan sendiri dalam rangka pengembangan karirnya. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut maka digunakanlah berbagai metode pengukuran kinerja karyawan yang dikenal dan digunakan adalah :

  1. Rangking, adalah dengan cara membandingkan karyawan yang satu dengan karyawan yang lain untuk menentukan siapa yang lebih baik.
  2. Perbandingan karyawan dengan karyawan, adalah suatu cara untuk memisahkan penilaian seseorang ke dalam berbagai faktor.
  3. Grading, adalah suatu cara pengukuran kinerja karyawan dari tiap karyawan yang kemudian diperbandingkan dengan definisi masing-masing kategori untuk dimasukkan kedalam salah satu kategori yang telah ditentukan.
  4. Skala gratis, adalah metode yang menilai baik tidaknya pekerjaan seorang karyavvan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Masing-masing faktor tersebut. seperti misalnya kualitas dan kuantitas kerja, keterampilan kerja, tanggung jawab kerja, kerja sama dan sebagainya.
  5. Checklists, adalah metode penilaian yang bukan sebagai penilai karyawan tetapi hanya sekedar melaporkan tingkah laku karyawan.

Kinerja (skripsi tesis)

 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana dikemukakan oleh Baihaqi, (2010) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lebih lanjut Baihaqi, (2010) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok. Baihaqi (2010) juga menjelaskan, kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

 

Aspek komitmen (skripsi tesis)

 

Rahasasti, (2009) menjelaskan bahwa, Allen dan Meyer, memberikan model komitmen yaitu three component model of organizational commitment yang merupakan konsep utama komitmen terhadap organisasi. Model komitmen pegawai mencakup tiga elemen penting yaitu keinginan (desire), kebutuhan (need), dan kewajiban (obligation) yang mempresentasikan tiga bentuk komponen yaitu affective, continuance dan normatif commitment. Model komitmen three component model of organizational commitment yang dikemukakan Allen dan Meyer menjadi aspek-aspek dalam kuesioner penelitian yang dikemukakan.

  1. Affective commitment
  2. Continuance commitment
  3. Normative Commitment

Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam variabel komitmen yakni Affective commitment (komitmen afektif). Affective commitment merupakan sikap individu terhadap organisasi, yang kemudian berpengaruh terhadap kelekatan emosional pada organisasi seperti identifikasi yang kuat, memiliki keterlibatan yang tinggi dan senang menjadi anggota organisasi. Affective commitment berkaitan dengan karakteristik pribadi, pekerjaan, pengalaman kerja, dan karateristik struktural. Karyawan dengan affective commitment yang kuat akan tetap bekerja dalam organisasi karena adanya keinginan dalam diri mereka. Rahasasti, (2009) mengungkapkan bahwa komitmen tersebut akan lebih tinggi bila ada kesesuaian  antara nilai dan tujuan individu dengan organisasi.

Pengertian komitmen (skripsi tesis)

 

Komitmen diartikan sebagai sikap karyawan untuk tetap berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Faktor komitmen dipandang penting karena karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi akan memiliki tanggung jawab yang besar dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati dalam organisasi. (Rahasasti, 2009).

Rahasasti, (2009) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Keterlibatan kerja tinggi berarti pemihakan seseorang pada pekerjaannya yang khusus, komitmen pada organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjakannya.

Karakteristik Kepemimpinan (skripsi tesis)

 

Pemimpin harus memiliki karakteristik untuk menunjang pencapaian visi dan misi organisasi. Karakteristik pemimpin menurut Yukl (1998)  memiliki tujuh aspek, characteristic of the leader;

  1. Traits (motives, personality, values),
  2. Confident and optimism;
  3. Skills and expertise;
  4. Behavior;
  5. Integrity and ethic;
  6. Influence tactic; dan
  7. Attribution about followers.

Yukl menyebutkan karakteristik pemimpin terdiri dari sifat (prayojana, kepribadian, nilai-nilai), kepercayaan diri dan optimisme, keterampilan dan keahlian, perilaku, kejujuran, dan tata susila, taktik-taktik pengaruh kebijakan terhadap pengikut.

Aspek-Aspek Dalam Studi Kelayakan Bisnis (skripsi tesis)

  1. Aspek Pemasaran

Analisis aspek pemasaran akan dilakukan dengan menggunakan bauran pemasaran, yaitu seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam sasaran. Menurut Swastha dan Sukotjo (1995: 193), alat-alat bauran pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 4 unsur, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi.

  1. Aspek Teknis dan Produksi

Menurut Ibrahim (2003: 118), aspek taknis produksi adalah aspek yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan, baik dilihat dari faktor lokasi, luas produksi,proses produksi, penggunaan teknologi (mesin/peralatan), maupun keadaan lingkungan yang berhubungan dengan proses produksi.

  1. Aspek Manajemen dan SDM

Menurut Umar (2003: 115), bahwa manajemen dalam pembangunan proyek bisnis maupun manajemen dalam implementasi rutin bisnis adalah sama saja dengan manajemen lainnya. Ia berfungsi untuk aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Aspek SDM bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau sebaliknya dilihat dari ketersediaan SDM. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer, dan tim-nya (Umar, 2003:157-158)

Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan mengenai tenaga kerja suatu periode tertentu. Perencanaan ini dimaksudkan agar perusahaan dapat terhindar dari kelangkaan SDM pada saat dibutuhkan maupun kelebihan SDM pada saat kurang dibutuhkan (Umar, 2003: 161-162).

Menurut Umar (2003:164), aspek SDM mencakup produktivitas dari suatu tenaga kerja yang secara umum, mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Produktivitas memiliki 2 dimensi, yaitu :

  • Suatu efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.
  • Efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Pengertian Studi Kelayakan Bisnis (skripsi tesis)

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis di bangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maximal untuk waktu yang tidak di tentukan (Umar, 2003: 8). Menurut Ibrahim (2003: 1), yang menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan (Husnan dan Suwarsono, 2000: 6-7).

Industru Kecil atau Usaha Kesil (UK) (skripsi tesis)

 

  • Pengertian Usaha Kecil

Menurut UU RI No. 9 tahun 1995 dalam Anoraga dan Sudantoko (2002: 330), pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan  tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha kecil dalam UU tersebut tercantum pada pasal 5 ayat 1, yaitu sebagai berikut:

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
  2. Memilki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
  3. Milik Warga Negara Indonesia.
  4. Berdiri Sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
  5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

 

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang pertama dan kedua, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan pemerintah (Anoraga dan Sudantoko, 2002: 331-332).

  • Kriteria Usaha Kecil

Menurut Anoraga dan Sudantoko (2002: 225–226), secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

  1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaedah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak diperbaharui, sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
  2. Marjin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
  3. Modal terbatas.
  4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
  5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
  6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta deversifikasi pasar sangat terbatas.
  7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

 

Proses Pembuatan Tahu (skripsi tesis)

 

  • Proses Pembuatan Tahu Sutera

Tahu sutera atau tahu lunak ini berasal dari Jepang. Disebut tahu sutera atau tahu lunak karena teksturnya sangat lunak dan lembek, karena dalam pembuatannya tidak dilakukan pembuangan sebagian air. Adanya air ini menyebabkan tahu sutera tidak tahan lama. Menurut Sarwono dan Saragih (2004: 43-45), proses pembuatan tahu sutera dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagia berikut:

  1. Pembuatan Tahu Sutera Cara I:

Tahapan awal (pembuatan sari kedelai) dalam pembuatan tahu sutera sama dengan pembuatan sari kedelai pada pembuatan tahu keras. Tahap selanjutnya berupa tahap penuangan. Sari kedelai yang baru disaring dipindahkan dengan penyiduk ke baki logam antikarat. Dari baki ini, sari kedelai dipindahkan ke baki lain yang bagian dalamnya telah dibalur dengan larutan asam sulfat. Suhu saat sari kedelai dipindahkan sekitar 70-80°C. Apabila menginginkan tahu sutera mempunyai rasa udang, daging sapi, atau telur ayam, sari kedelai yang telah disaring dapat dicampur dengan perasa tersebut. Sari kedelai didiamkan selama 10 menit, kemudian tahu dilepaskan dari baki dan dipotong-potong menjadi 36 potong.

  1. Pembuatan Tahu Sutera Cara II:

Proses pengolahan tahu sutera dengan memanfaatkan teknologi baru dapat memperpanjang daya simpan, adapun cara pembuatannya adalah sebagai berikut: Sari kedelai yang mengandung padatan 3-4% disterilkan sampai suhu 130°C selama 2-5 detik dengan sistem UHT (ultra high temperature), setelah didinginkan sampai suhu 10-15°C, sari kedelai diberi zat penggumpal GDL (glucono delta-lactone). Zat itu dimasukkan secara aseptik dalam plastik yang tertutup rapat. Plastik yang berisi sari kedelai tersebut kemudian dicelupkan dalam air panas bersuhu 95°C selama 30 menit agar terjadi penggumpalan protein. Setelah itu didinginkan dalam air mengalir.

 

  • Proses Pembuatan Tahu Putih

Menurut Sarwono dan Saragih (2004: 32-35), proses pembuatan tahu lokal yang sering dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Pembuatan Sari Kedelai

Biji kedelai dibersihkan dari kotoran atau benda asing, seperti kerikil, pasir, dan sisa tanaman. Biji kedelai yang sudah bersih direndam selama 8-12 jam, kemudian ditiriskan dan digiling dengan menggunakan mesin penggiling sehingga menjadi bubur. Pada saat penggilingan berlangsung, air ditambahkan sedikit demi sedikit. Kedelai yang telah menjadi bubur ditampung dalam wadah logam anti karat atau tong kayu, kemudian dimasak dan selama pemasakan berlangsung air ditambahkan berulang-ulang kali dengan jumlah kebutuhan air sekitar 10 liter untuk 1 kg kacang kedelai. Proses selanjutnya adalah penyaringan yang dilakukan untuk memperoleh sari kedelai.

  1. Penggumpalan dan Pengendapan

Proses penggumpalan dilakukan dengan cara menambahkan larutan sioko yang telah diendapkan selama satu malam. Pada saat penambahan sioko, pengadukan dilakukan dengan cara searah dan dihentikan bila penggumpalan bubur tahu telah berbentuk. Bubur tahu kemudian diendapkan hingga turun ke dasar wadah. Pengendapan ini bertujuan untuk memudahkan pemisahan air tahu (whey) dengan bubur tahu.

  1. Pencetakan dan Pengepresan

Gumpalan bubur tahu dimasukkan ke dalam cetakan yang telah dialasi kain, lalu bagian atas juga ditutupi dengan kain serupa dan papan. Dimana papan selanjutnya diletakkan pemberat berbobot sekitar 30 kg selam 15 menit atau hingga air tahu menetes habis, kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan.

Bahan Pembuatan Tahu (skripsi tesis)

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tahu meliputi bahan baku utama, dan bahan pembantu. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tahu adalah sebagai berikut

  • Bahan Baku Pembuatan Tahu

Bahan baku utama tahu adalah kacang kedelai, terutama kedelai kuning. Persyaratan bahan baku tahu lebih ketat dari pada bahan baku tempe atau kecap, karena tahu diproduksi melalui proses ekstraksi (penyaringan) protein kedelai dengan penambahan air. Jadi jumlah dan mutu protein kedelai amat penting dipertimbangkan saat memilih bahan baku (Sarwono dan Saragih, 2004: 14).

Menurut Adisarwanto (2005: 84-90), kualitas kedelai sebagai bahan baku tahu tidak terlalu ditekankan, yang terpenting tersedia secara kontinue. Namun demikian, kedelai impor lebih disukai karena bentuknya seragam dan tidak tercampur dengan kotoran, sedangkan biji kedelai lokal mempunyai bentuk, warna, dan ukuran yang tidak seragam.

Menurut Adisarwanto (2005: 3), bahan baku kedelai yang digunakan selama ini sebagian besar berasal dari kedelai impor. Hal ini bisa terjadi di Indonesia karena kurang tersedia stock kedelai lokal di pasaran, sehingga kebutuhan bahan baku dipenuhi dari impor

  • Bahan Pembantu Pembuatan Tahu

Menurut Sarwono dan Saragih (2001: 16-20), dalam proses pembuatan tahu, digunakan bahan pembantu agar bahan baku (kedelai) dapat diproses lebih lanjut. Bahan pembantu yang digunakan adalah :

  1. Penggumpal yang digunakan untuk mengendapkan protein dan larutan padat pada sari kedelai. Beberapa bahan penggumpal yang dapat digunakan yaitu batu tahu atau sioko, biang batu (Whey), dan Glucono-Delta-Lacton (GDL). Sedangkan menurut Supriatna (2005:31-33), bahan penggumpal yang digunakan untuk pembuatan tahu adalah biang tahu bagi usaha yang sudah rutin produksinya dan bagi usaha yang baru akan memulai usahanya, bahan penggumpal yang digunakan adalah asam cuka makanan (asam asetat) pekat.

Ada dua jenis pewarna makanan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetik. Pewarna alami tahu biasanya menggunakan ekstrak kunyit. Tahu yang diberi pewarna alami ini cukup mudah dikenali karena pada permukaannya terdapat sedikit gumpalan-gumpalan dan beraroma khas kunyit. Apalagi menggunakan pewarna sintetik sebaiknya menggunakann pewarna makanan dan bukan bahan pewarna cat atau kain selain dilarang oleh pemerintah juga bisa membahayakan kesehatan.

  1. Anti busa

Bahan ini berfungsi untuk mencegah timbulnya busa sewaktu memasak bubur kedelai. Ada beberapa zat antibusa yang bisa digunakan dalam pembuatan tahu, antara lain kalsium karbonat, minyak goreng dan silicone defoamer. Adanya busa atau gelombung-gelembung udara yang terkait dalam tahu dapat menurunkan umur simpan tahu.

  1. Air

Air sangat berpengaruh pada mutu tahu, oleh karena itu air yang digunakan harus memenuhi persyaratan untuk industri pagan, seperti tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak berasa, tidak mengandung besi dan mangan, serta bebas dari jasad renik patogen.

 

Pengertian Tahu (skripsi tesis)

 

Kata tahu berasal dari bahasa Cina yaitu tao-hu atau teu-hu.  Tao atau teu berarti kedelai, sementara hu berarti lumat atau menjadi bubur. Di Jepang, tahu dikenal dengan nama tohu, sedangkan dalam bahasa inggris disebut soybean curd atau juga tofu (Supriatna, 2005: 6).

Tahu adalah gumpalan protein kedelai yang diperoleh dari hasil penyarian kedelai yang telah digiling dengan penambahan air (Sarwono dan Saragih, 2004: 2). Pengertian tahu menurut Adisarwanto (2005: 90), tahu adalah produk koagulasi protein kedelai. Menurut Sarwono dan Saragih (2004: 5-7), tahu diperdagangkan dengan berbagai variasi bentuk, ukuran, dan nama. Selain tahu putih atau tahu biasa, dipasar juga dikenal berbagai tahu komersil yang sudah memiliki nama dan berciri khas diantaranya yaitu:

  • Tahu Sumedang

Tahu Sumedang disebut juga tahu pong alias tahu kulit. Tahu ini merupakan lembaran-lembaran tahu putih setebal sekitar 3 cm dengan tekstur lunak dan kenyal.

  • Tahu Cina

Tahu Cina berupa tahu putih, teksturnya lebih padat, halus, dan kenyal dibandingkan tahu biasa. Ukurannya sekitar 12 cm x 12 cm x 8 cm.

  • Tahu Kuning

Tahu kuning mirip tahu cina. Bentuknya tipis dan lebar, warnanya kuning dikarenakan sepuhan atau larutan sari kunyit.

  • Tahu Sutera

Tahu sutera teksturnya sangat lembut dan lunak, tahu yang berasal dari Jepang ini biasanya dikonsumsi sebagai makanan penutup (dessert).

 

Ketimpangan ekonomi antardaerah (skripsi tesis)

 

Menurut hipotesis Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kurva ketimpangan pembangunan antarwilayah berbentuk huruf U terbalik (Sjafrizal, 2008:105).

Williamson (1965), meneliti hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi  di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan (lihat Kuncoro, 2004:133).

Ketimpangan pembangunan antardaerah dapat dianalisis menggunakan indeks ketimpangan regional yang disebut indeks ketimpangan Williamson (Sjahfrizal, 2008). Sesuai dengan formula Indeks Williamson untuk mengetahui indeks ketimpangan pembangunan antardaerah, nilai indeks Williamson terletak antara nol dan satu (0 < IW < 1). Apabila nilai indeks mendekati 1 (satu), berarti ketimpangan pembanguan semakin besar dan apabila nilai indeks mendekati 0 (nol), berarti ketimpangan pembangunan semakin kecil.

Pertumbuhan ekonomi wilayah dan pendapatan regional (skripsi tesis)

 

Teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan oleh ekonom Francois Perroux mengatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa daerah tertentu yang mempunyai keuntungan lokasi. Munculnya beberapa konsentrasi kegiatan ekonomi ini selanjutnya mendorong pula peningkatan efisiensi ekonomi yang berdampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional (Sjafrizal, 2008:127).

Menurut Arsyad (1999:15), yang menyatakan pendapatan nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya.

Menurut Tarigan (2007:20), angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerah. Pendapatan regional yang di dalamnya masih terdapat unsur inflasinya dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku, sedangkan pendapatan regional yang faktor inflasi yang sudah ditiadakan dinamakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu.

Pendapatan per kapita  adalah total pendapatan regional suatu daerah dibagi jumlah penduduk. Akan tetapi angka pendapatan seringkali tidak diperoleh dan diganti dengan total PDRB (Tarigan, 2007:21). Pendapatan regional per kapita antara satu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda-beda, ada daerah yang pendapatan per kapita tinggi, ada daerah yang pendapatan per kapita  rendah. Menurut Kuncoro (2004:223), berdasarkan  laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, suatu daerah dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan empat klasifikasi tersebut adalah.

  1. Daerah maju dan cepat tumbuh adalah daerah (kabupaten/kota) yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi.
  2. Daerah maju tapi tertekan adalah daerah (kabupaten/kota) yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan provinsi.
  3. Daerah berkembang cepat adalah daerah (kabupaten/kota) yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan provinsi.
  4. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi.

Konsep region atau wilayah (skripsi tesis)

Menurut Sjafrizal (2008:8), ada 4 (empat) bentuk wilayah yang banyak digunakan dalam analisis ekonomi regional, yaitu.

  1. Homogeneous Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk dengan memperhatikan kesamaan karakteristik sosial-ekonomi dalam wilayah yang bersangkutan. Termasuk ke dalam wilayah seperti ini antara lain yaitu: provinsi, kota, kabupaten dan desa.
  2. Nodal Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan keterkaitan sosial-ekonomi yang erat antardaerah. Keterkaitan ini menjadi penting karena dapat mendorong terbentuknya kesatuan yang erat antara beberapa daerah atau negara terkait. Termasuk ke dalam wilayah seperti ini antara lain yaitu: Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ), Sijori (Singapura, Johor, Riau).
  3. Planning Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk untuk tujuan penyusunan perencanaan pembangunan. Termasuk kedalam wilayah ini antara lain adalah: Wilayah Pembangunan dalam perencanaan pembangunan baik pada tingkat nasional maupun provinsi atau kabupaten dan kota.
  4. Administartive Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan. Termasuk ke dalam wilayah seperti ini antara lain yaitu: provinsi, kota, kabupaten dan desa.

Otonomi daerah dan desentralisasi (skripsi tesis)

Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, defenisi desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengawasi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah,   Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa  pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui.

  1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
  2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
  3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
  4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
  5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
  6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertama adalah sejauh mana aparatur daerah yang baru terbentuk tersebut menggunakan ‘input’ semaksimal mungkin dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, seberapa besar ‘output’ yang diterima oleh daerah dan masyarakat, baik sebagai dampak langsung pemekaran daerah maupun melalui perubahan sistem pemerintahan daerah (Bappenas dan UNDP, 2008:5).

Distribusi pembangunan (skripsi tesis)

 

Hasil studi yang dilakukan oleh Uppal dan Handoko (1986), menyimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju dan negara berkembang. Indeks ketimpangan cenderung meningkat antar waktu yang menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih belum mencapai puncaknya. Peningkatan ketimpangan ini membawa implikasi negatif dan cenderung mendorong timbulnya kecemburuan sosial daerah terbelakang terhadap daerah maju yang dapat menimbulkan dampak politis bila tidak diatasi sesegera mungkin (lihat Sjafrizal, 2008:113).

Menurut Sjafrizal (2008:117), penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah adalah.

  1. Perbedaan kandungan sumber daya alam.
  2. Perbedaan kondisi demografis.
  3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa.
  4. Konsentrasi ekonomi wilayah.
  5. Alokasi dana pembangunan antarwilayah.

Sektor unggulan daerah (skripsi tesis)

 

Menurut Sjafrizal (2008:85), perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini karena dalam era otonomi, masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Target pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Studi tentang Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan yang dilakukan Aswandi dan Kuncoro (2002), menyatakan  bahwa sektor/subsektor unggulan yang diukur dengan analisis Location Quotient (LQ) memiliki kesamaan dengan sektor ekonomi basis, yang pertumbuhannya menentukan pembangunan suatu daerah. Adanya sektor/industri unggulan memungkinkan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antardaerah sehingga perkembangan industri di suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (skripsi tesis)

 

Menurut Todaro dan Smith (2006:19), pembangunan (development) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional-yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang lama-untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan  pendapatan nasional bruto tahunan. Proses pembangunan yang dilakukan disemua masyarakat memiliki tiga tujuan inti yaitu (Todaro dan Smith, 2006:28).

  1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
  2. Peningkatan standar hidup, yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan.
  3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan.

Menurut Boediono (1999:1), pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam pertumbuhan ekonomi adalah.

  1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dari waktu ke waktu, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat atau waktu tertentu.
  2. Kenaikan pendapatan per kapita. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan perekonomian suatu masyarakat. Agar pendapatan per kapita naik maka pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi daripada kenaikan jumlah penduduk.
  3. Jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi harus berlangsung dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan.

Defenisi Pembangunan Ekonomi (skripsi tesis)

Pengalaman pada dekade 1950-an dan dekade 1960-an, ketika banyak diantara negara-negara Dunia Ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai target mereka, tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian penduduknya sehingga hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam mendefinisikan pembangunan yang dianut pada waktu itu. Gross National Product (GNP) dianggap sebagai indikator tunggal atas terciptanya kemakmuran dan kriteria kinerja pembangunan. Sehingga para ekonom dan perumus kebijakan pada akhirnya mulai mempertimbangkan untuk mengubah strategi guna mengatasi berbagai masalah mendesak, seperti tingkat kemiskinan absolut yang semakin parah, ketimpangan distribusi yang mencolok dan tingkat penggangguran yang terus naik. Pada dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari pembangunan ekonomi bukan lagi meningkatkan pertumbuhan GNP setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Defenisi pembangunan ekonomi menurut Kuznets, Chenery (Ahmad Mahyudi, 2004) adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja. Sukirno (2006) mengemukakan bahwa “pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan”. Atinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada satu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan harga produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran rakyat. Disisi lain, menurut Todaro & Smith (2003) dalam bukunya “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”, Edisi Kedelapan, bahwa pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi, pada hakekatnya bahwa pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan

Peran Pihak-pihak di Daerah dalam Pemekaran Wilayah (skripsi tesis)

 

  1. Daerah Persiapan
  2. Dalam melakukan pemekaran wilayah, maka pembentukan daerah persiapan menjadi penting dalam upaya penataan daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka peran daerah persiapan tidak saja mencakup persoalan administratif semata, tetapi juga perlu mencakup beberapa aspek lain, antara lain: Mempersiapkan persyaratan fisik yang berkaitan dengan penataan ruang maupun batas wilayah. Disamping itu juga terumuskannya dokumen rencana tata ruang lokasi calon Ibukota daerah otonom baru maupun calon Ibukota Daerah Induk.
  3. Mempersiapkan persyaratan kelembagaan dan organisasi yang berkaitan dengan kebutuhan kantor, identifikasi aset, fungsi staf, struktur organisasi, maupun proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini penting dilakukan dalam masa persiapan agar proses pemekaran wilayah menjadi kebutuhan bersama antara Daerah Induk dengan Calon Daerah Otonomi Baru. Dengan demikian konflik tentang pengalihan aset-pun sudah dapat dihindari sejak awal.
  4. Mempersiapkan persyaratan teknis administratif yang berkaitan dengan kerjasama dengan Daerah Induk dan pihak ketiga yang akan melakukan pengkajian terhadap kelayakan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah. Berkaiatan dengan daerah persiapan ini, maka perlu ada persyaratan-persyaratan khusus, seperti daerah yang sudah memenuhi standar kelayakan teknis dan administratif bagi terbentuknya daerah otonomi baru yang ditetapkan melalui rekomendasi dari DPOD atau Permendagri yang selanjutnya mempersiapkan diri selama minimal 2 (dua) tahun sebagai masa persiapan sebelum disyahkan sebagai daerah otonom baru yang ditetapkan dengan Undang-undang.
  5. Peran Masyarakat

 Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses pemekaran wilayah. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk referendum untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran wilayah. Dalam kaitan dengan hal ini, lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat juga harus berperan dalam memberdayakan masyarakat supaya ada pengertian yang baik tentang keuntungan dan kelemahan pemekaran wilayah maupun pentingnya pelaksanaan referendum. Dengan demikian, dalam tahap awal atau masa persiapan, kegiatan yang harus dilaksanakan pertama kali adalah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Meskipun terdapat berbagai metode penjaringan aspirasi seperti melalui quesioner, seminar atau lokakarya, namun dalam hal pemekaran wilayah nampaknya referendum merupakan pendekatan yang paling tepat. 3. Peran Daerah Induk Adapun peran Bupati sebagai kepala di daerah induk, yaitu:

  1. Memberikan rekomendasi persetujuan dan mendukung rencana pemekaran wilayah berdasarkan aspirasi masyarakat melalui referendum. b. Melakukan hearing dengan dengan Daerah Persiapan c. Memberikan persetujuan dan mengajukan permohonan kepada Gubernur dan Mendagri untuk dapat mengabulkan rencana pemekaran wilayah d. Menetapkan Liason Officer sebagai wakil Daerah Induk untuk melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak yang terkait baik di tingkat daerah, propinsi, maupun pemerintah pusat. Memfasilitasi kunjungan tim observasi dari pemerintah pusat dan DPR RI. e. Mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pemekaran wilayah. Peran DPRD dalam pemekaran wilayah ini yaitu: a. Memberikan rekomendasi dan dukungan politik terhadap rencana pemekaran wilayah. b. Membentuk Pansus (Panitia Khusus) yang akan melakukan pembahasan tentang rencana pemekaran wilayah c. Mengeluarkan surat keputusan persetujuan dan dukungan terhadap pemekaran wilayah, serta keputusan tentang calon Ibu Kota dan dukungan pembiayaan dalam masa persiapan sampai pada proses pembentukan DPRD dan pemilihan Kepala Daerah. d. Memberikan rekomendasi sekaligus permohonan kepada DPRD Propinsi untuk dapat memberikan persetujuan terhadap rencana pemekaran wilayah. 4. Peran Propinsi Peran propinsi dalam pemekaran wilayah yaitu :

a. Memberikan rekomendasi dan persetujuan tentang pemekaran wilayah, serta menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan persetujuan dari Pemerintah Pusat. b. Memfasilitasi serah terima asset antara daerah induk dengan daerah baru.

Prosedur dalam Pemekaran Wilayah (skripsi tesis)

 

 Inisiatif pemekaran wilayah pada dasarnya berangkat dari adanya peluang hukum bagi masyarakat dan daerah untuk melakukan pemekaran/ penggabungan wilayah sebagaimana tertuang dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR.

Dasar Hukum Pemekaran Wilayah (skripsi tesis)

 

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

 Secara lebih khusus, UU No.32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU No.32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, “Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wailayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.”

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Dan ayat (4) menyebutkan, “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”.

 Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi propinsi,

syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah propinsi bersangkutan, persetujuan DPRD propinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini, antara lain :

  1. Kemampuan ekonomi, merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah propinsi, kabupaten/kota, yang dapat diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan daerah sendiri.
  2. Potensi daerah, merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata dan ketenagakerjaan.
  3. Sosial budaya, merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat kegiatan institusi sosial dan budaya, serta sarana olahraga.
  4. Sosial politik, merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam politik dan organisasi kemasyarakatan.
  5. Kependudukan, merupakan jumlah total penduduk suatu daerah.
  6. Luas daerah, merupakan luas tertentu suatu daerah.
  7. Pertahanan dan keamanan
  8. Faktor-faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Konsep Pemekaran Wilayah (skripsi tesis)

 

Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa kabupaten/kota baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten/kota yang baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak timbul disparitas yang mencolok dimasa mendatang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru ini akan mempengaruhi aktivitas seseorang atau masyarakat sehingga merasa diuntungkan karena pelayanannya yang lebih maksimal.

Konsep Pengembangan Wilayah (skripsi tesis)

 

Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks nasional, adanya pembangunan antar wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Menurut Purnomosidi (1979) dalam Malik (2006),

bahwa pengembangan wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangasung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan konsep ekonomi paling banyak digunakan. Tujuan dari konsep ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama, pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga menyebabkan kemajuan keseluruh wilayah. Ada beberapa konsep pengembangan wilayah, antara lain :

  1. Mendorong dekonsentrasi wilayah, dimana konsep ini bertujuan untuk menekan tingkat konsentrasi wilayah dan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, terutama pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan.
  2. Membangkitkan kembali daerah terbelakang sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapata perkapita yang rendah, dan rendahnya tingkat fasilitas pelayanan masyarakat
  3. Memodifikasi sistem kota, merupakan sebagai pengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yakni dengan adanya pengaturan sistem perkotaan maka telah memiliki hirarki yang terstruktur dengan baik. Ini diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.
  4. Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah. Hal ini muncul akibat kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Tujuann Pemekaran Wilayah (skripsi tesis)

Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

  1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
  2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
  3.  Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
  4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
  5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
  6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Pemekaran Daerah sebagai Implikasi Otonomi Daerah (skripsi tesis)

 

Munculnya Undang-undang otonomi daerah merupakan salah satu usaha untuk di satu pihak “mendinginkan” euforia reformasi dan di lain pihak untuk menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, isi dari UU No.22 Tahun 1999 tersebut lebih memberikan kebebasan yang nyata dan seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri demi untuk kesejahteraan daerahnya sendiri-sendiri.

Era reformasi yang dimulai dari tahun 1998 telah menggeser paradigma desentralisasi administratif, yang dianut pada masa orde baru, menjadi desentralisasi politik pasca UU No.22 Tahun 1999. Pemekaran wilayah/ daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di era reformasi merupakan konskuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik oleh pemerintah pusat di daerah. Dengan desentralisasi politik maka pemerintah pusat membentuk daerah-daerah otonom atau daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan, yaitu daerah-daerah yang mempunyai wilayah, masyarakat hukum, kepala daerah, dan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, pegawai, dan kewenangan serta keleluasaan mengatur dan mengurus daerah. Kebijakan pemekaran daerah pasca ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan pengaturan pemekaran daerah berdasar UU No.5 Tahun 1974 (orde baru).

Pelaksanaan kebijakan pemekaran daerah pada orde baru, bersifat elitis dan memiliki karakter sentralistis, dimana perencanaan dan implementasi pemekarannya lebih merupakan inisiatif pemerintah pusa ketimbang partisipasi dari bawah. Proses pemekaran daerah seringkali menjadi proses yang tertutup dan menjadi arena terbatas di kalangan pemerintah pusat.

Pada orde baru, kebijakan pemekaran lebih bersifat elitis dan sentralistis. Namun pada masa itu pemerintah telah mencoba mendorong upaya penyiapan infrastruktur birokrasi (bukan infrastruktur politik) sebelum pembentukan daerah otonom. Masa transisi teknokratis disiapkan sedemikian rupa sebelum menjadi Daerah Otonomi Baru. Dalam masa transisi, pembentukan daerah baru ini lebih menekankan pada mekanisme teknokratis daripada mekanisme politik, seperti penyiapan administrasi birokrasi, infrastruktur, gedung perkantoran, dan sebagainya. Setelah penyiapan teknokratis dirasa cukup barulah kemudian penyiapan politik dilakukan yaitu dengan pembentukan DPRD, dari situ barulah kemudian dibentuk DOB.

Di masa era reformasi sekarang, proses-proses penyiapan teknokratis tersebut pada kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999 tidak ada, tetapi justru lebih menekankan pada proses-proses politik. Ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan DOB dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999. Dengan kebijakan yang demikian ini, kebijakan pemekaran daerah sekarang lebih didominasi oleh proses politik daripada proses teknokratis.

Prinsip Otonomi Daerah Menurut UU No.32 Tahun 2004 (skripsi tesis)

 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh,

 

hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utam dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelengaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Otonomi Daerah (skripsi tesis)

 

Secara etimologis, pengertian otonomi daerah menurut Situmorang (1993) dalam Shinta (2009) berasal dari bahasa Latin, yaitu “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. Sementara itu, pengertian lain tentang otonomi ialah sebagai hak mengatur dan memerintah diri sendiri atas insiatif dan kemauan sendiri. Hak yang diperoleh berasal dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut UU No.5 Tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu menurut UU No.22  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah direvisi kembali UU No.22 Tahun 1999 berubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Dari berbagai rumusan otonomi daerah diatas maka otonomi daerah adalah kewenangan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

Otonomi Daerah (skripsi tesis)

 

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Lahirnya Undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio kultural masyarakat setempat. Undang-undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintahan kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat didisain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk “berkreasi”, sekaranglah saatnya pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan kemampuannya. Tantangan, bahwa daerah mampu mendisain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Return Saham (skripsi tesis)

 

Produk domestik bruto adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan produk domestik bruto yang cepat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan eknomi membaik, maka daya beli masyarakat pun akan meningkat, dan ini merupakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Penjualan yang meningkat akan membuat kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan semakin meningkat. Meningkatnya produk domestik bruto merupakan sinyal yang baik (positif) untuk investasi (Tandelilin, 1998).

Pengaruh Inflasi Terhadap Return Saham (skripsi tesis)

 

Inflasi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan kenaikan harga barang-barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Secara teoritis, investasi pada saham dapat memberikan perlindungan nilai (hedge) yang baik dari pengaruh inflasi karena saham merupakan asset riil.

Pengaruh Kurs Mata Uang Terhadap Return Saham (skripsi tesis)

 

Risiko pertukaran dapat didefinisikan sebagai perubahan nilai perusahaan yang diakibatkan ketidakpastian perubahan nilai tukar mata uang. Risiko pertukaran ditinjau sebagai kemungkinan bahwa fluktuasi mata uang dapat mengubah perubahan arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Apabila kurs rupiah naik, harga produksi turun, maka laba perusahaan akan meningkat, sehingga permintaan akan saham perusahaan tersebut juga meningkat yang menyebabkan harga saham naik, return yang didapatkan pun akan naik. Sehingga nisa dikatakan bahwa kurs mata uang rupiah berpengaruh positif terhadap return saham.

Sistem Nilai Tukar (skripsi tesis)

 

Pemilihan sistem nilai tukar pada dasarnya didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya: tingkat keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perekonomian dunia, tingkat kemandirian kebijakan ekonomi suatu negara dan aktivitas perekonomian suatu negara. Pada dasarnya sistem penentuan nilai tukar dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis (Camarazza dan Aziz, 1997), yaitu:

  • Sistem Kurs Tetap (fixed exchange rate)

Dalam sistem ini, nilai tukar suatu valuta terhadap valuta yang lain ditentukan/”dipatok” oleh Bank Sentral. Nilai tukar suatu valuta di pasar valuta asing sama dengan nilai tukar yang ditentukan oleh Bank Sentral. Sehingga untuk menjaga agar nilainya tetap, maka Bank Sentral melakukan intervensi (membeli/menjual valuta asing) di pasar valuta asing. Hal yang perlu dipaerhatikan adalah kecukupan cadangan devisa yang dimiliki.

  • Sistem Mengambang Terkendali (managed floating exchange rate)

Nilai tukar valuta dalam sistem ini ditentukan oleh pasar valuta dan band intervention yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Sehingga Bank Sentral harus menjaga agar nilai tukar berada pada rentang intervensi, apabila nilai tukar bergerak melebihi rentang intervensi yang ditentukan, maka Bank Sentral akan melakukan intervensi dengan menambah supply valuta sehingga nilainya dapat bergerak kembali dalam rentang intervensi. Sebaliknya, bila nilai tukar berada di bawah rentang intervensi, maka Bank Sentral akan menambah demand valuta.

  • Sistem Kurs Bebas (free exchange rate)

Istilah lain yang digunakan adalah floating exchange rate, yaitu nilai tukar valuta asing ditentukan oleh pasar berdasarkan kekuatan tarik menarik antara supply dan demand valuta asing. Pada sistem ini Bank Sentral tidak melakukan campur tangan dalam mempengaruhi nilai tukar (pada kenyataan sangat sulit). Ada dua pengertian dalam floating exchange rate, yaitu:

  1. Clean float: nilai tukar sepenuhnya dibiarkan bebas tanpa campur tangan dari Bank Sentral.
  2. Dirty float: pemerintah ikut serta (relatif kecil) dalam pasar valuta asing, misalnya dengan mengurangi distorsi.

Teori Nilai Tukar Mata Uang (skripsi tesis)

 

Dornbusch dan Fisher (1980) mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar mempengaruhi daya saing internasional dan posisi neraca perdagangan, dan konsekuensinya juga akan berdampak pada real output dari negara tersebut yang pada gilirannya akan mempengaruhi cash flow saat ini dan masa yang akan datang dari perusahaan dan harga saham perusahaan tersebut. Ekuitas yang merupakan bagian dari kekayaan perusahaan, dapat mempengaruhi perilaku nilai tukar melalui mekanisme permintaan uang berdasarkan model penentuan nilai tukar ahli moneter (Gavin, 1989).

Pemahaman mengenai tinggi rendahnya nilai tukar akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam pasar valuta asing, apakah akan membeli, menjual atau menahan sementara waktu untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Dalam berbagai literatur menurut Mc. Donald dan Taylor (1992), faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar adalah variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi fundamental ekonomi suatu negara. Variabel tersebut meliputi: jumlah uang beredar, suku bunga dan tingkat output riil. Sedangkan Jeff Madura (Sjamsul Arifin, 1998) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar ada 3 macam, yaitu:

  • Faktor fundamental, berkaitan dengan indikator ekonomi.
  • Faktor teknis, berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran valuta asing.
  • Faktor sentimen pasar, berkaitan dengan rumor yang bersifat insidentil yang dapat mempengaruhi fluktuasi nilai tukar valuta asing dalam jangka pendek.

Jenis-jenis Inflasi (skripsi tesis)

 

Dalam teori ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam pengelompokan tertentu, yaitu:

  • Penggolongan inflasi berdasarkan penyebabnya (Boediono, 1996: 162)
  1. Demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan agregat demand masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang.
  2. Cost pull inflation, yaitu inflasi yang dikarenakan bergesernya kurva agregat penawaran ke arah kiri atas. Faktor-faktor yang menyebabkan kurva penawaran bergeser diantaranya adalah meningkatnya harga-harga faktor produksi (baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri) di pasar faktor produksi, sehingga menaikkan harga komoditi di pasar komoditi.
  • Penggolongan inflasi menurut asalnya (Boediono, 1996: 162)
  1. Domestic inflation, yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor riil ataupun di sektor moneter dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat.
  2. Imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh karena adanya kenaikan harga-harga komoditi dari luar negeri (negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan).

Definisi Inflasi (skripsi tesis)

 

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku di mana-mana dan dalam rentang waktu yang cukup lama.

Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir di semua negara-negara di dunia.

Pengertian inflasi dapat dibagi dua, yaitu:

  • Pengertian inflasi dalam arti sempit atau relatif didefinisikan sebagai suatu periode dimana kekuatan membeli kesatuan moneter menurun, atau terjadi kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa (secara umum) secara terus menerus. Jika kenaikan harga barang dan jasa hanya ada satu mecam, tidak dapat dikatakan telah terjadi inflasi, begitu juga kenaikan barang dan jasa yang bersifat kejutan (musiman/sekali waktu) seperti pada hari-hari khusus seperti Idul Fitri atau Natal (Kusnadi, 1996: 276).
  • Pengertian inflasi dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu kenaikan relatif dan sekonyong-konyong yang disproporsional besar dalam tingkat harga umum. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito (deposit currency) dalam peredaran banyak dibandingkan dengan jumlah barang-barang atau jasa-jasa yang ditawarkan, atau bila hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, terdapat adanya gejala yang meluas untuk menukar uang dengan barang-barang. Suatu kenaikan normal dalam tingkat harga setelah suatu periode depresi, umumnya tidak dianggap sebagai keadaan inflasi (Winardi, 1995: 235).

Ada dua teori yang membahas tentang inflasi, yaitu:

  • Teori Kuantitas

Teori ini dikenal sebagai teori kaum monetaris (monetarist models) yang menekankan kepada peranan jumlah uang yang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi.

  • Teori Struktural

Teori ini mengatakan bahwa inflasi bukan semata-mata dikarenakan fenomena moneter, tetapi juga oleh fenomena struktural. Hal ini terjadi umumnya di negara-negara yang sedang berkembang, yang umumnya masih bercorak negara agraris, ataupun mengenai hal yang berhubungan dengan luar negeri, misalnya lerm of fraoe, utang luar negeri dan kurs valuta asing dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik. Tiga hal yang terjadi dari adanya kesenjangan atau kendalan struktural (structural battleneck) dalam perekonomian Negara berkembang (Atmaja, 1999: 54-67), yaitu:

  1. Supply dari sektor pertanian (pangan) yang tidak elastis. Hal ini karena pengelolaan sektor pertanian yang masih menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga supply tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya.
  2. Cadangan valuta asing yang terbatas (kecil) dari akibat pendapatan ekspor yang lebih kecil daripada pembiayaan impornya. Keterbatasan cadangan valuta asing mengakibatkan kemampuan impor terbatas pula, sehingga laju pembangunan menjadi lambat. Ditambah dengan adanya demonstration effect yang menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat, hal ini sering mengakibatkan pertumbuhan supply sering kali tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan permintaan.
  3. Pengeluaran pemerintah terbatas. Hal ini disebabkan oleh sektor penerimaan rutin yang terbatas, yang tidak cukup membiayai pembangunan sehingga terjadi defisit yang mengakibatkan dibutuhkannya pinjaman luar negeri atau pada umumnya dengan pencetakan uang.