Tag: Judul Akutansi

Ekspor adalah kegiatan menjual barang yang diproduksi dalam negeri ke
luar negeri. Ekspor merupakan kegiatan penting dalam perdagangan internasional,
agar dapat mengekspor hasil produksi, suatu negara harus mampu memproduksi
barang atau jasa yang dapat bersaing di pasar global. Hasil dari transaksi kegiatan
ekspor dalam bentuk valuta asing yang sering disebut devisa (Sonia,
Setiawina, 2016). Hubungan ekspor dengan cadangan devisa adalah dengan
adanya peningkatan ekspor dari dalam negeri maka akan menyebabkan
pihak yang melakukan kegiatan ekspor memperoleh pendapatan dari hasil
kegiatan ekspornya di pasar perdagangan internasional, pendapatan tersebut
dalam bentuk valuta asing yang kemudian akan diinvestasikan di dalam negeri
dalam bentuk berupa tabungan rekening valuta asing yang merupakan sumber
pemasukan negara. Sehingga apabila tingkat ekspor mengalami penurunan maka
akan dibarengi dengan menurunnya jumlah cadangan devisa yang dimiliki suatu
negara. Sehingga ekspor adalah kegiatan perdagangan yang memberikan
rangsangan guna menimbulkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan
adanya pembangunan industri besar (Todaro, 2001).

1. Neo-Classical Economic Theory
Teori ini menerangkan bahwa Foreign Direct Investment mempunyai
sumbangsi yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi negara tuan rumah
(host country), karena investasi asing yang dibawa ke negara tuan rumah (host
country) akan mampu menekan modal domestik untuk menggunakan pada
berbagai usaha. Dengan adanya investasi asing langsung maka suatu negara akan
memperoleh keuntungan bagi negara tuan rumah (host country) sehingga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional negara itu sendiri.
(Lusiana, 2012).
2. Dependency Theory
Teori ini bertentangan dengan ekonomi klasik yang menerangkan bahwa
investasi asing tidak menimbulkan makna bagi pembangunan ekonomi di negara
tuan rumah (host country). Para ekonom klasik menerangkan bahwa investasi
asing mampu menekan pertumbuhan ekonomi serta mampu menimbulkan
ketidakseimbangan pendapatan di negara tuan rumah (host country), sedangkan
teori ini menerangkan investasi asing sebagai ancaman terhadap kedaulatan
negara tuan rumah (host country) dan terhadap kebebasan pembangunan
kehidupan sosial dan budaya karena investasi cenderung memperluas cakupan
penggunaan pengaruh pemerintah asing di negara tuan rumah sehingga pengaruh
politik investasi asing di negara tuan rumah cukup besar. (Lusiana, 2012).
3. The Middle Path Theory
Teori ini menerangkan bahwa investasi asing memiliki aspek positif dan
negatif bagi negara tuan rumah (host country), karena itu tuan rumah harus
berhati-hati dan bijaksana. Beberapa negara-negara berkembang telah
menguraikan peraturan, termasuk peraturan untuk mengatur pemeriksaan dalam
perizinan dan memberikan insentif melalui kebijakan investasi. (Lusiana, 2012).
4. State Government Intervention Theory
Teori ini melihat pentingnya peranan negara yang otonominya mengarah
pada langkah kebijakan ekonomi salah satunya penanaman modal, fungsi negara
diyakini mampu campur tangan pada pasar untuk memperbaiki ketimpangan
pasar dan memberikan perlindungan kepada indurstri baru (invant industries),
kepentingan umum, pengusaha dalam negeri dan perlindungan lingkungan.
Negara juga dapat memberikan perlindungan bagi kepentingan para investor
termasuk investor asing. Beberapa teori di atas menggambarkan varian pemikiran
dalam memahami kebijakan investasi yang dipilih yang menjadi dasar
pertimbangan kebijakan hukum investasi dari sisi modal dalam kaitannya dengan
kepentingan dan kedaulatan negara tuan rumah (host country). Indonesia saat ini
memerlukan investasi asing karena dapat membantu meningkatkan pendapatan
negara dan perekonomian masyarakat, serta pendapatan asli daerah, oleh karena
itu teori klasik dapat diwujudkan dengan tujuan agar mampu mendatangkan
investor asing ke Indonesia. (Lusiana, 2012)

Jenis-jenis investasi asing digolongkan antara lain (Salvatore, 2014):
1. Investasi portofolio (portofolio investment)
Investasi portofolio Asing (Foreign Indirect Investment) adalah investasi
yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga
seperti saham dan obligasi. Investasi ini menyebabkan dana masuk ke
perusahaan yang menerbitkan surat berharga, namun belum tentu bisa
menciptakan kesempatan kerja atau lapangan kerja yang baru. Kalaupun
ada emiten setelah mendapat dana dari pasar modal, pasti digunakan untuk
mengembangkan usahanya atau membuka usaha baru. Tidak sedikit dari
dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur permodalan
atau mungkin hanya untuk melunasi pinjaman bank. Selain itu, dalam
proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen.
Pada penelitian ini yang dibahas tentang FDI karena memiliki pengaruh
yang lebih besar dalam jangka panjang dan dapat secara langsung
berkontribusi pada pembangunan negara berkembang seperti Indonesia.
2. Investasi langsung (direct investment)
Investasi langsung (FDI) adalah bentuk investasi dengan
membangun, membeli atau mengakuisisi perusahaan atau investasi pada
aset riil, atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Investasi ini
dapat menghasilkan mafaat yang besar bagi masyarakat luas, berupa input
usaha, maupun ke depan, dalam bentuk output usaha yang merupakan input
bagi usaha lain. Investasi ini bersifat tetap serta jangka panjang, investasi
langsung memberikan kontribusi dalam penggunaan teknologi,
keterampilan manajemen, dan menciptakan lapangan kerja baru. Penting
untuk diperhatikan, lapangan kerja merupakan masalah yang cukup sulit
bagi pemerintah suatu negara untuk mengatasinya.
Investasi langsung ini memiliki peran yang sangat penting dalam
perekonomian suatu nagara, seperti Indonesia, karena selain sebagai
sumber peningkatan devisa negara, investasi asing juga berfungsi sebagai
alih teknologi, keterampilan manajemen, dan menciptakan lapangan
pekerjaan baru. Investasi asing langsung (FDI) juga dapat memberikan
beberapa keuntungan suatu negara diantaranya, penanaman modal asing
memberikan rasa aman yang lebih besar bagi negara tuan rumah, karena
dapat menghindari risiko yang terjadi akibat perkembangan ekonomi
kontemporer yang seringkali dramatis, terutama akibat perubahan uang
(Kuncoro, 2011)

Investasi meruapakan hal yang sangat penting bagi suatu negara karena
investasi dilakukan dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa
yang akan datang (Tandelilin, 2000). FDI diartikan sebagai sejumlah dana
penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negar lain. FDI
adalah salah satu ciri dari sistem ekonomi yang mengglobal (Krugman, 2002).
Dalam investasi ini, pihak investor dilibatkan secara langsung dalam
melaksanakan operasional usahanya agar dinamika usaha yang menyangkut
tujuan perusahan tidak lepas dari kontribusi dari pihak yang bersangkutan atau
investor asing (Ambarsari, 2005).
Krugman (2009) menyatakan bahwa Foreign Direct Investment (FDI)
adalah arus modal internasional dimana perusahaan-perusahaan dari suatu negara
mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain, oleh karena itu dalam
prosesnya tidak hanya melakukan transfer sumber daya, tetapi juga adanya
penegakan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri.
Foreign Direct Investment adalah aliran modal internasional suatu negara untuk
mendirikan suatu perusahaan dan memperluas cabang perusahaan mereka ke
negara lain. Foreign Direct Investment tidak hanya terkait dengan masalah
transfer sumber daya saja, tetapi terkait juga dengan masalah pengendalian.
FDI bisa dikatakan sebagai greenfield yaitu dengan membuka pabrik
baru atau anak perusahaan baru di negara lain ataupun merger dengan perusahaan
asing yang sudah ada di negara lain (Krugman, Obsfeld, 2003). Investasi asing
memiliki banyak manfaat dalam pertumbuhan ekonomi negara. Investasi asing
dapat menjadi modal pembangunan dan memberi dampak baik untuk sektor
moneter. Investasi dapat meningkatkan cadangan devisa, dengan adanya investasi
maka akan memberikan dampak sebagai penambahan gap atau selisih devisa
melalui penambahan valas. Dengan cadangan devisa yang cukup diharapkan mata
uang suatu negara akan stabil. Untuk mendukung masuknya investasi pemerintah
menerapkan devisa bebas yang memudahkan penanaman modal dari investor
asing (Tambunan, 2007).
Menurut Feldstein (2000) aliran FDI memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
1. Mobilitas modal secara global membatasi suatu kemampuan pemerintah
dalam menciptakan kebijakan yang tidak benar atau kurang tepat
diterapkan.
2. Dengan melakukan diversifikasi yang dilakukan melalui investasi, aliran
dari suatu modal akan dapat mengurangi resiko yang terjadi dari
kepemilikan modal.
3. Integrasi global pasar modal dinilai akan dapat memberikan spread terbaik
dalam pembentukan legalitas,corporate governance, dan accounting rules.
4. Secara garis besar mobilitas modal dapat membatasi kemampuan
pemerintah dalam menciptakan atau membuat kebijakan yang tidak
tepat.
Motif suatu negara melakukan investasi dalam bentuk FDI (Hilmar, 2004) :
1. Mendapatkan competitive advantage melalui direct control.
2. Memperoleh return yang lebih tinggi, pajak yang lebih menguntungkan
dan infrastruktur yang lebih baik.
3. Memanfaatkan berbagai insentif dalam bentuk subsidi oleh pemerintah
lokal untuk menekan investasi.

1. Teori Debt Overhang Effect
Debt Overhang terjadi pada kondisi jumlah hutang besar dan berpotensi
tidak mencukupi untuk melunasi hutang yang akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi (Krugman, 1999). Teori ini menerengkan bahwa negara yang memiliki
jumlah hutang yang lebih besar baik secara eksternal maupun internal memiliki
kondisi lebih tinggi untuk mengalami default atau gagal bayar (Pattillo, 2002).
Utang mempunyai level yang optimal bagi suatu negara, hutang dapat
berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara hingga mencapai
batas tertentu, namun jika utangnya telah melebihi batas tersebut, akan
merugikan negara dan akan meningkatkan kemungkinan hutang yang
membengkak (Debt Overhang ) (Batiz, 1994)
2. Teori Two Gap Model
Teori two gap model didasari oleh adanya kesenjangan antara tabungan
dengan devisa. Kedua unsur itu menjadi kendala pada target pertumbuhan
ekonomi di negara berkembang. Ada beberapa alasan yang memunculkan teori
ini, salah satunya yaitu kebutuhan negara berkembang untuk meminjam atau
berutang dari negara lain. Dana dari pinjaman itu bertujuan untuk pembanguan
negara berkembang, baik pembangunan dalam negeri maupun luar negeri. Teori
ini juga sering disebut teori kesenjangan, yaitu antara investasi dan tabungan
serta kesenjangan antara impor dan ekspor. Chenery menilai bahwa bantuan
hutang dari luar negeri dapat menutupi kesenjangan yang terjadi (Jhingan,
2010). Utang luar negeri tersebut mewajibkan negara yang meminjam harus
memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, seperti permasalahan suku
bunga, tenggang pembayaran, waktu yang diberikan untuk melunasi utang dan
jangka waktu dimana pokok utang harus dibayar lunas kembali (Jhingan, 2010)

Pinjaman atau utang luar negeri dapat memberikan dampak positif
terhadap pembangunan suatu negera. Utang luar negeri dilakukan oleh suatu
pemerintah negara dalam menangani kekurangan sumber daya keuangan untuk
mengatasi suatu situasi perekonomian yang tidak menentu, sehingga dana tersebut
berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
Menurut Sukirno (2000) pinjaman yang berasal dari luar negeri mempunyai
beberapa sumbangan penting dalam mewujudkan kestabilan di suatu negara,
yaitu:
1. Utang Luar negeri merupakan suplemen (tambahan) kepada dana yang
tersedia di dalam negeri. Oleh sebab itu lebih banyak investasi yang
dilakukan pemerintah dan swasta yang dapat dilaksanakan.
2. Utang luar negeri menyebabkan pemerintah tidak bersaing dengan
pihak swasta dalam menggunakan dana yang dikumpulkan di dalam
negeri maka tidak terjadinya kenaikan suku bunga dan tidak akan
berkurangnya investasi dari pihak swasta.
3. Utang luar negeri memungkinkan percepatan dalam pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi jangka panjang.
4. Utang luar negeri adalah dana yang berbentuk mata uang asing, dengan
demikian bantuan luar negeri akan memperkuat kedudukan neraca
pembayaran dan lebih menstabilkan nilai mata uang domestik. Suku
bunganya lebih rendah dari yang berlaku di pasaran dan terdapat tenggang
waktu yang relatif lama sebelum mulai membayar cicilannya.
Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan dari utang luar negeri (Sukirno, 2010).
1. Negara yang meminjam dana harus membayarkan biaya bunga peminjaman.
2. Utang luar negeri di masa lampau tetap harus dibayar melalui valuta asing.
Maka dari itu, negara harus menyisihkan devisa negara untuk membayar
pinjaman tersebut.
3. Kegiatan ekspor yang tidak berkembang akan meyebabkan negara
mengalami tekanan pada neraca pembayaran. Akibatnya, negara harus
membayar biaya bunga serta cicilan utang luar negeri, yang dapat
mempengaruhi nilai kurs valutas.
4. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara peminjam atas
syarat berhutang yang ditetapkan negara pemilik dana.

Keadaan ekonomi negara dapat distabilkan melalui berbagai upaya, seperti
meminjam uang ke luar negeri (hutang). Hutang ialah pinjaman dana atau
penerimaan negara yang berbentuk devisa yang dikonversikan ke mata uang
negara peminjam. Pinjaman luar negeri harus dilunasi dengan kondisi tertentu
atau sumber pembiayaan negara yang berasal dari luar negeri, lembaga keuangan
internasional dalam bentuk devisa, barang atau jasa, jaminan harus dibayar
kembali sesuai kesepakatan (Rusniar, 2009). Suatu negara sangat membutuhkan
pinjaman luar negeri untuk menutupi kesenjangan antara target devisa dengan
hasil devisa yang diperoleh. Kesenjangan disebut dengan “foreign exchange gap”.
Utang luar negeri tersebut digunakan untuk menutupi defisit yang terjadi pada
transaksi berjalan. Kenaikan utang luar negeri yang terjadi di Indonesia
mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia masih bergantung pada sumber
dana luar negeri atau utang luar negeri (Asrianti, 2018).
Di Indonesia, hutang semakin meningkat dengan drastis sehingga
menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, akibatnya Indonesia kembali melakukan
utang luar negeri yang baru agar dapat membayar utang yang lama. Pelunasan itu
harus segera dilakukan agar utang lama tidak jatuh tempo. Jumlah utang dan
bunga yang ditetapkan negara peminjam terus melilit negara yang berhutang dan
nominalnya bertambah tiap tahun. Hal itu membuat negara yang berhutang
mengalami kerugian besar untuk menyelesaikan bunga dan hutang-hutang lama.
(Todaro, 2000).

Impor dapat terjadi ketika suatu negara mengalami kekurangan produksi
bahan baku sehingga membutuhkan pasokan dari negara luar, alat pembayaran
yang digunakan dalam proses impor adalah mata uang asing yang didapat dari
cadangan devisa (Setiawina, 2016). Produk yang diimpor umumya adalah barang
yang tidak dapat diproduksi atau sudah dapat diproduksi di dalam negeri tetapi
belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penjabaran, maka
impor adalah proses memasukkan barang atau jasa ke pasar suatu negara dengan
tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau barang modal (Benny, 2013).
Kegiatan ini terdapat pelaku pertukaran barang dan jasa disebut sebagai importir.
Faktor-faktor pendorong kegiatan impor meliputi 1. kualitas sumber daya manusia
dan teknologi terbatas, 2. terbatasnya barang atau jasa yang diproduksi, serta 3.
terdapat barang yang belum terpenuhi (Aditya, Wirawan, 2015).
Saat melakukan transaksi impor, terdapat proses pembelian dan adanya
pembayaran yang sah berupa mata uang asing yang berasal dari devisa negara
tersebut (Sonia, Setiawina, 2016). Kemampuan memproduksi barang yang mampu
bersaing dengan barang luar negeri dapat menentukan nilai impor, artinya nilai
impor bergantung pada tingkat pendapatan nasional suatu negara. Semakin tinggi
nilai pendapatan nasional berarti semakin rendah kemampuan suatu negara dalam
memproduksi barang tertentu, begitu juga sebaliknya. Hal ini mampu membuat
kebocoran pada pendapatan nasional yang akan terjadi defisit dalam neraca
pembayaran artinya nilai cadangan devisa ikut menurun (Juniantara, 2012). Pada
penelitian Agustina, Reny (2014) dalam melakukan aktivitas impor, pemerintah
Indonesia membiayai menggunakan cadangan devisa, jika nilai impor meningkat
maka cadangan devisa akan berkurang artinya menunjukkan bahwa terdapat
hubungan negatif antara impor dengan cadangan devisa (Agustina, Reny, 2014).
sebaliknya, apabila nilai tukar valuta mengalami depresiasi atau mata uang
asing menurun dan mata uang lokal meningkat, maka akan menurunkan
keinginan ekspor dikarenakan harga barang ekspor rendah. Hal ini akan
menyebabkan defisit pada Neraca Pembayaran Internasional yang
selanjutnya menurunkan posisi cadangan devisa suatu negara, oleh karena
itu dalam menurut teori ini, dengan asumsi ceteris paribus, hubungan antara
nilai tukar dengan cadangan devisa adalah negatif.
2. Teori Purchasing Power Parity (PPP)
Purchasing Power Parity (PPP) atau Paritas daya beli adalah sebuah
metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar
mata uang dari dua negara ditentukan oleh tenaga beli uang tersebut di
masing-masing negara. Purchasing Power Parity mengukur berapa banyak
sebuah mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional, karena
barang dan jasa memiliki harga berbeda di beberapa negara. Dasar teorinya
adalah perbandingan nilai tukar menggunakan tingkat harga di masingmasing negara (Hady, 2009).

Faktor – faktor yang menentukan tingkat ekspor suatu negara (Sukirno, 2006) :
1. Daya Saing dan Kondisi Ekonomi Negara Lain
Persaingan di perdangan internasional berpengaruh besar pada
kemampuan negara tersebut menjual barang-barang ekspor. Jumlah
penduduk di negara tujuan ekspor juga mempengaruhi jumlah besar
kecilnya pasar barang di negara tujuan.
2. Perlindungan Negara Lain
Negara-negara yang melindungi jenis barang tertentu dapat menurunkan
jumlah ekspor suatu negara pemasok.
3. Valuta Asing
Kenaikan mata uang negara pengimpor terhadap mata uang negara
pengekspor akan berdampak pada peningkatan daya beli negara
pengimpor.

Sistem perekonomian terbuka ditandai dengan adanya kegiatan melakukan
ekspor dan impor dengan negara lain di dunia. Ekspor adalah kegiatan
perdagangan antar negara dengan cara mengirim dan menjual barang atau jasa ke
luar negeri atau dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri keluar
negeri dengan memenuhi ketentuan atau syarat yang berlaku. Kegiatan ekspor
meliputi total barang dan jasa yang dijual oleh satu negara ke negara lain,
termasuk di dalamnya barang, asuransi, dan jasa pada tahun tertentu (Meier, 1996
dan Sukirno, 2010).
Menurut Tan, ekspor ialah suatu kegiatan yang mempergadagangkan
produk antar negara (Tan, 2009), maka dari itu kegiatan ekspor mampu
menghasilkan aliran barang ke luar negeri yang memberikan kuntungan berupa
aliran pendapatan dalam bentuk devisa yang akan masuk ke dalam negeri (Karya,
2016). Kegiatan ekspor dilakukan dengan persetujuan masing – masing pihak
negara, baik dari perusahaan maupun pemerintah. Pada perekonomian terbuka,
sebagian dari output dijual di dalam negeri dan sebagian lagi diekspor ke luar
negeri. Hal ini terlihat dari pengeluaran output di atas pada perekonomian terbuka
Y yang terdiri dari empat komponen (Mankiw, 2006):
1. Cd, konsumsi barang dan jasa domestik.
2. Id, investasi barang dan jasa domestik.
3. Gd, pembelian pemerintah atas barang dan jasa domstik.
4. EX, ekspor barang dan jasa domestik.
Pembagian pengeluaran ouput terdiri dari empat komponen ini ditunjukkan
dengan identitas Y = Cd + Id + Gd + EX. Jumlah dari tiga komponen pertama,
Cd + Id + Gd, adalah untuk barang dan jasa dalam negeri. Komponen keempat,
EX, adalah pengeluaran luar negeri untuk barang-barang dari dalam negeri.
Ada beberapa tujuan utama ekspor (Sutedi, 2014), yaitu:
a. Menghasilkan keuntungan melalui perluasan pasar.
b. Memperluas pasar dalam negeri melalui pendirian pasar baru di luar
negeri.
c. Menggunakan kapasitas yang berlebih untuk memperoleh keuntungan.
d. Menciptakan persaingan ekonomi di luar negeri.
Ekspor memiliki peranan yang utama dalam membangun suatu negara
berkembang seperti Indonesia, karena dengan melakukan kegiatan ekspor akan
memperoleh keuntungan berupa valas atau devisa yang mana akan membuat
cadangan devisa negara akan meningkat. Ekspor juga menunjukkan kekuatan
perekonomian negara (Sayoga, Tan, 2017). Kegiatan ekspor ini melibatkan dua
negara yang mana negara tersebut akan memberikan keuntungan dalam
meningkatkan permintaan barang atau jasa dari dalam negeri yang mampu
menghasilkan perusahaan-perusahaan besar, untuk mendorong pertumbuhan
perdagangan internasional agar mampu bersaing dengan negara lainnya
(Kuswantoro, 2017).
Transaki dari kegiatan ekspor yang menggunakan mata uang asing akan
menjadi devisa negara tersebut sehingga ekspor berbanding lurus dengan kas
devisa suatu negara (Kuswantoro, 2017). Indonesia memiliki banyak sumber
daya alam, maka dari itu pemerintah dan masyarakat dapat berperan serta guna
mengupayakan melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam dengan
sebaik-baiknya. Sehingga kekayaan SDA Indonesia dapat menjadi sumber
pemasukan devisa melalui kegiatan ekspor (Prathama R. 2004)

Konsep keseimbangan neraca pembayaran meliputi (Sugiyono, 2002) :
1. Keseimbangan Perdagangan (Trade Balance)
Transaksi yang termasuk dalam autonomus transaction adalah transaksi
yang mengakibatkan surplus atau defisit yang hanya transaksi yang
berupa ekspor dan impor barang, sehingga neraca pembayaran diukur
dengan besarnya surplus atau defisit dari kedua transaksi tersebut.
2. Keseimbangan Transaksi Berjalan (Current Account Balance)
Dalam menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction
selain dihitung untuk ekspor dan impor juga dihitung untuk jasa,
termasuk pendapatan (income) dan transfer.
3. Basic Balance
Pada konsep ini autonomous transaction mencakup beberapa transaksi
berjalan, serta komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka
panjang

Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan
nasional mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor
impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran (Sugiyono, 2002).
Secara lengkap, berikut rincian neraca tersebut.
a. Mengetahui tentang peran sektor internasional dalam perekonomian.
b. Memberikan informasi tentang aliran dana antarnegara.
c. Mengetahui tentang struktur perdagangan negara.
d. Mengetahui tentang pinjaman luar negeri dan cadangan devisa negara
e. Berfungsi sebagai sumber untuk menyusun sistem pendapatan negara.

Struktur Dasar Neraca Pembayaran :
Struktur neraca pembayaran terdiri atas dua jenis, yaitu transaksi berjalan
dan transaksi modal.
Neraca pembayaran terdiri dari :
a. Rekening Transaksi berjalan (current account)
Pada rekening transaksi berjalan, catatan pembayaran yang mencatat
semua transaksi barang dan jasa, serta seluruh jenis pembayaran. Transaksi
berjalan ini merupakan rekening yang mencatat nominal bersih dari sisi
kredit dan sisi debit. Apabila suatu negara terlalu banyak melakukan impor
dibandingkan ekspor, transaksi berjalan negara tersebut menjadi defisit.
Begitu pula dengan negara yang terlalu banyak ekspor dibandingkan
impor, transaksi berjalan menjadi surplus. Barang-barang yang dapat
diekspor dalam pencatatan transaksi berjalan ialah barang yang fisiknya
bisa dilihat, seperti tanah, kayu, tembakau, minyak, karet, dan sumber daya
alam lainnya. Pendapatan negara yang didapat dari ekspor SDA
dimasukkan ke dalam transaksi kredit karena negara mendapatkan
keuntungan atas penjualan tersebut. Begitu pula dengan kegiatan impor
yang dimasukkan ke dalam transaksi debit akibat dari kewajiban negara
untuk membayar. Transaksi debit menyebabkan aliran dana menuju keluar
negeri, sedangkan transaksi kredit menyebabkan aliran dana masuk ke
dalam negeri (Kuncoro, 2009).
Rekening transaksi berjalan dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu
(Kuncoro, 2009) :
1. Neraca Perdagangan (balance of trade),
Neraca yang mencatat perbedaan nominal ekspor dan impor pada
perdagangan internasional.
2. Neraca Jasa (services balance)
Mencatat semua kegiatan ekspor dan impor termasuk pembayaran
bunga dan dividen, turis, dan militer.
3. Neraca Transfer Unilateral (unilateral transfers balance)
Mencatat hibah dari bantuan individu ataupun pemerintah. Hibah juga
dapat berasal dari dana militer dan sumber luar negeri. Pemasukan
dana dikategorikan kredit (+) dan penggunaan dana dikategorikan
debit (-).
b. Rekening Transaksi Modal (capital account)
Rekening transaksi modal menjadi bentuk dari aliran modal finansial
dan bagian dari neraca pembayaran. Rekening transaksi modal dimiliki
oleh suatu negara baik dalam jangka panjang seperti kegiatan penanaman
modal asing dan pembelian surat berharga serta kekayaan dalam jangka
pendek seurat berharga dengan waktu kurang dari setahun. Rekening ini
menjadi alat ukur adanya penjualan atau pembelian aset internasional
(Ekananda, 2014).
Transaksi rekening modal diklasifikasikan berikut (Kuncoro, 2009) :
1. Investasi Portofolio
Investasi portofolio bersifat jangka panjang dengan bentuk transaksi
atas asset keuangan, seperti obligasi dan saham.
2. Investasi modal lain
Transaksi yang melibatkan asset keuangan jangka pendek.
3. Investasi Asing Langsung (Direct Foreign Investment)
Investasi yang bertujuan melakukan pembangunan pabrik baru.
c. Rekening Cadangan (Reserve Account)
Rekening Cadangan (Reserve Account) dapat berbentuk cadangan uang,
emas, SDR, dan cadangan di IMF. Rekening cadangan ini dapat
dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan impor dan penerbitan utang luar
negeri agar mendapat devisa.
d. Selisih Perhitungan (Error and Omission)
Selisih antara akun cadangan (reserve account) dengan saldo devisa dalam
monetary account yang dicatat oleh Bank Sentral.

Neraca pembayaran merupakan jenis catatan keuangan yang dibuat secara
sistematis untuk mengatur transaksi ekonomi suatu negara. Perdagangan
internasional tersebut meliputi transaksi barang dan jasa dan aktivitas moneter
lainnya antar warga negara dalam negeri kepada warga negara luar negeri dalam
kurun waktu tertentu. (Hady, 2009). Ada dua jenis neraca pembayaran, yaitu
transaksi berjalan dan rekening modal. Kedua jenis tersebut dibagi kembali ke
dalam sisi kredit dan sisi debit. Sisi kredit adalah tempat pencatatan transaksi
bagian penerimaan pembayaran. Adapun Sisi debit adalah tempat pencatatan
transaksi bagian kewajiban pembayaran (Sugiyono, 2002).

1. Teori Kaum Merkantilisme
Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa
kesejahteraan dan kekayaan suatu negara hanya ditentukan oleh
banyaknya asset atau modal yang disimpan oleh negara yang
bersangkutan. Secara tidak langsung teori ini menyatakan bahwa besarnya
volume perdagangan global memegang peranan sangat penting. Menurut
kaum merkantilis, untuk mengembangkan ekonomi nasional dan
pembangunan ekonomi, jumlah ekspor harus lebih besar dari jumlah
impor. Setiap negara harus melakukan kebijakan 1) pemupukan logam
mulia dan 2) menciptakan neraca perdagangan aktif (Ekspor > Impor).
2. Teori Keunggulan Absolut (Absolut Advantage)
Teori ini disampaikan oleh Adam Smith (1776) yang berpendapat
bahwa perdagangan bebas sebagai suatu kebijakan yang paling baik untuk
negara didunia. Suatu negara akan mengekspor barang apabila barang di
negera tersebuut mempunyai keunggulan absolut atas negara lain.
Sebaliknya, negara itu itu akan melakukan impor apabila mengalami
kerugian absolut untuk menghasilkan suatu barang (Salvatore, 1997).
3. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage)
Menurut David Ricardo, teori keunggulan komparatif menekankan
bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika suatu
negara tidak memiliki keunggulan absolut atas suatu barang, tetapi
memiliki keunggulan komparatif artinya harga barang di suatu negara
relatif berbeda (Salvatore,1996). Dengan begitu, tiap negara dapat saling
bekerja sama untuk mengurangi tingkat kerugian atas produksi suatu
barang. Suatu negara dapat menghasilkan produk lalu mengekspornya
karena adanya kerugian absolut yang lebih kecil dibandingkan negara lain.
Negara tersebut juga dapat melakukan impor barang ketika negara itu
memiliki kerugian absolut yang lebih besar dibandingkan negara lain
(Salvatore, 1996).
4. Teori David Hume
Teori ini menunjukkan suatu mekanisme tanpa pemerintah dalam
mengatur perdagangan internasional. David Hume menyatakan bahwa
pemerintah tidak perlu mengatur perdagangan internasional, karena secara
otomatis dengan mekanisme aliran emas, neraca perdagangan
internasional akan seimbang kembali. Hume menjelaskan jika suatu negara
surplus neraca pembayaran, maka akan terjadi aliran emas masuk yang
menyebabkan jumlah uang beredar bertambah. Jadi, menurut teori David
Hume, jika suatu negara surplus neraca perdagangan (ekspor > impor),
maka akan terjadi aliran emas masuk yang menyebabkan jumlah uang
beredar bertambah, yang artinya akan meningkatkan cadangan devisa.
5. Teori Modern
Teori modern adalah suatu teori perdagangan internasional yang
terjadi ketika suatu negara memproduksi dan mengekspor komoditi yang
berlimpah di negara itu dan melakukan impor untuk komoditi yang langka.
Tokoh ternama yang mengembangkan teori ini adalah Eli Hecksecher dan
Bertil Ohlin (Arifin, 2009). Teori klasik dan teori modern mempunyai
masing-masing kelemahan dalam sudut pandang tertentu. Salah satu
kelemahannya adalah menganggap semua pekerja bersifat homogen.
Padahal, setiap pekerja mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian
yang tidak sama (Arifin, 2009).

Menurut Boediono (1998), perdagangan internasional ialah perdagangan
yang dilaksanakan oleh negara atau pemerintah dengan beberapa negara lain
dalam menjalani suatu hubungan perdagangan dengan kesepakatan bersama
dan memberi beberapa manfaat tambahan yang dikenal dengan istilah gains
from trade. Perdagangan internasional dapat dilakukan antar individu dengan
individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu
negara dengan pemerintah negara lain (Setiawan, Lestari, 2011). Suatu negara
melakukan aktifitas perdagangan dengan negara lain karena terbukanya
hubungan antar negara yang akan memperoleh keuntungan dari aktifitas
tersebut, sehingga setiap negara berusaha untuk melakukan efisiensi produksi
yang mampu menciptakan keunggulan komparatif terhadap negara lain. Pola
hubungan persahabatan antar negara dengan negara lain juga menjadi
pendorong terjadinya perdagangan intemasional dengan pola perdagangan tertentu
(Tambunan, 2000).
Ada empat alasan terjadinya perdagangan internasional (Halwani, 2005) :
1. Potensi SDA antarnegara yang berbeda-beda
2. Adanya sumber daya modal
3. Adanya sumber daya manusia
4. Majunya teknologi dan informasi

a. Teori Merkantilisme
Teori ini menunjukkan apabila suatu negara tersebut ingin maju artinya
negara tersebut harus melakukan kegiatan perdagangan internasional.
Dengan begitu, negara memperoleh surplus perdagangan yang berbentuk
perak dan emas yang bisa menjadi sumber kemakmuran negara (Basuki,
Prawoto, 2014).
Prinsip Teori merkantilisme (Untoro, 2010) :
1) Mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya
2) Mengaktifkan neraca perdagangan
3) Memonopoli perdagangan
4) Melakukan perluasan koloni
5) Melakukan pembatasan impor serta peningkatan ekspor
b. Teori Keunggulan Mutlak (Adam Smith)
Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara akan melakukan kegiatan
ekspor barang tertentu. Negara yang memiliki keunggukan mutlak,
mengimpor jenis barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak
dibandingkan negara lain yang memproduksi barang tersebut, maka dari
itu, suatu negara akan melakukan ekspor atau impor suatu jenis barang
tertentu apabila negara tersebut mampu atau tidak mampu berproduksi
lebih atau lebih murah dibandingkan negara lain (Arifin, Wagiana, 2009).
Prinsip teori keunggulan mutlak sebagai berikut (Permatasari, 2018) :
Ada tiga teori mengenai keunggulan mutlak (Permatasari, 2018).
1) Mampu melakukan pengembangan produksi dengan cara berdagang
2) Mempunyai keunggulan dalam bidang teknologi dan iptek
3) Dapat memfokuskan negara kepada suatu bidang yang unggul
dibandingkan negara lain
c. Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo)
Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara akan mengutamakan
kegiatan ekspor barang tertentu, apabila negara tersebut memiliki
keunggulan komparatif terbesar dan akan mengutamakan kegiatan impor
barang apabila negara tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif.
Oleh sebab itu, suatu negara akan melakukan ekspor barang, apabila
barang tersebut dapat diproduksi dengan biaya rendah dan akan
melakukan kegiatan impor barang apabila barang diproduksi di dalam
negeri dengan biaya yang lebih tinggi. (Arifin, Wagiana, 2009).
d. Teori Faktor Produksi (Hecksher & Ohlin)
Teori ini menjelaskan bahwa komoditas dalam produksi memerlukan
banyak faktor produksi dan faktor produksi yang langka diekspor untuk di
tukar dengan komoditas yang membutuhkan faktor produksi dalam jumlah
yang sebaliknya. Hal ini secara tidak langsung, apabila terdapat banyak faktor
produksi maka akan diekspor dan yang langka akan diimpor. Suatu negara
akan lebih banyak mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi
relatif banyak di negara tersebut dan akan mengimpor barang yang
menggunakan faktor produksi yang relatif langka. (Arifin, Wagiana, 2009).

Cadangan devisa merupakan sejumlah valuta asing yang disediakan oleh
bank sentral disimpan dalam mempersiapkan berbagai transaksi luar negeri.
Cadangan devisa bermanfaat dalam pembayaran perdagangan luar negeri,
pembiayaan pembangunan negara, dan upaya menghindari krisis ekonomi yang
mungkin terjadi di negara tersebut (Gandhi, 2006). Salvator berpendapat bahwa
cadangan devisa adalah aset negara yang dapat digunakan untuk transaksi luar
negeri bagi kebutuhan negara (Salvatore, 1996). Adapun Tambunan berpendapat
bahwa tingkat cadangan devisa sangat bergantung oleh neraca pembayaran yang
atau penjumlahan saldo transaksi berjalan dengan saldo neraca modal
(Tambunan, 2001).
International Monetary Fund (IMF) mengemukakan bahwa cadangan
devisa adalah semua aset yang dikuasi Bank Indonesia yang dapat dimanfaatkan
kapanpun saat dibutuhkan untuk membiayai ketidakseimbangan neraca
pembayaran, dalam rangka menjaga stabilitas moneter dengan melakukan
intervensi di pasar valas. Simpanan dana itu dapat tersedia dalam berbagai jenis
mata uang, seperti euro, poundsterling, dollar, yen, atau mata uang lain
(Gandhi, 2006).

Kategori Ekspor menurut Mankiw (2010) di jelaskan kegiatan
ekspor terbagi menjadi 2 bagian :
1) Ekspor secara langsung ialah dengan cara0menjual barang atau
jasa melalui pihak ke 3 (eksportirs) yang mempunyai tempat
tinggal di negara yang dituju untuk ekspor. Perdagangan
dilakukan melalui distributor. Keuntunganya, pembuatan
terkonsentrasi di negara asal pembuat dan pengawasaan
terhadap distribusi menjadi baik dari sebelumnya. Kelemahanya,
anggaran pengiriman menjadi melambung untuk prodak didalam
ukuran yang besar dan dengan adanya rintangan ekspor – impor.
2) Ekspor tidal secara langsung ialah metode gimana barang yang
dijual melalui pihak ke 3 yang dimana kemudian dijual olehb
pihak ke 3. menggunakan perusahaan ekspor dan perusahaan
pengeksopor.

Ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabeanan indonesia
untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku
terutama mengenai peraturan kepabeanan ( Tanjung Marolop,2011).
Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki
kepada bangsa lain atau negara asing dengan ketentuan pemerintah dengan
mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan
komunikasi dengan bahasa asing. Jadi, hasil yang diperoleh daari kegiatan
mengekspor adalah berupa nilai sejumlah uang dalam valuta asing atau
biasa disebut denga istilah devisa yang juga merupakan salah satu sumber
pemasukan negara. Yang dmaksud dengan ekspor adalah kegiatan
perdagangan yang memberikan rangsangan guna menumbuhkan
permintaan dalam negeri yang menyebabkan timbulnya industri – industri
pabrik besaar, bersamaan dengan struktur politik yang stabil dengan
lembaga sosial yang efisien (Todaro, 2006).
Ekspor akan memberikan efek yang positif ke atas kegiatan ekonomi
negara, karena ia merupakan pengeluaran penduduk negara lain ke atas
barang -barang yang dihasilkan dalam negeri. pelaksanaan pembayaran
ekspor dilakukan dengan cara tunai atau kredit yang dapat dilaksanakan
dengan cara: pembayaran dimuka (advance payment), Letter of Credit
(L/C), wesel inkaso (collection draft) dengan kondisi document againt
payment dan document against acceptance, perhitungan kemudian (open
account), konsinyasi, dan pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan
luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli
(Sukirno, 2013).

1) Nilai Tukar Jual
Menggambarkan nilai tikar yang dapat di pakai jika pialang valas
atau bank membeli valuta asing, atau bila mana kita bertukar valuta
asing.
2) Nilai Tukar Beli
Merupakan Nilai Tukar yang dapat dijadikan pedagang valas
atau bank untuk menjual valuta asing, atau bila mana kita akan
menggunakan untuk bertransaksi dengan mata uang asing kepada
para pembeli.
3) Nilai Tukar Tengah
Merupakan Nilai Tukar antaa Nilai Tukar jual dan beli (Nilai
Tukar jual ditambah Nilai tukar beli lalu di bagi dua atau Nilai
Tukar rata-rata)

Menurut Krugman (2005) mendefinisikan bahwa kurs (nilai tukar)
adalah harga mata uang satu negara terhadap negara lain atau mata uang
suatu negara dinyatakan dalam mata uang negara lain. Menurut
Dornbusch et.al (2008) mendifinisikan bahwa kurs atau dikenal sebagai
nilai tukar dalam keuangan adalah sebuah perjanjian yang dikenal
sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau
dikemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau
wilayah.
Mata uang asing sebagai alat untuk bertransaksi yang bisa
transaksikan di luar negri. Contoh, bila perusahaaan menimpor
kendaraan dari Jerman perusahaan bisa bertransaksi dengan mata uang
Euro, dikarenakan Euro adalah mata uang asing bagi perusahaan yang
berdomisili di Indonesia. Bila perusahaan membutuhkan mata asing
harusnya perusahaan harus menukarkan mata uang Rupiah dengan mata
uang negara0asing.

1) Macam- macam inflasi bersumber pada tingkat keparahanya
a) Inflasi ringan : Pengertianya ialah yang belum terlampau
mengkacaukan situasi ekonomi. Inflasi ringan dapat
distabilkan dengan tingkatan0nilai0dibawah 10% pertahun.
b) Inflasi Sedang : Inflasi sedang ialah inflasi yang bisa
merendahkan kesejahteraan penduduk terhadap yang
berpenghasilan tetap dengan tingkatan inflasi sebesar 10%
smpai 30% pertahun
c) Inflasi berat : Inflasi berat pengertinya ialah inflasi yang
sanggup membuat perekonomian yang mengakibattkan
kurangnya hasrat masyarakat untuk menyimpan uang
dikarenakan bunga bank yang lebih kecil dari laju tingkatan
inflasi, mempunyai laju sekiranya 30% sampai100%
pertahun.
d) Inflasi Sangat Berat: inflasi sangat berat pengertianya ialah
inflasi yang mampu meporak porandakan situasi ekonomi dan
sulitnya distabilkan walaupun dengan memberikan prosedur
moneter atau kebijakanfiskal dengan tingakatan laju inflasi
100% lebih pertahun
2) Macam- Macam inflasi berdasarkan penyebab
a) Demand pull inflation : disebabkan karena naiknya
permintaan masyarakat yang ckup besar terhadap barang
barang
b) Cost push inflation : inflasi yang terjadi akibat kenaikan
biaya produksi yang menyebabkan kurva penawaran barang
bergeser ke kiri
c) Mixed inflation : inflasi yang disebabkan adanya campuran
antara unsur demand pull inflation dan cost pust inflation
3) Macam- macam Inflasi berdasarkan Sumbernya:
a) Inflasi didalam negeri : inflasi yang diakibatkan
berkurangnya anggaran belanja negara (APBN) sampaisampai cetaknya uang baru dan kandasnya pasar yang
berakibat menjulangnya harga bahan-bahan makanan.
b) Inflasi di Luar Negeri : inflasi yang disebabkan naiknya
harga barang impor yang berasal dari biaya produksi barang
di luar negeri yang tinggi atau naiknya tarif impor barang

Menurut Menkiw (2000) mendefinisikan bahwa inflasi ialah suatu
proses terjadinya kenaikan harga – harga yang berlaku dala suatu
perekonomian. Jika inflasi mengalami kenaikan, dari harga pada
barang maupun jasa ikut naik, apanila permintaan pada barang
maupun jasa tersebut mengalami penurunan akan mengaknbatkan
perusaan tersebuat akan merugi.
Menurut Nopirin (2000) mendefinisikan bahwa inflasi adalah
proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus
menerus. Dari sektor moneter, inflasi tercermin dalam keadaan excess
supply of money atau kelebihan permintaan akan uang. Sedangkan
dari sektor riil, inflasi ditimbulkan oleh adanya kelebihan permintaan
akan barang terhadap penawarannya. Menurut Judisseno (2002)
mendefinisikan bahwa inflasi adalah salah satu peristiwa moneter
yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barangbarang secara umum, yang bearti terjadinya penurunan nilai uang.
“Inflasi selalu dan dimana pun merupakan fenomena moneter”,
begitulah yang diungkap oleh Milton Friedman seorang ekonom besar
yang memenangkan hadiah nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun
1976 yang lebih cenderung memandang bahwa inflasi merupakan
bagian dari ekonomi moneter. (Mankiw ,2003) berpendapat bahwa
inflasi adalah “perubahan persentase dalam seluruh tingkat harga”.
Seperti yang kita ketahui, inflasi adalah gejala kenaikan harga barangbarang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari defenisi ini, ada
tiga komponen yang menggambarkan bahwa telah terjadi inflasi,
yaitu:
a. Kenaikan Harga
b. Bersifat Umum
c. Berlangsung Secara Terus-Menerus
Inflasi menggambarkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkatan
cadangan0devisa disuatu negara. Dalam kata lain, Jika inflasi
mengalami kenaikan, dari harga pada barang maupun jasa ikut naik,
apanila permintaan pada barang maupun jasa tersebut mengalami
penurunan akan mengaknbatkan perusaan tersebuat akan merugi.
Kejadian ini berdampak terhadap berubanya nilai mata uang,
berefek terhadap tabungan giro bank umum dan berefek terhadap
cadangan0devisa. Dengan pengertian lainya, semakin melambungnya
tingkatan inflasi yang sedang terjadi maka berdampak bertambahnya
nilai0suatu0mata uang dikarenakan tingginya harga – harga barang
maupun jasa di pasar.
Perekonomian0pada hakekatnya memperlukan tingkatan inflasi
didalam tingkatan khusus dan normal untuk berkembang. Namun
demikan tingkatan inflasi yang berlangsung secara terus-menerus
akan mengakibatkan kerugian terhadap kehidupan masyarakat seharihari, peranan inflasi membuktikan sangat pentingnya untuk
mengamanan stabilitasnya harga atau nilai rupiah, apabila inflasi terus
terjadi maka harga bahan-bahan industri dll di Negara tersebut
menjadi lebih mahal sehingga Negara tersebut banyak melakukan
ekspor dan semakin banyak pula mengeluarkan cadangan devisa nya

1) Dapat mengamankan bangsa dari guncangan pihak luar.
Ketegangan ekonomi diakhir 1998 an melahirkan kebijakan
untuk memperbarui ideologinya atas nilaidari cadangan devisa
untuk melindungi dalam menghadapi krisis mata uang.
2) Tingkatan cadangan0devisa menjadi salahsatu faktor yang penting
d dialam pengukuran layak tidaknya kredit dan integritas prosedur
secara umum, oleh karena itu negara dengan penyimpanan
cadangan devisa yang mumpuni dapat memberikan pinjaman
dengan situasi nyaman.
3) Keperluan likuiditas dapat menstabilkan nilai tukar.
Keluarnya kebijakan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN)
beberapa0waktu yang lalu sebagai upaya negara dalam
menstabilkan pemakaian devisa ataupun dalam komitmen yan
lain, sehingga berhasil mengambil implikasi yang negatif
berkanaan dengan neraca pembayaran beserta cadangan devisa
dilain waktu. Namun, yang sulit untuk dielak ialah ketidakpatuhan
para usahawan, dikarena doronganhati untuk berbisnisnya tidak
berpegang terhadap etika ataupun kepentingan yang lebih luas,
maka terbitnya rezim devisa bebas disiasati sebagai0karunia
yang saling menguntunkan

Sumber – sumber devisa diantaranya adalah : (1)
tunggakan/utang di luarnegeri, (2) komisi, pemberian atau
sumbangan0luar negeri, (3) penghasilan deviden atau bantuan besserta
bunga dari0luar negeri, (4) produk ekspor, (5) valuta asing dari luar
negeri, (6) turis yang sedamg belanja didalam negeri, (7) pajak bea
masuk.

Cadangan devisa adalah simpanan mata uang asing oleh bank
sentral dan otoritas moneter. Simpanan ini menggambarkan aset dari
bank sentral yang tersimpan didalam sekitar mata uang cadangan
semacam dolar, euro, atau yen, dan dapat dipakai sebagai
kewajibannya, yaitu mata uang lokal yang telah dicetak, dan sediaan
berbagai bank yang dimiliki di bank sentral oleh negara atau lembaga
keuangan.
Rachbini (2002) mendefinisikan bahwa cadangan devisa ialah
instrumen pelunasan luar negeri yang berwujud emas, uang0kertas
asing dan permintaan lain-lain dalambentukvaluta asing terhadap pihak
luar negeri. Menurut konsep, cadangan0devisa ialah modal eksternal
yang bisa memenuhi0kriteria berikut ini: yaitu likuid, didalam
denominasi mata0uang0asing yang utama, di bawah kendali
otoritas0moneter, dan menerima dengan sesegera dipakai untuk
menyelesaikan transaksi0internasional.

Ekspor merupakan kegiatan penting dalam perdagangan internasional,
dimana ekspor merupakan kegiatan menjual barang yang diproduksi dalam
negeri ke luar negeri. Agar mampu mengekspor, suatu negara harus
menghasilkan barang dan jasa yang dapat bersaing di pasar global. hasil dari
penjualan barang ekspor berupa valuta asing yang sering disebut devisa
(Wahyuni dalam Sonia dan Setiawina, 2016).
Hubungan ekspor dengan cadangan devisa adalah dalam melakukan
kegiatan ekspor maka suatu negara akan memperoleh berupa nilai sejumlah
uang dalam valuta asing atau biasa disebut devisa, yang merupakan sumber
pemasukan negara. Sehingga apabila tingkat ekspor mengalami penurunan
maka akan dibarengi dengan menurunnya jumlah cadangan devisa yang
dimiliki suatu negara. Sehingga ekspor adalah kegiatan perdagangan yang
memberikan rangsangan guna menimbulkan permintaan dalam negeri yang
menyebabkan timbulnya industri-industri pabrik besar, bersamaan dengan
struktur positif yang stabil dan lembaga sosial yang efisien (Todaro, 2001)

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum barang-barang secara
terus menerus. Kenaikan harga diukur dengan menggunakan indeks harga.
Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara
lain: indeks biaya hidup, indeks harga perdagangan besar, dan GNP deflator.
Indeks biaya hidup mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli
sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan
hidup. Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor
produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut
equity effect, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan produk
nasional masing-masing disebut efficiency dan output effects.
Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk pula ke atas
perdagangan. Kenaikan harga akan menyebabkan barang-barang negara itu
tidak dapat bersaing di pasaran internasional, maka ekspor akan menurun.
Sebaliknya, harga-harga roduksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai
akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor relatif lebih murah. Maka
lebih banyak impor akan dilakukan. Ekspor yang menurun dan diikuti pula
oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran
mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk (Sukirno,
2011).
Hubungan inflasi dengan cadangan devisa yaitu, apabila suatu negara
terjadi inflasi, maka akan menyebabkan kenaikan pada impor barang dan jasa
dari luar negeri dan ekspor turun, sehingga diperlukan banyak valuta asing
untuk membayar transaksi impor tersebut, sehingga mengakibatkan
menipisnya posisi cadangan devisa. Hal ini menjelaskan bahwa inflasi dengan
cadangan devisa memiliki hubungan yang negatif (Nopirin, 2011).

Perdagangan antar negara memerlukan pertukaran mata uang negara
lain yang merupakan proses penukaran valuta asing. Nilai tukar valuta asing
atau sering disebut kurs (rate of exchange) adalah harga satuan mata uang
dalam satuan mata uang lain. Pergerakan kurs berfungsi sebagai roda
penyeimbang untuk menyingkirkan ketidakseimbangan neraca pembayaran.
Jika nilai tukar mata uang suatu negara berubah sehingga dapat
membeli mata uang asing lebih banyak, maka perubahan tersebut disebut
apresiasi (appreciation). Jika nilai tukar mata suatu negara berubah sehingga
perubahan tersebut hanya dapat membeli mata uang asing lebih sedikit, maka
perubahan tersebut disebut depresiasi (depreciation). Apresiasi mata uang
suatu negra akan membuat harga-harga barang domestik semakin mahal bagi
pihak asing. Sedangkan depresiasi mata uang akan membuat harga-harga
barang domestik lebih murah bagi pihak asing.
Hubungan antara kurs dengan cadangan devisa dapat dijelaskan
melalui mekanisme harga. Teori keynesian menjelaskan bahwa apabila karna
suatu hal nilai tukar mata uang suatu negara mengalami depresiasi (mata uang
asing menguat dan mata uang domestik melemah), maka secara relatif dapat
menyebabkan harga-harga barang domestik yang diekspor menjadi lebih
murah jika dan harga barang-barang impor akan semakin mahal. Kondisi
tersebut mengakibatkan peningkatan pada ekspor dan penurunan impor.
Apabila ekspor lebih besar dari impor, maka hal tersebut menunjukkan
surplus pada neraca pembayaran yang selanjutnya meningkatkan posisi
cadangan devisa suatu negara. Oleh karena itu, menurut teori Keynesian,
hubungan antara kurs dengan cadangan devisa adalah negatif dengan asumsi
(cateris paribus) hal-hal lain dianggap tetap (Nopirin, 2011).

1) Teori Merkantilis
Dalam teori ini menyatakan bahwa cara yang terpenting bagi
suatu negara untuk menjadi kaya dan berkuasa adalah mengekspor lebih
banyak dari mengimpor. Selisihnya akan diselesaikan dengan pemasukan
logam-logam dan sebagian besar emas. Semakin banyak negara memiliki
emas, semakin kaya dan semakin berkuasa negara tersebut. Dengan
demikian para Merkantilis berpendapat bahwa pemerintah seharusnya
merangsang ekspor dan membatasi impor. Karena tidak semua negara
dapat mempunyai surplus ekspor dalam waktu yang bersamaan dan
jumlah emas yang ada pada suatu waktu, maka suatu negara hanya dapat
memperoleh keuntungan atas pengorbanan negara-negara lain (Salvatore,
1995).
2) Teori Keunggulan Absolute (Adam Smith)
Dalam buku The Wealth of Nations, Adam Smith menyerang
pandangan orang-orang Merkantilis dan menganjurkan perdagangan bebas
sebagai suatu kebijaksanaan yang paling baik untuk negara-negara di
dunia. Smith berpendapat bahwa dengan perdagangan bebas, setiap negara
dapat berspesialisai dalam produksi komoditi yang mempunyai
keuanggulan absolut dan mengimpor komoditi yang mengalami kerugian
absolut. Spesialisasi dari faktor-faktor produksi ini akan menghasilkan
pertambahan produksi dunia yang dapat dimanfaatkan bersama-sama
melalui perdagangan antar negara. Dengan demikian keuntungan suatu
negara tidak diperoleh dari pengorbanan negara-negara lain (Salvatore,
1995).
3) Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo)
Ricardo di dalam hukum keunggulan komparatif (law of
comparative advantage) menyatakan bahwa sekalipun suatu negara
mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi
kedua komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun
perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung.
Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi lain dan
mengekspor komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih kecil. Dari
komoditi inilah negara mempunyai keunggulan komparatif. Di pihak lain,
negara tersebut mengimpor komoditi kerugian absolut lebih besar. Dari
komoditi inilah negara tersebut mengalami kerugian komparatif
(Salvatore, 1995).
4) Teori Faktor Proporsi (Hecksher & Ohlin)
Teori modern yang dikemukakan oleh Hecksher dan Ohlin
menyatakan bahwa perbedaan dalam opportunity cost suatu negara dengan
negara lain karenaadanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang
dimilikinya. Suatu negara memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada
negara lain, sedangkan negara lain memiliki kapital lebih banyak dari
negara tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran
(Nopirin, 2012).

Dalam seri kebanksentralan Bank Indonesia (2006), pengelolaan
cadangan devisa dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, antara lain:
a) Emas Moneter (monetary gold)
Emas moneter adalah persedian emas yang dimiliki otoritas
moneter yang berupa emas batangan dengan persyaratan internasional
(London Good Delivery/LGD), emas murni, dan mata uang emas baik
yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Emas moneter ini
merupakan cadangan devisa yang tidak memiliki posisi kewajiban
finansial. Otoritas yang akan menambah emas yang dimiliki dengan cara
menambang emas baru atau membeli emas dari pasar, harus memonetisasi
emas tersebut. Sedangkan otoritas yang akan meneluarkan kepemilikan
emas untuk tujuan non-moneter harus mendemonetisasi emas tersebut.
b) Special Drawing Rights (SDR)
SDR dalam bntuk alokasi dana dari IMF merupakan fasilitas yang
diberikan oleh IMF kepada anggotanya. Fasilitas tersebut memungkinkan
bertambah atau berkurangnya cadangan devisa negara-negara anggota
IMF. Tujuan dari diciptakannya SDR adalah dalam rangka menambah
jumlah likuiditas internasional.
c) Reserve Position in The Fund (RPF)
RPF merupkan cadangan devisa dari suatu negara yang ada di
rekening IMF dan menunjukkan posisi kekayaan dan tagihan negara
tersebut kepada IMF sebagai hasil transaksi negara tersebut dengan IMF
sehubungan dengan keanggotaannya pada IMF. Setiap anggota IMF
memiliki posisi di fund’s general resources account yang dicarat pada
kategori cadangan devisa. Posisi cadagan devisa anggota merupakan
jumlah reserve tranche purchase yang dapat ditarik anggota sesuai dengan
perjanjian utang yang siap diberikan kepada anggota.
d) Valuta Asing (foreign exchange)
Valuta asing terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
a) Uang kertas asing (convertible currencies), dan simpanan (deposito).
b) Surat berharga berupa: penyertaan, saham obligasi, dan instrument
pasar uang lainnya (equities, bonds and notes, money market
instrument).
c) Derivatif keuangan (financial derivatives).
Valuta asing mencakup tagihan otoritas moneter kepada bukan
penduduk dalam bentuk mata uang, simpanan, surat berharga, dan
derivatif keuangan (forward, futures, swaps, dan option).
e) Tagihan Lainnya
Tagian lainnya merupakan tagihan yang tidak termasuk dalam
kategori tagihan tersebut di atas.
Pencatatan nilai cadangan devisa dalam statistik pada umunya
menurut harga pasar, yaitu kurs pasar yang berpengaruh pada saat
transaksi. Harga pasar untuk tagihan seperti penyertaan dan kurs SDR
ditentukan oleh IMF. Transaksi emas moneter dinilai menurut harga
transaksi yang mendasarinya, sedangkan untuk penilaian posisi cadangan
devisa digunakan harga pasar yang berpengaruh pada akhir periode
(Gandhi, 2006).

Menurut Gandhi (2016) motif kepemilikan cadangan devisa dapat
dianalogikan dengan motif seseorang untuk memegang uang yaitu:
a) Motif transaksi ditujukan untuk mencukupi kebutuhan likuiditas
internasional, membiayai defisit neraca pembayaran, dan memberikan
jaminan kepada pihak eksternal (kreditor dan rating agency) bahwa
kewajiban luar negeri senantiasa dibayar tepat waktu (zero default)
dengan biaya seminimal mungkin tanpa mengurangi optimalisasi
pendapatan bagi negara.
b) Motif berjaga-jaga ditujukan terutama dalam rangka pelaksanaan
kebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar, yaitu memelihara
kepercayaan pasar, melakukan intervensi pasar sebagai usaha untuk
mengendalikan volatilitas nilai tukar jika diperlukan, meredam shocks
jika terjadi krisis, dan memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar
domestik bahwa mata uang domestik senantiasa dilindungi oleh asset
valas.
c) Motif spekulasi ditujukan untuk memperoleh return dari kegiatan
investasi cadangan devisa

IMF mendefinisikan pengelolaan cadangan devisa sebagai suatu
proses yang memastikan adanya cadangan devisa yang dikuasai oleh otoritas
moneter dan siap digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan. Pegelolaan
cadangan devisa yang baik akan meningkatkan ketahanan perekonomian suatu
negara ketika terjadi guncangan (shocks) yang kemungkinan berasal dari pasar
finansial global (global finance market) maupun dari masalah yang timbul
dari sistem keuangan dalam negeri. Oleh karena itu, otoritas moneter yang
bertanggung jawab dalam mengelola cadangan devisa harus memperhatikan
laju pergerakan nilai tukar mata uang domestik melalui interaksi dengan para
pelaku pasar dan diharapkan dapat mengakses informasi secara benar
sehingga memberi manfaat bagi otoritas moneter selaku pengambil kebijakan
dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat (Gandhi, 2006).
Dalam guideline yang dikeluarkan oleh IMF praktek pengelolaan
yang aman meliputi hal-hal berikut:
1) Kejelasan tujuan dari pengelolaan cadangan devisa
2) Manajemen resiko yang hai-hati
3) Struktur kelembagaan dan tata kelola yang sehat
4) Kerangka kerja transparansi yang memastikan adanya akuntabilitas
dalam pengelolaan cadangan devisa baik aktivitas maupun hasilnya
5) Pelaksanaan pengelolaan cadanga devisa yang efisien dan sehat.
Tujuan pengelolaan cadangan devisa pada umunya adalah untuk
memastikan ketersediaan kecukupan devisa untuk memenuhi berbagai
kebutuhan, kontrol terhadap resiko kredit, likuiditas, pasar, dan kemampuan
memberikan penghasilan dengan tetap memprioritaskan kepada tujuan
lainnya. Pengelolaan cadangan devisa terdapat beberapa persamaan
karakteristik. Pertama, bahwa cadangan devisa adalah kekayaan milik
masyarakat sehingga dalam mengelola faktor keamanan menjadi prinsip
utama. Kedua, cadangan devisa tidak hanya sebagai suatu kekayaan tetapi
kepemilikannya mempunyai berbagai tujuan. Oleh karena itu, dalam
mengelola cadangan devisa harus ada setiap saat diperlukan. Ketiga, pada
umumnya jumlah cadangan devisa relatif lebih besar dibandingkan dengan
kekayaan finansial yang lain pemerintah sehingga prinsip untuk
memaksimalkan pendapatan juga harus mendapat perhatian (Gandhi, 2006).
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka
membutuhkan devisa atau alat pembayaran luar negeri. Sumber devisa terdiri
dari banyak sumber baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Berikut ini
adalah sumber-sumber devisa:
1) Hasil penjualan ekspor barang dan jasa
2) Laba dari penutupan modal luar negeri
3) Wisatawan asing yang berkunjung ke dalam negeri
4) Pinjaman atau utang luar negeri
5) Hadiah, bantuan dari negara lain
6) Pungutan bea masuk

Cadangan devisa didefinisikan sebagai sejumlah valuta asing yang
dicadangkan oleh bank sentral atau pemerintah suatu negara untuk keperluan
pembiayaan pembangunan, pembiayaan kepada pihak asing, dan digunakan
untuk stabilisasi nilai tukar mata uang. Menurut definisi yang dikeluarkan
oleh International Monetary Fund (IMF) di dalam konsep Internasional
Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL), menjelaskan bahwa
cadangan devisa merupakan seluruh aktiva luar negeri yang dikuasai
sepenuhnya oleh otoritas moneter (Bank Indonesia) yang dapat digunakan
sewaktu-waktu untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran atau
dalam rangka menjaga stabilias moneter dengan melakukan intervensi di pasar
valuta asing dan untuk tujuan lainnya (Gandhi, 2006).
Cadangan devisa atau foreign exchange reserves merupakan
simpanan mata uang asing oleh bank sentral dan otoritas moneter. Simpanan
tersebut merupakan aktiva yang tersimpan dalam beberapa jenis mata uang
cadangan (reserve currency) seperti dollar, euro, poundsterling atau yen, dan
dapat digunakan sewaktu-waktu untuk membiayai ketidakseimbangan neraca
pembayaran atau dalam rangka stabilitas moneter dengan melakukan
intervensi di pasar valuta asing. Cadangan devisa juga dapat menopang
kestabilan perekonomian suatu negara serta dapat menunjukkan sejauh mana
negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional.
Cadangan devisa merupakan bagian dari tabungan yang dimiliki oleh
negara sehingga pertumbuhan dan jumlah cadangan devisa memberikan
dampak bagi global financial markets mengenai kredibilitas kebijakan
moneter dan creditworthiness suatu negara. Penambahan devisa berasal dari
dua sumber utama, yakni pendapatan ekspor neto dan arus modal masuk neto
(surplus capital account). Diantara dua sumber tersebut, pendapatan ekspor
yang paling diandalkan untuk penambahan cadangan devisa (Gandhi, 2006).

Kurs dijadikan sebagai penentu daya beli terhadap barang yang
diperdagangkan. Perubahan kurs berpengaruh terhadap harga barang yang
diperjualbelikan. Apabila terjadi apresiasi nilai tukar suatu negara maka
harga untuk barang ekspor negara berkaitan akan mengalami penurunan dan
sebaliknya harga barang impor akan mengalami kenaikan. Semakin tinggi
nilai tukar suatu negara maka negara tersebut memiliki perekonomian yang
kuat, sehingga memperoleh cadangan devisa yang banyak (Sonia &
Setiawina, 2016).
Nilai tukar mata uang dibedakan menjadi dua yaitu (Mankiw, 2007) :
1) Nilai tukar mata uang nominal
Nilai tukar mata uang nominal merupakan perbandingan harga
relatif dari mata uang dua negara.
2) Nilai tukar mata uang rill
Nilai tukar mata uang rill merupakan perbandingan harga relatif
dari barang yang terdapat di dua negara. Nilai tukar mata uang rill
ditentukan oleh nilai tukar mata uang nominal dan perbandingan
tingkat harga domestik dan luar negeri.
Sistem nilai tukar adalah sebagai berikut (Hady, 2001) :
Nilai tukar mata uang diartikan sebagai harga relatif dari suatu mata
uang terhadap mata uang lainnya. Sistem nilai tukar terdapat tiga yaitu :
1) Fixed exchange rate atau sistem nilai tukar tetap
Pada sistem ini, nilai tukar kurs mata uang terhadap mata uang lain
ditetapkan pada nilai tertentu, misalnya nilai tukar rupiah terhadap mata
uang dolar Amerika dianggarkan Rp 8.000,- per dolar. Pada nilai tukar ini
bank sentral siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk
mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Jika nilai tukar tersebut tidak
lagi dapat dipertahankan, bank sentral dapat melakukan devaluasi ataupun
revaluasi atas nilai tukar yang ditetapkan.
2) Managed floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang
terkendali
Sistem ini merupakan sistem yang berada di antara kedua sistem nilai
tukar di atas. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan
suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut dengan
intervention band atau batas pita intervensi. Nilai tukar akan ditentukan
sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada di dalam batas kisaran
pita intervensi tersebut. Jika nilai tukar menembus batas atas atau batas
bawah dari kisaran tersebut, maka bank sentral akan secara otomatis
melakukan intervensi di pasar valuta asing sehingga nilai tukar bergerak
kembali ke dalam pita intervensi.
3) Floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang
Pada sistem ini nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan
permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dengan hal tersebut nilai
tukar akan menguat jika terjadi kelebihan penawaran valuta asing dan jika
nilai tukar mata uang domestik akan melemah jika terjadi kelebihan
permintaan valuta asing. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar
valuta asing dengan menjual devisa dalam hal terjadi kekurangan pasokan
atau membeli devisa jika terjadi kelebihan penawaran untuk menghidari
gejolak nilai tukar yang berlebihan di pasar. Namun intervensi dimaksud
tidak diarahkan untuk mencapai target tingkat nilai tukar tententu atau
dalam kisaran tertentu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar (Suseno, 2004: 6) :
Dalam sistem nilai tukar tetap, mata uang lokal ditetapkan secara tetap
oleh mata uang asing. Lain hal dengan sistem nilai tukar mengambang, nilai
tukar dapat berubah-ubah setiap saat tergantung dengan jumlah penawaran
dan permintaan valuta asing relatf terhadap mata uang domestik. Permintaan
terhadap valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, maka
nilai mata uang domestik akan menurun. Begitu dengan sebaliknya jika
permintaan terhadap valuta asing menurun maka nilai mata uang domestik
meningkat. Sementara jika penawaran valuta asing meningkat relatif
terhadap mata uang domestik, maka nilai tukar mata uang domestik
meningkat. Sebaliknya jika penawaran menurun maka nilai tukar mata uang
domestik menurun.

Kebijakan Subtitusi Impor
Kebijakan subtitusi impor merupakan kebijakan memproduksi barangbarang yang diimpor. Tujuannya adalah penghematan devisa. Di Indonesia,
pengembangan industri tekstil pada awalnya adalah subtitusi impor. Jika
tahap subtitusi impor terlampaui, biasanya untuk tahap selanjutnya
menempuh strategi promosi ekspor (Minarsih, 2011).
Proteksi dalam impor (Amir.MS, 2003) :
1) Terdapat 3 jenis sistem tarif :
a) Tarif Tunggal (Single Column Tarif)
Tarif tunggal adalah suatu tarif satu jenis komoditi yang
besarnya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari
negara mana saja tanpa terkecuali.
b) Tarif Umum/Konvensional (General/Conventional Tarif)
Yang dimaksud dengan tarif umum adalah satu tarif untuk
satu komoditi yang besar persentase tarifnya berbeda antara satu
negara dengan negara lain.
c) Tarif Preferensi (Preferential Tarif)
Tarif preferensi ini merupakan salah satu tarif
pengecualian dari prinsip non-diskriminatif. Yang dimaksud
dengan tarif preferensi adalah tarif GATT yang persentasinya
diturunkan, bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi
nol persen yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi
yang diimpor dari negara-negara lain tertentu karena adanya
hubungan khusus antarnegara pengimpor dengan negara
pengekspor.
2) Kendala Non-Tarif
a) Anti-Dumping (Countervailing Duties)
Anti-Dumping atau Countervailing Duties ini merupakan
bea yang dipungut oleh negara pengimpor atas komoditi yang
terbukti mendapat subsidi dari pemerintah negara pengekspor.
b) Pajak Impor
Pajak impor adalah pajak yang dipungut atas komoditi
impor disamping bea-masuk. Dengan berlakunya UndangUndang pajak yang baru setiap barang impor dikenakan PPN
(Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%.
c) Ijin Impor dan Alokasi Devisa
Ijin impor dan alokasi devisa yaitu apabila pemerintah
secara umum melarang impor kecuali bagi mereka yang
memperoleh ijin impor dan sekaligus memberikan jatah
(alokasi) devisa untuk membiayai impor itu.
d) Kontraksi Rupiah dan Mempengaruhi Harga Impor
Yang dimaksud kontraksi rupiah adalah tindakan bank
yang mengetatkan kredit impor dengan cara memaksa importir
menyetor deposito untuk pembukaan L/C. Dengan demikian di
satu pihak bank menyedot uang dalam peredaran melalui impor
dan di lain pihak kalkulasi impor menjadi lebih mahal karena
bunga dan peredaran (turn-over) menjadi lambat. Dengan
sendirinya barang impor sulit bersaing dengan produksi lokal.
e) Approved Traders (Importer)
Approved Traders adalah pemerintah dengan sadar
membatasi importir untuk komoditi tertentu, sehingga kuantum,
mutu, harga dan distribusi komoditi tersebut secara langsung
dapat dikendalikan pemerintah. Hal tersebut merupakan tarif
awal dari timbulnya monopoli atau oligopoly dalam impor
komoditi tertentu.
f) Pengaturan Teknisi dan Administratif
Yang dimaksud dengan pengaturan teknisi dan
administratif yakni memberikan peraturan serta prosedur yang
rumit serta memakan waktu yang lama. Misalnya dengan
menerapkan ketentuan sertifikat.
g) Pengadaan Pemerintah dan Penunjukan PPN (Government
Procurement and State Trading)
Pengadaan Pemerintah merupakan pembelian impor yang
dipooling oleh pemerintah serta penunjukan PPN dan BUMN
dalam melaksanakan impor dan angkutan barang impor.
h) Impor-Quota
Impor quota merupakan pembatasan yang ditetapkan
negara pengimpor atas jenis dan jumlah dari suatu komoditi
yang boleh diimpor dari suatu negara lain.

Impor didefinisikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar
negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua negara atau
lebih. Proses impor pada biasanya adalah tindakan memasukkan barang dari
negara lain ke dalam negeri. Secara umum impor barang membutuhkan
campur tangan dari bea cukai di negara pengirim ataupun penerima. Tujuan
dilakukannya impor untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor
tersebut adalah barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang
sudah dapat dihasilkan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat
(Benny, 2013).
Proses membeli barang atau jasa asing dari satu negara ke negara lain
disebut impor. Terjadinya impor disebabkan kurangnya produksi dalam
negeri yang menyebabkan negara harus membeli barang atau jasa dari
negara lain. Dalam proses pembelian barang atau jasa tersebut
menggunakan alat pembayaran yaitu valuta asing yang berasal dari
cadangan devisa (Sonia & Setiawina, 2016).
Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang-barang dari luar
negeri ke dalam negeri. Impor yang besar menyebabkan permintaan akan
mata uang negara lain meningkat sehingga mata uang domestik melemah.
Impor yang tinggi juga akan menurunkan produksi didalam negeri yang
mengakibatkan pengangguran meningkat dan pendapatan menurun sehingga
daya beli juga akan menurun (Sedyaningrum & Nuzula, 2016).

Indonesia adalah negara berkembang yang berupaya untuk mencetak
surplus perdagangan internasional atau disebut juga dengan ekspor neto.
Ekspor neto ialah keadaan dimana nilai ekspor lebih besar daripada nilai
impor. Apabila ekspor neto positif maka mencerminkan tingginya
permintaan akan barang dan jasa dalam negeri. Hal tersebut mengakibatkan
meningkatnya produktivitas yang dapat menyebabkan menurunnya
produktivitas, serta mengganggu laju pertumbuhan ekonomi (Pridayanti,
2013).
Secara langsung ekspor dapat mempengaruhi pendapatan nasional.
Namun kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor karena
pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat dari
kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran
pemerintah dan penggantian barang impor dengan barang buatan dalam
negeri (Benny, 2013).
Strategi ekspor secara umum dikenal dengan Four Generic
International Strategies yang dijelaskan sebagai berikut (Tambunan, 2002) :
18
1) Dynamic High Technology Strategy (DHTS)
Strategi yang memberikan peluang bagi perusahaan untuk
menjadi market leader melalui inovasi teknologi yang tepat dan
dilakukan secara terus-menerus.
2) Low of Stable Technology Strategy (LSTS)
Strategi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk
menjadi market leader karena kemampuannya menjaga brand identity
economic of scale, manufacturing knowhow, standar produksi, dan
penyediaan suku cadang yang terdapat secara global.
3) Advanced Management Skills Strategy (AMSS)
Strategi yang memberikan peluang kepada perusahaan untuk
menjadi market leader karena kemampuannya menerapkan
manajemen yang tepat, terutama dalam hal pemasaran dan koordinasi.
Tiga faktor yang menentukan tingkat ekspor suatu negara adalah
sebagai berikut (Sukirno, 2000: 19) :
1) Daya Saing dan Keadaan Ekonomi Negara Lain
Dalam perdagangan internasional, kemampuan suatu negara
menjual barang ke luar negeri tergantung pada kemampuannya
menyaingi barang-barang yang sejenis di pasar internasional. Besar
dari pangsa pasar barang terebut di luar negeri ditentukan oleh
pendapatan penduduk di negara tujuan ekspor.
2) Proteksi Negara Lain
Adanya proteksi terhadap barang impor di negara lain akan
berpengaruh terhadap penurunan tingkat ekspor suatu negara.
3) Valuta Asing
Meningkatnya kurs mata uang negara pengimpor terhadap mata
uang negara pengeksporan berpengaruh pada peningkatan daya beli
negara pengimpor sehingga mengakibatkan volume ekspor negara
pengekspor juga akan meningkat.
Ekspor dapat dilaksanakan dengan berbagai cara sebagai berikut
(Amir MS, 2003) :
1) Ekspor Biasa
Dalam pelaksanaan ekspor biasa, barang dikirim ke luar negeri
sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada
pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang
sebelumnya sudah dilakukan dengan importir di luar negeri.
2) Barter
Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk
ditukarkan secara langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam
negeri. Dengan cara pengiriman barang tersebut tidak menerima
pembayaran dalam mata uang asing melainkan dalam bentuk barang
yang dapat dijual di dalam negeri untuk mendapatkan kembali
pembayaran dalam mata uang rupiah.
3) Konsinyasi
Yang dimaksud dengan konsinyasi yaitu pengiriman barang ke
luar negeri untuk dijual sedangkan hasil penjualannya diperlakukan
sama dengan hasil ekspor biasa. Namun dalam hal pengiriman barang
sebagai barang konsinyasi belum ada pembeli tertentu di luar negeri.
4) Package-Deal
Pada dasarnya sama seperti barter, namun terdiri dari berbagai
komoditi. Untuk memperluas hasil bumi, pemerintah mengadakan
perjanjian perdagangan (trade agreement) dengan salah satu negara.
Pada perjanjian tersebut ditetapkan sejumlah barang tertentu yang
akan diekspor ke negara itu dan sebaliknya dari negara tersebut akan
diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan di negara tersebut.
5) Penyelundupan (Smuggling)
Penyelundupan merupakan usaha yang bertujuan untuk
memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lan tanpa
memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahaya dari penyelundupan yaitu
dengan adanya pelarian dari kakayaan ke luar negeri tanpa
mendapatkan suatu kompensasi. Hal tersebut bisa diartikan sebagai
pengurasan atas kekayaan negara dan masyarakat.

Dalam perdagangan internasional ekspor merupakan kegiatan penting,
dimana ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri dengan
menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lain
yang disetujui oleh eksportir dan importir. Agar mampu mengekspor, suatu
negara harus berupaya menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing
di pasar intenasional (Sonia & Setiawina, 2016).
Ekspor adalah upaya untuk melakukan penjualan komoditi yang kita
miliki kepada negara lain dengan peraturan pemerintah yang mengharapkan
pembayaran dalam valuta asing (Pridayanti, 2013). Hasil dari penjualan
barang ekspor yang berupa valuta asing disebut devisa. Hubungan antara
ekspor dan cadangan devisa yaitu ketika melakukan kegiatan ekspor maka
akan memperoleh sejumlah nilai uang dalam valuta asing yang disebut juga
devisa, dimana merupakan salah satu pemasukan negara (Sonia &
Setiawina, 2016).
Ekspor merupakan pembelian negara lain atas barang buatan
perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Adapun faktor penting yang
menentukan ekspor yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk
mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri
(Benny, 2013). Ketika tingkat ekspor mengalami penurunan akan cadangan
devisa juga akan mengalami penurunan dan sebaliknya jika tingkat ekspor
mengalami peningkatan maka cadangan devisa yang dimiliki juga akan
mengalami peningkatan (Sonia & Setiawina, 2016).

Bertambah atau berkurangnya cadangan devisa akan terlihat dari
neraca lalu lintas moneter. Jika tandanya (-) cadangan devisa bertambah,
sebaliknya jika (+) cadangan devisa berkurang (Suseno, 2001: 97). Besar
kecilnya akumulasi cadangan devisa suatu negara biasanya ditentukan oleh
kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) dengan arus modal negara
tersebut. Dan kecukupan cadangan devisa ditentukan oleh besarnya
kebutuhan impor dan sistem nilai tukar yang digunakan (Pridayanti, 2014).
Komponen cadangan devisa dapat berbentuk sebagai berikut (Gandhi,
2006: 13) :
1) Emas moneter (monetery gold)
Emas moneter ialah persediaan emas yang dimiliki oleh otoritas
moneter berupa emas batangan dengan adanya persyaratan
internasional tertentu (London Good Delevery/LGD), emas murni, dan
mata uang emas yang berada baik di dalam maupun luar negeri. Emas
moneter tersebut ialah cadangan devisa yang tidak memiliki posisi
kewajiban finansial sebagaimana Special Drawing Rights (SDR).
2) Special Drawing Rights (SDR)
SDR dalam betuk alokasi dana dari Dana Moneter Internasional
(IMF) merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh IMF kepada
anggotanya. Fasilitas ini memungkinkan bertambah atau
berkurangnya cadangan devisa negara-negara anggota. Tujuan
diciptakan SDR adalah dalam rangka menambah likuiditas
internasional.
3) Reserve Position in the Fund (RPF)
RPF adalah cadangan devisa dari suatu negara yang ada di
rekening IMF dan menunjukkan posisi kekayaan dan tagihan negara
tersebut kepada IMF sebagai hasil transaksi negara tersebut dengan
keanggotaannya pada IMF. Anggota IMF terdapat posisi Fund’s
General Resources Account yang dicatat pada kategori cadangan
devisa. Posisi cadangan devisa anggota merupakan jumlah reserve
tranche purchases yang dapat ditarik anggota (menurut perjanjian
utang) yang siap diberikan kepada anggota.
4) Valuta Asing (Foreign Exchange) terdiri atas :
a) Uang kertas asing dan simpanan
b) Surat berharga: penyertaan, saham, obligasi, dan
instrumen pasar uang lainnya
c) Derivatif keuangan
Valuta asing mencakup tagihan otoritas moneter kepada bukan
penduduk dalam bentuk mata uang, simpanan, surat berharga dan
derivatif keuangan, contohnya adalah forward, futures, swaps, dan
option.
5) Tagihan Lainnya
Tagihan lainnya adalah jenis terakhir yang termasuk dalam
tagihan yang tidak termasuk dalam kategori tagihan tersebut di atas.
Cadangan devisa suatu negara dipengaruhi oleh transaksi berjalan dan
impor. Perkembangan transaksi berjalan suatu negara harus dicermati
karena defisit transaksi berjalan yang berlangsung dalam jangka panjang
dapat menekan cadangan devisa. Maka dari itu, defisit transaksi berjalan
sering dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan makro ekonomi yang
memerlukan penyesuaian nilai tukar atau kebijakan makro ekonomi yang
ketat (Yoesoef, 2013: 157).
Sistem devisa mengatur pergerakan lalu lintas devisa (valuta asing)
dari suatu negara ke negara lain. Sistem devisa dibagi menjadi tiga sistem,
antara lain (Yoesoef, 2013: 157) :
1) Sistem devisa kontrol
Pada dasarnya devisa kontrol dimiliki oleh negara. Oleh sebab
itu devisa yang dimiliki oleh masyarakat harus diserahkan kepada
negara, dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh ijin dari
suatu negara. Devisa ini dibagi menjadi dua, yaitu Devisa Hasil
Ekspor (DHE) dan Devisa Umum (DU).
Setiap perolehan Devisa Hasil Ekspor (DHE) atau Devisa
Umum (DU), wajib diserahkan kepada negara seperti ke Bank
Indonesia (BI). Sama dengan hal tersebut, setiap penggunaan devisa
baik impor atau keperluan lainnya, harus memperoleh ijin dari Bank
Indonesia (BI). Dengan kebijakan ini, Bank Indonesia dapat
mengamati dan memperkirakan jumlah cadangan devisa.
2) Sistem devisa semi bebas
Untuk perolehan dan penggunaan devisa-devisa tertentu wajib
diserahkan dan mendapatkan ijin dari Bank Indonesia, namun untuk
jenis devisa lainnya dapat secara bebas digunakan dan diperoleh.
Sementara untuk Devisa Umum (DU) dapat secara bebas diperoleh
dan dipergunakan.
3) Sistem devisa bebas
Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia dengan PP No. 1 Tahun
1982 menggantikan baik UU No. 32 Tahun 1964 maupun perpu NO.
64 Tahun 1970. Dengan peraturan tersebut, masyarakat dapat secara
bebas memperoleh dan menggunakan devisa, baik devisa hasil ekspor
dan devisa umum.

Cadangan devisa didefinisikan sebagai seluruh aktiva luar negeri yang
dikuasai oleh otoritas moneter yang dapat digunakan setiap waktu untuk
membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran atau dalam stabilitas
moneter dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing dan untuk tujuan
lainnya. Berdasarkan definisi tersebut manfaat cadangan devisa yang
dimiliki suatu negara dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan nilai
tukar dan untuk membiayai defisit pada neraca pembayaran (Benny, 2013).
Cadangan devisa diartikan sebagai total valuta asing yang dimiliki
pemerintah dan swasta dari suatu negara. Cadangan devisa dapat diketahui
dari posisi neraca pembayaran. Semakin banyak devisa yang dimiliki
pemerintah dan penduduk suatu negara semakin besar kemampuan negara
tersebut dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi dan keuangan
internasional dan semakin kuat pula mata uang negara tersebut (Rizieq,
2006).
International reserves merupakan aset liquid dan berharga tinggi yang
dimiliki suatu negara yang nilainya telah diakui oleh masyarakat
internasional dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam
transaksi atau pembayaran internasional. Sebagai alat transaksi
internasional, besarnya cadangan devisa suatu negara menjadi pokok
penting bagi negara tersebut dalam melakukan transaksi perdagangan
internasional dengan negara lain. Sumber daya alam merupakan sumber
cadangan devisa yang melimpah dan dapat diperdagangkan ke luar negeri.
Sumber daya alam tersebut antara lain emas, gas, minyak, karet, kopi, kayu,
dan lain lain (Sonia & Setiawina, 2016).
Dalam perkembangannya, ekonomi nasional Indonesia dikenal dua
terminologi cadangan devisa, yakni official foreign exchange dan country
foreign exchange reserve yang masing-masing mempunyai cakupan yang
berbeda. Pertama adalah cadangan devisa milik negara yang dikelola,
diurus, dan ditatausahakan oleh bank sentral sesuai dengan tugas yang
diberikan oleh UU No.13 Tahun 1968. Kedua yaitu seluruh devisa yang
dimiliki badan, perorangan, lembaga, terutama lembaga keuangan nasional
yang secara moneter merupakan bagian dari kekayaan nasional (Benny,
2013).

Membicarakan mengenai keterikatan kerja, tidak akan terlepas dari
faktor yang mempengaruhinya. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi
keterikatan kerja, yaitu:
a) Tuntutan pekerjaan (job demands)
Tuntutan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai segala hal yang
membutuhkan usaha atau biaya secara fisik, psikologis, sosial dan
organisasional yang dikeluarkan oleh karyawan dalam melakukan
kegiatan yang mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, sosial dan
perusahaan. Tutuntan pekerjaan ini mampu memberikan dampak negatif
pada keterikatan kerja bila disertai dengan kegiatan yang membutuhkan
usaha besar.
Salah satu contoh tuntutan kerja yaitu bekerja secara non stop dalam
jangka waktu yang lama, pekerjaan yang telalu banyak dan waktu yang
diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan sangat sedikit. Tuntutan tersebut
akan memberikan efek kelelahan, depresi, stres, bahkan melakukan
burnout pada karyawan (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli,
2001). Hasil penelitian menunjukan bila karyawan mengalami kelelahan
secara fisik, psikologis, sosial dan perusahaan akan menurunkan tingkat
keterikatan kerja. Sebaliknya, bila karyawan secara fisik, psikologis, sosial
dan organisasional baik, maka keterikatan kerja juga meningkat Ayu,
Maarif, dan Sukmawati (2015).
b) Sumber daya pribadi (personal resources)
Menurut Bakker (2011) sumber daya pribadi merupakan evaluasi
diri yang positif mengacu pada ketahanan dan kemampuan individu untuk
mengontrol diri serta memberikan dampak baik bagi lingkungannya.
Semakin tinggi sumber daya pribadi yang dimiliki seseorang membuatnya
semakin menghargai diri sendiri. Selain itu karyawan akan semakin
berusaha mencapai sasaran diri sendiri (self-cocordance). Karayawan
yang memiliki sasaran diri sendiri ini akan memicu peningkatan kinerja
dan mencapai kepuasan yang lebih tinggi.
Sumber daya pribadi terdiri dari tiga dimensi yaitu kepercayaan diri
untuk melakukan perencanaan penyelesaian kerja (self efficacy), rasa
dihargai (self esteem) dan optimisme. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu,
Maarif dan Sukmawati (2015) menyatakan bahwa karyawan yang mampu
mengontrol dan memberikan dampak pada lingkungan sesuai keinginanya
dan kemampuannya akan meningkatkan keterikatan kerja. Lebih lanjut
dijelaskan bila karyawan memiliki sumber daya pribadi akan efektif
menghindarkan diri dari perilaku negatif akibat tuntutan kerja.
c) Sumber daya pekerjaan (job resources)
Aspek fisik, sosial, psikologis, atau emosional dari pekerjaan yang
mampu membuat karyawan mencapai tujuan kerja, mampu mengurangi
tuntutan pekerjaan, dan menstimulasi pertumbuhan serta perkembangan
pribadi. Sumber daya ini dapat terbagi menjadi dua kategori yaitu internal
(fitur kognitif dan pola aksi) dan eksternal (organisasional dan sosial).
Sumber daya eksternal meliputi kontrol pekerjaan, variasi tugas,
kesempatan untuk kenaikan pangkat dan partisipasi dalam mengambil
keputusan. Sedangkan sumber daya sosial meliputi dukungan rekan kerja,
keluarga dan teman sebaya (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli,
2001).
Penelitian yang dilakukan oleh Dwitasari, Ilhamuddin, dan
Widyasari (2015) menyatakan bahwa dukungan sosial dari atasan, rekan
kerja dan perusahaan akan membuat karyawan semakin terikat dengan
perusahaan. Lebih lanjut dari penelitian tersebut juga ditemukan bahwa
dukungan perusahaan dalam bentuk pemberian kesempatan untuk naik
jabatan serta mendengarkan kritik dan saran dari karyawan membuat
karyawan semakin terikat.
d) Modal Sosial (Social Capital)
Menurut Putnam (1993) modal sosial merupakan fitur sosial
organisasi yang terdiri dari kepercayaan, norma, sikap timbal balik dan
jaringan. Mampu meningkatkan efisiensi dari masyarakat dengan tindakan
yang terkordinasi. Kepercayaan merupakan penilaian mengenai individu
berdasarkan riwayat interaksi yang sudah berjalan sebelumnya. Informasi
tersebut akan digunakan untuk melihat pola perilaku dari individu. Norma
merupakan standar sosial yang digunakan untuk memandu individu di
dalam kelompok. Sikap timbal balik merupakan konsep pertukaran sosial
dimana individu akan mendapatkan keuntungan baik sekarang atau di
masa yang akan datang. Jaringan memungkinkan adanya pemecahan
masalah bersama, belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan kelompok.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ko, Choi, Rhee dan
Moon (2018) menyatakan bahwa modal sosial ini memberikan pengaruh
terhadap keterikatan kerja pada karyawan. Modal sosial ini mampu
memberikan karyawan perasaan positif dalam bekerja mengingat modal
sosial ini memberikan hubungan dan situasi yang nyaman. Misalnya
terbukanya keleluasaan untuk bertanya mengenai pekerjaan dan dukungan
dari keluarga untuk tetap termotivasi dalam bekerja. Penggunaan potensi
yang karyawan miliki sesuai dengan yang dibutuhkan oraganisasi. Hal
tersebut akan meningkatkan kesejahteraan kayawan dan memunculkan
sikap keteikatan kerja.
Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa terdapat
empat faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja yaitu tuntutan kerja,
sumber daya pribadi, sumber daya pekerjaan dan modal sosial. Pada
penelitian ini faktor yang dirasa memiliki hubungan yang erat dengan
keterlibatan kerja yaitu modal sosial.

Adapun aspek dari keterikatan kerja menurut Scahaufeli, Salanova,
Gonzalez-Roma, dan Bakker (2002) dibagi menjadi tiga, yaitu:
a) Semangat (vigor)
Semangat merupakan satu paket energi dan resiliensi mental yang
digunakan selama bekerja. Adanya kemauan untuk mengerahkan semua
usahanya dalam menyelesaikan masalah dan ketekunan dalam
menghadapi kesulitan kerja. Semangat yang muncul mampu memberikan
tambahan energi untuk membantu karyawan melakukan segala tugas yang
diberikan tanpa mengeluh. Energi tersebut juga membantu karyawan agar
merasa tidak mudah lelah. Contohnya karyawan administrasi kredit akan
tetap mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh sungguh walaupun
terhalang masalah seperti lambatnya divisi lain dalam memberikan bukti
atau laporan keuangan. Karyawan juga selalu bersemangat berangkat ke
tempat kerja sehingga jarang terlambat.
b) Dedikasi (dedication)
Dedikasi merupakan perasaan terlibat secara penuh pada saat
mengerjakan pekerjaannya. Ditandai dengan adanya perasaan antusias,
berarti, penuh inspirasi, bangga, dan menyukai tantangan. Perasaan
dimana karyawan berada pada kondisi mood yang baik untuk mengerjakan
pekerjaan. Hal tersebut akan berkorelasi dengan datangnya inspirasi dan
ide untuk menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya karyawan administrasi
kredit akan berkontribusi secara langsung dengan pekerjaannya. Rela
meluangkan waktunya untuk membantu rekan kerja dalam mengumpulkan
laporan keuangan. Dilakukan dengan menanyakan atau mendatangi divisi
yang bertanggung jawab mengumpulkan laporan keuangan nasabah bila
dirasa hal tersebut membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih
optimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan karyawan karena merasa hal
tersebut bagian dari pekerjaannya.
c) Penghayatan (absortion)
Penghayatan merupakan kegiatan dimana karyawan merasa penuh
konsentrasi dan serius dalam mengerjakan pekerjaannya. Karyawan juga
merasa senang dengan pekerjaannya. Hal tersebut membuat karyawan
merasa bahwa waktu berjalan sangat cepat saat bekerja dan kesulitan untuk
memisahkan diri dengan pekerjaan. Karyawan akan merasa tenggelam
dengan pekerjaannya. Keuntungan yang didapatkan berupa kualitas
pekerjaan yang baik. Contohnya karyawan administrasi kredit yang senang
dengan pekerjaannya akan nyaman untuk bekerja dalam jangka waktu
yang lama. Karyawan tidak keberatan bila harus lembur dalam
mengerjakan tugasnya.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan aspek yang digunakan
oleh Scahaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, dan Bakker (2002). Keterikatan
kerja memiliki tiga aspek yaitu semangat, dedikasi, dan penghayatan

Menurut Scahaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, dan Bakker (2002),
keterikatan kerja merupakan kegiatan penuh semangat bekerja yang ditandai
dengan karakteristik semangat, dedikasi, dan juga absorbsi pada pekerjaan.
Semangat mengacu pada energi, ketahanan dan usaha dalam melaksanakan
pekerjaan. Dedikasi merujuk pada rasa bangga, antusias, dan rasa bermakna.
Absorbsi mengacu pada keterlarutan yang ditandai dengan konsentrasi penuh
dalam bekerja dan merasa bahwa waktu berjalan lebih cepat.
Sedangkan menurut Robbins (2008), keterikatan kerja juga merupakan
tingkat sejauh mana karyawan memihak pekerjaannya dan secara aktif
berpartisipasi di dalamnya dan menganggap bahwa pekerjaan tersebut penting
bagi dirinya. Karyawan dengan keterikatan kerja yang tinggi tidak akan
mengeluh dengan beban kerja yang diberikan oleh perusahaan.
Menurut pernyataan dari Blau dan Boal (dalam Setyorini, Maghfiroh &
Farida, 2012), keterikatan kerja merupakan suatu tindakan dan pernyataan
positif dari keterikatan pekerjaan dengan diri individu sendiri. Karyawan
memahami bahwa pekerjaan yang sedang diambil ini memiliki andil dalam
membangun kredibilitasnya. Karyawan akan memberikan performa terbaiknya
pada perusahaan untuk mencapai hal tersebut.
Menurut Morrison dan Phelps (1999) keterikatan kerja merupakan
motivasi dasar intrinsik yang meningkatkan perilaku kerja proaktif karyawan.
Memperkuat keteguhan dalam mencapai tujuan dengan semangat yang tinggi,
rasa antusiasme, dan rasa bangga pada pekerjaannya.Berdasarkan beberapa
paparan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keterikatan kerja merupakan
perasaan positif seperti semangat dan tenggelam dalam pekerjaannya serta
menganggap pekerjaan tersebut penting bagi dirinya.

Menurut Fey dan Denison (2003) terdapat beberapa aspek pada budaya
organisasi yang mencangkup sebagai berikut :
1. Involvement (keterlibatan)
Keterlibatan menunjukkan tingkat partisipasi karyawan atau anggota organisasi
dalam pengambilan keputusan-keputusan demi kemajuan organisasi.
Organisasi yang efektif memberdayakan karyawannya, membangun karyawan
secara tim, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di semua
tingkat.
2. Consistency (konsistensi)
Konsistensi menunjukkan akan tingkat kesepakatan anggota organisasi
terhadap asumsi dasar dan nilai-nilai organisasi. Organisasi juga cenderung
efektif karena para karyawan memiliki budaya “kuat” yang konsisten,
terkoordinasi, dan terinegrasi dengan baik.
3. Adaptability (adaptabilitas)
Adaptabilitas adalah kemampuan organisasi dalam merespon perubahanperubahan lingkungan ekstrenal dengan melakukan perubahan internal
organisasi.
4. Mission (misi)
Misi merupakan arah atau tujuan inti dari organisasi yang menjadikan anggota
organisasi yakin dan teguh teradap apa yang dianggap penting oleh organisasi.
Organisasi yang sukses memiliki tujuan yang jelas dan arahan yang
mendifinisikan tujuan.
Budaya organisasi yang efektif menurut Luthans (dalam Chatab, 2007)
dapat dilihat melalui beberapa aspek yaitu
a. Keteraturan perilaku atau aturan-aturan perilaku
Keteraturan perilaku ini seperti halnya bahasa yang sama dan perilaku yang
dilakukan oleh sesama karyawan di dalam organisasi atau perusahaan dalam
berkomunikasi satu sama lain.
b. Norma
Norma merupakan standar perilaku atau pedoman yang ada di dalam
perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi sesuai
dengan standarnya.
c. Nilai yang dominan
Nilai dominan merupakan sebuah mutu dari produk yang tinggi sehingga
karyawan harus bekerja secara baik agar hasil yang diberikan pada produk
menjadi produk tinggi dengan kualitas yang baik.
d. Filosofi
Suatu kebijakan yang diterapkan oleh atasan atau pimpinan tentang
bagaimana para karyawan diperlakukan sebaik mungkin oleh perusahaan agar
para karyawan merasa senang dan nyaman ketika bekerja.
e. Aturan
Yaitu sebuah tuntutan bagi pekerja yang baru untuk bekerja dalam organisasi
sesuai dengan nilai atau aturan-aturan yang ada, para karyawan baru tersebut
harus mengikuti standar kerja atau prosedur kerja yang sesuai dengan budaya
perusahaan.
f. Iklim organisasi
Cara pandang anggota organisasi yang berinteraksi dengan pelanggan intrenal
dan ekstrenal atau pengaturan tata letak kerja.
Berdasarkan penjelasan aspek-aspek budaya organisasi di atas dapat
disimpulkan bahwa, budaya organisasi mempunyai beberapa aspek sebagai
berikut, aspek Involvement (keterlibatan), aspek Consistency (konsistensi), aspek
Adaptability (adaptabilitas), dan aspek Mission (misi atau tujuan), aspek
keteraturan perilaku, aspek norma, aspek nilai yang dominan, aspek filosofi, aspek
aturan dan aspek iklim organisasi. Peneliti menggunakan aspek yang
dikemukakan oleh Fey dan Denison (2003) yaitu aspek Involvement
(keterlibatan), aspek Consistency (konsistensi), aspek Adaptability (adaptabilitas),
dan aspek Mission (misi atau tujuan) karena aspek tersebut sesuai dengan hasil
wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada karyawan PT Primissima

Fey dan Denison (2003) budaya organisasi merupakan nilai-nilai,
kepercayaan, dan prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai dasar sistem manajemen
organisasi, praktek-praktek manajemen dan perilaku yang membantu memperkuat
prinsip dasar. Menurut Trang (2013) budaya organisasi merupakan nilai,
anggapan, asumsi, sikap dan norma perilaku yang telah melembaga kemudian
diwujudkan dalam penampilan, sikap dan tindakan, dari setiap anggota sehingga
menjadi identitas dari organisasi tertentu. Sedangkan menurut Selfiana (2016)
budaya organisasi merupakan sebuah nilai-nilai dominan yang disebarluaskan ke
dalam organisasi atau perusahaan yang akan dijadikan filosofi kerja karyawan
yang menjadikan panduan bagi kebijakan perusahaan dalam mengelola karyawan
maupun konsumen. Budaya organisasi dapat memberikan arah dan pedoman bagi
setiap anggota organisasi dalam setiap tindakan yang dilakukan dan pekerjaan.
Dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensi persaingan, organisasi
harus dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia juga memperkuat
budaya organisasinya sehingga mampu menyesuaikan dengan perubahanperubahan sesuai kebutuhan konsumen seperti pada saat ini.
Menurut Hofstede (dalam Ismail, 2008) menyatakan bahwa budaya
organisasi merupakan keseluruhan pola pikiran, perasaan, dan tindakan dari suatu
kelompok sosial atau organisasi yang membedakan dengan kelompok sosial atau
organisasi yang lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya
organsasi adalah semua bentuk usaha, pikiran, dan kegiatan dalam menghadapi,
menguasi, dan mengendalikan diri di dalam organisasi demi kelangsungan
organisasi yang bersangkutan. Budaya organisasi sebagai sebuah pola asumsi
dasar yang dapat dipelajari dalam sebuah organisasi untuk memecahkan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan cara sebaik mungkin dan
benar, selanjutnya diajarkan kepada para anggota yang baru sebagai cara yang
benar untuk menyadari, berpikir, dan merasakan dalam hubungan untuk
menyelesaikan masalah tersebut Schein (dalam Bangun, 2008). Lebih lanjut
menurut Imawati dan Amalia (2011) budaya organisasi merupakan cara-cara
berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola tertentu yang ada dalam
organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Beraneka ragamnya
bentuk organisasi atau perusahaan, tentunya mempunyai budaya yang berbedabeda hal ini wajar karena lingkungan organisasinya berbeda-beda pula. Menurut
Moeljono (dalam Lina, 2014) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah sistem
nilai-nilai yang diyakini seluruh anggota di dalam organisasi dan yang dipelajari,
diterapkan serta dikembangkan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat
dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan
yang telah ditetapkan.
Robbins (dalam Arifin, 2010) budaya organisasi merupakan kesamaan
persepsi yang dipegang oleh anggota organisasi dalam memberikan sebuah arti
dari suatu nilai yang ada, budaya organisasi ini akan membentuk norma-norma
dan akan menjadi pedoman perilaku yang menentukan sikap para anggota
organisasi. Budaya organisasi dapat memberikan arah dan pedoman bagi setiap
anggota organisasi dalam setiap tindakan dan pekerjaan (dalam Hasanah &
Suartana, 2014). Selanjutnya menurut Bakti (2016) budaya organisasi adalah
suatu alat dalam menafsirkan kehidupan dan perilaku dari para karyawan yang
berada di organisasi, budaya yang kuat merupakan perangkat yang sangat
bermanfaat untuk mengarahkan perilaku karena membantu para karyawan untuk
melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga setiap karyawan pada awal
pekerjaannya perlu memahami budaya dan bagaimana budaya tersebut dapat
diterapkan pada perilaku keseharian.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah
suatu bentuk persepsi tentang perilaku atau kebiasaan yang ada di dalam
organisasi, kebiasaan tersebut sesuai dengan norma-norma yang akan
mempengaruhi cara bekerja, berperilaku, dan menyelesaikan permasalahan dari
setiap anggota demi tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut.

Menurut Lockwood (2007) employee engagement dipengaruhi oleh
beberapa faktor sebagai berikut :
a. Budaya organisasi dan kepemimpinannya
Budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang
dikembangkan oleh organisasi yang menuntun perilaku anggota organisasi
tersebut (Marliani, 2015). Menurut Schein 1992 (dalam Marliani, 2015)
budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk
bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu
beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota
organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang
baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir dan merasakan
masalah yang dihadapi.
Menurut Sarros & Butchatsky 1996 (dalam Marliani, 2015) kepemimpinan
dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk
memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan
bersama yang dirancang untuk memberi manfaat individu dan organisasi.
b. Kualitas komunikasi yang ada dalam organisasi
Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan (ide,
gagasan) dari satu orang kepada orang lain. Pada umumnya, komunikasi
dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah
pihak, apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya
komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan,
menunjukkan sikap tertentu.
c. Gaya manajemen yang diterapkan
Gaya manajemen merupakan suatu metode kepemimpinan atau leadership
method yang digunakan oleh seorang manajer dalam menangani
permasalahan atau situasi kondisi yang dihadapinya didalam organisasi atau
perusahaan.
d. Tingkat kepercayaan dan respek terhadap lingkungan kerja
Kepercayaan adalah kesediaan atau kerelaan untuk bersandar pada rekan yang
terlibat dalam pertukaran yang diyakini. Kerelaan merupakan hasil dari
sebuah keyakinan bahwa pihak yang terlibat dalam pertukaran akan
memberikan kualitas yang konsisten, kejujuran, bertanggung jawab, ringan
tangan dan berhati baik. Keyakinan ini akan menciptakan sebuah hubungan
yang dekat antar pihak yang terlibat pertukaran.
e. Reputasi organisasi itu sendiri
Reputasi adalah suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang atau
penilaian pada suatu benda tertentu. Reputasi atau citra dapat berubah-ubah
dari baik maupun buruk apabila kemudian ternyata tidak didukung oleh
keadaan yang sebenarnya. Reputasi merupakan kesan, perasaan, gambaran
dari publik terhadap suatu perusahaan atau organisasi, kesan yang dengan
sengaja diciptakan dari suatu objek, orang maupun suatu organisasi.
Menurut Bakker dan Demerouti (dalam Anggraini, Astuti, & Prasetya,
2016) bahwa faktor-faktor dari employee engagement sebagai berikut :
a. Sumber daya kerja (Job resources)
Sumber daya kerja adalah aspek fisik, sosial, psikologis, atau organisasional
dari pekerjaan yang mampu mengurangi tuntutan pekerjaan dalam kaitannya
dengan pengorbanan psikologis yang diberikan oleh karyawan. Karyawan
tersebut mampu memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan dan
menstimulasi pengembangan dan pembelajaran.
b. Tuntutan kerja (Job demands)
Tuntutan kerja merupakan aspek-aspek dari fisik, psikologis, sosial dan
organisasi terhadap pekerjaan yang membutuhkan usaha dalam bentuk fisik,
kognitif maupun emosional secara terus menerus. Oleh karena itu, hal ini
diasosiasikan dengan biaya fisik dan atau psikologis tertentu.
c. Sumber daya pribadi (Personal resources)
Sumber daya pribadi merupakan sumber daya diri yang positif dari karyawan
terkait dengan ketahanan dan mengacu pada kemampuan para karyawan
untuk mengendalikan dan memberikan dampak baik pada lingkungan kerja
karyawan tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dari
employee engagement sebagai berikut, Budaya organisasi dan kepemimpinan,
Kualitas komunikasi yang ada dalam organisasi, Gaya manajemen yang
diterapkan, Tingkat kepercayaan dan respek terhadap lingkungan kerja, Reputasi
dari perusahaan atau organisasi itu sendiri, Sumber daya kerja (Job Resources),
Tuntutan kerja (Job demands), Sumber daya pribadi (Personal resources).
Peneliti memilih faktor budaya organisasi karena sesuai dengan hasil wawancara
yang dilakukan pada karyawan PT Primissima bahwa kurangnya penerapan nilainilai yang ada diperusahaan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Federman 2009
(dalam Akbar, 2013) bahwa kebudayaan (culture) merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi employee engagement di dalam perusahaan. Kebudayaan
(culture) yang ada di dalam perusahaan atau biasa disebut dengan istilah budaya
organisasi merupakan ciri khas yang dimiliki perusahaan yang akan dapat
membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan yang lainnya.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2013) terdapat pengaruh
budaya organisasi terhadap employee engagement karyawan, hal ini berarti bahwa
terdapat pengaruh positif yang antara budaya organisasi dengan employee
engagement di PT. Primatexco Indonesia di Batang. Artinya apabila perusahaan
memiliki budaya organisasi yang baik, maka employee engagement di dalam
perusahaan akan baik, dan begitu pula sebaliknya.

Employee engagement merupakan hal positif, yang terkait dengan keadaan
pikiran yang ditandai dengan vigor (semangat), dedikasi, dan absorption atau
penyerapan (Schaufeli dan Bakker, 2004).
a. Vigor atau semangat
Merupakan curahan energi dan mental yang kuat selama bekerja, keberanian
untuk berusaha sekuat tenaga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, juga
kemauan untuk menginvestasikan segala upaya dalam suatu pekerjaan, dan
tetap bertahan meskipun menghadapi kesulitan mencerminkan kesiapan untuk
mengabdikan upaya dalam pekerjaan seseorang. Sebuah usaha untuk terus
energik saat bekerja dan kecenderungan untuk tetap berusaha dalam
menghadapi tugas walau kesulitan atau kegagalan.
b. Dedikasi
Merupakan sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi
keberhasilan dari suatu usaha dengan tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa
juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan
diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh demi tercapainya sebuah
tujuan dari organisasi.
c. Absorption
Absorption (penyerapan) ditandai dimana seseorang menjadi benar-benar
tenggelam dalam pekerjaan dengan waktu tertentu dan akan merasa sulit
untuk melepaskan diri dari pekerjaannya, walaupun pekerjaan yang
dilakukannya berulang-ulang karyawan tidak pernah merasa bosan dengan
pekerjaan tersebut.
Sedangkan menurut Watson (dalam Rana, Ardichivili, & Tkachenko, 2014)
keterikatan karyawan mengacu pada hubungan yang luas dan mendalam antara
anggota organisasi (karyawan) terhadap organisasi. Keterikatan memainkan peran
penting dalam lingkungan bisnis. Hal tersebut dapat didefinisikan, keterikatan
karyawan meliputi 3 dimensi yaitu :
a. Rational
Yaitu suatu sikap yang dilakukan berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang
logis dan cocok dengan akal, dalam hal tersebut seorang karyawan akan
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan menggunakan
kemampuan berpikir atau menggunakan akal dari pada menggunakan batin
dan perasaan, selain itu karyawan mampu memahami dengan baik peran dan
tanggung jawab di dalam pekerjaannya.
b. Emotional
Yaitu suatu perasaan dan pikiran-pikiran tertentu yang akan mendorong
seseorang untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang
berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Perasaan tersebut akan
memunculkan gairah atau antusias para karyawan untuk bekerja dan antusias
terhadap organisasi tempat bekerja.
c. Motivational
Yaitu sebuah rangsangan atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang yang
ingin bekerjasama secara maksimal dalam melakukan suatu hal yang sudah
direncanakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Seorang anggota
organisasi yang mempunyai motivasi akan bersedia berkontribusi dengan
berusaha dan bekerja sesuai peran masing-masing dengan sebaik mungkin.
Berdasarkan aspek employee engagement yang dijelaskan tersebut dapat
disimpulkan bahwa, employee engagement mempunyai beberapa aspek sebagai
berikut aspek vigor atau semangat, aspek dedikasi, aspek absorption, aspek
rational, aspek emotional, dan aspek motivational. Peneliti memilih aspek
employee engagement menurut Schaufeli dan Bakker (2004) yaitu aspek vigor
atau semangat, aspek dedikasi, dan aspek absorption karena sesuai dengan kondisi
pada karyawan di PT Primissima dan sesuai dari hasil wawancara yang dilakukan
oleh peneliti.

Schaufeli dan Bakker (2004) mendefinisikan employee engagement
merupakan sikap positif, penuh makna, dan motivasi yang tinggi pada anggota
organisasi terhadap pekerjaan yang dikarakteristikkan dengan vigor (tingkatan
energi yang tinggi, keinginan berusaha yang kuat), dedication (antusias terhadap
pekerjaan, pengabdian pada cita-cita), dan absorption (konsentrasi yang penuh
pada pekerjaan). Menurut Khan (1990) menyatakan bahwa engagement adalah
pemanfaat diri dari anggota suatu organisasi untuk peran pekerjaan masingmasing dengan menggunakan dan mengekspresikan diri, baik secara fisik,
kognitif, dan emosional selama menjalankan perannya didalam suatu organisasi
atau perusahaan. Employee engagement bukan merupakan sikap, melainkan
tingkatan di mana seorang individu penuh perhatian dan senang dalam
melaksanakan tugas yang diberikan.
Menurut Kular (dalam Sadana & Vany, 2014) berpendapat keterikatan
mengacu pada tingkat energi pekerjaan, keyakinan yang positif, dan perasaan
mengenai organisasi, serta kondisi kerja dan nilai pekerjaan bagi karyawan.
Robinson (dalam Piartrini, 2011) mendefinisikan keterikatan karyawan
merupakan sikap positif pada seorang karyawan terhadap organisasi dan nilai dari organisasi tersebut. Seorang karyawan yang mempunyai keterikatan tinggi
mempunyai pemahaman dan kepedulian pada lingkungan organisasi, mampu
bekerja sama untuk meningkatkan pencapian hasil dari suatu organisasi atau
perusahaan.
Selanjutnya menurut Mustika dan Rahardjo (2017) engagement merupakan
hubungan yang kuat antara karyawan dengan pekerjaan dan dengan orang-orang
tempat karyawan tersebut bekerja. Karyawan mampu menemukan makna pribadi
dalam pekerjaan, bangga dengan apa yang dilakukan dan percaya bahwa
organisasi akan menghargai apa yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan
organisasi. Menurut Marciano (dalam Akbar, 2013) seorang karyawan atau
pekerja yang engaged akan mempunyai keterlibatan kepada perusahaan sesuai
dengan tujuan, menggunakan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan
tugas, menjaga perilakunya saat bekerja, memastikan bahwa karyawan tersebut
telah menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan dan bersedia
mengambil langkah perbaikan atau evaluasi jika memang diperlukan. Menurut
Selfiana (2016) employee engagement meupakan sebuah bentuk keterlibatan atau
kerikatan pada karyawan dengan organisasi atau perusahaan yang membuat para
karyawan tersebut memiliki komitmen kuat terhadap perusahaan.
Santosa (2012) employee engagement sebagai bentuk pernyataan karyawan
terhadap pekerjaannya melebihi apa yang diharapkan oleh organisasi, para
karyawan akan secara penuh terlibat dan antusias terhadap pekerjaan tersebut.
Para karyawan yang engaged akan peduli dengan masa depan perusahaan dan rela
untuk menginvestasikan karya terbaiknya untuk kesuksesan organisasi tempat
karyawan tersebut bekerja. Menurut Wulandari (2011) employee engagement
merupakan sebuh konsep perilaku dari seorang pegawai atau karyawan yang
mengerahkan segala usaha untuk terlibat penuh di dalam organisasi berdasarkan
ikatan emosionalnya terhadap organisasi sehingga mampu menghantarkan
organisasi tersebut menuju kesuksesan. Selanjutnya menurut Rachmatullah,
Susanty, dan Partono (2015) menyimpulkan bahwa employee engagement
merupakan sebuah sikap positif yang dimiliki karyawan dengan penuh makna,
energi atau motivasi yang tinggi, dan suatu keinginan untuk berusaha selain itu
karyawan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan pada pekerjaannya
demi nilai dan tujuan organisasi.
Dari definisi-definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa employee
engagement adalah kesediaan atau kemampuan karyawan untuk memfokuskan
energi dan menunjukkan usaha yang keras demi mencapai tujuan organisasi selain
itu karyawan bekerja dengan penuh konsentrasi, merasa bangga karena telah
menjadi karyawan dari perusahaan tersebut, dan merasa bahwa pekerjaan yang
dilakukan penting baginya.

Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Rhoades dan Eisenberger,
(2002) mengindikasikan bahwa 3 kategori utama dari perlakuan yang
dipersepsikan oleh karyawan memiliki hubungan dengan persepsi dukungan
organisasi. Ketiga kategori utama ini adalah sebagai berikut:
a. Keadilan menurut Greenberg (dalam Rhoades & Eisenberger, 2002) keadilan
menyangkut cara yang digunakan untuk menentukan bagaimana
mendistribusikan sumber daya di antara karyawan. Shore (dalam Rhoades &
Eisenberger, 2002) menyatakan bahwa banyaknya kasus yang berhubungan
dengan keadilan dalam distribusi sumber daya memiliki efek kumulatif yang
kuat pada persepsi dukungan organisasi, hal ini menunjukkan bahwa organisasi
memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Cropanzo dan
Greenberg (dalam Rhoades & Eisenberger, 2002) membagi keadilan
prosedural menjadi aspek keadilan struktural dan aspek sosial. Aspek struktural
mencakup peraturan formal dan keputusan mengenai karyawan. Sedangkan
aspek sosial seringkali disebut dengan keadilan interaksional yang meliputi
bagaimana memperlakukan karyawan dengan penghargaan terhadap martabat
dan penghormatan karyawan.
b. Dukungan Atasan menurut Kottke dan Sharafinski (dalam Rhoades &
Eisenberger, 2002) yaitu karyawan mengembangkan pandangan umum tentang
sejauh mana atasan menilai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan
karyawan. Levinson, dkk., (dalam Rhoades & Eisenberger, 2002 menyatakan
atasan bertindak sebagai agen dari organisasi yang memiliki tanggung jawab
untuk mengarahkan dan mengevaluasi kinerja bawahan, dan karyawan melihat
orientasi atasan sebagai indikasi adanya dukungan organisasi.
c. Penghargaan Organisasi dan Kondisi Pekerjaan menurut Shore and Shore
(dalam Rhoades & Eisenberger, 2002) menyatakan bahwa kegiatan sumber
daya manusia yang menunjukan pengakuan atau kontribusi karyawan, akan
memiliki hubungan yang positif dengan persepsi dukungan organisasi, terdapat
berbagai imbalan dan kondisi kerja yang diteliti hubunganya dengan persepsi
dukungan organisasi seperti adanya gaji, pengakuan, promosi, keamanan dalam
bekerja, kemandirian, peran stressor, pelatihan dan ukuran organisasi. Bentuk
dari penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan ini adalah sebagai berikut:
1) Gaji, pengakuan, dan promosi yaitu sesuai dengan teori dukungan
organisasi, kesempatan untuk mendapatkan hadiah (gaji, pengakuan, dan
promosi) akan meningkatkan kontribusi karyawan dan akan meningkatkan
persepsi dukungan organisasi (Rhoades & Eisenberger, 2002).
2) Keamanan dalam bekerja menurut Griffith, dkk., (dalam Rhoades &
Eisenberger, 2002) adanya jaminan bahwa organisasi ingin
mempertahankan keanggotaan dimasa depan memberikan indikasi yang
kuat terhadap persepsi dukungan organisasi.
3) Kemandirian menurut Cameron, dkk., (dalam Rhoades & Eisenberger,
2002) berarti adanya kontrol akan bagaimana karyawan melakukan
pekerjaannya. Organisasi yang menunjukkan kepercayaan terhadap
kemandirian karyawan untuk memutuskan dengan bijak bagaimana
melaksanakan pekerjaan, sehingga meningkatkan persepsi dukungan
organisasi.
4) Peran stressor menurut Lazarus dan Folkman (dalam Rhoades &
Eisenberger, 2002) stres mengacu pada ketidakmampuan individu
mengatasi tuntutan dari lingkungan stres berkorelasi negatif dengan
persepsi dukungan organisasi karena karyawan tahu bahwa faktor-faktor
penyebab stres berasal dari lingkungan yang dikontrol oleh organisasi.
Pendapat Lazarus dan Folkman (dalam Rhoades & Eisenberger, 2002)
stres terkait dengan tiga aspek peran karyawan dalam organisasi yang
berkorelasi negatif dengan persepsi dukungan organisasi, yaitu: tuntutan
yang melebihi kemampuan karyawan bekerja dalam waktu tertentu (workoverload), kurangnya informasi yang jelas tentang tanggung jawab
pekerjaan (role-ambiguity), dan adanya tanggung jawab yang saling
bertentangan (role-conflict)
5) Pelatihan menurut Wayne, dkk., (dalam Rhoades & Eisenberger, 2002)
yaitu pelatihan dalam bekerja dapat dilihat sebagai investasi bagi
karyawan yang nantinya akan mengarah pada peningkatan dukungan
organisasi.
6) Ukuran Organisasi menurut Dekker dan Barling (dalam Rhoades &
Eisenberger, 2002) menyatakan bahwa suatu individu merasa kurang
dihargai dalam organisasi besar, karena kebijakan dan prosedur sangat
kuat dalam mengatur karyawan. Hal tersebut dapat mengurangi dukungan
organisasi pada karyawan.
Aselage dan Eisenberger (2003) mengemukakan 4 aspek persepsi
dukungan organisasi yaitu:
a. Kepedulian organisasi aspek ini menggambarkan kepedulian organisasi kepada
kesejehteraan karyawan. Hal tersebut dapat terjadi, karena setiap pengelaman
positif karyawan yang ditimbulkan oleh organisasi akan membuat karyawan
merasa untuk perlu membantu organisasi untuk mencapai tujuannya.
b. Nilai kontribusi karyawan aspek ini menggambarkan bahwa organisasi
menjunjung tinggi sikap untuk menghargai setiap usaha dan kontribusi yang
karyawan berikan kepada organisasi.
c. Kebutuhan sosio emosional aspek ini menggambarkan bahwa organisasi akan
memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik, sehingga karyawan dapat mengeksplorasi
kemampuannya dan menunjukan performa kerja terbaik.
d. Kesediaan organisasi untuk membantu aspek ini menggambarkan tentang
kecenderungan organisasi untuk memberikan bantuan jika karyawan
memerlukan bantuan, baik itu dalam hal pekerjaan maupun di luar pekerjaan.
Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, peneliti
menyimpulkan bahwa aspek-aspek dari persepsi dukungan organisasi yaitu
keadilan, dukungan atasan, penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan
meliputi gaji, keamanan dalam bekerja, kemandirian, peran stressor, kepedulian
organisasi, nilai kontribusi karyawan, kebutuhan sosio emosional, kesediaan
organisasi untuk membantu. Berdasarkan pendapat diatas peneliti memilih aspekaspek menurut Rhoades dan Eisenberger (2002) yaitu keadilan, dukungan atasan,
penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan meliputi gaji, keamanan dalam
bekerja, kemandirian, peran stressor. Peneliti memilih aspek tersebut karena
terdapat penelitian yang telah dilakukan memilih aspek tersebut yaitu penelitian
(Handayani, 2016) dan (Saks, 2006)

Menurut Saks (2006) faktor-faktor pendorong keterikatan karyawan, yaitu:
a. Job Characteristics (Karakteristik Pekerjaan) yaitu kebermaknaan psikologis
dapat dicapai dari karakteristik tugas yang menyediakan pekerjaan yang
menantang, bervariasi, menggunakan keterampilan berbeda, serta karyawan
memiliki kesempatan untuk membuat kontribusi dalam bekerja. Khan (dalam
saks 2006) menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan yang tinggi
menyebabkan individu bekerja dengan sunguh-sungguh sehingga karyawan
menjadi terikat dengan pekerjaanya.
b. Reward and Recognition (Penghargaan dan Pengakuan) menurut Maslach,
dkk., (2001) kurangnya penghargaan dan pengakuan dapat menyebabkan
kelelahan, pengakuan dan penghargaan merupakan hal yang penting untuk
membentuk keterikatan. Ketika karyawan menerima penghargaan dan
pengakuan dalam organisasinya, maka karyawan akan berkontribusi penuh
serta merasa memiliki kewajiban yang tinggi dalam bekerja.
c. Perceived Organizational and Supervisor Support (Persepsi Dukungan
Organisasi dan Dukungan Atasan) yaitu organisasi dan atasan dapat
menghargai kontribusi karyawan, serta organisasi dan atasan ada disaat
karyawan membutuhkan. Jika karyawan telah mendapatkan dukungan dari
organisasi dan atasan maka karyawan akan berkontribusi secara penuh ketika
bekerja sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapi tujuan (Rhoades,
dkk., 2001). Hal ini sejalan dengan pendapat Kahn (dalam Saks, 2006) bahwa
suatu anggota merasa aman dengan lingkungan kerja menunjukkan
keterbukaan serta berani dalam mencoba hal-hal yang baru. Menurut Schaufeli
dan Bakker (2002) menemukan bahwa dukungan dari rekan-rekan diprediksi
dapat membentuk keterikatan pada karyawan.
d. Distributive and Procedural Justice (Penyaluran Keadilan dan Prosedur)
menurut Colquiit, dkk., (2001) dalam penelitiannya tentang keadilan organisai
bahwa persepsi keadilan berkaitan dengan hasil organisasi seperti kepuasan
kerja dan komitmen. Kurangnya keadilan dapat menyebabkan kelelahan pada
karyawan dan sementara persepsi positif dari keadilan dapat meningkatkan
keterikatan pada karyawan (Maslach, dkk., 2001). Keadilan distributif
berkaitan dengan persepsi seseorang tentang keadilan dari hasil keputusan.
Selain itu keadilan prosedural mengacu pada keadilan yang dirasakan dari
sarana dan proses yang digunakan untuk menentukan jumlah dan distribusi
sumber daya manusia (Colquitt dan Rhoades dkk, 2001).
Bakker (2009) tiga faktor yang mempengruhi keterikatan karyawan yaitu:
a. Job Resources merujuk pada aspek fisik, sosial, maupun organisasional dari
pekerjaan yang mungkinkan individu untuk mengurangi tuntutan pekerjaan dan
biaya psikologi maupun fisiologi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut,
mencapai target pekerjaan, menstimulusi pertumbuhan, dan perkembangan
individu.
b. Salience of job resources faktor ini merujuk pada seberapa penting atau
bergunanya sumber daya pekerjaan yang dimiliki oleh individu.
c. Personal resousrces merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh karyawan
seperti kepribadian, sifat, usia.
Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, peneliti
menyimpulkan faktor- faktor yang mempengaruhi keterikatan karyawan yaitu
karakteristik pekerjaan, persepsi dukungan organisasi, persepsi dukungan
pimpinan, reward dan pengakuan, keadilan prosedur, dan penyaluran keadilan,
Job resource, Salience of job resoaurce, dan Personal resource merupakan
faktor–faktor yang dapat mempengaruhi keterikatan karyawan. Berdasarkan hal
tersebut peneliti memilih persepsi dukungan organisasi sebagai variabel bebas
dalam penelitian ini karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh
Mujiasih (2015) bahwa terdapat hubungan perceived organizational support
(persepsi dukungan organisasi) dengan keterikatan karyawan, persepsi dukungan
organisasi memberikan sumbangan efektif sebesar 39,8% pada employee
engagement (keterikatan karyawan). Hal tersebut menarik minat peneliti untuk
membuktikan kembali mengenai hubungan persepsi dukungan organisasi dengan
keterikatan karyawan.

Menurut Schaufeli, dkk., (2002), aspek dari keterikatan karyawan terdiri
dari tiga yaitu:
a. Vigor merupakan aspek yang ditandai dengan tingginya tingkat kekuatan dan
resiliensi mental dalam bekerja, keinginan untuk berusaha dengan sungguhsungguh dalam bekerja dan gigih dalam menghadapi kesulitan.
b. Dedication merupakan aspek yang ditandai dengan perasaan yang penuh
makna, antusias, inspirasi, bangga dan merasa tertantang dalam bekerja.
Karyawan yang memiliki skor dedication yang tinggi secara kuat akan
mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan sebagai pengalaman berharga,
menginspirasi dan menantang dalam bekerja. Sedangkan skor yang rendah
pada dedication berarti tidak mengidentifikasi diri karyawan dengan
pekerjaannya karena karyawan tidak memiliki pengalaman bermakna,
menginspirasi atau menantang, terlebih lagi karyawan merasa tidak antusias
dan bangga terhadap pekerjaan yang dilakukan.
c. Absorption merupakan aspek yang ditandai dengan adanya konsentrasi dan
minat yang mendalam, tenggelam dalam pekerjaan, waktu terasa berlalu begitu
cepat dan individu sulit melepaskan diri dari pekerjaan sehingga melupakan
segala sesuatu disekitarnya. Orang-orang yang memiliki skor tinggi pada
absorption biasanya merasa senang, perhatiannya tersita oleh pekerjaan, dan
memiliki kesulitan untuk memisahkan diri dari pekerjaan. Akibatnya, yang ada
di sekitarnya terlupakan. Sebaliknya karyawan dengan skor absorption yang
rendah merasa tidak tertarik dengan pekerjaan yang dilakukan.
Menurut Macey dan Schneider (2008) aspek-aspek dari keterikatan
karyawan yaitu:
1. Trait engagement yaitu pandangan positif mengenai kehidupan dan pekerjaan.
Meliputi kepribadian yang proaktif, kepribadian yang dinamis, mempunyai
sifat dan afeksi yang positif, dan mempunyai sifat yang berhati – hati.
2. State engagement yaitu perasaan yang meliputi kepuasan (afektif), keterikatan,
komitmen, dan pemberdayaan.
3. Behavioral engagement yaitu perilaku melebihi tugas yang dibebankan atau
disebut perilaku peran ekstra. Meliputi perilaku sukarela, perilaku proaktif atau
inisiatif personal, ekspansi peran, dan adaptif.
Berdasarkan dua pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat
disimpulkan bahwa aspek-aspek dari keterikatan karyawan yaitu vigor,
dedication, absorption, trait engagemen, state engagement, dan behavioral
engagement. Sementara itu peneliti memilih aspek keterikatan karyawan dari
Schaufeli, dkk., (2002) yaitu vigor, dedication, absorbtion dalam membuat alat
ukur dikarenakan beberapa penelitian banyak menggunakan aspek ini dan aspek
ini lebih sesuai dengan kondisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Schaufeli dan Bakker (2004) mendefinisikan keterikatan karyawan sebagai
keadaan pikiran yang positif, memuaskan, sikap pandang individu yang berkaitan
dengan pekerjaannya. Benthal (dalam Endah Muljiasih, 2015) mengartikan
keterikatan karyawan adalah suatu keadaan bahwa individu menemukan arti diri
secara utuh, memiliki motivasi dalam bekerja, mampu menerima dukungan dari
orang lain secara positif, dan mampu bekerja secara efektif dan efisien di
lingkungan kerja. Selain itu menurut Robbins (2015) keterikatan karyawan yaitu
keterlibatan, kepuasan, dan antusiasme individu terhadap pekerjaan yang
dilakukan.
Macey dan Schneider (2008) mendefinisikan keterikatan karyawan sebagai
penghayatan, bersedia untuk mengorbankan lebih banyak tenaga, waktu demi
pekerjaanya dan menjadi lebih proaktif dalam mencapai tujuan perusahaan.
Menurut Robinson, dkk., (dalam Saks 2006) mendefinisikan keterikatan karyawan
sebagai sikap positif karyawan terhadap organisasi. Karyawan yang memiliki
tingkat keterikatan tinggi pada organsiasi memiliki pemahaman dan kepedulian
terhadap lingkungan operasional organisasi, mampu bekerja sama untuk
meningkatkan pencapaian unit organisasi melalui kerja sama antara karyawan
dengan manajemen. Keterikatan karyawan sendiri merupakan keadaan psikologis,
14
karyawan yang merasa memiliki kepentingan dalam keberhasilan perusahaan dan
memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerja ke tingkat yang melebihi job
requirement yang diminta.
Rothbar (dalam Saks, 2006) mengemukakan penjelasan tentang
keterikatan karyawan sebagai suatu konstruk motivasional yang memiliki dua
dimensi yang meliputi perhatian dan penghayatan. Dalam hal ini perhatian berarti
ketersediaan kognitif individu untuk memikirkan peran kerja dalam suatu periode
waktu dan penghayatan berarti individu memfokuskan diri pada peran kerjanya.
Menurut Abraham (2012) menyatakan bahwa keterikatan karyawan merupakan
derajat kepuasan kerja pada individu serta hubungan emosional dengan
kesuksesan individu yang menghasilkan produktivitas serta inovasi-inovasi baru
dalam bekerja. Lebih lanjut menurut Gallup (dalam Abraham, 2005) bahwa
karyawan yang memiliki keterikatan akan terlibat, berdedikasi pada peran kerja
yang dilakukan, bertahan lebih lama dalam perusahaan, lebih produktif dan
memberikan layanan yang lebih baik untuk perusahaan.
Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterikatan
karyawan merupakan perilaku karyawan yang mampu memanfaatkan diri saat
bekerja dengan penuh penghayatan, gigih dalam menjalakan peran kerja dan
mampu mengekspresikan dirinya baik dari kognitif, afektif dan psikomotor dalam
bekerja.

Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri
dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan
tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan
menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir,
berempati dan berdoa (Goleman, 2018). Selain itu, Salovey dan Mayer
(dalam Goleman, 2000), berpendapat bahwa kecerdasan emosi
merupakan kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan
sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk
memandu pikiran dan tindakan. Individu yang mempunyai kecerdasan
emosi yang tinggi akan mampu mengatasi berbagai masalah atau
tantangan yang muncul dalam hidupnya.
Cooper dan Sawaf (dalam Rahmasari, 2012) mendefinisikan
kecerdasan emosi sebagai kemampuan merasakan, memahami, dan
secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber
energi, informasi, koneksi dan pengaruh yang manusiawi.
Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk memotivasi diri
sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan
hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan
menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir,
berempati dan berdoa pada individu yang mengalami perubahan secara
fisik maupun psikis dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Metode ini digunakan setelah melakukan pemetaan aktivitas-aktivitas yang
menimbulkan waste dan merupakan aktivitas-aktivitas non-value added. Metode
ini digunakan untuk mengetahui penyebab-penyebab apa sajakah yang
menyebabkan terjadinya waste pada suatu aktivitas atau proses. Sifat penggunaan
metode ini adalah dengan melakukan identifikasi penyebab awal hingga akhir
pada aktivitas tersebut. Menurut Jucan (2005), RCA (Root Cause Analysis)
merupakan suatu metodologi untuk mengidentifikasi dan mengoreksi sebab-sebab
yang fungsional. Metode RCA sangat berguna untuk menganalisis suatu
kegagalan sistem tentang hal yang tidak diharapkan yang terjadi, bagaimana hal
itu bisa jadi, dan megapa hal tersebut bisa terjadi. Tujuan dari pengunaan RCA
adalah untuk mengetahui penyebab masalah atau kejadian untuk mengidentifikasi
akar-akar penyebab masalah tersebut. Jika akar penyebab dari suatu masalah tidak
terindentifikasi, maka hanya akan mengetahui gejalanya saja dan masalah itu
sendiri akan tetap ada. Dengan demikian RCA sangat baik untuk mengidentifikasi
akar dari suatu maslaah yang berpotensial menimbulkan risiko operasional di
bagian jasa.
Menurut (Hery,2015) Langkah – Langkah yang dilakukan dalam pembuatan Root
Cause Analysis adalah sebagai berikut :
Root Cause Analysis (RCA) adalah suatu alat (tool) yang digunakan dalam
inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root
cause) dari masalah yang kini sedang dihadapi atau potensi permasalahan.
Langkah 1 – Definisi Masalah
“Masalah apa yang sedang terjadi pada saat ini?”
“Jelaskan gejala yang spesifik, yang menandakan adanya masalah
tersebut”
Langkah 2 – Kumpulkan Data
“Apakah anda memiliki bukti yang menyatakan bahwa masalah tersebut
benar-benar ada?”
“Sudah berapa lama masalah tersebut ada”?
“Dampak apa yang diraskan dengan adanya masalah tersebut?”
Untuk membuat Root Cause Analysis menjadi efektif, kumpulkanlah
perwakilan-perwakilan dari setiap departemen yang terlibat yang memang
memahami situasinya. Dalam hal ini terpakanlah perspektif CATWOE,
yaitu dengan meminta keterangan dari Customer (pelanggan) dan Actor
(Karyawan yang terlibat), serta mendata Transformation Proces (proses
yang mengalami masalah), World View(gambaran besar dan area mana
yang mengalami dampak paling besar), Owner (Pemilik proses), dan
Enviromental Constraint (hambatan dan keterbatasan yang akan
mempengaruhi keberhasilan solusi yang akan dijalankan).
Langkah 3 – Identifikasi Penyebab yang Mungkin
Gunakan beberapa tools, seperti Analisis “Why” (tanyakan “mengapa?”
secara berulang kali hingga anda menemukan jawaban yang paling
mendasar) ; Drill Down (membagi masalah hingga menjadi bagian-bagian
terkecil yang lebih detail utnuk memahami gambaran besarnya); Apresiasi
(menjabarkan fakta-fakta yang ada dan tanyakan “lalu kenapa yang paling
mungkin dari fakta – fakta tersebut); dan Diagram Akibat – Cause and
Effect Diagram (berupa bagan yang menerangkan semua faktor penyebab
yang mungkin utnuk melihat dimana masalah pertama kali muncul).
Langkah 4 – Identifikasi Akar Masalah (Root Cause)
Identifikasi akar penyebab masalah dengan pendekatan why why analysis
umumnya digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah dari suatu
kejadian di semua aspek. Menurut (Rozudin,2018 adaptasi Slack,dkk
2010:563)
Why why analysis dimulai dengan menyatakan permasalahan data
menanyakan “mengapa” permasalahan tersebut terjadi (Praja,2017). Suatu
penyebab kejadian yang terjadi diidentifikasi, maka satu per satu penyebab
kejadian juga teridentifikasi dan selalu dilanjutkan dengan pertanyaan
mengapa penyebab tersebut terjadi dan begitu pula dengan seterusnya.

Proses-proses dalam risk assessment yaitu
Risk identification
Pada tahap ini risiko akan digolongkan kedalam risiko yang
dapat terus meningkat, risiko yang dapat dicegah, dan risiko
yang dapat diatasi dengan segera atau risiko tersebut dapat
diturunkan tingkat keseriusan risiko tersebut (Susilo &
Kaho,2017:110)
Risk analysis
Pada tahap pengembangan ini perlu dilakukan evaluasi risiko
yang akan ditangani terlebih dahulu dan yang ditangani
sesudahnya, dengan cara membuat tabel likehood dan impact
dari semua risiko yang ada (Susilo & Kaho,2017:134)
Risk evaluation
Pada tahap ini analisis risiko akan memprioritaskan mana yang
harus didahulukan penangannya dan risiko mana yang nantinya
bisa ditangani (Susilo & Kaho,2017:1

Menurut (Leo J.Susilo ,Victof Riwu Kaho ISO 31000:3) memiliki prisip
manajemen risiko sebagai berikut :
a. Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah
Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan
kemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. Selaian itu,
juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja,
kepatuhan uterhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan
lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, corporate
governance, efisiensi operasi dan lain-lain.
b. Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi
Manajemen risiko merupakan bagaian dari tanggung jawab manajemen
dan merupakan bagian tidak terpisah dari proses organisasi,proyek, dan
manajemen perubahan. Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang
berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan serta proses organisasi dalam
mencapai sasaran.
c. Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan
Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk
mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan
informasi yang selengkap mungkin.
d. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian
Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam
proses pengambilan keputusan. Manajemen memperkirakan bagaimana
sifat ketidakpastian dan bagaimanakah hal tersebut harus ditangani.
e. Manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu
Sifat sistematik, terstuktur dan tepat waktu digunakan dalam
pendekatan manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi
terhadap efisiensi dan konsistensi manajemen risiko. Dengan dimikian,
hasilnya dapat dibandingkan dengan memberikan hasil serta perbaikan.
f. Manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia
Pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli dan data lain yang
tersedia. Akan tetapi harus disadari bahwa semua informasi ini
mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam porses
pengambilan keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun
perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di antara para ahli.
g. Manajemen risiko adalah khas untuk penggunanya (tailored)
Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal dan
ekternal organisasi, serta sasaran organisasi dan profil risiko yang
dihadapi organisasi tersebut.
h. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya
Penerapan manajemen risiko haruslah mengenali kapabilatas organisasi
persepsi dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar
organisasi, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian
organisasi.
i. Manajemen risiko harus transparan dan inklusif
Untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relavan dan terkini,
para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di setiap
tingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif. Keterlibatan ini
juga harus memungkinkan para pemangku kepentingan terwakili
dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan
pendapat serta kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria
risiko.
j. Majemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap tehadap
perubahan
Ketika terjadi peristiwa baru, baik di dalam maupun di luar organisasi,
konteks manajemen risiko dan pemahaman yang ada juga mengalami
perubahan. Manajemen risiko senantiasa memerhatikan, merasakan,
dan tanggap terhadap perubahan.
k. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan
peningkatan organisasi secara berlanjut
Manjemen organisasi harus senantiasa mengembangkan dan
menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan
kematangan pelaksanaan manajemen risiko, sejalan dengan aspek lain
dari organisasi.

Menurut Lam (2014:241-246), ruang lingkup risiko operasional terdiri atas :
a. Risiko Proses
Risiko operasional timbul dari proses yang tidak efektif dan/atau tidak efisien.
Tidak efektif dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dapat menggagalkan
pencapaian tujuan, sementara tidak efisien dapat diartikan sebagai hal-hal yang
dapat menunjang pencapaian tujuan akan tetapi menghabiskan banyak biaya. Pada
umumnya risiko proses berkaitan dengan proses transaksi, yang mencakup
penjualan, pematokan harga (pricing),dokumentasi, konfimasi, dan pemenuhan
(fulfilment). Risiko-risiko tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dalam aspek
keuangan, pelanggan, dan reputasi perusahaan. Misalnya kesalahan pematokan
harga jual dapat mengakibatkan perusahaan memperoleh laba yang rendah,
sementara masalah pemenuhan dapat mengakibatkan customer menjauh dari
perusahaan.
Risiko signifikan lainnya dapat berasal dari proses dokumentasi.
Ketidakcukupan dokumentasi berpotensi menimbulkan misscommunication antara
pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak sehingga dapat menciptakan
tambahan risiko ketidakpastian ketika terjadi suatu perselisihan. Misalnya
mengenai dokumen persetujuan transaksi.
b. Risiko Sumber Daya Manusia
People Risk biasanya timbul dari hambatan-hambatan yang dialami oleh
karyawan, kompetisi yang tidak membangun pentingnya kesadaran akan risiko.
hambatan karyawan tejadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi posisi-posisi
karyawan di titik-titik kritis karena jangka waktu karyawan lebih pendek, atau
karena kompensasi atau insentif lainnya tidak cukup menarik perhatian kandidatkandidat baru. Kompetisi yang kurang memadai menjadi masalah ketika
karyawan-karyawan perusahaan tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan
yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan tepat. Lalu masalah ketidak
jujuran pencurian aset perusahaan oleh karywan. Sementara masalah budaya
organisasi yang tidak sadar akan risiko berpotensi juga untuk menimbulkan
perilaku-perilaku yang menyimpang dari para karyawan.
c. Risiko insidental
Risk Event merupakan risiko atas kerugian yang berhubungan erat dengan
peristiwa-peristiwa tunggal yang tidak diharapkan, akan tetapi berpotensi
membawa dampak yang serius jika risiko-risiko tersebut benar-bener terjadi.
Misalnya, kecurangan internal atau kecurangan ekternal, kegagalan
sistem,dislokasi pasar, dan bencan alam.
d. Risiko bisnis
Risiko bisnis merupakan risiko atas kerugian yang berhubungan dengan
perubahan yang tidak diharapkan dalam lingkungan kompetitif. Risiko ini
mencakup masalah strategi perusahaan, manajemen klien, pemgembangan
produk, pematokan harga, dan masalah penjualan.
Pengelompokan ruang lingkup risiko operasional juga dipaparkan oleh InterAmerican Development Bank dalam Muslich (2007: 11-14) yang membagi ruang
lingkup risiko operasional dalam enam klasifikasi, yakni :
a. Masalah pengendalian internal seperti struktur organisasi, yaitu risiko yang
disebabkan oleh tidak memadainya pemisahan tugas, fungsi, wewenang dan
tanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan.
b. Masalah otorisasi atau pendelegasian wewenang yaitu risiko yang timbul dari
suatu transaksi yang dilaksanakan tanpa otorisasi yang sesuai dengan kerangka
kerja operasional perusahaan.
c. ketidak cukupan prosedur atau tidak berfungsinya proses internal seperti
dalam aktivitas baru.
d. Proses transaksi, yaitu risiko dari kesalahan atau kegagalan pengendalian
dalam satu atau lebih pemrosesan transaksi sebagai berikut :
1) Pencatatan, yaitu risiko yang timbul saat transaksi tidak dicatat atau tidak
tercatat dengan benar, yang mengakibatkan kesalahan dalam informasi
eksposur risiko sehingga memengaruhi keputusan yang di ambil.
2) Penilaian (penghitungan) posisi, yaitu risiko yang disebabkan dari tidak
terdeteksinya perbedaan antara posisi yang dilaporkan oleh unit bisnis
dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kontrol dan pengendalian.
3) Konfirmasi, yaitu risiko yang timbul akibat proses konfirmasi tidak dapat
mendeteksi terjadinya kesalahan dalam data transaksi yang tercatat, atau
dari transaksi yang telah dilaksanakan namun tidak tercatat.
4) Penyelesain transaksi (settlement), yaitu risiko yang timbul akibat aset
tidak ditagih (diterima) atau dibayarkan (dikirimkan) sesuai dengan
tanggal penagihan atau pembayaran yang telah di sepakati, atau tidak
dilaksanakan dengan tepat.
5) Aset fisik, yaitu risiko yang timbul akibat kas atau aset-aset lain (surat
berharga, cek, dan sebagainya) dapat diakses oleh staf yang tidak
memiliki otorisasi terhadap aset yang bersangkutan.
6) Akses sistem informasi, yaitu risiko yang ditimbulkan dari staf yang tidak
memiliki otorisasi, dapat melakukan modifikasi atau membaca data
tertentu dalam sistem informasi.
7) Finansial, yaitu risiko yang timbulkan dari kesalahan pengelolaan dana
dan aset-aset lainnya yang menyebabkan timbulnya overdraft atau
tingginya biaya oportunitas akibat utilisasi dana yang tidak dilakukan
dengan tepat.
8) Valuasi, yaitu risiko yang timbul akibat suatu transaksi atau aset tidak
dinilai dengan tepat akibat penggunaan data pasar atau model valuasi
yang salah.
e. Kesalahan manusia dan fraund yang meliputi kerugian operasional seperti
berikut:
1) Integrasi dan pertimbangan yang baik, yaitu risiko yang terjadi akibat
sumber daya manusia perusahaan dengan tidak sengaja maupun sengaja
tidak mematuhi kebijakan, prosedur dan pengendalian yang telah
ditetapkan.
2) Sumber daya manusia, yaitu risiko yang timbul dari inreferensi atau
kesalahan dalam proses transaksi akibat kurangnya sumber daya manusia
yang memadai, program pelatihan dan turn-over pegawai yang tinggi.
3) Fraud dan konflik kepentingan, yaitu risiko yang timbul karena sumber
daya manusia lebih condong kepada kepentingan pribadi dibandingkan
kepentingan perusahaan.
f. Kegagalan sistem teknologi informasi, yaitu kerugian operasional yang
disebabkan oleh gangguan dalam melaksanakan proses transaksi atau
aktivitas kerja, kebocoran dalam sistem informasi dan gangguan lainnya yang
ditimbulkan dari tidak berfungsinya sitem teknologi informasi dan gangguan
akibat kegagalan hardware,software,dan sebagainya.

Risiko menurut Hanafi (2006:1), Risiko adalah bahaya, akibat atau
konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung
atau yang akan berlangsung atau yang akan datang. Risiko dapat di artikan
sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang
tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Menurut AS/NZS Standart
4360:1995 risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang memiliki dampak pada
tujuan yang di ukur dalam hal konsekuensi dan probabilitas. Menurut Airmic
(2010:4) risiko merupakan efek dari ketidakpastian sasaran, efek ketidakpastian
bisa bersifat positif atau negatif, dengan kata lain risiko merupakan kemungkinan
situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran
sebuah organisasi atau individu.
Manajemen Risiko definisi manajemen risiko adalah suatu pengelolaan risiko
yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam menghadapi masalah
organisasi secara komprehensif (Hanafi, 2009:18). Manajemen risiko di
definisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari
sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau
proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan
tersebut (Smith, 1990:21).
Menurut Bramantyo (2008:43),Manajemen risiko adalah proses terstruktur
dan sitematis untuk identifikasi, mengukur, memetakan,mengembangkan
alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan perlakuan risiko.
Dalam ISO 31000 (2009:73), definisi manajemen risiko adalah aktivitas yang
terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi dalam
menangani risiko. Definisi tersebut memberikan arti mengenai keluasan dan
kedalaman sebuah risiko yang menjadi obyek sebuah asesment. Manajemen risiko
adalah kegiatan atau proses manajemen yang terarah bersifat proaktif yang
ditunjukan untuk mengakomodasi kemungkinan kegagalan salah satu atau
sebagaian dari sebuah instrument (Tampubolon, 2004)

Balanced scorecard merupakan sistem pengukuran kinerja yang cocok
digunakan dalam manajemen kontemporer yang memanfaatkan teknologi
informasi dalam bisnis. Teknologi informasi tidak menentukan apa yang harus
dikerjakan pekerja, tetapi teknologi ini menyediakan kebebasan dan kemudahan
bagi pemakainya untuk mewujudkan kreativitasnya.
Moeheriono (2012:93), mengungkapkan sistem manajemen stratejik
berbasis balanced scorecard merupakan sistem manajemen stratejik yang didesain
Hasil
Kepuasan Kerja
Retensi Pekerja Produktifitas Kerja
Kompensasi Staff Infrastruktur Iklim Untuk Bertindak
untuk memperlakukan karyawan sebagai manusia dan memiliki empat
keunggulan, yaitu:
1. Memotivasi personel untuk berpikir dan bertindak strategik dalam
membangun masa depan perusahaan.
2. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan tren perubahan
lingkungan bisnis.
3. Meningkatkan daya respons perusahaan terhadap tren perubahan
lingkungan bisnis.
4. Menghasilkan total business plan yang menyediakan dua macam aktivitas
nilai, yaitu long range value creating activities dan short range value
creating activities.
Sedangkan menurut Rivai (2013:628), balanced scorecard memiliki
keunggulan sebagai berikut: (1) mensinergikan strategi dengan indikator kunci di
semua lini organisasi, (2) mengukur serta mengatur kinerja bisnis lebih efektif, (3)
memudahkan feedback dan komunikasi strategis.
Konsep balanced scorecard yang merupakan satu konsep pengukuran
kinerja yang memberikan kerangka komprehensif untuk menjabarkan visi ke
dalam sasaran-sasaran stratejik dengan menggunakan empat perspektif yang satu
sama lainnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.
Perusahaan menggunakan sistem pengukuran kinerja pada model balanced
scorecard untuk menghasilkan berbagai proses manajemen penting, mencakup :
memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi, menkomunikasikan dan
mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis, merencanakan dan menetapkan
sasaran dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategik, serta meningkatkan umpan
balik dan pembelajaran strategik.
Menurut Moeheriono (2012:163), penggunaan sistem pengukuran kinerja
pada model balanced scorecard yang dipakai perusahaan dapat memberikan
beberapa keuntungan, yaitu :
1. Memperjelas dan menerjemahkan visi, strategi organisasi.
Proses perancangan manajemen kinerja dengan balanced scorecard
diawali dengan penerjemahan strategi organisasi ke dalam sasaran stratejik
organisasi yang lebih operasional dan musah dipahami.
2. Mengkomunikasikan dan menghubungkan sasaran stratejik dengan
indikator.
Indikator kinerja dikembangkan untuk mengukur pencapaian sasaran
stratejik organisasi.hal ini akan menjadi alat komunikasi bagi organisasi
dengan cara memberikan indikasi bagaimana kinerja dalam mencapai
sasaran stratejik tersebut.
3. Merencanakan, menyiapkan target dan menyesuaikan inisiatif stratejik.
Pada tahap ini organisasi mengkuantifikasikan dari hasil yang ingin
dicapai, mengidentifikasi mekanisme dan sumber daya untuk mencapai
hasil dari inisiatif stratejik yang direncanakan akan dilaksanakan.
4. Meningkatkan umpan balik untuk pengambilan keputusan stratejik.
Sistem pengukuran kinerja akan lebih bermanfaat apabila dapat dipakai
sebagai umpan balik dan sumber informasi yang berharga guna
pengambilan keputusan stratejik yang lebih baik di masa mendatang.
Selanjutnya menurut Tunggal (2009:43), balanced scorecard juga dapat
digunakan untuk :
1. Mengklarifikasi dan menghasilkan consensus mengenai strategi.
2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan.
3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi
perusahaan.
4. Mengaitkan berbagai tujuan stratejik dengan sasaran jangka panjang dan
anggaran tahunan.
5. Mengidentifikasikan dan menyelaraskan berbagai inisiatif stratejik.
6. Melaksanakan peninjauan ulang stratejik secara periodik dan sistematik,
dan
7. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan
memperbaiki strategi.

Perspektif pelanggan dalam balanced scorecard mengidentifikasi
bagaimana kondisi pelanggan dan segmen pasar yang telah dipilih oleh
perusahaan untuk bersaing dengan kompetitif mereka. Segmen yang
ditargetkan dapat mencakup pelanggan yang ada sekarang dan pelanggan
potensial.
Dalam perspektif pelanggan, Kaplan dan Norton dalam Tunggal
(2009:66) membagi 2 (dua) kelompok pengukuran pelanggan, yaitu
Kelompok pengukuran pelanggan utama (Customer Core Measurement
Group) dan mengukur proporsi nilai pelanggan (Measuring customer
Valur Proposition).
a. Kelompok pengukuran pelanggan utama (customer core
measurement group), mencakup lima toalak ukur generik yang
berkaitan dengan loyalitas pelanggan, yaitu :
1) Pangsa pasar (Market share), yang mengukur seberapa besar
segmen pasar yang dikuasai perusahaan dan diungkapkan
dalam bentuk uang , jumlah customer, atau unit volume yang
terjual.
2) Retensi pelanggan (Customer retention), mengetahui besarnya
persentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah customer yang
saat ini dimiliki.
3) Akuisisi pelanggan (Customer acquisition), mengukur
persentase jumlah penambahan customer baru.
4) Kepuasan pelanggan (Customer satisfaction), tingkat kepuasan
pelanggan terhadap kriteria kinerja tertentu, seperti tingkat
pelayanan.
5) Kemampulabaan pelanggan (Customer profitability), tingkat
laba bersih yang diperoleh perusahaan dari suatu target atau
segmen pasar yang dilayani

Robert Simons dalam tunggal (2009:23) memberikan lima langkah dalam
membangun suatu balanced scorecard, antara lain :
1. Mengembangkan tujuan/sasaran (goal) dan tolok ukur (measures) untuk
variable kinerja keuangan yang kritikal.
2. Mengembangkan tujuan dan tolok ukur untuk variable kinerja pelanggan
yang kritikal.
3. Mengembangkan tujuan dan tolok ukur untuk variable kinerja proses
bisnis internal yang kritikal.
4. Mengembangkan tujuan dan tolok ukur untuk variable kinerja
pembelajaran dan pertumbuhan yang kritikal.
5. Menggunakan balanced scorecard untuk mengkomunikasikan strategi.
Bangunan balanced scorecard dimulai dari visi dan misi perusahaan,
dimana visi merupakan pernyataan yang berisikan gambaran keadaan organisasi
yang ingin dicapai dimasa yang akan datang (Moeheriono 2012:94).
Kemudian visi dan misi yang telah diformulasikan selanjutnya
diterjemahkan kedalam sasaran strategis yang diuraikan dalam perspektifperspektif pengukuran. Pada masing-masing perspektif tersebut dapat ditetapkan
sasaran-sasaran strategis yang lebih spesifik yang merupakan penjabaran dari visi
perusahaan. Namun, jika sasaran strategik yang dipilih pada tahap perencanaan
strategik hanya berfokus sempit pada perspektif keuangan saja, maka hanya akan
berisi langkah-langkah strategik yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang
sempit tersebut. Namun jika sasaran strategik yang ditetapkan dalam perencanaan
strategik lebih konkrit maka program akan berisikan langkah-langkah strategik
yang komprehensif, sehingga lebih memadai untuk menghadapi lingkungan bisnis
yang kompleks.
Perumusan sasaran dan inisiatif strategis pada dasarnya merupakan
penugasan pengetahuan manajemen kontemporer ke dalam empat perspektif
balanced scorecard tersebut. Sasaran strategik merupakan gambaran masa depan
yang hendak diwujudkan oleh perusahaan dan inisiatif strategis merupakan
langkah besar yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran strategik yang
bersangkutan

Maksud dari balanced scorecard adalah mengusulkan penciptaan suatu
daftar tolok ukur, finansial dan nonfinansial. Melalui mana perusahaan dapat
mengendalikan operasinya dan mengaitkan atau menyeimbangkannya secara
bersamaan karena balanced scorecard memfokuskan pada proses dan
memerlukan penggunaan informasi berbasis aktivitas untuk menerapkan banyak
tujuan dan tolak ukurnya dalam mengawasi kinerja jangka pendek maupun jangka
panjang.
Balanced scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik yang
secara komprehensif dapat memberikan pemahaman tentang kinerja suatu
organisasi dengan menjabarkan visi dan strateginya kedalam tujuan operasional.
Sistem manajemen tersebut memandang unit organisasi dari 4 (empat) perspektif,
yaitu : perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis
internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Balanced scorecard melengkapi pengukuran finansial dan kinerja masa lalu
dengan pengukuran penggerak kinerja masa depan. Pengukuran menjadi suatu hal
vital sebelum melakukan evaluasi atau pengendalian terhadap suatu objek yang
dalam balanced scorecard diturunkan dari visi dan strategi perusahaan. Menurut
Tunggal (2009 : 2), mengemukakan bahwa :
“Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen (dan bukan
sekedar sistem pengukuran) yang memungkinkan perusahaan memperjelas
strategi mereka, menerjemahkan strategi menjadi tindakan dan
menghasilkan umpan balik yang bermanfaat”.
Sistem ini menghasilkan umpan balik atas proses bisnis internal dan hasil
eksternal agar secara terus-menerus dapat menyempurnakan kinerja dan hasil
strategis. Ketika digunakan secara penuh, balance scorecard ditujukan untuk
mengubah rencana strategis dari tindakan manajemen puncak yang dilakukan
terpisah menjadi pusat dari suatu perusahaan.
Balanced scorecard merupakan powerfull tool dalam perencanaan strategik
dan sebagai alat perencanaan. balanced scorecard harus memiliki isi, berupa
pengetahuan manajemen (management knowledge) yang bisa diimplementasikan
dalam pengelolaan suatu perusahaan (Moeheriono, 2012:89).
Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2011:366), balanced scorecard
adalah sistem manajemen startegis yang mendefinisikan sistem akuntansi
pertanggungjawaban berdasarkan strategi.
Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa balance
scorecard adalah sistem manajemen strategik yang menerjemahkan visi, misi, dan
strategi suatu organisasi dalam tujuan dan ukuran operasional. Tujuan dan ukuran
tersebut dikembangkan kedalam empat perspektif, yaitu : perspektif keuangan,
perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuan dan ukuran dari keempat perspektif ini
dihubungkan dengan serangkaian hubungan sebab-akibat sehingga menghasilkan
testable energy dan juga menambahkan suatu lingkaran umpan balik (feedback)
berupa outcome (hasil) dari strategi bisnis yang diterapkan perusahaan.

Menurut Gaspersz (2011:181), karakteristik yang biasa digunakan oleh
organisasi kelas dunia dalam menerapkan balanced scorecard untuk
mengevaluasi sistem pengukuran kinerja mereka adalah:
1. Biaya yang dikeluarkan untuk pengukuran kinerja tidak lebih besar
daripada manfaat yang diterima.
2. Pengukuran harus dimulai pada permulaan program balanced scorecard.
Berbagai masalah yang berkaitan dengan kinerja beserta kesempatankesempatan untuk meningkakannya harus dirumuskan secara jelas.
3. Pengukuran harus terkait langsung dengan tujuan-tujuan strategis yang
dirumuskan kisi strategis dan harus memiliki paling sedikit satu
pengukuran.
4. Pengukuran harus sederhana serta memunculkan data yang mudah untuk
digunakan, mudah dipahami, dan mudah melaporkannya.
5. Pengukuran harus dapat diulang terus-menerus, sehingga dapat
diperbandingkan.
6. Pengukuran harus dilakukan pada sistem secara keseluruhan, yang menjadi
ruang lingkup balanced scorecard.
7. Pengukuran harus dapat digunakan untuk menetapkan target, mengarah ke
peningkatan kinerja di masa mendatang.
8. Ukuran-ukuran kinerja dalam program balanced scorecard yang diukur itu
seharusnya telah dipahami secara jelas oleh semua individu yang terlibat.
9. Pengukuran seharusnya melibatkan semua individu yang berada dalam
proses terlibat dengan program balanced scorecard.
10. Pengukuran harus akurat, dapat diandalkan, dapat diverifikasi sehingga
dapat diterima dan dipercaya sebagai sahih (valid) oleh mereka yang akan
menggunakannya.
11. Pengukuran harus berfokus pada tindakan korektif dan peningkatan, bukan
sekadar pada pemantau (monitoring) atau pengendalian.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data yang kemudian
apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang
akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan
kinerja perusahaan.
Sedangkan manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik menurut Yuwono
(2008:29) adalah :
1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa
perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang
yang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberikan kepuasan
pelanggan.
2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai mata rantai
pelanggan dan pemasok internal.
3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya
pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste).
4. Membuat tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih
konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan
memberi “reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Keberhasilan pencapaian strategi perlu diukur, karena pengukuran
merupakan aspek kunci dari manajemen kinerja atas dasar bahwa apabila tidak
diukur maka tidak akan dapat meningkatkannya (Dharma, 2012:93). Oleh karena
itu sasaran strategik yang menjadi basis pengukuran kinerja perlu ditentukan
ukurannya, dan ditentukan inisiatif strategik untuk mewujudkan sasaran tersebut.
Sasaran strategik beserta ukurannya kemudian digunakan untuk menetukan target
yang akan dijadikan basis penilaian kinerja, untuk menentukan penghargaan yang
akan diberikan kepada personel, tim atau unit organisasi.
Menurut Whittaker dalam Moeheriono (2012:72), pengukuran kinerja
merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan
dan sasaran (goal sand objectives).
Sedangkan menurut Moeheriono (2012:96), pengukuran kinerja
(performance measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang
kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya
manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi
serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.
Dengan demikian dibutuhkan suatu pengukuran kinerja yang dapat
digunakan sebagai landasan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat
komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan
bahwa pengukuran kinerja merupakan proses penilaian tentang kemajuan
pekerjaan yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu
organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam
upaya mencapai tujuan organisasi.
Namun, pengukuran kinerja sangat bergantung dengan indikator kinerja
yang digunakan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
telah disepakati dan ditetapkan, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan
sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahp
pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Menurut Siagian dalam Sutrisno (2009), upaya untuk
meningkatkan produktivitas, antara lain :
1. Perbaikan terus menerus
Dalam upaya peningkatan produktivitas kerja, salah satu
implikasinya adalah bahwa seluruh komponen organisasi
harus melakukan perbaikan secara terus menerus.
Pandangan ini bukan hanya merupakan salah satu etos kerja
yang penting sebagai bagian dari filsafat manajemen
mutakhir. Pentingnya etos kerja ini terlihat dengan lebih
jelas apalagi diingat bahwa suatu organisasi selalu
dihadapkan kepada tuntutan yang terus – menerus berubah,
baik secara internal maupun eksternal. Tambahan pula, ada
ungkapan yang mengatakan bahwa satu – satunya hal yang
konstan di dunia adalah perubahan. Secara internal,
perubahan yang terjadi adalah perubahan strategi
organisasi, perubahan pemanfaatan teknologi, perubahan
kebijaksanaan, dan perubahan dalam praktik – praktik SDM
sebagai akibat diterbitkan perundang – undangan baru oleh
pemerintah dan berbagai faktor lain yang tertuang dalam
berbagai keputusan manajemen. Adapun perubahan
eksternal adalah perubahan yang terjadi dengan cepat
karena dampak tindakan suatu organisasi yang dominan
peranannya di masyarakat.
2. Peningkatan mutu hasil pekerjaan
Berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara
terus menerus ialah peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh
semua orang dan segala komponen organisasi. Padahal,
mutu tidak hanya berkaitan dengan produk yang dihasilkan
dan dipasarkan, baik berupa barang maupun jasa, akan
tetapi menyangkut segala jenis kegiatan dimana organisasi
terlibat. Berarti mutu menyangkut semua jenis kegiatan
yang diselenggarakan oleh semua satuan kerja, baik
pelaksana tugas pokok maupun pelaksana tugas penunjang,
dalam organisasi. Peningkatan mutu tersebut tidak hanya
penting secara internal, akan tetapi juga secara eksternal
karena akan tercermin dalam interaksi organisasi dengan
lingkungannya yang pada gilirannya turut membentuk citra
organisasi di mata berbagai pihak di luar organisasi. Jika
ada organisasi yang mendapat penghargaan dalam bentuk
ISO 9000, misalnya penghargaan itu diberikan bukan hanya
karena keberhasilan organisasi meningkatkan mutu
produknya, akan tetapi karena dinilai berhasil
meningkatkan mutu semua jenis pekerjaan dan proses
manajerial dalam organisasi yang bersangkutan.
3. Pemberdayaan SDM
Bahwa SDM merupakan unsur yang paling strategis dalam
organisasi. Karena itu, memberdayakan SDM merupakan
etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh
oleh semua eselon manajemen dalam hierarki organisasi.
Memberdayakan SDM mengandung berbagai kiat seperti
mengikuti harkat dan martabat manusia, perkaryaan mutu
kekaryaan dan penerapan gaya manajemen yang partisipatif
melalui proses demokratisasi dalam kehidupan
berorganisasi.

Menurut Ensiklopedi Ekonomi Bisnis dan Manajemen (2010), para
peneliti dan pengamat masalah produktivitas menemukan beberapa
faktor yang menyebabkan merosotnya produktivitas di banyak
negara maju, baik pada tingkat organisasi maupun pada tingkat
nasional. Faktor – faktor tersebut antara lain :
a. Pemborosan sumber daya pada proses produksi maupun
konsumsi.
b. Kenaikan gaji dan upah yang tidak disertai peningkatan
prestasi kerja karyawan.
c. Kelambatan dan hambatan dalam proses produksi yang
disebabkan pemogokan, kerusakan perlengkapan,
kekurangan bahan baku, birokrasi, dll.
d. Ekonomi biaya tinggi sebagai akibat dari ekspansi besar –
besaran, prosedur dan administrasi yang bertele – tele,
tindak korupsi, metode kerja yang tidak efisien, dll.
e. Rendahnya motivasi karyawan pada berbagai jenjang
organisasi (kaum muda di negara maju merasa bahwa
pekerjaan dalam lingkungan industri modern merendahkan
martabat manusia dan tidak memberikan kepuasan kerja,
karena manusia hampir disamakan dengan mesin).
f. Berkurangnya kegiatan riset dan pengembangan yang dapat
diharapkan menghasilkan penemuan – penemuan baru.
g. Kemerosotan dalam penanaman modal yang seharusnya
dapat membantu perluasan kapasitas produksi, sebagai
akibat dari kondisi perekonomian dunia tak menentu.
h. Berbagai konflik antar karyawan, antar – kelompok dalam
organisasi, serta antar karyawan dan manajemen yang tidak
berhasil diatasi dengan baik.

Produktivitas yang meningkat akan memudahkan perusahaan
mencapai tujuan yang inginkan. Oleh karena itu perusahaan harus
memperhatikan dengan baik produktivitas kerja karyawan.
Untuk mengetahui produktivitas kerja karyawan meningkat
atau tidak diperlukan penilaian produktivitas. Penilaian produktivitas
dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator.
Menurut Burhanuddin Yusuf (2015) produktivitas dapat diukur
melalui beberapa faktor yaitu sebagai berikut:
1. Pengetahuan, konsep pengetahuan lebih berorientasi pada
inteligensi, daya pikir dan penguasaan ilmu. Pengetahuan
merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh
secara formal maupun non – formal yang memberikan kontribusi
pada seseorang didalam pemecahan masalah, termasuk dalam
melakukan atau menyelesaikan pekerjaan, sehingga seorang
karyawan diharapkan mampu melakukan pekerjaan secara
produktif.
2. Keterampilan, yaitu kemampuan dan penguasaan teknis
operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan.
Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk
melakukan atau menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis.
Dengan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan diharapkan
mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif.
3. Kemampuan, konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencakup
sejumlah kompetensi. Pengetahuan dan keterampilan termasuk
faktor pembentuk kemauan.
4. Sikap, merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki pola. Pola tersebut
memiliki implikasi positif dalam hubungan dengan perilaku kerja
seseorang. Perilaku manusia ditentukan oleh sikap – sikap yang
telah tertanam dalam diri karyawan sehingga dapat mendukung
kerja yang efektif.
Menurut Edy Sutrisno (2017), indikator produktivitas antara lain :
1. Kemampuan
2. Meningkatkan hasil yang dicapai
3. Semangat kerja
4. Pengembangan diri
5. Mutu
6. Efisiensi
Indikator produktivitas yang dikutip dalam bukunya
Sedarmayanti (2011) dikembangkan dan dimodifikasi dari pemikiran
yang disampaikan oleh Gilmore , Erich Fromm , tentang individu
yang produktif, yaitu :
1. Tindakannya konstruktif
2. Percaya pada diri sendiri
3. Bertanggung jawab
4. Memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan
5. Mempunyai pandangan ke depan
6. Mampu mengatasi persoalan dan dapat menyesuaikan diri
dengan lingkungan yang berubah – ubah
7. Mempunyai kontribusi positif terhadap lingkungan
(kreatif, imaginatif dan inovatif)
8. Memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensinya.

Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, maka
perusahaan perlu memperhatikan faktor – faktor yang dapat
mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.
Terdapat banyak teori yang memuat tentang faktor – faktor
yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Oleh karena itu
peneliti akan mengutip beberapa teori mengenai faktor – faktor
yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.
Menurut Simanjuntak dalam Sutrisno (2017:103), faktor –
faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu :
1. Pelatihan
2. Mental dan kemampuan fisik karyawan
3. Hubungan antara atasan dan bawahan
Menurut Anoraga dalam Busro (2018:346-348), faktor – faktor
yang mempengaruhi produktivitas, antara lain :
1. Motivasi kerja karyawan
2. Pendidikan
3. Disiplin kerja
4. Keterampilan
5. Sikap etika kerja
6. Kemampuan kerja sama
7. Gizi dan kesehatan
8. Tingkat penghasilan
9. Lingkungan kerja dan iklim kerja
10. Kecanggihan teknologi yang digunakan
11. Faktor – faktor produksi yang memadai
12. Jaminan sosial
13. Manajemen dan kepemimpinan
14. Kesempatan berprestasi
Menurut Ravianto dalam Sumual (2017:119), faktor – faktor yang
mempengaruhi produktivitas, antara lain :
1. Pendidikan
2. Keterampilan
3. Disiplin
4. Sikap
5. Etika kerja
6. Motivasi
7. Gaji
8. Kesehatan
9. Teknologi
10. Manajemen
11. Kesempatan berprestasi
Dari pendapat para ahli diatas mengenai faktor – faktor yang
mempengaruhi produktivitas, dapat disimpulkan bahwa yang
memiliki persamaan ada 10 faktor, antara lain :
1. Mental dan kemampuan fisik karyawan
2. Hubungan antara atasan dan bawahan / manajemen dan
kepemimpinan
3. Motivasi kerja karyawan
4. Pendidikan
5. Disiplin kerja
6. Keterampilan
7. Sikap etika kerja
8. Gizi dan kesehatan
9. Tingkat penghasilan/gaji
10. Kecanggihan teknologi yang digunakan

Produktivitas mengandung pengertian yang berbeda – beda
dikalangan para ahli. Untuk memperdalam pengertian mengenai
produktivitas, dibawah ini peneliti mengutip beberapa pengertian
produktivitas dari berbagai persepsi para ahli.
Menurut Tohardi dalam Sutrisno (2017:100), produktivitas kerja
merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari perbaikan
terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat
melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari
esok lebih baik daripada hari ini.
Sedangkan menurut Hasibuan dalam Busro (2018:340),
produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input
(masukan). Jika produktivitas naik akan meningkatkan efisiensi (waktubahan-tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya
peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya.
Menurut Kussrianto dalam Sutrisno (2017:102), mengemukakan
bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai
dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Peran serta tenaga
kerja disini adalah penggunaan sumber daya serta efektif dan efisien.
Menurut Sinungan dalam Busro (2018:344), produktivitas kerja
merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk
menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu yang telah
ditentukan atau sesuai dengan rencana. Kemampuan disini menurut
peneliti bisa diartikan sebagai kemampuan fisik atau bisa juga disebut
kemampuan keterampilan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia
keterampilan diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas.
Menurut Riyanto dalam Elbandiansyah (2019:250), secara
teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang
dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan
(input). Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara
hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu.
Berdasarkan pengertian para ahli, peneliti menyimpulkan
bahwa produktivitas adalah sikap mental karyawan yang
mencerminkan kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan
dan hasil yang diperoleh berdasarkan sumber daya yang
digunakan.

Perubahan merupakan peralihan dari keadaan sebelumnya (the before condition) menjadi keadaan setelahnya (the after condition), dapat diartikan bahwa perubahan merupakan peralihan dari kondisi yang baik ke kondisi yang lebih baik. Transisi dari kondisi awal hingga kondisi kemudian memerlukan suatu proses transformasi, yang tidak selalu berlangsung dengan lancarnya, mengingat bahwa perubahan-perubahan sering kali disertai aneka macam konflik yang muncul. Salah satu sasaran manajemen perubahan adalah: “mengupayakan agar proses transformasi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitan-kesulitan seminimal mungkin”.

Perubahan merupakan sesuatu hal yang pasti (terjadi, dan akan
terjadi), hal mana sudah diketahui oleh manusia sejak zaman dahulu, yang
diungkapkan mereka melalui kata-kata “Panta Rei” (bahasa belanda: alles
verandert – bahasa inggris: everything changes), sama dengan organisasi
juga mengalami perubahan yang berkelanjutan.
Perubahan berarti bahwa kita harus berubah dalam cara mengerjakan
atau berpikir mengenai sesuatu dengan demikian perubahan adalah membuat
sesuatu menjadi berbeda, sedangkan maksud dari perubahan tersebut untuk
mencapai tujuan tertentu baik bagi individu maupun organisasi. untuk
memahami perubahan organisasi secara teoritis, penulis mengumpulkan
beberapa definisi dan konsep dari beberapa ahli. Menurut Michel Beer
dalam Mardhatillah (2009: 32), menyatakan perubahan itu adalah memilih
tindakan yang berbeda dari sebelumnya, perbedaan itulah yang
menghasilkan sesuatu perubahan. Jika pilihan hasilnya sama dengan yang
sebelumnya berarti akan memperkuat status quo yang ada.
Pendapat lain juga diungkapkan oleh Winardi (2005: 2) menyatakan
bahwa perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya ,suatu organisasi
dari kondisi yang berlaku kini menuju kondisi masa yang akan datang
menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitas. Sejalan dengan itu
Anne Maria dalam Kahar (2008: 22) berpendapat, bahwa perubahan
organisasi adalah suatu tindakan menyusun kembali komponen-komponen
organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi.
Hampir mirip dengan yang diungkapkan oleh Winardi, menurut
Wibowo dalam Mardhatillah (2009: 32), perubahan adalah transformasi dari
keadaan sekarang menuju pada keadaan yang diharapkan pada masa yang
akan datang yaitu suatu keadaan yang lebih baik. Dari ketiga pendapat yang
diungkapkan Winardi, Anne Maria, dan Wibowo dapat dilihat bahwa adanya
kemiripan dari pendapat mereka yaitu perubahan merupakan kondisi
peralihan yang dilakukan organisasi dengan tujuan agar bisa meningkatkan
efisiensi dan efektifitas kerja.
Sedangkan perubahan organisasi juga diungkapkan oleh Alan H.
Anderson dalam Mardhatillah (2009: 31) bahwa, change is an inescapable
fact of life in any organization and pervades society in general, affecting
everybody and every organization up to international level. Dalam arti
bebas, perubahan adalah kenyataan yang tak dapat terhindarkan di dalam
beberapa organisasi dan meliputi masyarakat pada umumnya,
mempengaruhi setiap orang dan setiap organisasi sampai ke tingkat
internasional. Hal itu menjelaskan bahwa perubahan merupakan hal yang
pasti, dan tak dapat dihindari, oleh karena itu pengelolaan perubahan yang
baik sangatlah diperlukan.
Menurut Donald F dalam Mardhatillah (2009: 32), menyatakan
bahwa tujuan dari perubahan adalah untuk meningkatkan keefektifitasan
organisasi. Sehubungan dengan organisasi, Murray Dalziel dan Stephen C.
Schoonovor dalam Mardhatillah (2009: 32), menjelaskan bahwa perubahan
dapat berupa yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, sebagai
respon organisasi terhadap tekanan-tekanan yang bisa berasal dari kelompok
baik dalam maupun luar organisasi.
Memanage perubahan merupakan sebuah topic yang paling dekat
dengan penguraian totalias seorang manajer, hampir segala sesuatu yang
dilakukan seorang manajer hingga tingkatan tertentu berkaitan dengan
implementasi perubahan. Seperti yang diungkapkan Gray, Starke dalam
Winardi (2004: 61), setiap manajer dalam rangka upaya memanage proses
perubahan secara efektif, perlu memahami atau memiliki pemahaman
tentang persoalan motivasi, kepemimpinan, dinamika kelompok, politik
keorganisasian, konflik, determinan-determinan perilaku dan komunikasi.
Perubahan organisasi memiliki berbagai tingkatan seperti yang
diungkapkan Palmer, Dunford dan Akin. Perubahan organisasi meliputi
first-order, incremental, continuous change, dan second-order,
transformational/revolutionary, discontinuous change. Dalam hal ini
dijelaskan sebagai berikut:
First-order, incremental change, melibatkan dalam
penyesuaian sistem, proses atau struktur organisasi, tapi tidak
melibatkan perubahan mendasar dalam strategy, nilai-nilai inti,
atau identitas organisasi.
Second-order, discontinuous change, merupakan perubahan
transformasional, radikal dan secara fundamental merubah inti
organisasi.
Perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi didasarkan
pada tujuan kenapa organisasi itu ingin berubah. Menurut Jones dalam
Winardi (2005: 8), perubahan keorganisasian yang terencana normal
ditujukan ke arah upaya memperbaiki kinerja pada salah satu diantara
tingkatan berikut:
1. Tingkat sumber daya manusia
2. Tingkat sumber-sumber daya fungsional
3. Tingkat kemampuan teknologi
4. Tingkat kemampuan organisasi
Sesuai dengan tujuan yang ada dalam perencanaan perubahan
organisasi, sudah dapat disimpulkan bahwa perubahan organisasi merupakan
hal yang pasti pada setiap organisasi, baik itu perusahaan swasta ataupun
badan pemerintahan. Tujuan manajemen perubahannya tertuju pada
efektifitas kinerja organisasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide,
gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi
diantara keduanya. Komunikasi bertujuan untuk memberikan pengaruh
kepada seluruh anggota organisasi, agar mereka baik secara perseorangan
atau secara bersama memahami misi atau tanggung jawab dalam mencapai
tujuan organisasi.
Saluran komunikasi formal organisasi merupakan saluran
komunikasi yang mengalir dalam rantai komando atau rantai tanggung
jawab tugas yang ditentukan oleh organisasi (Daft, 2003: 142). Menurut
Gibson dalam Resmi (2007: 36) terdapat tiga jenis komunikasi formal dalam
organisasi, yaitu:
1. Komunikasi Horizontal (menyamping)
Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi secara
mendatar dimana terjadi pertukaran pesan secara menyamping dan
dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama,
posisi yang sama, jabatan yang se-level, maupun eselon yang sama
dalam suatu organisasi.
2. Komunikasi Diagonal (komunkasi silang)
Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari
satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, dimana
kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi
diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda
tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain.
3. Komunikasi Vertikal
Komunikasi vertical adalah komunikasi yang terjadi antara atasan
dan bawahan dalam organisasi. Robbins (1996: 8) menjelaskan
bahwa komunikasi vertical adalah komunikasi yang mengalir dari
satu tingkat dalam suatu organisasi/kelompok ke suatu tingkat yang
lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah secara timbak balik.
Informasi mengenai perubahan peraturan, perubahan rencana
organisasi, perubahan sistem organisasi dan sebagainya, biasanya
disampaikan dari atasan kepada bawahan. Komunikasi kebawah mengacu
pada pesan atau informasi yang dikirim dari atasan kepada bawahan dengan
arah kebawah. Komunikasi kebawah mengalir dari individu tingkat yang
lebih tinggi kepada individu yang berada di tingkat yang lebih rendah dalam
suatu hirarki organisasi. pola komunikasi ini digunakan oleh atasan untuk
menetapkan tujuan, memberi instruksi pekerjaan, menginformasikan
kebijakan dan prosedur kepada bawahan, menunjukan masalah yang
memerlukan perhatian, dan mengemukakan umpan balik tentang kinerja.
Aspek-aspek komunikasi atasan kepada bawahan yang efektif
dikemukakan oleh Tubbs dan Moss dalam Resmi (2007: 41) sebagai berikut:
1. Pemahaman
Pemahaman merupakan penerimaan yang cermat dari karyawan
mengenai isi pesan yang dimaksud oleh atasan. Isi pesan tersebut
dapat bersifat verbal maupun nonverbal seperti memo, buku
pedoman atau kebijakan. Karyawan diharapkan dapat memahami
pesan yang disampaikan atasan sesuai dengan maksud atasan
sehingga apa yang karyawan kerjakan tepat sasaran. Ketepatan
pemahaman karyawan terhadap tugas-tugas atau perintah yang
diberikan atasan sangat penting karena akan mempengaruhi
bagaimana penerapannya dan hasil kerjanya (Laird et al, 1983: 267),
untuk itu organisasi perlu mengambil langkah yang tepat dalam
memastikan bahwa semua pegawai memiliki keahlian yang perlu
untuk menerjemahkan pesan-pesan secara efektif. Semain dekat
pesan yang diterjemahkan dengan maksud komunikator maka
semakin efektif komunikasi yang terjadi.
2. Perubahan sikap
Komunikasi ditujukan untuk mempengaruhi karyawan baik dalam
pendapat, sikap dan tindakan sesuai dengan yang diharapkan atasan,
dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi.
menurut Koontz et al (1989: 169) komunikasi dapat dijadikan
sebagai sarana untuk memodifikasi perilaku dan mempengaruhi
perubahan. Dengan adanya komunikasi, koordinasi dan perubahan
dapat dilakukan dengan baik.
3. Hubungan sosial yang baik
Komunikasi diharapkan dapat menimbulkan suatu hubungan sosial
yang baik antara atasan dan bawahan dalam arti dapat menimbulkan
kepercayaan antara kedua pihak, tidak terjadi kesalah pahaman,
menciptakan interaksi yang baik, atasan dapat mengendalikan dan
memotivasi bawahan, sedangkan bawahan pun mau untuk
dikendalikan dan dimotivasi oleh atasan.
4. Tindakan
Komunikasi dapat mendorong karyawan untuk bertindak sesuai
dengan yang dimaksud atasan, tanpa ada rasa keterpaksaan.
Efektivitas komunikasi diukur dari tindakan nyata yang ditunjukan
oleh karyawan. Untuk dapat menimbulkan tindakan, atasan harus
berhasil menanamkan pemahaman, meyainkan karyawan agar
mengubah sikap sesuai tujuan organisasi dan menumbuhkan
hubungan yang baik dengan karyawan.
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi sesuai
dengan yang diungkapkan Gibson dalam Lubis (2009: 53) proses
komunikasi terdiri dari lima unsur, yaitu:
1. Komunikator
2. Pesan
3. Perantara
4. Penerima
5. Balikan
Adapun Laswell dalam Lubis (2009: 53) yaitu orang pertama yang
mengajukan model proses komunikasi membuat formula sebagai berikut:
siapa, mengatakan apa, bagaimana caranya, kepada siapa, dan apa hasilnya.
Sedangkan menurut Nelson dan Coxhead dalam Palmer, Dunford
dan Akin (2009: 294), mengungkapkan proses komunikasi sebagai berikut:
1. Sender
2. Encoding
3. Message
4. Channel
5. Receiver
6. Decoding
7. Noise
8. Feedback

Dalam perubahan organisasi, komunikasi berperan untuk
mensosialisasikan apa saja yang berubah pada organisasi. Pentingnya
komunikasi dalam proses perubahan organisasi berhubungan dengan
menjelaskan visi perubahan, meningkatkan umpan balik, membentuk
dukungan sosial dan bagaimana agar proses perubahan bisa berjalan sesuai
yang direncanakan.
Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam organisasi,
komunikasi berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian tujuan
organisasi ke pegawai, komunikasi diharuskan memiliki kesamaan arti dan
makna dalam setiap informasi yang disampaikan.
Terdapat beberapa tokoh yang mengungkapkan fungsi komunikasi,
seperti yang diungkapkan Robbins and Judge (2008: 5-6), dalam sebuah
kelompok atau organisasi, komunikasi memiliki empat fungsi utama, yaitu:
1. Kontrol
2. Motivasi
3. Emosional
4. Informasi
Kontrol sebagai fungsi pertama, komunikasi dalam dengan cara-cara
tertentu bertindak untuk mengontrol perilaku anggota. Organisasi memiliki
hierarki otoritas dan garis panduanformal yang wajib ditaati oleh karyawan.
Ketika karyawan, misalnya, diwajibkan untuk pertama-tama
mengkomunikasikan segala keluhan terkait pekerjaan kepada atasan
langsung mereka, untuk mengikuti deskripsi kerja mereka, atau untuk
mematuhi segala kebijakan perusahaan, komunikasi sedang menjalankan
fungsi kontrolnya.
Motivasi sebagai fungsi kedua, komunikasi menjaga motivasi dengan
cara menjelaskan kepada kepada para karyawan mengenai apa yang harus
dilakukan, seberapa baik pekerjaan mereka, dan apa yang dapat dilakukan
untuk memperbaiki kinerja sekiranya hasilnya kurang baik.
Emosional sebagai fungsi ketiga, bagi banyak karyawan, kelompok
kerja mereka adalah sumber utama interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi
dalam kelompok merupakan sebuah mekanisme fundamental yang
melaluinya para anggota menunjukkan rasa frustasi dan rasa puas mereka.
Jadi, komunikasi menyediakan jalan keluar bagi ekspresi emosional dari
perasaan-perasaan dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.
Informasi sebagai fungsi keempat, fungsi terakhir komunikasi
berhubungan dengan perannya dalam memfasilitasi pengambilan keputusan.
Komunikasi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu dan
kelompok untuk mengambil keputusan dengan cara menyampaikan data
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi piliha-pilihan alternatif yang ada.
Sedangkan menurut Koont Cs. Dalam Eryanto (2005: 77) fungsi
komunikasi dalam proses manajemen, sebagai berikut:
1. Komunikasi merupakan alat suatu organisasi sehingga seluruh
kegiatan organisasi itu dapat dipersatukan untuk mencapai tujuan
tertentu
2. Komunikasi merupakan alat yang dapat mempengaruhi dan
mengubah perilaku para anggota dalam suatu organisasi
3. Komunikasi adalah alat agar informasi dapat disampaikan kepada
seluruh anggota organisasi.
Sedangkan menurut Effendy (2005: 8), dalam bukunya komunikasi
berfungsi sebagai berikut:
1. Menyampaikan informasi (to inform)
2. Mendidik (to educate)
3. Menghibur (to entertain)
4. Mempengaruhi (to influence)
Komunikasi berfungsi menyampaikan informasi dari organisasi
kepada karyawan dalam lingkungannya. Informasi yang disampaikan bisa
berupa peraturan yang ditetapkan, rencana perusahan, dan berbagai
pengumuman dari suatu organisasi.

Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris communication berasal
dari kata latin communication, dan bersumber dari kata communis yang
berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna.
Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam
bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama
ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa
yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan
kesamaan makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Jelas bahwa percakapan
kedua orang tadi dapat dikatakan komunikatif apabila kedua-duanya, selain
mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang
dipercakapkan.
Komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara
dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi
tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga
persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau
keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan lain-lain. Berbagai
definisi mengenai komunikasi, ilmu komunikasi ataupun proses komunikasi,
diantaranya menurut Carl I. Hovland dalam Effendy (2005: 10)
mengungkapkan bahwa ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis
untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta
pembentukan pendapat dan sikap.
Sedangkan menurut Parwito dan C Sardjono (1994: 12) mencoba
mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses dengan mana suatu pesan
dipindahkan atau dioperkan (lewat suatu saluran) dari suatu sumber kepada
penerima dengan maksud mengubah perilaku, perubahan dalam
pengetahuan, sikap atau perilaku lainnya.
Hampir mirip dengan dengan yang diungkapkan Laswell dalam
Suprapto (2009: 5), komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa
mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa dengan efek apa. Tidak
berbeda jauh dengan yang diungkapkan A. Winnet dalam Suprapto (2009:
6), yaitu komunikasi merupakan proses pengalihan suatu maksud dari
sumber kepada penerima, proses tersebut merupakan suatu seri aktivitas,
rangkaian atau tahap-tahap yang memudahkan peralihan maksud tersebut.
Kemiripan dari ketiga pendapat yang diungkapkan oleh Pawito dan C
Sardjono, Laswell, dan Winnet terlihat dalam penjelasan bahwa komunikasi
merupakan suatu proses pengiriman informasi atau pesan dari sumber ke
penerima untuk memberikan suatu pengetahuan atau maksud tertentu.
Pendapat mengenai komunikasi juga diungkapkan oleh Janasz,
Karen dan Beth (2009: 131), mendefinisikan bahwa “communication is the
imparting, conveying, or exchange of ideas, knowledge, information, and the
like by means of mechanical or electronic speech, writing, or signs. It is a
process in which we assign and convey meaning in an attempt to create
shared understanding”. Dalam arti bebas, komunikasi adalah menanamkan,
menyampaikan, atau pertukaran ide, pengetahuan, informasi, dan sejenisnya
secara mekanik atau elektronik penyampaian lisan, tulisan, atau pertanda. Ini
adalah proses dimana kita memberikan dan menyampaikan makna dalam
upaya untuk menciptakan pemahaman bersama. Jadi menurut Suzanne,
Karen dan Beth, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan
dengan berbagai media dan cara yang berbeda tapi harus memiliki kesamaan
arti dari perbedaan cara menyampaikannya tersebut.
Berdasarkan berbagai definisi dari pengertian komunikasi dapat
diambil kesimpulan bahwa komunikasi merupakan suatu ilmu ataupun
proses penyampaian suatu pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan
yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi
merupakan hal penting bagi perusahaan untuk menyampaikan berbagai
pesan untuk karyawannya.

Berhubungan dengan perubahan organisasi, Kotter dalam Utami
(2007: 127), menyebutkan bahwa memimpin perubahan harus dimulai
dengan menetapkan arah setelah mengembangkan suatu visi tentang masa
depan, dan kemudian menyatukan langkah orang-orang dengan
mengomunikasikan penglihatannya dan mengilhami mereka untuk
mengatasi rintangan-rintangan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa,
seorang pemimpin merupakan faktor penting dalam perubahan organisasi.
Terdapat berbagai penilaian mengenai kepemimpinan, mulai
berdasarkan peran, sifat, perilaku dan gaya kepemimpinan itu sendiri.
Seperti yang dikemukakan Richard L. Daff mengenai kepemimpinan yang
berkaitan dengan perubahan organisasi, kepemimpinan adalah merupakan
suatu pengaruh hubungan antara pemimpin dan pengikut (followers) yang
bermaksud pada perubahan dan hasil nyata yang mencerminkan tujuan
bersama, dari definisi tersebut Richard L. Daff mencakup tujuh unsur yang
esensial dalam kepmimpinan, yaitu: (1) Pemimpin (leader), (2) Pengaruh
(Influence), (3) Pengikut (Follower), (4) Maksud (Intention), (5) Tujuan
bersama (Shared Purpose), (6) Perubahan (Change) (7) Tanggung jawab
pribadi (Personal responsibility)

Seorang pemimpin bertugas untuk mengelola pegawai dan organisasi
untuk menjalankan tujuan perusahaan, kepemimpinan yang efektif akan
terwujud bila sudah dijalankan sesuai dengan fungsinya. Seorang pemimpin
memiliki pengaruh besar bagi organisasi perusahaan, seperti pendapat
Caroselli dalam Kahar (2008: 23) menyatakan bahwa kunci untuk
kepemimpinan hari ini adalah “pengaruh” bukan “kekuasaan”.
Beraneka ragam definisi mengenai fungsi kepemimpinan yang
diungkapkan oleh para ahli, seperti Kartono dalam Munthe (2009: 24)
mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai kegiatan memandu, menuntun,
membimbing, membangun, memberi, atau membangunkan motivasi kerja,
mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi
organisasi yang baik, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang
ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.
Sedangkan menurut Eryanto (2010: 17) membagi fungsi
kepemimpinan menjadi enam, yaitu:
1. Sebagai Penentu Arah
2. Sebagai Pengambil Keputusan
3. Sebagai Komunikator yang Efektif
4. Juru Bicara Organisasi
5. Mediator
6. Integrator
Fungsi yang pertama menjelaskan bahwa segala hal yang berkaitan
dengan arah dan kebijakan organisasi ditentukan oleh seorang pemimpin
sehingga dalam menjalankan fungsi ini seorang pemimpin harus mampu
merumuskan dan menentukan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai
oleh organisasi. Fungsi yang kedua menjelaskan bahwa setiap keputusan
yang diambil di dalam organisasi ditetapkan oleh seorang pemimpin terlepas
dari proses penentuan kebijakan itu sendiri apakah berdasarkan usulan dari
bawahan maupun ditetapkan sendiri oleh pimpinan.
Fungsi yang ketiga menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus
menjalankan peran sebagai seorang komunikator yang handal artinya setiap
pesan dan informasi ataupun perintah yang datang darinya dapat dipahami
dengan mudah oleh bawahan yang menjadi komunikan. Fungsi yang
keempat menjelaskan bahwa seorang pemimpin adalah wakil dari
organisasinya sehingga seorang pemimpin mampu menjelaskan berbagai hal
yang berkaitan dengan organisasi kepada berbagai pihak.
Fungsi yang kelima menjelaskan bahwa setiap pemimpin dapat
menjadi penengah dari pihak-pihak yang terlibat konflik baik didalam
maupun di luar organisasi. Fungsi yang keenam menjelaskan bahwa setiap
pemimpin diharapkan dapat menjadi pemersatu bagi seluruh anggota
organisasi sehingga terbentuk suatu tim kerja yang solid di dalam organisasi
sehingga seluruh aktifitas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan
Dari fungsi-fungsi diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang
pemimpin dalam suatu organisasi memiliki fungsi penting sebagai
pengelola, penentu arah, dan mediator antara perusahaan dan bawahan agar
terciptanya keselarasan dalam pelaksanaan fungsi organisasi.

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penting dalam
keberhasilan organisasi, terlebih lagi dalam perubahan organisasi. Untuk
memahami apa yang dimaksud dengan kepemimpinan (leadership) ada
baiknya terlebih dahulu kita mengetahui arti pemimpin (leader). Hal ini
disebabkan kepemimpinan dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki
tugas dan beraktivitas untuk melaksanakan kepemimpinan tersebut.
Sebelum mengetahui arti kepemimpinan, ada baiknya kita
mengetahui arti pemimpin, seperti yang diungkapkan oleh Robbert D Stuart
dalam Kahar (2008: 23), bahwa pemimpin adalah seorang yang diharapkan
mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk dan juga
mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan organisasi. pendapat
lain dikemukakan oleh James P. Spillane dalam Kahar (2008: 23)
menyatakan bahwa pemimpin itu agen perubahan dengan kegiatan
mempengaruhi orang-orang lebih dari pada pengaruh orang-orang tersebut
kepadanya.
Sedangkan menurut Kartono dalam Munthe (2009: 20)
kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti seorang pribadi yang
memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan di
satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk
bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian suatu
maksud atau beberapa tujuan. Beragam definisi dan konsep kepemimpinan
yang ditemukan dalam berbagai bahan pustaka, yang masing-masing
memiliki perbedaan dalam penekanan arti.
Hampir mirip dengan pendapat yang diungkapkan Kartono, arti
kepemimpinan menurut Siagian dalam Munthe (2009: 20) dapat diartikan
sebagai kegiatan mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk
mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedikit mirip dengan pendapat
Richard L. Daff (2005: 5) mendefinisikan kepemimpinan (leadership)
adalah suatu pengaruh yang berhubungan antara para pemimpin dan
pengikut (followers). Tidak berbeda jauh dengan yang diungkapkan Siagian
dan Richard L. Daff, menurut Gibson dalam Kahar (2008: 23) menyatakan
bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya menggunakan pengaruh untuk
memotivasi orang-orang guna pencapaian suatu tujuan. Dengan demikian,
dari arti kepemimpinan tersebut dapat diambil kesamaan arti atau makna
yang diungkapkan oleh Kartono, Siagian, Daff, dan Gibson, bahwa
kepemimpinan merupakan suatu kegiatan atau keahlian dalam
mempengaruhi karyawan untuk mencapai tujuan tertentu.
Pendapat lain juga diungkapkan oleh Robbins & Judge (2008: 49),
definisi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sebuah
kelompok untuk mencapai suatu visi atau serangkaian tujuan tertentu. Tidak
berbeda jauh dengan pendapat Robert M. Fulmer dalam Munthe (2009: 22)
yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mengajak orang
lain mencapai tujuan tertentu dan teknik untuk mencapainya. Dari kedua
pendapat tersebut sebenarnya juga tidak berbeda jauh dari pendapat Kartono,
Siagian, Daff, dan Gibson, inti dari kepemimpinan adalah untuk bisa
mengajak para karyawan mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan.
Pendapat mengenai kepemimpinan juga dikemukakan oleh Warren
Bennis (http://www.teal.org.uk/leadership/definition.htm), yang
mendefinisikan “Leadership is a function of knowing yourself, having a
vision that is well communicated, building trust among colleagues, and
taking effective action to realize your own leadership potential.”. Dalam arti
bebas, kepemimpinan adalah fungsi dari mengenali diri sendiri, memiliki
visi yang bisa dikomunikasikan dengan baik, membangun kepercayaan
diantara rekan, dan mengambil tindakan efektif untuk mewujudkan potensi
kepemimpinan diri sendiri. Berbeda dari pendapat sebelumnya mengenai
kepemimpinan, Warren Bennis lebih memfokuskan kepemimpinan sebagai
seorang komunikator dari setiap tujuan perusahaan.
Sedangkan definisi kepemimpinan juga dikatakan bahwa
“Leadership is a process whereby an individual influences a group of
individuals to achieve a common goal” yang diungkapkan oleh Northouse
(http://setabasri01.blogspot.com/2011/01/kepemimpinan – dalamorganisasi.html). Dalam arti bebas, kepemimpinan adalah sebuah proses
dimana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk
mencapai tujuan bersama. Pendapat yang diungkapkan Northouse memiliki
kesamaan dengan Kartono, Siagian, Daff, Gibson, dan Fulmer,
mendefinisikan kepemimpinan sebagai seseorang yang bisa memberikan
pengaruh dalam mencapai tujuan perusahaan.
Dari berbagai pendapat mengenai kepemimpinan tersebut yang
dikemukakan oleh para ahli, dapat di simpulkan bahwa kepemimpinan
merupakan keahlian yang dapat mempengaruhi individu dan kelompok di
dalam perusahaan untuk menjalani tujuan perusahaan.

Pelayanan antrian paspor online ini merupakan pelayanan yang di
terbitkan oleh pengembang direktorat sistem dan teknonogi keimigrasian yang di
atur dalam surat edaran direktur jendral Imigrasi nomor IMI-UM.01.01-4166
tentang Implementasi aplikasi pendaftaran antrian permohonan paspor secara
online diseluruh Indonesia.
Tujuan pelayanan antrian paspor online adalah agar masyarakat pemohon
paspor mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dengan pelayanan yang
diberikan oleh keimigrasian sehingga dapat meminimalisir masalah antrian
dalam pembuatan paspor.
Inovasi Pelayanan Antrian Paspor Online ini dapat di fungsikan sebagai
sarana pembaharuan bagi masyarakat dan juga birokrasi pemerintahan sehingga
dengan adanya Inovasi Pelayanan Antrian Paspor Online senantiasa dapat
memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyatakat yang ingin mengurus
paspor dalam artian pelayanan publik yang lebih professional, efektif, sederhana,
dan transparan

Inovasi dan analisis praktek yang sukses dalam (Sangkala:2013)
menunjukkan bahwa ada lima strategi utama di dalam sektor pemerintahan yaitu :
a. Layanan terintegrasi ,dimana sektor publik menawarkan peningkatan
sejumlah pelayanan, warga memiliki harapan tidak sederhana dimana
warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.
Kewenangan publik seringkali mengintegrasikan produk dan pelayanan
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya penggunaan EGovernment dan lain-lain.
b. Desentralisasi pemberian layanan dan monitoring pelayanan, dimana
membawa layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya
membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga
meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis. Desentralisasi
pelayanan mendorong pengembangan ekonomi baru. Desentralisasi
layanan meningkatkan partisipasi warga dan meningkatkan kepercayaan
dalam pemerintahan.
c. Pemanfaatan kerja sama ,bermakna sebagai pemerintahan yang Inovatif
untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam
pemberian pelayanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga
terjadi kerjasama antar publik dan swasta. Misalnya kolaborasi dengan
organisasi bisnis dalam upaya mempromosikan efesiensi dan kualitas
pelayanan administrasi publik.
d. Pelibatan warga negara,kewenangan pemerintahan yang Inovatif harus
merealisasikan peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk
berpartisipasi dalam mendorong perubahan. Ketika pemerintah
menyediakan forum bagi publik untuk mengekspresikan pandangannya
dan terlibat didalam seluruh langkah-langkah proses, maka hasil Inovasi
lebih memiliki kemungkinan untuk sukses dan lebih luas jangkauannya.
Pendekatan partisipasi memungkinkan warga mengungkapkan kebutuhan
dan opininya terhadap proposal teknis dan memfasilitasi penerapan proyek
yang diberikan dan memastikan kesuksesan yang berkelanjutan dari
sebuah Inovasi perubahan.
e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, United Nation World
Publik Sector Report tahun 2004 mencatat penggunaan pelayanan berbasis
Internet. kontribusi Internet untuk meyederhanakan dan memperbaiki cara
warga negara memperoleh Informasi dan berkomunikasi dengan publik.
Internet dapat juga bermanfaat sebagai alat perbaikan transparansi dan
integritas dalam administrasi publik.
Berdasarkan penjelasan diatas, pada dasarnya strategi Inovasi dalam
proses pelayanan publik bertujuan untuk mempermudah sistem pelayanan pada
masyarakat. sistem pelayanan kepada masyarakat dapat di sederhanakan dengan
dengan menggunakan berbagai macam media sala satunya adalah dengan
memanfaatkan E-government. E-government disini kita kaitkan dengan
pemanfaatan teknologi komunikasi dan Informasi guna mempermudah dalam
proses pelayanan. Suatu organisasi pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri.
Sangat diperlukan adanya proses kerja sama dengan organisasi/Intansi lainya guna
membantu proses inovasi pelayanan publik. Aspek yang paling penting adalah
peran warga negara dalam proses mendorong Inovasi sistem pelayanan publik.
Suatu organisasi pelayanan publik pada dasarnya disediakan untuk melayani
kebutuhan masyarakat dalam proses bernegara. Jadi apapun yang diusahakan oleh
pemerintah jika tidak ada partisipasi dan dukungan dari masyarakat maka akan
menjadi sia-sia.

Menurut Adriana Alberti dan Guido Bertucci (dalam UN, 2006) Inovasi
dalam governance maupun administrasi publik merupakan suatu jawaban kreatif,
efektif dan unik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau sebagai
jawaban baru atas masalah-masalah lama.
a. Inovasi Institutional, fokusnya adalah pembaruan lembaga yang telah
berdiri atau pendirian institusi baru. Pembaharuan lembaga ini
membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu
lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan
tidak memberikan kontribusi nyata dalam penyelengaraan pelayanan
publik perlu dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak
membebani anggaran publik.
b. Inovasi organisasional ,termasuk pengenalan prosedur pekerjaan atau
teknik manajemen baru dalam administrasi publik. upaya menemukan
metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan,
terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi
Individu dan penerapan teknologi baru.
c. Inovasi proses ,fokusnya adalah pengembangan kualitas pemberian
pelayanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhansentuhan Inovasi terutama dalam hal memberikan pelayanan, efisiensi
pelayanan dan kemudahan akses layanan.
d. Inovasi konseptual ,fokusnya adalah bentuk-bentuk baru governance
seperti:(pembuatan kebijakan yang interaktif, keterlibatan governance,
reformasi penganggaran berbasis masyarakat dan jaringan horizontal).
Berdasarkan penjelasan diatas, jenis-jenis Inovasi dalam pelayanan publik
mengacu pada prinsip good governance dimana menjadikan Inovasi sebagai
alternative baru dalam proses pelayanan publik guna memperbaiki sistem
pelayanan publik yang dikatakan masih jauh dari harapam masyarakat. dalam hal
ini dengan memperkenalkan berbagai macam sistem atau prosesur baru yang
tentunya berjalan selaras dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi
saat ini sehingga antara pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat
sebagai penerima pelayanan, sama-sama bisa bekerjasama guna mendukung
proses pelayanan publik.

Dilihat dari segi proses, Inovasi juga dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:
(Muluk 2008: 48)
a. Sustaining innovation (Inovasi terusan) merupakan proses Inovasi yang
membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasar dari pada kondisi
pelayanan dan sistem yang sedang berjalan ataupun produk yang sudah
ada.
b. Discontinues innovation (Inovasi terputus) merupakan proses Inovasi yang
membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasarkan
pada kondisi yang sudah ada sebelumnya.
Berdasarkan penjelasan diatas, antara Inovasi terusan maupun Inovasi
terputus sama-sama mempunyai tujuan untuk memperbaiki sistem pelayanan
publik baik sifatnya menyempurnakan sistem pelayanan yang sudah ada
sebelumnya ataupun memperbaiki sistem pelayanan secara keseluruhan dengan
menggunakan suatu sitem yang baru. Kategori Inovasi pelayanan publik diatas
jika dikaitkan dengan Inovasi pelayanan antrian paspor online maka dapat
disimpulkan bahwa ini merupakan suatu bentuk Inovasi terusan dari suatu
organisasi publik. Dalam hal ini proses Inovasi yang membawa perubahan baru
namun dengan tetap mendasar dari pada kondisi pelayanan dan sistem yang
sedang berjalan ataupun produk yang sudah ada.

Secara khusus Inovasi di dalam lembaga publik bisa didefinisikan sebagai
penerapan (upaya membawa) Ide-Ide baru dalam Implementasi, dicirikan oleh
adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung cukup lama dan
berskala cukup umum sehingga dalam proses Implementasinya berdampak cukup
besar terhadap perubahan organisasi dan tata hubungan organisasi. Inovasi dalam
pelayanan publik mempunyai ciri khas, yaitu sifatnya yang tidak berwujud karena
inovasi pelayanan dan organisasi tidak semata berbasis pada produk yang tidak
dapat dilihat melainkan pada perubahan dalam hubungan pelakunya, yaitu antara
penyedia layanan dan penerima layanan atau hubungan antar berbagai bagian di
dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi.
Proses kelahiran suatu Inovasi menurut Yogi Suwarno dalam Rahayu (2007), bisa
didorong oleh bermacam situasi. Secara umum Inovasi dalam pelayanan publik ini
bisa lahir dalam bentuk inisiatif seperti:
a. Kemitraan dalam penyampaian pelayanan publik, baik antara pemerintah
dan pemerintah, sektor swata dengan pemerintah.
b. Penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dalam pelayanan
publik.
c. Pengadaan atau pembentukan lembaga pelayanan yang secara jelas
meningkatkan efektiftas pelayanan (Kebersihan dan kenyamanan,
Pendidikan, Hukum dan Keamanan Masyarakat) .
d. Peningkatan pengayaan peran atas sistem internal pemerintahan yang
sebelumnya sudah ada di dalam masyarakat.
Berdasarkan penjelasan diatas, kebaharuan dalam sektor publik Inovasi
lebih menekankan pada aspek perbaikan sehingga pemerintah mampu
memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien, berkualitas, dan dapat
dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum Inovasi sering kali diterjemahkan sebagai penemuan baru,
namun sebenarnya aspek kebaruan dalam Inovasi sangat ditekankan untuk Inovasi
sektor swasta . sedangkan, Inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada
aspek perbaikan yang dihasilkan dari kegiatan Inovasi tersebut, yaitu pemerintah
mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efesien dan berkualitas,
murah dan terjangkau.
Lebih lanjut dikatakan Inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru ke
dalam pelayanan organisasi dalam bentuk sebuah pengetahuan baru, organisasi
baru, manajemen atau keterampilan proses yang baru. Pugh dalam Rahayu Y.S
(2015 : 84) menyatakan Inovasi adalah sebuah pengenalan atas fitur baru dalam
organisasi. Inovasi dicerminkan oleh produk-produk dan proses produksi baru,
kemajuan dalam teknologi komunikasi, organisasi dan pelayanan baru disektor
publik dan sektor non-profit. Daft dalam Rahayu Y.S (2015 : 84) menyatakan
bahwa Inovasi organisasi berkaitan dengan adopsi sebuah Ide atau perilaku yang
sifatnya baru bagi organisasi yang mengadopsinya. Secara lebih khusus, Inovasi
didefenisikan sebagai sebuah awal penggunaan gagasan oleh sebuah organisasi
dengan tujuan yang sama.
Berdasarkan penjelasan diatas, menyimpulkan bahwa Inovasi erat
kaitannya dengan perubahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya bahwa Inovasi menjadi satu kunci yang bisa
digunakan oleh organisasi dalam menghadapi sebuah perubahan. Defenisi Inovasi
yang cenderung positif karena Inovasi menjadi strategi yang digunakan oleh
organisasi untuk menyediakan manajemen perubahan yang efektif. Organisasi
akan berbicara mengenai bagaimana poin-poin keterbaruan yang menjadi karakter
Inovasi dapat dikembangkan secara keseluruhan melalui perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan, dan kontrol sehingga dapat menghubungkan
semua aspek organisasi.

Menurut Lenvine, maka produk dari pelayanan publik di dalam negara
demokrasi paling tidak harus mempunyai tiga indikator, yakni (Dwiyanto 2008;
145) :
a. Responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan,
keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.
b. Responbility atau responbilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan
organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
c. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar
proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan pemangku kepentingan
dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.
Gibson, Ivancevich & donnelly memasukkan dimensi waktu, yaitu
mengguanakan ukuran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
dalam melihat kinerja organisasi publik. Dalam hal ini kinerja pelayanan publik
terdiri dari ; (Dwiyanto2008; 144)
a. Produksi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasiuntuk
menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungannya.
b. Mutu adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan
c. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran (output) dan
masukan (input)
d. Fleksibilitas adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi
terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal. Fleksibilitas
berhubungan dengan kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber
daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain guna menghasilkan
produk dan pelayanan baru yang berbeda dalam rangka menanggapi
permintaan pelanggan.
e. Kepuasan menunjuk pada perasaan karyawan terhadap pekerjaan dan
peran mereka di dalam organisasi.
f. Persaingan menggambarkan posisi organisasi didalam berkompetisi
dengan organisasi lain yang sejenis.
g. Pengembangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan
tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya
unruk berkembang melalui investasi sumberdaya.
h. Kelangsungan hidup adalah kemampuan organisasi untuk tetap eksis
didalam menghadapi segala perubahan.
Mahmudi (2005 : 237) mengatakan bahwa standar pelayanan publik yang
harus ditetapkan sekurang-kurangya meliputi :
a. Prosedur pelayanan
Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang dilakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan.
b. Produk pelayanan
Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima
sesuiai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
c. Waktu penyelesaian
Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan
sejak saat melakukan permohonan.
d. Biaya pelayanan
Harus ditetapkan standar biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan
tarif / biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.
e. Sarana dan prasarana
Harus ditetapkan standar saranan dan prasarana pelayanan yang memadai
oleh penyelenggara pelayanan publik.
f. Kompetensi petugas pemberi layanan
Perlu ditetapkan standar kompetensi petugas pemberi pelayanan
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang
dibutuhkan.
Berdasarkan penjelasan diatas, Indikator-Indikator dalam proses pelayanan
publik sangatlah penting. Ini menjadi sala satu tolak ukur keberhasilan suatu
organisasi dalam proses pelayanan publik sebagaima ini menjadi pedoman bagi
pemerintah dalam membantu kinerja pelayanan kepada masyarakat. untuk itu
suatu organisasi harus siap secara fisik dan mental dalam mengemban tugas
pemerintahan.

Dalam perspektif teoritik telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan
publik. Denhard & Denhard mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif
dalam administrasi publik. Perspektif tersebut adalah “administrasi publik lama,
manajemen publik baru, dan pelayanan publik baru”. Pada administrasi publik
lama, perspektif ini menaruh perhatian pada fokus pemerintah terhadap penyedia
pelayanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik
(Wijoyo 2006; 68-70)
Menurut Denhard & Denhard karena pemilik kepentingan publik
sebenarnya adalah masyarakat maka administrator publik seharusnya memusatkan
perhatian pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara
melalui pengelolaan organisasi publik dan Implementasi kebijakan publik.
Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang dikedepankan, dan
peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang
disebut sebagai new public sevice. Perspektif new public service mengawali
pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat
penting bagi kepemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya
dipandang sebagai persoalan kepentingan pribadi namun juga melibatkan nilai,
kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan
sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak secara bersama-sama
mencapai suatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai
agresi kepentingan pribadi melainkan sebagai hasil analog dan kepentingan publik
dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Perspektif new publik
service menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat
dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Secara ringkas
perspektif new public service dapat dilihat dari beberapa prinsip yang dilontarkan
oleh Denhard & Denhard.
Prinsip-prinsip tersebut adalah :
a. Pelayanan publik yang dilakukan birokrasi bukanlah melayani dan
merespon tuntutan pelanggan, tetapi juga harus melayani warga negara,
melalui pembangunan hubungan yang berdasarkan pada kepercayaan dan
kolaborasi diantara warga negara.
b. Administrasi publik harus membantu menemukan dan menyatukan
berbagai ide tentang kepentingan umum. Tujuan yang akan dicapai bukan
digerakkan oleh kepentingan pribadi tetapi hasil kesepakatan yang
melibatkan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.
c. Kepentingan umum lebih baik dikembangkan oleh pejabat publik dan
warga negara untuk kebaikan masyarakat dari pada dilakukan oleh
pengusaha yang dikhawatirkan akan menganggap uang publik adalah
miliknya.
d. Birokrasi publik haruslah berpikir secara strategis dan bertindak secara
demokratis dalam mewujudkan pelayanan yang baik terhadap warga
negaranya. Dengan kata lain kebijakan dan program-program akan sesuai
dengan kepentingan publik dengan efektif dan responsibel apabila dicapai
melalui usaha-usaha kolektif dan proses kolaboratif.
e. Pelayanan publik harus lebih mengindahkan aturan dan hukum konstitusi,
nilai kelompok, norma politik, standar profesional, dan kepentingan publik
agar bisa melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan baik.
f. Pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat dari pada mengontrol dan melakukan steering kepada
masyarakat.
g. Organisasi publik dan jaringannya akan lebih sukses dalam jangka panjang
jika organisasi tersebut mengadopsi proses kolaborasi yang didasarkan
pada saling menghargai. Dengan perspektif atau paradigma baru dalam
pelayanan publik, masyarakat juga dapat diberdayakan potensinya, tidak
hanya sebagai pengguna yang pasif tetapi dapat ikut serta menentukan
bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan tersebut seterusnya
dilakukan. Sehingga dapat diharapkan akan dapat mendorong perbaikan
pelayanan melalui perubahan sikap dan perilaku penyelenggara, tetapi
sekaligus juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa new public service
lebih mementingkan kerjasama antara warga negara dengan pemerintah untuk
mencapai untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat sebagai pemilik
kepentingan publik maka dari itu, pemerintah harus memusatkan perhatian pada
tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan
organisasi publik dan implementasi kebijakan publik.

Manajemen merupakan inti dari administrasi, karena manajemen
merupakan alat pelaksana utama administrasi. Adapun pengertian manajemen
menurut para ahli diantaranya dikemukakan oleh Gibson, Donelly dan Ivancevich
dalam Ratminto dengan bukunya Manajemen Pelayanan (2005:1), mendefinisikan
manajemen sebagai berikut: suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih
Individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil–
hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.
Menurut ratminto (2005) manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai
berikut: suatu proses penerapan Ilmu dan seni untuk menyusun rencana,
mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-
aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan yang tegas dan
ramah terhadap konsumen, terciptanya Interaksi khusus dan kontrol kualitas
dengan pelanggan. Sedangkan manajemen pelayanan publik dapat diartikan
sebagai suatu “proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana,
mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan aktivitasaktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan” (Ratminto 2005).
Berdasarkan pendapat diatas, manajemen pelayanan publik berarti
merupakan suatu proses perencanaan dan pelaksanaan serta mengarahkan atau
mengkoordinasikan penyelesaian aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi
tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan. Manajemen
pelayanan publik yang baik tentunya akan mampu memberikan pelayanan yang
berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang,
jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta
kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari
masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung
maupun melalui media masa seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada
kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang terus dikeluarkan, persyaratan
yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain,
sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Untuk
mengatasi kondisi tersebut perlu di lakukan upaya perbaikan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan
pelayanan publik yang prima.
Berdasarkan penjelasan diatas, pembenahan sistem pelayanan dalam
sistem administrasi publik sekarang ini harus menjadi prioritas, bagaimana
pelayanan aparatur akan menentukan mati hidupnya aktivitas publik. Pelayanan
publik tentunya kita belajar mempelajari sistem administrasi publik yang dimana
sebagai sebuah sistem, administrasi publik terbentuk karena jalinan hubungan
saling mempengaruhi antara administrasi publik disatu pihak serta faktor-faktor
internal dan eksternal dilain pihak. Sistem administrasi publik dibentuk dengan
maksud untuk menanggulangi masalah-masalah administrasi publik terutama
dalam pelayanan publik.

Pelayanan publik diartikan, “melayani keperluan orang atau masyarakat
yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan” (Kurniawan 2005: 4). Selanjutnya menurut
Kemenpan No. 63/KEP/M.PAN 7/2003, publik adalah “segala kegiatan upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, pelayanan publik adalah
pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.
Sedangkan dalam rumusan undang-undang tentang pelayanan publik, pelayanan
publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan
penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang di
sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berbagai definisi dan pemahaman tentang pelayanan publik tersebut pada
intinya memiliki arah pandangan atau fokus yang hampir sama yakni pada
pemberian pelayanan oleh Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan
publik kepada masyarakat, yang memiliki kepentingan terhadap institusi tersebut
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Saat ini yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana mewujudkan
perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik guna memenuhi tuntutan kebutuhan
masyarakat dan perkembangan kondisi yang ada.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pelayanan publik
merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan setiap manusia sebagai
penerima pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kantor Imigrasi
Kelas I Kupang sebagai penyelenggara pelayanan jasa pengurusan paspor harus
mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang agar
mendapatkan sebuah pelayanan publik yang baik.

Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai
kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya
dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk
mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas
yang harus dilaksanakan. Menurut Stone, semakin banyak jumlah sumber
kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin besar potensi
kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-macam, ada
pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada
wewenang formal. Ada pula pemimpin nonformal, yaitu terjadi karena
pemimpin tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang
lain.
Secara klasikal, kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut
sebagai leadership yang berarti being a leader power of leading: the
qualities of leader. Namun secara terminology, ada beberapa
kepemimpinan menurut para ahli yang dipandang dari berbagai perspektif
tergantung dari sudut mana para ahli memandang hakikat kepemimpinan. Menurut E. Mulyasa, kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk
mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi.
Sedangkan kepemimpinan menurut Malayau S.P Hasibuan adalah cara
seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja
sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.
Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk
menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah
sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia
melakukan sesuatu secara suka rela. Berkaitan dengan kesediaan orang lain
mengikuti keinginan pemimpin, di sini dikemukakan ada beberapa
kekuatan (kekuasaan) yang mesti dimiliki pemimpin itu agar orang yang
digerakkan tersebut mengikuti keinginannya, yaitu berupa ancaman,
penghargan, otoritas, dan bujukkan.
Pengertian lain menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses
menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang
perlu untuk dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan
secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok
(kolektif) untuk memenuhi tujuan-tujuan utama

Perusahaan dituntut untuk dapat memberikan kepuasan kepada konsumen maupun
stakeholders, yang dapat dilakukan melalui pendefinisian dang misi perusahaan, memperbaiki
sistem nilai yang berlaku, dan menemukan cara-cara melalui manajemen perubahan,
percepatan pelatihan dan pendidikan, serta modifikasi perilaku seluruh organisasi.
Fenomena globalisasi yang memunculkan pasar global dan berbagai bentuk
perjanjian internasional (WTO, APEC, ASEAN) telah memposisikan perusahaan pada
tuntutan untuk mengacu pada standar internasional, khususnya dalam manajemen kualitas
lingkungan (Rondinelli and Vastag, 1996). Persaingan internasional telah memotivasi
perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk mendapatkan sertifikasi di bidang manajemen
kualitas (ISO 9000). Total Quality Management (TQM) telah memberikan efek tentang
bagaimana sebuah bisnis memandang sistem manajemennya dan secara tidak langsung
menorong penciptaan kinerja lingkungan.

Menurut Darnall dalam Hussey, 2003, Environmental Management Systems (EMS)
merupakan sebuah paket formal yang terdiri dari prosedurprosedur dan kebijakan-kebijakan
yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi akan mengatur dampak-dampak lingkungan
yang potensial. EMS merupakan sebuah pendekatan terstruktur kaitannya dengan isu-isu
manajemen lingkungan dan memberikan dasar dalam menjamin komplain dan kinerja
perusahaan. Sedangkan Environment Protection Agency (EPA) dalam Begerson (2005)
mendefinisikan EMS sebagai sebuah siklus berkelanjutan yang meliputi perencanaan,
implementasi, pemeriksaan dan perbaikan proses-proses dan tindakan-tindakan yang
mengikat organisasi untuk mengkaitkan antara tujuan bisnis dan tujuan lingkungan.
International Standard Organization (ISO) 14001 mendefinisikan EMS sebagai bagian dari
keseluruhan sistem manajemen yang terdiri dari struktur organisasi, aktivitas perencanaan,
pertanggungjawaban, praktik-praktik, prosedur-prosedur, proses-proses dan sumberdaya
untuk mengembangkan, mengimplementasikan, mencapai, memeriksa, dan memelihara
kebijakankebijakan lingkungan.
Konsep EMS yang telah didefinisikan menunjukkan bahwa manajemen lingkungan
menyatu dengan manajemen bisnis organisasi. Manajemen lingkungan menjadi tanggung
jawab seluruh karyawan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Bergeson
(2005) menyatakan bahwa terdapat empat pendorong dalam pengembangan dan implementasi
EMS. Pertama, adanya tuntutan akan sertifikasi, sehingga dibutuhkan pelaporan dan prosedur
dalam menyiapkan dan melaporkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Manajemen harus
memperhatikan standar kinerja dalam mengelola perusahaan. Kedua, adanya kebutuhan untuk
inovasi bahan bakar dalam pengembangan EMS. Perusahaan secara kontinyu memikirkan
cara-cara baru dan lebih baik untuk mencapai pengembangan yang berkelanjutan, persaingan
dan kemakmuran. Desain dan implementasi EMS merupakan bagian dari proses inovasi dan
instrumen dalam menghemat sumber daya perusahaan dan maksimisasi pencegahan polusi.
Ketiga, adanya insentif bagi perusahaan yang dapat mengembangkan dan
mengimplementasikan EMS. Keempat, adanya tuntutan perubahan cara-cara dalam mengelola
bisnis.
Sementara ISO 14001 mengidentifikasi terdapat tiga perspektif yang memotivasi
organisasi melaksanakan EMS, yaitu: pertama, market or customer requirements, mengacu
pada kenyataan bahwa konsumen akan mempertanyakan keberadaan EMS dalam perusahaan,
sehingga perusahaan tidak dapat menjual produknya karena tidak ada sertifikasi EMS yang
identik dengan sertifikasi ISO 14001. Perusahaan dapat bermasalah dalam persaingan
internasional atau dikucilkan dalam pasar tertentu karena tidak memiliki EMS. Kedua, policy
considerations dalam implementasi EMS didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:
meningkatkan reputasi perusahaan atau organisasi, memperbaiki moral karyawan, menjamin
nilai-nilai perusahaan, menjadi dasar kinerja, dan meningkatkan inovasi. Ketiga, operational
benefit yang dapat dilakukan dengan pengawasan internal, pertanggungjawaban, pemahaman
proses internal yang lebih baik, perbaikan efisiensi produksi dan pengurangan waste,
perbaikan komunikasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penghematan biaya,
mengurangi komplain dan konflik.
Penerapan EMS dapat mempengaruhi peningkatan kinerja lingkungan, khususnya
pada pengurangan pengotoran, pencegahan polusi, dan efisiensi organisasi. Model EMS
memiliki siklus perbaikan secara terus menerus yang berdasarkan pada proses plan, do, check
dan act. EMS mendasarkan pada pendekatan ISO 14001 memiliki lima komponen utama,
yaitu:
1. Environmental policy, merupakan sebuah komitmen tertulis dari manajemen puncak yang
memberikan petunjuk kepada organisasi secara menyeluruh. Secara ideal penetapan
kebijakan melibatkan input-input substansial yang bersumber dari karyawan. Setelah
mengadopsi kebijakan, seluruh karyawan diberikan informasi tentang kebijakan
perusahaan, tindakan pencegahan, bagaimana kebijakan berdampak pada seluruh
karyawan, dan apa tanggungjawabnya kaitan dengan kebijakan tersebut. Kebijakan pada
dasarnya untuk menciptakan komitmen penuh dari karyawan, mendorong seluruh
karyawan untuk meningkatkan kesadaran terhadap EMS, sehingga tidak ada
miskomunikasi internal dan menyebabkan ketidakpedulian karyawan terhadap perusahaan.
2. Planning, perusahaan menunjukkan secara detail proses pelaksanaan dan evaluasi,
identifikasi dan pengujian berbagai aspek dan dampak lingkungan, mengidentifikasi
kebutuhan, menetapkan prioritas, mengembangkan tujuan dan target, dan memaparkan
program kaitannya dengan pencapaian tujuan.
3. Implementation and operation, yaitu dengan melibatkan sumberdaya, delegasi
tanggungjawab, pemaparan tugas-tugas yang harus dilakukan, meyakinkan bahwa seluruh
karyawan memiliki pemahaman tentang EMS. Komunikasi internal dan eksternal sangat
dibutuhkan untuk memonitor, yang didukung oleh dokumentasi EMS, pengawasan
dokumen dan pengawasan operasional EMS.
4. Monitoring and corrective action, dilakukan oleh organisasi dalam mengaudit atau
mengevaluasi kinerja. Audit dapat dilakukan oleh internal organisasi maupun oleh pihak
luar. Masalah-masalah yang ditemukan dalam implementasi EMS akan diidentifikasi dan
didokumentasi untuk menentukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan, kemudian
didokumentasi dan dilaporkan.
5. Management review, dilakukan secara periodik oleh manajemen puncak terhadap
keseluruhan pelaksanaan EMS dan penentuan pelaksanaan selanjutnya. Review dapat
meliputi review kebijakan, aspek dan dampak lingkungan, aturan-aturan, tujuan dan
kinerja. Kesemuanya dapat dilakukan perubahan-perubahan berdasarkan pada
pertimbangan hasil review.
Pelaksanaan EMS sangat dipengaruhi oleh peran departemen yang terlibat langsung
dalam pencapaian tujuan. Peran yang dilakukan akan terkait dengan upaya-upaya untuk
mengadopsi aturan-aturan perlindungan lingkungan, mengurangi komplain pelanggan,
pengurangan polusi, perbaikan efisiensi produksi, efisiensi energi, penghematan biaya, dan
konservasi sumberdaya alam. EMS diharapkan dapat menciptakan kualitas lingkungan yang
lebih baik dan menjamin konservasi sumberdaya, yang tentunya didukung dengan komunikasi
eksternal mengingat perusahaan merupakan bagian dari industri, sehingga perlu adanya
hubungan yang positif dan kooperatif dengan perusahaan lain.
Penfoid (2002), mengidentifikasi terdapat lima dasar dalam partnership, pertama:
menerapkan sepuluh elemen EMS secara umum yang meliputi: environmental policy,
environmental impacts, legal and other requirements, objectives and targets, roles and
responsibilities, record keeping and reporting, training, emergency response, assessment dan
corrective action. Kedua, perlu adanya submission terhadap laporan tahunan EMS, confirmity,
tindakan koreksi, dan menciptakan output. Ketiga, perlunya menciptakan komitmen terhadap
berbagai aturan. Keempat, secara berkelanjutan memaparkan EMS dengan menampilkan
laporan-laporan yang dibutuhkan. Kelima, evaluasi terhadap EMS yang dilakukan oleh
departemen lingkungan. Evaluasi dilakukan dengan cara mengkomunikasikan anggota
departemen dengan perwakilan EMS. Secara ideal pelaksanaan EMS dapat dilakukan dengan
benchmarking, yaitu membandingkan kinerja lingkungan perusahaan dengan kinerja industri
secara keseluruhan. Data tahunan pesaing dapat dijadikan sebagai pembanding terhadap
kegiatan operasional perusahaan. Permasalahan yang muncul adalah minimnya ketersediaan
data industri, sehingga benchmarking sulit untuk dilaksanakan.
Matthews (2003) menilai bahwa dengan keterbatasan data perusahaan melakukan
benchmarking secara internal, yang kemudian diistilahkan dengan EMS. Melalui EMS
diharapkan perusahaan dapat memotret permasalahan-permasalahan organisasi dan
melakukan tindakan-tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja lingkungan. Ruang
lingkup EMS terdiri dari kebijakan, prosedur, audit untuk meminimasi waste.
Matthews (2003) menilai dalam mewujudkan keberhasilan EMS untuk meminimisasi
dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan dapat dilakukan dengan pendekatan traditional
benchmarking cycle, yaitu: plan, do, check, dan act. Plan terdiri dari kebijakan lingkungan,
dampak lingkungan dan tujuan-tujuan lingkungan. Kebijakan lingkungan merupakan
komponen penting dalam EMS yang meliputi rincian dari pengenalan organisasi terhadap
dampak lingkungan dan komitmen berkelanjutan dalam perbaikan lingkungan. Kebijakan
lingkungan dapat memberikan petunjuk terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan kepada seluruh
anggota organisasi. Bagian lain dari perencanaan juga memuat berbagai dampak lingkungan
yang muncul dan komplain-komplain yang mungkin terjadi. Dampak lingkungan terkait
dengan emisi, waste, penggunaan material dan energi. Pada tahapan akhir perencanaan, EMS
terdiri dari satu paket tujuan dalam mengurangi dampak lingkungan.
Do, meliputi aktivitas perbaikan lingkungan dan dokumentasi lingkungan. Aktivitas
lingkungan dalam EMS terdiri dari praktik-praktik kerja dan petunjuk operasional dalam
penanggulangan lingkungan, yang bertujuan untuk meminimisasi dampak lingkungan dan
mengadopsi peraturan-peraturan di bidang lingkungan. Dokumen lingkungan terdiri dari
kebijakan lingkungan, peraturan-peraturan, prosedur untuk bertindak, dan pencatatan untuk
monitoring dan pengukuran. Dokumen yang diciptakan pada dasarnya untuk membantu
personal dalam organisasi dalam melakukan tanggungjawabnya dan diharapkan dapat
memenuhi target perbaikan lingkungan.
Check, meliputi aktivitas yang berhubungan dengan audit lingkungan dan evaluasi
kinerja lingkungan. Audit secara umum digunakan untuk menggambarkan evaluasi terhadap
komponen-komponen EMS. Pelaksanaan audit didasarkan pada hasil interview dengan
karyawan untuk menentukan isu-isu lingkungan dan tanggungjawab yang harus dilakukan.
Model audit yang biasa digunakan adalah pengujian terhadap masalah-masalah yang terjadi
yang menyebabkan dampak lingkungan. Diharapkan dengan audit dapat ditemukan penyebab
masalah timbul dan adanya rekomendasi perubahan dalam dokumentasi EMS sebagai sebuah
tindakan preventif untuk mencegah munculnya masalah yang sama di kemudian hari.
Act, meliputi aktivitas training lingkungan dan komunikasi lingkungan. Kedua
aktivitas diharapkan dapat menciptakan kinerja lingkungan yang lebih baik. Training dan
komunikasi dapat dilakukan pada setiap tahapan organisasi kaitannya untuk memperbaiki
dampak lingkungan sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan pada seluruh level
organisasi. Training meliputi pelatihan-pelatihan dengan memmberikan instruksi tertentu
terhadap peran yang harus dilakukan karyawan dalam mencapai kinerja. Melalui training
diharapkan dapat jaminan bahwa karyawan dipersiapkan melakukan tugas-tugas tertentu dan
memahami dampak lingkungan yang muncul sebagai hasil dari kinerja yang tidak standar. Di
sisi lain, komunikasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh karyawan,
menginformasikan kebijakan-kebijakan lingkungan, dan peran karyawan dalam masalahmasalah lingkungan. Komunikasi menjadi target seluruh tingkatan di perusahaan untuk
memperbaiki kesadaran akan tanggung jawab individu melalui aktivitas sehari-hari dan
komitmen organisasi terhadap isu-isu lingkungan. Komunikasi lingkungan perlu disampaikan
kepada pihak lain, seperti: supplier, konsumen, masyarakat, dan pemilik perusahaan.
Revolusi di bidang lingkungan hampir terjadi dalam tiga dekade dan memunculkan
perubahan yang dramatis bagi perusahaan dalam mengelola bisnisnya (Hart, 1997).
Permasalahan lingkungan senantiasa muncul terus menerus seiring dengan eksploitasi sumber
daya alam secara besar-besaran. Perusahaan harus menyadari dan bertanggung jawab terhadap
lingkungan global yang semakin memanas dengan penciptaan produk yang bersih. Di
beberapa negara industri, perusahaan-perusahaan sudah menyadari pentingnya going green,
dan untuk merealisasikannya diambil tindakan dengan mengurangi polusi dan meningkatkan
profit secara simultan. Menurut Hart (1997), akar permasalahan dalam kerusakan lingkungan
adalah pertumbuhan penduduk yang pesat dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan pada
saat yang sama pertumbuhan industri juga cukup pesat yang diikuti dengan eksploitasi sumber
daya alam, penggunaan teknologi pada hampir setiap perusahaan, keinginan untuk mengikuti
globalisasi.
Berbagai aktivitas mendasar kaitannya dengan menciptakan tanggung jawab
terhadap lingkungan, menurut Berry dan Rondinelli (1998), antara lain: (1) Pollution
prevention, dilakukan dengan menciptakan pengawasan polusi, artinya membersihkan segala
yang tidak berguna setelah menghasilkan produk. (2) Product stewardship, yang dilakukan
tidak hanya dengan meminimisasi polusi dari proses produksi, tetapi juga dampak lingkungan
yang terkait dengan siklus hidup suatu produk. Design for environmental (DFE), merupakan
alat untuk memudahkan melakukan recovery, reuse atau recycle terhadap produk. (3) Clean
technology, perusahaan yang memiliki pemikiran jauh ke depan tentunya harus merencanakan
untuk investasi di bidang teknologi. Keberadaan teknologi, seperti industri kimia sangat
rentan terhadap lingkungan.
Berry dan Rondinelli (1998), mengungkapkan bahwa pada abad ke 21 ini
merupakan a new industrial revolution. Kesimpulan tentang revolusi industri baru didasarkan
pada survei yang dilakukan terhadap lebih dari 400 eksekutif senior berbagai perusahaan di
dunia, yang menemukan bahwa 92% dari mereka setuju bahwa berbagai tantangan
lingkungan merupakan isu sentral pada abad ini. Para eksekutif perusahaan juga bahwa
pengontrolan polusi merupakan tanggung jawab perusahaan, dan menjadikan sebuah
fenomena bahwa sebagian besar perusahaan berusaha mengelola dampak lingkungan secara
efektif dan efisien. Revolusi pemikiran tentang lingkungan terjadi dalam tiga tahap, yaitu: (1)
tahun 1960-an dan 1970-an berawal dari krisis lingkungan, perusahaan berusaha untuk
melakukan pengawasan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi. (2) Tahun 1980-an
merupakan era reaktif yang berusaha untuk menempati segala peraturan pemerintah tentang
lingkungan dan meminimisasi biaya komplain. Era 1990-an perusahaan sudah menyadari
perlunya pendekatan proaktif terhadap tuntutan lingkungan dengan mengantisipasi dampak
lingkungan terhadap kegiatan operasional perusahaan, antara lain dengan berusaha
mengurangi waste dan dampak yang ditimbulkan oleh polusi dan menemukan cara-cara
positif untuk memperoleh keunggulan melalui peluang bisnis dengan total quality
environmental management (TQEM). Bagi beberapa perusahaan, nilai-nilai lingkungan
menjadi bagian integral dari budaya dan proses manajemen. Kepedulian terhadap lingkungan
akan berdampak pada munculnya peluang baru untuk menciptakan green products, processes
dan technologies.
Berdasarkan fenomena pengelolaan lingkungan fokus utamanya masih
mengutamakan kepentingan individu pelaku bisnis. Pengelolaan lingkungan secara
terorganisir dimulai pada tahun 1960-an yang mengandalkan pada kegiatan pengawasan
setelah terjadi kerusakan, artinya pars industrialis belum memandang masalah lingkungan
sebagai bagian utama dari strategi perusahaan. Di samping itu tindakan untuk pelestarian dan
konservasi lingkungan belum mendapatkan prioritas. Fokus utama masih bersifat internal,
seperti penciptaan produk yang ramah lingkungan, proses produksi dan penggunaan teknologi
yang ramah lingkungan.
Revolusi dalam pemikiran di bidang lingkungan dibagi dalam tiga tahapan (Berry
and Rondinelli, 1998), yaitu (1) Unprepared atau model krisis, (2) Reactive atau model cost,
dan (3) Proactive atau model keberlanjutan bisnis. Pada unprepared atau model krisis terjadi
antara tahun 1960-1970 yang memfokuskan pada penanggulangan berbagai krisis lingkungan
yang terjadi dan mencoba mengontrol berbagai kerusakan yang terjadi. Pada tahap kedua,
yaitu model reaktif terjadi pada tahun 1980 ditandai keingingan perusahaan untuk mengadopsi
berbagai regulasi pemerintah di bidang lingkungan yang pada saat itu mulai tumbuh dengan
pesat, sehingga perlu di dilakukan upaya-upaya untuk meminimisasi biaya-biaya komplain.

Proses pemberdayaan pada dasarnya adalah internalisasi nilai-nilai eksternal terhadap
seseorang atau kelompok. Kekuatan proses internalisasi ini tidak sama bagi setiap orang.
Proses belajar mengajar yang tidak mampu membangkitkan motivasi tidak akan terjadi
internalisasi nilai-nilai. Pendidikan yang ditujukan kepada pengusaha warung PKL makanan
sebagai peserta pelatihan membuat seseorang menjadi tertantang untuk maju. Keinginan
untuk mewujudkan pemberdayaan kesadaran pedagang, tentang mutu dan jaminan mutu
produk makanan semakin menjadi acuan, diisyaratkan dengan proses belajar secara terus
menerus.
Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah,
dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan
pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh
dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (UU no 20 Tahun 2008).
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah
sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasar sehingga
memiliki kebebasan (freedom), dalam hal ini bukan berarti bebas mengemukakan pendapat,
melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau
sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan dan
memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses
pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya. Pemberdayaan dilihat dari
tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997: 210-224) adalah sebuah proses
dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan, dan
mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi
kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan,
dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain yang
menjadi keahliannya (Pearsons, et al, 1994).
Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat
kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu
yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan
atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya,
memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki
kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.
Sonnet dan Cabh (1972) menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa
faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik,
ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihanpelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 1997).
Parsons et al, (1994:106) mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk
pada sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual kemudian
berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar, keadaan psikologis yang
ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain,
pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan
politisasi orang-orang lemah, kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang
lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih
menekan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan yang
menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan
kemampuan kultural dan politis.
Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan
pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P (Suharto, 1997: 218-219) yaitu:
1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari
sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat,
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam
memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Pemberdayaan harus mampu
menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang
menunjang kemandiriannya.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak
tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang
antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap
kelompok lemah. Pemberdayaan diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi
dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Ponyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu
menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupan. Pemberdayaan harus mampu menyokong
masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan
terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan
distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus
mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang
memperoleh kesempatan usaha.

Layanan yang digunakan pada warung makan PKL pada umumnya menggunakan
tata cara pelayanan keluarga, namun demikian diharapkan tetap menggunakan tata cara
pelayanan yang bermutu. Elhaitammy (Fandy Tjiptono, 2000: 58) pedagang mampu
menunjukkan service excellence yaitu pelayanan yang unggul terhadap suatu sikap atau cara
karyawan dalam melayani pelanggan dengan cara memuaskan.
Pelayanan yang bermutu merupakan bentuk pelayanan terhadap penekanan adanya
kualitas pelayanan mencakup reliabilitas, artinya dalam posisi ini mampu memberikan
pelayanan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, responsive yaitu para staf perusahaan
mempunyai keinginan yang tinggi untuk memberikan pelayanan dengan tanggap, tangible
yaitu mampu menunjukkan fasilitas fisik, keadaan staf ataupun perlengkapan yang memadai,
assurance yaitu adanya jaminan bahwa staf memiliki pengatahuan, kemampuan maupun
kesopanan yang mampu menekan keraguan ataupun bebas dari bahaya, empati yaitu
kemudahan dalam melakukan komunikasi, memahami kebutuhan para pelanggan
(Fitzsimmons dan Fitzsimmons, 1994: 189-190).

Mutu dinyatakan sebagai tangggapan dan pemenuhan kebutuhan konsumen secara
total. Hal ini meliputi keseluruhan keistimewaan dan sifat-sifat dasar dari suatu produk atau
pelayanan dengan memfokuskan pada kemampuan untuk memenuhi kondisi tertentu dengan
keperluan yang dipersyaratkan. Selain itu produk makanan yang bermutu harus dapat
menunjukkan indikator:
1. Kuantitatif artinya secara kuantitatif dapat ditentukan ukuran porsi dalam volume,
hitungan, berat ataupun ukuran. Berarti ada jaminan kestabilan yang tidak dipengaruhi
oleh waktu maupun perubahan lingkungan.
2. Sensori artinya dapat menunjukkan mutu makanan yang mampu diidentifikasi melalui
indera yaitu mutu dari sisi penampilan, rasa, dan cita rasa.
3. Kandungan gizi artinya dapat memenuhi variasi kebutuhan konsumen.
Keadaan tersebut dapat tercapai apabila pedagang warung makanan mampu
menerapkan pengelolaan produksi secara benar mulai dari perencanaan produksi dengan
dasar penyusunan menu makanan yang kompetetif, pengolahan makanan yang menjamin
mutu dan keamanan, persiapan masing-masing bahan dan pengendalian produk (Hamidah,
2004: 20).
Prosedur standar dalam pengolahan makanan menggunakan tatanan sebagai berikut.
1. Memilih bahan yang bermutu,
2. Mendapat kepastian bahwa bahan dalam keadaan bersih,
3. Mendapat kepastian bahwa makanan ditangani secara benar,
4. Menggunakan bumbu yang tepat,
5. Menggunakan teknik, persiapan dan peralatan secara benar,
6. Mengikuti standar resep,
7. Tidak melakukan pengolahan hidangan melebihi yang diperlukan,
8. Menyajikan secara cepat setelah selesai pengolahan,
9. Menyajikan hidangan dalam kondisi panas untuk sajian panas dan sajikan dingin untuk
hidangan dingin,
10.Menciptakan sentuhan seni yang spesial,
11.Kesempurnaan selalu diutamakan, dan ciptakan diversivikasi produk (Nenimejer,
1984:178-179).

Agus (2001: 189) menyebutkan bahwa kegiatan menjual makanan dan minuman
adalah melaksanakan usaha pengembangan produk makanan dan minuman, merencanakan
kegiatan yang berusaha menarik tamu untuk makan dan minum, melakukan pembelian
makanan dan minuman, melakukan pengolahan, penyajian makanan dan minuman dan
perhitungan produk. Selain itu pedagang warung PKL harus berusaha untuk
mengembangkan produk-produk baru ataupun penyempurnaan produk agar tetap selaras
dengan kebutuhan konsumen. Pedagang PKL, dalam menjalankan bisnis harus
mengendalikan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajeman. Rue & Byars,
(2000: 6) disebutkan bahwa fungsi-fungsi manajeman meliputi perencanaan,
pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengontroian.
Semakin meningkat jumlah pelanggan yang menikmati makan di luar, semakin tinggi
tingkat pelayanan yang dibutuhkan. Berarti sudah merupakan kewajiban bagi pelaku bisnis
untuk dapat mempertahankan pelanggan dan menambah pelanggan baru. Berbagai macam
cara dapat dilakukan diantaranya dengan menggunakan fungsi manajeman (Goodman, 2002:
54) yaitu menguasai pemahaman terhadap pangsa pasar yang ditargetkan, bagaimana
mendapatkan pasar tersebut, bagaimana mengontrol biaya dan bagaimana berinteraksi
dengan karyawan dari sudut kinerja.
Upaya mendapatkan pasar merupakan upaya pemasaran atau strategi pemasaran
dengan aktivitas (Moh As’ad, 2001:125) penilaian keinginan dan kebutuhan konsumen
dalam situasi pasar, merubah keinginan dan kebutuhan tersebut dalam bentuk barang serta
menyajikan dalam cara-cara yang khas, mengembangkan serta menyajikan barang-barang
tersebut dalam cara yang efisien, membuat jaring-jaring saluran yang efektif dari produsen
ke konsumen dengan mempertimbangkan faktor laba (profit) yang rasional.
Mengontrol biaya dimaksudkan menciptakan sistem yang menjamin terciptanya
kesehatan perusahaan. Terdapat keseimbangan antara pendapatan dan biaya perusahaan,
keuntungan yang ditargetkan tercapai dan terjadi surplus. Keadaan ini dicapai apabila
pedagang mampu membuat keputusan yang benar tentang harga, tidak mudah tergoda untuk
mebuat harga yang tidak rasional atau harga yang tidak selaras dengan mutu yang diberikan.
Interaksi dengan karyawan dari sudut kinerja dimaksudkan sebagai upaya agar
karyawan dapat menjalankan tugas dengan minat dan kegembiraan, serta bekerja penuh
kegairahan dan merasa bahagia dalam bekerja, berarti kepuasan kerja karyawan terpenuhi.
Keadaan ini akan membawa pengaruh yang besar terhadap masa depan perusahaan, karena
dinyatakan dalam Louis A Allen (Moh As’ad, 2001:103) berapapun sempurnanya rencanarencana, organisasi dan pengawasan serta penelitian, bila tidak dapat menjalankan tugas
dengan minat dan gembira maka suatu perusahaan tidak akan mencapai hasil sebanyak yang
sebenarnya dapat tercapai.

Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan keterlibatan
sebagai metode dalam kegiatan penyusunan key performance indicator untuk
mengatasi permasalahan resistensi terhadap perubahan sasaran kinerja.
KPI berisi tentang sasaran kinerja yang memiliki bentuk penilaian kinerja
berdasar target (Soemohadiwidjojo, 2015). Permasalahan yang muncul pada
manajemen trainee adalah munculnya resistensi terhadap perubahan sasaran
kinerja. Berdasarkan penjelasan tersebut, penilaian kinerja berbasis KPI dapat
menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan terkait dengan resistensi
terhadap perubahan sasaran kinerja karyawan.
Key performance indicator mengedepankan komitmen dan keterlibatan
karyawan. Hal ini dibuktikan dengan adanya performance meeting sebagai salah
satu sesi penyusunan KPI. Pada fase ini, atasan bersama-sama dengan karyawan
turut terlibat dalam menentukan target dan bobot kinerja (Soemohadiwidjojo,
2015). Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khattak, dkk
(2012) bahwa keterlibatan dapat meningkatkan komitmen karyawan. Hasil
penelitian Zulkarnain & Hadiyani (2014) juga menyatakan bahwa komitmen dan
keterlibatan karyawan berkontribusi terhadap kesiapan karyawan untuk berubah,
sehingga pelibatan management trainee dalam menyususun KPI menjadi penting.
Keterlibatan management trainee dalam menyusun KPI harapannya dapat
menurunkan tingkat resistensi terhadap perubahan sasaran kinerja.
Permasalahan resistensi terhadap perubahan sasaran kinerja merupakan
permasalahan yang terkait dengan aspek afeksi, sehingga melibatkan karyawan
dalam menentukan target capaian kinerja menjadi penting. Hal ini sejalan dengan
pendapat Shuck dkk (2011) bahwa keterlibatan merupakan proses kognitif
individu secara emosional dan perilaku yang diarahkan menuju hasil yang
diinginkan oleh organisasi.
Permasalahan terkait dengan aspek afeksi akan lebih efektif diatasi
dengan hal yang dapat menyasar aspek afeksi. Keterlibatan sangat
mengedepankan aspek afeksi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Palmer
(2006) yang menyatakan bahwa aspek emosi penting dalam mengkomunikasikan
perubahan. Aspek emosi menjadi aspek yang penting dalam mengkomunikasikan
perubahan. Palmer menyatakan bahwa aspek emosi dapat menjadi alat yang
sangat penting untuk memunculkan keinginan, komitmen, dan usaha karyawan
untuk melakukan suatu perubahan. Urgensi dapat dikomunikasikan lewat appeal
emosional, visi dapat ditanamkan juga melalui appeal emosional, dan dengan
appeal emosional perubahan yang hebat juga dapat dilakukan. Membawa
karyawan pada emosi positif dapat memberikan ketertarikan pada karyawan
terhadap perubahan (Palmer, 2006).
Selain itu, Agocs (1997) mengatakan salah satu faktor penyebab individu
resisten terhadap perubahan adalah adanya kekhawatiran akan ketidaktahuan
informasi. Pelibatan karyawan dalam proses penyusunan KPI merupakan salah
satu cara pemberian informasi terkait dengan sasaran kinerja. Pelibatan karyawan
ini diharapkan mampu mengurangi tingkat resistensi karyawan terhadap sasaran
kinerja. Pelibatan karyawan dalam penyusunan KPI terdiri dari empat tahapan
keterlibatan, yaitu keterlibatan dalam menentukan faktor kunci keberhasilan,
keterlibatan dalam mengkomunikasikan tujuan KPI ke seluruh jajaran organisasi,
keterlibatan dalam memilih dan mengembangkan KPI, dan keterlibatan dalam
menetapkan target KPI. Harapannya, dengan terlibat dalam kegiatan tersebut,
akan muncul rasa tanggungjawab dari setiap management trainee untuk
melaksanakan apa yang telah disepakati bersama antara atasan dan management
trainee tersebut.
Hal ini sejalan dengan pendapat Zulkarnain & Hadiyani (2014) yang
menyatakan bahwa keterlibatan mempengaruhi kesiapan karyawan untuk berubah.
Hasil penelitian Freddy & Mbohwa (2013) juga menyatakan bahwa kurangnya
keterlibatan karyawan akan berdampak pada resistensi terhadap perubahan.