Teori Cadangan Devisa (skripsi dan tesis)

Bertambah atau berkurangnya cadangan devisa akan terlihat dari
neraca lalu lintas moneter. Jika tandanya (-) cadangan devisa bertambah,
sebaliknya jika (+) cadangan devisa berkurang (Suseno, 2001: 97). Besar
kecilnya akumulasi cadangan devisa suatu negara biasanya ditentukan oleh
kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) dengan arus modal negara
tersebut. Dan kecukupan cadangan devisa ditentukan oleh besarnya
kebutuhan impor dan sistem nilai tukar yang digunakan (Pridayanti, 2014).
Komponen cadangan devisa dapat berbentuk sebagai berikut (Gandhi,
2006: 13) :
1) Emas moneter (monetery gold)
Emas moneter ialah persediaan emas yang dimiliki oleh otoritas
moneter berupa emas batangan dengan adanya persyaratan
internasional tertentu (London Good Delevery/LGD), emas murni, dan
mata uang emas yang berada baik di dalam maupun luar negeri. Emas
moneter tersebut ialah cadangan devisa yang tidak memiliki posisi
kewajiban finansial sebagaimana Special Drawing Rights (SDR).
2) Special Drawing Rights (SDR)
SDR dalam betuk alokasi dana dari Dana Moneter Internasional
(IMF) merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh IMF kepada
anggotanya. Fasilitas ini memungkinkan bertambah atau
berkurangnya cadangan devisa negara-negara anggota. Tujuan
diciptakan SDR adalah dalam rangka menambah likuiditas
internasional.
3) Reserve Position in the Fund (RPF)
RPF adalah cadangan devisa dari suatu negara yang ada di
rekening IMF dan menunjukkan posisi kekayaan dan tagihan negara
tersebut kepada IMF sebagai hasil transaksi negara tersebut dengan
keanggotaannya pada IMF. Anggota IMF terdapat posisi Fund’s
General Resources Account yang dicatat pada kategori cadangan
devisa. Posisi cadangan devisa anggota merupakan jumlah reserve
tranche purchases yang dapat ditarik anggota (menurut perjanjian
utang) yang siap diberikan kepada anggota.
4) Valuta Asing (Foreign Exchange) terdiri atas :
a) Uang kertas asing dan simpanan
b) Surat berharga: penyertaan, saham, obligasi, dan
instrumen pasar uang lainnya
c) Derivatif keuangan
Valuta asing mencakup tagihan otoritas moneter kepada bukan
penduduk dalam bentuk mata uang, simpanan, surat berharga dan
derivatif keuangan, contohnya adalah forward, futures, swaps, dan
option.
5) Tagihan Lainnya
Tagihan lainnya adalah jenis terakhir yang termasuk dalam
tagihan yang tidak termasuk dalam kategori tagihan tersebut di atas.
Cadangan devisa suatu negara dipengaruhi oleh transaksi berjalan dan
impor. Perkembangan transaksi berjalan suatu negara harus dicermati
karena defisit transaksi berjalan yang berlangsung dalam jangka panjang
dapat menekan cadangan devisa. Maka dari itu, defisit transaksi berjalan
sering dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan makro ekonomi yang
memerlukan penyesuaian nilai tukar atau kebijakan makro ekonomi yang
ketat (Yoesoef, 2013: 157).
Sistem devisa mengatur pergerakan lalu lintas devisa (valuta asing)
dari suatu negara ke negara lain. Sistem devisa dibagi menjadi tiga sistem,
antara lain (Yoesoef, 2013: 157) :
1) Sistem devisa kontrol
Pada dasarnya devisa kontrol dimiliki oleh negara. Oleh sebab
itu devisa yang dimiliki oleh masyarakat harus diserahkan kepada
negara, dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh ijin dari
suatu negara. Devisa ini dibagi menjadi dua, yaitu Devisa Hasil
Ekspor (DHE) dan Devisa Umum (DU).
Setiap perolehan Devisa Hasil Ekspor (DHE) atau Devisa
Umum (DU), wajib diserahkan kepada negara seperti ke Bank
Indonesia (BI). Sama dengan hal tersebut, setiap penggunaan devisa
baik impor atau keperluan lainnya, harus memperoleh ijin dari Bank
Indonesia (BI). Dengan kebijakan ini, Bank Indonesia dapat
mengamati dan memperkirakan jumlah cadangan devisa.
2) Sistem devisa semi bebas
Untuk perolehan dan penggunaan devisa-devisa tertentu wajib
diserahkan dan mendapatkan ijin dari Bank Indonesia, namun untuk
jenis devisa lainnya dapat secara bebas digunakan dan diperoleh.
Sementara untuk Devisa Umum (DU) dapat secara bebas diperoleh
dan dipergunakan.
3) Sistem devisa bebas
Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia dengan PP No. 1 Tahun
1982 menggantikan baik UU No. 32 Tahun 1964 maupun perpu NO.
64 Tahun 1970. Dengan peraturan tersebut, masyarakat dapat secara
bebas memperoleh dan menggunakan devisa, baik devisa hasil ekspor
dan devisa umum.