Peran Utang Luar Negeri dalam Pembangunan (skripsi dan tesis)

Pinjaman atau utang luar negeri dapat memberikan dampak positif
terhadap pembangunan suatu negera. Utang luar negeri dilakukan oleh suatu
pemerintah negara dalam menangani kekurangan sumber daya keuangan untuk
mengatasi suatu situasi perekonomian yang tidak menentu, sehingga dana tersebut
berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
Menurut Sukirno (2000) pinjaman yang berasal dari luar negeri mempunyai
beberapa sumbangan penting dalam mewujudkan kestabilan di suatu negara,
yaitu:
1. Utang Luar negeri merupakan suplemen (tambahan) kepada dana yang
tersedia di dalam negeri. Oleh sebab itu lebih banyak investasi yang
dilakukan pemerintah dan swasta yang dapat dilaksanakan.
2. Utang luar negeri menyebabkan pemerintah tidak bersaing dengan
pihak swasta dalam menggunakan dana yang dikumpulkan di dalam
negeri maka tidak terjadinya kenaikan suku bunga dan tidak akan
berkurangnya investasi dari pihak swasta.
3. Utang luar negeri memungkinkan percepatan dalam pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi jangka panjang.
4. Utang luar negeri adalah dana yang berbentuk mata uang asing, dengan
demikian bantuan luar negeri akan memperkuat kedudukan neraca
pembayaran dan lebih menstabilkan nilai mata uang domestik. Suku
bunganya lebih rendah dari yang berlaku di pasaran dan terdapat tenggang
waktu yang relatif lama sebelum mulai membayar cicilannya.
Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan dari utang luar negeri (Sukirno, 2010).
1. Negara yang meminjam dana harus membayarkan biaya bunga peminjaman.
2. Utang luar negeri di masa lampau tetap harus dibayar melalui valuta asing.
Maka dari itu, negara harus menyisihkan devisa negara untuk membayar
pinjaman tersebut.
3. Kegiatan ekspor yang tidak berkembang akan meyebabkan negara
mengalami tekanan pada neraca pembayaran. Akibatnya, negara harus
membayar biaya bunga serta cicilan utang luar negeri, yang dapat
mempengaruhi nilai kurs valutas.
4. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara peminjam atas
syarat berhutang yang ditetapkan negara pemilik dana.