Menurut Muhraweni et al, (2017) Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu
yang ada di sekitar tempat kerja karyawan lebih banyak berfokus pada benda-
benda dan situasi sekitar tempat kerja sehingga dapat mempengaruhi karyawan
dalam melaksanakan tugasnya. Perusahaan yang maju tentunya akan terdiri dari
berbagai karyawan dengan latar belakang yang beragam. Misalnya suku, agama,
ras dan sebagainya. Untuk dapat menjaga kenyaman kerja diperlukan adanya
lingkungan kerja yang mampu menyatakan berbagai latar belakang tersebut (Fadli,
2020) Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
kepuasan bekerja karyawan Jika dalam lingkungan sekitar tempat kerja
memberikan kesan yang tidak nyaman, karyawan merasa malas untuk bekerja
(Baba, 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muhraweni,
et al, 2017) menyatakan bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan kerja. Artinya semakin baik lingkungan kerja fisik,
maka akan semakin meningkat kepuasan kerja pegawai tersebut, sebaliknya
semakin tidak baik lingkungan kerja fisik, maka akan semakin menurun kepuasan
kerja pegawai. Sedangkan hasil penelitian (Kurniati & Jaenab, 2020) menyatakan
bahwa Lingkungan kerja fisik berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap
kepuasan kerja
Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kepuasan Kerja
Menurut (Gunawan, 2021) Promosi jabatan adalah proses perpindahan tingkat
pekerjaan seseorang ke posisi yang lebih tinggi dengan beban kerja yang lebih
besar dari sebelumnya melalui seleksi seperti prestasi kerja, masa kerja dan
lainnya. Menurut Haryadi, et al (2022) Promosi jabatan merupakan salah satu dari
beberapa macam pengembangan karier, mendapatkan promosi jabatan merupakan
sebuah impian atau tujuan dari para pegawai karena apabila seorang pegawai
mendapatkan promosi berarti dia mendapatkan balas jasa yang diberikan oleh
instansi atau perusahaan atas kinerja yang telah dilakukannya. Menurut Ahmad
Fadli (2020) Promosi jabatan dilakukan dengan berdasarkan prosedur yang telah
ditetapkan perusahaan. Syarat dan ketentuan harus disosialisasikan kepada
karyawan. Tujuannya agar promosi jabatan dapat diketahui apakah setiap
karyawan memiliki kesempatan untuk dapat mengikuti program promosi jabatan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Heriswanto, 2021), (Saputra, dan Sudharma,
2019), dan (Nugraha dan Surya. 2016) menyatakan bahwa Promosi jabatan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, sehingga
dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan promosi jabatan maka
semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dirasakan
Indikator Lingkungan Kerja Fisik
Menurut Pandi Afandi (2016) indikator untuk mengukur lingkungan kerja fisik
adalah sebagai berikut :
- Cahaya
Cahaya penerangan yang cukup memancarkan dengan tepat akan menambah
efisiensi kerja para karyawan/ pegawai, karena mereka dapat bekerja dengan
lebih cepat lebih sedikit membuat kesalahan dan matanya tak lekas menjadi
lelah. - Warna
Warna merupakan salah satu faktor yang penting untuk memperbesar efisiensi
kerja para karyawan, khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa
mereka dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruang dan alat-alat
lainnya kegembiraan dan ketenangan bekerja para karyawan akan terpelihara. - Udara
Mengenai faktor udara ini, yang sering sekali adalah suhu udara dan banyaknya
uap air pada udara itu. - Suara
Untuk mengatasi terjadinya kegaduhan, perlu kiranya meletakkan alat-alat
yang memiliki suara yang keras, seperti mesin ketik pesawat telepon, parkir
motor, dan lain-lain. Pada ruang khusus, sehingga tidak mengganggu pekerja
lainnya dalam melaksanakan tugasnya
Pengertian LIngkungan Kerja Fisik
Menurut Pandi Afandi (2016) Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang
ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang
diembankan kepadanya misalnya dengan adanya air Conditioner (AC), penerangan
yang memadai dan sebagainya.
Lingkungan kerja fisik adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang
dapat mempengaruhi dirinya dalam Menjalankan tugas seperti temperatur,
kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja dan
memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. Lingkungan kerja dapat diartikan
sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi
Pengertian LIngkungan Kerja Fisik
Menurut Pandi Afandi (2016) Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang
ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang
diembankan kepadanya misalnya dengan adanya air Conditioner (AC), penerangan
yang memadai dan sebagainya.
Lingkungan kerja fisik adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang
dapat mempengaruhi dirinya dalam Menjalankan tugas seperti temperatur,
kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja dan
memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. Lingkungan kerja dapat diartikan
sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi.
Pengertian LIngkungan Kerja
Menurut Pandi Afandi (2016) Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat
penting untuk diperhatikan manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak
melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja
mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses
produksi tersebut. Lingkungan kerja adalah suasana di mana karyawan melakukan
aktivitas setiap harinya.
Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan
karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika karyawan menyenangi lingkungan
kerja di mana dia bekerja, maka karyawan tersebut akan betah ditempat kerjanya,
melakukan aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif.
Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja
karyawan
Indikator Promosi Jabatan
Menurut Pandi Afandi (2016) indikator promosi jabatan sebagai berikut:
- Pengalaman
Dengan pengalaman yang lebih banyak diharapkan kemampuan yang lebih
tinggi, ide yang lebih banyak dan sebagainya. - Tingkat pendidikan
Bahwa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat diharapkan
pemikiran yang lebih baik. - Loyalitas
Dengan loyalitas yang tinggi dapat diharapkan antara lain tanggung jawab yang
lebih besar. - Kejujuran
Masalah kejujuran merupakan syarat yang penting, misalnya kasir pada
umumnya syarat kejujuran merupakan syarat umum yang harus diperhatikan. - Tanggung jawab
Kadang-kadang sering suatu perusahaan diperlukan suatu tanggung jawab
yang cukup besar, sehingga masalah tanggung jawab merupakan syarat utama
untuk promosi. - Kepandain bergaul
Untuk promosi jabatan tertentu mungkin diperlukan kepandaian bergaul,
sehingga persyaratan kemampuan bergaul dengan orang lain perlu dibutuhkan
untuk promosi jabatan tersebut, misalnya jabatan untuk salesman penetapan
syarat tersebut adalah sangat penting. - Prestasi kerja
Pada umumnya setiap perusahaan selalu mencantumkan syarat-syarat untuk
berprestasi kerjanya dan ini dapat dilihat dari catatan-catatan prestasi yang
telah dikerjakan. - Inisiatif dan kreatif
Syarat tingkat inisiatif dan kreatif merupakan syarat yang harus diperhatikan.
Hal ini disebabkan karena untuk jabatan tersebut sangat diperlukan inisiatif dan
kreatif, meskipun demikian tidak setiap perusahaan menentukan hal itu sebagai
syaratnya. - Formasi
karyawan mengizinkan Apabila terdapat jabatan yang kosong maka
pelaksanaan promosi dapat dilaksanakan. Kekosongan ini harus segera diisi
sesuai dengan struktur organisasi yang dibutuhkan agar stabilitas karyawan
perusahaan dapat dipertahankan
Dasar- Dasar Promosi Jabatan
Menurut Pandi Afandi (2016) Setiap perusahaan memiliki dasar pertimbangan
tertentu dalam menentukan karyawan yang akan dipromosikan jabatannya sesuai
dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan. Dasar pertimbangan ini perlu
diperhatikan karena dapat mencerminkan ketelitian dan objektivitas dalam menilai
karyawan yang berhak untuk dipromosikan, karena hal ini dapat berpengaruh
terhadap kepuasan kerja karyawan. Dasar-dasar yang dipakai untuk melaksanakan
promosi yaitu:
A. Atas dasar jasa/merit
Umumnya promosi yang didasarkan pada jasa/merit dianggap lebih adil dari
pada promosi dengan dasar masa kerja (seniority). Merit dapat dilakukan
melalui :
- Hasil kerja (Job Performance).
- Analisis potensi perawat untuk maju.
B. Atas dasar masa kerja (seniority) Menentukan sistem seniority terlebih dahulu
harus ditentukan : - Saat dimulainya perhitungan masa kerja.
- Menentukan kelompok yang akan diberi perlakuan istimewa.
- Menentukan apakah perhitungan masa kerja diperlukan untuk seluruh
perusahaan atau hanya pada bagian tertentu
Asas-asas promosi jabatan
Pandi Afandi (2016) menyampaikan asas promosi harus dituangkan dalam promosi
jabatan secara jelas sehingga karyawan dan perusahaan mempunyai pegangan
untuk mempromosikan karyawannya, antara lain :
- Kepercayaan
Promosi hendaknya berasaskan pada kepercayaan atau keyakinan mengenai
kejujuran, kemampuan dan kecekapan karyawan yang bersangkutan baik pada
jabatan tersebut. karyawan baru akan dipromosikan jika karyawan itu
menunjukan kejujuran, kemampuan, dan kecakapannya dalam memangku
jabatan. - Keadilan
Promosi berasaskan keadilan, terhadap penilian kejujuran, kemampuan dan
kecakapan semua karyawan. Penilaian harus jujur dan objektif tidak pilih kasih
atau like and dislike. Karyawan yang mempunyai peringkat terbaik hendaknya
mendapat kesempatan pertama untuk dipromosikan tanpa melihat suku,
golongan, dan keturunanannya. Promosi yang berdasarkan keadilan akan
menjadi alat motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan prestasinya. - Formasi
Promosi harus berdasarkan kepada formasi yang ada, karena formasi karyawan
hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang lowong. Untuk itu
harus ada uraian pekerjaan/jabatan yang akan dilaksanakan karyawan
Tujuan Promosi Jabatan
Menurut Pandi Afandi (2016) mempromosikan karyawan membutuhkan
pertimbangan yang matang, terutama untuk jabatan menengah keatas. Bila langkah
yang dilakukan salah, perusahaan akan terancam bahaya. Konsep utama untuk
melaksanakan promosi yang tepat adalah memilih yang terbaik dari mereka yang
terbaik. Dengan konsep ini diharapkan promosi tersebut akan berhasil. Pelaksanaan
promosi yang baik mengisyaratkan adanya usaha peningkatan kualitas dari mereka
yang dipromosikan, sehingga perusahaan dapat memperoleh kecakapan dan
kesanggupan karyawan secara maksimal. Adapun tujuan dilaksanakannya promosi
jabatan yaitu:
- Untuk memberikan pengakuan prestasi kerja yang tinggi.
- Untuk kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan
penghasilan yang semakin besar. - Untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi,
dan memperbesar kinerjanya. - Kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai (multiplier
effect) dalam perusahaan karena timbulnya lowongan berantai. - Memberikan kesempaan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas
dan inovasinya yang lebih baik demi keuntungan optimal perusahaan. - Untuk menambah/memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja para
karyawan dan ini merupakan daya dorong bagi karyawan lainnya. - Untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya berhenti, agar jabatan
itu tidak lowong maka dipromosikan karyawan lainnya. - Promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara menjadi
karyawan tetap
Pengertian Promosi Jabatan
Menurut Pandi Afandi (2016) promosi jabatan adalah pimpinan menaikan jabatan
pcgawai atau karyawan satu tingkat lebih tinggi dari jabatan semulanya dan
menerima kekuasaan serta tanggung jawab lebih besar dari tanggung jawab
sebelumnya, setelah pegawai atau karyawan yang bersangkutan melalui proses
evaluasi atau penilaian dan dinyatakan layak dipromosikan naik jabatan ke level
yang lebih tinggi.
Jadi kesimpulan dari definisi diatas promosi jabatan merupakan perpindahan dari
satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, wewenang dan tanggung jawab semakin
besar, status serta pendapatan yang semakin tinggi.
Indikator Kepuasan Kerja
Menurut Pandi Afandi (2016) Adapun Indikator kepuasan kerja meliputi:
- Pekerjaan
Isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen yang
memuaskan. - Upah
Jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja
apakah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan adil. - Promosi
Kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. - Pengawas
Seseorang yang senantiasa memberikan perintah atau petunjuk dalam
pelaksanaan kerja. - Rekan kerja
12
Teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa berinteraksi dalam
pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan rekan kerjanya sangat
menyenangkan atau tidak menyenangkan
Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja
Menurut Pandi Afandi (2016) faktor penentu kepuasan kerja diantaranya adalah
sebagai berikut:
- Pekerjaan itu sendiri (work itself) Setiap pekerjaan memerlukan suatu
keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya
suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam
melakukan pekerjaan tersebut, akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan. - Hubungan dengan atasan (supervision)
Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja adalah
tenggang rasa (consideration). Hubungan fungsional mencerminkan
sejauhmana atasan membantu tenaga kerja untuk memuaskan nilai-nilai
pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. Hubungan keseluruhan didasarkan
pada ketertarikan antar pribadi yang mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai
yang serupa, misalnya keduanya mempunyai pandangan hidup yang sama.
Tingkat kepuasan kerja yang paling besar dengan atasan adalah jika kedua jenis
hubungan adalah positif. Atasan yang memiliki ciri pemimpin yang
transformasional, maka tenaga kerja akan meningkat motivasinya dan
sekaligus dapat merasa puas dengan pekerjaannya. - Teman sekerja (workers)
Teman kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara
pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang sama maupun
yang berbeda jenis pekerjaannya. - Promosi (promotion)
Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan
untuk memperoleh peningkatan karier selama bekerja. - Gaji atau upah (pay)
Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap laik
atau tidak
Pengertian kepuasan kerja
Menurut Pandi Afandi (2016) Kepuasan kerja adalah suatu efektifitas atau respons
emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Seperangkat perasaan pegawai
tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Sikap umum terhadap
pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan
yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima.
Kepuasan kerja merupakan respons afektif atau emosional terhadap berbagai segi
atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep
tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak
puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Kepuasan Kerja merupakan sikap
(positif) tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian
terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu
pekerjaannya, penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah
satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Karyawan yang puas lebih menyukai
situasi kerjanya daripada tidak menyukainya
Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja
Pada dasarnya motivasi kerja bermanfaat untuk meningkatkan semangat
kerja karyawan sehingga mampu mewujudkan tujuan perusahaan. Seseorang yang
termotivasi cenderung akan memberikan sikap positif terhadap segala pekerjaan
yang menjadi tanggung jawab untuk dirinya, sebaliknya jika seseorang kurang
memiliki motivasi maka mereka cenderung akan memberikan kemampuan yang
kurang maksimal baik dalam bekerja ataupun hal lain yang berkaitan dengan
pekerjaan. Begitu pentingnya motivasi bagi karyawan sehingga banyak ahli yang
memberikan definisi tentang motuvasi kerja.
Motivasi kerja itu sendiri adalah sebuah alasan yang mendasari sebuah
perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Dapat dikatakan bahwa
seseorang memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan
yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan begitu
karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi akan melakukan pekerjaannya
secara baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan saat melakukan pekerjaannya
agar dapat mencapi tujuan perusaahan. Maka salah satu yang menjadi penentu
keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan adalah dengan memberikan
motivasi kerja kepada karyawan perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja
dari karyawan perusahaan
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja
Disiplin berkaitan erat dengan kepuasan kerja. Disiplin dapat
meningkatkan kepuasan kerja karena disiplin menyangkut unsur ketaatan,
kepatuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan disiplin kerja dilaksanakan
dengan segala konsekuensi yang akan memberikan manfaat bagi perusahaan
disiplin mendorong para karyawan untuk mencapai standar kinerja yang telah
ditetapkan serta berperilaku baik dan aman di tempat kerja.
Penerapan disiplin dapat membantu karyawan untuk bertindak lebih
produktif yang pada masa mendatang akan menguntungkan dirinya dan
perusahaan. Karyawan yang produktif dalam bekerja akan mengalami
pengembangan karir atau prestasi kerja. Karyawan yang berprestasi adalah
karyawan yang mematuhi dan melaksanakan segala tugas yang diberikannya
dengan baik dan tepat waktu
Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja
Segala rancangan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pastilah
bergantung pada pelaksananya yaitu pegawai. Pegawai merupakan unsur penting
yang memiliki peran vital dalam segala kegiatan perusahaan. Dengan
keikutsertaan pegawai dalam perusahaan maka akan mendorong terwujudnya
tujuan perusahaan. Semula perusahaan hanya melakukan kegiatan operasional
secara sederhana, tapi seiring dengan pesatnya kemajuan bisnis dan teknologi
sehingga mendorong perusahaan-perusahaan lebih meningkatkan kemampuan
perusahaan. Akibatnya pegawai harus mampu bekerja dengan beban pekerjaan
yang lebih kompleks dan beragam. Beban kerja mengacu pada jumlah pekerjaan
yang harus dilakukan oleh karyawan. Artinya beban kerja merupakan sekumpulan
pekerjaan yang dibebankan pada karyawan
Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja
Lingkungan kerja yang baik merupakan salah satu hal penting dan dapat
membantu karyawan bekerja dengan tenang dan nyaman sehingga membuat
mereka tidak cepat jenuh dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh
perusahaan, sehingga hasilnya pun tidak mengecewakan bagi kedua belah pihak.
Sebaliknya lingkungan yang buruk dapat membuat karyawan merasa cepat jenuh
dan tentunya akan menghambat pekerjaan yang dikerjakan.
Ada pengaruh positif lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan.
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semakin lingkungan kerja
nyaman dan bersih maka akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan.
Lingkungan kerja seperti hubungan karyawan dengan atasan berjalan baik
sehingga koordinasi sangat baik. Sedangkan suara bising yang ditimbulkan sangat
berpengaruh terhadap konsentrasi kerja karyawan sehingga bekerja tidak
maksimal.
Kondisi lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan meningkatkan
semangat karyawan dalam bekerja, sehingga dapat membawa perusahaan pada
pencapaian tujuan dan kemajuan dari perusahaan yang optimal. Lingkungan kerja
yang bersih juga akan menimbulkan ketenangan dan rasa sehat dalam diri
karyawan. Lingkungan kerja karyawan yang buruk dan kurang menyenangkan
akan mempengaruhi pekerja, produktivitas pekerja menjadi menurut, karyawan
merasa terganggu dalam pekerjaannya sehingga tidak dapat mencurahkan
perhatian penuh terhadap pekerjaannya.
Bentuk fisik yang baik pada lingkungan kerja harusnya dapat dapat
meliputi penerangan yang cukup, sirkulasi udara di ruangan yang baik. Menurut
hasil penelitian yang dilakukan oleh Uci Lidya Astuti (2019) menyatakan bahwa
lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
prestasi kerja karyawan
Indikator Motivasi Kerja
Menurut Afandi (2018:29) menyebutkan beberapa indikator dari motivasi
yaitu sebagai berikut:
- Balas jasa
Segala sesuatu yang berbentuk barang, jasa, dan uang yang merupakan
kompensasi yang diterima karyawan karena jasanya yang dilibatkan pada
organisasi, seperti:
a. Pemberian hadiah atau reward
b. Promosi jabatan - Kondisi kerja
Kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi
tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja didalam lingkungan tersebut.
Kondisi kerja yang baik yaitu nyaman dan mendukung pekerja untuk dapat
menjalankan aktivitasnya dengan baik, seperti:
a. Lingkungan kerja yang menyenangkan
b. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan bersih - Fasilitas kerja
Segala sesuatu yang terdapat dalam organisasi yang ditempati dan dinikmati
oleh karyawan, baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun
untuk kelancaran pekerjaan, seperti:
a. Sarana yang memada
b. Prasarana yang memadai - Prestasi kerja
Hasil yang dicapai atau yang diinginkan oleh semua orang dalam bekerja.
Untuk tiap-tiap orang tidaklah sama ukurannya karena manusia itu satu sama
lain berbeda, seperti:
a. Hasil kerja yang maksimal
b. Pencapaian tugas yang ditargetkan - Pengakuan dari atasan
Pernyataan yang diberikan dari atasan apakah karyawannya sudah
menerapkan akan motivasi yang telah diberikan atau tidak, seperti:
a. Pujian atas keberhasilan karyawan
b. Penilaian prestasi kerja karyawan
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja
Afandi (2018:24) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja
yaitu:
1) Kebutuhan Hidup
Kebutuhan untuk mempertahankan hidup, yang termasuk dalam kebutuhan
ini adalah makan, minum, perumahan, udara, dan sebagainya. Keinginan
untuk memenuhi kebutuhan in merangsang seseorang berprilaku dan giat
bekerja.
2) Kebutuhan Masa Depan
Kebutuhan akan masa depan yang cerah dan baik sehingga tercipta suasana
tenang, harmonis dan oftimisme.
3) Kebutuhan Harga Diri
Kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan prestise
dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. Idealnya prestise timbul
karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya demikian. Akan tetapi perlu
juga diperhatikan oleh pimpinan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang
dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam organisasi semakin tinggi pula
prestisenya.
4) Kebutuhan Pengakuan Prestasi Kerja
Kebutuhan atas prestasi kerja yang dicapai dengan menggunakan
kemampuan, keterampilan dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja
yang sangat memuaskan. Kebutuhan ini merupakan realisasi lengka potensi
Prinsip-prinsip dalam Motivasi Kerja
Afandi (2018:25) Terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi kerja
karyawan diantaranya yaitu:
1) Prinsip partipasi
Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut
berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin.
2) Prinsip komunikasi
Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih
mudah dimotivasi kerjanya.
3) Prinsip mengakui andil bawahan
Pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai andil didalam
usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih
mudah dimotivasi kerjanya.
4) Prinsip memberi perhatian
Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang dinginkan pegawai atau
karyawan sehingga dapat memotivasi para pegawai bekerja sesuai dengan
yang diharapkan oleh pemimpin.
Metode-Metode Motivasi
Ada 2 (dua) metode motivasi yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak
langsung menurut Hasibuan (2018:9), sebagai berikut:
- Motivasi Langsung (Direct Motivation)
Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan nonmateriil) yang diberikan
secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan
serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti memberikan pujian,
penghargaan, bonus, dan bintang jasa. - Motivasi Tidak Langsung (Indirect Motivation)
Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan
fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang kelancaran dalam bekerja,
sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya.
motivasi tidak langsung ini besar pengaruhnya untuk merangsang semangat
kerja karyawan, sehingga produktivitas kerja meningkat
Tipe-tipe Motivasi
Afandi (2018:28) tipe-tipe motivasi terbagi menjadi dua yaitu motivasi
dalam diri dan motivasi luar diri
- motivasi dalam diri
Motivasi dalam diri merupakan dorongan atau kehendak yang kuat yang
berasal dari dalam diri seseorang.Yang termasuk motivasi dalam diri adalah:
a. persepsi seseorang mengenai diri sendiri
b. harga diri
c. harapan pribadi
d. kebutuhan
e. keinginan - motivasi luar diri
Motivasi luar diri dinamakan demikian karena tujuan utama individu
melakukan kegiatan adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar
aktivitas kerja itu sendiri. Yang termasuk motivasi luar diri adalah:
a. Jenis dan sifat pekerjaan
b. Kelompok kerja dimana seseorang bergabung
c. Situasi lingkungan kerja
d. Gaji
Tujuan Pemberian Motivasi Kerja
Afandi (2018:27) menyatakan tujuan pemberian motivasi kerja antara lain
sebagai berikut:
- Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan
- Meningkatkan produktivitas kerja karyawan
- Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan
- Meningkatkan kedisiplinan karyawan
- Mengefektifkan pengadaan karyawan
- Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik
- Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan
- Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan
- Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya
- Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku
Teori-Teori Motivasi
Teori Maslow, sebagai tokoh motivasi aliran humanisme, menyatakan
bahwa kebutuhan manusia secara hierarkis semuanya laten dalam diri manusia.
Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisiologis (sandang pangan), kebutuhan
rasa aman (bebas bahaya), kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai, dihormati
dan kebutuhan aktualisasi diri. “aktualisasi diri, penghargaan atau penghormatan,
rasa memiliki, dan rasa cinta atau sayang, perasaan aman dan tenteram merupakan
kebutuhan fisiologis mendasar.
Teori Maslow ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan
manusia. Dalam dunia pendidikan, teori ini dilakukan dengan cara memenuhi
kebutuhan peserta didik, agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal dan
sebaik mungkin. Contohnya profesionalisasi guru dan kematangan dalam
melaksanakan tugas guru. Misalmya, guru dapat memahami keadaan peseta didik
secara perorangan, memelihara suasana belajar yang baik, keberadaan peseta didik
(rasa aman dalam belajar. kesiapan belajar, bebas dari rasa cemas) dan
memperhatikan lingkungan belajar, misalnya tempat belajar menyenangkan, bebas
dari kebisingan atau polusi, tanpa gangguan dalam belajar (Uno, 2021).
Pengertian Motivasi Kerja
Dalam suatu perusahaan dibutuhkan suatu pegawai yang bekerja dengan
motivasi yang sehat, hal tersebut dikarenakan motivasi sangat berpengaruh pada
pegawai dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan
oleh atasan.
Menurut Winardi (2018:2) Motivasi merupakan hasil sejumlah proses baik
internal maupun ekternal bagi seorang individu sehingga menimbulkan sikap
antusiasme dan semangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.
Adapun pengertian motivasi lain Menurut Sumardjo dan Priansa (2018:202)
Motivasi kerja adalah prilaku dan factor-faktor yang mempengaruhi pegawai
untuk menunjukan intensitas individu, arah, dan ketekunan sebagai upaya
mencapai tujuan organisasi.
Afandi (2018:23) Motivasi adalah Keinginan yang timbul dari dalam diri
seseorang atau individu karena terinspirasi, tersemangati, dan terdorong untuk
melakukan aktifitas dengan keikhlasan, senang hati dan sungguh-sungguh
sehingga hasil dari aktifitas yang dia lakukan mendapat hasil yang baik dan
berkualitas.
Dari setiap penyataan yang dikemukakan oleh banyak ahli diatas penulis
berpendapat bahwa motivasi kerja merupakan dorongan dari dalam diri seseorang
tanpa adanya paksaan dari siapapun untuk melakukan hal-hal tertentu yang
menjadi minat orang tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
Indikator Disiplin kerja
Afandi (2018:21) Indikator disiplin kerja dapat dilaksanakan oleh semua
karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan, diantaranya:
- Ketaatan waktu :
a. Masuk kerja tepat waktu
b. Penggunaan waktu secara efektif
c. Tidak pernah mangkir/tidak bekerja - Tanggung Jawab :
a. Mematuhi semua peraturan perusahaan
b. Target pekerjaan
c. membuat laporan kerja harian
Faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja
Menurut Ganyang (2018:11) banyak faktor yang berpengaruh terhadap
kedisiplinan kerja karyawan. Faktor-faktor tersebut adalah:
- Adanya tujuan yang jelas dari perusahaan
Tujuan perusahaan menjadi sasaran yang harus dicapai oleh semua anggota
perusahaan yang bersangkutan. Kedisiplinan kerja akan merujuk kepada
tujuan perusahaan. Dengan demikian agar disiplin kerja karyawan dapat
diwujudkan dengan baik, maka tujuan ini harus disosialisasikan dan dipahami
oleh setiap karyawan. - Adanya peraturan yang dimiliki perusaaan
Peraturan yang dimiliki perusahaan harus dinyatakan secara konkrit dan
tertulis, sehingga lebih mudah disosialisasikan dan dilaksanakan oleh semua
karyawan. - Perilaku kedisiplinan atasan
Karyawan akan mencontoh sikap dan perilaku dari atasannya. Jika atasan
selalu taat terhadap peraturan perusahaan, maka karyawan akan
mengikutinya. Sebaliknya jika atasan sering melanggar, maka karyawan tidak
menutup kemungkinan akan mencari peluang untuk melakukan tindakan
sama seperti yang dilakukan atasannya. - Adanya perhatian dan pengarahan kepada karyawan
Atasan yang mampu memberikan perhatian secara pribadi kepada setiap
karyawan akan menimbulkan kondisi bahwa karyawan merupakan bagian
penting dari perusahaan. - Adanya reward dan punishment
Reward merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan yang berhasil
melaksanakan tugas dengan penuh kedisiplinan. Punishment merupakan
sanksi yang diberikan kepada karyawan yang melanggar peraturan disiplin
kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Pendekatan Disiplin Kerja
Afandi (2018:19) Pendekatan disiplin kerja dibagi menjadi tiga yaitu:
- Pendekatan disiplin modern
Pendekatan disiplin modern berasumsi bahwa disiplin modern merupakan
suatu cara menghindarkan bentuk hukuman secara fisik melindungi tuduhan
yang benar untuk diteruskan pada proses hukum yang berlaku - Pendekatan disiplin tradisional
Pendekatan ini berasumsi bahwa disiplin dilakukan oleh atasan kepada
bawahan dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila telah diputuskan - Pendekatan disiplin bertujuan
Pendekatan ini berasumsi bahwa disiplin kerja harus dapat diterima dan
dipahami oleh semua karyawan, disiplin bukanlah suatu hukuman tetapi
merupakan pembentukan perilaku
Fungsi Disiplin Kerja
Menurut Afandi (2018:13) Fungsi disiplin kerja bagi suatu organisasi
antara lain:
- Menata kehidupan bersama dalam suatu organisasi
Disiplin berfungsi mengatur kehidupan bersama, dalam suatu kelompok
tertentu atau dalam masyarakat dengan begitu, hubungan yang terjalin antara
individu satu dengan individu lain menjadi lebih baik dan lancar. - Membangun dan melatih kepribadian yang asik
Disiplin juga dapat membangun kepribadian seorang pegawai lingkungan
yang memiliki disiplin yang baik, sangat berpengaruh kepribadian seseorang.
Lingkungan organisasi yang memiliki keadaan yang tenang, tertib dan
tentram sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik - Pemaksaan untuk mengikuti peraturan organisasi
Disiplin berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti
peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut dengan pemaksaan,
19
pembiasaan, dan latihan disiplin seperti itu dapat menyadarkan bahwa diplin
itu penting. - Sanksi atau hukuman bagi yang melanggar disiplin
Disiplin yang disertai ancaman sanksi atau hukuman sangat penting karena
dapat memberikan dorongan kekuatan untuk mentaati dan mematuhinya tapa
ancaman, sanksi atau hukuman, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat
menjadi lemah serta motivasi untuk mengikuti aturan yang berlaku menjadi
kurang
Tujuan Disiplin Kerja
Menurut Sutrisno (2017:88) tujuan disiplin kerja yaitu guna menjaga
efesiensi dengan mencegah dan mengoreksi tindakan-tindakan individu dalam
itikad tidak baiknya terhadap kelompok, berusaha melindungi perilaku yang baik
dengan menetapkan respon yang dikhendaki dan untuk menunjang kelancaran
bagi aktivitas organisasi agar dapat dicapai secara maksimal.
Afandi (2017:2) tujuan disiplin kerja adalah besarnya tanggung jawab
seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, mendorong gairah
semangat kerja, mendorong terwujudnya tujuan organisasi dan semangat atau
moril.
Sedangkan pandangan Agustini (2019:78) tujuan disiplin kerja yaitu agar
para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan maupun
peraturan dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
Pengertian Disiplin Kerja
Dispilin merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang-orang yang
tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan
rasa senang hati. Sedangkan kerja adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan
untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkannya. Jadi yang dimaksud disiplin
kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk mengubah suatu
perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meingkatkan kesadaran dan kesediaan
seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma social yang
berlaku.
Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk
berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu
perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang agar
menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di suatu perusahaan.
Rivai (2018:599).
Afandi(2018:11) Disiplin kerja adalah suatu tata tertib atau peraturan yang
dibuat oleh manajemen suatu organisasi, disahkan oleh dewan komisaris atau
pemilik modal, disepakati oleh serikat pekerja dan diketahui oleh Dinas Tenaga
Kerja seterusnya orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada tata
tertib yang ada dengan rasa senang hati, sehingga tercipta dan terbentuk melalui
proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan,
kepatuhan, keteraturan dan ketertiban
Disiplin pada dasarnya merupakan tindakan manajemen untuk mendorong
agar para anggota organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan
yang berlaku dalam suatu organisasi, yang di dalamnya mencakup:
1) adanya tata tertib atau ketentuan-ketentuan
2) adanya kepatuhan para pengikut
3) adanya sanksi bagi pelanggar
Selanjutnya, menurut Hamali (2019:214) disiplin adalah sebagai kekuatan
yang berkembang di dalam tubuh karyawan dan menyebabakan karyawan dapat
menyesuaiakan diri dengan sukarela pada keputusan peraturan, dan nilai-nilai
tinggi dari pekerjaan dan perilaku.
Berdasarkan pengertian disiplin kerja dari beberapa pendapat diatas
penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa disiplin kerja adalah sikap dan
ketekunan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan yang lebih ditetapkan
yang ada didalam pada diri seseorang
Indikator Beban Kerja
Menurut Koesomowidjojo (2017:33) indikator beban kerja diantaranya:
- Kondisi Pekerjaan
Kondisi pekerjaan yang dimaksud adalah bagaimana seorang karyawan memahami
pekerjaan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya telah
memiliki dan memberikan sosialisasi SOP (Standard Operating Procedur) kepada
semua unsur di dalam perusahaan. - Penggunaan Waktu Kerja
Waktu kerja yang sesuai dengan SOP dapat meminimalisir beban kerja
karyawan - Target yang Harus Dicapai
Dibutuhkan penetapan waktu dalam menyelesaikan volume pekerjaan
tertentu pada masing-masing karyawan yang jumlahnya tentu berbeda satu
sama lain.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Beban Kerja
Menurut Koesomowidjojo (2017:24) faktor-faktor yang mempengaruhi
beban kerja yaitu faktor internal dan faktor eksternal :
- Faktor Internal
Merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat dari reaksi beban
kerja eksternal seperti jenis kelamin, usia, postur tubuh, status kesehatan, dan
motivasi, kepuasan maupun persepsi - Faktor Eksternal
Merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh karyawan seperti :
a. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja yang nyaman tentunya akan berpengaruh terhadap
kenyamanan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi
apabila lingkungan kerja dalam hal penerangan cahaya yang kurang
optimal, suhu ruang yang panas, debu, asap, dan kebisingan tentunya akan
membuat ketidaknyamanan bagi karyawan.
b. Tugas-tugas Fisik
Tugas-tugas fisik yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan
alat-alat dan sarana bantu dalam menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan
(sarana dan prasarana dalam bekerja).
c. Organisasi Kerja
Karyawan tentunya membutuhkan jadwal kerja yang teratur dalam
menyelesaikan pekerjaannya sehingga lamanya waktu bekerja, shift kerja,
istirahat. Perencanaan karier hingga penggajian akan turut memberikan
kontribusi terhadap beban kerja yang dirasakan masing-masing karyawan
Jenis Beban Kerja
Menurut Koesomowidjojo (2017:22) terdapat dua jenis beban kerja yaitu
diantaranya :
- Beban kerja kuantitatif yaitu menunjukkan adanya jumlah pekerjaan besar
yang harus dilaksanakan seperti jam kerja yang cukup tinggi, tekanan kerja
yang cukup besar, atau berupa besarnya tanggung jawab atas pekerjaan yang
diampunya. - Beban kerja kualitatif yaitu berhubungan dengan mampu tidaknya pekerja
melaksanakan pekerjaan yang diampunya
Tujuan dan Manfaat Analisis Beban Kerja
Tujuan adanya analisis beban kerja diantaranya adalah sebagai berikut:
- Penataan atau penyempurnaan struktur organisasi.
- Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.
- Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.
- Sarana peningkatan kinerja kelembagaan.
- Penyusunan daftar karyawan.
- Penyusunan rencana kebutuhan karyawan dari unit yang berlebihan ke unit
yang kekurangan.
Analisis beban kerja dilaksanakan untuk memperoleh dan mengetahui
besarnya beban kerja relatif dari seseorang karyawan, jabatan, unit kerja, bahkan
suatu organisasi secara keseluruhan. Hasil dari analisis beban kerja nantinya
diharapkan dapat meningkatkan kualitas para karyawan, mengelola sumber daya
manusia dalam organisasi serta melakukan penyempurnaan maupun penyusunan
dalam prosedur kerja. Berikut ini adalah manfaat melakukan analisis beban kerja
(Koesomowidjojo,2017:91) : - Penentuan jumlah kebutuhan karyawan.
- Melakukan proses yang terorganisir dalam melakukan penambahan atau
pengurangan karyawan. - Melakukan penyempurnaan tugas dalam jabatan-jabatan yang ada pada setiap
organisasi. - Melakukan perhitungan beban kerja karyawan dalam satu periode tertentu.
- Penyempurnaan SOP (Standard Operating Procedure).
- Penyempurnaan struktur organisasi.
- Pengukuran waktu kerja dan melakukan penentuan standar waktu dalam
menyelesaikan tugas
Pengertian Beban Kerja
Beban kerja adalah tugas-tugas yang diberikan pada tenaga kerja atau
karyawan untuk diselesaikan pada waktu tertentu dengan menggunakan
keterampilan dan potensi dari tenaga kerja.
Koesomowidjojo, (2017:21) Beban kerja merupakan suatu proses dalam
menetapkan jumlah jam kerja sumber daya manusia yang bekerja, digunakan, dan
dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk kurun waktu tertentu.
Menurut Menurut Vanchapo (2020:1) Beban kerja merupakan sebuah
proses atau kegiatan yang harus segera diselesaikan oleh seorang pekerja dalam
jangka waktu tertentu. Apabila seorang pekerja mampu menyelesaikan dan
menyesuaikan diri terhadap sejumlah tugas yang diberikan, maka hal tersebut
tidak menjadi suatu beban kerja. Namun, jika pekerja tidak berhasil maka tugas
dan kegiatan tersebut menjadi suatu beban kerja.
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa beban kerja
adalah sejumlah aktivitas/pekerjaan yang diberikan kepada karyawan dengan
kapasitas beban pekerjaan yang berlebih dan harus diselesaikan sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan
Indikator Lingkungan kerja
Menurut Mahadika (2019:4) yang menjadi indikator-indikator lingkungan
kerja yaitu:
- Lingkungan Kerja Fisik
Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat
disekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi karyawan. Ada beberapa
kondisi fisik dari tempat kerja yang baik, yaitu:
a. Penerangan
Cahaya atau penerangan sangat besar manfaat bagi karyawan, guna
mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu perlu
diperhatikan (cahaya) yang terang tapi tidak menyilaukan. Cahaya yang
kurang jelas dapat menyebabkan pekerjaan akan melambat. Banyak
mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien
dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit dicapai.
b. Suhu
Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai
temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha mempertahankan
keadaan normal, dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat
menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi diluar tubuh.
c. Udara
Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk
menjaga kelangsungan hidup, proses metabolisme. Udara disekitar
dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara telah berkurang dan
telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi
Kesehatan tubuh. Dengan cukup oksigen disekitar tempat kerja, ditambah
dengan pengaruh secara psikologis akibat adanya tanaman disekitar tempat
kerja, keduanya akan memberikan kesejukan dan kesegaran pada jasmani.
Rasa sejuk dan segar selama bekerja akan membantu mempercepat
pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja.
d. Suara Bising
Salah satu polusi yang cukup menyibukkan untuk para pakar adalah
kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Kebisingan
dalam jangka panjang dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak
pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi. Karena pekerjaan
membutuhkan konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindari agar
pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga
produktivitas kerja meningkat.
e. Bau-bauan di tempat kerja
Adanya bau-bauan ditempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran
karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja. Pemakaian air conditioner
(AC) yang tepat merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk
menghilangkan bau-bauan yang mengganggu disekitar tempat kerja.
f. Keamanan kerja
Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan
aman, perlu diperhatikan adanya keberadaannya. Salah satu upaya menjaga
keamanan di tempat kerja dapat memanfaatkan tenaga satuan petugas
keamanan (SATPAM). - Lingkungan Kerja Non Fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang menyenangkan
dalam arti terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan
atasan, karena pada hakekatnya manusia dalam bekerja tidak hanya mencari
uang saja, akan tetapi bekerja merupakan bentuk aktivitas yang bertujuan
untuk mendapatkan kepuasan. Lingkungan kerja non fisik, diantaranya:
a. Hubungan antar karyawan
Hubungan kerja sesama pegawai maupun dengan pimpinan termasuk
dalam indikator lingkungan kerja. Kualitas hubungan antar pegawai yang
baik dapat berdampak pada peningkatan produktivitas kerja sekaligus
kekompakan dalam internal perusahaan. Penyelenggaraan kegiatan seperti
outbound perusahaan termasuk salah satu upaya untuk meningkatkan
kualitas hubungan sesama pegawai dan pimpinan dalam perusahaan.
Dengan membentuk tim yang solid, perusahaan bisa fokus pada target
yang ingin dicapai bersama-masa.
b. Hubungan dengan atasan
Hubungan atasan dengan karyawannya harus dijaga dengan baik dan harus
saling menghargai antara atasan dengan bawahan. Dengan saling
menghargai maka akan menimbulkan rasa hormat diantara individu
masing-masing
Faktor-faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja
Afandi (2018:66) Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi
lingkungan kerja terdiri dari lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja psikis,
antara lain:
- Faktor lingkungan kerja Fisik
Faktor lingkungan fisik adalah lingkungan yang berada disekitar pekerja itu
sendiri. Kondisi di lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja
karyawan yang meliputi:
a. Rencana Ruang Kerja
Meliputi kesesuaian pengaturan dan tata letak peralatan kerja, hal ini
berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan tampilan kerja karyawan.
b. Rancangan Pekerjaan
Meliputi peralatan kerja dan prosedur kerja atau metode kerja, peralatan
kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya akan mempengaruhi
kesehatan hasil kerja karyawan.
c. Kondisi Lingkungan Kerja
Penerangan dan kebisingan sangat berhubungan dengan kenyamanan para
pekerja dalam bekerja.
Sirkulasi udara, suhu ruangan dan penerangan yang sesuai sangat
mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalankan tugasnya.
d. Tingkat Visual Pripacy dan Acoustical Privacy
Dalam tingkat pekerjaan tertentu membutuhkan tempat kerja yang dapat
memberi privasi bagi karyawannya. Yang dimaksud privasi disini adalah
sebagai “keleluasan pribadi” terhadap hal-hal yang menyangkut dirinya
dan kelompoknya. Sedangkan acoustical privasi berhubungan dengan
pendengaran. - Faktor Lingkungan Psikis
Faktor lingkungan psikis adalah hal-hal yang menyangkut dengan hubungan
sosial dan keorganisasian. Kondisi psikis yang mempengaruhi kepuasan kerja
karyawan adalah:
a. Pekerjaan Yang Berlebihan
Pekerjaan yang berlebihan dengan waktu yang terbatas atau mendesak
dalam penyelesaian suatu pekerjaan akan menimbulkan penekanan dan
ketegangan terhadap karyawan, sehingga hasil yang didapat kurang
maksimal.
b. Sistem Pengawasan Yang Buruk
Sistem pengawasan yang buruk dan tidak efisien dapat. menimbulkan
ketidak puasaan lainnya, seperti ketidak stabilan suasana politik dan
kurangnya umpan balik prestasi kerja.
c. Frustasi
Frustasi dapat berdampak pada terhambatnya usaha pencapaian tujuan,
misalnya harapan perusahaan tida sesuai dengan harapan karyawan,
apabila hal ini berlangsung terus menerus akan menimbulkan frustasi bagi
karyawan
Manfaat Lingkungan Kerja
Afandi (2018:71) Manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah
kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu,manfaat yang
diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan
dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar
yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan
Pengertian Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja/karyawan
yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan
pekerjaannya sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal,dimana dalam
lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja kerja yang mendukung karyawan
dalam penyelesaian tugas yang dibebankan kepada karyawan guna menigkatkan
kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Afandi (2018:66)
Menurut Pawirosumarto (2017:519), lingkungan kerja memiliki pengaruh
yang positif dan siginifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Kondisi lingkungan
kerja yang dikatakan baik apabila karyawan mendapatkan suasana yang aman,
nyaman dan sehat agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan secara
optimal, cepat dan baik.
Nitisemito (2018:183), mengungkapkan bahwa lingkungan kerja merupakan
segala yang ada dilingkungan sekitar para pekerja serta yang dapat mempengaruhi
dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, misalnya
kebersihan, musik, dan lain-lain.
Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli dalam penelitian
ini lingkungan kerja diartikan sebagai segala sesuatu yang ada disekitar karyawan
pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, yang dapat
meningkatkan semangat dan kepuasan karyawan dalam bekerja
Indikator Kepuasan Kerja
Afandi (2018:82) Adapun indikator-indikator kepuasan kerja meliputi
antara lain:
- Pekerjaan
Isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen yang
memuaskan - Upah
Jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan
kerja apakah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan adil. - Promosi
Kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. - Pengawas
Seseorang yang senantiasa memberikan perintah atau petunjuk dalam
pelaksanaan kerja - Rekan Kerja
Rekan kerja yang saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan
Faktor-faktor yang Mempengaruhi kepuasan Kerja
Afandi (2018:73) ada lima faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan
kerja, yaitu sebagai berikut:
- Pemenuhan kebutuhan (Need fulfillment)
Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan
kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. - Perbedaan (Discrepancies)
Kepuasan merupakan suatu hail memenuhi harapan. Pemenuhan harapan
mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh
individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa yang diterima,
orang akan tidak puas. Sebaliknya individu akan puas bila menerima manfaat
diatas harapan. - Pencapaian nilai (Value attainment)
Kepuasan merupakan hail dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan
nilai kerja individual yang penting. - Keadilan (Equity)
Kepuasan merupakan fungi dari seberapa adil individu diperlakukan di
tempat kerja. - Budaya Organisasi (Organization Culture)
Dalam sebuah organisasi yang terjalin budaya kerja yang baik dan harmonis
maka pegawai akan merasa puas bekerja dan berupaya bekerja dengan baik
Manfaat Kepuasan kerja
Nitisemito (2019:89) Suatu perusahaan mampu mempengaruhi kepuasan
kerja maka akan memperoleh banyak manfaat, berikut lima manfaat kepuasan
kerja:
- Pekerja akan lebih cepat diselesaikan
Pekerjaan lebih cepat diselasaikan hal tersebut sangat berperan dalam
membuat karyawan menjadi puas disamping itu pekerjaan yang lebih cepat
diselesaikan mengurangi beban kerja. - Kerusakan akan dapat dikurangi
Kerusakan dapat dikurangi dengan maksud pekerjaan yang memiliki risiko
dapat dikurangi sehingga dapat mmbuat kepuasan karyawan dalam bekerja - Absensi dapat diperkecil
Kepuasan kerja karyawan sangat berpengaruh pada absensi dimana jika
kepuasan kerja karyawan tinggi tingkat absensi akan terus turun diarenakan
karyawan bersemangat - Perpindahan karyawan dapat diperkecil
Perpindahan karyawan diperkecil dikarenakan karyawan meras pas dan
senang dengan pekerjaan yang dilakukan - Produktivitas kerja dapat ditingkatkan
Profuktivitas kerja dapat meningkat dikarenakan adanya semangat kerja yang
dipacu kepuasan kerja karyawan yang terbilang tinggi.
Pengertian Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja adalah suatu efektifitas atau respons emosional terhadap
berbagai aspek pekerjaan. Seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan
atau tidaknya pekerjaan mereka. Sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang
menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan
jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Afandi (2018:73).
Kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang
berhubungan dengan situasi kerja, kerja sama antar karyawan, imbalan yang
diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis
Edy Sutrisno (2019:74).
Handoko (2020:193) mendefinisikan kepuasan kerja adalah pendapatan
karyawan yang menyenangkan atau tidak mengenai pekerjaannya, perasaan itu
terlihat dari perilaku baik karyawan terhadap pekerjaan dan semua hal yang
dialami lingkungan kerja.
Sehingga dapat disimpulkan pengertian kepuasan kerja adalah sikap yang
positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaanya
melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai
salah satu nilai-nilai penting pekerjaan
Teori Stakeholder
Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi
stakeholdernya yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah,
masyarakat, analis dan pihak lain. Definisi stakeholder telah berubah selama
empat dekade terakhir, yang pada mulanya, pemegang saham dipandang sebagai
satu-satunya stakeholder perusahaan. Seiring berjalannya waktu, pandangan akan
stakeholder berubah dengan memperluas definisi, tidak hanya kelompok
pemegang saham saja yang dipandang sebagai stakeholder dari perusahaan,
bahkan kelompok yang tidak menguntungkan (adversial grup) seperti pihak
regulator dan pihak yang memiliki kepentingan tertentu juga dimasukkan dalam
cakupan stakeholder. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan
pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu
informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori
stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan
penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan
meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. (Imam Ghozali
dan Anis Chariri,)
Teori Legitimasi
Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa
tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang
diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan
definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009).
Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat
kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan
ke depan. O’Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat
sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang
diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi
memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan.
Hal yang melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara
perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi dan
menggunakan sumber ekonomi. Perusahaan beroperasi dalam lingkungan
eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha menyakinkan bahwa
perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat. Teori
legistimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat.
O’Donovan berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu
yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau
dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan
manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going
concern).
Teori legitimasi kaitannya dengan kinerja sosial dan kinerja keuangan adalah
apabila jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai
masyarakat (atau sering disebut legitimacy gap), maka perusahaan dapat
kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup
perusahaan. Namun demikian harus diingat bahwa keberadaan dan besarnya
legitimacy gap bukanlah hal yang mudah untuk ditentukan, yang penting adalah
bagaimana perusahaan berusaha memonitor nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai
sosial masyarakat dan mengindentifikasi kemungkinan munculnya gap tersebut
Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada
keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok
masyarakat, Gray et al. (1996: 46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004). Untuk itu,
sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan
masyarakat. Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat.
Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam Fitriyani (2012) menyatakan legitimasi
dapat diperolehmanakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak
mengganggu atau sesuai (congruent) dengan eksistensi sistem nilai yang ada
dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju
ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Dasar
pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut
keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk
sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori
legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan
kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan
tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan,
sehingga mereka diterima oleh masyarakat
Pengungkapan Anti Korupsi
Pengungkapan anti korupsi merupakan dasar pencegahan yang dapat diukur
dan ditunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa mereka berkomitmen
untuk memerangi korupsi (Global Reporting Initiative, 2016). Program anti korupsi
merupakan garis pertahanan pertama perusahaan terhadap korupsi (UNGC IT,
2009). Pengungkapan penuh dan transparansi dari program-program tersebut
menunjukkan komitmen untuk melawan korupsi dan meningkatkan perilaku etis
antara manajemen, karyawan, mitra, agen dan pihak terkait lainnya (Hoyer, 2014).
Korupsi secara luas dikaitkan dengan efek negatif, seperti kemiskinan
selama transisi ekonomi, degradasi lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia,
penyalahgunaan demokrasi, salah alokasi investasi dan pelanggaran aturan hukum
(Golden et al., 2006). Organisasi diharapkan oleh pasar, norma internasional, dan
pemangku kepentingan untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap integritas,
tata kelola, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Global Reporting Initiative,
2016). Oleh karena itu, secara internal, perusahaan harus transparan dalam
mengungkapkan informasi antikorupsi.
Pengungkapan anti korupsi dapat memastikan bahwa pemangku
kepentingan dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya kepada
publik. Pelaporan program antikorupsi yang berlebihan juga tidak kalah
pentingnya. Ini adalah kesadaran dari perusahaan bahwa mereka memiliki
kewajiban pada tindakan yang dilakukannya dan menyadari akibat buruk bagi
integritas, legitimasi, dan reputasi ketika menjadi sasaran skandal korupsi (ACCA,
2008). Sejumlah pedoman dan prakarsa tersedia bagi untuk membantu mereka
dalam kaitannya dengan perusahaan terkait dengan memerangi penyuapan dan
korupsi, yang meliputi Global Reporting Initiative, UN Global Compact,
Transparency International, dan FYSE Good Index Series (ACCA, 2008).
Berdasarkan Global Reporting Index, 2016 aspek anti korupsi yaitu terdiri
dari:
- Pengungkapan 205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait
korupsi - Pengungkapan 205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan
prosedur anti-korupsi - Pengungkapan 205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Komite Audit
Kerangka hukum Indonesia mengamanatkan setiap entitas harus memiliki
adanya komite audit. Komite audit berfungsi mengevaluasi dan mengidentifikasi
manajemen atas risiko kecurangan, penerapan tindakan anti-penipuan, dan
penciptaan “tone at the top” yang sesuai (Crain et al., 2015). Pengawasan aktif oleh
komite audit dapat membantu memperkuat komitmen manajemen untuk
menciptakan budaya dengan “zero tolerance” untuk penipuan (Hightower, 2005).
Evaluasi dan pengawasan komite audit tidak hanya membantu memastikan bahwa
manajemen senior memenuhi tanggung jawabnya, tetapi juga dapat berfungsi
sebagai penghalang bagi manajemen senior untuk terlibat dalam aktivitas penipuan
(yaitu, dengan memastikan terciptanya lingkungan di mana segala usaha yang
dilakukan manajemen senior dapat membujuk karyawan agar menjadi pelaku
tindakan kecurangan yang terjadi, apabila ada tindakan yang mengarah pada
kecurangan tersebut yang dilakukan manajemen senior, maka karyawan dapat
melaporkan kejadian kepada pihak yang tepat yaitu komite audit) (Graham, 2008).
Komite audit juga memiliki peran utama dalam membantu manajemen
untuk melakukan pemenuhan kewajiban pada sistem pengendalian internal dan
proses pelaporan keuangan entitas agar dapat terpenuhi oleh perusahaan (Golden et
al., 2006). Dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan ini, komite audit
harus mempertimbangkan potensi pengabaian manajemen, pengendalian atau
pengaruh lain yang tidak pantas atas proses pengungkapan yang terjadi didalam
perusahaan (Moeller, 2011).
Komite audit berkewajiban untuk memonitor dan menilai tugas tanggung
jawab manajemen, kegiatan audit internal, dan auditor eksternal independen karena
kewajiban dan tugas tersebut berkaitan dengan proses berkewajiban atas
menentukan bahwa semua masalah utama yang dilaporkan oleh aktivitas audit
internal, auditor eksternal, dan penasihat luar lainnya telah diselesaikan dengan
memuaskan (Hightower, 2005).
Komite audit dalam menjalankan fungsinya harus memiliki karakteristik
yang menjadi dasar kepercayaan bagi anggota komite audit agar dapat bekerja
secara optimal. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor
55/POJK.04/2015 komite audit merupakan komite yang berasal dari luar
perusahaan publik atau dari luar emiten yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada dewan komisaris untuk mendukung tugas serta fungsi dewan komisaris.
Jumlah rapat komite audit untuk memonitor dan mendiskusikan rapat
diadakan oleh komite audit untuk mendiskusikan dan memonitor situasi perusahaan
dalam jangka waktu tertentu. Untuk memonitor perusahaan, komite audit
setidaknya melakukan pertemuan untuk memastikan kualitas dan reabilitas
pelaporan perusahaan serta membahas masalah yang terdapat di perusahaan (Blue
Ribbon Committee, 1999). Financial Reporting Council (2016) menjelaskan
pertemuan formal komite audit ialah jantung dari pekerjaannya. Blue Ribbon
Committee (1999) menyebutkan agar komite audit berfungsi efektif, pertemuan
komite audit dilakukan minimal empat kali dalam setahun. Begitu pula pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pada pasal 13
mencatumkan bahwa pertemuan komite audit setidaknya dilaksanakan minimal (1)
satu kali dalam jangka waktu (3) tiga bulan, yang artinya dalam setahun komite
audit melaksanakan pertemuan minimal sejumlah (4) kali.
Keterbatasan Pengendalian Internal
COSO 2013 menyoroti batas-batas tertentu dari pengendalian internal yaitu
bahwa kerangka kerja memberikan keyakinan yang memadai dengan menyetujui
sementara bahwa pengendalian internal dapat memberikan keyakinan tersebut.
Pencapain tujuan dari entitas memiliki adanya batasan. Keputusan ataupun
penilaian buruk terhadap pengendalian internal tidak dapat dicegah atau terdapat
adanya peristiwa eksternal yang dapat mencegah organisasi mencapai tujuan yang
telah dijalankan di dalam bisnisnya.
Keterbatasan dan peninjauan dari adanya biaya dan manfaat, pengendalian
internal semata-mata dapat memastikan bahwa risiko diminimalkan seminimal
mungkin sehingga organisasi dapat menerimanya. Oleh karena itu, sistem
pengendalian internal dimaksudkan tidak menyingkirkan semua kontinjensi. Sistem
pengendalian memiliki faktor-faktor akibat kesalahan manusia dan lingkungan
yang berubah sehingga tidak dapat melindungi perusahaan dari kerugian yang
dihadapi sepenuhnya
Pengendalian Internal yang Baik
Menurut Nugroho (2009), pengendalian internal yang efektif mencakup
pemberian kepercayaan agar dapat meraih tujuan dari entitas. Hal ini mensyaratkan
bahwa setiap elemen pengendalian internal bekerja sama dan prinsip serta fungsi
terkait bekerja dalam kombinasi.
Pengendalian internal yang baik meliputi karakteristik antara lain: pada
struktur organisasi, pencatatan dan proses otorisasi harus sesuai untuk pengendalian
aset, pendapatan konsisten, kewajiban,dan harus orang berkompeten agar dapat
dimiliki pemisahan tanggung jawab sesuai fungsinya (Tunggal, 2013). Seperti
karyawan melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang diamanahkan kepadanya.
Pengendalian internal yang baik, artinya organisasi harus memiliki struktur
standar, sistem akuntansi yang memenuhi, sistem pembagian kekuasaan yang jelas,
dan memiliki staf atau badan audit internal; dan Dewan Pembina adalah orang-
orang yang memiliki keahlian dan melakukan aktivitas pada profesi masing-masing
tersebut. Apabila bidang- bidang tersebut terpenuhi, maka terciptalah sistem
pengendalian internal efektif yang membantu untuk mencapai tujuan dari
organisasi
Komponen Pengendalian Internal
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) pada tahun 1992, telah membuat kerangka kerja untuk dapat membantu
menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal didalam perusahaan
mereka (Hightower, 2005). Komponen-komponen kerangka kerja yang dirumuskan
oleh COSO dipantau untuk membantu memastikan bahwa pengendalian terus
beroperasi dengan baik dari waktu ke waktu. Komponen COSO meliputi:
- Lingkungan pengendalian
Sikap manajemen, direktur, dan pemilik entitas harus dicerminkan
dengan serangkaian prosedur, tindakan, dan kebijakan sehubungan dengan
pengendalian internal dan kepentingan perusahaan. Pemahaman dan evaluasi
untuk lingkungan kontrol, ada bagian komponen kontrol perlu untuk dipahami
dan ditaati, yaitu:
a. Komitmen kompetensi, dibutuhkan suatu keterampilan dalam menjalankan
pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
b. Nilai integritas dan etika, tindakan yang diambil meminimalisir godaan dan
insentif dilakukan oleh manajemen yang dapat menyebabkan karyawan
bertindak tidak jujur, melanggar hukum, atau tidak etis. Ini juga mencakup
mengkomunikasikan nilai-nilai entitas dan standar perilaku kepada
karyawan melalui pernyataan kebijakan, kode etik, dan contoh.
c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit memainkan peranan utama
pada tata kelola perusahaan yang efektif, sebab organisasi memiliki
kewajiban utama untuk menetapkan pelaksanaan telah dilakukan
manajemen terhadap pengendalian internal dan laporan keuangan yang
tepat.
d. Praktik dan kebijakan sumber daya manusia
e. Struktur organisasi, mendefinisikan jalur kewajiban dan wewenang
f. Filosofi dan gaya operasi yang dijalankan oleh manajemen dapat
memberikan penjelasan kepada karyawan kegunaan dari pentingnya
pengendalian internal dijalankan pada perusahaan. - Penilaian risiko
Penilaian risiko adalah cara untuk mengelola risiko agar dapat
dikendalikan dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat
terjadi untuk mencapai tujuan perusahaan (Golden et al., 2006). Komponen ini
membentuk dasar bagaimana risiko diidentifikasi, dikelola dan dilaporkan. - Aktivitas pengendalian
Proses operasional dan keuangan yang telah dijalankan di dalam
perusahaan berdasarkan aktivitas pengendalian sehingga dapat menghindari dan
mengatasi risiko untuk dapat meraih tujuan perusahaan. Kegiatan yang
dibutuhkan pengendalian terdiri atas lima, antara lain:
a. Persetujuan atas tiap aktivitas dan transaksi yang tepat
b. Pembagian pekerjaan yang jelas
c. Kontrol fisik aset dan catatan
d. Audit operasional independen
e. Catatan dan dokumentasi yang memadai - Informasi dan Komunikasi
Berhasil mengoperasikan dan mengendalikan bisnis biasanya
memerlukan persiapan dan komunikasi informasi yang relevan dan tepat waktu
(Golden et al., 2006). Fungsi ini sebagian tergantung pada bagaimana
mengambil keputusan tepat dengan dibutuhkannya suatu sistem informasi yang
mampu membuat laporan terkait data keuangan, kepatuhan, dan keuangan.
Komunikasi yang dijalankan harus dilakukan dalam arti lebih luas mulai dari
bawah, ke atas dan melintasi perusahaan sehingga pegawai memahami peran
mereka sendiri untuk dapat berkomunikasi dengan pihak lainnya. Tetapi, harus
ada komunikasi kuat dengan pihak luar misalnya pembuat kebijakan,
pelanggan, investor, pemasok serta pemangku kepentingan lainnya. - Pengawasan
Mengacu pada proses yang menilai dan mengevaluasi efektivitas
proses, efisiensi dan kepatuhan dalam menangani tujuan pengendalian internal.
Termasuk dalam komponen monitor COSO adalah tanggung jawab untuk
melaporkan postur pengendalian internal perusahaan dan pengendalian
operasional yang diarahkan misalnya dapat menyesuaikan dengan situasi dan
harapan yang diinginkan.
Pengertian Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal yaitu bagian dan terintegrasi dengan proses
manajemen (COSO, 2012). Salah satu indikator tindakan fraud yaitu pengendalian
internal yang lemah, sehingga peluang terjadinya kecurangan sangat besar.
Penipuan lebih sering terjadi ketika pengendalian internal diabaikan (Manning,
2005). Penerapan sistem pengendalian internal yang dijalankan pada perusahaan
setidaknya membantu dalam memahami bagaimana tindakan kecurangan itu
terjadi. Pemahaman tersebut diperlukan untuk menutupi kelemahan yang dapat
dilakukan dengan mengungkapkan kebijakan tertentu untuk mengatasi kelemahan
tersebut salah satunya yaitu pengungkapan kebijakan anti korupsi (Crain et al.,
2015).
Hadirnya sistem pengendalian internal didalam perusahaan dapat
membantu perusahaan untuk menghindari risiko yang melekat dalam perusahaan
untuk tercapainya tujuan perusahaan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian
(Graham, 2008). Sehingga, pengendalian internal dapat diartikan sebagai suatu
untuk memberi jaminan yang memadai tercapainya kepatuhan pada regulasi yang
telah ditetapkan, keandalan laporan keuangan, dan efektifitas efisiensi operasi
melalui suatu kebijakan, proses, dan metode yang direncanakan dan dibuat oleh
manajemen dan personil beserta dewan komisaris.
Teori Legitimasi
Legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas
diinginkan, pantas, atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan
definisi yang dibangun secara sosial (Suchman, 1995). Teori legitimasi dalam
menerapkan dan mengembangkan yang menjelaskan peranan perilaku organisasi
untuk mengungkapkan informasi secara sukarela terkait informasi lingkungan dan
sosial agar mencakup kontrak sosial untuk mendapatkan pengakuan dan
kelangsungan suatu organisasi (Delgado & Castelo, 2013). Ketika aktivitas
perusahaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka muncul ancaman
legitimasi. Teori legitimasi memberikan lensa teoretis untuk menguji interaksi
antara media pelaporan perusahaan dan lingkungan fisik dan sosialnya (Owen,
2008). Sebagai prasyarat dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan yang
berkelanjutan, teori legitimasi memberikan wawasan tentang mengapa organisasi
sesuai dengan harapan masyarakat.
Teori legitimasi cocok digunakan dalam menganalisis pengungkapan yang
dilakukan secara sukarela seperti pengungkapan anti korupsi, terdapat dua alasan
utama mengapa hal ini dapat berlaku. Pertama, teori legitimasi memberikan
perspektif komplementer dari teori stakeholder dan legitimasi tentang
pengungkapan sukarela (Deegan & Unerman, 2011). Perusahaan menggunakan
pengungkapan sukarela untuk mengatasi nilai ekonomi dan etika serta kepedulian
pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan terbesar atas kegiatan organisasi
(Deegan & Unerman, 2011). Kedua teori legitimasi akan membantu menganalisis
dan memahami persamaan dan perbedaan yang digabungkan dengan praktik
organisasi seperti prosedur akuntansi dan pelaporan perusahaan dengan nilai
perusahaan seperti masalah sosial dan budaya yang akan mempengaruhi perusahaan
untuk mempertahankan legitimasinya dalam konteks negara berkembang (Joseph
et al., 2016).
Hubungan CSR dengan Return Saham
Perusahaan yang tidak melakukan CSR akan cenderung mendapatkan
protes dan atau demo dari masyarakat yang dapat mengakibatkan terhentinya
kegiatan operasional suatu perusahaan sehingga dapat menimbulkan kerugian,
sebaliknya perusahaan yang melakukan CSR dengan baik dapat terhindar dari
protes masyarakat sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dengan efektif
sehingga dapat mencapai tujuan profit keseluruhan. Peningkatan keuntungan
perusahaan jelas berbanding lurus dengan peningkatan rasio – rasio profitabilitas
perusahaan yang terdiri return on assets (ROA), dan return on equity (ROE)
(Hartini & Rahayu, 2019).
CSR dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai salah satu strategi
untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan profitabilitas. Pelaksanaan CSR
memberikan banyak manfaat antara lain menurunkan biaya operasional perusahaan,
meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar, menarik calon investor melalui
citra positif yang tercipta dan lain sebagainya. Reputasi perusahaan menjadi
perhatian penting bagi calon investor. Reputasi tersebut dapat dinilai dari
profitabilitas perusahaan, sehingga reputasi perlu dijaga untuk mendukung
keberlangsungan hidup perusahaan. Dengan melakukan kegiatan CSR diharapkan
mampu mencapai tujuan utama perusahaan dalam mencari laba tanpa mengabaikan
kepentingan stakeholders dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung
jawab atas dampak yang telah ditimbulkan akibat kegiatan operasional perusahaan
(Rosdwianti et al., 2016)
Tujuan Analisis Kinerja Keuangan
Munawir (2012), tujuan analisis kinerja keuangan dari suatu perusahaan
adalah:
1) Untuk mengetahui tingkat Likuiditas suatu perusahaan, yaitu
kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban saat ditagih.
2) Untuk mengetahui tingkat Leverage suatu perusahaan, yaitu
kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan bila perusahaan
terkena likuidasi baik jangka panjang atau jangka pendek.
3) Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode
tertentu.
4) Untuk mengetahui stabilitas usaha perusahaan,yaitu kemampuan
untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan
pertimbangan kemampuan perusahaan membayar beban bunga atas
hutangnya, termasuk kemampuan perusahaan membayar deviden
secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.
Prastowo (2011) menyatakan ada lima teknik analisis yang dapat digunakan:
- Profitabilitas, menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan
keuntungan (laba). - Solvabilitas/ leverage (struktur modal), yang mengukur kemampuan
suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau
mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang. - Likuditas, yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek. - Aktivitas, mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala
sumber daya yang dimiliki. - Pasar/ Investasi, merupakan rasio yang mengukur kemampuan
perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para
pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam
jangka waktu tertentu.
Manfaat Kinerja Keuangan
Penilaian kinerja keuangan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.
Sutrisno (2016), manfaat penilaian kinerja bagi manajemen adalah untuk:
a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui
pemotifan karyawan secara maksimal.
b. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan
karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan
dan dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi program
pelatihan karyawan.
d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai
kinerja karyawan.
e. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan
Corporate Social Responsibility (CSR)
Dahlsrud (2008) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa CSR
secara konsisten mengandung 5 dimensi, yaitu dimensi lingkungan, dimensi
sosial, dimensi ekonomi, dimensi stakeholder, dan dimensi kesukarelaan. Menurut
hasil penelitian Dahlsrud (2008) dimensi lingkungan merujuk pada lingkungan
hidup dan mengandung kata-kata seperti “lingkungan yang lebih bersih”,
“pengelolaan lingkungan”, “environmental stewardship”, dan “kepedulian
lingkungan dalam pengelolaan operasi bisnis”. Dimensi sosial yaitu hubungan
antara bisnis dan masyarakat dan tercermin melalui frase-frase seperti
“berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih baik”, “mengintegrasi kepentingan
sosial dalam operasi bisnis”, dan “memperhatikan dampak terhadap masyarakat”.
Dimensi ekonomis menerangkan aspek sosio- ekonomis atau finansial bisnis yang
diterangkan dengan kata-kata seperti “turut menyumbang pembangunan
ekonomi”, “mempertahankan keuntungan”, dan “operasi bisnis”. Dimensi
pemangku kepentingan (Stakeholder) yang tentunya menjelaskan hubungan bisnis
dengan pemangku kepentingannya dan dijelaskan dengan kata-kata seperti
“interaksi dengan pemangku kepentingan perusahaan”, “hubungan perusahaan
dengan karyawan, pemasok, konsumen dan komunitas”, dan “perlakukan terhadap
pemangku kepentingan perusahaan”. Dimensi kesukarelaan (voluntary)
sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur oleh hukum atau peraturan yang
tercermin melalui frase-frase seperti “berdasarkan nilai-nilai etika”, “melebihi
kewajiban hukum (beyond regulations)”, dan “voluntary” (Dahlsrud, 2008)
Signaling Theory
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu berdampak pada
para stakeholders seperti karyawan, pemasok, investor, pemerintah, konsumen,
serta masyarakat dan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi perhatian dan minat dari
para stakeholders, terutama para investor dan calon investor sebagai pemilik (calon)
dan penanam (calon) modal perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan berkewajiban
untuk memberikan laporan sebagai informasi kepada para stakeholders. Laporan
yang wajib diungkapkan oleh perusahaan setidaknya meliputi satu set laporan
keuangan. Tetapi, perusahaan diijinkan untuk mengungkapkan laporan tambahan,
yaitu laporan yang berisi lebih dari sekedar laporan keuangan, misalnya laporan
tahunan tentang aktifitas CSR perusahaan (Mustafa & Handayani, 2014).
Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan
untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan
perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara
perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai
perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor &
kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan
menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang
rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan
mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi
asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa
informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian
mengenai prospek perusahaan yang akan datang yang termuat dalam laporan
tahunan perusahaan (Mustafa & Handayani, 2014).
Konsep signaling theory mengungkapkan bahwa perusahaan memberikan
sinyal kepada investor dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Selain
informasi keuangan yang diwajibkan perusahaan juga melakukan pengungkapan
yang sifatnya sukarela. Salah satu dari pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh
perusahan adalah pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan.
Pengungkapan CSR ini merupakan sebuah sinyal positif yang diberikan oleh
perusahaan kepada pihak luar perusahaan yang nantinya akan direspon oleh
stakeholder dan shareholder melalui perubahan harga saham perusahaan dan
perubahan laba perusahaan (Kurnianto, 2011).
Stakeholder Theory
Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang
memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat
langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, stakeholder
merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan
pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan
(LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan,
kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh perusahaan.
Batasan stakeholder tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan
hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang
mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas
aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan
tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan
dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. Oleh karena itu, perusahaan tidak
dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Perusahaan perlu
menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukannya dalam rangka kebijakan dan
pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan
perusahaan Amiq & Hadi (2017).
Lindawati (2015) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa teori
stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu
perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder baik dari internal
maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari
setiap stakeholder yang ada. CSR dapat menjadi strategi perusahaan untuk
memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non keuangan
perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya
aktivitas perusahaan. Semakin baik pengungkapan CSR oleh perusahaan akan
membuat stakeholder memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas
segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba
yang diharapkan. Amri (2008) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa
kelompok tersebut menjadi pertimbangan paling penting untuk perusahaan
mengungkapkan informasinya. Batasan stakeholder di atas mengisyaratkan bahwa
perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder karena mereka adalah pihak
yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung
atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika
perusahaan tidak memperhatikan stakeholder kemungkinan akan menuai protes
dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder (Susanti, 2014).
Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang
hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi
stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat
dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut
(Rosiana et al., 2013). Waryanti (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan
bahwa stakeholder harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh
manajemen karena stakeholder juga mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, seperti halnya pemegang saham.
Selain dalam hal pengambilan keputusan, dalam pengungkapan tanggung
jawab sosialpun perusahaan seharusnya tidak terbatas pada tindakan
memaksimalkan laba untuk pemegang saham semata. Namun, lebih
menitikberatkan pada kesejahteraan yang diciptakan perusahaan untuk kepentingan
pemegang saham dan juga untuk kepentingan stakeholder, yaitu semua pihak yang
mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan (Untung, 2018)
Rasio Likuiditas
Likuiditas adalah salah satu kinerja yang sering dijadikan tolak
ukur investor dalam menilai perusahaan. Likuiditas menunjukan
hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dari suatu perusahaan
dengan liabilitas lancarnya. Menurut Syahrir dan Suhendra (2010)
dalam Kamil dan Herusetya (2012) menjelaskan bahwa likuiditas
memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan
dengan nilai likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada
perusahaan yang lain bahwa mereka lebih baik daripada perusahaan
lain dengan melakukan kegiatan lingkungan sosial. Sinyal tersebut
dilakukan dengan memberikan informasi yang lebih luas tentang
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mereka lakukan. Dengan
demikian maka terdapat dugaan bahwa nilai likuiditas yang tinggi
dalam suatu perusahaan akan berpengaruh positif dengan
pengungkapan ISR dalam perbankan syariah di Indonesia
Leverage
Tingkat leverage adalah kemampuan untuk melihat perusahaan
dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain,
perusahaan yang mempunyai proporsi utang lebih banyak dalam
struktur pemodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih
besar (Trisnawati, 2014). Mia dan Al Mamun (2011) dalam Putri dan
Christiawan (2014) menjelaskan bahwa leverage yang tinggi
cenderung akan mendorong perusahaan untuk melakukan
pengungkapan tanggung jawab sosial yang makin banyak. Hal
tersebut disebabkan perusahaan dengan leverage tinggi memiliki
tekanan yang lebih besar dari bank, kreditur dan investor sehingga
perusahaan berupaya untuk melonggarkan tekanan ini dengan cara
melakukan banyak disclose dengan tujuan untuk memberikan
keyakinan pada bank, kreditur, investor bahwa perusahaan tidak
melanggar covenants yang ada
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Manajerial terhadap perusahaan atau yang biasa
dikenal dengan istilah Insider Ownership ini didefinisikan sebagai
presentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang
dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan (Mathiesen dalam
Febriana dan Suaryana, 2012). Kepemilikan Saham yang tinggi maka
dapat diartikan bahwa manajer dalam perusahaan memiliki saham
sekaligus menjadi pemegang saham yang tinggi pula di dalam
perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan
menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan
kepentingannya sebagai pemegang saham. Hubungannya dengan ISR
adalah dengan tingginya kepemilikan manajer didalam suatu
perusahaan maka tindakan manajer akan semakin produktif dalam
menerapkan nilai-nilai perusahaan, khususnya dalam pengungkapan
Islamic Social Reporting.
Kepemilikan manajerial menyebabkan berkurangnya tindakan
oportunis manajer untuk memaksimalkan keperntingan pribadi.
Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dengan cara mengungkapkan informasi sosial
yang seluas-luasnya untuk meningkatkan image perusahaan.
Berdasarkan penelitian Anggraini (2006) menyimpulkan bahwa
variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi
sosial. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka
manajer perusahaan akan semakin banyak menngungkapkan informasi
sosial. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang
diteliti oleh (Badjuri, 2011) ditemukan hasil bahwa variabel
kepemilikan manajerial ternyata tidak berpengaruh terhadap luas
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan
Ukuran Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian yang harus ada
pada setiap lembaga keuangan syariah guna mengawasi setiap produk
usaha operasional lembaga agar sesuai dengan prinsip syariah. Ukuran
Dewan Pengawas Syariah yaitu jumlah dari anggota Dewan Pengawas
Syariah yang dimiliki dalam suatu perusahaan. Dewan Pengawas
Syariah mempunyai peran dalam mendorong menejemen puncak
untuk mengungkapkan ISR perbankan syariah. Hubungan adalah
Dewam Pengawas Syariah memiliki wewenang untuk mengawasi
kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah, dengan
kondisi ini diharapkan Dewan Pengawas Syariah dapat menekan pihak
perusahaan untuk mengungkapkan ISR sehingga dengan banyaknya
anggota Dewan Pengawas Syariah maka kinerja perusahaan dalam
melakukan pengawasan terhadap pengungkapan ISR akan lebih
terpantau agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan
dengan cara menekan pihak manajemen perusahaan untuk melaporkan
ISR. Semakin tinggi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka
kemungkinan untuk melakukan pengungkapan ISRnya akan semakin
tinggi karena pemantauan akan berjalan lebih efektif.
Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ningrum (2013)
secara parsial ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif
signifikan terhadap ISR pada perbankan syariah di Indonesia. Hal
tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan
oleh Khoirudin (2013).
Komposisi Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris dianggap sebagai puncak dari sistem
pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas
pengawasan, komposisi dewan komisaris akan menentukan kebijakan
perusahaan termasuk praktek dan pengungkapan CSR (Nurkhin,
2009). Komposisi Dewan Komisaris Independen yaitu presentase
Dewan Komisaris Independen yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.
Dewan Komisaris Independen tidak memiliki kepentingan atau
hubungan apapun dengan perusahaan, oleh karena itu Dewan
Komisaris bisa bersifat lebih independen dan bisa mencegah hal-hal
atau tindakan yang semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan.
Alasan mengapa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap
pengungkapan ISR adalah sebagai bagian yang bertanggungjawab
memantau kinerja perusahaan supaya visi misi dapat terwujud dengan
mendorong menejemen puncak untuk mengungkapkan ISR. Semakin
tinggi presentase Dewan Komisaris Independen yang ada dalam
memantau kinerja perusahaan maka kinerja Dewan Komisaris
Independen akan lebih akurat sehingga diharapkan Dewan Komisaris
Independen dapat mendorong menejemen perusahaan agar melaporkan
ISR secara lengkap sebagai bentuk tanggungjawab sosial
Ukuran Komite Audit
Komite audit adalah komite yang bertugas membantu dewan
komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
manajemen. Ukuran Komite Audit yaitu jumlah anggota Komite
Audit yang membantu tugas pengawasan dewan komisaris. Alasan
mengapa Komite Audit berpengaruh terhadap ISR adalah sebagai
bagian yang bertugas membantu Dewan Komisaris serta bertanggung
jawab pada Dewan Komisaris itu sendiri dalam melakukan fungsi
pengawasan terhadap manajemen untuk mengungkapkan ISR.
Semakin banyak anggota Komite Audit yang dimiliki perusahaan
maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin efektif,
sehingga Komite Audit dapat menekan manajemen perusahaan agar
melaporkan ISR secara lengkap sebagai bentuk tanggung jawab sosial
bagi pemangku kepentingan.
Semakin besar Ukuran Komite Audit, maka pengawasan
operasional perusahaan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang
baik, maka diharapkan pula pengungkapan ISR akan tinggi karena
dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan
oleh manajemen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh
Mulia (2010) yang menyatakan bahwa independensi komite audit
berpengaruh secara negatif terhadap luas pengungkapan CSR.
Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011),
menunjukan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap luas
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Rasio Likuiditas
Menurut Badjuri (2011), rasio likuiditas dapat dipandang
dari dua sisi, kesehatan suatu perusahaan yang dicerminkan dengan
tingginya rasio likuiditas (diukur dengan current ratio) diharapkan
berhubungan dengan luasnya tingkat pengungkapan informasi sosial
perusahaan. Badjuri juga beranggapan bahwa secara finansial
perusahaan yang kuat akan lebih banyak mengungkapkan informasi
sosial daripada yang lemah, tetapi sebaliknya, jika likuiditas
dipandang sebagai ukuran kinerja, perusahaan yang mempunyai rasio
likuiditas rendah perlu memberikan informasi yang lebih rinci untuk
menjelaskan lemahnya kinerja dibanding perusahaan yang mempunyai
rasio likuiditas yang tinggi.
Likuiditas menunjukan hubungan antara kas dengan aset
lancar lainnya dari suatu perusahaan dengan liabilitas lancarnya.
Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan entitas
untuk membayar semua liabilitas finansial jangka pendek pada saat
jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang telah tersedia.
Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal
kepada perusahaan yang lain bahwa mereka lebih baik daripada
perusahaan lain dengan melakukan kegiatan yang memiliki hubungan
dengan lingkungan sosial. Sinyal tersebut dilakukan dengan
memberikan informasi secara luas tentang tanggung jawab sosial dan
lingkungan yang mereka lakukan (Kamil, 2012)
Leverage
Menurut Sofyan dalam adawiyah (2013), rasio leverage
menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban
jangka panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan
dilikuidasi. Leverage memiliki arti penting dalam perusahaan, karena
dapat diketahui dampak leverage terhadap profitabilitas. Semakin
tinggi tingkat leverage maka besar kemungkinan dilanggarnya
perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba
yang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya termasuk
pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Tarjo (2008)
berpendapat bahwa rasio leverage menggambarkan sumber dan
operasi yang digunakan oleh perusahaan. Menurut Hari Widianto
(2011) Leverage merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur
seberapa besar perusahaan tergantung oleh kreditur dalam membiayai
aset perusahaannya. Perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi
dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut sangat tergantung pada
pinjaman perusahaan lain atau luar untuk membiayai asetnya.
Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang jika
sebuah perusahaan dilikuidasi. Anggraini (2006) mengungkapkan
bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki
kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada
perusahaan dengan rasio leverage yang lebih rendah
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham oleh
manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham
yang dimiliki oleh manajemen (Lestari, 2013). Amal (2011)
menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial adalah kepemilikan
saham perusahaan oleh manajemen, apabila didalam sebuah
perusahaan ada kepemilikan manajerial, maka dapat diprediksikan
perusahaan akan lebih banyak memberikan informasi kepada publik
agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari publik. Jika pimpinan
tim manajemen ada yang berperan sebagai pemegang saham maka
diprediksikan akan memiliki kesadaran yang cukup untuk melakukan
tanggung jawab sosialnya, dan melaporkan tanggung jawab itu dalam
bentuk laporan tahunan. Pendapat lain mengatakan bahwa
kepemilikan manajerial merupakan kondisi bahwa manajer memiliki
saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai
pemegang saham perusahaan.
Hal tersebut ditunjukan dengan besarnya presentase
kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer yang
mempunyai saham perusahaan tentu akan menselaraskan
kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai
pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial didalam
perusahaan maka semakin produktif pula tindakan manajer dalam
memaksimalkan nilai-nilai perusahaan (Rustiarini, 2011
Dewan Pengawas Syariah
Untuk memastikan bahwa kinerja sebuah lembaga keuangan
syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka perbankan
syariah harus memiliki institusi internal independen yang secara
khusus memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap
kepatuhan syariah. Institusi internal tersebut adalah Dewan Pengawas
Syariah (DPS). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun
1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa dalam suatu
perbankan islam harus dibentuk DPS. Begitu juga dalam Undang-
Undang tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa DPS wajib
dibentuk di dalam Bank Syariah dan Bank Konvensional yang
mempunyai unit usaha syariah (Riyanti, 2014).
Chairi (2012) Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang
bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Tugas
pokok dari DPS adalah dalam hal sharia compliant. Jadi tidak dapat
dipungkiri bahwa kompetensi yang dibutuhkan bagi DPS adalah
keahlian dalam hal hukum Islam. Namun juga perlu disadari pula
bahwa keahlian dalam bidang keuangan perbankan juga diperlukan
bagi DPS. Dewan pengawas syariah mempunyai peran dalam
pengungkapan ISR perbankan syariah, karena DPS mempunyai
wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah,
antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak,
sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan (Khoirudin,
2013)
Dewan Komisaris Independen
Menurut Purwati (2006) dewan komisaris independen adalah
puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan pesat atau
perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk
memonitor dan sebagai pengesahan (ratifaction). Berdasarkan Pasal 1
angka 4, angka 5 dan angka 6 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Dewan
komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan atau secara khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Sedangkan
menurut Mulyadi (2002) dalam Purwaka (2014), Dewan Komisaris
merupakan wakil stakeholder dalam entitas bisnis yang berbadan
hukum Perseroan Terbatas (PT) yang berfungsi mengawasi
pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh menajemen (direksi),
dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen
memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan
menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan.
Dengan wewenang yang dimiliki, maka semakin besar
ukuran Dewan Komisaris Independen yang dimiliki sebuah
perusahaan, maka Dewan Komisaris dapat menekan manajemen untuk
mengungkapkan informasi yang lebih banyak serta dapat mencegah
informasi yang kemungkinan disembunyikan oleh manajemen
Komite Audit
Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:
Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 komite audit
adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung
jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan
fungsi dewan komisaris itu sendiri. Pengangkatan serta peberhentian
komite audit dilakukan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada
Rapat Umum Pemegang Saham. Komite audit harus terdiri dari
sekurang-kurangnya satu orang komisaris Independen dan sekurang-
kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emitmen
atau perusahaan publik.
Sedangkan menurut Maksum (2005) menyatakan pengertian
komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan
komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan
tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip
good corporate governance terutama transparansi dan disclosure
diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif. Komite
audit termasuk salah satu komite yang memiliki fungsi penting dalam
corporate governance. Komite audit memiliki fungsi untuk menelaah
kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai
pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan untuk pihak
eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan Widianto (2011)
Corporate Social Responsibility (CSR)
Menurut Kotler dan Nancy (2005) Corporate Social
responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan
untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis
yang baik dan mengontribusikan sebagian sumber daya perusahaan.
Sedangkan menurut Khoirudin (2013) Corporate Social Responsibility
(CSR) secara umum didefinisikan sebagai komitmen perusahaan
untuk tidak hanya mencari keuntungan dari roda bisnisnya, tetapi juga
menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial disekitar tempatnya
berusaha, melalui upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan
kehidupan komunitas setempat di segala aspeknya. Fitri (2013)
menjelaskan bahwa Corporate Social Responsibility pada intinya
adalah suatu upaya tanggung jawab perusahaan atau organisasi secara
berkelanjutan atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan
aktivitas yang telah dambil dan dilakukan oleh organisasi tersebut
dimana dampak itu pastinya akan dirasakan dan berpengaruh kepada
pihak-pihak yang terkait terutama masyarakat dan lingkungan.
Perusahaan akan terdorong untuk melakukan praktik dan
pengungkapan CSR karena memperoleh beberapa manfaat seperti
peningkatan penjualan dan marketshare, memperkuat brand
positioning, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya
operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor
dan analis keuangan.
Kamil dan Herusetya (2012), salah satu tujuan Corporate
Social Responsibility (CSR) adalah untuk menciptakan standar
kehidupan yang lebih tinggi, dengan cara mempertahankan
kesinambungan laba usaha untuk pihak pemangku kepentingan
sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan keuangan entitas.
Laporan keuangan menjadi perangkat untuk melaporkan kegiatan
entitas dan menjadi informasi yang menghubungkan perusahaan
dengan para investor karena mengandung pengungkapan-
pengungkapan, baik yang bersifat wajib (mandatory disclosure)
maupun sukarela (voluntary disclosure). Pengaturan CSR juga
berfungsi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
guna kualitas kehidupan dan lingkungannya. Menurut The World
Business Council for Sustainable Development, CSR adalah komitmen
untuk memberikan komtribusi bagi pembangunan ekonomi
berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, komunitas
setempat dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Hal
tersebut selaras dengan legitimacy theory yang menyatakan setiap
perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat berdasarkan nilai-
nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai
kelompok untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Jika terjadi
ketidaksamaan sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat
maka perusahaan akan kehilangan kelegitimasinya sehingga dapat
mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga pengungkapan
informasi CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk
membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi
perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Rustiarini, 2011)
Islamic Social Reporting (ISR)
Menurut Haniffa (2002) Secara khusus Islamic Social
Reporing Index (ISR) adalah perluasan dari social reporting yang
meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan
dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif
spiritual. Fitria dan Hartanti (2010) menyatakan bahwa indeks ISR
berisi item-item standard CSR yang telah ditetapkan oleh AAOIFI
(Acounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institution). Secara khusus indeks ISR merupakan perluasan dari
social reporting yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya
menyangkut tentang perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga
peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Pelaporan Sosial
Keislaman/PSKI (Islamic Social Reporting/ISR) merupakan suatu
indeks pengukuran yang digunakan untuk mengukur pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan serta mengukur tingkat kesyariahan
sebuah lembaga keuangan syariah (Riyanti, 2014).
Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan CSR
dalam konteks Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk
membuat pelaporan sosial yang berbasis syariah (Islamic Social
Reporting). Terdapat dua hal yang harus diungkapkan dalam
perspektif Islam, yaitu pengungkapan penuh (full disclosure) dan
akuntabilitas sosial (social accountability). Konsep akuntabilitas
sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan
untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam
konteks Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai
informasi meliputi aktivitas organisasi. Hal tersebut dilakukan untuk
melihat apakah perusahaan tetap melakukan aktivitasnya sesuai
syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fitria dan
Hartanti, 2010)
Perbankan Syariah
Perbankan syariah adalah sebuah sistem perbankan yang
pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem
tersebut berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk
meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga
(riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang
dikategorikan haram menurut Islam. Perkembangan bank syariah telah
berada di Indonesia sejak berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI)
pada tahun 1992. Dalam prakteknya, bank syariah memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang ingin berada dalam syariat-syariat
Islam. Dalam konsep perbankan syariah terdapat larangan riba dalam
setiap transaksi, larangan praktek spekulasi atau gambling dan
Gharar, serta terdapat etika pembiayaan pada usaha-usaha yang halal
sesuai dalam hukum syariah.
Salah satu peran sosial bank syariah adalah terdapat produk
qard-al hasan (dana kebijakan), implementasi penerimaan dan
penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) serta prioritas
pembiayaan bagi hasil (Profit and Loss Sharing/ PLS) dalam bentuk
produk mudharabah dan musyarakah. Hal tersebut disebabkan karena
urgensi pembiayaan PLS memberikan kontribusi bagi pertumbuhan
ekonomi di sektor riil, penyerapan tenaga kerja serta penekanan
terhadap inflasi. Sehingga diperlukan komitmen untuk meningkatkan
skim pembiayaan musyarakah dan mudharabah sebagai bentuk
transaksi yang menggunakan prinsip bagi hasil (Masykuroh, 2012).
Riyanti (2014) menjelaskan bahwa dengan melalui pembentukan dan
pendirian bank syariah, tentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin
dicapai, terutama membangun perekonomian umat. Akan tetapi
dengan mengacu pada pengalaman Al-Quran, tujuan utama dari
mendirikan perbankan syariah adalah untuk menghindari riba dan
unsur-unsur lain yang tidak termasuk dalam syariat islam serta untuk
mencapai kemaslahatan pada bidang ekonomi bagi semua orang
Teori Legitimasi
Teori Legitimasi adalah teori yang melandasi pengungkapan
Corporate Social Responsibility. Teori Legitimasi dapat digunakan
untuk menjelaskan keterkaitan antara struktur good corporate
governance, dalam hal ini adalah dewan komisaris dan dewan
pengawas syariah dengan pengungkapan CSR perbankan syariah.
(Khoirudin, 2013). Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini
memiliki implikasi bahwa program CSR dilakukan perusahaan dengan
harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari
masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa
datang. Teori legitimasi berguna bagi perusahaan untuk meyakinkan
bahwa aktivitas serta kinerjanya bisa diterima oleh masyarakat.
Perusahaan menggunakan laporan tahunannya untuk
menggambarkan akuntabilitas atau tanggung jawab manajemen
terhadap perusahaan, sehingga perusahaan yang bersangkutan bisa
diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat
maka akan menambah nilai perusahaan (Amal, 2011). Ghozali dan
Chairi dalam Tamba (2011) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat
bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, karena teori
legitimasi merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi.
Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai
sosial serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya
analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Teori
legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan
dengan masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi dan
menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat
dipandang sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada
perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari
masyarakat
Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Volume PerdaganganSaham
Perusahaan yang memilki kinerja lingkungan dan sosial yang baik
akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham , dan
perusahaan yang memilki kinerja lingkungan dan sosial yang buruk maka
akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif melalui
penurunan harga saham yang tercermin melalui perubahan harga saham.
Teori Legitimasi menekankan pentingya strategi pengungkapan
perusahaan, termasuk laporan sosial perusahaan. Teori ini telah menjadi
salah satu teori yang paling dikutip dalam bidang akuntansi sosial dan
lingkungan. Pelaporan CSR ditujukan untuk mempengaruhi para
pemangku kepentingan dan persepsi publik legitimasi organisasi dengan
memberikan informasi yang akan menggiring perusahaan untuk
memperhatikan tanggung jawab sosial. Teori Stakeholder menyatakan
bahwa tujuan perusahaan tidak semata-mata beorientasi untuk
meningkatkan nilai pemilik, tetapi juga pihak lain yang tertarik pada
perusahaan.
Volumen Perdagangan Saham
Volume perdagangan diartikan sebagai jumlah saham yang
diperdagangkan pada hari tertentu. Perdagangan suatu saham yang
aktif, yaitu dengan volume perdagangan yang besar, menunjukkan
bahwa saham tersbut digemari oleh para investor yang berarti saham
tersebut cepat diperdagangkan. Ada kemungkinan dealer akan
mengubah posisi kepemilikan sahamnya pada saat perdagangan saham
semakin tinggi atau dealer tidak perlu memegang saham dalam jumlah
terlalu lama. Volume perdagangan akan menurunkan kos pemilikan
saham sehingga menurunkan spread. Dengan demikian semakin aktif
perdagangan suatu saham atau semakin bervolume perdagangan suatu
saham, maka semakin rendah biaya pemilikan saham tersebut yang
berarti akan mempersempit bid-ask spread saham tersebut (Hakim,
2019)
Volume perdagangan merupakan jumlah yang dipertukarkan.
Pertukaran terjadi ketika agen pasar menetapkan nilai yang berbeda-
beda untuk aset. Dalam teori perdagangan dikembangkan asumsi
bahwa para agen pasar selalu merevisi harga permintaan mereka dan
menemukan pasangan perdagangan yang potensial. Volume
perdagangan mengingat jika investor dapat menterjemah dan
menganalisis infomasi yang divergen dari ekspetasi sebelumnya. Dan
volume perdagangan akan menurun jika pasar ada biaya pasar.
(Syamni, 2015)
Dalam pasar keuangan diindikasikan bahwa para agen beragam
dalam memahami perubahan lingkungan psar khususnya volume
perdagangan. Pertama, adanya inkonsistensi antara permintaan
perdagangan dalam suatu peristiwa tanpa informasibaru menyebabkan
investor berkeinginan untuk spekulasi. Kedua, data volume keuangan
yang dilaporkan kemedia tidak selalu jelas. Dan ketiga, pengaruh
desain instiusional pasar atas volume perdagangan.Volume
perdagangan lebih rendah di pasar tidak sempurna karna informasi
tidak jelas yang membuat kesalahan perdagangan investor. Volume
perdagangan bergantung pada perbedaan opini ketika investor
menerma investor yang berbeda, oleh sebab itu harga pasar disesuaikan
dengan datangnya informasi dan selanjutnya menegasikan nilai unik
informasi kepada setiap investor (Syamni, 2015)
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)
Standar untuk melakukan pengungkapan CSR yang mulai banyak
digunakan di Indonesia adalah dengan standar yang dikembangkan oleh
Global Reporting Initiatives. Barometer GRI dipilih dikarenakan terfokus
pada standart yang digunakan melakukan pengungkapan kinerja suatu
ekonomi, sosial, termasuk lingkungan yang bertujuan guna meningkatkan
kualitas dan sustainability reporting.
Hadianto (2013), pengungkapan tanggung jawab sosial, perusahaan
yang bisa disebut sebagai corporate social, responsibility disclosure,
corporate socialreporting, social accounting, menggambarkan cara
penyampaian informasisosial kepada stakeholders. Standar pengungkapan
CSR yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu berpedoman dengan
standar yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiatives (GRI).
Standar untuk melakukan pengungkapan CSR yang mulai banyak
digunakan di Indonesia adalah dengan standar yang dikembangkan oleh
Global Reporting Initiatives. Barometer GRI dipilih dikarenakan terfokus
pada standart yang digunakan guna melakukan pengungkapan kinerja suatu
ekonomi, sosial, termasuk lingkungan yang bertujuan guna meningkatkan
kualitas dan sustainability reporting.
Hadianto (2013), Global Reporting Initiative (GRI) merupakan
sebuah jaringan yang sudah berbasis dan telah menjadi pelopor
perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan yang
berkelanjutan dan akan terus berkomitmen untuk terus melanjutkan suatu
perbaikan dan penerapannya di berbagai penjuru dunia.
Dengan menjalankan CSR, maka berarti bahwa perusahaan turut
memperdulikan kesejahteraan dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Maka perusahaan dirasa perlu untuk mengungkapkan tanggungjawab
sosialnya, hal ini tercantum didalam laporan tahunan perusahaan yang
mempunyai tujuan agar masyarakat dapat mengetahui akan tindakan-
tindakan CSR yang telah dijalankan oleh perusahaan.
Pengungkapan aspek-aspek CSR ini bersifat sukarela dikarenakan
sampai sekarang belum terdapat peraturan baku yang mengaturnya.
Didalam penelitian ini menggunakan 3 indikator kinerja yang terdiri dari
ekonomi, social dan juga lingkungan dengan jumlah 91 indikator. 91
indikator tersebut terlampir.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) itu sendiri
dapat dinilai dengan menggunakan Corporate Social Responsibility
Disclosure Index (CSRDI) hasil content analysis, dengan berdasarkan 91
item indikator GRI-G4. Untuk menghitung CSRDI umumnya memakai
suatu pendekatan dikotomi, yaitu jika item CSR diungkapkan akan
diberikan score 1, dan apabilaCSR tidak diungkapkan akan diberikan score
0 (Pradipta, 2015)
Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)
Menurut Setianingrum (2015), untuk melakukan tanggungjawab
sosial, maka biasanya perusahaan lebih terfokus pada 3 asperk berikut ini:
a. Profit
Dalam memperolehnya keuntungan, perusahaan akan membagi
dividen bagi investor, membagikan beberapa keuntungan yang telah
didapat untuk membiayai tumbuh kembang usaha di masa datang,
serta memenuhi kewajiban pajak pada pemerintah.
b. Lingkungan
Dalam memberikan pengawasan terhadap lingkungan yang ada,
maka perusahaan sejatinya turut serta dalam melestarikan
lingkungan demi kualitas hidup manusia yang akan lebih baik dalam
beberapa waktu yang akan datang. Perusahaan juga turut serta
mengambil bagian didalam manajemen bencana, mengenai hal ini
bukan cuman sekedar memberikan santunan terhadap korban
bencana, tetapi turut berpartisipasi dalam usaha untuk mencegah
bencana itu terjadi. Serta dapat pula meminimalisir bencana itu
dengan melakukan tindakan preventif guna mencegahnya.
c. Sosial atau Masyarakat
Perhatian untuk warga, bisa dilaksanakan dengan metode melakukan
kegiatan dan juga pembuat keputusan yang berakibat menaikkan
standart di berbagai aspek corporate, seperti memberikan bantuan
untuk pelajar di sekitar area perusahaan, pembangunan sarana
prasarana kesehatan dan pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal.
Dengan adanya CSR pabrik diharapkan bukan untuk memperoleh
keuntungan saja, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan dan
standart kehidupan warga serta lingkungan disekitar untuk jangka
panjang
Untung (2008) dalam Mardikanto (2014) mengemukakan bahwa
Corporate Social Responsibility (CSR) bermanfaat untuk perusahaan
antara lain :
- Mempertahankan reputasi dan pandangan masyarakat terhadap
perusahaan. - Memperoleh standart operasi secara sosial.
- Memperkecil risiko dari bisnis perusahaan.
- Membuka jalan guna sumber daya bagi operasional usaha.
- Membuat pangsa pasar lebih luas.
- Pengurangan biaya akibat pembuangan limbah.
- Membuat hubungan perusahaan dengan stakeholder jauh lebih
baik. - Membuat hubungan perusahaan dengan regulator jauh lebih baik.
- Menumbuhkan jiwa agar karyawan lebih produktif dan semangat.
- Kesempatan untuk mendapatkan reward
Corporate Social Responsibility (CSR)
Pemerintah melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)
Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan bagi perusahaan untuk melaksanakan
program atau tanggungjawab sosial perusahaan selanjutnya ditulis CSR.
Salah satu kegiatannya adalah Corporate Sosial Responsibility (CSR).
Corporate Social Responsibility adalah suatu wujud pertanggungjawaban
sosial dari perusahaan kepada lingkungan masyarakat yang dengan
melaksanakan berbagai kegiatan sosial dapat bermanfaat bagi masyarakat
sekitar perusahaan. Usaha sosial perusahaan telah direncanakan secara
luas sebagai tugas manajerial untuk mengambil usaha melindungi dan
mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan sekali lalu memberikan
keuntungan untuk perusahaan. Jadi kegiatan CSR pada dasarnya adalah
bentuk tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat sekaligus sebagai
sarana untuk membangun reputasi dan meningkatkan keunggulan
perusahaan dalam bersaing.
Menurut John Eklington (1997) dalam (Nor Hadi, 2011:56) CSR
memiliki konsep yaitu perusahaan tidak hanya memprioritaskan dirinya
sendiri, melainkan juga lebih meningkatkan kesadaran bahwa lingkungan
merupakan sesuatu hal yang juga harus dipikirkan. Jika perusahaan turut
menjaga lingkungan sekitar, akan memberikan dampak-dampak sosial
yang ada. Lanis dan Richardson (2012:86-108) mengemukakan CSR
adalah salah satu kunci dalam keberlanjutan suatu perusahaan. Ada
beberapa pengertian Corporate Social Responsibility(CSR) oleh para ahli,
yaitu:
The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) dalam Hery (2012:138), menjelaskan definisi dari CSR seperti
berikut ini:
“Corporate Social Responsibility (CSR) ialah komitmen suatu
bisnis dalam memberikan kontribusi guna membangun ekonomi yang
berkelanjutan, dengan kerja sama karyawan dan perwakilan, keluarga,
komunitas setempat, ataupun masyarakat umum dalam pembangunan”.
Trinidad dan Tobaco Bureau of Standards (TTBS) dalam Hery
(2012:138), mendefinisikan CSR seperti dibawah ini:
“Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen suatu
usaha untuk bertindak, beroperasi secara legal,etis, dan berkontribusi
dalam meningkatkan perekonomian, seiring dengan kualitas hidup
masyarakat, dan karyawan serta keluarganya yang semakin
meningkat.”
Menurut Sudana (2011:10), mengatakan bahwa Corporate Social
Responsibility (CSR) merupakan: “… bentuk pertanggungjawaban
perusahaan terhadap setiap dampak yang dihasilkan dari setiap keputusan-
keputusan dan setiap kegiatanbagi lingkungandan masyarakat”.
Selain itu, ISO 260000 ialah CSR sebagai tanggungjawab sebuah
organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan
kegiatan-kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan
dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan
pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan norma-
norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara
menyeluruh.
Triple Bottom Line menjelaskan mengenai konsep CSR menurut
Elkington (1998) dalam Andreas (2015:65), digambarkan sebagai wujud
dari perusahaan yang peduli yang dilandasi dengan 3 prinsip dasar. Konsep
Triple Bottom Line ini berisi unsur 3P antara lain Profit, People, dan
Planet. Bahwa konsep ini mengartikan perusahaan selain mengejar
keuntungan bagi kepentingan shareholders (dalam hal profit), keterlibatan
perusahaan juga dituntut dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat
(People), turut berpatisipasi untuk merawat kelestarian lingkungan
(Planet
Teori Legitimasi
Teori legitimasi adalah sistem operasi perusahaan yang mempunyai
orientasi atas keberpihakkannya kepada masyarakat, pemerintah, individu
dan kelompok masyarakat. Atas suatu sistemnya yang berpihak kepada
masyarakat, maka sistem operasional perusahaan harus seimbang dengan
apa harapan masyarakat.
Suchman (1995:575-576) dalam Kirana (2009) mengemukakan teori
legitimasi adalah:
“Organizational legitimacy sebagai berikut; Legitimacy is a
generalizedperception or assumption that the actions of an entity are
desirable, proper,or appropriate within some socially constructed
system of norms, values,beliefs, and definitions”.
Legitimasi bisa dianggap sebagai hal untuk menyelaraskan persepsi
bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh entitas atau perusahaan
adalah tindakan-tindakan yang pantas atau sesuai dengan norma, nilai dan
kepercayaan yang berkembang dilingkungan sosial. Perusahaan
menganggap legitimasi sebagai suatu hal penting karena legitimasi yang
didapat dari masyarakat untuk perusahaan merupakan faktor untuk
perusahaan agar dapat berkembang.
O’Donovan (2000:344-371) dalam Nor Hadi (2011:87)
mengemukakan pendapatnya bahwa legitimasi suatu perusahaan adalah
sesuatu pemberian dari masyarakat untuk perusahaan, dan hal yang inginkan
dari masyarakat. Untuk itu manfaat legitimasi yaitu hal yang dijadikan
perusahaan dalam menjaga keberlangsungan hidup perusahaannya.
Teori ini menerangkan bahwa perusahaan dan masyarakat mempunyai
hubungan erat dikarenakan antara keduanya terikat didalam suatu “social
contract”. Teori legitimasi ini menerangkan bahwa adanya perusahaan
didalam suatu wilayah karena adanya dukungan secara politis dan juga
mendapat jaminan oleh regulasi pemerintah adalah suatu nilai yang positif
menurut masyarakat. Maka dari itu, secara tak langsung terjadi kontrak
sosial antara perusahaan dan masyarakat, mengenai hal ini masyarakat
memberikan cost dan benefit yang bermanfaat untuk keberlangsungan suatu
perusahaan (Andreas,2011:5)
Teori Stakeholder
Stakeholder adalah seluruh pihak baik dari internal maupun eksternal,
perusahaan yang bersifat mempengaruhi atau dipengaruhi, baik langsung
ataupun tidak langsung oleh berbagai keputusan-keputusan, berbagai
kebijakan, ataupun aktivitas operasi perusahaan.
Teori Stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman dan Reed
(1983:91) dalam ulum (2009:04) adalah:
“Any indentifible group or individual who can affect the
achievement of an organization’s objectives, or is affected by the
achievement of an organization’s objectives”.
Teori Stakeholder adalah setiap kelompok orang atau seorang
individu yang teridentifikasi bisa berpengaruh atau dapat dipengaruhi oleh
kegiatan perusahaan.
Donaldson dan Preston (1995:65-91) dalam Nor Hadi (2011:94)
menjelaskan teori stakeholder baik secara eksplisit atau implisit yang
terbagi atas deskriptif atau empiris, instrumental, dan normatif. Yang
dimaksud deskriptif atau empiris yaitu deskriptif dari anggota organisasi
lebih khususnya seorang manajer mengenai bagaimana dia berperilaku
sebenarnya. Instrumental itu sendiri menjelaskan pengaruh dari perilaku
manajer menggunakan cara yang lain dalam masyarakat atau sebuah
organisasi. Teori normatif sehubungan dengan pertimbangan moral dari
perilaku suatu organisasi dan juga manajer didalam sebuah organisasi.
Duran dan Davor (2004:14) dalam Ulum (2009) mengemukakan
pendapatnya bahwa baik pemegang saham, pekerja, supplier, bank,
customer, pemerintah dan komunitas memiliki peran yang penting didalam
sebuah organisasi (berperan sebagai stakeholder), untuk itu menjadi
keharusan perusahaan untuk mempertimbangkan setiap kepentingan dan
juga nilai dari setiap stakeholdernya. Teori ini menerangkan bahwa
keberlangsungan perusahaan tergantung bagaimana perusahaan mampu
menselaraskan agar setiap kepentingan dari stakeholder dapat seimbang.
Dalam sudut pandang teori ini, baik lingkungan maupun masyarakat adalah
stakeholder yang harus menjadi perhatian perusahaan (Andreas, 2011:5).
Teori stakeholder memiliki tujuan guna memberikan bantuan
manajemen perusahaan agar nilai perusahaan semakin meningkat sebagai
dampak aktivitas operasional mereka dan meminimalisir hal yang dapat
menjadikan rugi para stakeholdernya. Teori stakeholder memberi
penjelasan bahwa sesungguhnya perusahaan bukan hanya beroperasi
dengan mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga dapat bermanfaat untuk
stakeholdernya (pemegang saham) kreditor, konsumen, supplier,
pemerintah dan masyarakat. Dengan hal ini, adanya perusahaan sangatlah
dipengaruhi oleh dukungan-dukungan yang didapat dari para stakeholder
kepada perusahaan tersebut.
Jones dalam Indrawan (2011:10) berpendapat bahwa stakeholders
terbagi dalam dua kategori, antara lain:
a. Inside stakeholder, merupakan orang yang berkepentingan pada
sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan. Karyawan dan juga
pemegang saham merupakan bagian dari Inside stakeholder.
b. Outside stakeholder, adalah orang yang merupakan bukan dari pemilik
suatu perusahaan, juga bukan pula pemimpin suatu perusahaan, ataupun
karyawan perusahaan, akan tetapi berkepentingan dengan perusahaan
dan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan perusahaan. Yang termasuk
dalam Outside stakeholder terdiri dari pelanggan, pemerintah,
pemasok, dan masyarakat.
Return On Equity (ROE)
Return On Equity (ROE) berguna untuk mengetahui besarnya kembalian
yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik serta
menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan tingkat kembalian
pada pemegang saham. Rasio ini diukur dengan membandingkan laba bersih
dengan total ekuitas perusahaan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu ( Hamzah dkk, 2022 ).
Return On Equity (ROE) bisa juga diartikan sebagai rasio yang meninjau
sejauh mana perusahaan mempergunakan sumber dayanya untuk memberikan
keuntugan terhadap ekuitas perhitungan Return On Equity secara langsung
berdampak pada harga saham perusahaan. ROE adalah rasio yang membandingkan
laba bersih dengan modal sendiri atau ekuitas. Akibatnya, ROE yang meningkat
menunjukkan bahwa perusahaan berkinerja baik dalam mengelola modalnya dan
mampu menghasilkan uang sebanyak mungkin, yang meningkatkan kesejahteraan
pemilik modal akibatnya, investor akan mencari saham di perusahaan dengan ROE
tinggi, yang pasti akan mengakibatkan kenaikan harga saham (Junaidi & Cipta,
2021)
Penerapan Good Corporate Governance
a) Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah konsentrasi kepemilikan yang dimiliki oleh
manajer dan komisaris. Secara teoritis, adanya kepemilikan manajerial akan dapat
mengurangi konflik keagenan yang mungkin terjadi di dalam perusahaan (Jensen
dan Meckling, 1976). Pihak manajemen yang memiliki saham sudah barang tentu
mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya karena dia memiliki akses
langsung kepada internal perusahaan dan dia akan memastikan investasinya
berhasil. Dengan lebih sedikitnya konflik kepentingan yang akan terjadi di dalam
perusahaan karena manajer adalah pemilik saham perusahaan yang juga
berorientasi terhadap kemajuan perusahaan. Maka sejalan dengan (Bhagat dan
Bolton, 2013).
b) Komite Audit
Komite Audit mempunyai peran penting dan strategis dan memlihara
kredibilitas penyusunan laporan keuangan seperti menjaga system pengawasan
yang memadai, dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, kontrol
terhadap perusahaan akan semakin membaik. Komite audit berfungsi mengawasi
untuk dapat mengurangi sifat opportunistic dalam melakukan manajemen laba
dengan cara mengawasi laporan keuangan dan audit eksternal (Puspitawi dkk,
2019)
c) Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris memegang peranan penting dalam implementasi dalam
Good Ccorporate Governance. Dewan komisaris merupakan tingkat keberhasilan perusahaan karena peranannya dalam memastikan strategi perusahaan,
akuntabilitas dan tangung jawab manajemen dalam meningkatkan efisiensi
(Mukhtaruddin et al. dalam Dwi & Riki 2018). Pengaruh ukuran dewan komisaris
terhadap nilai perusahaan memiliki hasil yang beragam. Besar kecilnya dean
komisaris dapat menjadi faktor penentu dari efektivitas pengawasan terhadap
manajemen peruahaan salah satunya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rano
dan Midiastuty (2011). Ketika manajemen perusahaan mendapatkan pengawasan
dan nasihat dari dewan komisaris, dan manajemen bekerja secara efektif maka dapa
meningkatkan profit yang diperoleh perusahaan yang berpengaruh terhadap nilai
saham yang mencerminkan nilai perusahaan (Sari dan Sanjaya, 2018).
d) Kepemilikan Institusional
Adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih
baik terhadap perusahaan karena akan lebih mudah bagi sebuah perusahaan yang
besar untuk mengawasi dibanding investor ritail. karena kepemilikan saham 20
mewakili kuasa yang dapat digunakan untuk menunjuk atau memberhentikan
direktur jika kinerja perusahaan buruk. Dengan demikian manajer akan sebisa
mungkin agar menjalankan perusahaan sebaik-baiknya agar kinerja perusahaan
menjadi baik. Sejalan dengan hasil penelitian Happy Chukwudike Azutoru et al.,
(2017); Hermiyetti & Katlanis, (2017); Singh & Kansil, (2018).
f. Pengukuran Good Corporate Governance
Menurut Melinda (2008), kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai
presentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh
manajer dan komisaris suatu perusahaan. Kepemilkan manajerial, dapat diukur dari
persentase kepemilikan saham oleh manajemen.
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Prinsip-Prinsip Corporate Governance Menurut KNKG (Komisi Nasional
Kebijakan Governance) Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan,
dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan
(transparency), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan
ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan startegi
bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (accountibability), berpegang pada
prinsip ke hati hatian (prudential banking practices) dan menjamin
dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank
(responsibility), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan
keputusan (independency), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
pemangku kepentingan berdasarkan asas kesataraan dan kewajaran (fairness).
1) Keterbukaan (Transparency)
a) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,
b) akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku
kepentingan sesuai dengan haknya.
c) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada halhal
yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi
keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali,
cross shareholdering, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (risk management),
sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistemm dan
pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi
bank.
d) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk
memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
e) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku
kepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan
tersebut.
2) Akuntabilitas (Accountability)
a) Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing
organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi
perusahaan.
b) Bank harus meyakini bahawa semua organ organisasi bank mempunyai
kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam
pelaksanaan GCG.
c) Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam
pengelolaan bank.
d) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan
ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate
values), sasaran usaha dan strategi bank, serta memiliki sistem penghargaan dan
pemberian hukuman (rewards and punishment system).
3) Tanggung jawab (Responsibility)
a) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip
kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin dilaksanakannya
ketentuan yang berlaku.
b) Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik)
termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4) Independensi (Independency)
a) Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku
kepentingan mana pun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta
bebas dari konflik kepentingan.
b) Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dana bebas dari segala
tekanan dari pihak manapun.
5) Kewajiban (Fairness)
a) Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku
kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).
b) Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan
untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan
bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip
keterbukaan.
Manfaat Good Corporate Governance
Manfaat Good Corporate Governance Alasan utama yang dikemukakan para
pakar tentang perlunya menerapkan, Good Corporate Governance (GCG) adalah
bahwa prinsip-prinsip GCG diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam
pengelolaan perusahaan. GCG dapat dilakukan melalui pembentukan komite audit,
peningkatan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen,
meningkatkan hubungan dengan investor, dan pemberian remunerasi yang
dikaitkan dengan kinerja perusahaan (Kusmayadi, dkk 2015).
Menurut Wilson Arafat (2008) GCG dapat memberikan beberapa manfaat,
yaitu:
- Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta
lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. - Meningkatkan nilai perusahaan.
- Meningkatkan kepercayaan investor.
- Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus
akan meningkatkan shareholder’s value dan dividen.
Tujuan Good Corporate Governance
Tujuan Good Corporate Governance Menurut Indra Suryana dalam Effendi
(2016:7) penerapan Good Corporate Governance secara konkret memiliki tujuan
terhadap perusahaan sebagai berikut :
- Memudahkan akses terhadap investasi domistik.
- Mendapatkan cost of capital yang lebih murah.
- Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi
perusahaan. - Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan
terhadap perusahaan. - Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
Pengertian Good Corporate Governance
Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para
stakeholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini
dimaksud untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan
pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan
tertentu.
Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dirancang
untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara professional berdasarkan
prinsip prinsip transparasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independent, kewajaran
dan kesetaraan Effendi (2016:3).
Menurut Rustam (2017:294) Good Corporate Governance merupakan
serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris , direksi, pihak pihak yang
berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. Good Corporate Governance
menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan
sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari, memperhatikan kebutuhan
stakeholder, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi
hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah.
Tujuan dan Manfaat Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan terutama bertujuan untuk mendapat gambaran
tentang baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat dianalisis.
Berdasarkan hasil analisis tersebut manajemen akan memperoleh suatu informasi
tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Informasi tersebut dapat membantu
manajer dalam memahami apa yang perlu dilakukan perusahaan selain itu manajer
dapat membuat keputusan-keputusan penting di masa yang akan datang. Analisis
rasio keuangan tidak hanya penting bagi pihak manajemen tetapi penting juga bagi
pihak eksternal perusahaan. Bagi pihak eksternal, analisis rasio keuangan penting
untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan.
Dengan mengetahui perkembangan keuangan perusahaan tersebut mereka dapat
memutuskan apakah akan tetap menginvestasikan dananya pada perusahaan
tersebut atau tidak.
Manfaat dari analisis rasio keuangan adalah dapat mengetahui adanya
kekuatan atau kelemahan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan
membandingkan angka rasio keuangan dengan standar yang ditetapkan maka akan
diperoleh manfaat lain yaitu dapat diketahui apakah dalam aspek keuangan tertentu
perusahaan berada di atas standar di bawah standar. Apabila perusahaan berada di
bawah standar, maka manajemen akan mencari faktor-faktor yang
menyebabkannya untuk kemudian diambil kebijakan keuangan untuk dapat
menaikkan rasio perusahaannya kembali
Pengertian Kinerja Keuangan
Menurut Sanjaya Surya (2018:282) Kinerja keuangan merupakan tingkat
kesuksesan yang dicapai oleh perusahaan sehingga memperoleh hasil pengelolaan
keuangan yang baik. Kinerja keuangan dapat dikatakan suatu analisis yang
dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan
menggunakan peraturan-peraturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.
kinerja keuangan adalah bentuk prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam
mengelola keuangan dan juga menggambarkan kondisi kinerja suatu entitas.
Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi suatu perusahaan pada suatu
periode tertentu baik dalam kaitannya dengan aspek penghimpunan dana maupun
penyaluran dana, yang biasanya di ukur dengan indikator kecukupan modal,
likuiditas, dan profabilitas (Ratnasari Chomsatu Samrotun & Wijayanti,2018).
Menurut Fahmi (2011: 2) penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-
beda karena tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Maka
disini ada 5 (lima) tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan
secara umum yaitu:
a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review disini dilakukan
dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan
penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga
dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung
jawabkan.
b. Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan disini adalah
disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukansehingga
hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai
dengan analisis yang diinginkan.
c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dari
hasil hitungan yang sesuai diperoleh tersebut kemudian dilakukan
perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode
yang paling umum dipergunakan untuk perbandingan ada dua yaitu:
a) Time series analysis, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antara
periode, maka akan terlihat perbandingan secara grafik.
b) Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil
hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan
perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis dan dilakukan secara
bersamaan.
Dari hasil penggunaan metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat
suatu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam
kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.
d. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan yang
ditemukan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah
setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk
melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami
perusahaan tersebut.
e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap
permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan
berbagai permasalahan yang dihadapai maka dicarikan solusi guna memberikan
suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan ini
dapat terselesaikan.
Pengertian Nilai Perusahaan
Menurut Amrizal & Rohmah (2017) Nilai perusahaan merupakan persepsi
investor terhadap perusahaan, yang sering dihubungkan dengan harga saham. Harga
saham yang tinggi akan membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan
sangat penting karena apabila nilai perusahaan tinggi akan diikuti olehtingginya
kemakmuran pemegang saham.
Menurut Sarafina & Saifi (2017) Nilai perusahaan terkandang ditentukan
untuk suatu periode tertentu. Nilai ditentukan dengan pada harga yang wajar,
penilaian tidak dipengaruhi oleh kelompok pembeli tertentu. Indikator-indikator
yang mempengaruhi nilai perusahaan (PBV).
Tujuan Manajemen Keuangan
Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memastikan bahwa
perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai
operasinya serta memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan
(stakeholders) seperti pemegang saham, kreditor, karyawan dan masyarakat luas.
Tujuan utama lainnya adalah :
a. Meningkatkan profitabilitas perusahaan: Manajemen keuangan bertujuan untuk
memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengelola sumber daya
keuangan secara efektif dan efisien.
b. Meningkatkan likuiditas. Manajemen keuangan bertujuan untuk memastikan
bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan operasional
dan membayar utang tepat waktu.
c. Meningkatkan nilai perusahaan: Manajemen keuangan bertujuan untuk
meningkatkan nilai perusahaan dengan memilih investasi yang tepat dan
mengelola risiko keuangan secara efektif.
d. Meminimalisir risiko keuangan: Manajemen keuangan bertujuan untuk
mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan yang mungkin
dihadapi perusahaan, seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional
e. Menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan: Manajemen keuangan
bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan
perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, dan karyawan, dengan
memberikan laporan keuangan yang akurat dan transparan.
- Fungsi Manajemen Keuangan
Fungsi manajemen dalam organisasi memegang peranan yang penting untuk
mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen dibagi ke dalam lima fungsi yang
telah dikemukakan Hery (2018:8) yaitu:
a. Perencanaan Fungsi perencanaan mencangkup proses perumusan sasaran,
penetapan strategi untuk mencapai sasaran tersebut, serta penyusunan rencana
guna menyelaraskan dan mengkoordinir berbagai kegiatan.
b. Pengorganisasian Fungsi pengorganisasian yaitu merancang pekerjaan guna
mencapai sasaran organisasi, melalui proses penciptaan struktur organisasi.
c. Kepemimpinan Fungsi kepemimpinan, manajer bertanggung jawab untuk
mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak yang terlibat, serta mampu
mengatasi atau menyelesaikan konflik.
d. Pengendalian, Fungsi pengendalian merupakan proses memantau,mengevaluasi
dan membuat perbaikan agar kegiatan dapat kembali sejalan dengan rencana
awal
Fungsi dari pembuatan keputusan manajemen keuangan, menurut Harjito dan
Martono (2014:4) dibagi ke dalam:
a) Keputusan investasi (investment decision), Keputusan sehubungan dengan
investasi, berkaitan dengan jumlah aktiva dimiliki, kemudian penempatan
komposisi masing-masing aktiva. Misalnya berapa alokasi kas, aktiva tetap atau
aktiva lainnya. Keputusan investasi ini berkaitan erat dengan sisi kiri dari
laporan keuangan neraca.
b) Keputusan pendanaan (financing decision) Keputusan pendanaan, merupakan
keputusan yang berkaitan dengan jumlah dana yang disediakan perusahaan,
baik yang bersifat utang atau modal sendiri dan biasanya berhubungan dengan
sebelah kanan laporan keuangan neraca. Manajer keuangan harus memikirkan
penggabungan dana yang dibutuhkan, termasuk pemilihan jenis dana yang
dibutuhkan, apakah jangka pendek atau jangka panjang atau modal sendiri, serta
kebijakan dividen.
c) Keputusan pengelolaan aset (assets management decision) Keputusan
pengelolaan aset, hal ini berkaitan dengan pengelolaan aset secara efisien,
terutama dalam hal aktiva lancar dan aktiva tetap. Pengelolaan aktiva lancar
berkaitan erat dengan manajemen modal kerja dan yang berkaitan dengan aktiva
tetap adalah yang berkaitan dengan manajemen investasi.
Manajeman Keuangan
Manajemen keuangan adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengelola
sumber daya keuangan suatu entitas atau perusahaan dengan cara yang efektif dan
efisien. Manajemen keuangan mencakup berbagai kegiatan seperti penganggaran,
perencanaan keuangan, pengelolaan kas, pengelolaan investasi, pembiayaan,
pengendalian biaya, dan analisis kinerja keuangan. Berikut manajemen keuangan
menurut para ahli :
Menurut Purba (2021:114) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan
adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan
keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Menurut Anwar (2019:5)
manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang
pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana,
pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Menurut
Astawinetu & Handini (2020:2) manajemen keuangan adalah manajemen tentang
fungsi-fungsi keuangan ialah bagaimana memperoleh dana (rising of funds) dan
bagaimana menggunakan dana (allocation of funds).
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Teori Legitimasi (Legitimacy theory) Mengungkapkan bagaimana organisasi
berusaha memastikan bahwa aktivis organisasi sudah sesuai dengan harapan
masyakarat dimana organisasi beroperasi. Organisasi berusaha untuk memastikan
aktivitas yang dilakukan responsive terhadap nilai nilai yang ada di dalam
organisasi. Legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dan yang di pimpin
(Indriani et al,2019).
Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori stakeholder. Teori legitimasi
menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin
operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam
perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan
aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan
komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat ’kontrak sosial’
antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi
Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam
hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Yuliansyah,
2017).
Pada penelitian ini profitabilits dinyatakan dalam ROA. ROA merupakan
jenis rasio profitabilitas yang mencerminkan laba perusahaan melalui pembagian
laba bersih setelah pajak dengan total aktiva perusahaan. Secara teoritis, nilai
ROA yang semakin besar mencerminkan kinerja keuangan yang bagus dari
perusahaan kepada para stakeholder-nya dan nantinya stakeholder tentu akan
mendorong perusahaan untuk lebih banyak memberikan kontribusi yang positif
dan melaporkan segala aktivitas sosialnya secara transparan ke dalam sebuah
pengungkapan CSR secara lebih detail dan lebih lengkap.
Leverage
Leverage adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka
panjangnya. Perusahaan dengan tingkat leverageyang tinggi cenderung ingin
melaporkan laba lebih tinggi agar dapat mengurangi kemungkinan perusahaan
melanggar perjanjian utang (Putri, 2017).
Leverage dapat diproksikan dengan debt to total asset ratio yang
diperolehmelalui total hutang dibagi dengan total aset. Rasio ini menekankan
pentingnyapendanaan hutang bagi perusahaan dengan jalan menunjukkan
persentase aktivaperusahaan yang didukung oleh pendanaan hutang.
Ukuran Perusahaan
Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis yaitu
tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Perusahaan besar dengan
aktivitas operasi yang besar akan lebih memperhatikan kegiatan sosial sehingga
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Hal ini
diperlukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat (Ale,
2014).
Ukuran perusahaan bisa didasarkan pada total aktiva (aktiva tetap, tidak
berwujud dan lain-lain), jumlah tenaga kerja, volume penjualan dan kapitalisasi
pasar. Pada penelitian ini ukuran perusahaan dinyatakan dalam total aktiva. Hal
ini dapat dilihat dari berbagai penelitian empiris yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa pengaruh total aktiva hampir selalu konsisten dan secara
statistik signifikan. Ukuran perusahaan yang diukur dengan total aktiva akan
ditransformasikan dalam logaritma untuk menyamakan nilai dengan variabel lain
karena total aktiva perusahaan nilainya relatif besar dibandingkan variabel-
variabel lain dalam penelitian ini. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui
bahwa semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan maka akan semakin
besar pula tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan
Pengukuran Corporate Social Responsibility (CSR)
Terdapat beberapa cara untuk mengukur Coroporate Social Resposibility
(CSR), diantaranya:
- Global Reporting Initiative (GRI)
Standar pengungkapan Coroporate Social Resposibility (CSR) yang
berkembang di Indonesia sesuai dengan standar yang diterapkan Global
Reporting Initiative (GRI). Saat ini standar GRI versi terbaru, yaitu G4 telah
telah banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. GRI-G4 menyediakan
kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang
terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan
konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan
menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang
ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan baik bagi
pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan
keberlanjutan sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI
lainnya. Dalam standar GRI G-4, indikator kinerja dibagi menjadi tiga
komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. - International Organization for Standardization (ISO) 26000
ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela
mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup
semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang
maupun negara maju. Konsep ISO 26000, mempunyai tujuh (7) isu pokok
yaitu :
a. Pengembangan Masyarakat
b. Konsumen
c. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
d. Lingkungan
e. Ketenagakerjaan
f. Hak asasi manusia
g. Organisasi Pemerintahan (Organizational Governance)
Dengan ISO 26000 ini, organisasi akan memberikan tambahan nilai
terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan
cara mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab
sosial dan isunya, menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-
prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif dan memilah praktek-praktek
terbaik yang sudah berkembang dan disebar luaskan untuk kebaikan
komunitas atau masyarakat internasional (Rendi Mahendra, 2016). - AA1000 AccountAbility Principles (AA1000AP)
Tujuan standar AA1000AP adalah untuk menyediakan organisasi dengan
seperangkat prinsip panduan praktis yang dapat digunakan untuk menilai,
mengelola, meningkatkan dan mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan
mereka. Organisasi yang menyerahkan laporan keberlanjutan mereka ke
jaminan eksternal sesuai dengan AA1000 harus menyadari perubahan dalam
Prinsip-Prinsip AA1000, karena prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar
untuk proses jaminan. Versi standar sebelumnya terdiri dari tiga prinsip :
1) Inklusivitas – Orang harus memiliki suara dalam keputusan yang
memengaruhi mereka.
2) Materialitas – Pengambil keputusan harus mengidentifikasi dan
memperjelas topik keberlanjutan yang penting.
3) Ketanggapan – Organisasi harus bertindak secara transparan pada topik
keberlanjutan material dan dampak terkaitnya. - Index Social MSCI KLD 400
Index Social MSCI KLD 400, yang sebelumnya dikenal sebagai Index
Social Domini 400 adalah indeks saham pasar dari 400 perusahaan publik
yang telah memenuhi standar keunggulan sosial dan lingkungan tertentu.
Calon potensial untuk indeks ini akan memiliki catatan positif tentang isu-isu
seperti karyawan dan hubungan manusia, keamanan produk, keamanan
lingkungan dan tata kelola perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis
alkohol, tembakau, senjata api, perjudian, tenaga nuklir, dan senjata militer
secara otomatis dikecualikan. Didirikan pada tahun 1990 sebagai index
Domini 400 Social dan berganti nama menjadi Index Social MSCI KLD 400
pada tahun 2010. Indeks ini adalah salah satu indeks Investasi Bertanggung
Jawab Sosial (Socially Responsible Investing) pertama yang dirancang untuk
membantu investor yang sadar sosial untuk mempertimbangkan faktor sosial
dan lingkungan dalam investasi yang mereka pilih. Perusahaan dapat
dihilangkan dari indeks secara triwulanan jika peringkat Lingkungan, Sosial
dan Tata Kelola mereka menurun di bawah standar tertentu. Jika perusahaan
dihapus dari indeks Index Social MSCI KLD 400 maka akan digantikan oleh
perusahaan yang memiliki skor Tata Kelola yang lebih tinggi untuk
mempertahankan jumlah 400 sekuritas
Pengungkapan CSR dalam Laporan Tahunan
Pengungkapan sosial dalam laporan tahunan adalah pengungkapan
informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan
sosial perusahaan. Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media
antara lain laporan tahunan, laporan interim, prospektus, pengumuman kepada
bursa efek, atau melalui media massa (Freedman dalam Kusumadilaga, 2010;
dalam Purnama dkk, 2014).
Pengungkapan dan pelaporan CSR dalam laporan tahunan perusahaan
merupakan hal dari pengimplementasian Good Corporate Governance (GCG) di
Indonesia. Dari pengungkapan dan pelaporan CSR yang berdampak pada GCG
menjelaskan bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan agar kegiatan
operasional perusahaan berjalan dengan baik dan lancar, maka dari pihak
perusahaan harus memperhatikan kepentingan stakeholder demi terciptanya
kerjasama yang baik antara perusahaan dengan para stakeholder.
Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan
umumnya bersifat voluntary (sukarela) sehingga perusahaan-perusahaan memiliki
item dan format yang berbeda dalam pengungkapannya. Hal ini menimbulkan
kesulitan dalam membandingkan aktivitas sosial yang dilakukan antar perusahaan
(Siregar dan Bachtiar, 2010 dalam Widiana, 2012). Oleh karena itu dibentuklah
pedoman atau standar yang kemudian diterapkan atau digunakan oleh perusahaan
perusahaan di Indonesia yaitu pedoman yang dikembangkan oleh Global
Reporting Initiatives (GRI).
