Komitmen Afektif untuk Berubah (skripsi dan tesis)
Herscovitch dan Meyer (2002) mendefinisikan komitmen afektif untuk berubah sebagai suatu keinginan untuk memberikan dukungan terhadap perubahan yang dilandasi pada kepercayaan bahwa perubahan memiliki manfaat dan merupakan hal yang baik. Lebih lanjut Herscovitch dan Meyer (2002) menjelaskan bahwa komitmen afektif untuk berubah merupakan kesediaan pekerja untuk berubah melampaui persyaratan minimum yang ada; mereka percaya terhadap perubahan, dan ingin memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perubahan. Terkait dengan hal ini, penelitian Parish dkk, 2008 juga menunjukkan bahwa komitmen afektif untuk berubah juga berdampak positif dan signifikan terhadap kegiatan memfasilitasi pembelajaran individual. Selain itu komitmen afektif untuk individu untuk berubah berdampak positif terhadap percepatan perubahan organisasi dan dapat meningkatkan kinerja individu. Penelitian lain yang dilakukan Herscovitch dan Meyer (2002), Schweiger (2002) dan Cummingham (2006), menjelaskan bahwa komitmen afektif untuk berubah yang dimiliki individu akan berdampak positif dan signifikan terhadap keterikatan emosional pekerja. Selain itu, Paton dan McCalman (2008, dalam Parish dkk, 2008) juga menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi perubahan merupakan hasil utama dari adanya komitmen anggota organisasi terhadap strategi perubahan yang ditetapkan.
Perubahan Organisasi (skripsi dan tesis)
Perubahan organisasi adalah suatu proses dimana organisasi bergerak dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan agar dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Jones, 2007). Pengertian lain mengenai perubahan organisasi adalah alterasi perencanaan dari komponen organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi (Cawsey, Deszca & Ingols, 2012). Burke (2008) dan Jick & Peiperl (2011) menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis perubahan organisasi yaitu: 1) perubahan revolusioner, yaitu perubahan yang berskala besar dan menuntut adanya perubahan sistem secara total, yang kadangkala menuntut perubahan yang dramatis, dan dilakukan dalam jangka waktu yang relatif cepat; 2) perubahan evolusioner atau transisional, yaitu perubahan yang dilakukan secara bertahap; 3) perubahan transformasional, yaitu perubahan besar yang menyasar ke seluruh organisasi dan menuntut perhatian besar dari seluruh anggota organisasi. Perubahan ini menuntut adanya lompatan yang memerlukan keyakinan bersama dari seluruh anggota organisasi dan berhubungan dengan perubahan pada visi, misi, budaya organisasi (Jick & Peiperl, 2011). Perubahan ini bersifat stratejik, dan berkaitan dengan perubahan paradigma (Balogun, 1999). Cummings dan Worley (2015) menjelaskan bahwa salah satu penyebab perubahan transformasional di organisasi adalah perubahan kebijakan/hukum; 4) perubahan pengembangan kontinyu, yang merupakan perubahan yang sifatnya terus menerus dan umumnya hanya melibatkan perhatian dari bagian/departemen/fungsi tertentu (Jick & Peiperl, 2011)
Karakteristik NPM (skripsi dan tesis)
Tulisan tentang NPM dimulai pada awal tahun 80-an yang merefleksikan gabungan antara prinsip normative dan usaha dalam melakukan mapping pengembangan institusional pada tingkat deskriptif (Hood dan Peter, 2004). Menurut Hood (1991) walaupun beberapa penulis NPM menekankan pada aspek yang berbeda mengenai doktrin NPM, tetapi sebenarnya kalau diringkas ada tujuh aspek. Ketujuh aspek tersebut adalah sebagai berikut (Hood, 1991).
Konsep New Public Management (NPM) (skripsi dan tesis)
Adopsi NPM di sejumlah Negara OECD terjadi selama tahun 1980-an. Perubahan dalam manajemen public ini disebut akuntingisasi, menerima doktrin akuntabilitas publik dan administrasi publik (Hood, 1993). NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dari praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik menajemen yang diterapkan di sektor swasta, misalnya terkait dengan mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering) dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Hughes, 1998 seperti dikutip oleh Mahmudi, 2003). Filosofi dan konsep NPM diturunkan dari dua sumber yang berbeda.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah (skripsi dan tesis)
UU 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Menteri Keuangan sebagai pelaksana kekuasaan atas pengelolaan fiskal mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pertanggungjawaban APBN tersebut merupakan laporan keuangan konsolidasi/gabungan yang dihasilkan oleh setiap entitas pelaporan. Agar laporan keuangan tersebut seragam sehingga dapat dikonsolidasikan dan diperbandingkan sebagaimana karakteristik kualitatif, maka perlu disusun suatu kebijakan akuntansi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam PMK Nomor 219 Tahun 2013 merupakan turunan dari SAP dan berfungsi sebagai pedoman bagi entitas akuntansi dan pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun laporan keuangan. kebijakan akuntansi pemerintah pusat mengatur mulai dari pos aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban.
Ruang Lingkup SAP (skripsi dan tesis)
PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan memuat konsep-konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP kemudian menetapkan pedoman untuk memperlakukan suatu objek yang harus dilaporkan mulai dari pengakuan, pengukuran/penilaian, sampai dengan penyajian dan pelaporan objek tersebut.
Standar Akuntansi Pemerintahan (skripsi dan tesis)
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan tersebut harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Nugraha, 2009). Menurut Budiono (2016), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Menurut Sinaga (2005) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang berpedoman pada SAP diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel
Implementasi (skripsi dan tesis)
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Madjid dan Ashari, 2013). Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards (1980) menjawab dua pertanyaan penting dalam implementasi yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan dapat berhasil dan hambatan apa yang mengakibatkan gagalnya suatu implementasi kebijakan. Terkait dengan hal itu, terdapat empat aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau komitmen, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.
New Public Management (skripsi dan tesis)
Praktik NPM yang mendasari pada teori ekonomi merupakan alasan dilakukannya adopsi sistem akuntansi akrual pada organisasi sektor publik. Dari perspektif teori ekonomi, dikatakan bahwa akuntabilitas dan kinerja organisasi sektor publik dapat ditingkatkan dengan mentransformasikan proses manajemen, evaluasi, dan pendanaan organisasi sektor publik ke dalam praktik manajemen sektor swasta (Harun dan Kamase, 2012). Di bawah prinsip-prinsip NPM, sejak tahun 1980-an praktik business-style dalam organisasi sektor publik di seluruh dunia telah dikembangkan (Broadbent dan Guthrie, 2008). Lapsley dan Pallot (2000) menyatakan bahwa filosofi NPM berasal dari tiga paradigma yaitu teori pilihan publik (public choice theory), teori keagenan (agency theory), dan kos transaksi ekonomi (transaction cost economics). Paradigma public choice theory mengatakan bahwa sikap para karyawan suatu organisasi sebagai manusia cenderung terdorong oleh kepentingan mereka sendiri sehingga diperlukan suatu sistem akuntansi yang lebih informatif untuk mengurangi kecenderungan tersebut. Agency theory menyatakan bahwa manusia cenderung memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, paradigma transaction cost economics berfokus pada pengoptimalan struktur tata kelola organisasi.
Hubungan Teknologi Informasi dengan Keberhasilan Penerapan Akrual (skripsi dan tesis)
Hubungan Sumber Daya Manusia dengan Keberhasilan Penerapan Akuntasi Berbasis Akrual (skripsi dan tesis)
Ritonga (2010) dalam Halim (2012) mengatakan dibutuhkannya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan kompeten dalam melakukan pengelolaan keuangan.Penyiapan serta penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai/ahli dalam bidang akuntansi pemerintahan.Selain itu, menurut Simanjuntak (2010), pada saat ini, semakin kuatnya upaya kebutuhan untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual tersebut sangat terasa.Maka, pemerintah pusat maupun daerah secara serius perlu menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan.Termasuk juga dalam memberikan remunerasi dan sistem insentif yang memadai untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari organisasi profesi dan perguruan tinggi tidak kalah pentingnya dalam memenuhi kebutuhan akan SDM yang berkompeten di bidang akuntansi pemerintahan (Amriani, 2010).
Hubungan Basis Akuntansi dengan Pengambilan Keputusan Internal (skripsi dan tesis)
Perdebatan Penggunaan Basis Akrual dalam Pemerintah Daerah (skripsi dan tesis)
erbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual (skripsi dan tesis)
Menurut Mardiasmo (2002), Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut :
Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik (skripsi dan tesis)
Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik (skripsi dan tesis)
Basis Akrual (skripsi dan tesis)
Basis Kas Menuju Akrual (skripsi dan tesis)
Basis Kas (skripsi dan tesis)
Teori Institusional (skripsi dan tesis)
Teori institusional sangat erat kaitannya dengan sebuah lingkungan suatu
organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Carruthers (1995) bahwa
paham new institutionalism menggambarkan tentang struktur dari suatu
organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana dia berada. Jadi, jika
berbicara mengenai teori institusional, pasti berbicara juga mengenai bagaimana cara suatu organisasi tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Dimaggio dan Powell (1983), isomorphism adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai dengan organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Akan tetapi, terkadang isomorphism tersebut akan memberikan tekanan institusional pada organisasi, karena mereka harus melakukan perubahan yang sama (homogenitas) merasa harus kerja keras untuk menjadi
sama tersebut. Terdapat 3 (tiga) macam bentuk isomorphism, yakni (1) Mimetic Isomorphism (2) Coercive Isomorphism (3) Normative Isomorphism.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
institusional yang menggambarkan dalam peraturan mengenai penerapan SAP berbasis akrual ini, telah terlihat secara jelas tentang bagaimana proses coercive isomorphism berusaha dengan keras untuk mengetahui bagaimana SAP akrual ini dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Coercive Isomorphism mengindikasikan bahwa mereka melakukan SAP berbasis akrual ini semata-mata karena sudah adanya perintah
dari organisasi di atasnya, yang dalam hal ini pemerintah pusat bahwa mereka harus menjalankan SAP basis akrual ini paling lambat tahun 2015 ini.
Adapun untuk mencapai institusionalisasi ini, mereka akan berusaha
untuk menjadi mirip (isomorphism) yang ditunjukkan dengan cara coercive
isomorphism yakni tekanan dari organisasi yang ada di atasnya, yang memiliki
kewenangan lebih besar. coercive isomorphism juga merupakan tipe
isomorphism utama yang terjadi karena adanya faktor pendorong dalam bentuk desakan dan aturan – aturan hukum yang mengikat organisasi pemerintah tersebut yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat
Kebijakan Akuntansi Pendapatan dalam LKPD (skripsi dan tesis)
Terdapat dua istilah pendapatan pada akuntansi pemda, yakni Pendapatan untuk Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan-LRA) dan Pendapatan untuk Laporan Operasional (PendapatanLO). Kedua istilah ini disebabkan Pendapatan akan dilaporkan di dua laporan yakni Laporan
Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kedua istilah ini juga digunakan pada saat penjurnalan.
Berdasarkan PSAP 01 Paragraf 8 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Dalam PSAP 02 Paragraf 21 menyatakan bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
Berdasarkan PSAP 01 Paragraf 8 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam PSAP 12 Paragraf 19 menyatakan bahwa pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran
masuk sumber daya ekonomi.
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (skripsi dan tesis)
Salah satu bagian dari pembangunan yang ingin dibentuk dalam rangka reformasi di bidang akuntansi pemerintahan adalah perubahan akuntansi kas menjadi basis akrual. Adapun hal yang menjadi latar belakangnya adalah basis akrual akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mengikuti international best practice yang
disesuaikan dengan kondisi di Indonesia (Kemenkeu, 2014).
Setelah pemerintah mengeluarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta UU Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di bidang Keuangan,
selanjutnya dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mendasari penerapan SAP berbasis akrual.
Dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tesebut mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual. Setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah (Penjelasan PP 71 Tahun 2010).
Akuntansi Berbasis Kas (skripsi dan tesis)
Akuntansi berbasis kas (PSAP 01 Paragraf 8) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Menurut Bastian (2006:114) akuntansi berbasis kas mampu menyediakan informasi penting dan obyektif.
Tetapi di sisi lain, informasi pendapatan dan modal serta biaya operasional selama periode tertentu tidak dapat dimunculkan. Keuntungan dan kerugian merupakan hal yang penting bagi organisasi baik sektor publik maupun sektor swasta. Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Padahal, suatu transaksi ekonomi tidak selalu berpengaruh pada kas saja, dan dapat saja suatu transaksi tidak berpengaruh pada kas sama
sekali. Basis kas ini digunakan dalam akuntansi keuangan daerah selama pra reformasi (Halim, 2004:39)
Akuntansi Berbasis Akrual (skripsi dan tesis)
Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Nurhikmah, 2016). Pengaplikasian accrual
basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya ynag dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.
Menurut Mardiasmo (2009:154) akuntansi akrual dianggap lebih baik dari pada akuntansi kas, teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.
New Public Management (NPM) (skripsi dan tesis)
Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas, dan berbagai kritikan lainnya. Munculnya kritik keras yang ditujukkan kepada organisasi-organisasi sektor publik tersebut kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi
sektor publik adalah munculnya konsep New Public Management atau NPM (Mahmudi, 2005:35).
NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik
manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik (Mahmudi, 2005:36). New Public Management (NPM) bertujuan untuk menciptakan
lingkungan dimana masyarakat dapat mereformasi cara pemerintah dalam mengelola aktivitasnya dan bertanggungjawab tanpa mengesampingkan kepentingan generasi berikutnya. Reformasi ini mampu mengubah struktur akuntabilitas, peraturan akuntansi, dan skema pelaporan secara signifikan. Salah satunya adalah perubahan dari cash basis menjadi accrual basis. Konsep akuntansi akrual adalah sebuah konsep turunan dari New Public Management karena akuntansi akrual merupakan bentuk sistem manajemen sektor privat yang diadopsi ke sektor publik sebagai alat pengukuran kinerja
Kemanfaatan Informasi Akuntansi dalam Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Laporan keuangan memainkan peran penting bagi berbagai pengguna, yang
utamanya terdiri dari para kreditur, investor, karyawan, pelanggan, pemerintah
dan agensi mereka, serta masyarakat umum dalam membuat keputusan finansial yang vital. Shagari dan Dandago (2013) temuan tentang kegunaan keputusan pelaporan keuangan perusahaan kepada masyarakat umum. Hasil dari survei menunjukkan bahwa laporan keuangan digunakan oleh berbagai pengguna, termasuk investor, kreditor, pemerintah, karyawan, dan kelompok pengguna lain yang menggunakan informasi akuntansi keuangan ini untuk berbagai pengambilan keputusan. Untuk membuat laporan keuangan lebih bermanfaat bagi setiap kelompok pengguna, laporan harus disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dari kelompok pengguna tersebut.
Tollerson (2012) menyatakan bahwa pengungkapan yang relevan lebih penting daripada pengungkapan yang dapat dipercaya. Namun, untuk meningkatkan pemahaman analis terhadap perusahaan, informasi yang andal lebih penting dari pada informasi yang relevan. Study Nomor 14 yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (2014), menjelaskan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka:
a. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta
penyebaran sumber daya tersebut;
b. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas;
c. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas;
Akuntansi akrual memberikan informasi biaya penuh (full cost) dari aktivitas
pemerintah, sehingga pemerintah dapat:
a. menghitung biaya-biaya pelayanan sebagai konsekuensi dari sebuah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan biaya dari mekanisme alternatif untuk mencapai tujuan tersebut;
b. memutuskan apakah akan memproduksi pelayanan sendiri di dalam
pemerintahan, atau membeli barang dan jasa secara langsung dari organisasi
non-pemerintah;
c. memutuskan apakah pengguna akan dibebani biaya dengan layanan yang
diberikan;
d. mengalokasikan tanggung jawab untuk pengelolaan biaya tertentu.
Akuntansi akrual dapat memberikan informasi apakah sub-entitas memberikan pelayanan-pelayanan tertentu dalam anggaran yang telah disetujui. Informasi yang sama pada level yang lebih detil dapat juga digunakan dalam sub-entitas untuk mengelola aktivitas dan biaya-biaya program (Mulyana, 2009). Pemanfaatan informasi akuntansi akrual dalam sebuah hasil penelitian didapatkan hasil bahwa perhatian kurang diberikan pada kompetensi dan kapasitas pejabat perbendaharaan, pejabat anggaran, pejabat pembuat kebijakan serta pelaku utama ditingkat organisasi, yang benar-benar terlibat dalam mewujudkan pemanfaatan dari informasi akuntansi berbasis akrual sektor publik dalam kontek yang spesifik (Adhikari dan Nesbakk, 2016)
Reformasi dan Penerapan Akuntansi Akrual Sektor Publik di Indonesia (skripsi dan tesis)
Indonesia telah melakukan reformasi ekonomi dan politik yang signifikan untuk tujuan yang dimaksudkan untuk mendorong demokrasi, memperkuat
akuntabilitas, dan menciptakan transparansi dalam kaitannya dengan praktik
pemerintahan sektor publik. Sebagai bagian dari reformasi ini, akuntansi akrual sekarang diwajibkan, audit independen dilakukan, dan pengungkapan diperlukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah (Harun et al., 2015).
Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia sejatinya sudah harus dilaksanakan sejak tahun 2008 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat 1 menyatakan: “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 70 ayat 2 dinyatakan: “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008”. Basis akrual diterapkan sebagai dasar pencatatan laporan keuangan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi penggunanya, baik pemerintah, masyarakat, maupun semua pihak-pihak lain yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut. Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual juga memungkinkan
pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.
Dengan adanya berbagai manfaat yang ditawarkan dalam penerapan basis akrual pada entitas pemerintah, beberapa negara di dunia sedang berupaya
mengaplikasikannya (Sari dan Putra, 2012). Ahyaruddin (2013) menuliskan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis akrual dalam standar akuntansi pemerintahan di Indonesia merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur. Keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintahan
menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih
transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Beberapa tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Sistem Akuntansi dan Imformation Technology (IT) Based System;
2. Komitmen Pimpinan;
3. Sumber Daya Manusia yang kompeten;
4. Resistensi terhadap perubahan; dan
5. Lingkungan/Masyarakat.
Harun et al. (2012) mengungkapkan bagaimana keputusan Pemerintah Indonesia untuk menerapkan akuntansi akrual pada tahun 2003 adalah bagian dari reformasi politik dan ekonomi yang lebih besar setelah krisis keuangan dan politik yang terjadi pada tahun 1998. Idealnya dimulai pada awal tahun 1998 oleh teknokrat di Kementerian Keuangan, praktik akuntansi akrual kemudian ditangguhkan dan kemudian diaktifkan kembali oleh serangkaian agenda politik nasional.
Harun et al. (2015) menyatakan reformasi akuntansi di Indonesia menunjukkan
keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam melawan pola yang telah lama ada dan diterapkan sejak lama. Akar dari masalah ini mungkin terletak pada
tradisi kendali pusat yang telah dimainkan dalam bentuk dialogis akuntansi yang telah gagal muncul dari pentingnya reformasi akuntansi. Susanto dan Djuminah (2015) menemukan bukti empiris bahwa kelompok elemen dalam laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi berbasis kas memiliki rasio tingkat kegunaan atau kemanfaatan yang lebih tinggi dari pada kelompok elemen laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi berbasis akrual.
Pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menerapkan akuntansi akrual sejak tahun 2015 sebagai mandat pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Deloitte (2015) menuliskan bahwa terdapat 10 (sepuluh) negara yang menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual bersamaan penerapannya dengan negara Indonesia pada tahun 2015 yaitu: Malaysia, Singapura, Turki, Switzerland, Austria, Nigeria, Afrika Selatan, Chile, dan Island.
Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja (Lamonisi, 2016).
Khusus untuk Pemerintah daerah, pada tahun 2013 Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015.
SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya
peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah
selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang Keuangan
Negara yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja untuk dilaksanakan selambat-lambatnya
dalam 5 (lima) tahun (Najati et al., 2016).
Gamayuni (2018) dalam penelitiannya terhadap beberapa pemerintah daerah di
Provinsi Lampung menunjukan hasil bahwa penerapan standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan dan informasi dalam laporan keuangan belum dipergunakan dalam
pengambilan keputusan penganggaran pemerintah daerah yang diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan SDM. Muchsini (2010) dalam penelitiannya
membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang sangat rendah dari adopsi akuntansi berbasis akrual terhadap akuntabilitas keuangan daerah, dengan fokus penelitian pada pemerintah daerah se-Jawa dan Bali. Kristiawati (2015) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor penentu keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual di pemerintah daerah khususnya Kalimantan Barat yaitu: 1) Komitmen pimpinan, 2) Kualitas SDM dan 3) Perangkat pendukung. Lominisi (2016) bahwa perlu adanya pengembangan terkait pemahaman para pengelola keuangan pemerintah daerah kota Tomohon mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Wahyuni dan Helmy (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah kota Malang telah memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Namun secara psikologis hal ini hanya bentuk tanggung jawab dan dedikasi yang dilakukan oleh SKPD terhadap PP 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, tanpa mengetahui makna secara mendalam mengenai apa itu basis akrual. Maimunah (2015) mengungkapkan bahwa untuk menjalankan amanat PP 71 tahun 2010 pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pendidikan dan pelatihan secara intensif terhadap pegawai dibidang keuangan tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, disamping penyediaan perangkat sistem informasi akuntansi berbasis akrual.
Negara Indonesia, kualitas laporan keuangannya masih dinilai dengan
menggunakan indikator opini dari pihak auditor ekternal dalam hal ini BPK RI
sebagai Audit Board of the Republic of Indonesia, kualitas laporan keuangan
belum dinilai dari indikator kemanfaatan informasi akrual dalam laporan
keuangan pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dapat dipahami serta bebas dari kesalahan/kekeliruan/ ketidakpastian yang material yang akan diaudit oleh auditor ekternal dari 4 (empat) pilar prinsip dasar pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yaitu:
1) disusun sesuai SAP, 2) internal kontrol yang memadai, 3) kecukupan
pengungkapan, dan 4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Gamayuni (2018) dalam penelitiannya terhadap auditor internal pemerintah di
pulau Jawa menemukan hasil bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompetensi auditor internal, efektivitas pengendalian internal dan dukungan manajemen
Implementasi Akuntansi Akrual Sektor Publik di Negara Lain (skripsi dan tesis)
Akuntansi akrual adalah metode yang mengukur kinerja keuangan dan posisi
keuangan entitas untuk mengenali efek dari transaksi atau kejadian saat terjadi. Akuntansi akrual berbeda dengan akuntansi kas karena akuntansi kas adalah dilihat sebagai uang tunai atau ekuivalennya, baik saat diterima atau dibayar. The International Public Sector Accounting Standar Board (IPSASB), yang berada di bawah International Federation of Accountant (IFAC), diketahui
bertanggungjawab untuk mengembangkan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) dan sangat mendorong pemerintah nasional untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual (IPSASB, 2014).
Penerapan akuntansi berbasis akrual sektor publik baru-baru ini dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor yaitu: (i) pengakuan atas keterbatasan akuntansi berbasis kas, (ii) pengembangan standar internasional berbasis akrual untuk pelaporan fiskal dan keuangan pemerintah, (iii) profesionalisasi kader akuntansi pemerintah dan pengenalan teknik sektor swasta kesektor publik; serta (iv) munculnya Financial Management Information Systems (FMISs) yang sangat mengurangi biaya transaksi untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan informasi berbasis akrual. IMF melaporkan bahwa sampai dengan tahun 2015 sebanyak 41 negara (21 persen) telah mengadopsi basis akrual penuh, 16 negara bertanggung jawab atas penerapan basis akrual yang dimodifikasi (8 persen), 28 negara (17 persen)
menganut basis kas yang dimodifikasi, dan 114 negara (57 persen) tetap
menggunakan akuntansi basis kas murni. Diantara negara-negara tersebut
diantaranya yang menerapkan akuntansi pemerintahan dengan basis akrual penuh yaitu: Australia, Canada, Columbia, Francis, New Zealand, United Kingdom dan USA (IMF, 2016).
Data perkembangan adopsi dan implementasi basis akrual di sektor publik
diseluruh negara di dunia selama sepuluh tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2015 menunjukkan kenaikan yang signifikan. Tahun 2005: 10 negara melakukan adopsi akuntansi akrual dan 20 negara melakukan implementasi akuntansi berbasis akrual. Tahun 2015: 14 negara melakukan adopsi akuntansi akrual dan 41 negara melakukan implementasi akuntansi berbasis akrual (Deloitte, 2015).
Pergeseran menuju struktur akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual di sektor publik yang komprehensif mulai berlangsung pada akhir 1980-an, terutama di negara Australia dan Selandia Baru. Kemudian pada tahun 1993 penerapan basis akrual diikuti oleh negara Swedia yang menerapkan basis akrual pada tingkat kementerian, dan pada level konsolidasian setahun kemudian. Pemerintah Swedia menerapkan basis akrual penuh pada laporan keuangannya, pengecualian
terhadap perlakuan aset bersejarah dan pajak (Carlin, 2005). Negara Australia
dimana semua departemen menyusun laporan keuangan berbasis akrual pada
tahun 1994. Reformasi anggaran mulai dilaksanakan pada bulan Mei 1999,
dimana Komisi Nasional Audit merekomendasikan anggaran berbasis akrual
sebagai pengganti dari anggaran berbasis kas (Andriani et al., 2010).
Selain itu, Italia dan Portugis juga sudah mengimplementasikan basis akrual
dalam entitas pemerintahannya. Negara Italia basis akrual mulai diperkenalkan
pada tahun 1997 dan diimplementasikan pada tahun 1998. Basis akrual
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, sedangkan penganggaran tetap menggunakan sistem akuntansi basis kas dengan komitmen. Sementara itu, di negara Portugis sistem akuntansi pemerintahan dibagi menjadi tiga model, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang disusun berdasarkan basis akrual, serta akuntansi anggaran yang disusun berdasarkan basis kas modifikasi (Sari dan Putra, 2012).
Pelaporan akrual penuh untuk badan-badan yang didanai anggaran telah diadopsi di Belanda (OECD, 1997), Finlandia, Jepang, Portugal, Swedia dan Swiss (OECD, 2002). Islandia menggunakan sistem akrual yang dimodifikasi, berbeda dengan model akrual penuh hanya karena masalah kebijakan, semua aset berumur panjang dibebankan pada saat perolehan. Yurisdiksi lain, kerangka utama pelaporan berbasis kas dipertahankan, ditambah dengan pengungkapan akrual tambahan (Carlin, 2005). Ofoegbo dan Grace (2014) melaporkan bahwa Nigeria akan menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada tahun 2016 secara penuh.
Adhikari dan Nesbakk (2016) melaporkan bahwa sebagian besar negara anggota OECD bersikap underestimate dari kompleksitas dalam menerapkan akuntansi akrual di sektor publik dan karena itu memerlukan lebih banyak waktu, sumber daya dan usaha untuk diadopsi daripada yang direncanakan semula. (Ball and Plugrath, 2012) dalam kutipan Ofoegbo dan Grace (2014) berpendapat bahwa pembukuan berbasis kas tidak dapat menciptakan transparansi oleh pemerintah.
Hanya akan menghasilkan sebagian laporan dari keseluruhan gambaran
operasional pemerintah. Beberapa negara yang telah menjadi pelopor bagi penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahannya, diantara yang telah menerapkan lebih awal adalah Swedia dan Selandia Baru. Negara ini telah menerapkan basis akrual sejak tahun 1993 yakni pada tingkat kementerian, dan tidak lama setelah itu telah menerapkan basis akrual pada tingkat konsolidasian. Meskipun penerapannya lancar dan tidak
mengalami pertentangan maupun penolakan dari kementerian serta perdebatan mengenai basis akrual pada pemerintahan, namun tetap membutuhkan waktu beberapa tahun untuk dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan karena harus ada perombakan terhadap sarana dan prasarana untuk kelancaran penerapan basis ini (Yafie, 2013). Negara Malaysia telah mengimplementasikan akuntansi akrual di pemerintahan negara tersebut sejak tahun 2015 bersamaan dengan negara Indonesia, sesuai dengan penelitian (Ahmad et al., 2015), (Ferry et al., 2017) dan (Mahadi et al., 2015) tentang tantangan impelementasi akuntansi akrual, faktor-faktor yang berhubungan dengan resistensi pengguna dalam implementasi akuntansi akrual dan framing retorika banding pemikiran implementasi akuntansi akrual di negara Malaysia. Athukorala (2003) dalam penelitiannya yang dikutip dalam Yafie (2013) menjelaskan bahwa dalam selang waktu beberapa tahun setelah
dipeloporinya basis akrual oleh beberapa negara yang termasuk negara G-7, telah terjadi perubahan besar terhadap penggunaan basis akrual pada negara-negara yang tergabung dalam anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) meskipun masih terdapat perbedaan derajat akrualnya di negara-negara tersebut. Hal tersebut juga menjadi wajar adanya karena perbedaan perkembangan dari masing-masing negara. IMF (2016) membuat maping negara- negara di dunia tentang penerapan basis akuntansi dalam laporan keuangan tahunan di masing-masing belahan dunia sampai dengan tahun 2015, yang terdiri dari kas basis, kas basis modifikasi, akrual basis modifikasi dan full akrual basis
New Public Management (NPM) (skripsi dan tesis)
Selama 20 tahun terakhir ditandai oleh sebuah gerakan reformasi yang disebut New Public Management (NPM) yang bertujuan untuk memahami dan mengelola aktivitas sektor publik. Hal ini perlu dipecahkan dengan model birokrasi dan memperkenalkan konsep ke dalam Administrasi Sektor Publik tersebut sebagai daya saing, efisiensi dan kinerja yang sudah dipergunakan saat ini dalam manajemen sektor swasta (Jesus dan Eirado, 2012). Reformasi sektor publik di era tahun 1980-an dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan. Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan NPM dan reinventing government dibanyak negara terutama Negara Anglo Saxon. NPM merupakan fenomena global yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas, meningkatkan responsifitas dan memperbaiki akuntabilitas manajerial organisasi publik (Sancoko et al., 2008 dalam kutipan Kristiawati, 2015).
NPM telah memainkan peran dominan dalam reformasi, khususnya dalam lingkup organisasi sektor publik. Salah satu tujuan NPM adalah untuk mengubah administrasi publik, khususnya dibidang pengelolaan keuangan negara menjadi lebih informatif. Hal ini ditandai dengan adanya pengenalan akuntansi berbasis akrual dalam entitas pemerintah yang seringkali disebut sebagai inovasi dalam berbagai wacana NPM (Sari dan Putra, 2012).
Tujuan utama dari NPM adalah menciptakan lingkungan dimana permintaan
publik mereformasi cara pemerintah mengelola aktivitas mereka, dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka tanpa meninggalkan beban besar pada generasi mendatang. NPM difokuskan pada efisiensi, karena pemerintah diseluruh dunia diminta untuk berbuat lebih banyak dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya dan lebih bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Akuntansi memainkan peran penting dalam perkembangan NPM. Sejumlah Negara-negara Uni Eropa telah mengadopsi dan mengembangkan cara kerja baru, yang mana telah mengubah bagaimana pemerintah pusat dan daerah melayani masyarakat dan berakibat pada peningkatan kinerja. Struktur akuntabilitas, kebijakan akuntansi dan skema pelaporan telah terlihat perubahan yang signifikan (Aurora dan Mihaela, 2009).
Ofoegbu dan Grace (2014) menuliskan dalam kutipannya bahwa NPM
penekanannya pada manajemen pelayanan publik yang berbasis pasar atau budaya perusahaan dan berfokus pada output dalam pengukuran kinerja bukan pada input serta berfokus pada hasil daripada prosedur. Metode dan program dari New Public Manajemen ditujukan untuk mereformasi organisasi dan proses sektor publik untuk membuatnya menjadi lebih kompetitif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan pemberian layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara telah menerapkan perubahan NPM dengan kecepatan yang lebih cepat dan lebih antusias daripada yang lain. Hyndman dan Connolly (2011) dalam kutipan tulisannya terdapat identifikasi adopsi NPM di negara-negara maju yaitu NPM dengan intensitas tinggi yaitu di negara Australia, Selandia Baru dan Inggris, NPM dengan intensitas menengah di negara Austria, Italia dan Republic of Irlandia (RoI) dan adopsi NPM dengan intensitas rendah di negara Yunani, Jepang dan Spanyol. Kartalis et al. (2016) dalam penelitiannya di Yunani menjelaskan bahwa reformasi NPM berkontribusi pada pergeseran batas-batas organisasi dari cultural/ archaeological ke economic/ financial dimana keduanya ini akan menghasilkan tujuan organisasi yang saling bertentangan. Implementasi standar akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari konsep NPM dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan good government governance
Decision Usefulness Theory (skripsi dan tesis)
Scott (2005) menuliskan bahwa perspektif informasi berkaitan dengan penyamaan kegunaan informasi dengan kandungan informasi. Penyediaan informasi yang bermanfaat diperlukan untuk pengambilan keputusan saat ini diakui sebagai tujuan informasi akuntansi. Decision usefulness adalah pendekatan penyusunan informasi pelaporan keuangan yang mempelajari teori pengambilan keputusan investor untuk memahami sifat dan jenis informasi yang dibutuhkan oleh para investor.
IPSASB (2014) menjelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk
memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja sebuah organisasi
yang berguna bagi beragam pengguna (pemangku kepentingan internal dan
eksternal) dalam mengambilan keputusan. Dandago dan Isdawani (2013) menyatakan bahwa pelaporan keuangan berorientasi pada satu dari dua hal berikut: menuju pembuatan keputusan (pengguna yang memerlukan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk keputusan tertentu) atau terhadap model keputusan yang digunakan untuk membuat keputusan tersebut, dimana informasi tersebut merupakan sebuah input
atau masukan. Pengguna laporan keuangan mungkin bisa memanfaatkan secara langsung informasi yang terkandung di dalamnya untuk pengambilan berbagai keputusan atau mungkin harus menggunakan bantuan beberapa tenaga ahli untuk membimbing mereka dalam menyikapi pesan atau informasi yang terkandung di dalamnya dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk keputusan yang tepat. Tollerson (2013) menjelaskan bahwa secara umum mendefinisikan kegunaan keputusan sebagai sebuah keputusan yang disimpulkan saat mempertimbangkan apakah akan memanfaatkan informasi yang diterima mengenai fakta atau keadaan tertentu untuk membuat satu atau beberapa keputusan spesifik. Dalam konteks akuntansi, kegunaan keputusan adalah keputusan yang disimpulkan oleh pengungkapan pelaporan keuangan saat pengguna mempertimbangkan apakah
akan menggunakan pengungkapan untuk satu atau beberapa keputusan spesifik.
Williams dan Ravenscroft (2014) dalam artikelnya tentang “rethinking decision
usefulness” menyebutkan bahwa kegunaan keputusan bukanlah properti dari
setiap data akuntansi tetapi berasal dari properti dari setiap data yang lebih bisa dibuktikan, yaitu data mengungkapkan fakta yang memungkinkan sebuah penilaian terjadi dan dibuat mengenai sebuah keadaan. FASB (1978) tentang pernyataan nomor 1 konsep akuntansi keuangan bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna untuk menyajikan dan memberikan potensi kepada investor, kreditur dan pengguna lainnya dalam berinvestasi secara rasional, memberikan kredit dan keputusan sejenisnya. IASB (2010) menyebutkan bahwa tujuan ekternal pelaporan keuangan secara umum untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada investor dan pemberi pinjaman yang ada dan potensial, kreditur dan lainnya dalam pengambilan keputusan dalam penyediaan sumber daya kepada entitas. Berdasarkan teori ini bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan
pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Study nomor 14 yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (2014), menjelaskan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan dalam rangka menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya, menilai kinerja, menilai posisi keuangan, menilai arus kas entitas dan pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya
Framing Theory (skripsi dan tesis)
Teori framing merupakan perkembangan dari framing analysis study yang
diperkenalkan oleh Goffman (1986) yang selanjutnya berkembang menjadi
sebuah teori yang mendefinisikan bahwa framing sebagai “schemata of
interpretation”, yang menggambarkan framing sebuah bangunan yang terdiri dari berbagai blok yang diambil dari latar belakang individu yang berbeda (struktur kognitif) dan logika kelembagaan yang ada (struktur sosial). Framing bersifat dinamis dan rapuh oleh karena itu perubahan akan didominasi oleh framing tertentu sebagai framing pesaing. Kaplan (2008) menjelaskan bahwa skemata interpretasi adalah merupakan sebuah struktur sosial yang dinegosiasi secara kolektif dan muncul secara jelas dalam perkembangan kedepannya, dimana masing-masing individu memungkinkan untuk memberikan pemahaman tentang realita yang terjadi disekitar mereka.
Sebuah framing biasanya meliputi metafora, simbol atau isyarat kognitif yang
melemparkan isu-isu tertentu dalam kondisi tertentu dan menyarankan cara-cara yang memungkinkan untuk menanggapi isu-isu tersebut. Chong and Druckman (2007) tidak seperti framing dalam komunikasi, yang mencerminkan penekanan pembicara, framing dalam pemikiran individu mengacu pada apa yang diyakini audiens sebagai aspek yang paling menonjol dari sebuah isu. Sulistyo (2013) analisis framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (history telling) media atas suatu peristiwa, dimana cara bercerita itu tergambar pada ’cara melihat’ tema dan realitas yang dijadikan berita.
Framing perlu aktor pelaku dan jaringan individu yang kuat dan memiliki cara
tertentu dalam melihat dunia sekitarnya, untuk eksistensi dan mendapatkan
legitimasi sehingga akhirnya akan mendapatkan kekuatan untuk perubahan
kelembagaan. Namun, harus ditekankan bahwa framing tidak menjual alat-alat
atau teknik pengaruh, karena mereka tidak bisa menjadi instrumen yang akan
dikerahkan. Beberapa orang memiliki disposisi atau prasangka mereka yang
condong kepada framing tertentu bukan karena pengaruh orang lain (Kaplan,
2008).
Borah (2011) dalam tulisannya menyebutkan bahwa framing sebagai sebuah
perangkat yang memfasilitasi bagaimana pewarta mengatur sejumlah besar
informasi dan mengemasnya secara efektif untuk audien mereka. Framing
sebagai pola kognisi, interpretasi, dan presentasi pada pemilihan, penekanan, dan pengecualian.
Penelitian dengan pendekatan teori framing banyak digunakan dibidang ilmu
komunikasi, Abreu (2015) menyatakan untuk mengidentifikasi framing ini,
penelitian komunikasi secara tradisional menggunakan metode induktif dan
deduktif. Metode deduktif didasarkan pada framing yang telah ditentukan yang kemudian diukur dalam analisis sampel. Pendekatan induktif memungkinkan deteksi framing melalui perendaman pada sampel yang dipilih. Selanjutnya peneliti harus menemukan keterkaitan diantara unsur-unsur tersebut, karena isi laten framing akan muncul dari asosiasi gambar, metafora, argumen dan lain-lain. Teori framing selanjutnya dikembangkan oleh Benford and Snow (2000) yang menuliskan bahwa framing biasanya digambarkan sebagai bagian yang terdiri dari tiga elemen atau unsur yang berbeda yaitu: diagnosis, prognosis dan motivational. Diagnosis merupakan framing tentang pendefinisian permasalahan secara spesifik atau fokus utama yang menggambarkan isu-isu yang dilontarkan, terdapat
masalah, apa masalahnya dan apa penyebab masalahnya. Framing diagnosis
dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana pihak-pihak yang
berkepentingan dan berhubungan dapat memahami tentang permasalahan utama atau kendala utama termasuk penyebab adanya kendala pada pemanfaatan informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah yang berbasis akrual atau fokus utama yang menggambarkan permasalahan dalam kemanfaatan informasi akuntansi akrual dalam proses pengambilan keputusan. Prognosis merupakan framing tentang solusi untuk memecahkan permasalahan yang potensial mengenai kendala dalam pemanfaatan informasi akuntansi akrual sebagai dasar pengambilan keputusan. Strategi yang harus dilakukan dan diikuti sebagai panduan untuk menyatakan bahwa informasi akuntansi akrual di sektor pemerintahan telah dimanfaatkan sepenuhnya sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan pemerintahan, misalnya strategi perlu dilakukan pelatihan
dan sosialisasi tentang pemanfaatan informasi laporan keuangan untuk
pengambilan keputusan (Mbelwa, 2015). Pelatihan dan pengalaman profesional berhubungan positif dengan kegunaannya dikaitkan dengan informasi laporan keuangan (Nogueira et al., 2013).
Motivational merupakan framing tentang alasan mengapa atau motivasi apa yang mendasari sehingga informasi akuntansi akrual dalam laporan keuangan
pemerintah daerah tersebut harus dipergunakan atau dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Alasan ini digunakan sebagai framing pendukung dari framing diagnosis dan framing prognosis dalam meyakinkan orang lain untuk mengikuti framing mereka. Misalnya jika informasi akuntansi berbasis akrual disektor publik dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan maka berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan dana publik dan sumber daya lainnya (Oefogbu dan Grace, 2014), serta dapat meningkatkan pengendalian internal di lingkungan pemerintahan (Noguiera et al., 2017).
Pengamatan (Observasi) (skripsi dan tesis)
Pengamatan (observasi) adalah suatu proses yang kompleks yang
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya
yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan.62 Atau
alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik gejala – gejala yang diteliti.63
Observasi merupakan pengamatan yang didasari oleh kegiatankegiatan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean terhadap
serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme
(naturalistik), sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Pengamatan untuk
memperoleh data dalam penelitian memerlukan ketelitian untuk
mendengarkan dan perhatian yang hati-hati dan terperinci pada apa yang
dilihat.64 Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini diharapkan
nantinya akan diperoleh data yang lengkap, tajam, dan sampai mengetahui
pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Dalam penelitian ini
nantinya peneliti akan melihat kegiatan yang ada didalamnya untuk
mendapat data yang selengkap-lengkapnya dan data yang dihimpun dapat
terjaga kevalidannya
Desain MMR (skripsi dan tesis)
Dalam bagian ini akan diberikan tiga desain MMR yang hemat penulis
rancangan tersebut sangat terbuka untuk diaplikasikan dalam konteks
olahraga serta tidak sukar menggunakannya. Ketiga desain tersebut akan
penulis ambil dari karya Steckler at al., (1992), Tashakkori & Teddlie
(2010), Creswell (1999; 2010), Morse (2010) serta Creswell at al (2010).
Di samping itu, penulis juga akan berusaha untuk memberikan contoh
aplikasi setiap desain yang diberikan dalam konteks olahraga.
Desain I: Mengembangkan Instrumen kuantitatif
Rancangan pertama yang diberikan di sini adalah sebuah desain
yang digunakan dengan tujuan untuk mengembangkan instrumen
penelitian kuantitatif. Steckler at al., (1992: 5) menyebut model
pertamanya dengan “qualitative methods are used to help develop
quantitative measures and instruments”. Tidak berbeda, Creswell (1999:
463) menyebut modelnya dengan “instrument-building model”.
Dengan menggunakan desain di atas maka terdapat dua tahap
penelitian. Pada tahap pertama, metode kualitatif diarahkan untuk
mendapatkan konstruk-konstruk aitem pertanyaan atau pernyataan yang
nantinya menjadi dasar dalam pengembangan instrumen penelitian.
Dalam tahap inipeneliti menggunakan teknik wawancara mendalampada
responden. Wawancara tersebut ditujukan untuk mengungkap
karakteristik kepribadian dan/atau fenomena yang menjadi cikal bakal
penyusunaninstrumen kuantitatif.
Setelah hasil dari tahap pertama didapat maka penelitian
dilanjutkanke tahap kedua, yaitumemanfaatkan metode kuantitatif. Dalam
tahap kedua tersebut peneliti akan melakukan pengujian validitas dan
reliabilitas instrumen pada subjek yang luas. Creswell at al (2010)
menyarankan untuk melakukan pengujian pada 500 individu. Meskipun
sudah divisualisasikan seperti di atas, hal ini dianggap kurang begitu
membantu dalam memahami desain tersebut. Dibutuhkan penjelasan
lebih lanjut berkaitan dengan prosedur rancangan di atas
Desain II: Kualitatif sebagai komplementar dari kuantitatif
Desain yang kedua digunakan ketika peneliti menghendaki agar
metode kualitatif dimanfaatkan untuk membantu memberikan penjelasan
dalam penemuan metode kuantitatif. Oleh Morse (2010) rancangan
demikian dinotasikan dengan . Tanda anak panah
menunjukan penelitian dilakukan secara berurutan (sequential) sedangkan
huruf besar (KUAN yang akronim dari kuantitatif) mengindikasikan
prioritas atau bobot yang lebih dominan. Tashakkori & Teddlie (2010)
membuat notasi dominan-kurang dominan yang berurutan (sequential)
sebagai berikut KUAN/KUAL
Rancangan di atas (Mores, 2010; Tashakkori & Teddlie, 2010;
Steckler at al., 1992; Creswell, 1999; 2010; dan Creswell at al., 2010)
menjadidesain yang cukup populer dalam penelitian MMR dan acapkali
digunakan oleh para peneliti yang lebih condong pada proses kuantitatif.
Menurut Tashakkori & Teddlie (2010) desain ini terkenal di kalangan
mahasiswa tingkat sarjana dan peneliti pemula yang ingin menggunakan
dua pendekatan dalam pekerjaan mereka tetapi tidak ingin mendapatkan
banyak kesulitan ketika menggunakan dua pendekatan secara bersama.
Creswell (2012: 542) menjelaskan “this design…perhaps the most popular
form of mixed methods design in educational research”
Dalam rancangan di atas penelitian pertama dilakukan dengan
metode kuantitatif dan kemudian dilanjutkan menggunakan metode
kualitatif. Oleh karena itu, Creswell (2010; 2012) dan Creswell at al., 2010)
menyebut rancangan tersebut sebagai desain dua tahap. Desain dua
tahap merupakan yang paling sederhana dari desain MMR berurutan
(Tashakkori & Teddlie, 2010). Rancangan bertahap merupakan prosedur
penelitian di mana peneliti berusaha menggabungkan atau memperluas
penemuan yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan dari
metode yang lain (Creswell, 2010).
Prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam rancangan ini adalah
mengumpulkan data dan menganalisisnya menggunakan metode
kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan data serta analisis
datasecara kualitatif yang dibangun berdasarkan temuan awal (kuantitatif).
Bobot atau prioritas lebih diberikan pada data kuantitatif (Creswell at al,
2012). Meskipun demikian dua jenis data ini tidak terpisah dan tetap
berhubungan (Creswell, 2010).
Contoh penerapan desain tersebut dapat dilihat dalam
penelitiannya Maksum (2010) yang menyelidiki akar masalah dan pola
kekerasan suporter sepakbola Surabaya atau yang dikenal dengan
Bonek. Dalam tahap pertama peneliti menggunakan metode survei untuk
mendapat data tentang status sosial ekonomi para suporter, yang
mencakup tingkat pendidikan, status pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat
pendapatan dan kondisi orangtua. Mengingat menggunakan metode
kuantitatif maka subjek yang diselidiki jumlahnya cukup besar, yaitu 500
suporter yang diambil secara acak ketika menyaksikan persebaya
bertanding di kandang. Pengumpulan data dalam tahap tersebut dilakukan
menggunakan angket.
Setelah penelitian tahap pertama selesai dilakukan maka
dilanjutkanstudi tahap kedua dengan metode kualitatif. Tujuan dalam
penelitian tahap kedua ini adalah untuk mengungkap karakteristik dasar
dari kerusuhan suporter, faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya
kerusuhan dan pola terjadinya kerusuhan suporter. Ada dua fase dalam
metode kualitatif yang digunakan, yaitu preliminary study dan field study.
Observasi lapangan serta Focus Group Discussion (FGD) menjadi pilihan
strategi untuk mengumpulkan data bertalian dengan tindak kerusuhan
suporter sepakbola.
Pada kesempatan ini penulis akan mencoba menganalisis prosedur
penelitian di atas. Dalam desain penelitiannya, Maksum (2010)
menyatakan bahwa peneliti menggunakan sequential explanatory design
dari Creswell (2003) yang bersifat dominan-kurang dominan, yaitu
menempatkan metode kualitatif lebih menonjol dibanding kuantitatif.
Prosedur tersebut akan sedikit berbeda dari tujuan awal pengembangan
sequential explanatory design dari Creswell (2010). Ilmuan yang
mengembangkan model tersebut menyatakan bahwa dalam sequential
explanatory design tersebut prioritas lazimnya diberikan pada data
kuantitatif (Creswell, 2010; Creswell at al, 2010). Namun, penelitian
Maksum (2010) melakukan sebaliknya, yaitu memberikan bobot dan
prioritas pada kualitatif. Apa yang dilakukan oleh Maksum (2010) dalam
penelitiannya patut diapresiasi karena ia melakuan perubahan bobot atau
prioritas untuk dapat menjawab secara mendalam masalah yang ada di
lapangan.
Desain III: Kuantitatif sebagai komplementar kualitatif
Desain tersebut merupakan kebalikan dari desain sebelumnya
(desain II). Desain III digunakan ketika peneliti menghendaki agar metode
kuantitatif dimanfaatkan untuk menguji secara luas penemuan yang
dihasilkan dari metode kualitatif. Morse (2010) memberikan notasi seperti
berikut . Penjelasan tanda anak panah dan huruf besar atau
kecil sama seperti pada desain sebelumnya. Tashakkori & Teddlie (2010)
membuat notasi dominan-kurang dominan yang berurutan (sequential)
sebagai berikut KUAL/KUAN. Steckler at al., (1992: 5) mengajukan model
3 yang ia sebut dengan “quantitative methods are used to embellish a
primarily qualitative study”
Rancangan yang lebih lengkap diberikan oleh Creswell (1999;
2010) dan Creswell at al (2010). Pakar mixed methods tersebut menyebut
rancangannya dengan istilah sequential exploratory design
Berbeda dengan sequential explanatory design yang lebih tepat
untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hubungan, fokus utama
sequential exploratory design adalah untuk mengeksplorasi fenomena
(Creswell, 2010; Creswell at al, 2010). Meski begitu, desain di atas juga
melalui dua tahap penelitian, yang prioritas atau bobot lebih besar
diberikan pada kualitatif.Itu sebabnya data kuantitatif dimanfaatkan untuk
membantu dalam menginterpretasikan temuan-temuan kualitatifdalam
tahap pertama.
Rancangan ini lebih bermanfaat ketika seorang peneliti tidak hanya
ingin mengeksplorasi sebuah fenomena namun juga ingin memperluas
temuan-temuan kualitatifnya. Morgan (1998) menyatakan rancangan ini
cocok digunakan ketika menguji elemen-elemen sebuah teori baru yang
muncul dari tahap kualitatif dan bahwa desain ini juga dapat digunakan
untuk mengeneralisasikan temuan kualitatif pada sampel-sampel yang
lebih luas serta berbeda. Creswell (1999) dan Creswell at al (2010)
menjelaskan bahwa sequential exploratory design sering kali dibahas
sebagai desain yang digunakan ketika peneliti membuat dan menguji
instrumen.
Menganalisis prosedur penelitian Maksum (2007) di bagian
sebelumnya serta mempertimbangkan pendapat Morgan (1998), Creswell
(1999) dan Creswell at al (2010) maka apa yang dilakukan oleh pakar
psikologi olahraga tersebut sejatinya adalah aplikasi dari sequential
exploratory design. Meskipun secara eksplisit, jika membaca artikelnya,
iatidak menuliskan mengunakan rancangan sequential exploratory dalam
penelitiannya namun prosedur yang ia gunakan sesuai dengan desain
tersebut.
Tujuan Penggunaan Desain Mix Method Research (skrispi dan tesis)
Terkait dengan pertanyaan di atas, Creswell (2010) menjelaskan
MMR akan berguna ketika metode kuantitatif atau kualitatif secara sendirisendiri kurang mumpuni untuk memahami permasalahan penelitian.
Sebaliknya, di sisi yang lain, penggunaan MMR diyakini dapat
memperoleh pemahaman yang lebih baik dibanding dengan hanya
menggunakan metode tunggal.
Bila mencermati sejarahnya maka tampak bahwa MMR
dikembangkan dengan semangat untuk mendapatkan hasil penelitian
yang lebih memuaskan dibandingkan dengan hanya menggunakan
metode tunggal. Malina (2010: 6) menyatakan “mixed methods research
employ both approaches iteratively or simultaneously to creat a research
outcome stronger than either method individually”. Oleh kerena itu,
penelitian ini secara keseluruhan lebih powerful daripada metode tunggal
(Creswell, 2010).
Creswell (2012: 535) memberikan petunjuk yang mencerahkan
bahwa “You conduct a mixed methodss study when you have both
quantitative and qualitative data and both types of data, together, provide
a better understanding of your research problem than either type by itself.
Mixed methodss research is a good design to use if you seek to build on
the strengths of both quantitative and qualitative data….You also conduct
a mixed methodss study when one type of research (qualitative or
quantitative) is not enough to address the research problem or answer the
research questions”.
Kelebihan Dan Kelemahan Mixed Methods (skripsi dan tesis)
Seperti halnya metode kuantiatif serta kualitatif yang memiliki
kelebihan disatu sisi dan kekurangan di sisi yang lain, MMRpun demikian.
Dengan kesadaran seperti ini maka peneliti dapat mempertimbangkan
saran dari Jones (1997) yang menyatakan bahwa ketika
mengkombinasikan metode maka kita ambil kelebihan atau kekuatan yang
terdapat dalam setiap metode. Pertanyaannya kemudian, apakah
kelebihan dari MMR?
Menurut Teddlie & Tashakkori (2010) MMR memiliki kelebihan
antara lain (1) sanggup menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab
oleh metodologi yang lain, (2) memberikan proses pengambilan simpulan
yang lebih baik atau akurat, (3) memberikan peluang untuk menyajikan
beragam pandangan yang komprehensif. Tidak berbeda jauh Putra (2017)
menyebutkan bahwa beberapa kelebihan MMR antara lain (1)
dimungkinkan mengajukan pertanyaan penelitian yang kompleks, (2)
didapat data yang lebih kaya dan komprehensif, (3) hasil penelitian akan
memliki kredibilitas yang tinggi karena adanya triangulasi.
Meskipun memiliki banyak kelebihan dibanding penggunaan
metode tunggal, Putra (2017) menyatakan bahwa penggunaan MMR juga
memiliki kelemahan. Terkait dengan itu, Morse (2010) memberikan
catatan yang membantu kita. Menurutnya, pada sisi lain, kekuatan
komprehensivitas penggunaan MMR juga dapat dipandang sebagai
kelemahan. Dalam praktiknya peneliti dapat kurang ketat menerapkan
prosedur-prosedur yang ada sehingga data yang diperolehnya menjadi
dipertanyakan.
Penulis yang menganalisis penggunaan MMR menemukan bahwa
terdapat tiga kelemahaan dalam metode tersebut, antara lain (1)
dibutuhkan pengetahuan prasayarat yang baik dan mendalam terkait
dengan metode kuantitatif serta kualitatif karena keduanya digunakan
dalam satu penelitian, (2) diperlukan pengambilan banyak data dalam
penelitiannya, (3) menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam proses
penelitiannya. Morse (2010) mengingatkan bahwa menggunakan MMR
menimbulkan ancaman serius terhadap validitas penelitian karena asumsiasumsi dasar dari kedua metode rawan dilanggar ketika memadukan atau mengkombinasikannya
Prinsip Rancangan MMR (skripsi dan tesis)
Ilmuwan berpengaruh, Morse (2010), mengeluarkan empat prinsip
dalam MMR. Namun dalam bagian ini, penulis hanya memberikan dua
prinsip yang kemudian penulis kaitkan dengan konteks olahraga. Pertama,
mengenali arah teoretis proyek penelitian. Semua proyek penelitian
memiliki tujuan akhir berupa penemuan ataupun pengujian. Cara utama
yang ditempuh peneliti dalam mengkaji secara tuntas tema penelitian di
sebut dengan arah teoretis. Arah teoretis tersebut dapat berciri induktif
(untuk tujuan penemuan) atau deduktif (untuk tujuan pengujian).
Arah teoretis induktif adalah ketika peneliti bekerja dengan tujuan
untuk menemukan jawaban, misalnya, Kenapa pelatih yang satu lebih
sukses dibanding dengan pelatih yang lain? Apakah yang membuat
seorang atlet lebih berprestasi dibanding dengan atlet lainnya? Faktor apa
yang menyebabkan itu terjadi? Seluruh arah induktif tidak berubahah
meskipun terdapat bagian-bagian kecil dalam penelitian yang berusaha
untuk melakukan konfirmatoris seperti dalam arah deduktif.
Jikalau semangat utama penelitiannya adalah untuk menguji suatu
teori atau hipotesis, untuk menjawab seberapa besar, untuk menentukan
hubungan dan tujuan sejenis lainnya maka arah teoretisnya berciri
deduktif. Pertanyaan yang biasa diajukan dengan arah teoretis seperti ini
antara lain: Apakah ada perbedaan kemampuan motorik antara anak yang
tinggal di daerah pesisir dengan di gunung? Apakah terdapat hubungan
antara gaya kepemimpinan pelatih dengan disiplin atlet? Sekali lagi,
meskipun arah utama teoretisnya adalah berciri deduktif namun dalam
penelitianya, seorang peneliti dapat memasukkan arah induktif untuk
mendapat pemahaman yang lebih komprehensif. Misalnya, bertalian
dengan budaya hidup masyarakat, kebiasaan masyarakat dalam
beraktivitas fisik, dan konstruk-konstruk lain yang relevan.
Kedua, menyadari akan dominasi yang ada dalam proyek
penelitian. Dalam rancangan mixed methods kita akan menemui istilah
dominan (dominant) seperti yang digunakan Morse (2010) serta
Tashakkori & Teddlie (2010) atau prioritas (priority) dari Morgan (1998)
yang menunjukkan tentang kadar atau bobot dalam desain penelitian.
Kesadaran akan bobot tersebut menjadi penting agar proyek penelitian
dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerancuan dalam
praktiknya.
Morse (2010), Creswell (2010; 2012), dan Creswell at al (2010)
memberikan notasi huruf besar dan kecil untuk menunjukkan metode
mana yang lebih dominan atau yang memiliki bobot (weighting) lebih
tinggi. Ketika peneliti menggunakan metode kualitatif lebih dominan
sedangkan kuantitatif sebagai suplementer maka peneliti dapat
memberikan notasi KUAL + kuan atau . Sebaliknya, ketika
metode kuantitatif lebih dominan dibanding dengan kualitatif maka kita
dapat memberikan notasi KUAN + kual atau .
Mixed Methods Research (MMR) (skripsi dan tesis)
Mixed Methods Research (MMR) yang berlandaskan paradigma
pragmatism mempunyai penyebutan istilah yang sangat beragam.
Banyaknya istilah yang diberikan oleh pakar membuktikan bahwa metode
tersebut mengalami perkembangan. Putra (2017) yang menganalisis dan
mensintesiskan penggunaan istilah metode ini menemukan delapan istilah
berbeda yang digunakan oleh ilmuwan. Misalnya, mixing methods, mixed
methods research or called mixed research, blending quantitativequalitative, multimethods, convergence, integrated, andcombined.
Meskipun sangat beragam namun MMR dipandang lebih umum
digunakan oleh peneliti. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh
Collins, Onwuegbuzie, and Jiao (dalam Johnson, Onwuegbuzie & Turner,
2007: 118) yang menyelidiki 496 artikel dari lintas disiplin ilmu dan
menemukan bahwa “Mixed methods research has become the most
popular term used to describe this movement”.Dengan dasar itu maka
istilah yang digunakan dalam artikel ini adalah Mixed Methods Research
(MMR). Pertanyaannya sekarang, apakah yang dimaksud dengan MMR?
Brannen (2005: 4) menyatakan “mixed methods research means
adopting a research strategy employing more than one type of research
methods.” Pakar yang lain, Creswell (2010) menyebutkan MMR
merupakan pendekatan yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan
bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Johnson (2014: 1) memberikan
definisi yang komprehensif bahwa “Mixed methods research (also mixed
research or mixed methodology) is the type of research in which a
researcher or team of researchers mixies or combines qualitative and
quantitative research, philosphie/paradigms, methodologies, methods,
techniques, approaches, concepts or language into a single research
study”. Johnson, Onwuegbuzie & Turner (2007: 129) dalam tulisannya
yang mengupas tentang definisi MMRsampai pada simpulan “mixed
methods research is an intellectual and practical synthesis based on
qualitative and quantitative research”.
Putra (2017) yang menganalisis dari karakteristik MMR
mendefinisikannya sebagai penerapan dua metode (kuantitatif dan
kualitatif) dalam satu penelitian yang dilakukan secara berurutan maupun
bersamaan dengan tujuan untuk memahami lebih mendalam tentang
fenomena yang dikaji. Dalam artikel ini penulis akan merevisi definisi
sebelumnya dan mengaitkannya dengan konteks olahraga. MMR dalam
tulisan ini dipahami sebagai pengabungan dua metode (kuantitatif dan
kualitatif) dalam satu proses penelitian yang dilakukan secara berurutan
atau bersamaan dengan tujuan untuk memahami lebih komprehensif serta
mendalam tentang fenomena keolahragaan yang dikaji
Sifat dan Definisi Penelitian Kualitatif (skripsi dan tesis)
Penyelidikan dan Penetapan dalam Wawancara (skripsi dan tesis)
Pewawancara bisa melakukan tindak lanjut poin tertentu atau dengan kata-kata tertentu yang diungkapkan oleh partisipan. Partisipan menjadi lancar jika dimintai untuk menceritakan mmengenai sebuah kisah, merekonstruksi pengalaman yang mreka alami, speerti hari, perasaan, atau insiden mreka mengenai sebuah penyakit.
Jenis Pertanyaan Dalam Wawancara dan Hal yang Terkait (skripsi dan tesis)
Lama dan Pemilihan Waktu Wawancara (skripsi dan tesis)
Teknik Analisis Komparatif Konstan (Constant Comparative Analysis) (skripsi dan tesis)
Dalam tahap ini terdapat 2 kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti, yakni mencatat kejadian dan memberikan komentar mengenai catatan tersebut. Dalam proses penelitian setiap kejadian yang releven dengan masalah penelitian baiknya dicatat oleh peneliti, meskipun kejadian itu terjadi berulang kali. Dari hasil pencatatan itu peneliti bisa melakukan perbandingan (dimensi, kondisi ketika berlangsungnya kejadian, konsekuensi, serta hubungan dengan kategori yang lain) secara terus menerus sampai peneliti bisa menemukan ciri-ciri kategori teoritis.
Dalam tahap inilah peneliti memperbandingkan kejadian-kejadian yang telah ada lalu dari kejadian itu muculah kategori-kategori. Contohnya seorang peneliti menemukan kategori penolakan tentang program KB kepada masyarakat pedesaan, sedangkan untuk kategori penerimmaan program KB terdapat di masyarakat perkotaan. Lalu selanjutnya peneliti memaddukan ciri tiap-tiap kategori, contohnya penolakan masyarakat desa yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, kelompok agamis, pasangan yang baru saja menikah, sedangkan kelompok masyarakat desa yang kerjanya sebagai pegawai dan guru cenderung dapat menerima KB. Itu artinya pada tahap inilah peneliti dituntuk mencari ciri-ciri kategori secara rinci sehingga data yang diperoleh dalam penelitian bisa dianalisa lebih mendalam.
Dalam tahap ini lebih banyak dilihat dari bagaimanaya peneliti membatasi lingkup sekian banyaknya teori sederhana yang terbentuk melalui tahap sebelumnya, lalu digeneralisasikan ke dalam arus teori yang relevensinya lebih besar.
Jika seorang peneliti sudah yakin kalau kerangka analisisnya bisa membentuk teori subtantif yang sistemmatik, maka hal itu merupakan pernyataan yang akurat dengan alasan mengenai permasalahan-permasalahan yang dikaji dan bisa dipahami oleh orang lain yang mempunyai minat dengan hasil penelitian tersebut.
Teknik Analisis Taksonomik (Taksonomic Analysis) (skrispi dan tesis)
Model teknik analisis domain menghasilkan analisis yang sifatnya umum, namun belumm terperinci dan sifatnya masih menyeluruh. Jika yang dimau adalah sebuah hasil analisis yang berfokus pada suatu domain ataupun sub-domain tertentu maka suatu penelitian akan menjadi lebih tepat jika memakai analisis Taksonomik. Melalui Analisis Taksonomik, maka analisis akan berfokus pada domain tertentu, setelah itu memilih domain tersebut untuk dijadikan sub-domain dan bagian-bagian yang lebih terperinci dan khusus yang memiliki rumpun yang serup
Teknik Analisis Komparatif Konstan (Constant Comparative Analysis) (skripsi dan tesis)
Dalam tahap ini terdapat 2 kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti, yakni mencatat kejadian dan memberikan komentar mengenai catatan tersebut. Dalam proses penelitian setiap kejadian yang releven dengan masalah penelitian baiknya dicatat oleh peneliti, meskipun kejadian itu terjadi berulang kali. Dari hasil pencatatan itu peneliti bisa melakukan perbandingan (dimensi, kondisi ketika berlangsungnya kejadian, konsekuensi, serta hubungan dengan kategori yang lain) secara terus menerus sampai peneliti bisa menemukan ciri-ciri kategori teoritis.
Dalam tahap inilah peneliti memperbandingkan kejadian-kejadian yang telah ada lalu dari kejadian itu muculah kategori-kategori. Contohnya seorang peneliti menemukan kategori penolakan tentang program KB kepada masyarakat pedesaan, sedangkan untuk kategori penerimmaan program KB terdapat di masyarakat perkotaan. Lalu selanjutnya peneliti memaddukan ciri tiap-tiap kategori, contohnya penolakan masyarakat desa yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, kelompok agamis, pasangan yang baru saja menikah, sedangkan kelompok masyarakat desa yang kerjanya sebagai pegawai dan guru cenderung dapat menerima KB. Itu artinya pada tahap inilah peneliti dituntuk mencari ciri-ciri kategori secara rinci sehingga data yang diperoleh dalam penelitian bisa dianalisa lebih mendalam.
Dalam tahap ini lebih banyak dilihat dari bagaimanaya peneliti membatasi lingkup sekian banyaknya teori sederhana yang terbentuk melalui tahap sebelumnya, lalu digeneralisasikan ke dalam arus teori yang relevensinya lebih besar.
Jika seorang peneliti sudah yakin kalau kerangka analisisnya bisa membentuk teori subtantif yang sistemmatik, maka hal itu merupakan pernyataan yang akurat dengan alasan mengenai permasalahan-permasalahan yang dikaji dan bisa dipahami oleh orang lain yang mempunyai minat dengan hasil penelitian tersebut.
Model Analisis Domain (Domain Analysis) (skripsi dan tesis)
- Menentukan pola hubungan semantik tertentu atas dasar fakta atau informasi yang telah tersedia di catatan harian peneliti lapangan.
- Mempersiapkan kerja analisis domain.
- Menentukan kesamaan data dari catatan harian peneliti lapangan.
- Melakukan pencarian konsep induk serta kategori simbolis dari domain tertentu yang ada kesesuaian dengan pola hubungan semantik.
- Menyusun daftar secara keseluruhan domain dari semua data yang tersedia.
Model Analisis Interaktif Miles & Huberman (skripsi dan tesis)
Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan yang terdiri atas 2 bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Pengertian catatan deskriptif yaitu catatan alami, (merupakan catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialammmi sendiri oleh peneliti tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialaminya). Catatan reflektif adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta tafsiran peneliti mengenai apa penemuan yang dijumpai. Selain itu merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya.
Selanjutnya sesudah data terkumpul dibuat reduksi data, untuk menentukan data yang relevan dan mempunyai maka, memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya melakukan penyederhanaan serta menyususn secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil penemuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang direduksi. Sedangkan untuk data yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian dibuang. Atau dengan kata lain reduksi data dipakai untuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting danmengorganisasikan data. Dengan begitu maka akan mempermudahkan peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan.
Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, supaya peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi secara baik dan menyeluruh dan juga bagian-bagian tertentu dari hasil peneltian. Maka dari itulah peneliti harus membuat naratif, grafik atau matrik untuk mempermudah penguasaan data atau informasi tersebut. Dengan cara seperti itu maka peneliti bisa tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang bisa membosankan. Hal seperti ini dilakukan karena data yang tersususun kurang baik dapat mempengaruhi peneliti dalam mengambil kesimpulan yang memihak dan dalam bertindak secara ceroboh, dan tidak mendasar. Mengenai display data harus dissadari sebagai bagian di dalam analisis data.
Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, sesudah data telah terkummpul memadai maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat diperoleh kesimpulan akhir.
Model (skripsi dan tesis)
Pemodelan (Santosa, 2005) Model dapat digunakan untuk menampilkan,
mengeksplorasi, dan menjelaskan data proyek. Menciptakan sebuah model adalah untuk menunjukkan hubungan antara berbagai item dalam
sebuah proyek, misalnya: menggunakannya untuk mendemonstrasikan teori yang sedang dibangun, isu permasalahan dalam sebuah kerja tim, atau
bagaimana mendukung data dengan dugaan/hipotesa awal. Model yang diperoleh merupakan visualisasi dari konsep-konsep yang hubungannya dicari dan akan makin jelas setelah dianalisis
Analisis N Vivo (skripsi dan tesis)
Penilaian Good Corporate Governance (GCG) (skripsi dan tesis)
Good Corporate Governance (GCG) menurut SE BI
No.13/24/DPNP/2011 Penilaian faktor GCG merupakan penilaian
terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsipprinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan
Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum
dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha
Bank.
Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan
analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang
terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi
relevan untuk mendukung analisis terhadap struktur, proses dan
hasil dari tata kelola dan keterkaitannya antara satu sama lain.
Dalam melakukan penetapan peringkat faktor GCG, hasil penilaian
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG bagi Bank Umum hanya
merupakan salah satu sumber penilaian faktor GCG Bank dalam
penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima)
peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4,
dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil
mencerminkan penerapan GCG bank yang lebih baik
Penilaian profil risiko (skripsi dan tesis)
Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap
risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat
risiko dalam operasional bank. Jenis risiko yang wajib dinilai terdiri
atas 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko
operasional, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko
hukum, dan risiko reputasi (Fitriana,dkk). Berikut adalah penjelasan
dari masing-masing jenis risiko sesuai denga surat edaran Bank
Indonesaia No.13/24/DPNP/2011.
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak
lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit
umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya
bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer),
atau kinerja penyedia dana (borrower). Risiko Kredit dapat meningkat
antara lain karena terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur,
wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha
tertentu
Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening
administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari
kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasar
meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko
ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik
dari posisi trading book maupun posisi banking book. Penerapan
Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan komoditas wajib
diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan
Anak. Cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada
ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar.
Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus
kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan,
tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko
Likuiditas disebut juga risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity
risk) dan risiko likuiditas pasar (market liquidity risk).
Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan
dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,
kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang
mempengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat
disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan
kejadian eksternal.
Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan
hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat
timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan
yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya
syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.
Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank
dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan
stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan
bisnis. Sumber Risiko Stratejik antara lain ditimbulkan dari
kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam
perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan
kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak
mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan
antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran
hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku
umum.
Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat
kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif
terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam
mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung
(below the line) dan bersifat langsung (above the line).
Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan indikator
risiko kredit dan risiko likuiditas saja sebagai proxy dari rofil risiko
karena pada 2 jenis risiko ini yang datanya dapat diakses sedangkan
kedelapan risiko yang lain tidak digunakan karena minimnya
ketersediaan data
Kesehatan Bank (skripsi dan tesis)
Kesehatan Bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait,
baik pemilik, manajemen, masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah
dalam hal ini Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan perbankan,
karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk
terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Triandaru dan Budisantoso
(2008:51) kesehatan bank dapat diartikan kemampuan suatu bank untuk
melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu
memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang
sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.
Sedangkan pengertian Kesehatan Bank Menurut Veithzal Rivai
(2007:118) kesehatan bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsifungsinya dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan bank
adalah kemampuan bank dalam memelihara kepercayaan masyarakat,
menjalankan fungsi intermediasi, membantu kelancaran lalu lintas
pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan
berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter
Bank Umum Syariah (skripsi dan tesis)
Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Syariah adalah bank
yang beroperasi dengan tidak berdasarkan pada bunga. Bank syariah juga
dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang
operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan
As-Sunnah. Antonio (2001) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu
Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank
Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank
yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan AlQur’an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah
Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuanketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara
bermuamalat secara Islam
Definisi Bank (skripsi dan tesis)
Hasibuan (2009:2) Bank umum adalah lembaga keuangan,
pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas
pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan
perekonomian. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa Bank merupakan lembaga
keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta
memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dari berbagai definisi bank tersebut
maka dapat dikatakan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang
aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat atau pihak yang memiliki
dana kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian kredit atau
pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana yang dinilai layak serta
memberikan layanan jasa bank lainnya.
Pengertian Kinerja keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut Ikatan Akuntasi Indonesia, kinerja keuangan perusahaan dapat
diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Infoemasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai laporan keuangan seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.
Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan
di manapun, karena kinerja keuangan merupakan cerminan dari kemampuan
perushaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.Selain itu,
tujuan poko organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah
ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang
diharapkan.Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana
formal yang dituangkan dalam anggaran.
Dalam mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, terdapat berbagai
metode dan cara yang dapat dipilih dengan maksud dan tujuan yang hendak
dicapai oleh perusahaan tersebut. Dalam dunia perbankan, pengukuran tingkat kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan.
Seperti yang telah disebutkan diatas, kinerja perusahaan (bank) dapat
diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan, salah satunya dengan menggunakan analisis CAMEL
Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan bank menurut Kasmir
(2004;240) adalah sebagai berikut :
1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan
modal bank pada waktu tertentu.
2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis
kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.
3. Memberikan informasi keungan tentang jumlah modal dan jenis-jenis
modal bank pada waktu tertentu.
4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah
pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam periode tertentu.
6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam
aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.
7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu
periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.
Dengan demikian laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi
keuangan suatu perusahaan juga untuk menilai kinerja manajemen yang akan
menjadi patokan apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan
kebijakan yang telah direncanakan perusahaan dalam bidang manajemen
keuangan
Pengertian Laporan Keuangan Bank (skripsi dan tesis)
Laporan keuangan bank menunjukan kondisi keuangan bank secara
keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang
sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga
menunjukan kinerja manajemen bank selama satu periode.Keuntungan dengan
membaca laporan keuangan ini adalah pihak manajemen dapat memperbaiki
kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya.(Kasmir,
2004:239)
Menurut Fahmi (2011:22) Laporan keuangan adalah :
“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan,
dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang
menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.”
Sedangkan Sutrisno (2007:9) menyatakan bahwa :
“Laporan keuangan itu disusun untuk menyediakan informasi
keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan (manajemen, pemilik, kreditor, investor, pemerintah
dan pihak-pihak lainnya).”
Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan
(asset) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki. Kemudian juga akan tergambar
kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri)
yang dimilikinya. Informasi yang memuat seperti di atas tergambar dalam laporan keuangan yang kita sebut neraca.Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam satu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut.
Informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan bank juga memberikan gambaran tentang arus kas suatu bank yang tergambar dalam laporan arus kas.
Fungsi dan Peran Bank Syariah (skripsi dan tesis)
Bank syariah memiliki fungsi dan peranan yang berbeda dengan bank
konvensional, namun banyak pengelola bank syariah belum memahami fungsi dan peran bank syariah yang sebenarnya.
Menurut Heri Sudarsono (2012;45) fungsi dan peran bank syariah yang
diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) sebagai berikut :
1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana
nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya
maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat
melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan
sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan social, sebagai cirri yang melekat pada entitas
keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk
mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan,
mendistribusikan) zakat serta dana-dana social lainnya.
Produk Bank Syariah (skripsi dan tesis)
Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank
syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Menurut Kasmir (2010;217) , berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut :
1. Al-Wadiah (simpanan)
Al-Wadiah atau dikenal dengan nama titipan ataupun simpanan. Prinsip Al-
Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik
perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan
kapan saja bila si penitip menghendaki.
2. Pembiayaan dengan bagi hasil
Dalam bank konvensional untuk penyaluran dananya kita mengenal istilah
kredit atau pinjaman.Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran
dananya kita mengenal istilah pembiayaan. Jika dalam bentuk konvensional
keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank
syariah tidak ada istilah bunga akan tetapi menerapkan system bagi hasil.
Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan
dapat dilakukan dalam 4 akad, yaitu :
a. Al-musyarakah
Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan
dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko
akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
b. Al-mudharabah
Al-mudharabah adalah adalah akad kerja sama antara dua pihak,
dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain
menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik
modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si
pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si
pengelolalah yang bertanggung jawab.
c. Al-muzara’ah
Al-muzara’ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik
lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada
penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian
tertentu dari hasil panen.Dalam dunia perbankan kasus ini
diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil
panen.
d. Al-musaqah
Al-musaqah merupakan bagian dari al-muzara’ah yaitu penggarap
hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan
menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap
diperoleh dari persentase hasil panen pertanian.Jadi tetap dalam kontek
adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan
penggarap.
3. Bai’ al-Murabahah
Bai’ al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih
dahulu memberitahukan harga poko yang ia beli ditambah keuntungan yang
diinginkan.
4. Bai’ as-salam
Bai’ as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari,
sedangkan pembayaran dilakukan di muka.Prinsip yang harus dianut adalah
harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum
awal pembayaran harus dalam bentuk uang.
5. Bai’ al-istisna’
Bai’ al-istisna’ merupakan bentuk khusus dari akad Bai’as-salam, oleh karena
itu ketentuan dalam bai’ al-istisna’ mengikuti ketentuan dan aturan Bai’assalam.
Pengertian Bai’al-istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli
dengan produsen.Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat
lebih dulu tentang harga dan system pembayaran.Kesepakatan harga dapat
dilakukan tawar-menawar dan system pembayaran dapat dilakukan di muka
atau secara angsuran per bulan atau di belakang.
6. Al-Ijarah (Leasing)
Pengertian Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau ajsa,
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
atas barang itu sendiri.Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh
perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial
lease.
7. Al-Wakalah (Amanat)
Wakal atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian
mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandate ini harus dilakukan sesuai
dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.
8. Al-Kafalah (Garansi)
Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat
pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada
pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan
dengan jaminan seseorang.
9. Al-Hawalah
Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada
orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan
beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau
perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.
10. Ar-Rahn
Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Kegiatan seperti ini
dilakukan seperti jaminan utang atau gadai
Ciri-ciri Bank Syariah (skripsi dan tesis)
Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan Bank Syariah adalah
bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Heri Sudarsono, dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”berikut adalah ciri-ciri bank syariah yang membedakan dari bank konvensional :
1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai
dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang berpotensi sesuai dengan prinsip
syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.
Tinjauan Umum Bank Syariah (skripsi dan tesis)
Bank syariah dikenal juga dengan sebutan bank islam dalam berbagai
media masa, buku maupun dalam pengetahuan public. Hal ini dikarenakan sistem perbankan yang dijalankan bank syariah sesuai dengan ajaran islam. Menurut Heri Sudarsono (2012;29) bank syariah adalah :
“Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta
peredaran uang yang beroprasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip
syariah.Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah
uang sebagai dagangan utamanya.”
Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Pasal 1 Poin 7 dinyatakan Bank Syariah adalah :
“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah.”
Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Poin 13 dinyatakan
Prinsip Syariah adalah :
“Prinsip syariah adalah sistem perjanjian berdasarkan hokum islam antara
bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau kegiatan pembiayaan
usaha, kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara
lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),
pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musharakah), atau
pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan
(ijarah), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang
disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”
Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroprasi
dengan prinsip syariah islam dan bank yang tata cara beroprasinya mengacu
kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Bank yang beroprasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroprasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam
Fungsi dan Peranan Bank (skripsi dan tesis)
Fungsi dan peranan bank menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul
“Dasar-dasar Perbankan”(2010;4) menjelaskan bahwa :
“bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat
yang kelebihan dana dengan masyaraka yang kekurangan dana”.
Secara lebih rinci fungsi dan peranan bank dapat dijelaskan sebagai berikut :
20
1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank
dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan atau Deposito. Bagi bank dana
yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli
dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai
penerima titipan simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk
menyimpan dana apakah dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito.
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga
bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip
syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya
dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang
bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang
kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank,
diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang
telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus
bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman
disertai dengan system bagi hasil sesuai hukum islam.
Kegiatan Operasional Bank Konvensional (skripsi dan tesis)
Bank umum yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan
bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki
berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR baik dalam bidang ragam
pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya.Artinya bank umum memiliki
kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroprasi diseluruh
wilayah Indonesia.
Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :
1. Menghimpun Dana (Funding)
Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari
masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding.Kegiatan
membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis
simpanan. Simpanan sering disebut dengan namarekening atau account.
2. Menyalurkan Dana (Lending)
Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil
dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan
lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui
19
pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama
kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis,
tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula
dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.
Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit
yang diajukan oleh nasabah.Kelayakan ini meliputi berbagai asppek
penilaian. Penerimaan kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya
tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilya bunga kredit
sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama
bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan.
3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (Service)
Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung
kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun
sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan
keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini
memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan
bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan
cenderung negative spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga
kredit).
Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka
akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank
serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal.Disamping itu
juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya.
Jenis Bank (skripsi dan tesis)
Dalam praktiknya perbankan Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis
perbankan seperti yang diatur dalam Undang-undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan.
Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar
Perbankan”(2010;18)Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi,
serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada
luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan
wilayah operasinya.Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi
kepemilikan sahamnya.
1. Dilihat dari Segi Fungsinya
a. Bank Umum
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Sifat
jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan
seluruh jasa perbankan yang ada.Begitu pula dengan wilayah
operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan
keluar negeri (cabang).Bank umum sering disebutkan bank
komersil (commercial bank).
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip
syariah.Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan
BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa
bank umum.
2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya
a. Bank Milik Pemerintah
Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank itu
sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh
keuntungan bank ini dimilki oleh pemerintah pula. Contoh bank
milik pemerintah, antara lain : Bank Mandiri, BRI, BTN dan BNI
b. Bank Milik Swasta Nasional
Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya
dimiliki oleh swasta nasional.Kemudian akte pendiriannya pun
didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian
keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik
swasta nasional antara lain : BCA, Bank Mega dan Bank
Danamon.
c. Bank Milik Koperasi
Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh
perusahaan yang berbadan hukum koperasi.Contoh bank jenis ini
adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
d. Bank Milik Asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri,
baik milik swasta asing atau pemerintah asing.Kepemilikannya pun
jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik
asing antara lain : ABN AMRO bank, Bank of America dan
American Express Bank.
e. Bank Milik Campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan
pihak swasta nasional.Kepemilikan sahamnya secara mayoritas
dipegang oleh warganegara Indonesia. Contoh bank campuran
antara lain : Bank Finconesia, Intern Pacifik Bank dan Bank Sakura
Swadarma.
3. Dilihat dari Segi Status
a. Bank Devisa
Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri
atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara
keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri,
travellers chaque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan
transaksi lainnya. Persayaratan untuk menjadi bank devisa ini
ditentukan oleh Bank Indonesia.
b. Bank non Devisa
Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk
melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat
melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non
devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana
transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.
4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)
Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para
nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan
dua metode yaitu :
1) Menetapka bunga sebagai harga, untukproduk simpanan seperti
giro, tabungan maupun deposito. Demikian pada harga untuk
produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat
suku bunga tertentu. Penentuan harga seperti ini dikenal dengan
istilah spread based.
2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional
(barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya
dalam nominal atau porsentase tertentu. Sistem pengenaan biaya
ini dikenal dengan istilah fee based .
b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)
Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan
harga pokok produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip
Konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk
menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan
lainnya.
Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank
yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut :
1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah)
4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
(ijarah)
5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas
barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa
iqtina)
Tinjauan Umum Bank Konvensional (skripsi dan tesis)
Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat perusahaan,
badan-badan pemerintah, swasta maupun perseorangan dalam menyimpan
dananya dan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan melalui kegiatan
perkreditan dan berbagai jasa yang disediakan. Bank memberikan kebutuhan
pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.
Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998:
“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyatbanyak”.
Menurut Kasmir (2010;2) bank adalah :
“Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana
dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat
serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.
Menurut Malayu Hasibuan (2002;2) yang dimaksud dengan bank adalah:
“bank adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka
yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang.”
Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa pada dasarnya bank
adalah suatu lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari
masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk
pinjaman / kredit
Hubungan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan (Skripsi dan tesis)
Harga berhubungan dengan kepuasan pelanggan. harga dipersepsikan
pelanggan melalui tingkat kewajaran, kesesuaian, keterjangkauan, dan daya
saing harga (Thomas S. Kaihatu, 2015:33). Harga dilihat dari sudut
pandang konsumen, seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yamg dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai dapat didefinisikan sebgai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, jika manfaat yang dirasakan meningkat, maka nilainya akan meningkat pula.
Apabila nilai yang dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan menciptakan kepuasan pelanggan yang maksimal (Tjiptono, 1999). Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Fariza (2008) mengenai analisis faktor-faktor
yang mempengaruhi kepuasan pelanggan GSM Indosat di kota Semarang, hasil penelitiannya menyatakan bahwa harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan.
Hubungan Diversifikasi Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan (skripsi dan tesis)
Assauri (2007:198) menyatakan, diversifikasi produk dilakukan oleh suatu
perusahaan sebagai akibat dilaksanakanya pengembangan produk, sementara produk lama secara ekonomis masih dapat
dipertahankan. Diversifikasi produk merupakan suatu kebijakan dalam strategi
perusahaan untuk memenuhi selera dan kebutuhan konsumen melalui
penganekaragaman produk dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas dan flleksibilitas dengan jalan menciptakan produk atau jasa baru tanpa bergantung pada satu jenis
produk. Diversifikasi produk akan membuat pelanggan percaya berbagai kebutuhan yang di perlukan dapat terpenuhi.
Semakin beragam produk yang ditawarkan semkin besar ketertarikan
pelanggan untuk membeli produk tersebut dan semakin meningkat
kepuasan pelangan terhadap produk
Harga (skripsi dan tesis)
Menurut Tjiptono (2008: 151), dari sudut pemasaran harga merupakan suatu
moneter atau ukuran lain (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan
agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.
Menurt Sumarwan (2003: 303), harga adalah atribut produk atau jasa yang
paling sering digunakan oleh sebagian besar konsumen untuk mengevaluasi
produk.
Menurut Umar Husein (2002), harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan
konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk barang atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawarmenawar atau ditetapkan oleh penjual untuk suatu harga yang sama terhadap seorang pembeli.
Menurut Stanton (2003:24), harga memiliki empat indicator yaitu sebagai
berikut:
a. Keterjangkauan harga
b. Kesesuaian harga dengan kualitas
c. Daya saing harga
d. Kesesuaian harga dengan manfaat
Diversifikasi Produk (skripsi dan tesis)
Menurut Tjiptono (2008 : 132), pengertian diversifikasi adalah sebagai
upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar baru, atau keduanya,
dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas.
Menurut Fitriani, Sarono dan Widodo (2011), pengertian diversifikasi adalah
sebagai upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar baru,
atau keduanya, dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan,
profitabilitas, dan fleksibilitas. Menurut Assauri (2007:198),
diversifikasi produk dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai akibat dilaksanakannya pengembangan produk, sementara produk
lama secara ekonomis masih dapat dipertahankan.
Kotler dan Armstrong (2008) menjelaskan diversifikasi sebagai strategi
pertumbuhan perusahaan dengan cara memulai bisnis baru atau membeli
perusahaan lain di luar produk dan pasar perusahaan sekarang
Too-Big-To-Fail (skripsi dan tesis)
Too-big-to-fail merupakan istilah yang diperkenalkan oleh surat kabar
Wall Street Journal pada tahun 1984. Istilah tersebut digunakan untuk
menjelaskan bank besar di Amerika Serikat yang tidak diperbolehkan untuk
gagal dalam menjalankan bisnisnya oleh regulator. Hal itu karena bank besar
memiliki risiko sistemik yang membahayakan sistem perbankan secara
keseluruhan bahkan terhadap masalah perekonomian negara sehingga selaludibantu oleh pemerintah agar tidak bangkrut.43 Istilah too-big-to-fail menyebar luas dan sering digunakan dibanyak penelitian empirik.
Anggapan inilah yang melatarbelakangi bank yang terlalu besar dan
dominan dalam sebuah industri cenderung lebih mudah mengambil risiko
tinggi dalam berbisnis. Mereka ingin mendapatkan pengembalian yang lebih
besar meskipun membahayakan stabilitas. Bank tersebut menyadari bahwa
mereka akan selalu dibantu oleh pemerintah karena mereka memiliki dampak
sistemik yang serius terhadap sektor perbankan bahkan terhadap perekonomian secara luas.44
Pengertian Ukuran Bank (skripsi dan tesis)
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Renniwaty, “size of
bank atau ukuran bank adalah skala usaha yang dimiliki oleh perusahaan.
Ukuran bank terlihat dari dari jumlah aset atau aktiva perusahaan.”41 Definisi
tersebut dipertegas oleh Ardi dan Lana yang menyatakan “nilai aktiva relatif
lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam
mengukur ukuran perusahaan.” Jadi, didasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran bank adalah skala usaha yang dimiliki oleh bank ditinjau dari sisi aktiva yang dimiliki.
Pengukuran Tingkat Diversifikasi Pendapatan (skripsi dan tesis)
Herfindahl Hirschman Index (HHI) digunakan untuk mengukur seberapa
besar diversifikasi sumber pendapatan yang dilakukan oleh bank. Rumusan
Herfindahl Hirschmann Index (HHI) dalam penelitian ini mengikuti Stiroh
dan Rumble39 yang rumusnya diadopsi dan dimodifikasi oleh Molyneux dan
Yip sehingga lebih tepat digunakan untuk mengukur tingkat diversifikasi bagi
bank syariah di Indonesia.Semakin tinggi nilai HHI, menunjukkan semakin luas lingkup diversifikasi yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan pendapatannya. Sebaliknya semakin rendah nilai HHI semakin terfokusnya sumber pendapatan bank yang menandakan rendahnya tingkat diversifikasi yang dilakukan oleh bank. Nilai nol menunjukkan seluruh pendapatan bank hanya berasal dari satu sumber, sedangkan 0,5 dianggap split
Market Power Theory (skripsi dan tesis)
Teori kekuatan pasar menganggap diversifikasi merupakan cara
yang cukup efektif untuk memperluas pangsa pasar perusahaan pada
kegiatan bisnis yang berbeda, sehingga meningkatkan kekuatan
konglomerasinya. Ketika perusahaan semakin besar kekuatan pasarnya,
maka cenderung memiliki sikap anti kompetisi. Sikap tersebut akan
berdampak pada tingkat konsentrasi industri yang semakin tinggi.
Akibatnya, tingkat persaingan pasar akan berkurang karena terjadinya
dominasi usaha sehingga tujuan perusahan memaksimalkan
pendapatannya akan tercapai dengan mudah.
Agency Theory (skripsi dan tesis)
Teori ini beranggapan bahwa terdapat konflik kepentingan akibat
ketidaksamaan tujuan secara prinsip antara manajer dengan pemilik
perusahaan. Pemilik perusahaan senantiasa menginginkan tingkat
pengembalian dividen yang tinggi, sedangkan manajer berkeinginan
mengejar pertumbuhan perusahaannya lebih dari yang diperlukan oleh
pemegang saham. Manajer cenderung menggunakan laba yang didapatkan sebagai tambahan modal dalam upayanya meningkatkan
pertumbuhan perusahaannya dibanding memberikan keseluruhannya
kepada pemilik perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan terus
berupaya mendiversifikasikan pendapatannya sehingga mampu
meningkatkan pertumbuhan perusahaannya dan juga memberikan return
sesuai dengan yang diharapkan oleh pemegang saham
Pengertian Diversifikasi (skripsi dan tesis)
Mengacu pada pengertian yang didefinisikan oleh Puji Harto,
“diversifikasi merupakan tingkat pengembangan yang dilakukan perusahaan
melalui jumlah perusahaan yang dikelola maupun tingkat segmen usaha yang
dimiliki, minimal dua segmen usaha. Tak jauh berbeda, Pandya dan Rao
mengartikan diversifikasi sebagai “cara perusahaan untuk mengoptimalkan
kinerja perusahaannya dengan memperluas jangkauan usaha bisnisnya dari
bisnis utamanya ke pasar produk lainnya. Sedangkan menurut Heru Satoto,
diversifikasi merupakan strategi yang diterapkan perusahaan untuk menambah produk baru tetapi masih berkaitan dengan produk yang sudah ada (diversifikasi konsentrik) ataupun menambah produk baru yang tidak memiliki
kaitan dengan produk yang sudah ada (diversifikasi horizontal).34
Sederhananya, dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
diversifikasi adalah cara perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja
perusahaannya. Perusahaan mengembangkan jumlah perusahaan yang dikelola
maupun segmen usaha yang dimiliki secara konsentrik maupun horizontal
untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Umumnya, diversifikasi pada
perbankan dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu melalui produk dan layanan
jasa keuangannya, wilayah bisnisnya, dan kombinasi antara wilayah bisnis
dengan garis kebijakan diversifikasinya.35
Meskipun demikian, diversifikasi dalam dunia perbankan seringkali
diartikan kegiatan bisnis bank untuk mendapatkan pendapatan yang berasal
bukan dari sumber tradisional, yaitu pendapatan non bunga (non interest
income). Sedangkan bagi perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan
prinsip syariah, pendapatan yang tidak berasal dari sumber pendapatan
tradisional adalah pendapatan non pembiayaan. Pendapatan non pembiayaan
diperoleh dari service and fee related activitiy dan pendapatan lainnya yang
tidak termasuk kategori pendapatan tradisional (financing income).36
Menurut Hardianto dan Wulandari, sumber pendapatan yang berasal dari
service and fee related income digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu:
1. Kelompok aktivitas jasa keuangan, yaitu pendapatan wakalah, kafalah,
hiwalah, rahn, dan sharf.
2. Kelompok aktivitas agensi, yaitu pendapatan mudharabah muqayyaddah
yang termasuk sebagai kelompok kegiatan agensi
3. Kelompok aktivitas non keuangan, yaitu wadi’ah yad dhamanah yang
termasuk kelompok kegiatan jasa non keuangan.37
Sedangkan sumber pendapatan tradisional bank syariah meliputi:
1. Pendapatan bagi hasil, yaitu pendapatan mudharabah dan musyarakah.
2. Pendapatan jual beli, yaitu pendapatan murabahah, istishna, dan salam.
3. Pendapatan sewa menyewa, yaitu pendapatan ijarah.
4. Pendapatan utama lainnya
Teori Charter Value (skripsi dan tesis)
Dikutip dari Noreen dkk, teori charter value yang dibuat oleh Marcus
pada tahun 1984 menjelaskan bahwa bank senantiasa menahan ekstra modal
untuk mengamankan mereka dari penurunan stabilitas dan menangani risiko
kegagalan usaha. Teori ini juga meramalkan bahwa bank akan menghadapi
kerugian atas pendapatannya di masa yang akan datang jika kebangkrutan
terjadi dan dampak kerugian tersebut menerpa banyak pihak termasuk para pemegang saham. Oleh karena itu, bank akan mempertahankan modal yang dimilikinya melebihi modal minimum yang disyaratkan
Pengertian Capital buffer (skripsi dan tesis)
Fikri dan Erman mendefinisikan capital buffer sebagai “selisih antara
rasio modal yang dimiliki oleh bank dengan rasio modal minimum yang
dipersyaratkan oleh pengambil kebijakan”.29 Tak jauh berbeda, Wibowo
mengartikan capital buffer sebagai “selisih antara rasio modal yang dimiliki oleh bank dengan kebutuhan modal minimum yang dipersyaratkan yang digunakan sebagai ukuran kekuatan modal bank dalam meredam risiko yang dapat mengancam stabilitas bank.”30 Oleh sebab itu, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa capital buffer adalah modal penyangga yang berasal dari kelebihan modal yang dimiliki oleh bank atas ketentuan modal minimal yang disyaratkan oleh pengambil kebijakan didasarkan pada profil risiko yang dihadapi oleh bank.
Capital buffer berfungsi untuk menyerap kerugian akibat munculnya
risiko sistemik yang tidak diharapkan. Umumnya, risiko tersebut berasal dari
krisis keuangan ataupun instabilitas kondisi politik suatu negara. Dengan capital buffer yang memadai, operasional kegiatan bisnis bank secara keseluruhan tidak mudah terganggu dan dapat terus berjalan dalam berbagai kondisi ekonomi yang berbeda-beda.
Pengukuran Tingkat Kompetisi (skripsi dan tesis)
Salah satu cara untuk mengukur seberapa ketat suatu tingkat persaingan
adalah dengan menggunakan indeks Lerner. Indeks Lerner dianggap lebih
mampu dalam mengukur persaingan dibandingkan dengan Panzar-Rosse Hstatistic.
Hal tersebut dikarenakan Panzar-Rosse H-statistic baru efektif
digunakan ketika mengukur kompetisi dalam jangka waktu yang panjang.
Indeks Lerner sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam
menjual layanan dan produknya dengan harga di atas biaya marginalnya.26
Indeks Lerner mencerminkan tingkat kompetisi di sebuah industri
perbankan dalam tiga kategori besar yaitu:
1. Pasar persaingan sempurna yang dicirikan nilai elastisitas permintaan
yang tinggi, nilai Indeks Lerner akan mendekati nol.
2. Pasar monopoli yang dicirikan dengan nilai elastisitas pasar nol atau
mendekati nol, nilai Indeks Lerner akan konvergen ke infinity (tak
terhingga).
3. Pasar persaingan monopolistik jika kondisi pasar berada diantara kedua
struktur pasar di atas
Structure Conduct Performance (skripsi dan tesis)
Structure conduct performance adalah model yang dibuat oleh
Mason pada tahun 1939 untuk menjelaskan hubungan struktur, perilaku
dan kinerja suatu perusahaan.. Kemudian model ini dikembangkan oleh
Bain pada tahun 1950. Teori ini menjelaskan bahwa semakin sedikit bank
dalam suatu pasar perbankan umumnya akan menyebabkan perilaku
bank yang kurang kompetitif. Perilaku bank tersebut akan memfasilitasi
bank-bank untuk bersekongkol dengan pesaing mereka sehingga akan
meningkatkan harga dan mengurangi level output yang mengakibatkan
semakin rendahnya kepuasan konsumen. Di sisi lain, kompetitifnya pasar
akan menghasilkan efisiensi outcome yang setara dengan biaya marginal.
Maka, peningkatan jumlah bank dalam suatu pasar akan menghasilkanperilaku yang lebih kompetitif. Bank akan menurunkan tingkat
pengembalian (return rate) sehingga kepuasan konsumen meningkat.
Risk-Shifting (skripsi dan tesis)
Dikutip dari Berger dkk, paradigma risk-shifting yang dibangun oleh
Stiglitz dan Weiss pada tahun 1981 beranggapan bahwa semakin
kompetitif persaingan antar bank akan membuat tingkat pengembalian
yang diminta oleh bank terhadap nasabah pembiayaannya akan lebih
rendah sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan
moral hazard dan adverse selection.24 Dengan kata lain, rendahnya
tingkat persaingan akan berakibat bank cenderung membebankan tingkat
pengembalian (return rate) yang tinggi. Dampaknya, nasabah bank akan
kesulitan untuk melunasi pinjaman. Bahkan buruknya, nasabah akan
mengalami masalah gagal bayar sehingga bank berpotensi mengalami
instabilitas.
Franchise Value (skripsi dan tesis)
Franchise value atau charter value hypothesis pertama kali
diperkenalkan oleh Keeley pada tahun 1990. Keeley merupakan tokoh
pelopor pandangan competition-fragility. Hipotesis franchise value yang
dibuatnya mempunyai peran dominan terhadap pandangan competition fragility.
Hipotesis ini beranggapan bahwa bank yang berada dalam
lingkungan yang kurang kompetitif akan sangat diuntungkan karena
bank dapat menikmati manfaat dari kekuatan pasar dan nilai waralaba
yang dimilikinya serta dapat menghindari pengambilan risiko yang
berlebihan untuk memberikan imbal hasil bagi nasabah depositonya.21
Menurut Berger dkk, manfaat franchise value hanya ada ketika
usaha bisnis bank masih berlangsung sehingga bank mencoba untuk
menghindari kebangkrutan agar tak kehilangan nilai waralabanya.22 Oleh
karena itu, franchise value yang semakin tinggi mengurangi insentif bank
untuk mengambil risiko yang berlebihan. Bank membatasi pengambilanrisiko yang agresif sehingga bank seringkali menjadi konservatif untuk
melindungi franchise value yang mereka miliki. Bank cenderung
berperilaku sangat hati-hati dengan menahan modal dan mengurangi
risiko diversifikasi yang berkontribusi terhadap stabilitas bank
Pengertian Kompetisi (skripsi dan tesis)
Menurut Whish dan Bailey, “kompetisi adalah sebuah perjuangan atau
pertarungan untuk superioritas, dan di dunia komersial arti kompetisi adalah
sebuah usaha untuk menyesuaikan bisnis di suatu pasar. Kompetisi juga bisa
diartikan sebagai proses persaingan bisnis antar perusahaan yang berjuang
mendapatkan pelanggan sepanjang waktu”.18 Tidak jauh berbeda, Januar dkk
mendefinisikan kompetisi sebagai “kondisi saling berjuang antara dua
individu atau beberapa kelompok untuk memperebutkan objek yang sama.”
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kompetisi merupakan proses
perjuangan perusahaan-perusahaan untuk memperebutkan objek yang sama
agar dapat menyesuaikan bisnisnya dan mencapai superioritas dalam suatu
pasar.
Berkaitan dengan kompetisi, terdapat dua jenis pasar, yaitu pasar
kompetisi sempurna dan pasar kompetisi tidak sempurna. Pasar kompetisisempurna, memiliki ciri adanya banyak penjual dan pembeli, serta harga yang
ditentukan oleh kekuatan pasar. Kondisi yang berlaku dalam pasar ini adalah
para pelaku pasar bebas untuk keluar atau masuk pasar, jenis barang
homogen, serta tidak adanya biaya transaksi maupun biaya transportasi.
Sementara itu, pasar kompetisi tidak sempurna merupakan semua jenis pasar
yang sifatnya berlawanan dengan kompetisi sempurna, yaitu monopoli dan
monopsoni, oligopoli, dan kompetisi monopolistik.
Dalam industri perbankan syariah, kompetisi yang terjadi bertujuan
untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Biasanya, persaingan
antar perbankan syariah terjadi melalui penentuan tingkat pengembalian
(return rate) baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran dana. Selain
itu, persaingan antar bank syariah juga dapat melalui promo, iklan, inovasi
produk dan layanan jasa yang diberikan serta teknologi yang digunakan.
Pengukuran Stabilitas Bank Syariah (skripsi dan tesis)
Pihak eksternal bank syariah biasanya kesulitan mengakses informasi yang
detail tentang kondisi kesehatan bank. Informasi yang didapatkan pihak luar
bank syariah sangat sedikit dan terbatas karena adanya asymmetric
information. Oleh sebab itu, metode pengukuran stabilitas bank syariah yang
akurat sangat diperlukan guna mengetahui dan memprediksi secara
menyeluruh tentang kondisi stabilitas suatu bank syariah dalam menjalankan
usahanya saat ini dan di masa yang akan datang.
Menurut Laura dkk, banyak metode yang dapat digunakan untuk
mengetahui kestabilan suatu bank. Namun, metode yang dapat menyimpulkan
dengan akurasi lebih tinggi dan terpercaya dibanding yang lain adalah dengan
melihat Z-score, terlebih jika diterapkan pada bank-bank besar.14 Z-score
sendiri merupakan sebuah pengukuran risiko yang biasa digunakan untuk
mengetahui kemungkinan kegagalan bank dalam menjalankan usahanya di
banyak penelitian empirik perbankan.15 Z-score pertama kali diperkenalkan
oleh Roy pada tahun 1952 yang pada dasarnya diperuntukkan untuk
menganalisis kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada suatu perusahaan.
Formula untuk mencari Z-score ini mengunakan formula yang dibuat oleh
Boyd dkk, menunjukkan bahwa Semakin tinggi Z-score, maka bank syariah semakin stabil. Bank yang memiliki Z-score negatif adalah bank yang bangkrut. Bank yang memiliki Zscore mendekati nol cenderung tidak stabil. Sedangkan bank yang memiliki Z-score jauh lebih tinggi dari angka nol maka memiliki stabilitas yang baik.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stabilitas Bank (skripsi dan tesis)
Menurut Cihack dan Hesse, terdapat empat faktor utama yang
mempengaruhi stabilitas bank, yaitu:
1. Karakteristik bank, yaitu ukuran bank, biaya efisiensi, pembiayaan
yang disalurkan, diversifikasi pendapatan, dan komposisi aset.
2. Kondisi makroekonomi yang meliputi inflasi, tingkat pertumbuhan
ekonomi dan kurs.
3. Kondisi pemerintahan yang meliputi stabilitas perpolitikan,
efektifitas kinerja pemerintahan, kualitas penegak hukum, peraturan
undang-undang dan pengendalian korupsi.
4. Persaingan antar perbankan.
Sementara itu, Khasawneh yang memfokuskan analisisnya terhadap
faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas bank syariah dan konvensional di
kawasan Timur Tengah, memodifikasi model yang dibuat oleh Cihack dan
Hesse. Menurut Khasawneh, stabilitas bank dipengaruhi oleh faktor internal
dan eksternal. Faktor internal meliputi ukuran bank, ekuitas, likuiditas,
diversifikasi pendapatan, dana cadangan dan pembiayaan bermasalah.
Sedangkan faktor eksternal meliputi pertumbuhan ekonomi dan krisis
keuangan.
Lebih lanjut, Wibowo juga memodifikasi model yang dibuat oleh Cihack
dan Hesse. Hal tersebut dikarenakan Wibowo ingin memfokuskan
penelitiannya pada besaran pengaruh variabel independen yang Wibowo
gunakan terhadap stabilitas bank konvensional di Indonesia. Variabel
independen yang digunakan Wibowo yaitu capital buffer, diversifikasi
pendapatan, diversifikasi penyaluran pembiayaan, persaingan antar bank, dan
ukuran bank. 1
Pengertian Stabilitas Bank (skripsi dan tesis)
Pada dasarnya, definisi stabilitas bank dapat diketahui dengan melihat
definisi dari stabilitas sistem keuangan. Hal ini dikarenakan stabilitas sistem
keuangan dengan stabilitas bank memiliki keterkaitan yang sangat kuat.4
Bank memiliki peran penting dan strategis dalam sistem keuangan sehingga
bank selalu menjadi fokus utama regulator dalam membuat kebijakan yang
berhubungan dengan stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan pengertian
stabilitas sistem keuangan yang didefinisikan oleh Bank Indonesia5, Bank
Dunia6 dan Bank Sentral Eropa7, stabilitas sistem keuangan dapat
didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana perantara, pasar dan infrastruktur
pasar keuangan mampu melakukan fungsi intermediasi dengan baik,
mengalokasikan sumber daya secara efisien, menilai dan mengelola risiko
keuangan dengan efektif, dan memiliki daya tahan yang kuat.
Sementara itu, Saksonova dan Solovjova mendefinisikan stabilitas bank
sebagai “kemampuan untuk menjalankan usaha dengan tetap
mempertahankan keberlangsungan usahanya di lingkungan ekonomi yang
berbeda dan tidak menerima dana dari sumber dana eksternal untuk
menjalankan usahanya”.
Sedangkan Beck mengartikan stabilitas bank
sebagai suatu keadaan di mana bank dapat menjalankan fungsi
intermediasinya, seperti menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat,
serta memberikan jasa layanan keuangan secara normal dan efektif.9 Lebih
lanjut, secara sederhana stabilitas bank dapat diartikan sebagai suatu kondisi
di mana bank tidak mengalami gejala kebangkrutan atau instabilitas. Dengan
kata lain, bank yang stabil adalah bank yang memiliki tingkat kesehatan yang
baik dan terbebas dari permasalahan kesulitan keuangan (financial distress).10
Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa stabilitas bank adalah
kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik
dan terbebas dari permasalahan kesulitan keuangan. Bank yang stabil mampu
menilai dan mengelola risiko dengan efektif serta mengalokasikan sumber
dayanya secara efisien. Bank dengan stabilitas yang baik juga memiliki daya
tahan yang kuat sehingga bank dapat mempertahankan kelangsungan
usahanya di lingkungan ekonomi yang berbeda-beda, termasuk ketika
terdapat gangguan ekonomi yang tiba-tiba.
Pengertian Bank Syariah (skripsi dan tesis)
Merujuk pada undang-undang tahun 2008 tentang perbankan syariah,
bank syariah didefinisikan sebagai “bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah”.1 Sedangkan menurut Muhamad,
“bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan
pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta
peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat
Islam”.2 Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank
yang menjalankan usaha pokoknya memberikan layanan jasa dan produk
keuangan yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Meskipun demikian,
bank syariah bukan hanya bank bebas bunga yang sesuai dengan prinsip
syariah, tetapi bank syariah juga memiliki tujuan pencapaian sejahtera.
Menurut Rianto, secara fundamental bank syariah memiliki karakteristik
yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu bank syariah lebih
menekankan pelayanannya kepada kepentingan publik dan merealisasikan
sasaran sosio-ekonomi Islam.
Pembiayaan (skripsi dan tesis)
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian atau
pendanaan kepada nasabah untuk membantu nasabah dalam dalam bentuk
konsumtif atau produktif dengan menggunakan akad yang sesuai dengan
kebutuhannya. Dari kegiatan tersebut, bank syariah dapat memperoleh
penghasilan (income) berupa margin keuntungan, bagi hasil, fee (ujrah), dan
pungutan lainnya seperti biaya administrasi. Pembiayaan merupakan
kegiatan paling dominan di bank syariah. Pembiayaan menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istishna
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
Diversifikasi (skripsi dan tesis)
Diversifikasi atau diversifikasi investasi diartikan sebagai bentuk solusi
untuk menghindari risiko dan memperbesar keuntungan. Dengan
begitu, portofolio dan diversifikasi investasi dilihat sebagai bentuk
menganekaragamkan investasi dengan cara menempatkan dana pada lebih dari satu tempat bisnis atau lebih dari satu sekuritas (Fahmi, 2015: 4).
Konsep diversifikasi sering diilustrasikan dengan perkataan “Jangan
menaruh telur pada satu keranjang” (Don’t put your eggs in one basket).
Karena jika keranjang itu jatuh, maka habislah telur kita. Pada intinya
diversifikasi dilakukan untuk mengurangi risiko (Hanafi, 2012: 259)
Teori Portofolio Markowitz (skripsi dan tesis)
Harry Markowitz adalah salah seorang pakar dalam bidang manajemen
investasi. Teorinya tentang diversifikasi investasi sangat terkenal, yaitu “Don’t
put all your eggs in one baskets (jangan meletakkan telur pada satu keranjang,
tapi letakkanlah pada lebih dari satu keranjang)”. Konsep teori ini dikenal
dengan istilah diversifikasi investasi atau melakukan investasi yang sifatnya tidak terpusat pada satu bidang saja, tapi lebih dari satu bidang dan tidak dilakukan searah. Markowitz juga menyarankan bahwa portofolio efisien (efficient portofolio) sangat perlu diterapkan. Portofolio efisien yang dimaksud
Markowitz adalah melihat pada tingkat imbal hasil (return) paling tinggi yang
mampu untuk dikembalikan (Fahmi, 2015: 57)
Alokasi Sumber daya antar Afiliasi (skripsi dan tesis)
Penciptaan pasar modal internal salah satu motif diversifikasi yang paling
penting (Maksimovic dan Phillips, 2007). Internal Market tidak hanya mendorong terjadinya peningkatan kordinasi dalam perusahaan multi divisi (Chandler, 1977), namun internal market mendorong terjadinya subsidi silang dan investasi internal atau yang disebut dengan pasar modal internal (internal market capital). Weston (1970) berpendapat bahwa, alokasi sumber daya secara internal lebih efisien ketimbang alokasi sumber daya secara eksternal. Bagaimana alokasi sumber daya secara internal lebih efisien dari pada secara eksternal. Maksimovic dan Phillips (2007) berpendapat bahwa di pasar kas internal, aset segmen dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan dana untuk segmen lain, dan arus kas yang dihasilkan oleh satu segmen dapat digunakan untuk mensubsidi investasi dalam divisi-divisi lain dari perusahaan. Baker et.al (2010) berpendapat bahwa internal market capital dapat memberikan keuntungan yang tidak diperoleh dari mekanisme external market capital seperti tingkat suku bunga yang kompetitif,
persyaratan kredit yang lunak, dan penawaran kredit yang bersifat informal.
Selain itu ia menambhakan bahwa kordinasi anta afiliasi mendorong keterbukaan informasi antar afiliasi sehingga memungkinkan untuk meminimalisir resiko investasi.
Selain internal capital market, diversifikasi memungkinkan adanya
penggunaan aset bersama. Menurut Rumelt (1974) perusahaan yang
terdiversifikasi berhubungan akan lebih meningkatkan kinerja perusahaan secara positif ketimbang perusahaan yang diversifikasi yang tidak berhubungan, karena kemampuan serta sumberdaya atau aset dapat digunakan secara bersama-sama di dalam pasar yang berhubungan.
Kuppuswamy and Villalonga (2010) berpendapat bahwa pada masa krisis
keuangan excess value dari perusahaan terdiversifikasi meningkat secara
signifikan dibandingkan dengan perusahaan tunggal, dan diskon diversifikasi
menghilang ketika terjadinya puncak krisis finansial. Mereka mengidentifikasi
dua faktor utama dalam peningkatan tersebut yaitu: (1) efek lebih uang (the moremoney effect) dan (2) efek tepat guna (the smarter-money effect).
Aivazian dan Rahaman (2010) berpendapat bahwa efek lebih-uang (the
more-money effect) mengacu pada kapasitas potensial utang yang tinggi dari
diversifikasi dibandingkan dengan perusahaan terfokus, akibatnya dampak
volatilitas yang relatif rendah pada arus kas. Stein (1997) berargumen bahwa efek tepat guna (the smarter-money effect) merupakan (1) Kemampuan untuk secara efisien mengalokasikan sejumlah modal tertentu di seluruh segmen (winnerpicking), dan (2) kemampuan untuk mendanai proyek-proyek yang berharga dari divisi yang akan menghadapi kendala keuangan yang mengikat sebagai perusahaan tunggal-segmen.
Kuppuswamy dan Villalonga (2010) menjelaskan bahwa perusahaan tidak
selalu menggunakan seluruh kapasitas utang mereka. Sebaliknya, mereka
berusaha untuk mencapai tingkat keseimbangan pembiayaan eksternal. Karena tingkat optimal ini pembiayaan secara signifikan lebih sulit untuk dicapai selama krisis, perusahaan yang terdiversifikasi dapat mengambil manfaat dari kemampuan mereka untuk menjaga keseimbangan pembiayaan mereka. Hal ini, pada gilirannya, akan mengakibatkan peningkatan nilai pada perusahaan terdiversifikasi.
Koordinasi antar Perusahaan Afiliasi (skripsi dan tesis)
Chatterjee dan Wernerfelt (1991) berpendapat bahwa diversifikasi
memudahkan koordinasi pada perusahaan yang memiliki banyak divisi yang
berbeda yang dapat melakukan transaksi secara internal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Mork dan Yeung (1998) diversifikasi berkontribusi dalam peningkatan aset berbasis informasi. Aset berbasis informasi ini merupakan aset yang dapat memberikan keuantungan, dan tidak dapat dijual.
Aset berbasis informasi menciptakan mekanisme internal market menjadi efektif, sehingga diversifikasi mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Aset berbasis informasi dapat berupa kemampuan produksi, kemampuan pemasaran, dan kualitas manajemen (Mork dan Yeung 1998). Selain itu bentuk kordinasi ini akan sangat mendorong pada tingkat efisiensi internal market.
Mekanisme Internal Market (skripsi dan tesis)
Internal market didefinisikan sebagai kegiatan pertukaran aktivitas,
kemampuan, sumber daya, serta modal antar perusahaan afiliasi ( Hitt, Ireland,
dan Hoskisson, 1997, Chatterjee dan Wernerfelt, 1991; Maksimovic dan phillips, 2007).
Claessens, Djankov, Fan, dan Lang (2003) berpendapat bahwa mekanisme
internal market yang tepat pada perusahaan terdiversifikasi dapat mengurangi resiko di setiap pengembangan usaha, serta internal market mendorong kepada stabilitas keuangan perusahaan terutama pada negara-negara yang pasar modal dan keuangan yang kurang berkembang. Namun mereka menambahkan, jika mekanisme internal market tidak berjalan dengan baik justru akan menurunkan kinerja perusahaan. Pembiayaan dan investasi yang berasal dari mekanisme internal market cenderung kurang terawasi dengan baik dibandingkan dengan pembiayaan atau investasi yang berasal dari external capital market, terutama di negara yang kurang bertumbuh pasar keuanganya. Mereka berpendapat bahwa investasi yang berasal dari internal market cenderung beresiko, karena tanpa pengawasan yang baik mereka cenderung menginvestasikan kepada projek yang memiliki resiko yang tinggi.
Hubungan Diversifikasi dan Kepemilikan Pemerintah dengan Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Struktur modal perusahaan merupakan hal penting dalam menunjang
kinerja perusahaan.Pemilihan struktur modal perusahaan tergantung dari
strategi yang digunakan oleh perusahaan. Salah satu strategi yang
digunakan perusahaan adalah strategi diversifikasi. Selain sebagaisumber dana kegiatan struktur modal juga digunakan sebagai salah satu sarana untuk
mengawasi dan mendisiplinkan manajer.
Tujuan perusahaan melakukan diversifikasia dalah to spread risk,
dengan berinvestasi pada beberapa usaha sehingga resikokerugian usaha
dapat ditutup dengan keuntungan usaha lainnya Kurniasari(2009).
Menurut Suwarnidan Pakarningsih(2007) dalam Atami(2012),
diversifikasi perusahaan bertujuan untukmengurangi tingkat resikodengan
tetap memberikan potensi tingkat keuntunganyang cukup.
Penerapan strategi diversifikasi juga memiliki manfaat dalam hal pajak.
Perusahaan dengan strategi diversifikasi dapatmelakukan pengurangan pajak
dikarenakan perusaahaan dapat mengurangi keuntungan suatu segmen
dengan kerugian segmen lainnya. Selain itu perusahaan dapat mengurangi keuntungan dengan adanya bunga hutang.
Berdasarkan coinsurance effectini perusahaan terdiversifikasi dapat
memiliki hutang yang lebih tinggi daripada perusahaan non–diversifikasi Su
(2010). Menurut McConnel, (1990) dalam Su (2010)menemukan bahwa
perusahaan terdiversifikasi menggunakan hutang yang besar
sebagai sumber pendanaan.Su(2010)
menemukan bahwa diversfikasiproduk dapat meningkatkan hutang dan
menghasilkan tax shields
Kepemilikan Pemerintah (skripsi dan tesis)
Undang Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan
Perseroan (Persero), adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang tujuan
utamanya mengejar keuntungan dan modalnya terbagi atas saham dan
sedikitnya 51% saham dimiliki oleh negara. Perusahaan Umum (Perum)
adalah BUMN yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan seluruh
modalnya dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi atas saham
Teori Pecking Order (skripsi dan tesis)
Teori packing order dikemukakan oleh Myers (1984). Menurut
Fetri (2014) berdasarkan teori pecking order, perusahaan menyukai
pendanaan internal karena dana ini tidak dapat menurunkan harga
saham. Jika membutuhkan dana eksternal, perusahaan menerbitkan
hutang terlebih dahulu dan menerbitkan ekuitas sebagai pilihan terakhir
untuk menghindari efek informasi dari penerbitan saham baru. Teori ini
berdasarkan asumsi asimetris dimana manajer lebih banyak tahu tentang
profitabilitas dan prospek perusahaan daripada investor
Teori Trade–Off (skripsi dan tesis)
Menurut Fetri (2014), trade-off theory menyatakan adanya keseimbangan antara manfaat penghematan pajak melalui pendanaan dengan hutang dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi akibat penggunaan hutang. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan cenderung mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan tingkat hutangnya. Menurut Myers dalam Fetri (2014) perusahaan akan menambah hutangnya hingga tingkat tertentu, dimana penghematan pajak dari penambahan hutang sama dengan biaya kebangkrutan
Teori Keagenan (Agency Theory) (skrispsi dan tesis)
Menurut Fetri (2014), teori keagenan merupakan teori yang
menjelaskan hubungan antara pemilik saham (principal) sebagai
pemberi wewenang dengan manajer (agent) sebagai penerima
wewenang. Jensen dan Meckling dalam Kurniasari (2011) menyatakan
bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara principal
dan agent. Principal memberikan wewenang kepada agent untuk
membuat keputusan terbaik atas nama principal. Terdapat pemisahaan
kekuasaan antara pemilik saham dan manajer
Struktur Modal (skripsi dan tesis)
Menurut Martono dan Agus Hardjito dalam Purwitasari (2013) struktur
modal merupakan antara dana jangka panjang yang ditunjukkan oleh hutang
jangka panjang pada modal sendiri. Menurut Riyanto (2013) struktur modal
adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang
dengan modal sendiri. Pada akhirnya struktur modal merupakan gambaran
komposisi sumber dana perusahaan dalam membiayai kegiatan dan aktiva
perusahaan. Manajemen harus dapat menentukan struktur modal yang tepat
dan efisien agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Weston dan
Copeland (1997) dalam Fetri (2014), struktur modal menggambarkan
komposisi hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal
pemegang saham membiayai aktiva perusahaan. Manurut Brigham dan
Houston (2007), penggunaan hutang memiliki beberapa keuntungan dan
kerugian.
Diversifikasi (skripsi dan tesis)
Menurut Harto (2005) dalam Verawati (2012), diversifikasi merupakan
bentuk pengembangan usaha dengan cara memperluas jumlah segmen secara bisnis maupun geografis maupun memperluas market share yang ada atau mengembangkan berbagai produk yang beraneka ragam. Menurut IAI
(2009),Perusahaan terdiversifikasi merupakan unit bisnis strategi yang
menawarkan produk dan jasa yang berbeda. Produk dan jasa dikelola secara
terpisah karena setiap bisnis memerlukan strategi pasar dan teknologi
berbeda. Sebagian besar dari bisnis tersebut diperoleh sebagai unit individual,
dan manajemen pada saat akuisisi dipertahankan. Menurut Lupitasari (2013),
perusahaan dikatakan melakukan diversifikasi apabila memiliki lebih dari
satu segmen.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diversifikasi merupakan
strategi perusahaan dalam mengembangkan usahanya dengan cara menambah segmen, baik yang berhubungan maupun tidak. Terdapat dua pendekatan dalam strategi diversifikasi yaitu strategi diversifikasi-berhubungan dan diversifikasi-tidak-berhubungan.
Diversifikasi-berhubungan adalah diversifikasi yang memiliki
keterkaitan antar unit dan masih berada dalam kelompok industri yang sama,
Universitas Sumatera Utara
sedangkan diversifikasi-tidak-berhubungan merupakan diversifikasi yang
tidak memiliki hubungan dan berada pada kelompok industri yang berbeda
Aisjah (2010).
Bentuk Diversifikasi (skripsi dan tesis)
Pada penelitian Adi (2007), strategi diversifikasi terdiri dari konsentrik,
konglomerat, dan horizontal (David, 1997). Konsentrik adalah usaha menambah produk baru yang mempunyai sinergi dengan produk yang ada dan diperuntukkan untuk pasar yang berbeda. Konglomerat adalah usaha menambah produk baru untuk dijual pada golongan pembeli baru. Horisontal merupakan usaha menambah produk-produk baru meskipun produk tersebut tidak mempunyai hubungan dengan garis produk yang ada, namun diperuntukkan untuk pasar yang sama.
Sementara Hill dan Jones (1998) membagi diversifikasi menjadi
diversifikasi yang berhubungan (related diversified) dan diversifikasi yang tidak berhubungan (unrelated diversified). Dalam bukunya “Strategic Management”, Hill dan Jones (2003) menjelaskan diversifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :
a) Acquiring dan Restructuring
Cara ini dilakukan dengan mengambil alih perusahaan yang tidak sehat.
Perusahaan yang diambil alih dapat berasal dari industri yang berbeda.
Penyehatan perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan mengganti top
manajemen, menjual asset tidak produktif, memperbaiki pilar-pilar keunggulan
kompetilif, dan menerapakan sistem insentif yang tepat.
b) Mentransfer kompetensi
Berdasarkan transfer kompetensi, beberapa strategi diversifikasi antara lain :
– Mentransfer dari perusahaan lama ke yang baru
– Mentransfer dari perusahaan baru ke yang lama
– Meninggalkan keunggulan kompetitif
c) Menciptakan economies of scope
Eonomies of scope terjadi bila beberapa unit bisnis menggunakan sumber
daya yang sama seperti saluran distribusi, R&D, iklan, dan lain-lain.
Pada penelitian Sisca (2007) menjelaskan kategori diversifikasi menurut
Rumelt (1974) antara lain :
Single Business : >95% penghasilan berasal dari unit bisnis tunggal
Dominant Business : antara 70% dan 94% penghasilan berasal dari
unit bisnis tunggal.
Related Constrain : <70% penghasilan berasal dari bisnis dominan;
semua unit bisnis berbagi produk, teknologi dan
kaitan distribusi.
Related Linked : <70% penghasilan berasal dari bisnis dominan;
dan hanya ada keterkaitan terbatas.
Unrelated : <70% penghasilan berasal dari bisnis dominan; unit
bisnis tidak berhubungan dekat.

