Perdebatan Penggunaan Basis Akrual dalam Pemerintah Daerah (skripsi dan tesis)

Berikut ini adalah pendapat penelitian-penelitian yang mendukung basis akrual diterapkan pada sektor publik (Hassan, 2013) yaitu
 (1) basis akrual berhasil digunakan di sektor privat, sehingga basis ini masuk akal jika digunakan di sektor publik.
 (2) Akuntansi akrual memberikan informasi keuangan yang lebih baik untuk dasar akuntabilitas pemerintah. Laporan keuangan dari akuntansi akrual diyakini lebih komprehensif, sederhana dan mudah dimengerti, sulit untuk dimanipulasi, dan lebih dapat dibandingkan dan konsisten (Athukorala dan Reid, 2003)
 (3) Pemerintah akan mampu mengukur kegiatannya misalnya dengan memisahkan antara biaya sekarang dan biaya modal (Athukorala dan Reid, 2003).
 (4) Adopsi pelaporan akrual akan meningkatkan transparansi, baik transparansi internal maupun eksternal (OECD, 1993). Peningkatan transparansi internal akan mendorong kinerja organisasi, salah satunya melalui pengalokasian sumber daya yang lebih baik.
 (5) Basis akrual memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi biaya-biaya dari berbagai kegiatan yang dilakukan, sehingga organisasi dapat lebih efisien, mengalokasikan sumber daya lebih baik dan peningkatan kinerja.
 (6) basis akrual mendukung pengelolaan likuiditas yang lebih baik, memberikan dasar untuk menentukan harga produk dan layanan, dan memberikan informasi untuk mengelola sumber daya. Selain perbedaan sifat seperti yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan pada proses implementasi menyebabkan ada beberapa pihak yang tidak mendukung penggunaan basis akrual untuk organisasi sektor publik.
Hassan (2013) merangkum pendapat dari penelitian yang tidak mendukung penggunaan basis akural yaitu
 (1) perubahan akuntansi akrual selalu terhubung dengan reformasi sektor publik lainnya sehingga harus dilihat sebagai bagian dari reformasi.
(2) Implementasi basis akrual sulit dan mahal. Pelaksanaan akuntansi akrual membutuhkan sistem akuntansi dan teknologi yang rumit. Selain itu, kadang-kadang pemerintah kekurangan personil akuntansi berkualitas yang dapat mengelola sistem.
 (3) Berbeda dengan klaim New Public Management (NPM), dengan menerapkan akuntansi akrual, peran manajerial dan politik dalam lingkungan pemerintahan menjadi kurang jelas.
 (4) Pelaksanaan akuntansi akrual di sejumlah sektor publik menghasilkan laporan keuangan yang justru membingungkan para penggunanya.
(5) Basis akrual, seperti basis akuntansi lain, masih rentan untuk dimanipulasi (Newberry, 2002). Argumen ini juga tidak menyetujui klaim bahwa basis akrual menawarkan transparansi yang lebih besar.
(6) Beberapa bukti penelitian yang menunjukkan bahwa biaya penerapan akuntansi berbasis akrual dan pelaporannya mungkin memiliki biaya yang lebih besar daripada manfaat yang diterima (Jones dan Puglisi, 1997)