Tag: Judul Akutansi

Pelaksanaan tanggungjawab sosial yang menjadi bagian yang terpisahkan dengan operasional perusahaan tersebut ternyata membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan jika mengacu kepada peraturan perundangan yaitu keputusan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara lewat Keputusan Nomor KEP04/MBU/2007 yang merupakan penyempurnaan dari surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana perusahaan dianjurkan untuk menyisihkan sampai 3% dari laba bersih perusahaan, maka beban untuk pelaksanaan tanggungjawab sosial menjadi sangat material. Kinerja Corporate Social Responsibility adalah bentuk keberpihakan stakeholder, yang mana didalamnya mengandung konsekuensi ekonomi (Ulman, 1985) dalam (Lucia, 2013). Tantangan membangun keberlanjutan dalam mengelola bisnis diwujudkan Perusahaan dengan Rencana Induk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Master Plan CSR) yang memuat strategi dan acuan dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan. 29 Strategi kegiatan Corporate Social Responsibility direalisasikan melalui prinsip keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholder inclusivity) dan pembangunan masyarakat (Lucia, 2013). Kegiatan Corporate Social Responsibility untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang disesuaikan oleh kemampuan Perseroan. Realisasi kinerja sosial atau Corporate Social Responsibility dapat berupa beasiswa, bantuan kesehatan, pembangunan sekolah, bantuan perbaikan jalan dan lain-lain. Konsep pengukuran kinerja sosial (social performance) yang dikembangkan Nor Hadi (2011) tersebut mengacu pada kaidah legitimacy dan stakeholder theory, yang mana secara garis besar bahwa eksistensi perusahaan tidak bisa dilepas peran dan fungsi stakeholder internal maupun eksternal (community, supplier, customers, legislators, creditors, environmental, bankers, aquaires, directors, shareholder, employee, marketforce dan lainnya). Konsep dasar yang menjadi pijakan penilaian kinerja sosial (social performance) atas pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholder adalah mengacu pada teori legitimasi dimana dalam teori tersebut memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah” (Deegan, 2004) dalam Ni Kadek dan I Wayan (2017). Ranah yang diukur yaitu, tingkat kepuasan dan/klaim berbagai stakeholder terhadap perusahaan atas berbagai dampak yang dimunculkan, serta sejauh mana tanggung jawab yang dilakukan untuk mengurangi dan meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan. 30 Nor Hadi (2009, 2011) menemukan dimensi tanggung jawab sosial perusahaan meliputi lima dimensi, yaitu (1) lingkungan; (2) energi; (3) community; (4) employee; (5) product; dan (6) bentuk lainnya. Dimensi tanggung jawab kemudian dirumuskan dalam key succes factors for social performance measurement. Dalam ranah pengukuran kinerja sosial perusahaan di bidang community memiliki kewajiban legal yaitu tingkat klaim dari community akibat pelanggaran aturan (legal), hak dan kewajiban, harkat martabat, diskriminasi, eksploitasi masyarakat. Tingkat keberpihakan perusahaan terhadap oengakuan hak, kewajiban, harkat dan martabat, mengeliminasi diskriminasi, dan sejenisnya terhadap masyarakat. Ranah ukuran kinerja sosial perusahaan dalam bidang ekonomi memiliki kewajiban tingkat klaim dari community akibat kurang keberpihakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar, pembukaan lapangan kerja masyarakat sekitar, dan sejenisnya. Tingkat keberpihakan perusahaan dalam meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat setempat dan sejenisnya. Selanjutnya dalam ranah ukuran kinerja sosial perusahaan dibidang ethic adalah tingkat klaim dari masyarakat akibat pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan terkait dngan masyarakat. Tingkat keberpihakan perusahaan dalam menjalankan etika bisnis terkait masyarakat sekitar, dan sejenisnya. Ranah ukuran kinerja sosial perusahaan dalam kewajiban discrionary adalah tingkat klaim masyarakat terhadap perusahaan akibat kurang care, perhatian, keberpihakan manajemen terhadap masyarakat sekitar, dan sejenisnya. Tingkat keberpihakan, perhatian, care manajemen terhadap masyarakat sekitar, dan bentuk sejenisnya. Key succes factors selanjutnya di brokn down berbagai subindikatorsubindikator sehingga ditemukan subindikator lebih rinci dan measurable. Dari sub indikator yang telah measurable, kemudian dibuat instrumen pengukuran dengan menggunakan skala likert dan/atau differential semantik. Instrumen pengukuran yang sudah siap untuk digunakan, selanjutnya disebar kepada responden, yaitu stakeholder baik internal maupun eksternal, untuk dilakukan analisis lebih lanjut. (Nur Hadi, 2011)

“NH Approach” Metodologi berpikir praktik tanggung jawab soaial (social responsibility) berbasis “NH Approach” dijelaskan dalam “Lingkaran Orbit NH Approach”, sebagai berikut : (1) Lingkaran filosofis (orbit pertama) mengandung makna bahwa operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh filosofi hidup pendiri ketika mendirikan usaha. Kontrak kerja antara para pemilik dengan para stakeholder, baik stakeholder internal maupun eksternal bersifat agency, yaitu berdasarkan pada kaidah trade of cost and benefit. Dalam teori agensi bertujuan untuk meningkatkn kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil. Dalam lingkaran filosofis menentukan sikap, tanggung jawab dan responsivitas terhadap masalah sosial dan lingkungan yang dimunculkan. Mereka cenderung apatis dan melakukan hanya sebatas minimal. Lain hal jika didasarkan pada religius, maka akan dilakukan dengan tanggung jawab dan seimbang. (2) Lingkaran ke dua (orbit ke dua), merupakan areal visi dan misi perusahaan yang merupakan harapan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Pada visi dan misi terdapat cita-cita yang ingin dicapai, diamana tertuang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang panjang. (3) Lingkaran ke tiga (orbit ke tiga) merupakan ranah tanggungjawab perusahaan terhadap stakeholder. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal tetapi juga etika dan discrionary, karena menurut teori legitimasi tingkat kinerja sosial perusahaan diukur dengan tingkat klaim stakeholder atas keempat tanggung jawab tersebut. (4) Lingkaran ke empat (orbit ke empat) merupakan rumus strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial (sosial responsibility) yang akan dijadikan metode pelaksanaan (implementasi). Pada level ini perusahaan membuat strategi untuk melakukan pelaksanaan tanggung jawab sosial (social responsibility) yang terlebih dahulu harus melakukan survei lapangan, identifikasi berbagai persoalan, dampak kebutuhan, serta faktor yang lain yang tidak menimbulkan kontra terhadap kondisi masyarakat. (5) Lingkaran ke lima (orbit ke lima) merupakan daerah penentuan stakeholder baik eksternal maupun internal. Sejauhmana pelaksanaan dan manfaat yang sudah dirasakan oleh stakeholder.

Program Corporate Social Responsibility merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustanbility) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (profit centre). Penerapan program Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Menurut Dian dkk (2014) diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Menurut Nor Hadi (2011) implementasi tanggung jawab adalah merencanakan implementasi pelaksanaan tanggung jawab di lapangan. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat dijadikan pijakan dalam mengimplementasikan praktik tanggung jawab sosial, antara lain: (1) sentralisasi, program aplikasi yang tanggungjawab sosial terpusat di perusahaan; (2) desentralisasi, perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan (supporting media); (3) kombinasi, menggunakan pola memadukan antara sentralistik dan desentralistik. Selain itu implementasi tanggungjawab sosial juga dapat dilaksanakan secara self managing yang berarti perusahaan melaksanakan sendiri di lapangan, maupun outsourching pelaksanaan tanggung jawab sosial diserahkan pada pihak ketiga.

Konsep Corporate Social Responsibility memberikan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Crowther David (2008) dalam Nor Hadi (2011) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (social responsibility) menjadi tiga yaitu : (1) sustanbility, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya dimasa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, sustanbility berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang; (2) accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan memperngaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak eksternal (Crowther David, 2008) dalam Dian dkk (2014); (3) Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility yang berhasil menurut Pearce II dan Robinson (2008) dalam Dadang (2011) sebagai berikut: a. Mengidentifikasikan misi jangka panjang yang tahan lama, perusahaan memberikan kontribusi sosial terbesar jika mengidentifikasikan tantangan kebijakan yang penting dan berlangsung lama serta berpartisipasi pada solusinya dalam jangka panjang. b. Mengontribusikan yang telah dilakukan, perusahaan memaksimalkan manfaat dan kontribusi peruahaannya jika perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta mengkontribusikan produk dan jasa yang didasarkan pada keahlian yang digunakan dalam atau yang dihasilkan dari operasi normalnya. c. Mengontribusikan jasa khusus berskala besar, perusahaan memiliki dampak sosial terbesar ketika perusahaan memberikan kontibusi khusus kepada usaha koperasi berskala besar. d. Menimbang pengaruh pemerintah, dukungan pemerintah bagi pertisipasi perusahaan dalam Corporate Social Responsibility atau paling tidak kerelaannya untuk menghilangkan hambatan sehingga dapat memberikan pengaruh positif yang penting. e. Menyusun dan menilai total paket manfaat, perusahaan memperoleh manfaaat terbesar dari kontribusi sosialnya jika memberikan harga pada total paket manfaat.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan sehingga akan menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan Daniri (2008) dalam Devita dan Toto (2013). Profit (keuntungan) merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama setiap kegiatan usaha. Keuntungan sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendpatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. People (masyarakat) menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan merupakan karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Melalui kegiatan sosial perusahaan maka itu dapat dikatakan melakukan investasi masa depan dan timbal baliknya masyarakat juga akan ikut serta menjaga eksistensi perusahaan. Plenet (lingkungan) merupakan sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan perusahaan. Hubungan perusahaan dan lingkungan adalah sebab akibat yaitu jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan bermanfaat bagi perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan merusak lingkungan, maka lingkungan juga tidak memberikan manfaat kepada perusahaan. Sehingga, penerapan konsep Triple Bottom Line sangat diperlukan sebuah perusahaan dalam menjalankan operasinya. Sebuah perusahaan tidak hanya mencari profit tetapi juga memperdulikan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Konsep yang bervariasi membuat beberapa definisi Corporte Social Responsibility (CSR) yang berbeda-beda. Definisi yang berbeda-beda ini dikarenakan oleh berbagai perspektif yang berbeda. Pengertian Corporate Social Responsibilityyang dipublikasi dalam website World Bank (www.worldbank.org) sebagai berikut: “………..is the commitment of business to sustainable economic development, working with the employees and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.” Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mengenai kapasitas pembangunan untuk kehidupan yang terus menerus, dimana Corporate Social Responsibilitymenghormati perbedaan kultur dan menemukan peluang bisnis pada pembangunan kemampuan karyawan, komunitas dan pemerintah. Corporate Social Responsibility adalah mengenai bisnis memberikan kembali kepada masyarakat. Mengacu pada Corporate Social Responsibility-Asia (www.csrasia.com), pengertian Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang terus menerus secara ekonomi, sosial dan lingkungan dengan seimbang menurut berbagai kepentingan dari stakeholder. Dalam Corporate Social Responsibility Forum, “Corporate Social Responsibilityberarti bahwa praktek bisnis terbuka dan transparan, yang didasarkan pada nilai-nilai etis dan perhatian terhadap para pekerja, masyarakat, dan lingkungan (Wibisono, 2007). Pada awalnya perusahaan melakukan aktivitas bisnis tanpa menghiraukan lingkungan sosial, namun belakangan perusahaan melakukan operasi bisnis intinya dengan cara bertanggung jawab secara sosial untuk meningkatkan daya saing bisnis serta memaksimalkan nilai kesejahteraan masyarakat. Dan dalam perkembangannya CSR tidak hanya terkait kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Pengertian Corporate Social Responsibility berdasarkan ISO 26000 adalah Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, healt and the welfare of society; takes into account the expectations of stajeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships. Pendapat tersebut diatas menunjukkan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbngkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terinegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Menurut Commision of the European Communities (2001) dalam Eiffeliena (2010) definisi Corporate Social Responsibility adalah A concept whereby companies intregrate social and environmental concern in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. Bagi Commission of the European Communities pengertian ini tdak hanya 18 memenuhi tanggung jawab hukum tetapi juga untuk meraih tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang lebih luas. Sanka dan Clement (2002) yang dikutip oleh Rudito dan Famiola (2007) dalam Dyah (2011) mendefinisikan CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas. Sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kemampuan manusia sebagai individu untuk beradaptasi dengan keadaan sosial yang ada, menikmati, memanfaatkan dan memelihara lingkungan hidup. Tanggung jawab perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat, tanggung jawab yang bisa diarahkan mulai dari perusahaan itu sendiri, karyawan, perusahaan lain, lingkungan sosial, dan bahkan bisa tanggung jawab dengan Negara tempat usaha didirikan, tanggung jawab itu sendiri merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan masyarakat atau institusi Nor Hadi (2011).

Legitimasi merupakan keadaan keberpihakan orang atau sekelompok orang yang peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. Menurut (Deegan dan Rankid, 1996) dalam (Galuh dan Fachrurrozie, 2014) teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi/perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar (dilegitimasi). Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dowling dan Prefeer (1997) dalam Chairi dan Ghozali (2007) berpendapat bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Legitimasi masyarakat menjadi faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat (Nor Hadi, 2011). Perusahaan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan seharusnya memiliki etika dalam berbisnis dan berpihak kepada masyarakat. Dengan kepedulian tersebut keberlangsungan perusahaan dapat terus berjalan dan keberadaan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Program Corporate Social Responsibility adalah salah satu usaha perusahaan untuk mendapatkan legitimasi masyarakat. Pertanggung jawaban sosial atau Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Priyanto, 2008). Program Corporate Social Responsibility diungkapkan baik di dalam annual report maupun sustainability report sebagai suatu bentuk informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan terkait kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat. Gray et al. (1995) dalam Erinda (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kinerja CSR berpengaruh terhadap nilai sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini disebabkan karena legitimasi di pengaruhi oleh kultur, intreprestasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi pemerintah. Pelaporan kinerja CSR penting untuk dilkakukan. Dengan pengukuran ini diukur seberapa efektif pelaksanaan tanggungjawab sosial dalam menangani persoalan sosial lingkungan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung serta sudah sesuai atau belum dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Pajak menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang 22 langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3). UU pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkaitan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan (Mardiasmo, 2016:163). Mardiasmo (2016:163-164) mengungkapkan subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Badan terdiri dari PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Yoehana (2013) mengungkapkan bahwa UU No. 36 Tahun 2008 merupakan perubahan UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 7 Tahun 1991 dan UU No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Dasar pengenaan PPh Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Kewajiban WP Badan dalam Perpajakan antara lain: a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). b. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007, yaitu WP orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. c. Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan, diantaranya: a. Kewajiban pajak sendiri (PPh Pasal 25/29). b. Kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan orang lain (PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final). c. Kewajiban memungut PPN dan atau PPn BM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak. d. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). e. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak. f. Kewajiban membuat faktur pajak. g. Kewajiban melunasi bea materai. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak seringkali melakukan penghematan beban pajak demi pencapaian laba sesudah pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan karena ada benturan kepentingan antara stakeholderdengan pihak managemen. Ketidakselarasan tersebut, membuat manajer melakukan berbagai hal demi kepuasan stakeholder, salah satunya dilakukan dengan meminimalisir jumlah laba, sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan rendah, baik melalui cara yang legal maupun ilegal yang sering disebut agresivitas pajak. Agresivitas pajak dilakukan melalui perencanaan yang lebih agresif untuk mengurangi pajak terhutang perusahaan (Jessica dan Toly, 2014). Hlaing (2012) mengungkapkan agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak di semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Tidak ada definisi ataupun ukuran agresivitas pajak yang dapat diterima secara universal. Gunawan (2017) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan hal umum yang terjadi diperusahaan-perusahaan besar diseluruh dunia. Tujuan agresivitas pajak untuk meminimalisir pajak perusahaan yang menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan merugikan pemerintah. Pembayaran pajak oleh perusahaan memiliki keterlibatan penting bagi masyarakat dalam hal pembiayaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum (Gunawan, 2017) Tujuan utama agresivitas pajak untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Jumlah pajak yang dibayarkan sebesar hasil perkalian antara pendapatan kena pajak (PKP) dengan tarif pajak (tax rate) yang telah ditetapkan negara. PKP diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU PPh. Pajak yang dibayar perusahaan bergantung pada koreksi pajak atau selisih antara laba dengan pendapatan kena pajak (book tax difference), sehingga teknik dalam melakukan agresivitas pajak dengan mengatur book tax difference (Kamila, 2014). Setiap tindakan yang akan dilakukan manajer pasti dipertimbangkan terlebih dahulu cost and benefit yang akan diterima, termasuk keputusan melakukan agresivitas pajak.  Pajak memiliki unsur memaksa mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun perlawanan pajak pasif. Diantara kedua perlawanan pajak tersebut perlawanan pajak aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yanga dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak (Andhari, 2017). Wajib Pajak (WP) dapat melakukan suatu perencanaan pajak karena Indonesia mengimplementasikan Self Assessment System sebagai sistem perpajakannya, dimana sistem ini adalah sebuah sistem perpajakan yang memberi wewenang serta kepercayaan pada WP untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya secara mandiri. Upaya WP untuk menurunkan beban pajaknya menggambarkan tingkat agresivitas pajak yang dilakukannya. Perusahaan berkewajiban untuk membayarkan pajak berdasarkan laba bersih. Perusahaan memandang pajak sebagai kewajiban perusahaan yang bisa mengurangi laba. Hal tersebut mendorong perusahaan mengambil langkah untuk meminimalkan besaran pajak yang ditanggungnya, sehingga perusahaan cenderung dipandang telah melakukan agresivitas pajak (Rengganis, 2018). Yoehana (2013) mengatakan bahwa beban pajak yang dipikul oleh subjek pajak badan, membutuhkan kerangka yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan mutlak diperlukan untuk mencapai perusahaan yang optimal. Strategi dan perencanaan pajak yang baik dan legal, mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Jenis transaksi agresivitas pajak antara lain penggunaan utang perusahaan secara berlebihan untuk meminimalisir penghasilan kena pajak dengan mengklaim kelebihan pengurangan pajak untuk beban bunga, penggunaan berlebih atas kerugian pajak. Transaksi yang sering dilakukan dalam tindakan agresivitas pajak secara efektif menambah pengurangan pajak (melalui bunga, kerugian pajak, dan lain-lain) yang dapat digunakan perusahaan untuk mengimbangi nilai pendapatan, sehingga mengurangi pajak penghasilan dan jumlah pajak terhutang perusahaan (Jessica, 2014). Rengganis (2018) mengungkapkan ada banyak cara yang digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan mengatur beban pajaknya, salah satunya adalah dengan mengamati besaran tarif efektifnya. Rendahnya nilai ETR perusahaan menggambarkan bahwa beban pph perusahaan lebih kecil dari penghasilan sebelum pajaknya yang menunjukkan adanya kemungkinan tindak agresivitas pajak yang cukup tinggi. Hal tersebut karena ada kemungkinan perusahaan tersebut tidak membayarkan beban pajak dalam jumlah yang semestinya. Nilai ETR perusahaan yang semakin rendah mengindikasikan semakin tingginya tindakan agresivitas pajak suatu perusahan. Tindakan agresivitas pajak yaitu tindakan yang bertentangan dengan harapan dari lingkungan masyarakat. Apabila perusahaan terbukti melakukan suatu tindakan agresivitas pajak akan memperoleh pandangan negatif dari masyarakat karena dirasa kurang memiliki tanggung jawab sosial. Perusahaan sebagai organisasi yang sangat berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan tentunya tidak menginginkan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Yoehana (2013) Mengungkapkan bahwa ada berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak, antara lain Effective Tax Rates (ETR), Book Tax Differences, Discretionary Permanent BTDs (DTAX), Unrecognize Tax benefit, Tax Shelter Activity, dan Marginal tax rate. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan menggunakan ETR sebagai proksi untuk mengukur agresivitas pajak, antara lain penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Slemrod, 2004; Dyreng et al, 2008; Robinson et al, 2010; Armstrong dkk menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak, proksi ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur, dan nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikin, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak.

Ranah tanggungjawab sosial (social responsibility) mengandung aspek yang sangat luas dan bertautan. Disamping itu, tanggungjawab sosial juga mengandung pemahaman yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan stakeholder (Hadi, 2011:59). Hadi (2011:59) menguraikan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial (social responsibility) menjadi 3, yaitu : a. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya dimasa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana aplikasi sumber daya saat ini tetap memperhatikan dan memperhitungkan keahlian generasi masa depan. b. Accountability, Bentuk upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. c. Transparency, merupakan prinsip utama bagi pihak eksternal, transparansi bersinggungan dengan pelapporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Hadi (2011:61) menjelaskan transparansi merupakan hal yang sangat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk menekan asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertangggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. Mardikanto (2014:164) telah menetapkan prinsip-prinsip corporate social responsibility (CSR) yang meliputi : a. Prinsip akuntabilitas, terkait dengan pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan. b. Prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan integritas. c. Prinsip menghormati kepentingan stakeholders, dalam arti harus menghormati, mempertimbangkan dan menangggapi kepentingan stakeholders. d. Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus mengakui bahwa penghormatan pada supremasi hukum adalah wajib. e. Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional. f. Prinsip menghormati hak asasi manusia, dalam arti organisasi harus menghormati hak asasi manusia dan membenarkan pengtingnya dan universalitas mereka. Hadi (2011:61) menjelaskan bahwa ragam pertanggungjawaban perusahaan terbagi dari tiga dimensi, yaitu : a. Economic Responsibility, eksistensi perusahaan ditujukan untuk menambah nilai bagi shareholder, perusahaan juga harus meningkatkan nilai bagi para kreditur. b. Legal responsibility, sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memilki tanggungjawab menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Social Responsibility, tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan. Menurut Mapisangka (2009) praktek CSR perusahaan dapat diidentifikaskan dalam berbagai tujuan, yakni hukum, ekonomi, moral, dan filantropi. Namun demikian, tujuan tersebut masih dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi aktual di masyarakat terkait dengan tekanan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan CSR yang sangat urgen khususnya di negara sedang berkembang adalah peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Oleh karena itu penerapan CSR di Indonesia pada dasarnya dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang ber-basis usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Mardikanto (2014:92) mengartikan corporate social responsibility (CSR) adalah sebuah konsep yang memikat perhatian dunia dan memperoleh getaran baru dalam ekonomi global, dimana saat ini semakin tinggi minat corporate social responsibility (CSR) dalam beberapa tahun terakhir yang muncul bersamaan dengan globalisasi dan perdagangan internasional, yang tercermin dalam kepelikan bisnis yang meningkat dan tuntutan baru untuk meningkatkan transparansi dan good corporate governance. Corporate social responsibility (CSR) seperti yang di definisikan oleh Mardikanto (2014:92) adalah sebuah rancangan dimana perusahaan memadukan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis serta dalam hubungan dengan para penyelenggara relevansi secara sukarela yang semakin menyadarkan bahwa perilaku tanggungjawab mengarah pada kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Corporate social Resposibility merupakan metode bagi perusahaan untuk secara bebas mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggungjawab sosial di bidang hukum (Husnan, 2013). Mardikanto (2014) menyatakan CSR merupakan kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai” masyarakat. Perusahaan pada saat ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada hal menghasilkan banyak uang untuk menguntungkan bagi perusahaan dan pemilik (single bottom line) tetapi juga harus memperhatikan aspek lain yang sesuai dengan konsep triple bottom line dimana perusahaan harus memperhatikan aspek keuangan, sosial dan lingkungan. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk sustainability reporting yang membuat perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada triple bottom lines yaitu memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Husnan, 2013). Husnan (2013) mengembangkan metode triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. Perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan “3P”. Perusahaan harus mampu memenuhi mengenai kesejahteraan masyarakat (people), turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet), serta mengejar profit. triple-p bottom line (3P) dijelaskan sebagai berikut : 1. Profit (keuntungan) Profit merupakan pendapatan yang bisa digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Aktivitas yang digunakan untuk meraih profit yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga 10 perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang mampu memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan memperbarui manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang kurang efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan serta menggunakan material sehemat mungkin dengan biaya serendah mungkin 2. People (Manusia) Masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka sangat dibutuhkan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Masyarakat tidak dapat dipungkiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perusahaan. Perusahaan jika ingin tetap bertahan dan diterima, maka perlu berkomitmen agar berusaha memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sekitar. Operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. 3. Planet Lingkungan adalah suatu hal yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Semua tindakan yang manusia lakukan berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan mampu menjadi teman atau musuh manusia tergantung bagaimana memperlakukannya. Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan hubungan sebab akibat, apabila manusia merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada manusia. Sebaliknya, jika lingkungan dirusak, maka akan mendapat akibatnya. Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak terdapat makna leksikal dari term CSR yang dalam bahasa Indonesia dimaknai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Namun jika ditinjau dari kata perkata dapat ditemukan makna sebagai berikut : • Tanggung jawab : (1) kondisi wajib memikul segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). (2) hak fungsi mendapatkan pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. • Sosial : berkenaan dengan masyarakat : perlu adanya komunikasi, suka memperhatikan kepentingan umum (Taufiq, 2018). CSR bisa diinterpretasikan sebagai kontrak industri untuk mempertanggungjawabkan akibat aktivitas dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar efek tersebut memberikan manfaat untuk masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan CSR secara tetap dalam kurun waktu jangka panjang akan menumbuhkan rasa saling menerima masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kecenderungan akhir-akhir ini di Indonesia banyak perusahaan industri telah menerapkan prinsip-prinsip CSR dalam tataran pragmatis, yaitu sebagai penghubung antara pengambilan keputusan dengan nilai etika, kaidah hukum serta menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan (Taufiq, 2019:51). Praktik Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan perusahaan mempunyai tujuan untuk menyesuaikan diri dengan norma masyarakat. Dengan adanya pengungkapan Corporate Social Responsibility yang baik, maka diharapkan perusahaan akan memperoleh legalitas dari masyarakat sehingga  mampu meningkatkan kinerja yang bertujuan guna mencapai keuntungan perusahaan (Husnan, 2013). Secara implementasi, perkembangan CSR di Indonesia masih memerlukan banyak perhatian dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Diantara banyaknya perusahaan yang ada, belum terindinkasi seluruh perusahaan sungguh-sungguh dalam menerapkan konsep CSR dikegiatan perusahaannya. CSR merupakan bagian lain dari manejemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan. Padahal sesuai dengan UU yang ada, keberadaan CSR melekat secara inherent dengan manajemen perusahaan, sehingga bidang kegiatan dalam CSR pun masih dalam kontrol manejemen perusahaan. Lebih jauh lagi dalam lingkungan bisnis perusahaan, masyarakat di sekitar perusahaan pada dasarnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan apresiasi. Apresiasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan hidup mereka melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kegiatan CSR perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan dan masyarakat pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang bisa menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri (Mapisangka, 2009). Hadi (2011:47) Menjelaskan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate soacial responsibility) memberikan daya tampung dalam membangun corpoate building menuju terjaganya going concern perusahaan. Didalamnya, termasuk dalam upaya peka (respect) terhadap adopsi sistemik beragam budaya (kearifan lokal) kedalam strategi bisnis perusahaan, termasuk keterampilan karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Corporate social responsibility (CSR) terdiri dari 13 empat bagian : ekonomi, hukum, etika dan sukarela atau filantropi (Mardikanto, 2014:90). Mardikanto (2014:97) memberikan pengertian tentang tanggungjawab sosial sebagai berikut : Tanggungjawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang terbuka dan bermoral yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mengestimasi harapan pemangku kepentingan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma karakter internasional, dan terintegrasi di semua organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya. Negara memberi regulasi pentingnya korporasi melaksanakan sejumlah kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai “tanggungjawab sosial”, seperti kewajiban melaksanakan AMDAL, membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum, bina lingkungan, bantuan pendidikan serta kewajiban lainnya. Sederetan tanggungjawab tersebut memeprlihatkan Negara mendorong dengan kuat agar korporasi mengoptimalkan kemanfaatan sosial ekonominya atas operasinya di Indonesia. Tapi, korporasi tidak sendirian. Pemerintah juga terjun langsung dalam masalah sosial ini, dan dapat saling berbagi peran dan beban. Itu diwujudkan misalnya dalam program kemitraan, pembinaan usaha, dan lainnya. Pendeknya Negara dan korporasi berjalan bersam dalam mengemban misi sosial. Sebaliknya bila korporasi mendatangkan dampak negatif, maka Negara tidak akan membiarkan korporasi menanggung sendirian seluruh beban. Dalam tingkat tertentu, Negara pasti terlibat. Contoh paling mutakhir adalah bencara Lumpur Lapindo. Disana tidak hanya korporasi yang menanggung beban, melainkan terdapat keterlibatan Negara (Taufiq, 2019:52-53). Taufiq (2018) menyatakan bahwa dasar filosofis Corporate Social Responsibility dapat kita lihat pada Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila pada Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ke-5 Pancasila ini dipandang sebagai dasar filosofis CSR karena nilai ‘keadilan’ yang termuat didalamnya memberikan norma hubungan yang balance antara pelaku usaha dengan masyarakat. Undang-Undang Dasar NRI Pasal 33 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kakeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.Bumi dana air dan kekayaan yang terkandung di dalamnnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 UUD NRI 1945 mengisyaratkan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan berlandaskan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Taufiq (2018) Mengungkapkan bahwa Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Pasal 74 menyebutkan : (1) Perseroan yang menggerakkan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperkirakan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan melihat kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Taufiq (2019:57) Mengungkapkan bahwa dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR tertuang dalam Undang-Undang RI Perseroan Terbatas (Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007) Bab V Pasal 74. Meskipun hanya mewajibkan penerapan aktivitas CSR di bidang pertambangan, UndangUndang RI tersebut menimbulkan kontroversi lantaran kebijakan mewajibkan aktivitas CSR bukan merupakan kebijakan umum yang juga dilaksanakan di negara-negara lain. Kontroversi juga terlihat dari adanya kekhawatiran munculnya peraturan pelaksanaan yang memberatkan para pengusaha. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan dasar implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) bagi dunia perusahaan di Indoensia. Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum di Indonesia merupakan salah satu dari sekian pilar pembangunan perekonomian nasional yang mestinya didukung berbagai regulasi untuk lebih menggalakkan pembangunan nasional yang dirancang sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-Undang (UU) RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan jawaban atas kelemahan UU RI Nomor 1 Tahun 1995 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan pada Tanggal 20 Juli 2007 mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR. Kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial tidak boleh dianggap sebagai beban bagi perusahaan, karena secara normative merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakaan sebagai bentuk ketaatan terhdap peraturan. Pasal 74 UU No. 40/2007 merupakan aturan formal yang memperkenalkan konsep Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Di Indonesia penggunaan istilahnya sering disilihkan dengan Corporate Social Responsibility (Taufiq, 2018). Taufiq (2019:54) menyatakan bahwa Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 merupakan jawaban atas kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional. Terdapat peraturan terkait yang pernah ada yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pemikiran yang mendasari CSR (corporate social responsibility) sering dianggap inti dari Etika Bisnis bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) akan tetapi juga kewajiban-kewajiban pada pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang mana pencapaiannya melebihi kewajibankewajiban di atas. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini diantaranya adalah manajemen perusahaan (corporate governance) yang saat ini sedang naik daun di Indonesia, kesadaran perusahaan tentang lingkungan, kondisi tempat kerja dan parameter bagi karyawan, hubungan perusahaan-masyarakat, investasi sosial perusahaan (corporate philantrophy) (Taufiq, 2019:61). Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial perusahaan menggambarkan upaya perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari aktifitas operasional perusahaan. Semakin tinggi pengimplementasian tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, akan meningkatkan image perusahaan di masyarakat. kualitas pelaksanaan CSR dapat menaikkan citra perusahaan. Dunia investasi modern membuktikan bahwa investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra baik di masyarakat. Hal mana menampakkan bahwa semakin baik citra perusahaan, maka dapat dipastikan loyalitas konsumen semakin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama maka penjualan perusahaan akan membaik dan perusahaanakan berjalan lancar. Secara teoritis perusahaan dikatakan memiliki 18 nilai baik jika kinerja perusahaan baik. Nilai perusahaan dapat tampak dari harga sahamnya, apabila nilai sahamnya tinggi, maka bisa dikatakan bahwa nilai perusahaannya juga baik karena tujuan utama dari perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui eskalasi kemakmuran pemilik atau pemegang saham (Taufiq, 2018).

Menurut Irham Fahmi (2016:82) nilai perusahaan merupakan rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang”. Kemudian menurut Agus Sartono (2017:9) nilai perusahaan adala tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang atau present value semua keuntungan pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimiliki meningkat”. Sedangkan menurut Harmono (2016:233) “Nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan”. Menurut Maya Septiyuliana (2018) nilai perusahaan adalah : “ Nilai perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, bahwa dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan”. Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham suatu perusahaan. Jika harga saham tinggi maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Menurut Vinola Herawaty (2008) salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan Tobin’s Q. Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1967). Karena rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik. Tobin’s Q juga memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan, tidak hanya harga saham dan ekuitas perusahaan saja yang dimasukkan, namun seluruh aset perusahaan. Dengan memasukan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja, yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004).

CSR merupakan sebuah konsep tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholder-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR berusaha memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya. Banyak perusahaan saat ini telah mengintegrasikan pelestarian lingkungan ke dalam operasi perusahaannya. Pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dalam sustainable development yaitu pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep triple bottom line yakni profit, planet, people atau 3P (Sahla dan Aliyah, 2016). Triple bottom line adalah suatu konsep yang mendorong perusahaan agar selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Gagasan ini menghendaki perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansialnya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.Konsep dan praktik CSR saat ini bukan lagi dipandang sebagai suatu cost center tetapi juga sebagai suatu strategi perusahaan yang dapat memacu dan menstabilkan pertumbuhan usaha secara jangka panjang. Yanti (2017) menyatakan bahwa CSR mampu menciptakan brand image bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif. Oleh karena itu penting untuk mengungkapkan CSR dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan sekitar mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut adalah dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan.Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan klaim agar perusahaan tak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (shareholders), tapi juga untuk kemaslahatan pihak stakeholders dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen, dan lingkungan.

Ukuran dan komposisi dewan komisaris dapat membantu meningkatkan keefektifan kinerja dewan komisaris. Ukuran yang tidak seimbang dengan jumlah dewan direksi yang lebih banyak akan menyebabkan komisaris kesulitan ketika bernegosiasi dengan dewan direksi. Ukuran dewan komisaris yang pas dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah ukuran dewan direksi, karena jika jumlah anggota dewan komisaris lebih sedikit dari jumlah dewan direksi, maka ada kemungkina dewan komisaris akan mengalami tekanan psikologis pada saat mengadakan rapat yangmembahas masalah strategis dengan dewan direksi. Untuk memperkecil kemungkinan tersebut, maka sebaiknya jumlah anggota dewan komisaris setidaknya sama dengan jumlah dewan direksi (Muntoro, 2017).

Dewan direksi perusahaan memiliki pengaruh cukup besar dalam prosespengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat, maka komposisi jumlah dewan direksi harusdiperhatikan. Keanggotan dewan direksi terdiri atas beberapa direktur dan dipimpinoleh seseorang sebagai direktur utama atau CEO (Chief Executive Officer). Direksibertugas dan bertanggungjawab untuk mengelola perusahaan. 8 Setiap anggota direksimempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Dalam pedoman GCG Indonesia(KNKG, 2006) agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perludipenuhi prinsip-prinsip berikut: a) Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. b) Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. c) Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitabilitas) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan. d) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Noorizkie, 2016). 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau yang disingkat dengan KNKG (2006), merupakan salah satu lembaga yang pernah mengeluarkan prinsipprinsip GCG tersebut. Prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut: 1. Transparansi (Transparency) Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut mampu menyediakan informasi yang penting atau materiil dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, comparable dan mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders karena keyakinan dan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu, perusahaan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam pengungkapan laporan keuangan. Disamping itu, perusahaan diharapkan mempublikasikan laporan keuangan dan informasi agar investor mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (conflict of interest). Selain laporan keuangan, perusahaan harus menyediakan informasi-informasi penting lainnya dan kebijakan-kebijakan perusahaan kepada stakeholders, khususnya para pemegang saham. Informasi yang disajikan oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (transparency), tanpa rekayasa oleh pihak manapun. 2. Akuntabilitas (Accountability) Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip ini ditujukan untuk menghindariagency problem yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan direksi. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masingmasing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Untuk meyakinkan bahwa tidak adanya penyimpangan fungsi, hak dan wewenang, maka dibentuk suatu sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Disamping itu perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) untuk mendorong semua organ perusahaan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab. 3. Responsibilitas (responsibility) Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sangat diperlukan. Perusahaan juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. Denganperusahaan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat maka kesinambungan usaha dalam jangka panjang akan terwujud dan perusahaan mendapatkan penghargaan sebagai Good Corporate Citizen

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, disebutkan bahwa Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Berdasarkan pengertian diatas, secara singkat GCG dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder. Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, 4 pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan (Nugroho, 2014). Good Corporate Governance (GCG) merupakan upaya membangun perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Penerapan GCG diharapkan meningkatkan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi stakeholder. Penerapan GCG memerlukan komitmen dari semua personal organisasi sebagai kebijakan dasar tata tertib yang harus dianut dan diterapkan oleh top manajemen sebagai kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada didalam perusahaan (Alfinur, 2016). Forum for Corporate Governance in Indonesia(FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pula pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Randy dan Juniarti, 2013). Menurut Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG, 2010) Good corporate governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Corporate governance (CG) secara umum adalah seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan maupun pilihan manajer dengan kepentingan stakeholders (Susanti, 2011). Mekanisme CG terdiri dari mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara dalam mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal meliputi rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, pertemuan board of director (Barnhart and Rosentein, 1998 dalam Sutaryo dan Wibawa, 2011), kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif serta komite audit (Prajitno dan Christiawan, 2013) sedangkan mekanisme eksternal meliputi pengendalian oleh pasar, level debt financing, dan auditoreksternal (Barnhart and Rosentein, 1998 dalam Sutaryo dan Wibawa, 2011). Mekanisme eksternal merupakan cara untuk mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti kualitas audit eksternal, peraturan pemerintah (perlindungan kepemilikan investor), monitoring debtholder, dan kepemilikan pihak luar seperti kepemilikan institusional (Muryati dan Suardikha, 2014). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka: 1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. 2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham. 3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. 5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan (Wicaksono, 2014)

Lingkungan menurut definisi umum yaitu kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Lingkungan juga dapat diartikan ke dalam segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Jadi kinerja lingkungan perusahaan bisa diartikan sebagai kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green). Perusahaan memberikan perhatian dan tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.Kinerja lingkungan dipengaruhi dan mempengaruhi perusahaan dan dapat menentukan keunggulan perusahaan dalam persaingan sehingga menarik minat shareholder dan stakeholder yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan, pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup sejak 2002 membentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).PROPER berkaitan erat dengan penyebaran informasi kinerja penaatan masing-masing perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan pada skala nasional (Yanti, 2017). Peningkatan kinerja ketaatan ini dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi.Kinerja perusahaan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam peringkat warna. Masingmasing peringkat warna mencerminkan kinerja perusahaan dari mulai yang terbaik sampai perusahaan dengan kinerja lingkungan terburuk yaitu: emas, hijau, biru, merah, hitam mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja ekonomi. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang bagus akan direspon secara positif oleh para investor melalui fluktuasi harga saham perusahaan yang semakin naik dari perioda ke perioda. Sebaliknya, jika perusahaan dengan rating buruk maka akan muncul keraguan dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan direspon negatif dengan fluktuasi harga saham perusahaan di pasar yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan kinerja lingkungan perusahaan manufaktur go public di Bursa Efek Indonesia yang dinilai sebagai perusahaan berisiko lingkungan yang tinggi (Haholongan, 2016).

Gantino (2016), mengungkapkan definisi teori legitimasi sebagai suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Sejalan dengan pemahaman ini Sudana (2016) meyakini bahwa aktivitas ekonomi harus dipahami sebagai bagian dari kegiatan sosial kemasyarakatan. Teori legitimasi tersebut dibutuhkan oleh institusiuntuk mencapai tujuan agar sejalan dengan masyarakat luas. Sedangkan menurut Nor 2 Hadi (2018:87) teori legitimasi merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit. Bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Pengungkapan pelaporan sosial dan lingkungan menjadi salah satu cara perusahaan untuk mewujudkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan investor. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan image dan pengakuan yang baik serta akan memiliki daya tarik dalam penanaman modal atau investor dalam negeri maupun asing.

Teori Stakeholder (Stakeholder theory) telah muncul sejak pertengahan tahun 1980-an. Menurut Ghozali dan Chariri (2014) dalam Devi, dkk (2017) : Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan, namun juga harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, analis, karyawan, pemerintah, dan pihak lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial).Kemakmuran suatu perusahaan sangat bergantung kepada dukungan dari para stakeholdernya. Stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan (Ayudia, 2017). Istilah stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, para stakeholder antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain (Haniffa, 2016). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.

Pengukuran kinerja bukan tujan akhir melainkan alat agar dihasilakan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan membaritahukan apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasikan strategi dan perubahan operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut. Pengukuran kinerja menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai: (Mahsum 2006:35). 1. Bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan 2. Membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan 3. Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja 4. Menunjukan bagaiman kegiatan mendukung tujuan organisasi 5. Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif 6. Mengutamakan alokasi sumber daya 7. Menigkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui rasio-rasio keuangan (financial rasio). Rasio-rasio tersebut merupakan cara untuk membandingkan dan menyelidiki hubungan yang ada di antara berbagai informasi keuangan. Pengunaan rasio akan menghilangkan masalah ukuran karena ukuran akan secara efektif terbagi, yang akhirnya didapatkan adalah presentase, kelipatan, atau periode waktu (Ross, Westerfield, jordan 2009:78). Mengukur kinerja keuangan dilakukan melalui rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan. Beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam analisi keuangan, sementara yang lainnya bersifat unik untuk situasi atau industri yang spesifik, ada tiga area penting analisis laporan keuangan: Analisis Kredit (Resiko), Analisis Profotabilitas, dan Analisis Valuasi (Subramanyam dan Wild 2010:43). Laporan keuangan bersifat historis, menyeluruh dan merupakan suatu progress report, yang merupakan hasil kombinasi antara fakta yang tercatat, prinsip-prinsip dan anggapan serta konvesi atau kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, dan (personal jugement) pendapat pribadi. (Munawir 2008:19). Analisis laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dan bagian penting dari analisis bisnis yang lebih luas. Analisis bisnis (business analysis) merupakan proses evaluasi prospek ekonomi dan resiko perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis atas lingkuangan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi keuangan dan kinerjanya. Analisis laporan keuangan (financial statement analysis) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis (Subramanyam dan Wid 2010:3). Untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini di gunakan analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas (profitability analysis) merupakan evalusai atas tingkat pengembalian investasi perusahaan. Analisis ini berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat profitabilitasnya, dan melibatkan identifikasi dan pengukuran dampak berbagai pemicu profitabilitas. Analisis ini juga mencakup evaluasi atas dua sumber utama profitabilitas-margin (bagian dari penjualan yang tidak tertutup oleh biaya) dan perputaran (penggunaan modal). Analisis profitabilitas juga berfokus pada penyebab perubahan profitabilitas dan daya tahan laba (Subramanyam dan Wild 2010:16). Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini yaitu, Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Profit Margin (PM). Tiga ukuran ini merupaka ukuran yang paling dikenal dan paling luas penggunaanya di antara semua rasiorasio keuangan yang lain. Dalam setiap bentuknya, rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan telah menggunakan aset dan mengelola operasinya (Ross, Westerfield, jordan 2009:89).

Kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya menghasilkan angka laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode telah diakui. Pengaitan memastikan bahwa beban yang dicatat pada suatu periode hanya beban yang terkait dengan periode tersebut. (Subramanyam dan Wild 2010:101). Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik (Munawir, 2008:53) Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Dalam menggunakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam perbandingan, yaitu: Pertama, membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu yang telah lalu (histories ratio) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio sejenis dari perusahaan yang lain yang sejenis. (Kusumo 2008).

Dalam kamus besar bahasa indonesia dikatakan bahwa kinerja adalah (a) sesuatu yang dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, (c) kemampuan kerja. sedang Schermerson, Hunt dan Osborn mengatakan kinerja adalah kuantitas dan kualitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan individu, kelompok maupun organiasi (Nawami 2006: 62). Suyadi Prawirosentono dalam (Nawawi 2006) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi/perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Nawawi 2006:66). Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi, organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadapa tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Mahsun 2006:26). Sementara itu menurut Loham (2003) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan startegis organisai. Whittaker (dalam BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Mahsun 2006:26)  

TMenururt Chuck Williams (2001:123) dalam (Resturiany 2011) menyebutkan bahwa: “Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan. 1. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: make a profit. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive) dan berkembang. 2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. 3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: be ethical. 4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: be a good citizen. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah nonfiduciary responsibility”. Keempat poin CSR ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang dapat diterapakan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa laba yang harus diutamakan, karena laba merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepdulian perusahaan terhadap masyarakat dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebaiknya, kegiatan untuk menghasilkan laba dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat memegang peranan penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. CSR bukan lagi hanya sekedar, kegiatan untuk memberdayakan masyarakat denagan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam undang-undang pada setiap tahunnya.

Pengukuran CSRDI dihitung dengan Komponen Corporate Social Responsibility menurut Edy Rismanda Sembiring (2005) sebagai berikut : 1. Lingkungan 1) Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk mengurangi polusi. 16 2) Operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi. 3) Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi. 4) Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi. 5) Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas. 6) Penggunaan material daur ulang 7) Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan. 8) Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan. 9) Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan. 10) Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah. 11) Pengelolaan limbah. 12) Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan. 13) Perlindungan lingkungan hidup. 2. Energi 1) Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi. 2) Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi. 17 3) Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang. 4) Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi. 5) Peningkatan efisiensi energi dan produk. 6) Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk. 7) Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan. 3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 1) Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja. 2) Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental. 3) Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja. 4) Mentaati peraturan standar kesehatan dengan keselamatan kerja. 5) Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja. 6) Menetapkan suatu komite keselamatan kerja. 7) Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja. 8) Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja. 4. Lain-lain Tentang Tenaga Kerja 1) Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita / orang cacat. 2) Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita / orang cacat dalam tingkat managerial. 3) Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita / orang cacat dalam pekerjaan. 4) Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat. 18 5) Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja. 6) Memberikan bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan. 7) Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja. 8) Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan. 9) Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan. 10) Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi. 11) Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun. 12) Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan. 13) Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan. 14) Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada. 15) Mengungkapkan disposisi staff dimana staff ditempatkan. 16) Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka. 17) Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalnya penjualan per tenaga kerja. 18) Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut. 19) Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja. 20) Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain. 21) Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan keputusan dan motivasi kerja. 19 22) Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan. 23) Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah. 24) Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh. 25) Melaporkan gangguan dan aksitenaga kerja. 26) Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan. 27) Peningkatan kondisi kerja secara umum. 28) Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja. 29) Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja. 5. Produk 1) Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasan. 2) Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk. 3) Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk. 4) Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan. 5) Membuat produk lebih aman untuk konsumen. 6) Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan. 7) Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk. 8) Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan. 9) Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan 10) Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya, ISO 9000). 6. Keterlibatan Masyarakat 1) Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni. 2) Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar. 3) Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat. 4) Membantu riset media. 5) Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni. 6) Membiayai program beasiswa. 7) Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat. 8) Mensponsori kampanye nasional. 9) Mendukung pengembangan industri lokal. 7. Umum 1) Pengungkapan tujuan. Kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. 2) Informasi hubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebut di atas.

John Elkington pada tahun 1997 dalam (Wibisono 2007) melalui bukunya “Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). H

Dunia usaha saat ini berkembang sangat pesat, dan semakin terasa pengaruhnya terhadap roda perekonomian masyarakat. Merekalah yang belakangan paling diharapkan peranannya terutama karena mereka dianggap paling mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan taraf hidup banyak orang serta mendorong kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat luas (Wibisono 2007:95). Perkembangan dunia usaha yang semkain pesat diikuti dengan berbagai peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan salah satunya adalah CSR (Tanggung jawab sosial) yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selama satu periode. Perkembangan CSR untuk konteks indonesia (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk kategori discretionary responsibilities) dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksaaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela (discretionary business practice) artinya pelaksaaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaran Republik Indonesia. Kedua, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan discretionary business practice, melainkan pelasanaannya sudah di atur oleh undang-undang (bersifat mandatory) (Solihin 2008:161). Undang-undang perseroan terbatas yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan gambaran bahwa adanya dukungan pemerintah dalam penerapan CSR. Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 74: 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Siti Kotijah: 2008) dalam (Prastowo dan Huda 2011:48).

CSR sebagai sebuah konsep yang semakin populer belakangan ini, belum memiliki definisi yang tuggal, yang dapat diterapakan dalam sebuah perusahaan, namun ada beberpa definisi yang dapat di jadikan acuan dalam pengungkapan CSR. 1. The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai: “Continuing commitment by business to behave athically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.” Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan pengingkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Wibisono 2007:7). 2. Menurut (Wibisono 2007:8) CSR dapat didefinisikan sebagai: Tanggung jawab perusahaan kepada para pemamangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (triple bottom line). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 3. Kotler dan Lee (2005) dalam (Solihin 2009) memberika rumusan: “corporate social responsibility is a commitment to improve community well being through discretionary business practices and contribution of corporate resources” Dalam definisi tersebut, Kotler dan Lee memberikan penekanan pada kata discretionary yang berarti 9 kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan meruapakan aktifitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundangundangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Kata discretionary juga memberikan nuansa bahwa perushaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksaaan bisnisnya. (solihin 2009:5). 4. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 5. Menurut (Prastowo dan Huda 2011:17): CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersikan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperolah keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusankeputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik. 6. Definisi menurut ISO 26000 dalam (Prastowo dan Huda 2011) adalah: “Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.” Terjemahan bebasnya: (Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatanya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan 10 dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan dengan normanorma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh) (Prastowo dan Huda 2011:101). Walupun perumusan ISO 26000 tidak berpretensi untuk menyediakan definisi tunggal, setidaknya kalangan korporasi dan stakeholder yang berkepentingan tentang CSR dapat menghargai jerih paya perumus ISO 26000 yang telah bekrja selama bertahun-tahun. Sehingga, definisi CSR pada ISO 26000 ini setidaknya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan CSR dengan baik. Hal yang menarik, bahwa ISO 26000 menegaskan tanggung jawab sosial (social responsibility/SR) tidak hanya berkaitan dengan perusahaan saja sebagaimana yang dikenal CSR selama ini. Tetapi, setiap organisasi yang memiliki dampak atas kebijakan-kebijakannya terutama terhadap lingkungan dan masyarakat, direkomendasikan untuk menjalankan CSR (Prastowo dan Huda 2011:101). Dari berbagai macam definisi di atas, dapat diakatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perushaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Hadi (2014) legitimasi merupakan keadaan dimana individu atau kelompok yang sangat perduli terhadap tanda-tanda kerusakan lingkungan baik secara fisik ataupun non fisik. Deegan 2002 dalam (Hadi, 2014) menyatakan, “Legitimacy theory is a system oriented perspective, the entity is assumed to influenced by, and in turn to have influence upon, the society in which it operates. Corporate disclouser are considered to represent one important means by witch management can influence external perceptions about organitation”. Deegan 2002 dalam (Hadi, 2014) menyatakan, Legitimasi teori adalah suatu perspektif yang berorientasi pada sistem, entitas diasumsikan dipengaruhi oleh, dan pada gilirannya memiliki pengaruh atas, masyarakat di mana ia beroperasi. Diskriminasi perusahaan dianggap mewakili satu cara penting oleh manajemen penyihir dapat mempengaruhi persepsi eksternal tentang organisasi ”. Limbdolm 1994 dalam(Hadi, 2014)berpendapat, “Legitimacy is dinamic in that the relevant public continously evaluate corporate output, methods, and goals against an ever-evolving expenctation. The legitimacy gap will fluctuate without any changes in action on the part of the corporate. Indeed, as expectations of the relevant publics change the corporate must make changes or the legitimacy gap will grow as the level of conflict increases and the levels of positive and passive supportt decreases”. “Limbdolm 1994 dalam (Hadi, 2014) berpendapat, “Legitimasi itu dinamis karena publik yang relevan secara terus-menerus mengevaluasi output, metode, dan sasaran perusahaan terhadap pengeluaran yang terus berevolusi. Kesenjangan legitimasi akan berfluktuasi tanpa ada perubahan dalam tindakan di pihak perusahaan. Memang, sebagaimana harapan publik yang relevan mengubah perusahaan harus membuat perubahan atau kesenjangan legitimasi akan tumbuh ketika tingkat konflik meningkat dan tingkat dukungan positif dan pasif menurun ”. Hadi(2014) mengemukakan bahwa, legistimasi telah mengalami pergeseran seiring dengan pola fikir masyarakat serta keadaan lingkungan yang ikut mempengaruhi perubahan baik dari segi produk, metode ataupun tujuan perusahaan. Wartick dan Mahon 1994 dalam (Hadi, 2014) menyatakan bahwa legitimacy gap (incongruent) dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu: (a) ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah; (b) kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap masyarakat telah berubah; (c) kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang berbeda, atau kearah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Menurut pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini: a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maksud dari “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan ”perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumberdaya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumberdaya alam. b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan denganmemperhatikan kepayuhan dan kewajaran. c. Mengenai sanksi dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pengukuran Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah indikator pengungkapan. Indikator tersebut mengacu pada indikator Global Reporting Initiative(GRI) sebagai dasar dari sustainability reporting.Global Reporting Initiaves (GRI) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah melopori perkembangan dunia paling banyak menggunakan laporan berkelanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan diseluruh dunia. (www.globalreporting.org ). Pengungkapan CSR terdiri dari beberapa indikator yaitu indikator ekonomi, indikator lingkungan, indikator masyarakat / sosial, indikator tenaga kerja, dan indikator produk. a. Indikator ekonomi, meliputi aspek kinerja ekonomi; keberadaan pasar dan dampak ekonomi tidak langsung. b. Indikator lingkungan, meliputi aspek material; energi; air; keragaman hayati; emisi, effluent dan limbah; produk dan jasa; kepatuhan; transportasi dan aspek keseluruhan. c. Indikator tenaga kerja, meliputi aspek pekerja; hubungan tenaga kerja / manajemen; keselamatan dan kesehatan kerja; pendidikan dan pelatihan; keberagaman dan kesempatan setara. d. Indikator hak asasi manusia meliputi aspek praktek investasi dan pengandaan; non-diskriminasi; kebebasan berserikat dan berkumpul untuk berunding; pekerja anak; kerja paksa dan kerja wajib; praktek / tindakan pengamanan dan hak penduduk asli. e. Indikator sosial / masyarakat, meliputi aspek kemasyatrakatan; kebijakan mengenai korupsi; kebijakan umum / publik; perilaku anti persaingan dan aspek kesesuaian. f. Indiikator produk, meliputi aspek keselamatan dan kesehatan konsumen; labeling produk dan jasa; komunikasi pemasaran; privasi konsumen dan aspek kesesuaian. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan sebanyak 6 indikator dengan sub-indikator mencapai 79 item terdiri dari indikator ekonomi yang terdiri dari 9 item, indikator lingkungan yang terdiri dari 30 item, indikator tenaga kerja yang terdiri dari item, indikator hak asasi manusia yang terdiri dari 9 item, indikator masyarakat / sosial yang terdiri dari 8 item dan indikator produk yang terdiri dari 9 item

Ambadar (2008) dalam (Yudharma, Nugrahanti, &
Kristanto, 2016) menyebutkan ada 4 manfaat yang dihasilkan
dari pengungkapan CSR, yaitu (a) perusahaan akan terhindar
dari reputasi negatif atau nilai yang buruk dari masyarakat, (b)
perusahaan memiliki kerangka kerja etis yang mampu
menghadapi masalah sosial dan lingkungan, (c) perusahaan
mendapatkan rasa hormat dari kelompok yang membutuhkan
eksistensi perusahaan, (d) perusahaan akan aman dari
gangguan lingkungan sekitar, sehingga dapat beroperasi
dengan lancar

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bentuk keperdulian perusahaan terhadap pemegang saham dan semua pihak diluar perusahaan misalnya pemerintah, lingkungan, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya berupa laporan keberlanjutan (sustansibility reporting) yang berkaitan tentang masalah sosial, lingkungan, dan keuangan. Johnson and Johnson 2006 dalam Hadi (2014) mendefinisikan, “Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business process to produce an overall positive impact on society”. Johnson dan Johnson 2006 dalam Hadi (2014) mendefinisikan, “Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan keseluruhan dampak positif pada masyarakat ”. Lord Holme and Richard Watts 2006 dalam Hadi (2014) mendefinisikan, “Corporate Social Responsibility is the continuing commitmentby business to behave ethically and contribute to economic development while improving the eqality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”. Lord Holme dan Richard Watts 2006 dalamHadi (2014) mendefinisikan, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen terus-menerus dari bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi seraya meningkatkan kesetaraan kehidupan tenaga kerja dan keluarga mereka serta masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya”. Perkembangan corporate social responsibility yang dikemukakan oleh John Eklington (1997) dalam Hadi (2014) menyatakan bahwa konsep triple bottom line yaitu sebuah konsep keberlanjutan dari konsep sustainable development. Konsep triple bottom line adalah lanjutan dari konsep sustainable development yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab, baik kepada shareholder maupun stakeholder. Setiap perusahaan harus memperhatikan 3P yaitu profit (keuntungan), people (orang/masyarakat) serta planet ( lingkungan). a. Profit Merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofi operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendukung kemampuan menciptakan keuntungan diantaranya: (a) Peningkatan kesejahteraan personil dalam perusahaan; (b) meningkatkan kesejahteraan pemilik (shareholder); (c) peningkatan kontribusi bagi masyarakat lewat pembayaran pajak; (d) melakukan ekspansi usaha dan kapasitas produksi membutuhkan sumberdana. b. People Merupakan lingkungan masyarakat (community) dimana perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, community memiliki interelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hampir tidak mungkin, perusahaan mampu menjalankan operasi secara survive tanpa didukung masyarakat sekitar. Disitulah letak terpenting dari kemauan dan kemampuan perusahaan mendekatkan diri dengan masyarakat lewat strategi social responsibility. c. Planet Merupakan lingkungan fisik (sumberdaya fisik) perusahaan. Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap esistensi perusahaan. Mengingat, lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan menopang. Satu konsep yang tidak bisa diniscayakan adalah hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat sebab-akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan masyarakat.

Perusahaan Secara umum, kinerja keuangan dapat diukur dengan 4 jenis rasio yaiytu rasio likuiditas, rasio aktifitas, rasio leverage finansial dan rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas (ROA). Return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, serta untuk mengukur suatu efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2015). Hartono (2006: 99) dalam (Rosalina, Yuniarta, & Darmawan, 2014) Return on asset mencerminkan keuntungan yang diperoleh perusahaan tanpa mempermasalahkan darimana sumber modal dan menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam melaksanakan operasinya. “The return on assets (ROA) shows the percentage of how profitable a company’s assets are in generating revenue”. “Return on assets (ROA) menunjukkan persentase seberapa menguntungkan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan”. https://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_assets “Return on assets (ROA) is a financial ratio that shows the percentage of profit a company earns in relation to its overall resources. It is commonly defined as net income divided by total assets. Net income is derived from the income statement of the company and is the profit after taxes”. “Return on assets (ROA) adalah rasio keuangan yang menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber dayanya. Hal ini umumnya didefinisikan sebagai laba bersih dibagi dengan total aset”. ( Return on Assets (ROA) – Encyclopedia – Business Terms | Inc.com). Return on assets adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimiliki, Husnan (2013: 14) dalam (Rosalina, Yuniarta, & Darmawan, 2014). Naiknya nilai ROA akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar dan akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut yang ikut meningkat (Prastowo & Julianti, 2002).Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Secara umum, kinerja keuangan dapat diukur dengan 4 jenis rasio yaiytu rasio likuiditas, rasio aktifitas, rasio leverage finansial dan rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas (ROA). Return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, serta untuk mengukur suatu efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2015). Hartono (2006: 99) dalam (Rosalina, Yuniarta, & Darmawan, 2014) Return on asset mencerminkan keuntungan yang diperoleh perusahaan tanpa mempermasalahkan darimana sumber modal dan menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam melaksanakan operasinya. “The return on assets (ROA) shows the percentage of how profitable a company’s assets are in generating revenue”. “Return on assets (ROA) menunjukkan persentase seberapa menguntungkan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan”. https://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_assets “Return on assets (ROA) is a financial ratio that shows the percentage of profit a company earns in relation to its overall resources. It is commonly defined as net income divided by total assets. Net income is derived from the income statement of the company and is the profit after taxes”. “Return on assets (ROA) adalah rasio keuangan yang menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber dayanya. Hal ini umumnya didefinisikan sebagai laba bersih dibagi dengan total aset”. ( Return on Assets (ROA) – Encyclopedia – Business Terms | Inc.com). Return on assets adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimiliki, Husnan (2013: 14) dalam (Rosalina, Yuniarta, & Darmawan, 2014). Naiknya nilai ROA akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar dan akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut yang ikut meningkat (Prastowo & Julianti, 2002).

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mellihat sejauh mana suatu perusahaan melaksanakan kegiatan keuangan secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan), Fahmi (2012). Jumingan, (2006) dalam (Yudharma, Nugrahanti, & Kristanto, 2016) menyatakan bahwa, kinerja keuangan dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecakupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. “Financial performance is a subjective measure of how well a firm can use assets from its primary mode of business and generate revenues. This term is also used as a general measure of a firm’s overall financial health over a given period of time, and can be used to compare similar firms across the same industry or to compare industries or sectors in aggregation”. “Kinerja keuangan adalah ukuran subjektif dari seberapa baik perusahaan dapat menggunakan aset dari mode bisnis utamanya dan menghasilkan pendapatan. Istilah ini juga digunakan sebagai ukuran umum kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan selama periode waktu tertentu, dan dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan serupa di industri yang sama atau untuk membandingkan industri atau sektor secara agregasi”. https://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance .asp “Financial Performance in broader sense refers to the degree to which financial objectives has been accomplished and is an important aspect of finance risk management. It is the process of measuring the results of a firm’s policies and operations in monetary terms. It is used to measure firm’s overall financial health over a given period of time and can also be used to compare similar firms across the same industry or to compare industries or sectors in aggregation”. “Kinerja Keuangan dalam arti luas mengacu pada sejauh mana tujuan keuangan telah atau telah selesai dan merupakan aspek penting dalam pengelolaan risiko keuangan. Ini adalah proses untuk mengukur hasil kebijakan dan operasi perusahaan dalam hal moneter. Ini digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan selama periode waktu tertentu dan juga dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan sejenis di industri yang sama atau untuk membandingkan industri atau sektor secara agregasi”. https://www.simplilearn.com/financial-performance-rar21- article (Fahmi, 2012) berpendapat, ada 5 tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu: a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. b. Melakukan perhitungan. c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. d. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. e. Mencari dan memberikan pemecahan masalaah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikaan solusi guna memberikan input atau masukan agar apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dapat diselesaikan.

Menurut (Martono & Harjito, 2010) ada tiga fungsi utama manajemen keuangan yaitu : A. Keputusan Investasi Keputusan investasi adalah keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola perusahaan, sehingga menjadi keputusan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas di masa yang akan datang. B. Keputusan Pendanaan Keputusan pendanaan merupakan keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi berupa hutang jangka penedek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Selain itu keputusan pendanaan digunakan sebagai penetapan perimbangan pembiayaan yang baik atau disebut struktur modal optimum. Struktur modal optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimum. C. Keputusan Deviden Keputusan deviden adalah keputusan yang menyangkut masalah penentuan besarnya presentase labayang akan dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai deviden tunai, stabilitas pembayaran saham dan pembelian saham kembali.

Manajemen keuangan merupakan bagian yang sangat penting bagi perusahaan. Menurut (Fahmi, 2014) Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan dan penyimpanan dana dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan dan menjamin keberlanjutan perusahaan dimasa mendatang. Manajemen keuangan tidak hanya mengatur dan mengambil keputusan dalam segala aktifitas yang berhubungan dengan pengalikasian dana, tetapi juga mencakup bagaimana cara mengelola danmenggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. ”financial management is that activity of management wich is concerned with the planing, producing, and controlling of the firm’s financial resources”. “Manajemen keuangan adalah bahwa kegiatan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, produksi, dan pengawasan dari sumber daya keuangan perusahaan”. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Financial_management “financial management is a vital actifity in any organization. It is thr process of planing, organizing, controlling, and monitoring financial resources with a view to achive organizational goal and objectives. It is an ideal practice for controlling the financial actifities of an organization such as procurement of funds, utilization of funds, accounting, payments, risk assessment and every other thing related to money”. “manajemen keuangan adalah kegiatan penting dalam organisasi. Ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan dengan maksud untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ini adalah praktik yang ideal untuk mengendalikan kegiatan keuangan dari suatu organisasi seperti pengadaan dana, penggunaan dana, akuntansi, pembayaran, penilaian risiko dan setiap hal lain yang berkaitan dengan uang ”. www3.fundsforngos.org/financial-managemen/2-what-isfinancial–managemen/

Chuck Williams (2001:123) dalam Novi Resturiyani (2012:107) menyebutkan bahwa: Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan, 1. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: make a profit. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive) dan berkembang. 2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. 3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Normanorma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: beethical. 4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: be a good citizen. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility.

Sustainability Reporting atau laporan berkelanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. „Laporan berkelanjutan merupakan sebuah istilah umum yang dianggap sinonim dengan istilah lainnya untuk menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (misalnya triple bottom line, laporan pertanggungjawaban perusahaan, dan lain sebagainya).Suatu laporan berkelanjutan mengacu pada suatu pengungkapan terkonsolidasi tunggal yang memberikan suatu penyajian yang wajar dan seimbang mengenai kinerja selama satu periode yang ditetapkan. Sebuah laporan berkelanjutan harus menyediakan gambaran yang berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi, baik kontribusi yang positif maupun negatif. Laporan berkelanjutan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu peride laporan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan manajemennya. Laporan dapat digunakan untuk tujuan berikut, diantaranya: 19 a. Patok banding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela; b. Menunjukan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan. c. Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan diantara berbagai organisasi dalam waktu tertentu. Tata cara pembuatan laporan tahunan tanggung jawab sosial dapat dilihat sebagai berikut : 1. Sustainability Reporting Guidelines Dalam penyusunan laporan tahunan tanggung jawab sosial menurut Sustainability Reporting Guidelines harus memuat didalamnya tentang : a. Strategi dan Analisis Strategi dan Analisis yaitu strategi perusahaan yang berkelanjutan secara naratif menjelaskan tentang : 1) Pernyataan Dewan Direksi tentang strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; pandangan tentang trend (baik makro ekonomi maupun politik) yang dapat mempengaruhi strategi kesuksesan, dan keberlanjutan organisasi; menjelaskan tentang kunci kesuksesan kegagalan organisasi dalam satu periode pelaporan; review tentang pencapaian dan target 20 pencapaian indikator kinerja, prediksi atau pandangan akan target dan tantangan organisasi 3-5 tahun kedepan. 2) Penjelasan tentang dampak penting atas keberlanjutan organisasi, penjelasan tentang pendekatan dan prioritas organisasi dalam menghadapi tantangan dan oportunitas, dan penjelasan tentang risiko penting dan oportunitas yang dihadapi organisasi. 3) Menyajikan tabel kinerja dan pencapaian target kinerja, dan rencana strategis untuk 3-5 tahun kedepan. b. Profil organisasi Profil organisasi mencerminkan beberapa informasi berikut : 1) Nama organisasi 2) Merek dagang, produk, dan/atau jasa yang dihasilkan 3) Struktur organisasi, termasuk divisi-divisi utama, anak perusahaan, dan joint venture 4) Lokasi tempat operasional organisasi 5) Jumlah negara tempat operasional organisasi, dan nama negara 6) Sifat kepemilikan dan bentuk hukumnya 7) Wilayah pemasaran, geografi pemasaran, dan tipe konsumen  8) Skala pelaporan, termasuk; jumlah karyawan, jumlah operasional atau wilayah operasional, penjualan bersih (untuk private sector), pendapatan bersih (untuk public sector), Total kapitalisasi yang dibagi ke dalam jumlah uang dan ekuitas, kuantitas produk atau jasa yang dihasilkan, total aktiva, struktur pemilikan modal, informasi tentang penjualan, harga pokok penjualan dan karyawan untuk setiap unit/cabang/wilayah/departemen organisasi. 9) Perubahan signifikan selama periode pelaporan, seperti ukuran organisasi, struktur, atau kepemilikan 10) Penghargaan yang diterima organisasi selama periode pelaporan c. Profil Laporan Profil Laporan berisi penjelasan tentang : 1) Periode laporan (misalnya tahun fiskal atau tahun kalender) untuk informasi yang disajikan 2) Siklus pelaporan (tahunan, semi tahunan dll) 3) Contac person untuk melayangkan pertanyaan berkaitan dengan laporan atau isi laporan 4) Proses untuk mendefinisikan isi laporan, termasuk; menentukan materialitas, prioritas isi laporan, dan 22 mengidentifikasi stakeholders yang diharapkan menggunakan laporan tersebut 5) Batasan laporan (misalnya negara, divisi, cabang, joint venture, dan supplier) 6) Pernyataan tentang batasan skope atau batasan laporan 7) Dasar pelaporan pada joint venture, anak perusahaan, fasilitas leasing, operasi outsorcing, dan entitas lain yang secara signifikan dan dapat mempengaruhi perbandingan dari periode ke periode dan/atau antar organisasi 8) Teknik pengukuran data dan dasar perhitungan, termasuk asumsi dan teknik yang mendasari estimasi untuk mengkompilasi indikator dan informasi lain dalam laporan tersebut 9) Penjelasan tentang efek pernyataan kembali dari informasi pada laporan sebelumnya, dan alasan mengapa diungkapkan kembali 10) Perubahan penting dari periode pelaporan sebelumnya atau metode pengukuran yang diaplikasikan dalam laporan tersebut 11) Tabel yang mengidentifikasi lokasi standar pengungkapan dalam laporan; seperti mengidentifikasi jumlah halaman atau web links, sehingga dapat menemukan dasar strategi dan analisis, profil organisasi, parameter pelaporan, tata kelola dan komitmen manajemen, pengungkapan pendekatan manajemen per kategori 12) Kebijakan dan praktik yang dilaksanakan organisasi sekarang untuk meyakinkan pihak luar akan isi laporan d. Tata kelola dan Komitmen Manajemen Bagian ini berisi penjelasan tentang : 1) Struktur tata kelola organisasi, tanggung jawab untuk masing-masing bagian, penyusunan strategi, pengawasan dan pengendalian organisasi 2) Mekanisme pemberian rekomendasi dan perintah bagi para pemegang saham dan karyawan kepada bagian diatasnya 3) Hubungan antara bagian dalam tata kelola organisasi untuk mekanisme kompensasi 4) Proses penempatan dalam struktur tata kelola organisasi untuk menghindari terjadi konflik kepentingan 5) Proses penentuan komposisi, kualifikasi dan pengalaman, termasuk pertimbangan gender dalam penempatan personal dalam struktur tata kelola organisasi 6) Penempatan visi, misi, atau nilai, kode etik, dan prinsip yang relevan dengan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial 7) Prosedur pengawasan dan pengendalian manajemen kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk analisis atas risiko dan oportunitas, kepatuhan terhadap standar, prinsip dan kode etik secara internasional 8) Proses untuk mengevaluasi kinerja manajemen tata kelola, terutama yang berkaitan dengan kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial 9) Penjelasan tentang apa dan bagaimana prinsip dan pendekatan yang dilaksanakan oleh organisasi 10) Perkembangan charter, prinsip ekonomi , lingkungan dan sosial secara eksternal dimana organisasi tersebut terdaftar sebagai anggota 11) Keanggotaan pada suatu asosiasi (seperti asosiasi industri) baik nasional maupun internasional 12) Daftar kelompok stakeholders yang terkait atau terikat dengan organisasi, misalnya masyarakat sipil, pelanggan, karyawan, buruh, serikat buruh, masyarakat lokal sekitar organisasi, pemegang saham, penyedia modal, dan supplier 13) Dasar pemilihan dan pengidentifikasian stakeholders yang terkait atau terikat dengan organisasi 14) Pendekatan yang digunakan dalam perjanjian dengan stakeholders 15) Topik kunci dan konsentrasi yang muncul dalam perjanjian dengan stakeholders, dan bagaimana respon organisasi terhadap topik kunci dan konsentrasi tersebut e. Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja Pengungkapan tentang pendekatan manajemen seharusnya menyajikan analisis mendalam akan pendekatan manajemen organisasi untuk beberapa aspek yang didefinisikan dalam setiap kategori indikator. Pengungkapan menggambarkan semua aspek yang akan dikaitkan dengan setiap kategori. Pelaporan pada indikator kinerja, petunjuk berikut digunakan untuk mengkopilasi data : 1) Trend laporan; informasi seharusnya disajikan untuk pelaporan periode sekarang (misalnya untuk satu tahun) dan minial 2 tahun sebelumnya, dan target dua tahun kedepan yang dimasukan dalam rencana jangka pendek dan jangka menengah 2) Penggunaan protokol (sebagai standar operating prosedur/SOP), indikator ketika penyusunan laporan, 26 sehingga memberikan petunjuk dalam menginterpretasi dan mengompilasi informasi 3) Menyajikan data pada beberapa kasus rasio atau data yang dinormalisasi berguna dalam format sementara untuk menyajikan data 4) Data agregasi pelaporan organisasi akan menentukan level dari agregasi informasi 5) Metric data yang dilaporkan sebaiknya disajikan menggunakan satuan ukuran internasional yang diterima secara umum (misalnya kg, ton, liter) dan dikalkulasi menggunakan faktor konversi standar 2. Indikator Kinerja (GRI) Selanjutnya indikator kinerja seperti yang ada di tabel GRI menyangkut tiga hal yaitu Indikator kinerja ekonomi, Indikator kinerja lingkungan dan Indikator kinerja sosial a. Ekonomi Dampak organisasi yang menjadi fokus keberlanjutan dari dimensi ekonomi adalah pada kondisi ekonomi dari stakeholders organisasi dan pada sistem ekonomi tingkat lokal, nasional, dan global. Kinerja keuangan adalah fundamental untuk memahami suatu organisasi dan keberlanjutan organisasi tersebut. Namun informasi ini secara normal sudah dilaporkan dalam laporan keuangan. Minimal  apa yang telah dilaporkan, dan yang seringkali dituntut oleh pemakai laporan berkelanjutan adalah kontribusi organisasi akan keberlanjutan dari sistem ekonomi yang terbesar. b. Lingkungan Dampak organisasi, dimensi lingkungan keberlanjutan memfokuskan pada lingkungan tempat tinggal dan sistem alamiah yang bukan tempat tinggal, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air. Indikator lingkungan berhubungan dengan kinerja untuk input (misalnya material, energi, air) dan output (misalnya emisi, limbah, sampah). Selain itu, disebutkan juga kinerja yang berkaitan dengan masalah keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi relevan lainnya seperti pengeluaran untuk reservasi lingkungan dan dampak produk dan jasa. c. Sosial Dimensi sosial berkelanjutan menyangkut dampak organisasi terhadap sistem sosial tempat organisasi beroperasi. Indikator kinerja sosial GRI (Global Reporting Initiative) mengidentifikasi aspek kinerja kunci yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. GRI (2000-2006:3 dan diakses tanggal 22 desember 2014)

Barkemeyer (2007) dalam Yosua Rinaldy (2011:14) mengungkapkan bahwa terdapat dua bagian penting tentang kekuatan teori legitimasi organisasi dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan dinegara-negara berkembang; pertama, kapabilitas untuk menempatkan motif memaksimalkan keuntungan membuat gambaran lebih jelas bagi perusahaan tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan instisusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Menurut Hanafia dan Cooke (2005) dalam Priyatna Bagus Susanto dan Imam Subekti (2013:3-4) dalam legitimacy theory perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk mendapatkan legitimasi dari kelompok tersebut. Oleh karena itu perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Menurut Guthrie, dkk (2007) dalam Fadilla Purwitasari (2011:20), legitimacy theory berasal dari konsep legitimasi organisasi. 17 Kosep legitimasi organisasi didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer (1975, h. 122), dalam Guthrie, dkk (2007) dalam Fadilla Purwitasari (2011:20), sebagai: “…kondisi atau status yang terjadi ketika sistem nilai suatu entitas yang digunakan sesuai dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih luas yang merupakan entitas bagian. Ketika disparitas, aktual atau potensial, ada antara kedua sistem nilai, ada amcaman bagi entitas legitimasi”. O‟Donovan (2000) dalam Diah Febriyanti (2010) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat keada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memberikan manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan (going concern). Diah Febriyanti (2010:12) Dalam Diah Febriyanti (2010:12-13) Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan normanorma masyarakat dimana mereka berada. Legitimasi mengalami pergeseran sejalan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada, Dowling (1975) dalam Diah Febriyanti (2010). Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia, juga menjadi motivator perubahan legitimasi perusahaan disamping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan, Lindblom (1994) dalam Diah Febriyanti (2010).Teori legitimasi, sama seperti teori lain, yaitu teori political economic dan teori stakeholder dipandang sebagai teori orientasi system.

Definisi stakeholder menurut Freeman (1984) dalam Moir (2011) dalam Diah Febriyanti (2010) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Kasali (2005) dalam Diah Febriyanti (2010) membagi stakeholders menjadi: 1. Stakeholders internal dan stakeholders eksternal Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada didalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholder).Sedangkan stakeholder eksternal adalah stakeholders yang berada diluar lingkungan organisasi seperti enyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsible investor, licensing partner dan lain-lain. 2. Stakeholders primer, sekunder dan marginal Tidak semua elemen dalam stakeholders perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. Stakeholders paling sering disebut stakeholders primer, stakeholders yang kurang penting disebut stakeholders sekunder dan yang bisa diabaikan disebut stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu. 3. Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan Karyawan dan konsumen dapat disebut stakeholders tradisional. Karena saat kini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholders masa depan adalah stakeholders pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial. 4. Proponents, oponents, dan uncommitted Diantara stakeholders ada kelompok yang memihak organisasi (proponents), menentang organisasi (oponents) dan ada yang tidak peduli atau abai (uncommitted). Organisasi perlu mengenal stakeholders yang berbeda-beda ini agar dapat melihat 14 permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional. 5. Silent majority dan vokal minority. Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada juga yang menyatakan secara silent (pasif). Diah Febriyanti (2010:17-18) Menurut Prasetijo, et al (2004) dalam Indra Jatmiko (2011) Stakeholders adalah semua anggota komuniti, atau kelompok individu, Masyarakat (tidak semua) yang berasal dari wilayah korporat tersebut berdiri, wilayah negara dan bisa juga negara lain (global) yang mempunyai pengaruh terhadap jalannya suatu korporat. Indra Jatmiko (2011:5) Stakeholders menurut kamus Oxford dalam Prasetio, et al (2004) dalam Indra Jatmiko (2011:6) memiliki pengertian seseorang atau organisasi yang mempunyai bagian dan kepentingan pada bentuk korporat atau korporat. Indra Jatmiko (2011:5-6). Solihin (2008) dalam Indra Jatmiko (2011) Stakeholders atau pemangku kepentingan sebagai orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. I Nyoman Swastika Yoga Sindhudiptha dan Gerianta Wirawan Yasa (2013), Stakeholder theory menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas 15 perusahaan selama periode tertentu yang mampu mempengaruhi pengambilan keputasan. Keberadaan stakeholder disuatu perusahaan sangat penting. Menurut Rawi dan Muchlish (2010) dalam I Nyoman Swastika Yoga Sindhudiptha dan Gerianta Wirawan Yasa (2013), Stakeholder merupakan orang atau kelompok orang yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. Kaitannya dengan CSR adalah segala informasi yang diberikan perusahaan mengenai kinerja perusahan kepada stakeholder tidak hanya didasarkan pada kinerja keuangan saja. CSR mampu memberikan informasi tambahan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan yang nantinya juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. CSR mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada stakeholder dan melaporkan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh perusahaan. I Nyoman Swastika Yoga Sindhudiptha dan Gerianta Wirawan Yasa (2013:394) Ghozali dan Chairi (2007) dalam Rimba Kusumadilaga (2010) Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat kepada stakeholdernya. Dengan demikian keadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut. Rimba Kusumadilaga (2010:11).

Pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis. Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility (CSR) secara sukarela diantaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat , untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor. (Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Sitti Murniati Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, JEM No. 2 Vol. 10 September 2013) hal 137. Perusahaan selain menerapkan Corporate social Responsibility (CSR) juga perlu melakukan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas 11 CSR yang dilakukan kepada stakeholder. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu perbuatan perusahaan untuk menerapkan kegiatan CSR. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan dan secara teknis merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan . Pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Ghozali dan Chairi, 2007:23). (Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Sitti Murniati Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, JEM No. 2 Vol. 10 September 2013)hal 137. Golob dan Barlett (2007) dalam William (2012:19) menyatakan bahwa laporan CSR (CSR reporting) merupakan upaya perusahaanperusahaan di dalam mempublikasikan segala kegiatan yang telah dilakukan sehubungan dengan CSR kepada para stakeholders. Pendapat Glob dan Barlett didukung oleh Gruning (1989) dalam William (2012) yang menyatakan bahwa publikasi CSR tersebut dapat saling menguntungkan bagi kegua belah pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak stakeholders. Laporan CSR tersebut juga dapat digunakan perusahaan sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan semacam persetujuan legitimasi sosial dari masyarakat apabila didukung dengan data-data yang aktual dan relevan tentang kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. William (2012:19) Menurut Grunig dan Hunt (1984), CSR digambarkan sebagai “public information model”, dimana report CSR harus bisa menjelaskan sisi positif dan penyimpangan tanggung jawab sosial dari kegiatan CSR mereka. Report CSR dapat bersifat mutlak, wajib jika diminta dan juga sukarela (Van der Laan, 2004; Woodward, Edwards & Birkin, 1996) dalam William (2012). Ketika report CSR menjadi suatu hal yang mutlak bagi perusahaan, maka negara harus membuat regulasi yang bertujuan untuk memastikan report CSR berisi informasi yang faktual guna melindungi kepentingan warganegaranya Doane (2002) dalam William (2012). William (2012:19)

Undang-undang nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT) khususnya dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Setiap Perseroan selaku subjek hukum 10 mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”, kemudian Undangundang ini menjadi pedoman kewajiban PT untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) kemudian dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.”

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan mekanisme yang dilaksanakan secara sukarela oleh perusahaan untuk memasukan isu sosial dan lingkungan ke dalam operasi perusahaan dan mengkomunikasikannya kepada stakeholders. CSR berkembang dari konsep sustainable development. Banyak cara dipergunakan dalam melaksanakan CSR, diantaranya untuk Indonesia melalui program community development (CD). (Akuntan Indonesia, mitra dalam perubahan. Edisi no. 3 /Tahun I / November 2007). Hal 10 Yusuf Wibisono (2007:7) dalam Novi Resturiyani (2012:90) mengartikan definisi CSR menurut Versi Bank Dunia: “CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya”. Rawi (2010:7) dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEM) No.2 Vol. 10 September 2013, atas nama Sitti Muniarti. Hal 136, Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social 7 Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum. Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Proses pengambilan keuntungan tersebut perusahaan sering sekali menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial lainnya. Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEM) No.2 Vol. 10 September 2013, atas nama Sitti Muniarti. Hal 136 Cahya (2010) dalam Ahmad Chuzairi (2013:3) mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan perusahaan, atas dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya, dan mungkin sedikit-banyak berpengaruh terhadap masyarakat internal maupun eksternal dalam lingkungan perusahaan. Menurut definisi yang dikemukakan The Jakarta Consulting Group dalam Khilda Holishon (2010) tanggung jawab sosial ini diarahkan baik kedalam (internal) maupun keluar (eksternal) perusahaan. Ke dalam tanggung jawab ini diharapkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Seperti diketahui, pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan, dan oleh karenanya mereka akan mengharapkan profitabilitas yang optimal serta pertunbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka di masa depan juga akan mengalami peningkatan. Oleh karenanya perusahaan harus berjuang keras agar memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa mencari peluang demi pertumbuhan di masa depan. Khilda Holishon (2010:20-21) Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai berbagai bentuk tergantung pada kebijakan perusahaan. Sen dan Bhattacharya (2001) dalam Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011) mengidentifikasi enam hal pokok yang termasuk dalam CSR, yaitu: 1. Community support, antara lain dukungan pada program-program pendidikan, kesehatan, kesenian, dan sebagainya. 2. Diversity, Merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan konsumen dan calon pekerja dalam hal gender (jenis kelamin), fisik (cacat), atau ke dalam ras-ras tertentu. 3. Employee support, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif, dan penghargaan serta jaminan keselamatan kerja. 4. Environment, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah dengan baik, menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dan sebagainya. 5. Non-U.S operations, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan hak yang sama bagi masyarakat dunia untuk mendapat kesempatan bekerja antara lain dengan membuka pabrik diluar negeri (abroad operations). 6. Product, perusahaan berkewajiban untuk membuat produk-produk yang aman bagi kesehatan, tidak menipu, melakukan riset dan pengembangan produk secara berkelanjutan dan menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang. Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011:181-182) Menurut Bhattacharya (2009) dalam Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011) ketika mempersiapkan kegiatan CSR, perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan persepsi positif terkait dengan kualitas pelayanan dan memberikan tanggapan yang positif dari para stakeholders perusahaan. Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011:183) Holmes (2001) dalam Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011) menunjukkan bahwa jika konsumen terlibat langsung dalam kegiatan CSR, persepsi konsumen akan lebih positif terhadap perusahaan. Kegiatan ini dapat membantu perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pelanggan dan membangun loyalitas, dan ini telah terbukti memiliki substansial positif berpengaruh pada keuntungan. Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011:183)

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat dan para pengguna laporan tahunan terhadap dampak kegiatan bisnis perusahaan. Darwin menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholder lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan CSR dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Pengungkapan tanggung jawab sosial di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan akuntabilitas, responsibility dan transparansi perusahaan kepada stakeholdernya. Ada berbagai motivasi bagi para manajer untuk sukarela melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti memutuskan untuk melaporkan informasi sosial dan lingkungan. Deegan (2002) dalam peneltiannya merangkum beberapa alasan yang dikemukakan oleh berbagai peneliti untuk melaporkan informasi sosial dan lingkungan sebagai berikut : 1. Keingingan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undangundang; 2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi; 3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan; 4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman; 5. Untuk memenuhi harapan masyarakat, mungkin mencerminkan suatu pendangan yang sesuai degan “komunitas lisensi untuk beroperasi”. Selain itu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan legitimasi dari para stakeholder khususnya investor. Perusahaan yang memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang baik akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham, namun sebaliknya perusahaan yang memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang buruk maka akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif melalui penurunan harga saham.

Tanggung jawab sosial perusahaan bukanlah merupakan konsep baru dalam lingkungan masyarakat, akan tetapi semakin meluas bersamaan dengan konsep-konsep lain. Pada dasarnya ide tanggung jawab sosial adalah bagaimana upaya perusahaan memberi perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan didalam operasional perusahaan. Moir (2001) menyatakan selain mengahasilkan laba, perusahaan harus membantu memecahkan masalah-masalah sosial terkait atau tidak perusahaan ikut menciptakan masalah tersebut bahkan jika disana tidak mungkin ada potensi keuntungan jangka pendek atau jangka panjang yang lain. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pertanggung jawaban sosial perusahaan adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Defenisi CSR dalam ISO 26000 adalah Responsibility of an organization for impact of its decisional and activities on society and the environmental through transparent and ethical behavior that is consistent with suistainable development and welfare of society; takes into account the expectatiion of international norms of behavior; and is intergrated throughout the organization. Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang telah diambil dan dilakukan dari keputusan yang telah diambil dan dilakukan oleh perusahaan tersebut, melalui proilaku yang transaparan dan etis. Berdasarkan konsep ISO 26000 penerapan tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya terintegrasi pada seluruh aktivitas organisasi yang mencakup isu-isu pokok sebagai berikut : 1. Pengembangan masyarakat; 2. Konsumen; 3. Praktek kegiatan institusi yang sehat; 4. Lingkungan; 5. Ketenagakerjaan; 6. Hak asasi manusia; 7. Organizational governance. Dengan demikian operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomitmen dengan keuntungan secara financial saja, tetapi harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selurug pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan disosialisasikan kepada ublik, salah satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan (annual report).

Semua stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. Pada awalnya pemegang saham sebagai satu-satunya stakeholder. Pandangan ini didasarkan oleh argumen yang disampaikan Friedman (1962) yang mengatakan bahwa tujuan umum dari perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian Freeman (1983) tidak setuju dengan pandangan tersebut dan memperluas defenisi stakeholder dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan (adversarial group) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Ghozali dan Chairi;2007). Menurut Ghazali dan Chairi (2007), teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas bisnis yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakehldernya (pemegang saham, kreditor, konsumen,supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi behan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informai didalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkna penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitasaktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. Teroi stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholder. Dengan melakukan aktivitas dan peengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka perusahaan pun berharap akan mampu untuk terus mempertahankan eksisitensinya. Karena semakin kuat tuntutan stakeholder pada perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk memenuhi keinginan stakeholder yang mana salah satu caranya yaitu dengan aktivitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam hal ini perusahaan mengungkapkan secara sukarela atas investasi lingkungan yang telah dilakukan untuk membuktikan kepada masyarakat akan kepedulian perusahaan tersebut dalam menjaga lingkungan dan memberikan nilai tambah serta manfaat bagi masyarakat yang merupakan stakeholder.

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat, oleh sebab itu perilaku perusahaan dan cara yang digunakan perusahaan saaat menjalankan aktivitasnya harus berada dalam bingkai pedoman dan harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat agar dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Ghazali dan Chairi (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisi perilaku organisasi, karena teori legitimasi adalah hal yang paling penting bagi perusahaan, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan bahwa kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi masyarakat merupakan faktor kunci bagi perusahaan agar dapat mengembangkan perusahaan di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat digunakan sebagai saran untuk mempromosikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.

Agency Theory mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal (pemegang saham) merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen (manajemen) merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risks yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Teori agency menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen. Praktik CSR dan pengungkapannya juga dikaitkan dengan agency theory (Cowen et.al, 1987). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial. Dengan demikian, manajemen akan mendapatkan penilaian positif dari stakeholders.

Corporate Social Responsibility and Resource-Based Prespectives, membagi dua manfaat CSR bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, yaitu dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, manfaat itu meliputi : a. Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan praktik-praktik ketenaga kerjaan yang bertanggung jawab secara sosial. b. Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan. c. Menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik. d. Kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah go public, menjadi lebih baik. Sementara itu manfaat eksternal yang dapat diperoleh perusahaan dari penerapan CSR sebagai berikut  : a. Penerapan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggung jawaban secara sosial. b. CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. c. Melaksanakan CSR dan membuka kegiatan CSR secara public merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan khalayak.

Triple Bottom Lines Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip yang dikenal dengan triple bottomlines oleh Eklington  : a. Profit, merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. b. People, Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal. c. Planet, Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Misalnya, penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, serta pengembangan pariwisata (ekoturisme).

Sebagai satu konsep yang menjadi populer, Corporate Social Responsibility (CSR) belum memiliki batasan yang sepadan. Banyak ahli praktisi dan peneliti belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi. Dalam bukunya Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of21th Century Business (1997), John Eklington mengemukakan bahwa perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian pada kemajuan masyarakat, khususnya komunitas sekitar (people), serta lingkungan hidup/bumi (planet), dan peningkatan kualitas perusahaan (profit). CSR sebagai serangkaian tindakan perusahaan yang muncul untuk meningkatkan produk sosialnya, memperluas jangkauan melebihi kepentingan ekonomi eksplisit perusahaan, dengan pertimbangan tindakan semacam ini tidak disyaratkan oleh peraturan hukum. Sebagai perilaku bisnis, di mana pengambilan keputusannya mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan memberikan perhatian secara lebih seimbang terhadap kepentingan stakeholder yang beragam. Definesi CSR oleh The WorldBusiness Council for Sustainable Development (WBSCD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan parapekerja, keluarga mereka dan komunitas lokal 1 . Schema Corporate Social Responsibility 2 : “Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.” Dari beberapa pengertian CSR di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan satu bentuk tindakan etis perusahaan/dunia bisnis yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan alam sekitar perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional (Wibisono, 2007). Terkait dengan hal tersebut, BUMN memiliki peran dalam menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. Selain itu, BUMN juga memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, serta turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. Sebagai salah satu pelaku bisnis, BUMN dituntut untuk dapat menghasilkan laba seperti pada perusahaan bisnis lainnya. Akan tetapi di sisi lain 23 BUMN juga dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial (Wibisono, 2007). Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2003 sebagai ketentuan perundangan terbaru mengenai BUMN, maka dikenal dua bentuk badan usaha milik negara yaitu perusahaan perseroan (Persero) dan perusahaan umum (Perum). Persero merupakan bentuk BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara dan bertujuan utama untuk mencari keuntungan. Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa sekaligus mengejar keuntungan. Terkait dengan tanggung jawab sosialnya, maka peran sosial BUMN antara lain dituangkan melalui keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan sekitarnya, melalui Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.

Mengatasi tragedi pengembangan masyarakat tidak bisa dilakukan melalui perbaikan-perbaikan Pengembangan masyarakat secara parsial. Melainkan, memerlukan perumusan dan pengembangan flatform kebijakan dalam tataran yang lebih luas dan holistik. Perumusan Kebijakan Sosial yang tepat merupakan strateginya. Kebijakan Sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan Sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan Sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundangundangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan (Suharto, 2008). Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundangundangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari Kebijakan Sosial. Namun, tidak semua Kebijakan Sosial berbentuk perundang-undangan. Dalam perspektif yang lain, hukum bisa juga dipisahkan dari kebijakan. Hukum dipandang sebagai fondasi atau landasan konstitusional bagi Kebijakan Sosial. Dalam konteks ini, kebijakan dirumuskan berdasarkan amanat konstitusi. Di Indonesia, sebagai ilustrasi, Kebijakan Sosial yang berkaitan dengan program-program pembangunan kesejahteraan, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial dirumuskan dengan merujuk pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut suharto 2009 Kebijakan Sosial memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program Pengembangan Masyarakat sangat perlu memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, peranan perumus atau pembuat kebijakan seringkali diwujudkan bukan sebagai pendamping yang berfungsi sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Melainkan, sebagai aktor yang memungkinkan terciptanya lingkungan kondusif, sistem yang adil, dan program-program sosial yang holistik, termasuk memungkinkan terjadinya penguatan partisipasi rakyat dalam proses perencanaan, implementasi, maupun monitoring serta evaluasi program pengembangan masyarakat.

Konsep pengembangan masyarakat hingga saat ini telah dirumuskan dan dijabarkan oleh banyak pihak. Salah satu konsep yang berbicara mengenai definisi pengembangan masyarakat diungkapkan oleh Wibisono (2007) bahwa pengembangan masyarakat merupakan spesialisasi atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro (macro practice). Maksud konsep tersebut yaitu pengembangan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan oleh pekerja sosial saja, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh para pekerja dalam profesi lain. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pengembangan masyarakat memiliki pelaku dari 20 berbagai bidang (tidak hanya dalam bidang atau pekerjaan sosial). Definisi lain mengenai pengembangan masyarakat yaitu dalam Wibisono (2007) sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memberbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Konsep pengembangan masyarakat selanjutnya yaitu konsep yang dijelaskan oleh Wibisono (2007) pada suatu karyanya. Tahapan dalam pengembangan masyarakat yang biasa dilakukan pada beberapa Organisasi Pelayanan Masyarakat, yaitu: 1. Tahap persiapan, didalamnya terdapat tahap penyiapan petugas dan penyiapan lapangan yang merupakan prasyarat. 2. Tahap assessment, dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan = felt needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien. 3. Tahap perencanaan alternatif program suatu kegiatan, agen peubah (community worker) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya. 4. Tahap pemformulasian rencana aksi, pekerja masyarakat (community worker) membantu masing-masing kelompok untuk memutuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. 5. Tahap pelaksanaan, sesuatu yang sudah direncanakan akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara agen perubah dengan warga masyarakat. 6. Tahap evaluasi, sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

Kemauan baik perusahaan untuk melaksanakan atau menjalankan beberapa program atau kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberdayakan masyrakat dari sisi perusahaan jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyrakat tidak mesra, bisa dipastikan ada masalah dari pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat (Hendrik Budi Untung, 2008, pp. 6-7). Hal ini disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Dari uraian tersebut beberapa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain: a. Mempertahankan dan mendongkrak repurtasi serta citra merek perusahaan b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan d. Melebarkan akses sumber daya bagi bagi oeprasional usaha e. Membuka peluang pasar yang lebih luas f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder h. Memperbaiki hubungan dengan regulator i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan j. Peluang mendapatkan penghargaan

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteritik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Dan setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan isu berkaitan dengan CSR serta beberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR. Implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko, serta kondisi operasional masingmasing perusahaan. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun tidak terdapat standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik dalam pelaksanaan CSR, namun kerangka kerja (framework) yang luas dalam pengimplemantasian CSR masih dapat dirumuskan, yang didasarkan pada pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang seperti manajemen lingkungan. Kerangka kerja yang disodorkan oleh industri Kanada dapat dijadikan panduan. Kerangka kerja ini mengikuti model ”plan, do, check, improve” dan bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. (A.B. Susanto, 2007)

Bradshaw dalam sofyan (2007:400-401) mengemukakan bahwa ada tiga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yaitu sebagai berikut : a. Corporate philanthropy Yaitu tanggung jawab perusahaan berada sebatas kedermawanan atau kerelaan belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan. b. Corporate responsibility Yaitu kegiatan pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan baik karena ketentuan UU atau bagian dari emauan atau kesedian perusahaan. c. Corporate policy Yaitu tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan dari kebijakannya.

di Indonesia Menurut Saidi dan Abidin (2004:64-65) mengatakan pada umumnya ada empat model atau pola CSR yang diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu: 1. Keterlibatan Langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation. 2. Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan diperusahaanperusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. 3. Bermitra dengan Pihak Lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan CSR. 4. Mendukung atau Bergabung dalam Suatu Konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan dengan tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga sejenis yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro-aktif mencari mitra kerja sama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Bank Dunia mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai: “Commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”. Corporate Social Responsibility adalah suatu pengaruh yang lebih luas dari perusahaan kepada masyarakat untuk keuntungan perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan Wibisono (2007):“CSR adalah suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan fungsi sosialnya dengan cara memberi perhatian pada lingkungan dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi mereka dengan para stakeholders atas dasar sukarela”. CSR (Program Corporate Social Reponsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. Undang-undang ini disyahkan dalam sidang paripurna DPR. Dengan adanya Undang-undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi berperan untuk 14 mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut (Triple bottom line) sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan. Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain adalah pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyarankan kepada peusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 1998) Paragraf kesembilan: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan menganai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industry dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industry yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Prespektif teori legitimasi mengemukakan bahwa perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terkait dalam suatu “social contract” . Menurut Sofyan Syafri (2007:390) Ilmu Social Economic Accounting (SEA) ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek social benefit dan social cost yang ditimbulkan oleh lembaga. Pengukuran ini akan diupayakan sebagai informasi yang dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran lembaga, baik perusahaan atau yang lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. SEA sangat diperlukan dalam suatu sistem ekonomi yang bercirikan sintese, dari sistem ekonomi antara Social Economy dan Institusional Economy. Social Economy mempunyai komitmen yang dalam terhadap kesejahteraan manusia dan keadilan, sedangkan institutional mempunyai komitmen yang dalam terhadap pragmatism dalam menganalisis sosial ekonomi masyarakat. Negara kita adalah Negara yang memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya karena SEA penting diterapkan bahkan diharuskan untuk diterapkan oleh perusahaan dan lembaga dinegara kita

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para stakeholder atau pemangku kepentingan. Jika mampu, perusahaan bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Prespektif teori stakeholder menyatakan bahwa masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti perusahaan yang harus diperhatikan.Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007).

Ukuran perusahaan menurut Octaviana (2014) adalah dimana perusahaan yang besar tentunya akan menjaga image dari perusahaan tersebut dengan cara mengungkapkan informasi yang akurat dan relevan sehingga mendapatkan kesan yang baik dari masyarakat. Ukuran pada tiap-tiap perusahaan dapat dilihat dari skala perusahaan, dimana skala perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan proksi logaritma natural total asset. Total asset digunakan dalam perhitungan logaritma natural tersebut dikarenakan total asset yang cenderung lebih stabil daripada penghitungan aspek-aspek dalam perusahaan lainnya seperti kegiatan operasional perusahaan yang masih sangat terpengaruh pada fluktuatifnya demand dan supply di lingkungan pasar.

Menurut Riyanto (2001), leverage merupakan penggunaan aktiva atau dana yang dimiliki oleh perusahaan. Dimana dalam pengunaannya, perusahaan diwajibkan untuk menutup biaya beban tetap. Leverage merupakan indeks yang menunjukkan ukuran bahwa seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam menanggung pembiayaan asset perusahaan.

Profitabilitas menurut Munawir (2004) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Sedangkan menurut Pearce dan Robinson (2007), profitabilitas adalah tingkat pengembalian atas investasi (Return On Investment) yaitu yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan total asset.Profitabilitas juga dapat menggunakan proksi Return On Assets (ROA), sehingga semakin tinggi ROA perusahaan maka semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan. Laba yang tinggi akan berpengaruh pada pajak yang tinggi.ROA menurut Kasmir (2012), dapat memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam penggunaan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

Hlaing (2012) mendefinisikan bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat untuk meminimalisir tingkat pajak efektif sehingga laba yang dihasilkan perusahaan tidak berkurang. Agresivitas pajak merupakan cara yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi tingkat beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah, kegiatan ini pun termasuk mengarah pada penghindaran pajak tetapi masih dalam konteks yang legal. Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan bahwa mayoritas kegiatan agresivitas pajak adalah adanya klaim berlebihan pada beban-beban yang digunakan sebagai pengurang PKP (Pendapatan Kena Pajak). Untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan, perusahaanperusahaan besar berusaha mencari cara yaitu dengan jalan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan yang cenderung melakukan agresivitas pajak akan cenderung melakukan kegiatan dan pengungkapan CSR yang lebih besar karena beban pajak perusahaan yang dikeluarkan, akan dialihkan untuk beban CSR (Octaviana dan Rohman, 2014).Menurut Freeman (2003) di saat perusahaan melakukan agresivitas pajak, maka dapat dinilai secara umum bahwa perusahaan tersebut tidak membayarkan beban pajak sesungguhnya lepada pemerintah untuk keperluan pembangunan negara. Apabila pendapatan negara berkurang karena akibat dari perilaku perusahaan-perusahaan yang melakukan agresivitas pajak, maka hal ini juga akan berdampak pada kerugian masyarakat (Slemrod, 2004). Sehingga dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan agresivitas pajak merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa namun tetap berdasarkan UndangUndang (UU), dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya (UU No. 28 Tahun 2007). Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan terbaru yaitu Nomor 16 Tahun 2009 memiliki pengertian yang sama mengenai pajak, yaitu dimana kontribusi wajib tersebut digunakan negara untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. S. I. Djajadiningrat menyebutkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, perbuatan, maupun kejadianyang dapat memberikan kedudukan tertentu. Tetapi hal tersebut bukanlah sebagai hukuman dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung (Resmi, 2014). Sedangkan Dr. N. J. Feldmann mengatakan bahwa pajak adalah sebuah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa/ pemerintah tanpa adanya kontraprestasi, serta digunakan untuk pengeluran-pengeluaran umum, yang diterapkan menurut normanorma secara umum (Resmi, 2014)

Teori stakeholder adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya, tidak hanya untuk kepentingan internal saja tetapi juga untuk kepentingan pihak eksternal yaitu stakeholder. Menurut Margaretha (2005), internal dan eksternal yang dimaksudkan di sini adalah para stakeholder yaitu pihak- pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan seperti contohnya pemegang saham, kreditur, karyawan, pemasok, dan juga masyarakat luas yang memiliki hubungan ekonomi dengan perusahaan.Kusumadilaga (2010) menyebutkan bahwa dukungan-dukungan yang diberikan oleh stakeholder berpengaruh penting terhadap keberlangsungan perusahaan. Untuk memberikan informasi kepada stakeholder mengenai kinerja yang sudah dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi mengenai kinerja lingkungan, sosial hingga intelektual yang lebih luas sehingga dapat memenuhi ekspektasi stakeholder. 

Dalam Lanis dan Richardson (2013) disebutkan bahwa pelaksanaan CSR merupakan suatu sarana manajemen perusahaan dalam melakukan interaksi dengan pihak-pihak terkait perusahaan untuk mempengaruhi persepsi-persepsi pada perusahaan. Kewajiban bagi perusahaan atau perseroanuntuk melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diatur dalam ketentuan pemerintah yaitu dalam Pasal 66 ayat 2c UU No. 40 tahun 2007. Pelaksanaan CSR sangatlah penting bagi suatu perusahaan, karena kegiatan CSR yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan ini bertujuan untuk menginformasikan kegiatan sosial yang masih aktif dilakukan perusahaan tersebut.Pelaksanaandan pelaporan CSR yang dilakukan oleh perusahaan juga dinilai penting, terutama kepada pihak stakeholder agar dapat mengetahui secara jelas mengenai kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilakukan perusahaan sehingga perusahaan akan terhindar dari keraguan masyarakat terhadap perusahaan tersebut dan juga dapat meningkatkan nilai sosial perusahaan. Sedangkan penilaian CSR adalah metode untuk menilai proporsi nominal kegiatan CSR yang telah dilakukan dari total biaya operasional yang dikeluarkan. Pelaksanaan dan penilaian CSR yang dilakukan perusahaan memberikan manfaat besar bagi pihak investor maupun kreditur yang memberikan suntikan dana kepada perusahaan, sehingga para investor dan kreditur dapat mengetahui kemana arah dana yang telah diberikan. Wibisono (2007) menyebutkan mengenai keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR yaitu; mempertahakan dan mendongkrak reputasi serta image perusahaan, layak apabila mendapatkan social license to operate, mengurangi resiko bisnis perusahaan, mengembangkan akses terhadap sumber daya, memperluas akses ke dalam pasar, mengurangi biaya, mengeratkan dan memperbaiki hubungan dengan stakeholder, mengeratkan dan memperbaiki hubungan dengan pemerintah, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, serta mendapatkan peluang memperoleh penghargaan. Menurut Anggraini (2007) terdapat tiga alasan mengapa suatu perusahaan melakukan kegiatan CSR yaitu; perusahaan adalah bagian dari masyarakat sehingga harus mementingkan kepentingan masyarakat pula, perusahaan dan masyarakat saling menguntungkan apabila saling memenuhi kewajibannya, serta kegiata CSR yang dilakukan perusahaan adalah dalam rangka untuk menghindari masalah sosial. Untuk mengetahui kegiatan CSR yang telah dilakukan perusahaan, pihak-pihak terkait atau stakeholderdapat melihat dari pengungkapan CSR di laporan tahunan perusahaan dan juga melihat dari penilaian mengenai nominal yang dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR di dalam catatan atas laporan keuangan mengenai beban perusahaan. Dalam menilai kegiatan CSR suatu perusahaan dapat dilihat dari employee relations yang telah dilakukan perusahaan. Employee relationsmerupakan hubungan yang dibina oleh perusahaan dengan karyawannya (Fitri, 2008). Pada employee relations yang diperhatikan yaitu meliputi dampak aktivitas perusahaan pada karyawan dalam perusahaan tersebut. Aktivitas yang ditelaah adalah mengenai rekruitmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi, promosi, dan lain sebagainya.

Susetiawan (2012) menyebutkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan studi yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial dan humaniora, seperti contohnya sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, politik, dan studi pembangunan. Ide yang mendasari CSR pertama kali muncul dalam kursus akademik resmi sebagai tindak lanjut dari buku yang diterbitkan tahun 1953 oleh Howard E Bowen yang berjudul Social Responsibility of the Businessman. Ide dasar Bowen terfokus pada kewajiban yang dilakukan pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dan sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat setempat dimana perusahaan beroperasi (Susiloadi, 2008). Corporate Social Responsibility merupakan cara berusaha yang transparan dengan berbasis pada nilai-nilai etika, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan dan menghargai serta menghormati orang lain, masyarakat dan lingkungan (Kytle dan Ruggie, 2005).Kusumadilaga (2010) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak internal seperti investor, kreditor, pegawai/ karyawan hingga keluarganya dan juga pihak eksternal seperti masyarakat setempat. Sehingga CSR bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui cara yang baik, dan dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun pembangunan. Apabila menurut Warhust (2010), CSR merupakan upaya kesungguhan entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif sehingga dapat memaksimalkan dampak positif pada operasi perusahaan bagi seluruh stakeholder dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. CSR digunakan sebagai komitmen perusahaan dalam berkontribusi meningkatkan kualitas kehidupan baik dalam internal maupun eksternalnya.Suatu perusahaan yang melakukan CSR tentu saja dapat meningkatkan citranya dalam lingkup konsumen hingga masyarakat, sehingga perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR berusaha untuk mendapatkan pengakuan maupun loyalitas yang dapat menunjang keberlanjutan perusahaan. Kebijakan-kebijakan CSR dapat digunakan sebagai strategi suatu perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain, dimana loyalitas konsumen sangat berpengaruh terhadap keunggulan untuk mendapatkan keuntungan. Selain Sehingga secara tidak langsung, perusahaan-perusahaan yang telah sukses dalam menerapkan kebijakan CSR akan menjadi tolak ukur bagi perusahaan lain untuk ikut menerapkan CSR agar tidak kehilangan loyalitas konsumennya.Global Reporting Initiative (GRI)merupakan penggagas konsep pelaporan CSR bagi perusahaan-perusahaan. Dalam GRI G3 Guidelines menyebutkan bahwa perusahaan harus menjelaskan dampak aktivitas yang dilakukan perusahaan, naik itu dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terdapat teori konsep keberlanjutan perusahaan yang mengacu pada perilaku perusahaan untuk menciptakan peluang pembangunan berkelanjutannya, teori inilah yang disebut dengan Triple Bottom Line(Bichta, 2003).Teori Triple Bottom Line membuat perusahaan tidak hanya berfokus pada catatan keuangan maupun keuntungan yang diperoleh perusahaan saja (Single Bottom Line), tetapi juga harus memfokuskan strateginya dalam aspek keungan, sosial dan lingkungannya. Sehingga dari teori Triple Bottom Line tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa ketiga elemen yang bersinergi tersebut merupakan kunci dari konsep pe\mbangunan berkelanjutan (Siregar, 2007). Siregar (2007) juga menyebutkan bahwa penerapan CSR di dalam lingkungan Indonesia masih banyak terdapat masalah yang dihadapi yaitu seperti contohnya; program-program CSR perusahaan yang belum tersosialisasikan dalam masyarakat, banyaknya perbedaan pandangan mengenai CSR di kalangan perusahaan dan industri, hingga belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan.

Di kalangan sebagian dunia usaha, sudah tumbuh pengakuan bahwa keberhasilan ekonomi dan finansial mereka berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan dimana perusahaan mereka beroperasi. Untuk mewujudkan tanggung jawab semacam itu, dunia usaha diharapkan memperhatikan dengan sungguh-sungguh CSR dalam aktivitas usahanya. Pada intinya, CSR merupakan komitmen dari perusahaan untuk mengintegrasikan kepeduliannya terhadap masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah “triple bottom line”. Dalam implementasinya secara ringkas bentuk dari CSR ini dapat digolongkan dalam empat bentuk, yaitu : 1. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk di dalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarga. 2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program community development untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang melalui program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi. 3. Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik, dan atau lahan. 4. Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahan”, makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui investasi sosial akan dapat menuai citra yang positif (corporate image). Menilik semua bentuk CSR tersebut, perusahaan memang perlu melakukan ini semata-mata untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, harus dianggap sebagai bagian dari investasi, jadi bukan biaya. Semua itu bertujuan agar perusahaan dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu berusaha untuk menghasilkan keuntungan dan bertahan lama. Berdasarkan hal tersebut, Jorg Andriof dan Malclm Meintosch (2001) menegaskan bahwa CSR meliputi semua dimensi dari dampak, hubungan dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini akan memperlihatkan sebuah pengaruh yang tersebar luas di dalam masyarakat, seperti sebuah batu yang dilempar ke dalam kolam, dapat dibagi ke dalam tiga bidang, bidang-bidang yang berhubungan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan (Wahyudi, 2009:62-63).

Seperti yang dikemukakan John Elkington dalam Ardianto & Machfudz (2011:300), CSR perusahaan mengacu pada konsep Triple Bottom Line, yaitu keseimbangan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar wilayah operasi (planet), memberi manfaat kepada masyarakat (people), dan perusahaan mendapatkan nilai untuk menjaga kelangsungan operasinya (profit). Dalam menerapkan CSR, perusahaan selalu mengendalikan biaya, mencari terobosan-terobosan dengan biaya relatif ringan namun hasilnya bisa langsung menyasar pada kebutuhan masyarakat dan tentu ada kaitannya dengan kegiatan usahanya.

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002:76) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, biasa dibayangkan pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang di alami Indonesia, pemerintah harus berperan penting sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bias menetapkan bidang-bidang pekerjaan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberikan penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini, pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindari proses manipulasi atau pengancaman satu pihak yang lainnya (Sahal, 2012:26-27). CSR yang dilakukan perusahaan sebagai suatu bentuk kearifan moral perusahaan memiliki pengaruh yang lebih luas dari perusahaan kepada masyarakat untuk keuntungan perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan (Saktiyanti dan Irvan, 2006:27). Tentu banyak manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar. CSR juga akan memberikan manfaat dengan menciptakan dan melestarikan lingkungan dan sumber daya yang ada kearah yang lebih baik. Namun CSR yang diterapkan tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, melainkan juga bermanfaat bagi perusahaan. Telah disinggung sebelumnya, bahwa penerapan CSR akan berimbas dan mempengaruhi keberlanjutan usaha. Menurut Wibisono (2007:84-87), manfaat CSR bagi perusahaan diantaranya : a. Mempertahankan atau mendrongkrak reputasi dan brand image perusahan. b. Layak mendapatkan social lisence to operate; c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan; d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha; e. Membuka peluang pasar yang lebih luas; f. Mereduksi biaya; g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders; h. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. i. Memberikan peluang untuk mendapatkan penghargaan, dan beberapa keuntungan lainnya. (Untung, 2009:6-7).

bagi Perusahaan dan Masyarakat Seperti disebutkan sebelumnya, awal mula munculnya konsep CSR adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang dimaksud disini tidak terbatas pada Perseroan Terbatas, tetapi setiap kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka. Lebih jelasnya, masyarakat menuntut tanggung jawab sosial perusahaan (Widjaja dkk, 2008:17-18). Bagi pengusaha, hal ini harus diperhatikan dengan baik, agar tidak menjadi boomerang pada akhirnya. Dengan semakin baiknya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan kepedulian mereka terhadap lingkungan mereka, pengusaha harus mewujudkan tanggung jawab sosial. Dalam perkembangannya, Yusuf Wibisono (2007) dalam bukunya membedah Konsep dan Aplikasi CSR, mengatakan bahwa dunia usaha semakin menyadari bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Dunia usaha bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya. Pemikiran yang mendasari hal ini adalah bahwa perusahaan yang sehat secara finansial sekalipun tidak menjamin perusahaan tersebut dapat terus eksis apalagi bertumbuh. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat sekitar memiliki semacam “power” yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan tersebut. Semakin baik citra perusahaan tersebut ditengah-tengah masyarakat sekitarnya, semakin kondusif pula iklim usaha bagi perusahaan tersebut. Bagi perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik tidak lagi sebagai biaya ekstra atau beban manajemen. Bahkan, CSR dilihat tidak hanya menciptakan citra baik bagi perusahaan melainkan juga memberikan kontribusi pada kemakmuran jangka panjang bagi perusahaan dan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut (Widjaja dkk, 2008:17). Tidak melaksanakan CSR dapat berakibat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kegiatan usaha, di antaranya : a. Boikot konsumen. b. Serangan terhadap asset tetap seperti tanah perkebunan dan bangunan. c. Kegagalan untuk menarik karyawan yang berkualitas dan kehilangan dukungan dari karyawan. d. Pengeluaran ekstra untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. e. Pengalihan perhatian manajemen dari aktivitas inti perusahaan. f. Pembatasan operasi perusahaan, seperti adanya peraturan baru. g. Halangan untuk menaikkan keuangan dan asuransi. h. Kesulitan dengan silus hidup perusahaan (konsumen akhir dan pemasok). CSR sering disalahartikan sebagai kegiatan donasi perusahaan atau sekedar ketaatan perusahaan pada hukum dan aturan yang berlaku, padahal kegiatan donasi dan ketaatan perusahaan pada hukum tidak dapat dikatakan sebagai CSR. Kegiatan donasi dan ketaatan perusahaan pada hukum hanya syarat minimum agar perusahaan dapat beroperasi dan diterima oleh masyarakat (Widjaja dkk, 2008:19-20).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Untung, 2009:01). Kompleksitas permasalahan sosial yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan di Indonesia kini telah menjadi isu penting berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut muncul sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan lingkungan baik fisik, psikis, maupun sosial, sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber produksi secara yang tidak benar. Kesadaran untuk menyelamatkan sumber-sumber produksi sudah menipis. Para pengelola lebih mementingkan keuntungan finansial sebesar-besarnya, daripada membangun keseimbangan kepentingan dan berkelanjutan pembangunan (Poerwanto, 2008:16). Pada sisi lain, istilah CSR juga mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dunia usaham politis, dan pembangunan sosial serta hak asasi manusia (HAM). Selain itu, CSR juga dipengaruhi oleh dampak globlalisasi dan perkembangan teknologi informasi, dan semua itu akan mencerminkan pemahaman terhadap pengertian CSR dalam konteks lokal. Hal ini dapat dibuktikan, dimana sampai sekarang belum adanya kesamaan bahasa tentang CSR tersebut, sehingga pengertiannya masih diterjemahkan secara sepihak (Wahyudi dkk, 2008:19).

Menurut Andreas Lako (2011:5-6) merupakan kewajiban asasi perusahaan yang tidak boleh dihindari. Dasar argumentasinya adalah bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkan baik sengaja maupun tidak disengaja kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Ada dua dasar teoritis yang memiliki argumentasi yang kuat bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, yaitu : 1. Teori Stakeholder Teori menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para stakeholder atau pemangku kepentingan. Dalam perspektif teori stakeholder, masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti perusahaan yang harus diperhatikan. 2. Teori Legitimasi Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitar memiliki relasi sosial yang erat karena kedudukannya terikat dalam suatu “social contract”. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi cost dan benefit untuk keberlanjutan suatu korporasi.

Pada awalnya, konsep CSR muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menanggapi korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Kekuatan modal yang dimiliki oleh korporasi, terutama dengan korporasi skala internasional, telah menjelma sebagai sebuah kekuatan tersendiri yang sering kali ditunggangi oleh kepentingan politik suatu Negara atau kelompok tertentu, yang pada ujungnya hampir dapat dipastikan akan merugikan masyarakat. Ada dua jenis skandal tentang korporasi melawan masyarakat yang cukup menggemparkan dan pada akhirnya semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat pada korporasi diantaranya adalah yang terungkap dalam kasus Holocaust dan Agen Orange. Keadaan ini pula yang kemudian melahirkan undang-undang tentang boikot di Amerika Serikat, yang memberikan hak kepada masyarakat luas untuk memboikot penggunaan produk tertentu yang dihasilkan oleh produsen tertentu, manakala diketahui bahwa produsen atau manufaktur tersebut telah melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Widjaja dkk, 2008:11-12). Bila dilihat dari perspektif sejarah, perkembangan CSR ini dapat dikelompokkan menurut periodisasi sebagai berikut : a) Periode 1920-1950 Tahun 1920-an merupakan awal dari dikenalnya konsep “responsibility and responsiveners” dalam praktek dunia usaha. b) Periode 1960 Di tahun 1960-an hanya ditandai dengan diskusi atau ceramah tentang CSR. Menurut Carroll justru dekade ini ditandai satu pertumbuhan yang signifikan di dalam usaha untuk menyusun dengan teliti dan menguraikan apa yang dimaksud dengan CSR. c) Periode 1970 Yang menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan berkaitan dengan CSR pada dekade 1970 ini adalah berkaitan dengan pernyataan Milton Friedman’s tentang tanggung jawab “minimalis” dari suatu perusahaan yang masih diperdebatkan sampai saat ini. Tahun 1975 berkembanglah 3 (tiga) tingkatan konsep dari CSR, yaitu : 1) Kewajiban sosial (social obligation) yang berkaitan dengan aturan hukum dan pembatasan pasar. 2) Tanggung jawab sosial perusahaan (social responsibility) yang berkaitan dengan norma-norma masyarakat; dan 3) Social responsiveness yang berkaitan dengan upaya penyesuaian diri, pencegahan dan mengantisipasi. d) Periode 1980 Pada dekade 1980-an, istilah CSR telah menjadi perdebatan secara global dalam konteks pembangunan berkelanjutan (suistanable development). e) Periode 1990 Pada periode 1990-an tidak banyak penulis yang membicarakan tentang pengertian CSR, tetapi mereka menggunakan konsep CSR sebagai “point-ofdeparture” untuk tema dan konsep yang terkait dengan CSR. f) Periode abad  Pada saat terminology responsibility dikenalkan tahun 1920 sampai pada abad ke ini, ternyata belum ada satu kesatuan bahasa dalam memaknai dan mengimplementasikan CSR, meskipun kalangan akademisi, dunia usaha dan birokrasi menyadari bahwa CSR ini sangat amat penting bagi berkelanjutan (sustainability) usaha suatu perusahaan. Hal ini dapat dilihat mulai rumusan CSR baik oleh para ahli maupun lembag-lembaga tetap terjadi perbedaan karena mereka melihat dari perspektif subyektifitas masing-masing (Wahyudi dkk, 2008:19-20).

Bagi perusahaan membantu komunitas merupakan investasi yang penting. Saat ini perusahaan tidak hanya sekedar membagi-bagikan sumbangan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang hanya bersifat charity (sumbangan) dan berjangka pendek. Perusahaan memandang masyarakat atau komunitas sebagai mitra untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan bersama. Menurut Rogovsky (2000) manfaat keterlibatan komunitas – perusahaan adalah sebagai berikut: Komunitas pada Perusahaan  Reputasi dan citra yang lebih baik  Lisensi untuk beroperasi secara social  Bisa memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja local  Keamanan yang lebih besar  Infrastruktur dan lingkungan social yang lebih baik  Menarik dan menjaga personel yang kompeten untuk memiliki komitmen yang tinggi  Menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa dan mungkin pelanggan local yang bermutu  Laboratorium pembelajaran untuk inovasi organisasi Perusahaan pada Komunitas  Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja dan pelatihan  Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur  Keahlian komersial  Kompetisi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat  Representative bisnis sehayai jurus promosi bagi prakarsa komunitas Dilihat dari sisi bisnis, perusahaan harus melaksanakan program CSR secara maksimal dan berkelanjutan. Dari sisi komunitas, diharapkan memberi respon positif serta berperan aktif dalam menyukseskan program CSR. Oleh karena itu kemitraan dalam dunia usaha harus lebih ditingkatkan sehingga nantinya akan terwujud public, private and community partnership.

Community relations (hubungan komunitas) merupakan bagian dari kegiatan Public Relations. Dalam konteks PR, Corporate Social Responsibility (CSR) di implementasikan dalam program dan kegiatan community relations, tetapi ada juga yang mengatakan community relations merupakan bentuk dari CSR. Community Relations (hubungan komunitas) merupakan unsur kunci dari konsep tanggung jawab social perusahaan (CSR). Wilbur J. Peak dalam karyanya “community relations” yang dimuat dalam Lesly’s Public Relations Handbook (Onong Uchjana Effendy, 1992:149), mendefinisikan hubungan komunitas merupakan partisipasi suatu lembaga yang berencana aktif dan sinambung dengan masyarakat di dalam suatu komunitas untuk memelihara dan membina lingkungannya demi keuntungan kedua pihak yaitu lembaga dan komunitasnya. Dengan kata lain community relations merupakan upaya perusahaan untuk membina hubungan yang baik antara perusahaan dengan komunitas atau masyarakat demi meningkatkan kepedulian sosial. Reputasi perusahaan terlihat pada keberhasilan atau kegagalan dari hubungan masyarakat. Reputasi perusahaan semakin bergantung pada bagaimana perusahaan tersebut diterima oleh masyarakat setempat dan cara perusahaan berperilaku dalam masyarakat setempat dimana perusahaan terebut berada. Reputasi akan menentukan keberhasilan dalam perusahaan tersebut

Teori Manajemen Citra Organisasi (theory of organizational image management) dikemukakan oleh Joseph Eric Massey (2003). Dalam teori ini menjelaskan tentang tujuan utama dari public relation yaitu bagaimana cara menciptakan dan memelihara citra organisasi. Massey menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap citra organisasi, yang pertama tahap penciptaan citra, tahap pemeliharaan citra, dan tahap memperbaiki citra organisasi. Massey mengatakan bahwa pihak perusahaan perlu membina citra yang terbangun di dalam benak stakeholders. Perusahaan perlu memperhatikan perkembangan yang terjadi di lingkungan dimana perusahaan berada. Perusahaan perlu menjamin interaksi yang dinamis dengan stakeholders. Teori Manajemen Citra Organisasi ini menjelaskan dua alasan mengapa mengelola citra organisasi sangat penting. Pertama, citra menentukan tanggapan stakeholder terhadap organisasi secara kognitif, afektif, dan dalam perilaku. Kedua, citra yang tersampaikan (shared images) memungkinkan hubungan saling ketergantungan antara organisasi dengan para stakeholder. Citra lebih berkaitan dengan apa yang dibangun atau digambarkan di benak publik eksternal dan sifatnya lebih mudah berubah. Oleh karena itu mengelola citra organisasi membutuhkan dialog yang tanggap atas lingkungan perusahaan.

Di era saat ini keberhasilan perusahaan ditentukan oleh perhatiannya terhadap lingkungan sosial disekitar. Maksudnya adalah kesuksesan perusahaan dilihat dari bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial terhadap komunitas di tempat beroperasinya perusahaan. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya adalah dengan melakukan kegiatan CSR. Program CSR sudah diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan sosial perusahaan yang telah terungkap pada visi dan misi perusahaan dalam melakukan CSR. Perusahaan selalu berusaha untuk menyesuaikan aktivitas perusahaan dengan harapan agar masyarakat dapat menerima keberadaan perusahaan serta perusahaan diakui karena telah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. CSR diimplementasikan sebagai upaya dalam konteks ke PR-an. Perusahan melakukan kegiatan CSR tidak hanya sekedar aktifitas untuk mencari profit. Namun memberikan efek positif sebagai strategi untuk membentuk citra perusahaan. Dengan diterapkannya CSR dan diterima oleh penerima CSR (masyarakat) akan menghasilkan dampak positif berupa citra yang baik pada perusahaan. Proses pembentukan citra akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu. Untuk mengetahui bagaimana citra suatu perusahaan di mata public dibutuhkan adanya penelitian. Melalui penelitian, perusahaan dapat mengetahui secara pasti sikap publik terhadap perusahaan, mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh publiknya. Dengan demikian perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat bagi kebijaksanaan perusahaan selanjutnya. Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat suatu obyek yang sama. Kottler dan Keller (2009:179) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana kita memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Menurut Rakhmad (2005), persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Melalui persepsi individu dapat mengerti dan menyadari mengenai keadaan diri individu itu sendiri. Persepsi itu merupakan aktivitas yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2000:54). Setelah masyarakat menerima kegiatan CSR, masyarakat akan memberikan umpan balik berupa saran, kritik, dan tanggapan. Umpan balik dari masyarakat tersebut yang membentuk pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Sehingga dari persepsi masyarakat akan membentuk kesan atau citra perusahaan, baik itu citra positif maupun negatif.

Citra, identitas, dan reputasi memiliki definisi yang berbeda namun saling berhubungan satu sama lain. Citra, identitas dan reputasi sebuah organisasi/perusahaan merupakan bagian terpenting dari fungsi corporate communication (komunikasi korporat). Menurut Argenti (2003: 44-45) citra adalah penglihatan publik terhadap perusahaan. Citra merupakan kesan total sebuah organisasi/perusahaan yang ada didalam pikiran individu. Setiap organisasi/perusahaan memiliki citra yang berbeda dari setiap individu. Identitas terdiri dari orang-orang dalam perusahaan, produk dan jasa. Dengan adanya identitas membantu masyarakat untuk mengingat citra sebuah Perusahaan Lembaga Organisasi Bidang/ Divisi Public Relations (PR) Sumber Komunikator Pesan Komunikan Efek Kegiatan – Kegiatan PublikPublik PR Citra publik terhadap perusahaan/ lembaga/ organisasi organisasi/perusahaan. Pemahaman public terhadap organisasi akan menimbulkan reputasi positif terhadap organisasi/perusahaan. Reputasi adalah hasil dari persepsi public. Jadi apabila identitas perusahaan diterima akan memberikan kontribusi pada citra perusahaan tergantung pada informasi dan nilai yang ada pada benak publik. Jika kesan pada perusahaan sesuai dengan nilai yang dianut oleh individu, maka individu tersebut akan membentuk reputasi yang baik mengenai perusahaan. Menurut Muslimin (2004: 90) tolak ukur mencapai citra positif perusahaan meliputi beberapa poin, yaitu sebagai berikut: 1. Citra Citra tidak bisa dilihat wujudnya tetapi dapat dirasakan. Citra adalah hasil penilaian baik atau buruk dari masyarakat luas mengenai perusahaan. 2. Kepercayaan Kepercayaan timbul karena ada rasa percaya kepada pihak lain yang memang memiliki kualitas yang dapat mengikat dirinya, seperti tindakan yang konsisten, jujur dengan janjijanji, adil, bertanggung jawab, suka membantu dan rendah diri. 3. Realitas Citra merupakan realita, oleh karena itu pengembangan dan perbaikan citra harus didasarkan pada realita atau kenyataan. 4. Manfaat Semua hasil kerjasama dari berbagai pihak baik dari perusahaan, karyawan maupun masyarakat akan merasakan manfaat apabila tujuan perusahaan telah tercapai. Hasil dari tercapainya tujuan tidak hanya mendatangkan keuntungan untuk perusahaan saja tetapi juga untuk semua stakeholders. 5. Keterikatan Keterikatan mengarah pada kedekatan. Keterikatan menimbulkan perilaku timbal balik atas kehadiran satu dan yang lain.

Citra adalah bagaimana seseorang memandang suatu perusahaan, organisasi, suatu komite, atau suatu aktivitas. Menurut Siswanto Sutojo manfaat citra perusahaan yang baik dan kuat yaitu sebagai berikut: 1. Daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap Perusahaan berusaha memenangkan persaingan pasar dengan menyusun strategi pemasaran taktis 2. Menjadi perisai selama krisis Sebagian besar masyarakat dapat memahami atau memanfaatkan kesalahan yang dibuat perusahaan dengan citra yang baik, yang menyebabkan mereka mengalami krisis. 3. Menjadi daya Tarik eksekutif handal, yang mana eksekutif handal adalah aset perusahaan 4. Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran 5. Menghemat biaya operasional karena citranya yang baik

Citra merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh seorang public relations. Menurut Alma (2007:375) Citra adalah kesan yang dipikirkan dan yang diketahui oleh seseorang atau kelompok mengenai suatu hal, baik perusahaan maupun produknya yang diperoleh melalui pengalaman. Citra merupakan penilaian individu maupun masyarakat dari aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan. Suatu perusahaan harus melakukan hubungan dengan masyarakat yang termasuk dalam wilayah usaha agar memperoleh citra yang positif. Citra tidak dapat diukur secara sistematis tetapi dampaknya dapat dirasakan melalui tanggapan positif atau negatif dari publik. Menurut Bill Canton, Citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau organisasi. Citra terbentuk dari persepsi individu yang berasal dari proses akumulasi kepercayaan sehingga membentuk suatu opini publik. Membangun dan memperbaiki Citra harus berdasarkan pada realitas, maksudnya adalah citra tidak hanya apa yang dikomunikasikan, tetapi juga harus sesuai dengan realitas. Dikatakan Citra yang baik berarti masyarakat mempunyai kesan positif terhadap perusahaan. Citra positif lebih memudahkan perusahaan untuk berkomunikasi secara efektif dan membuat publik lebih memahami. Sedangkan citra yang kurang baik berarti masyarakat mempunyai kesan negatif terhadap perusahaan dan membuat komunikasi antar perusahaan dan publik menjadi tidak efektif. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa citra itu ada tetapi tidak dapat digambarkan secara fisik karena citra hanya ada di dalam pikiran kita. Dengan demikian bukan berarti citra tidak bisa diketahui dan diubah, citra dapat diubah namun perubahan citra relatif lambat.

Kegiatan Public Relations akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Rosady Ruslan (2006:21) membagi peran public relation bersifat dua arah yaitu membina hubungan ke dalam (publik internal) dan membina hubungan keluar (publik eksternal). Beberapa kegiatan Public Relations sebagai pendukung fungsi manajemen perusahaan, yaitu sebagai berikut: 1. Building Corporate Identity dan Image (Membangun Identitas dan Citra Perusahaan) sebagai pendukung manajemen perusahaan. Sasaran dari PR (humas) yaitu dengan menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif serta mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai pihak. 2. Facing Crisis (Menghadapi Krisis). Menghadapi krisis merupakan bagian dari kehidupan Public Relations yaitu dengan menangani complain, membentuk manajemen krisis dan public relations recovery image, serta memperbaiki image. Suhandang (2004) menyebutkan bahwa titik berat kegiatan yang dilakukan oleh Public Relations adalah membentuk kepentingan dan kepercayaan publiknya. Sukatendel (1990) menjelaskan bahwa public relations adalah metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dan mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Praktisi Public Relations harus berusaha menciptakan dan memelihara hubungan yang bermanfaat bagi publiknya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Public Relations tidak lain bertujuan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, jasa baik, kepercayaan dan penghargaan dari public serta masyarakat umum.

Menurut Cutlip, Center, dan Broom (2000:6) dalam edisi keenam buku Effective Public Relations bahwa public relations adalah fungsi manajemen yang mengidentifikasi, membangun, dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai public yang menjadi penentu kesuksesan dan kegagalannya. Menurut Frank Jefkins (2003:9) Public Relations adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. James E. Grunig dan Todd Hunt menyatakan bahwa public relation adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan masyarakatnya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa public relations adalah fungsi manajemen yang bertugas untuk membangun komunikasi dari sebuah organisasi terhadap publik demi tercapainya saling pengertian antar kedua belah pihak. Menurut F. Rachmadi dalam buku Public Relation Praktis mengemukakan ada empat esensi public relations, salah satunya yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari public masyarakat.

Dalam kehidupan manusia, berkomunikasi dianggap salah satu aktifitas yang paling penting. Begitupula dengan perusahaan. Layaknya manusia, perusahaan perlu untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, salah satu divisi kerja yang dipilih perusahaan untuk menjembatani hubungan komunikasi dengan perusahaan yaitu Public Relations (PR) atau yang sering kita ketahui sebagai Humas (Hubungan Masyarakat). PR (humas) memiliki peranan yang penting dalam hubungan antara perusahaan dengan publik yaitu PR bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dengan publik internal dan eksternalnya. Dengan kata lain, PR harus menempatkan kakinya di dalam perusahaan dan satu kaki yang lainnya di luar perusahaan (publik). PR bertugas untuk menjalin komunikasi timbal balik antara perusahaan dengan publiknya untuk menciptakan pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan dari perusahaan itu. Dalam kaitannya dengan komunikasi, Public Relations menjalankan komunikasi dengan tujuan untuk menciptakan sebuah efek yaitu citra perusahaan. Menyelenggarakan komunikasi untuk membentuk citra perusahaan di mata public. Hal itu ditujukan untuk menumbuhkan saling pengertian antar kedua pihak sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dengan public. Hubungan yang harmonis ini akan terbentuk apabila komunikasi berlangsung dengan baik. Maka dari situlah citra perusahaan di mata publik terbentuk. Pelaksanaan program CSR merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Public Relation (Humas). CSR atau tanggung jawab social perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu konsep etika bisnis yang mewajibkan perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan program CSR, Public Relations tetap mempunyai peran penting baik secara internal maupun eksternal dalam aktifitas CSR. Karena pada dasarnya public dari Public Relations adalah public internal dan eksternal. Peran Public Relations dalam aktifitas CSR akan berkembang menjadi lebih kompleks seiring dengan kemajuan dari program CSR perusahaan. Penerapan CSR merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi perusahaan untuk membangun corporate image (citra) di mata stakeholdersnya. Dalam konteks pembentukan citra perusahaan, Public Relations terlibat didalamnya karena pada dasarnya CSR merupakan kegiatan Public Relations.

serta Indikator Keberhasilan CSR Setelah merencanakan program CSR mulai dari menentukan jenis serta tujuan yang akan dicapai dalam program CSR, tahap selanjutnya yaitu implementasi CSR. Jika hanya merencanakan yang terbaik tetapi tidak diimplementasikan dengan baik maka tidak akan berarti apapun sehingga tujuan tidak akan tercapai. Oleh karena itu perlu disusun strategi untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Tahap implementasi terdiri dari tiga tahap yaitu sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Sosialisasi ini diperlukan dengan tujuan untuk mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan. Pelaksanaan kegiatan pun harus sesuai dengan rencana yang telah disusun. Menurut Yusuf Wibisono (2007: 151) ada dua indikator untuk mengukur sejauh mana efektifitas program CSR, yaitu sebagai berikut: Indikator Internal: 1. Ukuran Primer a. Minimize Mewujudkan hubungan yang harmonis dan kondusif dengan meminimalisir perselisihan atau konflik antara perusahaan dengan masyarakat. b. Asset Terjaga dan terpeliharanya Asset perusahaan yang terdiri dari pemilik, pimpinan perusahaan, karyawan serta fasilitas pendukung. c. Operational Seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Indikator Eksternal: 1. Indikator Ekonomi a. Tingkat pertambahan kualitas sarana dan prasarana umum b. Tingkat peningkatan kemandirian masyarakat secara ekonomis c. Tingkat peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat secara berkelanjutan 2. Indikator Sosial a. Frekuensi terjadinya konflik social b. Tingkat kualitas hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat c. Tingkat kepuasan masyarakat

Kegiatan CSR tidak lagi dianggap sekedar mebagi-bagikan uang tetapi membuat program yang bisa melahirkan dampak tidak hanya sekedar hasil. Dengan demikian program CSR dapat memiliki manfaat jangka panjang baik untuk perusahaan maupun masyarakat. Menurut Rogovsky dalam buku membedah konsep dan aplikasi CSR (2007:137) ada beberapa manfaat program CSR yaitu sebagai berikut: 1. Manfaat bagi individu karyawan a. Menghadapi tantangan penegmbangan dan berprestasi dalam lingkungan baru b. Meningkatkan pengethauan perusahaan atas komunitas local dan memberikan kontribusi bagi komunitas local c. Mengembangkan keterampilan yang ada dan mendapat persepsi baru ats bisnis 2. Manfaat bagi penerima program a. Memperoleh pengalaman dari organisasi/perusahaan besar b. Mendapatkan keahlian dan keterampilan professional yang tidak dimiliki organisasi/perusahaan 3. Manfaat bagi perusahaan a. Memperkaya kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas bekerja sama komunitas b. Meningkatkan pengetahuan tentang komunitas local c. Meningkatkan citra dan profil perusahaan

Dari konsep triple P, menurut Kotler dan Lee dalam buku CSR from Charity to Sustainability (2008: 131) membagi program CSR kedalam enam jenis. Adapun jenisjenis program CSR tersebut adalah sebagai berikut: 1. Cause Promotions Dalam program ini perusahaan bertujuan untuk menciptakan kesadaran (awareness) terhadap suatu masalah sosial. Contohnya kampanye 3D (dilihat, diraba dan diterawang) yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peredaran uang palsu di Indonesia. 2. Cause Related Marketing Dalam program ini perusahaan menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk kegiatan sosial berdasarkan besarnya produk yang terjual. Kegiatan ini People (social) Profit (economy ) Planet (lingkun gan) biasanya dilaksanakan pada jangka waktu tertentu, penjualan produk tertentu dan aktivitas tertentu. Contohnya Mcdonald’s menyumbangkan 2.5% dari total struk pembelanjaan selama bulan ramadhan untuk diberikan kepada panti asuhan dan panti jompo di seluruh Indonesia. 3. Corporate Social Marketing Dalam program ini, perusahaan melakukan kampanye yang berfokus untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan menignkatkan kesehatan dan keselamatan public, menjaga kelesatrian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah Produk antiseptik Dettol dan hypermarket Carrefour bersinergi dalam perayaan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Kampanye ini untuk menyebarkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan tangan dan kebiasaan mencuci tangan. 4. Corporate Philanthropy Dalam program ini perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk donasi atau sejumlah uang kegiatan amal atau kepedulian sosial. Conntohnya PT Telkom yang memberikan memberikan paket sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri. 5. Community Volunteering Dalam program ini perusahaan mendukung dan mendorong para karyawan atau mitra usaha untuk menyisihkan waktu guna membantu organisasi masyarakat lokal maupaun masyrakat yang menjadi sasaran program ini. Contohnya PT Fortune Tbk melalui program Warga Mengajar, dimana karyawan Fortune menjadi guru di beberapa PAUD yang menjadi sasaran. 6. Socially Responsible Business Practice (Community Development) Dalam program ini perusahaan menginvestasi melalui kegiatan sosial melampaui kewajibannya oleh hukum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Contohnya menyediakan saran sanitasi seperti yang dilakukan oleh Lifebouy. Masing-masing perusahaan memiliki jenis program CSR yang berbeda-beda tergantung pada tujuan dan manfaat pelaksanaan CSR yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Dalam CSR, perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpatokan pada single bottom line yaitu nilai perusahaan yang dilihat dari kondisi keuangannya saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpedoman pada triple bottom lines yaitu tidak hanya aspek financial tetapi juga sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Istilah Triple Bottom Line pertama kali dipopulerkan oleh John Elkington (1997). Konsep ini mengelompokkan CSR ke dalam tiga aspek yaitu kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (ecomoic prosperity), peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality) dan keadilan sosial (social justice). Dalam konsep ini menegaskan bahwa perusahaan yang ingin menerapkan pembangunan yang berkelanjutan harus memerhatikan konsep Triple P yaitu profit, planet dan people. Bila aspek tersebut dikaitkan dengan konsep Triple P, dapat disimpulkan bahwa profit sebagai wujud aspek ekonomi, planet sebagai wujud aspek lingkungan dan people sebagai aspek social. Adapun tiga prinsip dasar yang dikenal dengan 3P yang dijelaskan dalam buku Membedah konsep dan aplikasi CSR (Yusuf Wibisono, 2007: 32) yaitu sebagai berikut: a) Profit (Keuntungan) Profit merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan. Arti kata profit sendiri merupakan tambahan pendapatan perusahaan guna kelangsungan hidup perusahaan tersebut. b) People (Masyarakat Pemangku Kepentingan) Masyarakat merupakan stakeholders yang penting bagi suatu perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Melalui hubungan yang harmonis dan citra yang baik di mata masyarakat akan menjaga eksisitensi perushaan. c) Planet Unsur yang tidak kalah penting yaitu planet atau lebih dikenal dengan lingkungan. Banyak pelaku industri yang hanya ingin mengdongkrak laba sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Padahal hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab-akibat. Dimana jika perusahan melestarikan lingkungan, lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme), dsb.

Sampai saat ini CSR belum mempunyai definisi yang tunggal, namun secara empiris CSR telah diterapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan (voluntary). CSR dilakukan dengan motivasi yang berbedabeda tergantung pada sudut pandang dan bagaimana cara perusahaan memaknai CSR itu sendiri. Menurut Kotler and Lee (2005), “corporate social and responsibility is a commitment to improve community well being throught discretionary business practice and contribution of corporate resources”. Dalam definisi tersebut, Kotller dan Lee memberikan penekanan pada kata discretionary yang berarti kegiatan CSR semata-mata hanya sebagai komitmen perusahaan secara sukarela guna meningkatkan kesejahteraan komunitas, bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Menurut Schermerhorn (1993) memberi definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan public eksternal. Dalam buku CSR dari voluntary menjadi mandatory (2011:21) World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) merumuskan CSR sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berprilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Jika dipetakan, pendefinisian CSR yang relatif lebih mudah dipahami adalah dengan mengembangkan konsep Triple Bottom Lines (Elkington, 1998) dan menambahkannya dengan satu line tambahan yakni procedure (Suharto, 2007a). Dengan demikian CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarlan prosedur (procedure) yang tepat dan professional.

Hery (2012) menjelaskan terdapat beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, antara lain : 1. Masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban; dengan kata lain apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan (neraca). 2. Masalah ketepatan waktu laporan pelaporan keuangan; dengan kata lain kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. 3. Masalah pendistribusian informasi keuangan; dengan kata lain bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para users. Menurut Munawir dalam Sunyoto (2013) laporan keuangan mempunyai beberapa keterbatasan antara lain: 1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim report dan bukan merupakan laporan yang final. 2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dari penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti dengan kenaikan tingkat hargaharga.

Menurut Bambang Subroto dalam Sunyoto (2013) rasio
likuiditas adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Rasio
likuiditas memiliki tujuan untuk melakukan uji kecukupan dana,
kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajiban yang segera
harus dipenuhi.
Rasio-rasio likuiditas sebagaimana yang diutarakan, dapat dilihat
pada uraian sebagai berikut :
1. Rasio Lancar (Current Ratio)
Rasio ini merupakan perbandingan antara aset lancar dengan
kewajiban lancar.
Rasio ini merupakan cara untuk mengukur kesanggupan suatu
perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, . Menurut
Fahmi (2011), kondisi perusahaan yang memiliki current ratio
yang baik adalah dianggap sebagai perusahaan yang baik dan
bagus, namun jika current ratio terlalu tinggi juga dianggap tidak
baik karena dapat mengindikasikan adanya masalah seperti
jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran
tingkat penjualan sehingga tingkat perputaran persediaan rendah
dan menunjukkan adanya over investment dalam persediaan
tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang tak tertagih                         2.Rasio Cepat (Quick Ratio)
Rasio ini merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi
persediaan dengan kewajiban lancar Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak
memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan
waktu yang retaif lama untuk direalisir menjadi uang kas,
walaupun kenyataannya mungkin persediaannya lebih likuid dari
pada piutang. Menurut Fahmi (2011), apabila menggunakan rasio
ini maka dapat dikatakan bahwa jika suatu perusahaan
mempunyai nilai quick ratio sebesar kurang dari 100% atau 1:1,
hal ini dianggap kurang baik tingkat likuiditasnya

Menurut Halim dan Sarwoko (2013) rasio keuangan merupakan perbandingan dari pos-pos atau elemen laporan keuangan yang dalam hal ini adalah neraca dan laporan laba rugi. Pembandingan dilakukan terhadap antar pos-pos dalam neraca, antar pos-pos neraca dalam laporan rugi laba dan terhadap pos-pos neraca dengan pos-pos rugi laba. Rasio keuangan, hasil dari analisis keuangan selanjutnya dibandingkan dengan: 1. Rasio-rasio dari periode yang berbeda, misalnya rasio-rasio sekarang dengan rasio-rasio tahun-tahun yang lalu, terutama tahun terakhir. Untuk tahun yang berikutnya rasio-rasio tersebut diproyeksikan. 2. Rasio-rasio industri ata perusahaan yang sejenis, yang dianggap sebagai standar. Di Amerika rasio-rasio ini diterbitkan oleh bank-bank komersial atau asosiasi industri, seperti Robert Mories Associates dan Dun and Bradstreet Co. Munawir (2002) membagi analisis rasio keuangan ke dalam dua bentuk, yaitu: 1. Sectional Ratio Analysis, yaitu analisis rasio dengan membandingkan antar informasi atau data untuk satu periode, kemudian hasilnya dibandingkan dengan rasio pembanding antara lain rasio pada perusahaan sejenis atau rasio rata-rata industri. 2. Trend Ratio Analysis, yaitu analisis rasio keuangan untuk beberapa periode sehingga akan terlihat prestasi perusahaan tersebut cenderung meningkat, menurus, atau cenderung konstan dalam beberapa periode tersebut.

Menurut Sunyoto dan Susanti (2015) Laporan keuangan disusun
dengan tujuan untuk informasi yang menyangkut posisi keuangan,
kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan
ekonomi. Untuk meengambil keputusan-keputusan keuangan yang
benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai.
Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai
tujuan tersebut. Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah
untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai
perusahaan, semakin tinggi kemakmuran yang akan yang akan diterima
oleh pemilik perusahaan.
Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan,
akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh
yaitu dengan melakukan analisis keuangan melalui berbagai rasio
keuangan yang lazim dilakukan.

Laporan keuangan perusahaan dibuat tidak dengan cara serampangan,
akan tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar
yang berlaku. Dan sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk
membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode
tertentu. Yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui
kondisi dan posisi perusahaan terkini.
Menurut Kasmir (2008) menyimpulkan laporan keuangan sebagai laporan
yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada sat ini atau dalam suatu
eriode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi
perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan
terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal dan periode tertentu.
Sedangkan menurut Halim (2003), Laporan Keuangan adalah laporan
yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan
digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi,
bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko
perusahaan.
Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang
diperoleh dalam suatu periode. Laporan keuangan biasanya terdiri dari:
1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan modal;
4. Laporan catatan atas laporan keuangan; dan
5. Laporan kas.
Menurut Hery (2012), laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari
proses dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk
mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada
pihakpihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan dapat disimpulkan sebagai catatan kondisi keuangan
suatu perusahaan yang berisi data-data yang dapat digunakan untuk
menganalisis dalam pengambilan keputusan.

Menurut Fahmi (2012), Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dalam menbuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK (standar akuntansi keuangan) atau GAAP (generally accepted accounting principle) dan lainnya. Menurut Mulyadi (2007), penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan.Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk : 1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. 2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian. 3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. 5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Menurut Munawir (2002), pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya : 1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih. 2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif. 4. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta 12 pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan. Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan adalah prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan yang menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan dengan tolak ukur berdasarkan sasaran, standar atau kriteria tertentu pada periode tertentu

Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Tujuan dan mamfaat yang dapat dipetik dari rasio solvabilitas adalah: 1. Untuk menilai dan mengetahui kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. 2. Untuk menilai dan mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. 3. Untuk menilai dan mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. 4. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 5. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar utang perusaahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 6. Untuk menilai dan mengetahui atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 7. Untuk menilai dan mengetahui berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. (Kasmir,2012: Jenis-jenis rasio solvabilitas, yaitu : debt to asset ratio (debt ratio), debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio. 1. Debt to asset ratio (debt ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat
bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak
yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen
perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Kemudian, pihak
luar perusahaan juga memiliki kepentingan, seperti pihak kreditor atau
penyedia dana bagi perusahaan, misalnya perbankan. Atau juga pihak
distributor atau supplier yang menyalurkan atau menjual barang yang
pembayaran secara angsuran kepada perusahaan.
Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil
rasio likuiditas:
a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau
utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan
untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai
jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban
jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya
jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan
satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar
c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban
jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan
atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang
yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
d. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang
ada dengan modal kerja perusahaan
e. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk
membayar utang.
f. Sebagai alat perencana ke depan, terutama yang berkaitan dengan
perencanaan kas dan utang.
g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke
waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masingmasing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
i. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki
kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.
Kasmir (2012:132-133).

Rasio likuiditas, yaitu rasio untuk mengukur likuiditas perusahaan
atau kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban
finansial yang harus segera dibayar. Untuk dapat memenuhi seluruh
kewajibannya sewaktu-waktu ini, maka perusahaan harus mempunyai
alat-alat untuk membayar berupa aktiva-aktiva lancar yang jumlahnya
harus jauh lebih besar daripada kewajiban-kewajiban yang harus segera
dibayar berupa uang-utang lancar.
Likuiditas berasal dai kata liquid yang artinya cair, sehingga dapat
pula diartikan sebagai alat untuk mengukur tingkat kecairan dari aktiva
lancar terhadap kewajiban yang harus segera dipenuhi atau segera jatuh
tempo.
Menurut Samryn (2012:411) dalam bukunya Akuntansi Manajemen:
“Rasio likuiditas merupakan suatu perbandingan antara total aktiva
lancar dengan total utang lancar. Dengan kata lain rasio ini menunjukkan
kemampuan perusahaan menutupi utang-utang jangka panjang atau jangka
pendeknya dengan aktiva lancar”.
Menurut Sony Warsono-bin-Hardono dalam bukunya Akuntansi Pengantar
Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk
mensiagakan kas atau aset lain yang dapat segera diubah menjadi kas
dalam rangka memenuhi beragam liabilitas jangka pendek yang harus
segera dipenuhi perusahaan. Semakin tinggi rasio likuiditas
perusahaan maka dapat diinterpretasikan semakin tinggi kemampuan
perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Menurut Darsono (2010:55) dalam bukunya Manajemen Keuangan:
Likuiditas ialah kemampuan perusahaan memenuhi semua
kewajibannya yang akan jatuh tempo. Kemampuan itu dapat
diwujudkan bila jumlah harta lancar lebih besar daripada hutang
lancar. Peusahaan yang likuid adalah perusahaan yang mampu
memenuhi semua kewajibannya yang jatuh tempo dan perusahaan
yang tidak likuid adalah perusahaan yang tidak mampu memenuhi
semua kewajibannnya yang jatuh tempo.