Tag: Judul Akutansi

Menurut Rahman (2009,13) dalam prakteknya, suatu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki unsur-unsur sebagai berikut : a. Continuity dan Sustainability atau berkesinambungan dan berkelanjutan merupakan unsur vital dari Corporate Social Responsibility (CSR). Suatu kegiatan amal yang berdasar trend ataupun incidental bukanlah Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan hal yang bercirikan pada long term perspective bukan instant, happening ataupun booming. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu mekanisme kegiatan yang terencanakan, sistematis dan dapat dievaluasi. b. Communit Empowerment atau pemberdayakan komunitas. Membedakan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kegiatan yang bersifat charity ataupun philantrophy semata. Tindakan-tindakan kedermawanan meskipun membantu komunitas, tetapi tidak menjadikannya mandiri. Salah satu indikasi dari suksesnya sebuah program Corporate Social Responsibility (CSR) adalah adanya kemandirian yang lebih pada komunitas, dibandingkan dengan sebelum program Corporate Social Responsibility (CSR) hadir. c. Two ways yaitu program Corporate Social Responsibility (CSR) bersifat dua arah. Korporat bukan lagi berperan sebagai komunikator semata, tetapi juga harus mampu mendengarkan aspirasi dari komunitas. Ini dapat dilakukan untuk mengetahui needs, desires dan wants dari masyarakat atau komunitas di sekitar daerah operasi perusahaan.

Menurut Nor Hadi (2014,59-60) Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial diuraikan menjadi tiga, yaitu: (1) sustainability; (2) accountability; dan (3) transparency. 1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang. 2. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. 3. Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Tranparansi berkesinambungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal.

Beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu : 1. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk mempertahankan hidup (going concern). (Nor Hadi, 2014,87) 2. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan. Stakeholder merupakan semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Nor Hadi, 2014,93). Berdasarkan asumsi stakeholder theory, maka perusahaan tidak dapat terlepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan going concern (Nor Hadi, 2014,94-95).  3. Teori Ekonomi Politik Teori ekonomi politik secara eksplisit mengakui kekuatan konflik yang terdapat dalam masyarakat serta berbagai perebutan yang terjadi dalam berbagai kelompok dalam masyarakat. Teori ekonomi politik dibagi menjadi dua yaitu teori ekonomi klasik dan teori ekonomi politik borjuis. Ponny Harsanti (2011), perspektif yang dicakup dalam teori legitimasi dan juga teori ekonomi politik adalah bahwa masyarakat, politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Isu-isu ekonomi tidak dapat diinvestigasikan secara bermakna dalam kondisi ketiadaan pandangan mengenai kerangka institusi politik dan ekonomi dimana kegiatan ekonomi itu dijalankan. Dengan mempertimbangkan ekonomi politik, seseorang akan lebih mampu untuk mempertimbangkan isu yang memberi pengaruh atas kegiatan organisasi dan informasi apa yang dipilih untuk diungkapkan

Pengertian mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) sekarang ini sangatlah beragam, antara lain : Suharto (2007,16) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian dari policy perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. Corporate Social Responsibility (CSR) kemudian identik dengan CSP (corporate social policy), yakni strategi dan roadmap perusahaan yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomis korporasi dengan tanggung jawab legal, etis, dan sosial. Edi Suharto (2009,105) adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional”. Menurut Wibisono (2007,7) Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersaman dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu komitmen atau tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Pengertian Akuntansi Manajemen menurut beberapa ahli : Menurut Hansen dan Mowen (2009,4) akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen.  Akuntansi manajerial menurut Darsono Prawiro Negoro dan Ari Purwanti (2008,2) adalah akuntansi manajerial dirancang untuk mengelola dan menyajikan yang diperlukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Rudianto (2006,4) “Akuntansi manajemen merupakan sistem alat, yakni jenis informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada pihak- pihak internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran dan sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi. Jadi, Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang dirancang dan dikelola untuk menghasilkan informasi guna pengambilan keputusan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan

Menurut Ho dan Wang (2001) dan Handajani et al. (2009) keberadaan komite audit dapat memengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan secara signifikan. Komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin besarnya ukuran komite audit suatu perusahaan, pengawasan yang dilakukan pun semakin membaik dan kualitas pengunkapan CSR yang dilakukan perusahaan semakin meningkat dan semakin luas.

Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi yang berasal dari para stakeholdernya yang biasanya berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) sehingga dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang Rustriarini (2010). Pengungkapan tanggungjawab social (CSR) ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitar. Perusahaan yang memiliki kontrak dengan foreign stakeholders baik dalam ownership dan trade, maka perusahaan akan didukung secara penuh dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR Rustriarini (2010).

Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan. Menurut Jensen & Meckling (1976) konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Kepemilikan oleh institusional dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin dilakukan. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan. Institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai. Semua perusahaan yang bersatatus go public dan telah terdaftar dalam BEI adalah perusahaan-perusahaan yang sebagian besar proporsi sahamnya dimiliki oleh publik dan secara otomatis perusahaan harus melaporkan seluruh aktivitas dan keadaan perusahaan kepada public agar masyarakat sebagai salah satu bagian dari pemegang saham mengetahui keadaan perusahaan. Namun, tingkat kepemilikan saham antara satu pihak dengan institusi lain yang terlibat adalah berbeda-beda. Skala yang digunakan untuk kepemilikan institusional adalah rasio. Indikator kepemilikan institusional yang digunakan dalam penelitian konsisten dengan Novita dan Djakman (2008) dan Nurkhin (2009) yaitu proporsi kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap jumlah lembar saham yang beredar. Semakin tinggi rasio atau tingkat kepemilikan publik dalam saham perusahaan, maka perusahaan tersbeut diprediksi akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena adanya hubungan timbal balik yang kuat antara tanggung jawab perusahaan dengan pihak luar yaitu masyarakat (publik). Yang dimaksud dengan rasio kepemilikan publik disini adalah persentase saham yang dimiliki oleh publik sesuai yang tercantum dalam ICMD.

Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pengungkapan CSR akan tinggi. Penelitian Leung et al (2005); Cheung et al (2006) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.

Pada sektor finance terdapat 5 bagian yang terdiri dari bank, financial institution, securities company, insurance, dan lain-lain. Terdapat 89 perusahaan sektor finance yang terdaftar di BEI. Hal ini dapat ditemukan di website resmi BEI (www.idx.co.id). Pada perbankan terdiri dari 43 perusahaan, pada financial institution terdapat15 perusahaan, pada securities company terdapat 10 perusahaan, pada insurance terdapat 12 perusahaan, dan yang terakhir terdapat 9 perusahaan lain-lain.

Perusahaan berbasis asing memiliki teknologi yang cukup, skill karyawan yang baik, jaringan informasi yang luas, sehingga memungkinkan untuk melakukan disclosure secara luas (Luciana Spica Almilia dan Ikka Retrinasari, 2007) Melalui faktor- faktor tersebut, perusahaan asing akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan yang dibentuk oleh para investor asing dalam kegiatan operasional dimana perusahaan anak atau afiliasi didirikan. Banyak negara yang dapat dijadikan sebagai target operasi perusahaan asing, seperti Indonesia. Penerapan CSR di Indonesia dapat diindikasikan sebagai akibat dari peningkatan nilai perusahaan asing setelah menerapkan CSR di dalam operasional perusahaan Negara-negara asing cenderung lebih memperhatikan segala aktivitas yang berhubungan dengan pengungkapan CSR. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kepeduliannya terhadap kasuskasus sosial yang sering terjadi seperti pelanggaran HAM, pendidikan, tenaga kerja, dan kasus lingkungan seperti global warming, pembalakan liar, serta pencemaran air. Melalui pengungkapan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat memperlihatkan kepeduliannya. Dengan kata lain, apabila perusahaan di Indonesia memiliki kontrak dengan foreign shareholders baik ownership dan trade, maka perusahaan akan lebih mendapatkan dukungan dalam rangka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sesuai dengan teori stakeholder, semakin banyak dan kuat posisi stakeholder, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholdernya. Hal tersebut diwujudkan dengan cara melakukan aktivitas pertanggungjawaban terhadap sosial dan lingkungannya atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang berbasis asing kemungkinan memiliki stakeholder yang lebih banyak disbanding perusahaan berbasis nasional sehingga permintaan informasi juga lebih besar dan dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar juga

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Pasaribu, 2016). Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda, antara lain: pertama, mereka mewakili pemegang saham institusi, kedua, mereka adalah tenaga- tenaga professional yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ketiga, mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham. Berdasarkan teori keagenan, “hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, rawan untuk terjadinya masalah keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk memperkecil adanya konflik agensi dalam perusahaan adalah dengan memkasimalkan jumlah kepemilikan manajerial. Dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial, maka manjemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan” (Jensen dan Meckling 1976; 86).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk instansi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya (Tarjo, 2008). Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham Karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi agen. Degan kata lain, akan mendorong pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan oresentase kepemilikan institusional dapat menurunkan presentase kepemilikan manajerial karena kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional bersifat saling menggantikan sebagai fungsi monitoring. Keberadaan investor institusional dinilai mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Sehingga kepemilikan institusional dapat menekankan kecenderungan manajemen untuk melakukan kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan.

Dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011
Pasal 13 point 3, Yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Independen adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang
tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya,
anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan
BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuanya untuk
bertindak independen.
Dalam keputusan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 Pasal 12, tugas dan
kewajiban Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah:
a. Bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat
kepada Direksi,
b. Membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri
c. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan,
d. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan,
e. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan
keberlanjutan,
f. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan telah memuat informasi
mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang
dilakukan dalam satu tahun buku,
g. wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain,
termasuk setiap perubahannya.
Selain itu komisaris harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal
yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset perusahaan. Berbagai faktor
yang membentuk lingkungan pengendalian mencakup beberapa hal, antara lain:
a. Nilai integritas dan etika;
b. Komitmen terhadap kompetensi;
c. Dewan komisaris dan komite audit;
d. Filosofi dan gaya operasi manajemen;
e. Struktur organisasi;
f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab; dan
g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Berdasarkan hal tersebut, keberadaan dewan komisaris dan komposisi
dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang penting dalam
pelaksanaan praktik good corporate governance untuk peningkatan nilai
perusahaan.
Ukuran dewan yang besar dapat memberikan keuntungan maupun kerugian
bagi perusahaan. Keuntungan dari ukuran dewan yang besar dalam suatu
perusahaan yaitu dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Sedangkan
kerugian dari ukuran dewan yang besar adalah dapat meningkatkan permasalahan
dalam hal komunikasi dan koordinasi. Permasalahan tersebut dapat menurunkan
kemampuan dewan untuk mengendalikan dan mengawasi manajemen, sehingga
dapat menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara
manajemen dan kontrol. Dengan kata lain, ukuran dewan yang terlalu besar juga
dapat meningkatkan biaya agensi dalam perusahaan.

Mekanisme Good Corporate Governance adalah aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control dan pengawasan (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini dimaksudkan agar pengawasan pelaksanaan GCG dapat terlaksana dengan baik. Mekanisme GCG dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara perusahaan mengendalikan pelaksanaan GCG menggunakan proses internal seperti RUPS, komposisi dewan komisaris, dan rapat dengan Board of Directors. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mengatur perusahaan diluar mekanisme internal, yaitu kepemilikan saham institusi dan kepemilikan saham luar negeri.

Menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011
Pasal 4, penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:
1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang
kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu
mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai
maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif,
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ
Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan
dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun
kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam lingkup
pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya Bapepam
mendorong perusahaan untuk memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip
dasar Good Corporate Governance. Dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik
Negara PER-01/MBU/2011 Pasal 3, prinsip-prinsip dasar GCG meliputi lima
aspek yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan
Fairness.
1. Transparansi (Transparancy), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan
informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (Independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi
hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Good Corporate governance terjemahan bebasnya adalah tata kelola perusahaan yang baik. Arti lain GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat lain. Definisi corporate governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN dalam Tim Studi Pengkajian Penerapan OECD (2004:8) adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi tersebut menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan stkaeholder yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham

Global Reporting Initiative (GRI) adalah suatu standar yang
mempromosikan penggunaan laporan keberlanjutan sebagai cara bagi organisasi
untuk lebih sustainable dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
Kerangka Pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima
umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi.
Pelaporan tanggung jawab sosial atau kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan
mengadopsi standar GRI ini.
Menurut Global Reporting Initiative (GRI), dalam buku Pedoman Pelaporan
Berkelanjutan (G4) yang didalamnya terkandung tema tentang pengungkapan
pertanggungjawaban sosial, yang terdiri dari:
1. Economic Performance Indicator
Tema ini berisi sembilan item yang mencakup laba perusahaan yang
dibagikan untuk bonus pemegang saham, kompensasi karyawan, pemerintah,
membiayai kegiatan akibat perubahan iklim serta aktivitas terkait ekonomi
lainnya.
2. Environment Performance Indicator
Tema ini berisi tiga puluh item yang meliputi aspek lingkungan dari proses
produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis,
pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya
alam dan konversi sumber daya alam.
3. Labor Practice and Decent Work Indicator
Tema ini berisi empat belas item yang meliputi dampak aktivitas perusahaan
pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi
rekruitmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.
4. Society Performance Indicator
Tema ini berisi sembilan item yang mencakup berapa besar jumlah investasi
yang melibatkan perjanjian terkait hak asasi manusia, pemasok dan kontraktor
yang menjunjung hak asasi, kejadian yang melibatkan kecelakaan atau kriminal
terhadap karyawan di bawah umur, dan aktivitas lainnya.
5. Human Rights Indicator
Tema ini berisi delapan item yang mencakup aktivitas kemasyarakatan yang
diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan,
pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.
6. Product Responsibility Indicator
Tema ini berisi sembilan item yang melibatkan aspek kualitatif suatu produk
atau jasa, antara lain keguanaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan,
kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

Menurut Marnelly (2012), Dalam rangka menciptakan CSR yang baik harus memadukan empat prinsip good corporate governance, yakni fairness, transparency, accountability dan responsibility secara harmonis. Ditambah dengan harus menggabungkan kepentingan shareholders dan stakeholders. Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR: 1. Engagement Suatu pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap in/i juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun “kontrak sosial” antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat. 2. Assessment Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan needs-based approach (aspirasi masyarakat), melainkan pada rightsbased approach (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat). 3. Plan of action Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memerhatikan aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain pihak. 4. Action and Facilitation Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program. 5. Evaluation and Termination or Reformation Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakan TOT CSR melalui capacity building terhadap masyarakat (stakeholders) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan. Perusahaan perlu untuk mempersiapkan laporan yang mengungkapkan kegiatan CSR yang dilakukan sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku setelah melaksanakan CSR. Pengungkapan CSR digunakan oleh perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi sumbangsih perusahaan dari sisi ekonomis dan politis. Perusahaan-perusahaan di dunia menyiapkan laporan CSR mereka berdasarkan sebuah standar pelaporan, yakni Global Reporting Initiative.

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007:99) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, antara lain: 1. Bagi Perusahaan Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management). 2. Bagi Masyarakat Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hakhaknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. 3. Bagi Lingkungan Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannnya. 4. Bagi Negara Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut corporate misconduct atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Wibisono (2007) mejelaskan dalam pelaksanan CSR, konsep Triple Bottom
Line digunakan sebagai landasan prinsipal pada sebuah perusahaan. Tiga unsur
dari konsep Triple Bottom Line adalah sebagai berikut:
1. Profit (keuntungan ekonomi)
Keuntungan merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari
setiap kegiatan usaha. Keuntungan sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan
pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup
perusahaan.
2. People (kesejahteraan masyarakat)
Perusahaan diwajibkan untuk tetap memiliki rasa kepedulian dan menjaga
kesejahteraan masyarakat baik yang dilingkungan sekitarnya maupun tidak.
3. Planet (keberlanjutan lingkungan hidup)
Perusahaan diwajibkan utnuk memiliki rasa peduli terhadap lingkungan hidup
dan keberlanjutan keragaman hayati baik yang sekarang maupun kedepannya.
Selain dari ketiga prinsi diatas, CSR juga terdapat 3 prinsip utama yang
mengindentifikasikan kegiatan CSR yaitu melalui (Hadi, 2011):
1. Sustainability (keberlanjutan)
Prinsip ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sekarang dan di
kemudian hari dapat berdampak atau berpengaruh terhadap langkah-langkah yang
dapat kita ambil di masa depan.
2. Accountability (pertanggungjawaban)
Dalam sebuah organisasi mengenali setiap aktivitas yang langsung maupun
tidak langsung yang berdampak pada lingkungan luar diartikan sebagai
bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Konsep ini berlaku dengan
mengkualifikasikan akibat apa saja yang dapat timbul dari tindakan yang diambil
baik internal organisasi maupun eksternal. Lebih kepada pelaporan terhadap
stakeholder yang berhubungan dan menjelaskan bagaimana keterkaitannya antara
aktifitas yang dilakukan terhadap stakeholders.
3. Transparency (keterbukaan)
Merupakan sebuah prinsip dimana sebuah dampak eksternal, baik itu
dampak-dampak negatif harus dilaporkan secara nyata sesuai dengan yang terjadi
dan apa adanya tanpa ada yang disembunyikan.

Menurut The World Business Council for Sustainable Devolepment (WBCSD), Corporate Social Responsibility adalah komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Dalam Draft ISO 26000, 2007, Guidance on Sosial Responsibility, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab dari suatu organisasi untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan prilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat; pertimbangan harapan stakeholder; sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku; dan terintegrasi sepanjang organisasi. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan semua kegiatan operasional dan non-operasional perusahaan dan akibat terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya. CSR sangat berkaitan dengan proses pembangungan berkelanjutan, maksudnya seluruh kegiatan operasional dan non-operasional perusahaan tidak hanya untuk memenuhi dan memperoleh keuntungan dari aspek financial, tetapi harus lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitarnya (Wakidi dan Siregar, 2011). Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham, perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai harapan tertentu terhadap perusahaan. Tanggungjawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, tetapi juga menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial, serta adanya kontribusi positif yang diberikan terhadap komunitas/masyarakat dimana perusahaan berada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan atau organisasi terhadap dampak dari segala bentuk aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya pada masyarakat dan lingkungan, yang dapat dilakukan secara terbuka dan etis agar searah dengan pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan hukum serta norma yang ada. Meski belum memiliki definisi tunggal, namun konsep tanggung jawab sosial dapat disimpulkan memiliki kesamaan yaitu merupakan wujud komitmen pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitarnya di mana adanya keseimbangan antara perhatian kepada aspek ekonomi, sosial serta lingkungan.

Menurut Ian Miroff dalam bukunya pada tahun 1983, Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik saham (shareholder), tetapi perusahaan juga bertanggungjawab pada masyarakat luas seperti pemerintah, lingkungan dan masyarakat sekitar, karyawan, dan lain lain yang posisinya memberikan pengaruh atau dipengaruhi perusahaan, sehingga muncullah suatu kegiatan yanng di sebut sebagai tanggungjawab sosial atau CSR. Fenomena itu terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat sentimen negatif yang timbul akibat terjadinya penyimpangan sosial. Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa dalam teori stakeholder, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya (pemegang saham kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Praktik pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) memainkan peran yang penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat sehingga kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan melalui pengungkapan CSR. Dengan demikian perusahaan mendapatkan dukungan oleh para stakeholder yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan khususnya kelompok aktivis yang sangat memperhatikan isu-isu yang sedang terjadi.

Menurut Harahap (2010:306) rasio leverage menggambarkan dan mengungkapkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan modal. Menurut (Scott, 2000) dalam Ardilla (2011) mengatakan bahwa semakin tinggi leverage, besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan pelanggaran terhadap kontrak utang, sehingga manajer akan melaporkan laba saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan laba masa depan. Dari laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang dan manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba yang dimiliki sekarang. Menurut Belkaoui (2006) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders.

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan flexibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada para pemegang saham. Hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah sebagai gambaran atas kinerja operasi didalam perusahaan, bahwa semakin tinggi dari tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan seperti laba atau keuntungan maka semakin besar tingkat pengungkapan informasi sosial dalam perusahaan. Pengungkapan sosial perusahaan dapat dipercaya untuk mencerminkan suatu pendekatan manajemen yang berhubungan dengan suatu lingkungan serta mempunyai kemampuan untuk menghadapi tekanan sosial dan tanggap terhadap kebutuhan sosial. Kemampuan dari manajemen dianggap perlu untuk dapat dipertahankan dalam lingkungan perusahaan sekarang ini. Profitabilitas adalah faktor yang memungkinkan manajemen lebih bebas dan fleksibel untuk menyampaikan seluruh informasi kepada para pemegang saham tentang program pertanggungjawaban sosial yang ekstensif. Menurut Achmad (2009), hubungan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan telah menjadi peranan untuk menggambarkan pandangan bahwa tanggapan sosial memerlukan gaya manajerial yang sama seperti apa yang perlu dilakukan untuk membuat perusahaan dalam menghasilkan laba.

Adapun tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan,
maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:
a) Untuk menghitung dan mengukur laba yang diperoleh perusahaan
dalam satu periode tertentu.
b) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
c) Untuk menilai posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya ke
tahun baru.
d) Untuk mengukur produktivitas dan mengukur besarnya laba bersih.

Menurut Darsono et. al (2005) profitabilitas adalah kemampuan manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba. Manajemen perusahaan agar dapat memaksimalkan laba perusahaan harus mampu meningkatkan pendapatan dan meminimalisasi beban atau bisa dikatakan memberdayakan sumber daya seefisien mungkin. Prihadi (2008) menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memperoleh laba, sehingga tingkat profitabilitas yang tinggi dan konsisten menjadi perhatian untuk analis dan pemegang saham. Darsono et. al (2005) mendefinisikan ROE (Return on equity) adalah analisis yang bisa mengetahui tingkat pengembalian yang dapat diberikan perusahaan kepada para investor. Sedangkan menurut Mardiyanto (2009) ROE digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham, oleh karena itu ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut juga sebagai CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kewajiban pengungkapan CSR telah diatur dalam beberapa ketentuan. Ketentuan pertama adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Bapepam No.Kep.38/PM/1996. Ketentuan ini menyatakan 2  jenis pengungkapan yang digunakan di Indonesia. Pertama adalah pengungkapan yang bersifat wajib (mandatory), yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Sedangkan ketentuan yang kedua, yaitu pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyarankan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan. Penerapan Corporate Social Responsibility oleh perusahaan dapat diwujudkan dengan cara pengungkapan CSRD (Corporate Social Responsibility Disclosure) yang disosialisasikan kepublik dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan. Undang-undang yang telah mengatur pelaksanaan CSR dengan menerbitkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf keduabelas: “Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari bagian laporan keuangan, laporan yang mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.” Alasan utama mengapa suatu pengungkapan diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu kesimpulan dalam pengambilan keputusan investasi. Berkaitan dengan keputusan investasi, investor memerlukan tambahan informasi yang tidak hanya informasi tambahan tapi juga informasi non-keuangan. Kebutuhan itu didorong oleh adanya perubahan manajerial yang menyebabkan terjadinya perluasan kebutuhan investor akan informasi baru yang mampu menginformasikan hal-hal yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi kualitatif ini dapat diungkapkan dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan. Dalam melakukan pengungkapan CSR perusahaan bebas untuk menentukan format laporan yang akan dibuatnya. Namun yang terpenting adalah tidak adanya manipulasi seperti yang sering terjadi pada laporan keuangan. Informasi yang dilaporkan dalam laporan tersebut harus mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa: “Selain untuk menyampaikan laporan keuangan, perseroan terbatas juga mewajibkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitarnya. Dari Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-134/BL/2006 juga mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait tata kelola perusahaan di mana di dalamnya juga termasuk uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan pada laporan tahunan perusahaan.” Menurut Standar GRI (Global Reporting Initiatives)dalam pedoman yang berkelanjutan, telah menyatakan: “Laporan berkelanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.” Laporan berkelanjutan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan manajemennya. Laporan ini dapat digunakan untuk tujuan berikut: a) Patok banding dan pengukuran kinerja berkelanjutan yang menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. b) Menunjukan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan. c) Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan di antara berbagai organisasi dalam waktu tertentu. Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur menggunakan CSRDI (corporate social responsibility disclosure index) berdasarkan indikator-indikator dari GRI (global reporting initiatives) yang dapat diperoleh dari website (www.globalreporting.org). Pengukuran CSRDI mengacu pada penelitian Sayekti dan Wondabio (2007) dalam Ahmad Nurkhin (2009), yang menggunakan metode content analysis dalam mengukur CSRDI. Content analysis adalah suatu metode yang mengubah informasi kualitatif menjadi kuantitatif sehingga dapat diolah data dalam perhitungan statistik. Artinya, total angka yang didapat dari proses content analysis ini mengambarkan banyaknya pengungkapan yang diinformasikan dalam laporan tersebut. Metode ini merupakan salah satu metode pengukuran CSRDI yang sudah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan dengan cara hanya menghitung satu kali untuk setiap item-item yang diungkapkan tanpa mempertimbangkan apakah item tersebut diungkapkan kembali dalam halaman lain dengan bahasa yang berbeda. Selain menggunakan laporan tahunan (annual report) perusahaan, pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial juga dilakukan dengan melihat item-item pengungkapan yang telah termuat dalam laporan berkelanjutan (sustainability report) perusahaan sesuai dengan standar Global Reporting Initiatives (GRI). Pada setiap kategori pengungkapan GRI terdapat beberapa item sehingga apabila dijumlahkan totalnya 79 item. Item pengungkapan dalam penelitian ini kemudian dinyatakan dalam bentuk indeks pengungkapan sosial. Apabila item pengungkapan tersebut ada dalam laporan tahunan atau laporan berkelanjutan perusahaan diberi skor 1, dan jika item dalam pengungkapan tersebut tidak ada dalam laporan tahunan perusahaan maka diberi skor 0. Jumlah skor maksimal jika didalam perusahaan telah mengungkapkan semua item kategori pengungkapan tanggung jawab sosial adalah 79 item yang disebutkan dalam indikator GRI yang mencakup 3 fokus pengungkapan yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai dasar sustainability reporting. Indikator tersebut: a) Indikator ekonomi (economic performance indicator) b) Indikator lingkungan (environment performance indicator) c) Indikator sosial (social performance indicator) Tenaga kerja (labor practices and decent work) Hak asasi manusia (human rights performance) Sosial (society) Tanggung jawab produk (product responsibility performance)  Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk dapat memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan

CSR menjadi sebuah kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi oleh perusahaan apabila menginginkan perusahaan tersebut berlanjut. CSR akan menjadi strategi bisnis yang mutlak dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan loyalitas atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan perusahaan yang sulit ditiru oleh para pesaingnya. Dampak baik yang dihasilkan CSR dapat dirasakan oleh pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, antara lain bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat dan juga pemerintah.

Corporate Social Responsibility terdiri dari 3 prinsip utama menurut
Crowther & Aras (2008) yaitu:
a) Sustainability
Berkaitan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas agar tetap
memperhitungkan dari keberlanjutan sumberdaya di masa depan.
Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan
sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan.
b) Accountability
Merupakan upaya perusahaan agar terbuka dan bertanggungjawab atas
aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas
perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
c) Transparency
Merupakan prinsip-prinsip penting bagi pihak eksternal, transparansi
bersinggungan dengan pelaporan dari aktivitas dalam perusahaan

Menurut Nor Hadi, (2011) CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu bentuk tindakan dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya serta sekaligus untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas. Nor Hadi (2011:46) menyatakan bahwa: “ Corporate Social Responsibility is about how companies managethe business processes to produce an overall positive impact on society“ . Arti dari definisi ini pada dasarnya bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Nor Hadi (2011:46) mendefinisikan CSR sebagai berikut “CSR is about capacity building for sustainable likelihood. It respect cultural differences and finds the bussines opportunities in building the skill of employees, the community and the government”. Arti dari definisi ini memberikan penjelasan secara lebih dalam bahwa sesungguhnya CSR untuk membangun kapasitas yang kemungkinan dapat berkelanjutan. CSR menghargai perbedaan budaya dan menemukan peluang-peluang bisnis dalam membangun keterampilan, komunitas dan pemerintah. Dalam perkembangannya CSR tidak memiliki definisi tunggal. Menurut CSR Indonesia (www.csrindonesia.com) definisi CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk dari tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) merupakan suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang sustainable development. WBCSD menyatakan bahwa: ”CSR merupakan komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.” Sampai saat ini memang tidak ada definisi tunggal mengenai pengertian CSR, namun dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan komitmen dan upaya perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk meningkatkan kualitas hidup pemangku kepentingan, seperti stakeholder maupun masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan tidak hanya melakukan tanggung jawab terhadap dampak dari kegiatan produksinya tapi perusahaan juga mempunyai kekuatan yang besar untuk merubah ekonomi, lingkungan, dan sosial secara mendunia. Dari beberapa pengertian CSR (Corporate Social Responsibility) yang dikemukakan dari beberapa para ahli dapat diambil kesimpulan, CSR itu merupakan suatu strategi perusahaan dalam bentuk kegiatan yang diterapkan serta dijalankan di perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, untuk dapat berkontribusi serta memberikan loyalitas kepada seluruh pihak yang berada disekitar lingkungan perusahaan maupun masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Karena peranan CSR dalam perusahaan sangat penting dan berpengaruh untuk meningkatkan citra perusahaan, serta mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain.

Adapun kriteria pengungkapan CSR menurut standar GRI (Global
Reporting Inititive) yang terdiri dari enam indikator (Ajilaksana 2011, seperti yang dikutip oleh Husnan, 2013). Dalam GRI enam indikator
tersebut yaitu:
1. Indikator kinerja ekonomi
2. Indikator kinerja lingkungan
3. Indikator kinerja tenaga kerja
4. Indikator kinerja hak asasi manusia
5. Indikator kinerja sosial
6. Indikator kinerja manusia

Adapun manfaat CSR secara ekonomi bagi perusahaan (Lako,2011) adalah
sebagai berikut:
a. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggukan kompetitif
bagi perusahaan dalam jangka panjang.
b. Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.
c. Meningkatkanya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas,
investor, kreditor, pemasok, dan konsumen.
d. Meningkatnya komitmen etos kerja, efisiensi, dan produktivitas
karyawan.
e. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan
f. Menurunnya gejolak social dan resistensi dari komunitas sekitarnya
karena diperhatikan serta dihargai perusahaan.
g. Meningktnya reputasi, goodwill, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang

Dalam Sari et al. (2016) menyatakan tiga teori pentingnya CSR bagi
perusahaan, tiga teori tersebut yaitu: 1. Teori Legitimasi
Dengan pengungkapan CSR perusahaan ingin meyakinkan bahwa
aktivitas dari perusahaan sesuai dengan norma masyarakat dan
lingkungan setempat.
2. Teori Stakeholders
Menjelaskan bahwasanya perusahaan tidak biasa lepas dari peran
stakeholders dalam aktivitas perusahaannya, sehingga untuk
memuaskan stakeholders, perusahaan melakukan aktivitas CSR.
3. Teori Sinyal
Menyatakan bahwasanya pengungkapan CSR oleh perusahaan
merupakan sinyal untuk menarik stakeholders sehingga mengurangi
asimetri informasi yang berkaitan dengan CSR.

Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu bentuk pertanggung jawaban
perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Seyogyanya bahwa setiap
perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan
lingkungan sekitarnya melalui program – program sosial. Corporate
Social Responsibility merupakan kewajiban perusahaan sebagai bentuk
kepedulian terhadap lingkungan dan sosial perusahaan. Peraturan tentang
kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR dijelaskan pada UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007. Sanksi pidana
mengenai pelanggaran CSR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 41
ayat (1) (Sutopoyudo 2009, seperti yang dikutip oleh Sari dan Suaryana,
2016). Tuntutan dari para stakeholder dan lingkungan telah „memaksa‟
perusahaan agar keberadaan perusahaan diapresiasi secara positif oleh
stakeholder.
Sedangkan menurut Kotler dan Nancy (2005, dalam Forum CSR, 2016)
menyatakna CSR sebagai komitmen perusahaan unruk meningkatkan
kesejahtraan pembangun ekonomi melalui praktik bisnis yang baik dan
benar serta mengkontribusikan sumber daya perusahaan. Sedangkan
menurut H.R. Bowen bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk
mengupayakan suatu kewajiban serta membuat keputusan atau melakukan
berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai – nilai masyarakat
(Solihin, 2015).
World Business Council Sustainable Devolopment (seperti yang dikutip
oleh Cheng dan Christiawan, 2011) menjelaskan CSR merupakan sutu
komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk berperilaku etis dan
berkontribusi kepada pembangun ekonomi secara berkelanjutan dengan
meningkatkan taraf hidup karyawan dan keluarganya serta komunitas
setempat ataupun masyarakat secara meluas. Pengungkapan CSR selain
memberikan manfaat bagi perusahaan dalam perolehan profitnya, CSR
juga berusaha memperikan perhatiannya terhadap lingkungan dan sosial
dalam menjalankan operasi bisnisnya. Sebagaimana yang dikemukakan
Forum CSR (2016) bahwasanya dalam melaksanakan tanggung jawab
sosial perusahaan hendaknya memperhatikan 3P yaitu Profit (keuntungan)
People (masyarakat), dan Planet (lingkungan).

Dalam penilain investasi ada banyak teknik yang bisa digunakan akan
tetapi yang lebih sering digunakan yaitu analisis yang bersifat
fundamental, analisis teknikal, analisis ekonomi, dan analisis rasio
keuangan (Anoraga, 2013 seperti yang dikutip oleh Utami, 2011).
Adapun analisis rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5 jenis
berdasarkan ruang lingkupnya yaitu:
a) Rasio Likuiditas
Rasio ini digunakan untuk mengkur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek
b) Rasio Solvabilitas
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka panjang.
c) Rasio Aktivitas
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memanfaatkan harta yang dimilikinya.
d) Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan
e) Rasio Pasar
Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan dan
diungkapkan dalam basis per saham.
Dari kelima rasio tersebut yang digunakan dalam pengukuran kinerja
keuangan adalah Return On Asset (ROA) yang merupakan salah satu
bentuk dari rasio rentibilitas atau profitabilitas (Utami, 2011). ROA
merupakan ukuran dari tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh
organisasi. ROA mengukur bagaimana kemampuan perusahaan
menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Adapun manfaat dari Return On Asset (ROA) Menurut Munawir (2001,
seperti yang dikutip oleh Utami, 2011) yaitu :
a) Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka
dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang
menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi
keadaan keuangan perusahaan.
b) Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui
posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu
langkah dalam perencanaan strategi.
c) Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis ROA juga berguna
untuk kepentingan perencanaan.
Sedangkan kelebihan dari Return On Asset (ROA) yaitu:
a) ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya
mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini.
b) ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.
c) ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit
organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit
usaha

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai tolak ukur tertentu perusahaan dalam keberhasilan menghasilkan laba. Penilain kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu cara yang dilakukan manajemen dalam memenuhi kewajibannya kepada para pemilik perusahaan. Selai itu kinerja keuangan juga digunakan sebagai pengambilan keputusan perusahaan jangka panjang ataupun jangka pendek. Menurut Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan, sehingga kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis.

Nilai perusahaan dapat diartikan juga sebagai nilai pasar. Menurut Riska
dan Islahuddin (2008, seperti yang dikutip oleh Laras, 2012) nilai
perusahaan dapat diartikan sebagai nilai pasar, karena pasar perusahaan
dapat memberikan kemakmuran bagi para pemegang saham apabila harga
saham mengalami kenaikan yang positif. Semakin tinggi nilai perusahaan
maka semakin tinggi pula nilai saham perusahaan tersebut, hal tersebut
juga mempengaruhi semakin tinggi pula kemakmuran yang didapat oleh
para pemegang saham. Menurut Christiawan dan Tarigan (2007, seperti yang dikutip oleh
Rahayu, 2010) terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai
suatu perusahaan antara lain:
a) Nilai Nominal
Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam
anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca
perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
b) Nilai Pasar
Nilai pasar adalah harga yang terjadi dari proses tawar – menawar di
pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan
dijual di pasar saham.
c) Nilai Intrinsik
Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil
suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini
bukan sekadar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai
perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan
menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
d) Nilai buku
adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
e) Nilai Likuidasi
Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah
dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu
merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung
berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan
akan likuidasi.
Nilai perusahaan dapat menjadi gambaran manajemen perusahaan
mengelola kekayaannya dengan baik atau buruk, hal ini dapat dilihat dari
pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan  kan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Peningkatan
nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham di pasar.
Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Tobin‟s Q. Tobin’s Q
merupakan rasio yang mencakup unsur hutang, modal, saham, dan seluruh
aset perusahaan sekaligus sehingga rasio ini dinilai paling memberikan
informasi yang lebih teliti dalam mencerminkan nilai perusahaan
(Mustaruddin, 2009 seperti yang dikutip oleh Sari, Handayani, dan
Nuzula, 2016). Karena nilai perusahaan berhubungan dengan persepsi
pasar terhadap perusahaan sehingga berkaitan erat dengan harga saham,
harga saham yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi.

Jika perusahaan ingin mendapat kepercayaan dan legitimasi
melalui kegiatan CSR, maka perusahaan harus mempunyai
kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan
berkomunikasi dengan pemangku kepentingannya secara efektif.
Fungsi komunikasi menjadi sangat pokok dalam manajemen CSR.
Perusahaan harus memberikan informasi tentang tanggung jawab
sosialnya dan pesan lain yang terkait kepada para karyawan,
pelanggan, dan pemangku kepentingan lain, dan secara umum,
kepada seluruh masyarakat dengan berbagai alat komunikasi
(Ati:2011). Studi empiris yang dilakukan CSR Europe menyatakan
bahwa ada beberapa cara lain untuk mengomunikasikan CSR, yaitu
laporan sosial (social report), laporan tematik (thematic report),
codes of conduct, web (websites), konsultasi pemangku
kepentingan, komunikasi internal, pemberian hadiah, cause-related
marketing, komunikasi pada kemasan produk, intervensi pada
media dan TV, dan komunikasi pada pusat penjualan.
Untuk mengkomunikasikan CSRnya perusahaan bisa
mengungkapkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan berbagai
media. Terdapat tiga media yang biasanya dipakai perusahaan
dalam pengungkapan CSR perusahaan, yaitu melalui TV, koran,
serta internet (WEB perusahaan). Media TV merupakan media
yang paling efektif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat. Akan tetapi, media ini hanya digunakan oleh beberapa
perusahaan saja. Media internet (WEB) merupakan media yang
efektif dengan didukung oleh para pemakai internet yang mulai
meningkat. Sedangkan media koran merupakan media yang sudah
sering digunakan oleh perusahaan, serta dapat digunakan sebagai
dokumentasi. Dengan mengkomunikasikan CSR melalui mediamedia tersebut, diharapkan masyarakat mengetahui aktivitas sosial
yang dilakukan oleh perusahaan.
Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan
reputasi perusahaan di mata masyarakat. Pada pelaksanaannya, hal
inilah yang menjadi bagian pada proses membangun institusi,
membentuk norma yang diterima dan legitimasi praktik CSR.
Penelitian teori legitimasi secara luas menguji peran yang
dimainkan oleh berita media pada peningkatan tekanan yang
diakibatkan oleh tuntutan publik terhadap perusahaan. Media
mempunyai peran penting pada pergerakan mobilisasi sosial,
misalnya kelompok yang tertarik pada lingkungan (Patten, 2002b
dalam Reverte, 2008). Menurut Simon (1992) dalam Reverte
(2008), media adalah sumber daya pada informasi lingkungan.
Media tidak hanya memainkan peran pasif pada bentuk
norma institusi, akan tetapi juga berperan aktif dengan memberikan
riwayat pelaporan dan menyusunnya untuk menggambarkan nilai
dari suatu perusahaan. Dengan demikian, secara tidak langsung
media juga mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.
Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan melalui media
website adalah merupakan kategori pengungkapan sukarela yang
dilakukan oleh perusahaan. Signalling theory dapat digunakan
untuk memprediksi kualitas pengungkapan perusahaan, yaitu
dengan penggunaan internet sebagai media pengungkapan
perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan. (Luciana,
2008).

Leverage merupakan rasio untuk mengukur besarnya aktiva
yang dibiayai oleh utang atau proporsi total utang terhadap ratarata ekuitas pemegang saham. Rasio laverage memberikan
gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan,
sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya suatu utang.
Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan
pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai
kreditur (Schipper,1981 dan Meek et,al 1995) dalam
(Andreas,2009). Oleh karena itu perusahaan dengan rasio leverage
yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan
yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio laverage yang
rendah. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang memprediksi
bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan
mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan
perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen
& Meckling, 1976) dalam Fr. Reni (2006).
Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi leverage,
besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan pelanggaran
terhadap kontrak utang, sehingga manajer akan melaporkan laba
saat ini lebih tinggi dibandingkan laba masa depan (Scott, 2000)
dalam Ardilla (2011). Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi
akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian
utang dan manajer akan memilih metode akuntansi yang akan
memaksimalkan laba sekarang. Menurut Belkaoui dan Karpik
(1989) dalam Eddy (2005) keputusan untuk mengungkapkan
informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk
pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori
agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang
dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders.

Dewan komisaris merupakan wakil shareholder didalam
suatu entitas yang berbadan hukum perseroan terbatas. Selain
sebagai wakil shareholder, dewan komisaris memiliki tugas untuk
mengawasi, memberikan pengarahan pada pengelola perusahaan
yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggungjawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung
jawab mereka dalam mengembangkan, serta menyelenggarakan
pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2002) dalam Eka
(2011). Dengan wewenang yang dimilikinya, dewan komisaris
dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan
manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial
perusahaan. Sebagai wakil dari prinsipal di dalam perusahaan,
dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan
tanggung jawab sosial, karena dewan komisaris merupakan
pelaksana tertinggi didalam entitas. Dengan mengungkapkan
tanggung jawab sosial perusahaan, maka image perusahaan akan
semakin baik (Gray et al., 1988 dalam Fr.Reni, 2006).
Dewan komisaris tentunya, menginginkan adanya
peningkatan citra perusahaan kedepannya. Banyaknya jumlah
dewan komisaris didalam entitas, maka akan menentukan
pengaruhnya terhadap pengungkapan tanggung jawab social
perusahaan. Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan
Gregory (1999) dalam Eddy (2005) juga menyatakan bahwa
semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan
semakin mudah untuk mengendalikan CEO (Chief Executive
Officer) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.
Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka
tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk
mengungkapkannya

Kepemilikan saham publik (public shareholding) adalah
proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau
masyarakat terhadap saham perusahaan di Indonesia. Publik sendiri
adalah individu atau insitusi yang memiliki kepemilikan saham di
bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki
hubungan istimewa dengan perusahaan (Putri, 2008 dalam Eka
2011). Sementara perusahaan perseroan (PT) yang memiliki
saham perusahaan bersangkutan, tidak dimasukkan dalam kategori
publik. Pertimbangan ini dilakukan karena dapat menjadikan luas
pengungkapan laporan keuangan tidak banyak berpengaruh
terhadap keputusan manajemen.
Menurut Putri (2008) dalam Eka (2011) berpendapat bahwa,
Informasi keuangan yang disampaikan manajemen, oleh para
investor digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen dan
kondisi perusahaan di masa yang akan datang guna mengurangi
risiko investasi. Agar publik mau melakukan investasi pada
perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi, maka
perusahaan harus menampilkan keunggulan dan eksistensi
perusahaan terhadap publik. Salah satu caranya adalah
mengungkapkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR). Semakin besar komposisi saham perusahaan yang dimiliki
publik, maka dapat memicu melakukan pengungkapan secara luas
termasuk pengungkapan CSR.

Size perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan
untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan
perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum
perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak
daripada perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak
akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan
pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar
merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan,
2001) dalam Jayanti (2011). Dengan mengungkapkan kepedulian
pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan
dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat
besar akibat dari tuntutan masyarakat.
Teori legitimasi memiliki alasan tentang hubungan ukuran
perusahaan dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar
melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki
pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki lebih
banyak pemegang saham yang punya perhatian terhadap program
sosial yang dilakukan perusahaan dan laporan tahunan merupakan
alat yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi ini (Cowen
et. Al., 1987) dalam Achmad (2007). Ada tiga alternatif proksi
yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukuran
perusahaan, yaitu melalui ukuran aktiva, penjualan bersih, dan
kapitalisasi pasar (market capitalized). Total aktiva lebih
mencerminkan ukuran perusahaan, seperti yang diungkapkan oleh
Fitriani (2001) dalam Sri dan Sawitri (2011) bahwa total aktiva
lebih menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan kapitalisasi
pasar.

Ukuran profitabilitas dapat berbagai macam seperti: laba
operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aktiva,
dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Ang (1997) dalam
Jayanti (2011) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau
rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan
kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan
pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar
kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya. Para
manajer tidak hanya mendapatkan dividen, tapi juga akan
memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan kebijakan
perusahaan. Dengan demikian, semakin besar dividen (dividend
payout) akan semakin menghemat biaya modal, di sisi lain para
manajer (insider) menjadi meningkat powernya bahkan bisa
meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan deviden sebagai
hasil keuntungan yang tinggi. Jadi, profitabilitas menjadi
pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya.
Hubungan antara pengungkapan sosial perusahaan dan
profitabilitas perusahaan telah menjadi postulat untuk
menggambarkan pandangan bahwa tanggapan sosial memerlukan
gaya manajerial yang sama seperti apa yang perlu dilakukan untuk
membuat perusahaan menghasilkan laba, Bowman & Haire (1916)
dalam Achmad (2007). Pengungkapan sosial perusahaan dipercaya
mencerminkan suatu pendekatan manajemen adaptif yang
berhubungan dengan suatu lingkungan yang dinamik,
multidemensinal, mempunyai kemampuan untuk menghadapi
tekanan sosial dan tanggap terhadap kebutuhan sosial.
Kemampuan manajemen seperti dianggap perlu untuk
dipertahankan dalam lingkungan perusahaan sekarang ini (Cowen
el al., 1987) meskipun demikian Bowman & Haire, (1976) dalam
Achmad (2007) menyatakan bahwa profitabilitas adalah faktor
yang memungkinkan manajemen bebas dan fleksibel untuk
melakukan dan menyatakan pada pemegang saham programprogram pertanggungjawaban sosial yang ekstensif.

Laporan tanggung jawab sosial merupakan laporan aktivitas
tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan
dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan
tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan
(annual report) yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi laporan
program-program sosial dan lingkungan perseroan yang dilaksanakan
selama tahun buku berakhir (Nor Hadi. 2011:206). Sedangkan menurut
Darwin (dalam Fr. Reni 2006), pertanggungjawaban sosial perusahaan
adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela
mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam
operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi
tanggung jawab organisasi dibidang hukum.
Darwin (dalam Fr. Reni, 2006) mengatakan bahwa Corporate
Sustainability Reporting terbagi menjadi tiga kategori yaitu kinerja
ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan Zhegal dan
Ahmed (dalam Fr. Reni, 2006) mengidentifikasikan hal-hal yang
berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu:
1) Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi,
pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan
lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang
berkaitan dengan lingkungan.
2) Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi.
3) Praktik bisnis yang wajar, meliputi pemberdayaan
terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap
usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
4) Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu
komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan,
pendidikan dan seni.
5) Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi.
Grey et al. (1995) dalam Fr.Reni (2006) mengatakan bahwa
sifat dan volume pelaporan mengenai pertanggungjawaban sosial
perusahaan bervariasi antar waktu dan antar negara, hal ini disebabkan
isu-isu yang dipandang penting oleh satu negara mungkin akan
menjadi kurang penting bagi negara lain. Lewis & Unerman (1999)
dalam Fr.Reni (2006) mengatakan bahwa variasi pelaporan tersebut
disebabkan oleh budaya atau norma yang berlaku pada masing- masing
negara

Dua varian teori ekonomi politik: klasik (biasanya sebagian
besar berhubungan dengan Marx) dan Bourgeois (biasanya
sebagian besar berhubungan dengan John Stuart Mill dan ahli
ekonomi berikutnya) (Gray et. al., 1996) dalam Achmad (2007).
Perbedaan penting antara keduanya terletak pada tingkat analisis
pemecahan, yakni konflik struktural dalam masyarakat. Ekonomi
politik klasik meletakkan konflik struktural, ketidakadilan dan
peran negara pada analisis pokok. Sedangkan Ekonomi politik
Bourgeois cenderung menganggap hal-hal tersebut merupakan
suatu yang given dan oleh karena itu, hal-hal tersebut tidak
dimasukkan dalam analisis. Hasilnya, ekonomi politik Bourgeois
cenderung memperhatikan interaksi antar kelompok dalam suatu
dunia pluralistic (sebagai misal, negosiasi antara perusahaan dan
kelompok penekan masalah lingkungan, atau dengan pihak yang
berwenang).
Ekonomi politik Bourgeois bisa digunakan dengan baik
untuk menjelaskan tentang praktek pengungkapan sosial.
Sedangkan Ekonomi politik klasik hanya sedikit menjelaskan
praktek pengungkapan sosial perusahaan, mempertahankan bahwa
pengungkapan sosial perusahaan dihasilkan secara sukarela.
Ekonomi politik klasik memiliki pengetahuan tentang aturan
pengungkapan wajib, dalam hal ini biasanya negara telah memilih
untuk menentukan beberapa pembatasan terhadap organisasi.
Ekonomi politik klasik akan menginterpretasikan hal ini sebagai
bukti bahwa negara bertindak “seakan-akan” atas kepentingan
kelompok yang tidak diuntungkan (sebagai misal, orang yang tidak
mampu, ras minoritas) untuk menjaga legitimasi sistem kapitalis
secara keseluruhan (Gray et. al., 1996) dalam Achmad (2007).

Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan
sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang
merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan
berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari
masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya
sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling
pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan
(equality), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun baik
secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatankesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing
(Nor Hadi.2011:96).
Social Contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya
untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap
masyarakat (society). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki
kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi
masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu
berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma
yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat
dipandang legitimate (Deegan,dalam Nor Hadi 2011:96). Dalam
perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial
menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok, termasuk
masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan
yang saling menguntungkan anggotanya (Rawl, dalam Nor
Hadi.2011:97).
Hal ini sejalan dengan konsep legitimacy theory bahwa
legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat keseuaian antara
keberadaan perusahaan yang tidak menganggu atau sesuai
(congruence) dengan eksitensi sistem nilai yang ada dalam
masyarakat dan lingkungan (Deegan, Robin, dan Tobin dalam Nor
Hadi 2011:97).
Shocker dan Sethi dalam Nor Hadi (2011:98) menjelaskan
konsep kontrak sosial (social contract) bahwa untuk menjamin
kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial
didasarkan pada :
1) Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan
kepada msayarakat luas.
2) Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik
kepada kelompok sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.
Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat,
serta tidak adanya power institusi yang bersifat permanen, maka
perusahaan membutuhkan legitimasi. Di situ, perusahaan harus
melebarkan tanggungjawabnya tidak hanya sekedar economic
responsibility yang lebih diarahkan kepada shareholder (pemilik
perusahaan), namun perusahaan harus memastikan bahwa
kegiatannya tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada
pemerintah yang dicerminkan dalam peraturan dan perundangundangan yang berlaku (legal responsibility). Di samping itu,
perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggungjawab
kepada masyarakat, yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan
keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang
timbul (societal respobsibility) (Nor Hadi 2011:98).

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi
perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan.
Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi
strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan
diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor
Hadi. 2011:87). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu
yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan
demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya
potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern)
(O’Donovan, dalam Nor Hadi. 2011:87).
Gray et.al (1996) dalam Nor Hadi (2011:88) berpendapat
bahwa legitimasi merupakan “…..a system-oriented view of
organization and society ….permits us to focus on the role of
information and disclosure in the relationship between
organisations, the state, individuals and goup”. Definisi tersebut
mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan
perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap
masyarakat (society), pemerintah, individu, dan kelompok
masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan
keberpihakan kepada society, operasi perusahaan harus kongruen
dengan harapan masyarakat.
Lindblom (1994) dalam Achmad (2007) menyatakan bahwa
suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi
ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu,
untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan (seperti
kecelakaan yang serius atau skandal keuangan organisasi mungkin:
1) Mencoba untuk mendidik stakeholdernya tentang tujuan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
2) Mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu
kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi).
3) Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah yang
menjadi perhatian (mengkonsentrasikan terhadap beberapa
aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan –
kegagalan).
4) Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang
kinerjanya.
Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan
yang penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan.
Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan bisa
ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi yang disarankan
oleh Lindblom. Sebagai missal, kecenderungan umum bagi
pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin
positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang
negatif

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal,
yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik
secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder is a group or
an individual who can affect, or be affected by, the success or
failure of an organization (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo, dan
Raymond, dalam Nor Hadi. 2011 : 93). Dengan demikian,
stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti :
pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan
internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya),
lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum
minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat
mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.
Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa
stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada
pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui
sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan
dinamis. Hal ini berlaku untuk kedua varian teori stakeholder,
varian pertama berhubungan langsung dengan model akuntabilitas.
Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat
dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk
responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi
memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya. Sifat dari
akuntabilitas itu ditentukan dengan hubungan antara stakeholder
dan organisasi.
Varian dari kedua teori stakeholder berhubungan dengan
pandangan Trekers (1983) dalam Achmad (2007) mengenai
emprical accountability. Teori stakeholder mungkin digunakan
dengan ketat dalam suatu organisasi arah terpusat (centered- way
organization). Robert (1992) menyatakan bahwa pengungkapan
sosial perusahaan merupakan sarana yang sukses bagi perusahaan
untuk menegosiasikan hubungan dengan stakeholdernya.
Selain itu, Jones, Thomas, dan Andrew (1999) dalam Nor
Hadi (2011:94) menyatakan bahwa pada hakikatnya stakeholder
theory mendasarkan diri pada asumsi, antara lain :
1) The corporation has relationship many constituenty
groups (stakeholders) that effect and are affected by its
decisions.
2) The theory is concerned with nature of these relationship
in terms of both processes and outcomes for the firm and
its stakeholder.
3) The interest of all (legitimate) stakeholder have intristic
value, and no set of interest is assumed to dominate the
others.
4) The theory focuses on managerial decission making.
Berdasarkan asumsi stakeholder theory, maka perusahaan
tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan
perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam
kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat
mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha
dan jaminan going concern (Adam, dalam Nor Hadi. 2011: 94-95).

Konsep CSR merupakan konsep yang sulit diartikan. Hal inilah
yang membuat definisi CSR sangatlah luas dan bervariasi. Pengertian
CSR menurut Lord Holme dan Richard Watt, dalam Nor Hadi.
2011:46: “CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang
berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan
untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka,
dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas”
Pengertian CSR menurut Johnson dan Johnson, dalam Nor Hadi.
2011:46 menyatakan bahwa : “ CSR is about how companies manage
the business processes to produce an overall positive impact to
society“ . Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana
mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki
dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu perusahaan
harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan
produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan
lingkungan.
Ghana dalam Elvinaro dan Dindin (2011:37) mendefinisikan CSR
sebagai berikut “CSR is about capacity building for sustainable
likelihood. It respect cultural differences and finds the bussines
opportunities in building the skill of employees, the community and the
government”. Definisi ini memberikan penjelasan secara lebih dalam
bahwa sesungguhnya CSR membangun kapasitas yang kemungkinan
berkelanjutan. CSR menghargai perbedaan budaya dan menemukan
peluang-peluang bisnis dalam membangun keterampilan, komunitas
dan pemerintah.
Pengertian CSR menurut Steiner dan Steiner (2009) dalam Andreas
Lako 2011:212) “CSR adalah tanggungjawab dari suatu korporasi
untuk menghasilkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak
membahayakan, melindungi atau meningkatkan aset-aset sosial
(societal assets). Sedangkan pengertian CSR menurut Anne dan James
( 2011:45) “Corporate social responsibility is the idea that businesses
interact with the organization’s stakeholders for social good while
they pursue economic goals”.
Sebuah definisi yang lebih luas oleh World Bussines Council for
Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang
terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di
bidang “pembangunan bekelanjutan” (sustainable development)
menyatakan bahwa “CSR adalah merupakan suatu komitmen
berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan
kontrubusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat
ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup
pekerjanya beserta seluruh keluarganya”.
Pengertian lain dari konsep CSR yang berkaitan dengan ekonomi
dari maksimalisasi nilai pasar, dengan menggunakan pendekatan
definisi ,shareholder model yang dikemukakan oleh Friedman (1970),
Hemmphill (2004) dalam Achmad (2007) yang menyatakan bahwa :
“The Responsibility of a corporation is to conduct the bussines in
accordance with (ownwers or shareholders) desires, which generally
will be to make as much money as possible while conforming to the
basic rules of society, both those embodied in law and those embodied
in ethical custom”
Pada lingkungan bisnis masa sekarang, CSR masih bersifat
normativ, karena belum ada hukum yang secara resmi memberlakukan
CSR sebagai sebuah kewajiban semua perusahaan. Selain itu, konsep
yang bervariasi membuat beberapa penginterpretasian akan definisi
CSR yang berbeda-beda. Corporate Social Responsibilty (CSR) yang
juga dikenal sebagai corporate responsibility, corporate citizenship,
responsible business, sustainable responsible business (SRB), ataupun
corporate social perfomance merupakan bentuk dari regulasi
perusahaan yang diintegrasikan dalam suatu model bisnis. Secara
idealnya, kebijakan CSR akan mempunyai fungsi built-in, mekanisme
self-regulating, pengendalian akan bisnis, dan memastikan kepatuhan
akan hukum yang berlaku, standar etik serta norma internasional. CSR
mencakup pertanggungjawaban sebagai dampak pada aktivitas mereka
pada lingkungan, pelanggan, pekerja, komunitas, stakeholders, dan
pemakai lainnya.
CSR akan secara proaktif menaikkan ketertarikan publik dengan
mendorong pertumbuhan dan perkembangan komunitas. Pada
dasarnya, CSR merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh
perusahaan dalam upaya untuk menaikkan ketertarikan public dengan
memperhatikan tiga garis dasar (triple bottom line) : People, Planet,
Profit. Selama ini belum ada satu teori tunggal yang diterima untuk
menjelaskan akuntansi sosial dan lingkungan, sehingga masih banyak
terdapat variasi dalam hal perspektif teoritis yang dapat diadopsi
(Belkaoui dan Karpik, 1989 dalam Reverte, 2008).

Likuiditas merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan
perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan serta kewajiban
jangka pendeknya. Rasio ini digunakan sebagai gambaran mengenai
pengaruh ketersediaan dana perusahaan terhadap pengungkapan CSR.
Rasio likuiditas mencerminkan kesehatan suatu perusahaan. Kesehatan
perusahaan yang ditunjukkan dengan likuiditas yang tinggi,
kemungkinan akan lebih banyak mengungkapkan informasi CSR
dibandingkan dengan perusahaan yang likuiditasnya rendah. Hal ini
didasarkan pada kuatnya keuangan suatu perusahaan yang akan
cenderung memberikan informasi lebih luas daripada perusahaan yang
memiliki kondisi keuangan yang lemah.
Pernyataan tersebut sesuai dengan teori pensinyalan dimana
perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan lebih banyak melakukan
kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sosial dibanding
perusahaan dengan likuiditas yang rendah, sehingga akan memberi sinyal
bahwa perusahaan mereka lebih baik daripada perusahaan lain.
Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan membentuk image
yang baik dimata stakeholder-nya. Stakeholder tentunya akan semakin
berpihak dan memberikan dukungannya pada perusahaan-perusahaan
yang memiliki image yang semakin baik. Upaya yang dapat ditempuh
perusahaan untuk memperkuat image-nya adalah melalui pengungakapan
informasi CSR yang dilakukan demi mendapat dukungan dari para
stakeholder-nya.
Tidak semua penelitian berhasil menunjukan hubungan antara
likuiditas dengan pengungkapan corporate social responsibility.
Penelitian oleh Arthana (2013) menujukkan bahwa likuiditas
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Semakin besar tingkat likuiditas perusahaan belum tentu berpengaruh
terhadap pengungkapan informasi CSR yang lebih luas. Namun
penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Christiawan (2014), dan
Ekowati, dkk (2014) tidak menunjukkan adanya pengaruh antara kedua
variabel tersebut.

Kepemilikan saham publik adalah jumlah saham yang dimiliki
oleh publik atau masyarakat. Publik disini diartikan sebagai individu
diluar manajemen dan tidak ada hubungan istimewa dengan perusahaan.
Semakin besar saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin banyak
informasi yang diiungkapkan dalam laporan tahunan. Investor ingin
memperoleh informasi yang luas mengenai tempat untuk berinvestasi
serta dapat mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh
perusahaan, sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi
(Rahajeng, 2010). Pernyataan tersebut berhubungan dengan teori
stakeholder dimana kepemilikan saham publik memiliki peran penting
dalam mempengaruhi perusahaan untuk memenuhi segala kebutuhan
para stakeholder termasuk kebutuhan informasi pengungkapan kegiatan
sosial perusahaan. Agar publik mau melakukan investasi pada sebuah
perusahaan dan percaya terhadap rendahnya resiko investasi, perusahaan
harus menampilkan segala bentuk keunggulan yang dimiliki salah
satunya adalah dengan pengungkapan aktivitas sosialnya. Contoh
aktivitas social perusahaan yang sering dilakukan untuk meyakinkan
investor yaitu dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan dan
kesehatan atau perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat
sekitar. Penerapan tanggung jawab social yang dilakukan dengan
sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan menjalankan visi dan
misinya. Melalui tanggung jawab social tersebut akan membentuk citra
perusahaan di mata masyarakat maupun investor.
Tidak semua penelitian berhasil menunjukan hubungan antara
kepemilikan saham public dengan pengungkapan corporate social
responsibility. Penelitian oleh Arthana (2013), Indraswari dan Atika
(2014) menujukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh
negative terhadap pengungkapan corporate social responsibility . Namun
penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Priantinah (2012) tidak
menunjukkan adanya pengaruh antara kedua variabel tersebut.

Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kepercayaan
investor. Perusahaan kecil akan mengungkapkan lebih rendah kualitasnya
dibanding perusahaan besar karena minimnya sumber daya dan dana
yang besar dalam laporan tahunan. Alasan lainnya berhubungan dengan
teori stakeholder dimana besarnya ukuran suatu perusahaan tidak lepas
dari peran masyarakat serta lingkungan. Sehingga perusahaan
bertanggung jawab untuk lebih terbuka pada masyarakat serta lingkungan
sekitar terutama yang dekat dengan perusahaan tersebut. Selain itu,
perusahaan besar memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak. Semakin
banyak jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan, maka perhatian
pihak menejemen pada kepentingan tenaga kerja akan semakin besar.
Perhatian manajemen terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menjaga
hubungan baik antara perusahaan dengan tenaga kerja serta dapat
membantu perusahaan mengatasi hal-hal yang tidak terduga. Program
mengenai tenaga kerja ini merupakan bagian dari tanggung jawab social
perusahaan yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan.
Tidak semua penelitian berhasil menunjukan hubungan antara
ukuran perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility.
Penelitian oleh Arthana (2013), Indraswari dan Atika (2014), Nur dan
Priantinah (2012), Wijaya (2012) serta Sembiring (2005) menunjukan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan
corporate social responsibility, sedangkan penelitian oleh Zulfi (2014),
Nadia (2013), Karina dan Yuyetta (2013) tidak berhasil menemukan
adanya hubungan antara kedua variabel tersebut.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan
keuntungan dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas
penjualan, aset bersih perusahaan, maupun modal sendiri (shareholders
equity) (Sari, 2012 dalam Kristi, 2013).
Karina dan Yuyetta (2013) mengatakan bahwa dengan
kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen
untuk membuat perusahaan menjadi profitable. Pernyataan tersebut
berhubungan dengan teori stakeholder, dimana perusahaan memiliki
tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi para
stakeholdernya demi mempertahankan dukungan mereka. Semakin
tinggi tingkat profitabilitas, semakin lengkap pula informasi yang
diberikan oleh manajer untuk meyakinkan investor mengenai
profitabilitas perusahaan.
Hubungan profitabilitas dengan pengungkapan CSR merupakan
refleksi yang menunjukkan perlunya respon sosial untuk membuat
perusahaan memperoleh keuntungan. Dengan begitu pengungkapan
tanggung jawab sosial dan lingkungan dipercaya sebagai pendekatan
manajemen untuk mengurangi tekanan sosial dan merespon kebutuhan
masyarakat. Berdasarkan pada tujuan untuk menarik investor, perusahaan
dengan profitabilitas yang tinggi akan memberikan signal melalui
pengungkapan laporan keuangan yang lebih detail mengenai kondisi
perusahaan.
Penelitian yang dilakukan (Susilatri dkk, 2011), dan (Karina dan
Yuyetta, 2013) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Hal ini
berarti semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka akan memicu
perusahaan untuk melaporkan CSR dalam laporan tahunan perusahaan.
Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan wijaya
(2012) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan tanggung jawab social. Penyebabnya adalah ketika
perusahaan memiliki tingkat profit yang rendah, perusahaan berharap
pengguna laporan akan membaca good news tentang kinerja perusahaan.

Likuiditas merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan serta kewajiban jangka pendeknya. Menurut Putri dan Christiawan (2014) rasio likuiditas bertujuan untuk menaksir kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen pembayaran keuangannya. Rasio ini digunakan sebagai gambaran mengenai pengaruh ketersediaan dana perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Rasio likuiditas mencerminkan kesehatan suatu perusahaan. Kesehatan perusahaan yang ditunjukkan dengan likuiditas yang tinggi, kemungkinan akan lebih banyak mengungkapkan informasi CSR dibandingkan dengan perusahaan yang likuiditasnya rendah. Rasio likuiditas dapat diukur menggunakan rasio lancar (Current Ratio/CR). Current rasio merupakan rasio antara asset lancar dengan hutang lancar. Likuiditas merupakan indicator mengenai kemampuan entitas untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan asset lancar yang tersedia. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan informasi kepada perusahaan lain, bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain, dengan cara melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan social. Informasi tersebut dilakukan dengan cara mengungkapkan kegiatan tanggung jawab social dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan, semakin baik bagi investor. Perusahaan akan diminati oleh investor adalah perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang cukup tinggi untuk standar perusahaan sejenis.

Kepemilikan saham publik adalah jumlah saham yang dimiliki
oleh publik atau masyarakat. Publik disini diartikan sebagai individu
diluar manajemen dan tidak ada hubungan istimewa dengan perusahaan.
Semakin besar saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin banyak
informasi yang diiungkapkan dalam laporan tahunan. Investor ingin
memperoleh informasi yang luas mengenai tempat untuk berinvestasi
serta dapat mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh
perusahaan, sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi
(Rahajeng, 2010).
Perusahaan dengan kepemilikan saham publik yang besar pada
umumnya mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor
manajemen. Semakin besar kepemilikan saham publik maka
pemanfaatan aktiva menjadi efisien sehingga mencegah terjadinya
pemborosan oleh manajemen.
Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan melakukan
pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih besar daripada
perusahaan yang sahamnya tidak dikuasai oleh publik. Perusahaan yang
sudah lama berdiri akan memiliki tanggung jawab sosial yang semakin
besar, karena semakin tingginya kepercayaan investor dan masyarakat.
Akibatnya, perusahaan harus memberikan informasi yang seluas-luasnya
kepada investor dan masyarakat berupa laporan keuangan maupun
berupa pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk
menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Untuk menentukan besar
kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aktiva yang dimiliki
perusahaan. Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas
pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan
besar lebih banyak mengungkapkan informasi daripada perusahaan kecil.
Hal ini karena resiko politis yang dihadapi perusahaan besar lebih besar
daripada perusahaan kecil (Kurnianingsih, 2013). Semakin besar ukuran
perusahaan, maka semakin luas pengungkapan informasi yang disajikan
karena masyarakat akan mengawasi kegiatan atau aktivitas perusahaan
(Hastuti, 2014).

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang dapat diukur dengan
perbandingan antara total penjualan dikurang harga pokok penjualan
dengan total penjualan (gross profit margin ratio). Profitabilitas
merupakan salah satu faktor dimana manajemen bebas dan fleksibel
untuk mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungannya dalam laporan tahunan. Semakin tinggi profitabilitas
suatu perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melaporkan hal-hal yang
dapat mengganggu informasi tentang suksesnya keuangan tersebut.
Sebaliknya semakin rendah profitabilitas perusahaan, maka pengguna
laporan diharapkan membaca good news kinerja perusahaan (Zulfi,
2014).
Dalam mengukur profitabilitas perusahaan alat ukur yang
digunakan adalah Return On Asset (ROA). ROA merupakan suatu
indikator keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba atas total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin
besar rasio ini, maka laba perusahaan yang dihasilkan semakin tinggi.
Karina dan Yuyetta (2013) mengatakan bahwa ketika perusahaan
memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, perusahaan menganggap tidak
perlu melaporkan hal-hal mengenai informasi keuangan tersebut.
Sebaliknya ketika tingkat profitabilitas yang rendah perusahaan berharap
pengguna laporan akan membaca ―good news kinerja perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan laporan
aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan
yang berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial dan lingkungan.
Pengungkapan tenggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility disclosure) diantaranya meliputi produk, lingkungan fisik,
sumberdaya manusia, energi dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena
itu, dapat disimpulkan bahwa corporate social responsibility disclosure
merupakan pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dalam
kegiatan ekonomi suatu organisasi terhadap kelompok khusus yang
berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan (stakeholder).
Pengungkapan corporate social responsibility dalam laporan
keuangan disebut dengan sustainability reporting. Sustainability
reporting merupakan pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan
pengaruh sosial terhadap kinerja perusahaan.

Pada saat ini definisi mengenai corporate social responsibility
sangatlah beragam. Banyak beberapa ahli yang mendefinisikan CSR,
namun tidak satupun dari mereka yang diterima secara universal. Karena,
pandangan setiap orang mengenai CSR berbeda-beda. Meskipun
sebenarnya beragam definisi tersebut memiliki inti yang sama. Menurut
Anggraini (2006) Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate
Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi
yang secara sukarela memberikan perhatian terhadap lingkungan dan
sosial atas operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang lebih
dari tanggung jawab organisasi dalam bidang hukum.
Corporate social responsibility merupakan salah satu bentuk
tanggung jawab sosial yang diberikan perusahaan dengan tujuan untuk
meningkatkan nilai komersial perusahaan dengan tanpa meninggalkan
nilai etika terhadap lingkungan dan masyarakat yang berdasar pada 3-P
yaitu ekonomi, ekologi dan sosial (Putri dan Christiawan, 2014).

Teori pensinyalan merupakan teori yang menjelaskan bagaimana
perusahaan memberikan sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan
manajemen dalam laporan keuangan kepada pihak eksternal
(Agustini,2011). Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi
karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak
eksternal (investor dan kreditor). Asimetri informasi terjadi ketika pihak
internal mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan
dibandingkan dengan pihak eksternal. Guna mengurangi asimetri
informasi, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki,
baik infomasi keuangan maupun informasi non keuangan. Salah satu
informasi yang wajib diungkapkan adalah informasi mengenai tanggung
jawab social perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility. Informasi
ini merupakan sinyal perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja
perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan melakukan pengungkapan
CSR dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan.

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan merupakan entitas yang tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus memperhatikan kepentingan para stakeholder-nya (pemegang saham kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri 2007). Teori stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungan yang saling mempengaruhi antara keduanya dengan kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdersnya ( Nur dan Priantinah, 2012 ). Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder-nya. Dalam menjaga hubungan dengan stakeholder-nya, perusahaan harus memperhatikan keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misalnya tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. Salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder-nya adalah dengan pengungkapan corporate social responsibility

CSR akan turut menginteraksi hubungan antara kinerja keuangan dan nilai
perusahaan pada suatu kondisi tertentu. Desakan lingkungan perusahaan menuntut
perusahaan agar menerapkan strategi untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
Strategi perusahaan seperti CSR dapat dilakukan untuk memberikan image
perusahaan yang baik kepada pihak eksternal. Perusahaan dapat memaksimalkan
modal pemegang saham, reputasi perusahaan, dan kelangsungan hidup jangka
panjang perusahaan dengan menerapkan CSR. Telah disebutkan dalam UU bahwa
perusahaan yang aktivitasnya berhubungan dengan lingkungan alam wajib
menerapkan CSR. Perusahaan tidak hanya memandang laba sebagai satu-satunya
tujuan dari perusahaan tetapi ada tujuan yang lainnya yaitu kepedulian
perusahaan terhadap lingkungan, karena perusahaan mempunyai tanggung jawab
yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Gray, et,al
1987).
Kinerja keuangan yang akan dilihat investor sebelum memutuskan untuk
berinvestasi dalam suatu perusahaan, adanya pengungkapan item CSR dalam
laporan keuangan diharapkan akan menjadi nilai plus yang akan menambah
kepercayaan para investor, bahwa perusahaan tersebut akan terus berkembang dan
berkelanjutan (sustainable)

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate
governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
Corporate governance merupakan sekumpulan hubungan antara perusahaan dan
para stakeholder-nya (pemegang saham dan pihak lain yang terlibat dalam suatu
perusahaan). Faktor-faktor corporate governancedapat dikorelasikan dengan
tingkat pengungkapan informasi CSR. Anggraini (2006) menyatakan bahwa
tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan,
organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (good
corporate governance) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan
informasi mengenai aktivitas sosialnya.
Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan
konsekuensi logis dari implementasi konsep Corporate Governance, yang
menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholdersnya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan
stakeholders-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Menurut
Said,dkk. (2009) Corporate Governance sangat efektif untuk memastikan bahwa
kepentingan stakeholders telah dilindungi. Oleh karena itu, perusahaan harus
mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan terhadap
para stakeholder. Penerapan konsep Good Corporate Governance diharapkan
dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan (Daniri, 2009)

Earnings management atau manajemen laba dilakukan oleh pihak manajemen
untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Manajemen melakukan
praktik tersebut untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sehingga
berdampak pada kompensasi tinggi yang akan diperoleh.Handajani, dkk. (2008),
metode untuk membuat para manajer melindungi posisi dan menjaga kepentingan
mereka yaitu dengan melibatkan diri ke dalam aktivitas yang ditujukan untuk
membangun hubungan dengan stakeholder perusahaan dan aktivis lingkungan
yang diketahui sebagai CSR. Dengan adanya praktik manajemen laba yang tinggi
sehingga dapat menurunkan kualitas laba perusahaan, pengungkapan CSR perlu
dilakukan untuk tetap menjaga hubungan perusahaan dengan para stakeholder.
Argumen lain yang membenarkan penggunaan strategi CSR oleh manajer yang
melakukan manajemen laba adalah terkait dengan perbaikan image perusahaan.
Operasi kegiatan tanggung jawab sosial dianggap sebagai strategi pertahanan
manajer untuk meghadapi tekanan dari stakeholder yang terkena dampak usaha
sebagai hasil dari praktik manajemen laba. Manajer yang memiliki insentif untuk
praktik manajemen laba akan sangat proaktif dalam mendukung perlindungan
masyarakat dan stakeholder lain melalui aktivitas tanggung jawab sosial
(Handajani, dkk., 2009). Dengan demikian, semakin meningkatnya praktik
manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen akan semakin
menurunkan kualitas laba perusahaan. Adanya penurunan kualitas laba
perusahaan akan diatasi perusahaan dengan memperluas laporan tanggung jawab
sosial perusahaan agar tetap memberikan image yang baik di kalangan
stakeholder

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan
dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan
dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dananya. Menurut Suta (2007)
kinerja perusahaan dibagi menjadi dua yaitu kinerja operasional dan kinerja
keuangan. Kinerja operasional adalah penentuan secara periodik tampilan
perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi dan karyawan
berdasarkan sasaran, standart dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kinerja operasional mewakili konsep kinerja non keuangan seperti pangsa pasar,
pengenalan produk baru, kualitas produk, efektivitas pemasaran, dan ukuranlain
dari efisiensi teknologis yang merupakan bagian dari operasional perusahaan.
Sedangkan kinerja keuangan adalah suatu tampilan tentang kondisi financial
perusahaan selama periode waktu tertentu.
Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk
menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan
dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hal ini. Informasi
kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan
arus kas dari sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga
berguna dalam perumusan perimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam
memanfaatkan sumber daya (IAI, 2010)

Menurut Darwin (2004) dalam Anggraini (2006), tanggung jawab sosial atau
Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dapat didefinisikan sebagai
mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya
dengan stakeholders, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum
Pelaksanaan tanggung jawab sosial akan membuat perusahaan tidak hanya
mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka
panjang.
Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab
kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, serta komunitas
setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini
merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders(Nurlaela
dan Ishlahuddin, 2008). CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi
dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu
nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya
(financial) saja. Tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada triple
bottom lines. Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga ada sosial dan
lingkungan atau yang disebut 3P (profit, people and planet). Karena kondisi
keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara
berkelanjutan (sustainable).
1. Profit (Keuntungan)
Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan
usaha. Profit pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat
digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan, sedangkan aktivitas
yang dapat ditempuh untuk mendokrak profit antara lain dengan meningkatkan
produktifitas dan melakukan efisiensi biaya sehingga perusahaan menpunyai
keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal
mungkin.
2. People (Masyarakat)
Masyarakat sekitar perusahaan merupakan stakeholder penting bagi perusahaan,
karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan,
kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang
tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen
untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
3. Planet (Lingkungan)
Meningkatkan laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan tindakan
yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, namun sama pentingnya
memperhatikan kelestarian lingkungan, disinilah perlu penerapan konsep triple
bottom line.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mendefinisikan corporate
governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ
perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara
berkesinambungan dalamjangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap
memperhatikan kepentinganstakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan norma yang berlaku.Corporate governance muncul karena
terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau
seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan
dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana
sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil
alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak
mendatangkan return. Corporate governance diperlukan untuk mengurangi
permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. Adanya pemisahan
kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agent dalam sebuah
organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara principal dengan
agent. Watts dan Zimmerman (1990) menyatakan bahwa laporan keuangan yang
dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik
diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dilaporkan
oleh agent sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, dengan itu principal dapat
menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana agent tersebut bekerja
untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta memberikan kompensasi kepada
agent.
Salah satu cara yang diharapkan dapat digunakan untuk mengontrol biaya
keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance). Dalam Good Corporate Governance terdapat lima prinsip
yang dianggap positif bagi pengelolaan sebuah perusahaan yaitu keterbukaan,
akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.Dalam pedoman
tersebut KNKG(Komite Nasional Kebijakan Governance) pada tahun 2006
memaparkan azas-azas GCG sebagai berikut :
1. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus mengambil inisiatif
untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan
perundang undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan
oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya. 2. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan
dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai
dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan
pemegang saham dan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang
diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibility (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai
good corporate citizen.
4. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi
dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan

Copeland (1968)mendefinisikan manajemen laba sebagai “some ability to
increase or decrease reported net income at will” yang berarti bahwa manajemen
laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan
laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen. Earnings
management dapat meninmbulkan masalah-masalah keagenan (agency cost) yang
dipicu adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang
saham (principal) dengan pengelola atau manajemen perusahaan (agent). Menurut
Riahi dan Belkaoui (2007) definisi operasional dari manajemen laba potensi
penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.
Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi tentang perusahaan
lebih banyak dan lebih dahulu daripada pemegang saham sehingga terjadi asimetri
informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktek akuntasi dengan
orientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu (Herawaty, 2008).
Utami (2005) menyatakan pertanggungjawaban manajer kepada stakeholder akan
diimplementasikan dalam penerbitan laporan keuangan perusahaan. Namun sering
pula terjadi keterlambatan publikasi laporan keuangan yang mengindikasikan
adanya masalah dalam pelaporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu
penyelesaian yang lebih lama. Cara mendeteksi ada tidaknya manajemen laba
yaitu melalui pengukuran atas akrual, merupakan hal yang sangat penting untuk
diperhatikan. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari
aktivitas operasi

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi
stakeholder nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat
dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan
tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Tanggung jawab sosial perusahaan
seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan
pemegang saham (stakeholder), namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang
dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan
pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan stakeholder, yaitu semua pihak
yang mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan (Untung, 2008
dalam Waryanti, 2009). Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh
besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Ghozali dan
Chariri, 2007).

Agency theory menyatakan bahwa perusahan adalah tempat atau intersection point
bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan
pemerintah. Teori ini membahas tentang monitoring berbagai macam biaya dan
memaksakan hubungan diantara kelompok ini. Salah satu hipotesis dalam teori
agency ini adalah bahwa manajemen akan mencoba memaksimalkan
kesejahteraannya sendiri dengan cara meminimalisasi berbagai biaya agency.
manajemen mencoba memaksimalkan nilai perusahaan (value of the firm). Oleh
karena itu, menajemen diasumsikan akan memilih prinsip akuntansi yang sesuai
dengan tujuannya memaksimalkan kepentingannya (Harahap, 2011;532).
Hubungan agensi dikatakan telah terjadi ketika suatu kontrak antara
seseorang (atau lebih), seorang prinsipal, dan orang lainnya, seorang agen, untuk
memberikan jasa demi kepentingan prinsipal termasuk melibatkan adanya
pemberian delegasi kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Baik
prinsipal maupun agen diasumsikan untuk termotivasi hanya oleh kepentingan
dirinya sendiri, yaitu memaksimalkan kegunaan subjektif mereka, dan juga
menyadari kepentingan bersama mereka. Seleksi yang merugikan, sebagai suatu
masalah informasi, timbul ketika agen menggunakan informasi khusus yang tidak
dapat diverivikasi oleh prinsipal untuk mengimplementasikan dengan sukses suatu
aturan input-tindakan yang berbeda dengan yang diinginkan oleh prinsipal, dan
karenanya menyebabkan prinsipal tidak mampu menentukan apakah si agen telah
membuat pilihan yang tepat (Riahi dan Belkaoui, 2007;185).
Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan
rentan terhadap konflik keagenan (Lambert, 2001). Dalam model keagenan
dirancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan
kontrak kerja antara pemilik (principal) dan manajemen (agent). Dalam
kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimumkan utilitas principal, dan
dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima reward dari hasil
aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan
manajemen terletak pada maksimalisasi manfaat (utility) pemilik (principal)
dengan kendala (constraint) manfaat (utility) dan insentif yang akan diterima oleh
manajemen (agent). Karena kepentingan yang berbeda sering muncul konflik
kepentingan antara pemegang saham atau pemilik (principal) dengan manajemen
(agent). Pada dasarnya agency theory merupakan model yang digunakan untuk
memformulasikan permasalahan (conflict) antara manajemen (agent) dengan
pemilik (principal).
Corporate governancemerupakan konsep yang didasarkan pada teori
keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan
kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah
mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para
investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin
bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke
dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau
kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para
investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain
corporate governance diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau
menurunkan biaya keagenan (agency cost).

Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya
melihat keuntungan yang akan didapat berasal dari para stakeholder-nya,
secara tipikal berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) yang
dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman,
1995 dalam Budi, 2011). Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan
multinasional haruslah menjalin hubungan baik dengan para stakeholders.
Perusahaan multinasional yang dimiliki oleh pengusaha Eropa dan United
State diyakini dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan para
stakeholder yang ada. Hal ini disebabkan pengusaha yang berasal dari benua
paling maju ini mengenal betul cara menjaga legitimasi dan reputasi
perusahaan.
Untuk menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan, perusahaan
multinasional mengungkapkan tanggung jawab sosial sebagai kepedulian
mereka terhadap para stakeholder yang ada. Pengungkapan tanggung jawab
sosial yang dilakukan perusahaan multinasional terutama perusahaan Eropa
dan United State sangat mengedepankan isu-isu sosial; seperti hak asasi
manusia , pendidikan, tenaga kerja dan isu lingkungan (Machmud dan
Djakman, 2008). Tanimoto dan Suzuki (2005) meneliti mengenai luas
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan publik yang dimiliki oleh
pihak asing di Jepang. Hasilnya kepemilikan asing di perusahaan publik di
Jepang menjadi pendorong perusahaan untuk mengungkapkan tanggung
jawab sosial sesuai dengan GRI. Dengan demikian perusahaan
multinasional dalam mengungkapan informasi mengenai tanggung jawab
sosial perusahaan lebih baik dibanding perusahaan nasional.
Dengan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sosial yang
baik akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja
perusahaan. Kinerja perusahaan nantinya akan meningkat apabila
perusahaan dapat mengungkapkan tanggung jawab sosial mereka dengan
baik. Pengungkapan CSR dapat menjadi elemen yang menguntungkan
sebagai strategi perusahaan, memberikan kontribusi kepada manajemen
risiko dan memelihara hubungan yang dapat memberikan keuntungan
jangka panjang bagi perusahaan (Budi, 2011). Jadi kepemilikan asing
memiliki peran dalam hubungan antara pengungkapan tanggung jawab
sosial dengan kinerja perusahaan.

merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap masyarakat. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan bersama antara perusahaan, pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta komunitas setempat. Kewajiban perusahaan atas CSR diatur undangundang No, 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjadinya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Peraturan CSR juga bertujuan untuk mewujudkan penggabungan kualitas kehidupan dan lingkungannya. Perusahaan akan mengungkapkan informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang bagus akan direspon positif oleh para investor melalui fluktuasi harga saham yang semakin naik 26 dari periode ke periode atau peningkatan laba, dan sebaiknya jika perusahaan memiliki kinerja keuangan yang buruk maka akan muncul keraguan dari para investor terhadap perusahaan tersebut, dan direspon negatif dengan penurunan laba ataupun fluktuasi harga saham yang semakin turun (Amalia dan Wijayanto, 2007). Dalam menjalankan kegiatan operasinya, perusahaan berhadapan dengan banyak stakeholder seperti karyawan, pemasok, investor, pemerintah, konsumen, serta masyarakat. Untuk mempertahankan eksistensinya perusahaan memerlukan dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan harus mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder. Semakin kuat stakeholders, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan stakeholders. Berdasarkan teori stakeholders, perusahaan memilih untuk menanggapi banyak tuntutan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan (stakeholders), yaitu setiap kelompok dalam lingkungan luar organisasi yang terkena tindakan dan keputusan organisasi. Diharapkan dengan memenuhi tuntutan para stakeholders dapat meningkatkan penghasilan perusahaan. Penelitian yang mendukung adanya hubungan antara CSR dengan Kinerja perusahaan adalah penelitian (Dahlia dan Siregar, 2008)

Kepemilikan asing dijelaskan dalam Undang-undang no. 25 Tahun 2007
pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara
asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman
modal di wilayah Republik Indonesia. Multinational Corporation (MNC)
melihat keuntungan jangka panjang melalui legitimasi yang diperoleh dari
para stakeholder yang didasarkan atas home market (pasar saham) tempat
perusahaan itu beroperasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
kepemilikan saham asing pada perusahaan yang telah beroperasi di
Indonesia lebih mengutamakan pengungkapan CSR (Danu, 2011).
Pengertian lainnya mengenai kepemilikan asing yaitu merupakan
kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.
Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap
concern terhadap pengungkapan CSR (Anggraini, 2011)
Kepemilikan asing dapat menjadi salah satu pendukung mekanisme
corporate governance, karena perusahaan dengan kepemilikan asing akan
meningkatkan persaingan pasar di Indonesia. Peningkatan persaingan ini
memaksa perusahaan untuk selalu melakukan peningkatan teknologi dan
perbaikan didalam corporate governance sehingga terdapat keselarasan
antara kepentingan manajer, investor dan stakeholders lainnya.
Kepemilikan saham asing sendiri merupakan jumlah saham yang dimiliki
oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap
saham perusahaan di Indonesia. (Rahmawati, 2016)
Pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk
memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitarnya.
Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan foreign
stakeholders baik dalam ownership dan trade, maka perusahaan akan lebih
didukung dalam melakukan pengungkapan CSR.

Return On Equity merupakan rasio antara laba bersih terhadap total
equity. Return on Equity sering disebut juga rate of return on Net Worth
yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan
modal sendiri, sehingga ROE ini ada yang menyebut rentabilitas modal
sendiri. Menurut Panggabean (2005) dalam Danu (2011) ROE merupakan
rasio antara laba bersih dengan ekuitas pada saham biasa atau tingkat
pengembalian investasi pemegang saham (rate of return on stockholder’s
investment).
ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah
pajak dengan total ekuitas. Ada dua sisi dalam menggunakan ROE, pertama
diasumsikan bahwa ROE yang akan datang merupakan perkiraan dari ROE
yang lalu. Tetapi ROE yang tinggi pada masa lalu tidak menjamin ROE
yang akan datang juga tinggi (Bodie dkk, 2002 dalam Danu, 2011).
Maya (2008) menjelaskan bahwa ROE merupakan alat yang paling
sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. ROE
dapat memberikan gambaran mengenai tiga hal pokok, yaitu:
a. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitability)
b. Efisiensi perusahaan dalam mengelola asset (assets management)
c. Utang yang dipakai dalam melakukan usaha (financial leverage)

Mulyadi (2001) kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan
oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar
yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil dari
berbagai ukuran yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik
suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Untuk mengetahui
kinerja yang dicapai maka dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja
adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi,
bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana
formal yang dituangkan dalam anggaran. Lebih lanjut, menurut Mulyadi
(2001) tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan
dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku
yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan dan hasil
yang diinginkan. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menekan perilaku
yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakan perilaku yang
semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya
serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.
Penelitian ini menggunakan kinerja keuangan perusahaan yang diukur
dengan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas atau keuntungan perusahaan
merupakan hasil dari kebijaksanaan dan keputusan yang dibuat oleh
manajemen. Profitabilitas dapat diukur melalui rasio profitabilitas yang
akan menunjukan seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga
menghasilkan keuntungan pada perusahaan (Harianto dan Sudomo, 1998).
Rasio profitabilitas dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu :
1. Gross Profit Margin (GPM)
Gross profit margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan
dengan sales. Semakin besar gross profit margin semakin baik
keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa
harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan
sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin
semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin, 2009:61).
2. Net Profit Margin (NPM)
Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan.
Semakin tinggi Net profit margin semakin baik operasi suatu
perusahaan.
3. Return on Asset (ROA)
Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio
profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan
setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva)
dikeluarkan dari analisis.
4. Return on Investment (ROI)
Return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih
setelah pajak dengan total aktiva. Return on investment adalah
merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara
keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah
keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan (Syamsuddin,
2009:63).
5. Earning Per Share (EPS)
Earning per share merupakan rasio yang menggambarkan jumlah
rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa
(Syamsuddin, 2009:66). Oleh karena itu pada umumnya manajemen
perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham
sangat tertarik akan earning per share. Earning per share adalah
suatu indikator keberhasilan perusahaan.
6. Return on Equity (ROE)
Return on equity adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah
perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif,
mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan
pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir
2009). ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang
sering disebut rentabilitas usaha.
Dalam penelitian ini peneliti memakai ROE sebagai salah satu metode yang
digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan.

Pengenalan terhadap konsep lingkungan organisasi perusahaan yang
berkembang sejalan dengan berkembangnya pendekatan sistem dalam
manajemen, telah mengubah cara pandang manajer dan para ahli teori
manajemen terhadap organisasi, terutama mengenai bagaimana suatu
organisasi perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif. Terjadinya
pergeseran orientasi di dalam dinia bisnis dari shareholders kepada
stakeholders telah disebut sebagai penyebab munculnya isu tanggung jawab
sosial perusahaan. Stakeholders merupakan orang atau kelompok orang
yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan,
kebijakan, maupun operasi perusahaan. Menurut jones dalam Agustina
(2013) menjelaskan bahwa stakeholders dibagi dalam dua kategori, yaitu:
a. Inside stakeholders, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan
dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam
organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori
Inside stakeholders adalah pemegang saham (stakeholders), manajer
dan karyawan.
b. Outside stakeholders, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang
bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan
pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap
perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang
dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori
outside stakeholders adalah pelanggan (custumers), pemasok (supplier),
pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum.
Teori stakeholders memberikan suatu pandangan perusahaan sebagai
suatu nexus of contract (kumpulan kontrak-kontrak) dengan memasukan
investor dan non investor sebagai stakeholders perusahaan. Teori
stakeholders ini dikemukakan oleh Cornell dan Shapiro (1987) yang
melengkapi temuan dari Titman (1984) dalam Agustina (2013). Sedangkan
menurut freeman et al. (2004) dalam Agustina (2013) dikemukakan bahwa
teori stakeholders itu dimulai dengan asumsi nilai (value) secara ekplisit
dan tidak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha.
Pendekatan stakeholders, membuat organisasi memilih untuk
menanggapi banyak tuntutan yang dibuat oleh para pihak yang
berkepentingan (stakeholders), yaitu setiap kelompok dalam lingkungan
luar organisasi yang terkena tindakan dan keputusan organisasi. Menurut
pendekatan ini, suatu organisasi akan berusahan untuk memenuhi tuntutan
lingkungan dari kelompok-kelompok seperti para karyawan, pemasok dan
investor serta masyarakat (Robbin dan Coulter, 1999) dalam Agustina
(2013).
Menurut Heal dan Garret (2004) menunjukkan bahwa aktivitas CSR
dapat menjadi elemen yang menguntungkan sebagai strategi perusahaan,
memberikan kontribusi kepada manajemen risiko dan memelihara
hubungan yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang perusahaan,
sehingga berdasarkan stakeholders theory peneliti menduga bahwa terdapat
pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Martin Freedman dalam Agustina (2013) ada tiga pendekatan
dalam pelaporan kinerja sosial, yaitu :
1. Pemeriksaan Sosial (Social Audit)
Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial
dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dari
operasi-operasi perusahaan. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan
membuat suatu daftar aktivitas-aktivitas perusahaan yang memiliki
konsekuensi sosial, lalu auditor sosial akan mencoba mengestimasi dan
mengukur dampak dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas
tersebut.
2. Laporan Sosial (Social Report)
Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah
diajukan oleh para akademis dan praktisioner. Pendekatan-pendekatan
yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitasaktivitas pertanggungjawaban sosialnya ini dirangkum oleh Dilley dan
Weygandt menjadi empat kelompok sebagai berikut (Henry dan
Murtanto dalam Agustina, 2013):
a. Inventory Approach
Perusahaan mengkompilasikan dan mengungkapkan sebuah daftar
yang komperhensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Daftar
ini harus memuat semua aktivitas sosial perusahaan baik yang
bersifat positif maupun negatif.
b. Cost Approach
Perusahaan membuat daftar aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dan
mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas
tersebut.
c. Program Management Approach
Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas
pertanggungjawaban sosial tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut
serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan itu.
d. Cost Benefit Approach
Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial
serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam
penggunaan pendekatan ini adalah adanya kesulitan dalam
mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan oleh
perusahaan terhadap masyarakat.
3. Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan (Disclosure In Annual
Report)
Pengungkapan sosial dalam pengungkapan informasi tentang aktivitas
perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial
perusahaan. Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai
media antara lain laporan tahunan, laporan interim, prospektus,
pengumuman kepada bursa efek atau melalui media masa.
Perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang
berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh
perusahaan tersebut (Gray,dkk dalam Budi, 2011) menyebutkan ada
tiga studi, yaitu :
a. Decision Usefulness Studies
Balkaoui (1989) dalam Budi (2011) mengemukakan bahwa
perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan
mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Sebagian dari
studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti yang
mengemukakan pendapat ini menemukan bukti bahwa informasi
sosial dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan.
Para analis, banker dan pihak lain yang dilibatkan dalam
penelitian tersebut diminta untuk melakukan pemeringkatan
terhadap informasi akuntansi. Informasi akuntansi tersebut tidak
terbatas pada informasi akuntansi tradisional yang telah dinilai
selama ini, tetapi juga informasi yang lain yang relatif baru
dalam wacana akuntansi. Mereka menempatkan informasi
aktivitas sosial perusahaan pada posisi yang moderately
important.
b. Economic Theory Studies
Studi ini menggunakan agency theory dimana menganalogikan
manajemen sebagai agen dari suatu prinsipal. Lazimnya,
prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau tradisional
users lain. Namun, pengertian prinsipal tersebut meluas menjadi
seluruh interest group perusahaan yang bersangkutan. Sebagai
agen, manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan
sesuai dengan keinginan publik.
c. Social and Political Theory Studies
Studi di bidang ini menggunakan teori stakeholders, teori
legitimasi organisasi dan teori ekonomi politik. Teori
stakeholders mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan
ditentukan oleh para stakeholder.
Pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan
seringkali dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Adapun
alasan-alasan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sosial
secara tidak sukarela (Henderson and Person, 1998 dalam Budi,
2011) antara lain :
a. Internal decision making
Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan
efektifitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai
tujuan sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dari
pengungkapan tersebut dapat diperbandingkan dengan
manfaatnya bagi perusahaan. Walaupun hal ini sulit
diidentifikasikan dan diukur, tetapi analisis secara sederhana
lebih baik dari pada tidak sama sekali.
b. Product differentration
Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya
dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan
keuangan, sehingga perusahaan yang tidak bertanggung
jawab akan terlihat lebih sukses dibandingkan perusahaan
yang bertanggung jawab. Hal ini mendorong perusahaan
yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi
tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka
dari perusahaan lain.
c. Enlightened self interest
Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga
keselarasan sosialnya dengan para stakeholder yang terdiri
dari stockholder, kreditur, karyawan, pemasok, pelanggan,
pemerintah dan masyarakat karena mereka dapat
mempengaruhi penjualan dan harga saham perusahaan.

Menurut Daniri dalam Agustina (2013) terdapat dua hal yang
dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari
luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam perusahaan
(internal drives). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya
adanya regulasi, hukum, dan diwajibkan analisis mengenai dampak
lingkungan (Amdal). Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan
Hidup (KLH) telah memberlakukan audit proper (program
penilaian peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam
perusahaan terutama dari sumber dari perilaku manajemen dan
pemilik perusahaan (stakeholders), termasuk tingkat kepedulian
atau tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat
sekitar (Community Development Responsibility).
Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan
memfokuskan perhatiannya terhadap tigal hal, yaitu profit,
lingkungan, dan masyarakat. Dengan diperolehnya laba,
perusahaan dapat memberikan deviden bagi pemegang saham,
mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai
pertumbuhan dan mengembangkan usaha dimasa depan, serta
membayar pajak kepada pemerintah. Dengan menjalankan
tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya
mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut memberikan
bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta
lingkungan sekitar dalam jangka panjang.
Kotler dkk (2005) menjelaskan bahwa terdapat banyak manfaat
yang dapat diperoleh atas aktivitas CSR. Adapun manfaat dari CSR
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan penjualan dan market share.
2. Memperkuatkan brand positioning.
3. Meningkatkan citra perusahaan.
4. Menurunkan biaya operasi.
5. Meningkatkan daya tarik perusahaan dimata para investor dan
analisis keuangan.
Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang
akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap
perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat
memberikan keuntungan ekonomi bisnis kepada perusahaan yang
bersangkutan. CSR tidaklah harus dipandang sebagai tuntunan
represif dari masyarakat, melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi
untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap
lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan
stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang
hukum.
Menurut International Standar ISO 26000 CSR adalah
tanggung jawab suatu organisasi sebagai dampak dari suatu
keputusan dan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, melalui
perilaku transparan dan etis yang memberikan kontribusi untuk
pembangunaan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat memperhitungkan harapan para pemangku
kepentingan; sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten
dengan norma-norma internasional perilaku dan terintegrasi di
seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam suatu hubungan.
Kesadaran tentang pentingnya CSR menjadi tren global
seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global
terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi
dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip
hak asasi kemanusiaan. Oleh karenanya saat ini banyak perusahaan
melakukan aktivitas CSR dan mengungkapkannya di dalam laporan
keuangan agar para pihak-pihak terkait dapat menilai sejauh mana
perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab lingkungan dan
sosial. Semakin baik kinerja lingkungan dan sosial perusahaan
semakin baik pula anggapan seorang konsumen dan masyarakat
akan perusahaan tersebut. Hal ini akan menciptakan suatu
keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.
Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan bisa
dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Meskipun cenderung
menyederhanakan realitas, tipologi ini menggambarkan
kemampuan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR.
Pengkategorian dapat memotivasi perusahaan dalam
mengembangkan program CSR, dan dapat pula dijadikan cermin
dan guideline untuk menentukan model CSR yang tepat (Suharto,
2007 dalam Rimba, 2010). Dengan menggunakan dua pendekatan,
sedikitnya ada delapan kategori perusahaan. Perusahaan ideal
memiliki kategori reformis dan progresif. Tentu saja dalam
kenyataannya, kategori ini bisa saja saling bertautan.
1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya
anggaran CSR:
a. Perusahaan Minimalis: Perusahaan yang memiliki profit dan
anggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil dan lemah
biasanya termasuk kategori ini.
b. Perusahaan Ekonomis: Perusahaan yang memiliki
keuntungan tinggi, namun anggaran CSR-nya rendah.
Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah perusahaan
besar, namun tidak suka memberi.
c. Perusahaan Humanis: Meskipun profit perusahaan rendah,
proporsi anggaran CSRnya relatif tinggi. Perusahaan pada
kategori ini disebut perusahaan dermawan atau baik hati.
d. Perusahaan Reformis: Perusahaan ini memiliki profit dan
anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan seperti ini
memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai
peluang untuk lebih maju.
2. Berdasarkan tujuan CSR: apakah untuk promosi atau
pemberdayaan
masyarakat:
a. Perusahaan Pasif: Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa
tujuan jelas, bukan untuk promosi, bukan pula untuk
pemberdayaan, sekadar melakukan kegiatan karitatif.
Perusahaan seperti ini melihat promosi dan CSR sebagai hal
yang kurang bermanfaat bagi perusahaan.
b. Perusahaan Impresif: CSR lebih diutamakan untuk promosi
daripada untuk pemberdayaan. Perusahaan seperti ini lebih
mementingkan ”tebar pesona” dari pada ”tebar karya”.
c. Perusahaan Agresif: CSR lebih ditujukan untuk
pemberdayaan daripada promosi. Perusahaan seperti ini
lebih mementingkan karya nyata daripada tebar pesona.
d. Perusahaan Progresif: Perusahaan menerapkan CSR untuk
tujuan promosi dan sekaligus pemberdayaan. Promosi dan
CSR dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan
menunjang satu-sama lain bagi kemajuan perusahaan.
Perinsip-prinsip dasar Corporate Social Responsibility
(CSR) yang menjadi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi
informasi dalam pembuatan keputusan menurut ISO 26000
dalam Agustina (2013) meliputi :
1. Kepatuhan terhadap hukum
2. Menghormati instrumen atau badan-badan internasional
3. Mengobati stakeholders dan kepentingannya
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tinmdakan pencegahan
8. Menghormati dasar-dasar HAM
Perusahaan selain menerapkan CSR juga perlu melakukan
pengungkapan (disclosure) atau aktivitas CSR yang dilakukan
kepada stakeholders. Penerapan CSR adalah suatu perbuatan
perusahaan untuk menerapkan kegiatan CSR, sedangkan
pengungkapan menurut Hermayanti (2009) merupakan bagian
integral dari pelaporan keuangan dan secara tekhnis merupakan
langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi
dalam bentuk statement keuangan.

Pengaruh CSR aspek sosial dijelaskan bahwa tarif pajak efektif lebih tinggi untuk perusahaan dengan keprihatinan masyarakat, menunjukkan bahwa
rendahnya skor CSR berhubungan dengan rendahnya penghindaran pajak.
Dimensi sosial dari CSR mengakui ”kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan
umum karyawan; memotivasi tenaga kerja dengan menawarkan kesempatan
pelatihan dan pengembangan; dan memungkinkan perusahaan untuk bertindak
sebagai warga negara yang baik di masyarakat setempat” (European Commission, 2003) Selain itu, diuji juga seberapa jauh dua dimensi CSR berpengaruh
dengan penghindaran pajak. Mempelajari dimensi yang berbeda dari CSR adalah penting, karena CSR merupakan konsep yang kompleks yang meliputi
berbagai bidang.
Salah satu wujud perhatian perusahaan kepada stakeholder adalah dengan
mempertimbangkan tanggung jawabnya di bidang sosial. Lanis dan Richardson (2012) menemukan bahwa semakin banyak pengungkapan investasi sosial
yang dilakukan perusahaan secara signifikan berkaitan dengan semakin rendahnya agresivitas perusahaan. Laguir et al. (2015) dan Watson (2011) juga
menemukan hasil yang sama. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa
semakin tinggi (semakin rendah) tingkat CSR pada aspek sosial, semakin rendah (semakin tinggi) tingkat agresivitas pajak.

Skor CSR pada aspek lingkungan tergantung pada pengurangan sumber
daya perusahaan, pengurangan emisi dan inovasi produk (Ribando dan Bonne,
2010). Menurut teori stakeholder, menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang berhubungan langsung dan
yang sekiranya akan terkena dampak dari kegiatan operasi perusahaan. Salah
satu wujud perhatian perusahaan kepada stakeholder adalah dengan taat membayar pajak kepada pemerintah tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak.
Selain itu, melalui CSR di bidang lingkungan perusahaan turut berperan dalam
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi kesejahteraan rakyat.
Namun, sedikit yang diketahui tentang apakah ada hubungan antara kinerja
lingkungan dan penghindaran pajak. Lanis dan Richardson (2012) serta Laguir
et al. (2015) menguji hubungan ini tetapi mereka tidak menemukan hasil yang
signifikan. Namun, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Jos van Renselaar
(2015) menunjukkan bahwa aspek lingkungan secara signifikan berpengaruh
positif terhadap penghindaran pajak. Karena itu penulis mengharapkan dimensi lingkungan CSR akan berpengaruh positif secara signifikan terhadap
agresivitas pajak. Tanggung jawab sosial perusahaan harus dijalankan di atas
suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program
jangka panjang. Semangat tanggungjawab sosial perusahaan diharapkan dapat
mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat,
dan lingkungan. Pada dasarnya CSR diharapkan dapat kembali menjadi
budaya bagi bangsa Indonesia khususnya dan masyarakat dunia dalam
kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan. (Prayitno, 2015)

Pengaruh CSR aspek ekonomi terhadap agresivitas pajak Menurut Friedman (1970) berpendapat bahwa tanggung jawab perusahaan adalah untuk
memaksimalkan laba dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan
yang ada di masyarakat. Berbeda dengan individu-individu yang memiliki
tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai yang mereka punya. Friedman
(1970) mengatakan bahwa ketika para manajer bertindak sebagai agen perusahaan, maka tanggung jawab pribadi mereka menjadi tidak relevan karena harus mementingkan kepentingan perusahaan. Sesuai dengan teori agensi, untuk
memaksimalkan keuntungan pemegang saham maka manajer harus
menemukan tingkat optimal dari penghindaran pajak dengan mempertimbangkan manfaat marjinal dan biaya marjinal.
Maka dari itu, muncul dugaan bahwa perusahaan yang banyak membuat
komitmen dengan pemegang sahamnya, maka perusahaan tersebut akan
cenderung menghindari pajak guna untuk kepentingan pemegang saham
mereka. Penelitian Laguir et al. (2015) mengkonfirmasi dugaan ini, berdasarkan sampel perusahaan yang terdaftar Perancis, tingkat CSR yang lebih tinggi
dalam dimensi ekonomi berkaitan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih
tinggi pula. Menurut Laguir (2015) dimensi ekonomi dari CSR adalah sarana
perusahaan berurusan dengan masalah yang mungkin timbul dalam interaksinya dengan pelanggan, pemasok dan pemegang saham di pasar (Euro- pean Commission, 2003). Perilaku bisnis di pasar dianggap sebagai indikator
seberapa telah terintegrasi masalah tanggung jawab ekonomi dalam struktur
organisasi dan pengambilan keputusannya. Tujuan dari integrasi tersebut
dipandang sebagai memaksimalkan keuntungan jangka pendek untuk mencakup kinerja ekonomi jangka panjang dan kontribusi untuk kesejahteraan
semua masyarakat (Bansal, 2005). Selanjutnya, dimensi ekonomi dari CSR
memperhitungkan nilai melalui pengembangan produk yang inovatif, jasa dan
model bisnis yang mengarah pada kualitas produk yang lebih tinggi dan lebih
produktif.

Ada tiga prinsip yang mendasar dalam melakukan kegiatan
CSR yaitu sebagai berikut:
1. Sustainability
Adalah suatu tindakan yang dilakukan dan diambil saat ini
juga, dan harusnya berlanjut hingga di masa depan. Sumber daya
yang ada seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk masa sekarang
saja, namun juga dapat digunakan untuk masa mendatang. Hal inilah
yang menjadi fokus CSR, yaitu adanya keberlanjutan.
2. Accountability
Maksud dari prinsip CSR ini adalah perusahaan yang telah
melakukan program CSR harusnya bisa mempertanggungjawabkan
apa yang telah dikerjakan. Prinsip ini lebih menekankan pada
kemampuan perusahaan dalam memberikan efek dan kontribusi bagi
internal ataupun eksternal perusahaan.
3. Transparency
Prinsip CSR yang satu ini tidak luput dari perhatian.
Perusahaan yang telah melakukan program CSR harus jelas dan
transparan dalam kegiatannya serta tidak ada hal apapun yang
disembunyikan dalam menyusun laporan keuangan. Setiap tindakan
yang dilakukan harusnya secara nyata dan bisa dilihat secara
terbuka. Dengan kata lain, mekanismenya diharuskan jelas.
(Edusaham Tim, 2019)

Menurut Kotler dan Nancy bahwa CSR yaitu suatu sikap dan
komitmen perusahaan (organisasi) dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan komunitas yang disalurkan melalui praktik bisnis dan
kontribusi sumber daya perusahaan. Sedangkan Kilcullen dan Kooistra
mengungkapkan bahwa CSR merupakan suatu tataran
pertanggungjawaban moral yang berasal dari internal perusahaan di luar
dari kepatuhan terhadap aturan dan hukum negara. Beda lagi dengan
Fraderik yang mengemukakan bahwa CSR adalah suatu prinsip yang
mendeskripsikan bahwa perusahaan harus bertanggungjawab terhadap
setiap tindakan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat
sekitar.
Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggungjawab
Sosial Perusahaan adalah sebuah konsep bahwa organisasi, khususnya
(namun tidak hanya), perusahaan adalah mempunyai berbagai bentuk
tanggungjawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yaitu antara
lain konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan
lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Oleh sebab itu, CSR sangat erart hubungannya dengan
pembangunan berkelanjutan, yaitu sebuah organisasi, terutama
perusahaan dalam melaksanakan kegiatan harus mendasarkan
keputusan tidak semata-mata berdasarkan dampaknya dalam aspek
ekonomi, misalnya saja tingkat keuntungan atau deviden, akan tetapi
harus menimbang pula dampak sosial dan lingkungan yang muncul dari
keputusannya itu, baik itu untuk jangka pendek ataupun untuk jangka
yang lebih panjang.
Dengan demikian, CSR dapat diartikan sebagai bentuk
kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan yang
berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (meminimalisasi
dampak negatif dan memaksimalisasi dampak positif) terhadap seluruh
pemangku kepentingannya

Penting diketahui bahwa perusahaan yang telah melakukan
tindakan pajak agresif bisa juga memiliki risiko yang lebih tinggi jika
dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan praktik pajak
agresif. Risiko yang dimaksud bisa berupa ancaman sanksi ataupun
denda, sampai risiko turunnya harga saham serta reputasi perusahaan,
jika tindakan agresivitas pajak ketahuan melanggar aturan.
Harga saham yang turun dapat terjadi karena citra perusahaan
menjadi kurang bagus di mata investor, lantaran labanya tercatat
rendah. Sedangkan manajemen perusahaan merasa harus membuat laba
perusahaan menjadi lebih rendah agar pajak yang dibayarkan juga
rendah. Selanjutnya bagi pemerintah, praktik penghindaran pajak yang
dilakukan secara agresif ini tentu saja ikut membawa kerugian.
Lantaran tindakan demikian dapat berpeluang besar mengurangi
penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Selain dapat berpotensi mendatangkan kerugian, praktik
agresivitas pajak juga mempunyai tujuan untuk meraih keuntungan,
salah satunya adalah dengan cara menghemat pengeluaran atas pajak
supaya keuntungan pengusaha juga semakin besar. Keuntungan
tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi yang dapat
meningkatkan keuntungan perusahaan di masa mendatang. Keuntungan
yang lain yaitu bagi manajemen, agresivitas pajak dapat meningkatkan
kompensasi yang diterima dari pemilik atau pemegang saham
perusahaan

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. (Lanis dan Richardson, 2012). Hlaing (2012) dalam Jessica dan Toly (2014:5) mendefinisikan agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam upaya mengurangi tingkat pajak efektif. (Goh, 2019) Agresivitas pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajaknya. Akademis Bisnis Akuntansi University of Virginia Amerika Serikat Mary Margaret Frank menyebutkan bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal untuk menurunkan laba kena pajak. Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (tax planning) juga dianggap telah melakukan agresivitas pajak. Umumnya perusahaan sebagai wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat di dalam undang-undang (UU) ataupun peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan ini juga biasa disebut grey area, yaitu celah atau kelonggaran regulasi yang berada diantara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan telah melakukan agresivitas pajak apabila perusahan tersebut berusaha mengurangi beban pajak secara agresif, baik itu menggunakan cara yang tergolong legal yaitu tax avoidance maupun dengan cara yang ilegal seperti tax evasion. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak itu dilakukan secara ilegal, namun semakin banyak celah yang digunakan oleh perusahaan dalam menghindari pajak maka perusahaan tersebut dapat dianggap semakin agresif. (Zsazya, 2019) Agresivitas pajak dapat dedifinisikan sebagai praktik perencanaan pajak perusahaan dengan orientasi meminimalisir jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan besar yang beraktivitas di dunia industri tentu mempunyai tanggungjawab membayar pajak yang tidak sedikit, karena juga memiliki peredaran usaha yang tinggi. Tanggungjawab pajak ini selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan. Praktik melakukan agresivitas pajak dapat dilihat dari perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan. Perencanaan pajak memang perlu dilakukan untuk mengelolah sirkulasi dana dan kesehatan financial perusahaan. Sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan tetap melaksanakan kewajiban pajaknya dalam waktu yang bersamaan. Namun hal ini akan menyimpang jika perencanaan pajak dilakukan dalam upaya mengurangi secara signifikan jumlah tanggungjawab pajak yang dimiliki. Bahkan pada praktik ekstrimnya, perusahaan telah melakukan penghindaran pajak. Praktiknya dapat dilihat secara kasat mata untuk beberapa kondisi. Misalnya, dengan pelaksanaan program Company Social Responsibility yang ekstrim. Program CSR dapat menjadi kanal praktik penyimpangan pajak ketika dilakukan secara berlebihan. Sehingga dapat meminimalkan pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan perusahaan tersebut. Ketika pendapatan yang diperoleh perusahaan digunakan untuk program ini, maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam melacak cashflow yang terjadi. Hal ini dikarenakan biasanya program CSR dilakukan dibawah pengelolaan perusahaan itu sendiri, sampai pada uang yang dikeluarkan. Ketika perusahaan melakukan penyimpangan di sini, maka akan sulit dideteksi oleh negara. (Prabandaru, 2019)

Teori stakeholder mengasumsikan bahwa keberhasilan bisnis
terletak pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan hubungan
dengan saling percaya dan saling menghormati berbagai stakeholder yang
meliputi pemasok, pelanggan, karyawan, masyarakat, dan pemerintah
(Freedman, J (2003). Zhang et al (2013) mengembangkan konsep
kerangka stakeholder yaitu suatu kerangka yang menilai bagaimana
perusahaan mengelolah hubungannya dengan stakeholder utamanya,
perhatian yang besar terhadap para stakeholder perlu dilakukan supaya
perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan
(sumber daya) dalam mewujudkan tujuannya yaitu untuk memperoleh
keuntungan yang maksimal (kinerja yang baik). Perhatian yang dimaksud
dapat diaplikasikan berupa program CSR kepada karyawan, masyarakat
berlandaskan sosial, HAM, ekonomi, dan lingkungan serta produk atau
jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. (Nurcahyono. Kristiana, 2019)
Menurut Lako (2011) bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu
perusahaan tergantung dari menyeimbangkan kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholder). Jika ini mampu dicapai, maka perusahaan akan
meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pangsa pasar,
penjualan, dan laba. Dalam perspektif teori ini, masyarakat dan lingkungan
merupakan kesatuan perusahaan yang harus diperhatikan.
Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan memiliki
tanggungjawab sosial yang mengharuskan mereka dalam
mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang telah terkena dampak
dari tindakan mereka. Teori ini menekankan pada mempertimbangkan
kepentingan, kebutuhan dan pengaruh dari pihak-pihak terkait dengan
kebijakan dan kegiatan operasi perusahaan, terutama dalam langkah
pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan harus menjaga legitimasi
stakeholder serta mengedepankannya dalam sebuah kerangka kebijakan
dan upaya dalam pengambilan keputusan, sehingga bisa saling mendukung
upaya pencapaian tujuan perusahaan, yaitu usaha dan jaminan going
concern Adam (dalam Hadi, 2011:95).
Pemerintah selain sebagai regulator, juga merupakan salah satu
stakeholder perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan juga harus
memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara
mengikuti semua peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, misalnya
ketaatan dalam membayar pajak, dan tidak akan melakukan aksi
penghindaran pajak.
Menurut Landolf (dalam Oktaviana, 2014) mengemukakan bahwa
penghindaran pajak merupakan hal yang tidak bertanggungjawab secara
sosial. Hal ini bertentangan dengan teori stakeholder yang menyebutkan
bahwa perusahaan selalu mengupayakan dukungan dari stakeholdernya.
(Kuriah, 2016)

Menurut Gray et al (1996) teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi bisa bertahan apabila masyarakat di sekitar organisasi tersebut merasa bahwa organisasi itu beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Teori legitimasi mengartikan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa bahwa kontrak sosialnya telah dilanggar oleh organisasi. Hidayati dan Murni (2009) mengemukakan bahwa agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengusahakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah ataupun masyarakat sekitar.

Teori agensi mengartikan bahwa perusahaan sebagai sebuah agen
kontrak antara para pemegang saham dengan manajer, dimana tujuan
obyektif perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang
saham (Jensen and Mecklinng, 1976). Artinya bahwa dalam
memaksimalkan kesejahteraan sosial, setiap perusahaan yang berada
dalam lingkup ekonomi juga harus memaksimalkan nilai total perusahaan
untuk.

Brigham dan Houston (2011) mendefiniskan teori sinyal adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang dapat memberikan petunjuk bagi para investor tentang bagaimana cara pandang manajemen terhadap prospek perusahaan. (Goh, 2019)

Menurut Husnan (2009: 283), volume perdagangan saham adalah:
“Volume perdagangan saham (trading volume activity) merupakan rasio
antara jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu
terhadap jumlah saham yang beredar pada waktu tertentu. Volume
perdagangan saham merupakan salah satu indikator dari reaksi pasar
terhadap suatu pengumuman. Trading volume activity merupakan suatu
instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal
terhadap informasi melalui parameter volume perdagangan saham”.
Menurut Ambarwati (2008) dalam jurnalnya, volume perdagangan saham
adalah sebagai berikut:
“Volume perdagangan diartikan sebagai jumlah lembar saham yang
diperdagangkan pada hari tertentu. Volume perdagangan yang besar
menunjukkan suatu saham yang aktif yang artinya sedang digemari oleh
investor”.
Menurut Engle dan Lange (1997) dalam Susilawati (2008), volume
perdagangan saham adalah sebagai berikut:
“Volume perdagangan merupakan ukuran dari aktivitas perdagangan dan
peningkatan aktivitas perdagangan akan mendorong spread yang semakin
kecil dan terjadi economic of sale dalam biaya transaksi dengan premesi
bahwa permintaan di pasar berhubungan dengan informal trader, maka
aktivitas perdagangan mendukung informasi harga dimasa yang akan
datang. Volume perdagangan sebagai salah satu komponen penentu harga
sangat berhubungan dengan aktivitas likuiditas”.
Menurut Firmansyah (2016) dalam jurnalnya, volume perdagangan saham
adalah sebagai berikut:
“Volume perdagangan saham adalah salah satu indikator yang digunakan
untuk melihat reaksi pasar terhadap kejadian atau informasi yang berkaitan
dengan suatu saham”.
Dari keempat pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa volume
perdagangan saham merupakan jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada
hari tertentu yang terjadi di bursa. Semakin sering suatu saham diperdagangan
menandakan bahwa saham tersebut aktif dan diminati investor. Hal tersebut
menunjukan suatu saham dapat dinilai dari volume perdagangannya.

Menurut Wibisono (2007), terdapat banyak standar yang harus dijadikan
pijakan dalam praktik pertanggungjawaban sosial (social responsibility). Equator
Principles yang diadopsi beberapa negara, merumuskan beberapa prinsip, antara
lain:
1. Accountability’s (AA1000) standard, yang mengacu pada prinsip
“Triple Bottom Line” dari John Elkington.
Standar berbasis prinsip yang diakui untuk organisasi yang membantu
untuk menjadi lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan. Standar
tersebut adalah kerangka kerja open source yang dikembangkan
melalui konsultasi multi-pihak dan proses review. Standar ini
dirancang agar kompatibel dengan standar kunci lain termasuk
pedoman GRI, SA8000, seri ISO dan standar akuntansi keuangan.
2. Global Reporting Initiative (GRI), yang merupakan panduan pelaporan
perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang
digagas oleh PBB lewat Coalition for Environmental Economies
(CERES) dan UNEP pada tahun 1997. GRI merupakan organisasi nonprofit yang mempromosikan keberlanjutan sosial, ekonomi dan
lingkungan. GRI menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang
komprehensif bagi semua perusahaan dan organisasi yang banyak
digunakan diseluruh dunia. Pedoman pengungkapan GRI terdiri dari
G3 dan G3.1. G3 atau yang sering dikenal dengan G 3.0 merupakan
versi awal dari pedoman GRI yang terdiri dari 79 indikator dan
merupakan pedoman yang sering digunakan sampai saat ini. G3.1
merupakan versi pengembangan dari G3 yang didalamnya terkandung
84 indikator termasuk 79 indikator yang digunakan sebelumya pada
G3 dengan beberapa perubahan dan tambahan-tambahan lainnya yang
dinilai lebih menyempurnakan pedoman GRI.
3. Social Accountability International SA8000
Standard SA 8000 adalah standar yang fokus pada tenaga kerja dan
kondisi tempat kerja. SA8000 didasarkan pada ISO 9000 teknik
mengaudit, menentukan perbaikan dan tindakan pencegahan untuk
terus mendorong perbaikan dan berfokus pada system manajemen dan
dokumentasi untuk membuktikan sistem ini. Sertifikasi SA8000
dilakukan secara independen, eksternal auditor dan berhubungan
dengan kinerja perusahaan.
4. ISO 14000 Environmental Management Standard
ISO 14000 adalah standar yang terkait dengan pengelolaan lingkungan
yang ada untuk membantu organisasi untuk meminimalkan dampak
negatif operasi mereka terhadap lingkungan, memenuhi hukum,
peraturan dan persyaratan berorientasi lingkungan dan semakin
meningkatkannya.
5. ISO 26000
ISO 26000 adalah standar internasional yang memberikan bimbingan
pada pelaporan keberlanjutan yang dibuat oleh International
Organization for Standardization (ISO).
Untuk melakukan penilaian CSR sebagai acuan, indikator yang
digunakan adalah GRI G3. Indikator GRI G3 terdiri dari 3 kategori
pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indikator GRI ini
dipilih karena merupakan pedoman yang sering digunakan sampai saat ini

Aktivitas CSR memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai
bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial
(social security). Dengan menjalankan CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya
mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi
peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka
panjang. Menurut Rusdianto (2013: 13) terdapat manfaat CSR bagi perusahaan yang
menerapkannya, yaitu:
– Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
– Meningkatkan citra perusahaan.
– Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
– Mempertahankan posisi merek perusahaan.
– Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
– Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (equity)
– Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
– Mempermudah pengelolaan manajemen resiko (risk management).
Rusdianto (2013: 13) menyatakan bahwa:
“Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan,
merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan
menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi
perusahaan, melainkan juga stakeholder. Bila CSR mampu dijalankan secara
efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan
juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan”.

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang
memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat
langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. stakeholder is a group or an
individual who can affect, or be affected by, the success or failure of an
organization (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo dan Raymond, 2005). Dengan
demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti:
pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional,
lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan,
para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya
sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan (Nor Hadi, 2014: 94).
Hummels (1998) dalam Nor Hadi (2014: 94)…(stakeholder are)
individuals and groups who have legitimate claim on the organization to participate
in the decision making process simply because they are affected by the
organisation’s practices, policies and actions.
Batasan stakeholder tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan
hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang
mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas
aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan
tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan
dapat mengeleminasi legitimasi stakeholder (Nor Hadi, 2014: 94).
Jones, Thomas dan Andrew (1999) dalam Nor Hadi (2014: 94) menyatakan
bahwa pada hakikatnya stakeholder theory mendasarkan diri pada asumsi antara
lain:
1. The corporation has relationship with many constituenty groups
(stakeholder) that effect and are affected by its decision (Freeman, 1984).
2. The theory is concerned with nature of these relationship in terms of both
processes and outcomes for the firm and its stakeholder.
3. The interests of all (legitimate) stakeholder have intrinsic value, and no set
of interests is assumed to dominate the others (Clakson, 1995; Donaldson
& Preston 1995).
4. The theory focuses on managerial decision making (Donaldson & Preston
1995).
Berdasar pada asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahaan
tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (social setting)
sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta
mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pegambilan keputusan,
sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu
stabilitas usaha dan jaminan going concern (Adam. C.H, 2002 dalam Nor
Hadi, 2014:94-95).
Esensi teori stakeholder tersebut di atas jika ditarik interkoneksi
dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya
mengurangi expectatiom gap dengan masyarakat (publik) sekitar guna
meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang
merah. Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan
menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan
economic measurement yang cenderung shareholder orientation, ke arah
memperhitungkan faktor sosial (social factors) sebagai wujud kepedulian
dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (stakeholder
orientation) (Nor Hadi, 2014: 95)

Legitimasi masyarakat merupakan factor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor Hadi, 2014: 87) Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O’Donovan (2002) dalam Nor Hadi (2014: 87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). Gray et. al, (1996) dalam Nor Hadi (2014: 88) berpendapat bahwa legitimasi merupakan “…a systems-oriented view of organization and  society…permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, individuals and group”. Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan kebrepihakan kepada society, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat (Nor Hadi, 2014: 88) Legitimacy theory is analysed from a managerial perspective in that it focuses on various strategies managers may choose to remain legitimate (Deegan et al, 2000, Pattern 1992 dalam Nor Hadi, 2014: 88). Deegan (2002) dalam Nor Hadi (2014: 88) menyatakan legitimasi sebagai “…a system-oriented perspective, the entity is assumed to influenced by, and in turn to have influence upon, the society in which it operates. Corporate disclosure are considered to represent one important means by witch management can influence external perceptions about organisations”. Definisi tersebut, mencoba menggeser secara tegas perspektif perusahaan kearah stakeholder orientation (society). Batasan tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasi pertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitikberatkan pada stakeholder perspective (masyarakat dalam arti luas) (Nor Hadi, 2014: 88).

Agency Theory mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota
dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal
(pemegang saham) merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk
bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen (manajemen) merupakan pihak yang
39
diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban
untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal
kepadanya. Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen.
Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen manajemen
untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial. Dengan demikian,
manajemen akan mendapatkan penilaian positif dari stakeholders (Wardani dan
Januarti, 2013)

Menurut Deegan dalam Rusdianto (2013:44) menjelaskan ada banyak hal
yang membuat perusahaan mengungkapkan CSR-nya, yaitu:
1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undangundang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk mengukur kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh
yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.