Rasio Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Analisis rasio keuangan adalah metode
yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi kesehatan keuangan
perusahaan.
Menurut Horne dan
Wachowich (2005;132)
“ To evaluate the
financial condition and
performance of the firm,
the analyst need to
perform checkup on
various aspects of a
firm’s financial health. A
tool frequently used
during these checkups is
financial ratio. Or index
which related two pieces
of financial data by
deviding one quantity by
other”.
Rasio keuangan dapat digunakan oleh
pihak manajemen untuk analisis,
monitoring dan perencanaan :
1. Sebagai alat analisis, rasio keuangan
dapat membantu pihak manajemen
dalam mengidentifikasi kekuatan
dan kelemahan pada perusahaan
pada area investasi, pendanaan dan
dividen. Rasio keuangan juga dapat
digunakan untuk menilai
kelangsungan hidup perusahaan
sebagai an ongoing enterprise dan
menentukan apakah return yang
diperoleh sesuai dengan resiko yang
dihadapi.
2. Sebagai alat monitoring, melalui
pemeriksaan secara teratur dari rasio
keuangan yang relevan, manajemen
dapat memonitor setiap operasi
perusahaan. Dengan demikian pihak
manajemen dapat mengetahui
kemajuan yang dicapai perusahaan
dengan membandingkan data rasio
keuangan dimasa lalu atau dengan
perusahaan sejenis.
3. Rasio keuangan mempunyai peranan
yang efektif pada perencanaan.
Perencanaan merupakan kunci
sukses bagi manajer keuangan,
dengan data rasio keuangan dapat
dibuat rencana keuangan perusahaan
dimasa yang akan datang yang
disesuaikan dengan kondisi
perusahaan saat ini.
Capital Adequacy Ratio (CAR)
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah
rasio modal terhadap aktiva tertimbang
menurut resiko. Rasio ini
memperlihatkan seberapa jauh seluruh
aktiva bank yang mengandung resiko
ikut dibiayai dari dana modal sendiri
bank disamping memperoleh dana dari
sumber-sumber diluar bank seperti dana
masyarakat, pinjaman dan lain
sebagainya. Dengan kata lain CAR
adalah rasio untuk mengukur kecukupan
modal yang dimiliki bank untuk
menunjang aktiva yang mengandung
resiko. CAR dapat diformulasikan
sebagai berikut:
CAR = Modal Bank X 100%
Aktiva tertimbang menurut resiko
CAR merupakan indikator kemampuan
bank untuk menutupi penurunan
aktivanya sebagai akibat dari kerugian
yang disebabkan oleh aktiva yang
beresiko. Peraturan bank Indonesia
mengenai tata cara penilaian kesehatan
bank memasukkan rasio CAR sebagai
salah satu indikator utamanya.
Prior Knowledge(Pengetahuan Awal) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-aspek Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Regulasi diri atau Pengelolaan diri merupakan aspek penting dalam menentukan perilaku seseorang. Regulasi diri adalah upaya individu untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikutsertakan kemampuan metakognisi,motivasi, dan perilaku aktif. Regulasi diri bukan merupakan kemampuan mental atau kemampuan akademik, melainkan bagaimana individu mengolah dan mengubah pada suatu bentuk aktivitas.1Standardan tujuan yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri, dan cara kita memonitoring dan mengevaluasi proses-proses kognitif dan perilaku kita sendiri, dan konsekuensi-konsekuensi yang kita tentukan sendiri untuk setiap kesuksesan dan kegagalan semuanya merupakan aspek-aspek pengaturan diri (self-regulated).2Menurut Bandura sebagaimana dikutip Lisya dan Subandi regulasi diri merupakan kemampuan mengatur tingkah laku dan menjalankan tingkah laku tersebut sebagai strategi yang berpengaruh terhadap performansi seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti peningkatan. Zimmerman menyatakan bahwa regulasi diri merujuk pada pikiran, perasaan dan tindakan yang terencana oleh diri dan terjadi secara berkesinambungan sesuai dengan upaya pencapaian tujuan pribadi
Definisi Retardasi Mental (skripsi, tesis, dan disertasi)
Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial. Retardasi mental dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya. Hendaya perilaku adaptif selalu ada, tetapi dalam lingkungan sosialterlindung dimana sarana pendukung cukup tersedia, hendaya ini mungkin tidak tampak sama sekali pada penyandang retardasi mental ringan.
Aspek-Aspek Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Proses Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Proses regulasi diri memiliki relevansi yang luas dengan banyak bidang terutama bidang kesehatan dan pendidikan, yang merupakan bidang di mana pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana orang melatih kontrol perilaku mereka sendiri akan berdampak pada meningkatnya keberhasilan masyarakat dalam pengajaran dan kesehatan. Bandura menawarkan tiga tahap yang terjadi dalam proses regulasi diri, ialah; a.Pengamatan diri, kita melihat diri dan perilaku kita sendiri, serta terus mengawasinya.b.Penilaian, kita membandingkan apa yang kita lihat pada diri dan perilaku kita dengan standar ukuran. Contohnya, kita bisa membandingkan perilaku kita dengan standar-standar tradisional, seperti “tata-krama”. Atau kita dapat menciptakan standar ukuran sendiri, seperti “saya harus membaca satu buku dalam satu minggu”. Atau kita dapat bersaing dengan orang lain atau dengan diri sendiri.c.Respon-diri, kalau anda telah membandingkan diri dan perilaku anda dengan ukuranstandar tertentu, anda dapat memberiimbalan respon diri pada diri anda sendiri.
Tahapan-Tahapan Regulasi Diri Tahapan-Tahapan Regulasi Diri
Faktor Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Regulasi diri adalah proses di mana seseorang dapat mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk diri mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut,dan memberikan penghargaan kepada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut
Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance (skripsi, tesis, disertasi)
Leverage“merupakan bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan adanya ikatan di antara utang terhadap modal ataupun aset perusahaan. Leverage juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Leverage atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi Leverage akan menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.”Terdapat empat faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan leverage modal oleh (Brigham & Houston, 2006) : 1) Risiko“usaha, atau tingkat risiko yang melekat dalam operasi perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan utang. Makin besar risiko perusahaan makin rendah rasio utang optimalnya.” 2) Posisi“pajak perusahaan, jika sebagian besar laba perusahaan dilindungi dari pajak oleh perlindungan pajak yang berasal dari penyusutan, maka bunga atas utang yang saat ini belum dilunasi, atau kerugian pajak yang dibawa ke periode berikutnya akan menghasilkan tarif pajak yang rendah.” 3) Fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. 4) Konservatisme“atau keagresifan manajerial, beberapa manajer lebih agresif dari manajer yang lainnya sehingga mereka bersedia menggunakan utang sebagai usaha untuk meningkatkan laba.” Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014)“leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi atau aset perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007). Penambahan hutang akan memberikan beban bunga yang nantinya harus dibayarkan perusahaan.”Beban“bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.”Penelitian Kurniasih & Sari (2013)“menyimpulkan bahwa leverage terbukti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.”
Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Tax Avoidance. (skripsi, tesis, disertasi)
Teori“agensi menjelaskan hal yang dapat memacu para agent untuk meningkatkan laba”perusahaan. Profitabilitas“menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan”sebagainya (Harahap, 2008). Salah“satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah”ROA. Profitabilitas merupakan“sebuah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan ROA. ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang”dimilikinya (Siahaan, 2004). Bank Indonesia (BI) mempunyai standar untuk ROA berdasarkan peraturan pada Bank Indonesia NO: 6/10/PBI/2004 yaitu sebesar 1,25%. Jadi, semakin tinggi rasio laba yang dihasilkan terhadap total aset, maka semakin baik juga produktivitas aset untuk memperoleh keuntungan bersih berarti semakin tinggi profitabilitasnya. Dalam penelitian Kurniasih & Sari (2013) serta Prakosa (2014)“menyatakan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA berpengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan dengan pendapatan pra-pajak yang lebih tinggi lebih memungkin untuk mengurangi pajak dari pada perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak yang lebih sedikit.” Ketika“laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan”(Chen, Cheng, & Shevlin, 2010). Hal tersebut berakibat kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun (Prakosa, 2014). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap tax”avoidance
Ukuran Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Ukuran“perusahaan merupakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat menggambarkan kondisi dari perusahaan tersebut. Apabila total aset yang dimiliki besar menunjukan bahwa ukuran perusahaan besar, sebaliknya apabila total aset yang dimiliki kecil menunjukan bahwa ukuran perusahaan kecil”(Sulistiono, 2010). Total aset yang dimiliki oleh perusahaan dianggap telah melalui tahap di mana perusahaan lebih stabil dikarenakan bertambahnya arus kas atas adanya arus laba yang akan membuat perusahaan lebih stabil dalam jangka waktu yang relatif lama jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil.
Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Merupakan“suatu badan yang mempunyai kepentingan besar terhadap investasi termasuk investasi saham, sehingga biasanya institusi memberikan suatu pertanggungjawaban kepada devisi tertentu untuk mengatur investasi perushaaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi, sehingga potensi dapat ditekan.”Hal“ini disebabkan karena jika tingkat kepemilikan manajeral tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, para manajer memiliki memiliki posisi yang kuat untuk melakukan suatu kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan para manajer”tersebut. Pengawasan“yang efektif yang dilakukan investor institusional terhadap manajemen perusahaan akan memaksa manajer mendistribusikan arus kas sebagai dividen. Selain itu, dividen sering kali dijadikan insentif atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional.” Perusahaan“memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, maka pemilik instusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang”saham
Leverage Permasalahan (skripsi, tesis, disertasi)
“leverage akan selalu dihadapi oleh perusahaan, leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan”pemilik perusahaan. Pada penelitian Godfrey et al (2010) menyatakan bahwa leverage adalah “the use of debt to finance an entity, often measured as the amount of debt to equity or as the amount of liabilities to assets”. Leverage menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Leverage“merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan untuk pemilik”perusahaan. Selain“itu leverage memperlihatkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.”
Return On Assets (ROA) Return On Assets (ROA)
ROA“dalam hal ini berguna untuk mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak Earning After Taxes (EAT) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (assets) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase (Siahan, 2004).”Dengan“mengukur semua efektivitas yang menghasilkan laba melalui aktiva yang sudah disediakan, kemampuan untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.” ROA juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau”ditetapkan. ROA“merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.”
Penghindaran pajak (Tax avoidance) (skripsi, tesis, disertasi)
Penghindaran“pajak (tax avoidance) adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan memberikan manfaat marjinal dan biaya marjinal (Chen et al. 2010). Perusahaan harus berhati-hati dalam menganalisis dan mempertimbangkan setiap tindakan yang diambil, termasuk manajemen pajak melalui penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kim et al (2010) bahwa praktek penghindaran pajak ini yang awalnya dianggap sebagai alat nilai tambah bagi pemegang saham memberikan kesempatan bagi manajer sebagai pemegang kendali perusahaan untuk mengambil sumber daya perusahaan melalui berbagai upaya dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini sama sekali tidak ditemukan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan, sebaliknya akan memperoleh penghematan pajak caranya dengan mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008).”
Teori keagenan (Agency theory) (skripsi, tesis, disertasi)
Agency theory merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu perjanjian, dimana terdapat satu atau lebih pihak prinsipal yang mempekerjakan agen, dimana agen diharapkan dapat melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal. Awal mula teori ini terjadi di Negara United Stated yang menggunakan kepemilikan menyebar. Namun, berbeda dengan struktur kepemilikan yang ada di Negara Indonesia, di Indonesia sendiri menggunakan struktur terkonsentrasi. Meilinda (2013) menyatakan bahwa masalah yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal menyebabkan munculnya biaya. Dan disinilah letak pentingnya corporate governance, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham.
Ukuran Dewan Komisaris (skripsi, tesis, disertasi)
Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu sturktur yang ada di dalam corporate governance yang berdampak pada tanggung jawab sosial perusahaan. Alasannya ukuran dewan komisaris dengan integritas yang tinggi dirasa akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Hal ini akan meningkatkan berbagai pengungkapan yang seharusnya dilakukan oleh manajemen, salah satunya pengungkapan tanggung jawab sosial. Anggota dewan komisaris mempunyai tugas yaitu memberikan saran yang berguna dalam penyusunan strategi serta penyelengaraan perusahaan.Fungsi ini yang dapat mendorong peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Titan (2012) ukuran dewan komisaris dalam perusahaan diukur berdasarkan banyaknya jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan.
Profitabilitas (skripsi, tesis, disertasi)
Profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan ekuitas. Profitabilitas memberikan kebebasan kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Dengan kata lain, manajemen memiliki kebebasan untuk tidak mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya saat tingkat profit tinggi. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin rendah pengungkapan informasi sosialnya (Anastasia, 2014).
Kepemilikan Asing (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan asing adalah bentuk kepemilikan saham perusahaan oleh pihak yang tidak terdaftar sebagai warga negara namun secara hukum perundangan mempunyai hak untuk berusaha di negara tersebut (Puspitasari, 2009). Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan mendorong perusahaan untuk melaksanakan kegiatan sosial, karena investor asing telah lebih dahulu mengenal, memahami serta menerapkan kegiatan sosial perusahaan dan hal tersebut seakan telah menjadi budaya bagi mereka.Investor asing memiliki kriteria yang bersifat sosial dalam setiap keputusan investasinya karena menurut mereka keberlangsungan jangka panjang perusahaan merupakan pertimbangan yang penting dalam keputusan investasi (Angraini, 2006).
Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan instituional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Soliman dkk, 2012). Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia (skripsi, tesis, disertasi)
Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, perusahaan di dunia tidak terkecuali di Indonesia sendiri berusaha untuk membuat inovasi yang berbeda. Salah satu inovasi yang dilakukan untuk menarik minat investor ke dalam perusahaannya melalui aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan pendapat Eriandani (2013) yang menyebutkan bahwa investor cenderung tertarik melihat aktifitas CSR pada laporan tahunan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian. Di sisi lain, return yang dihasilkan aktivitas CSR memang tidak akan terlihat dalam jangka pendek, mengingat CSR berkaitan dengan reputasi dan image perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini sangat penting bagi blockholder (pemilik saham internal–board of director, manager, dan dewan yang lain), yang biasanya menguasai saham perusahaan dalam jumlah besar. Sehingga motif legitimasi dan reputasi lebih penting dibanding menghasilkan profit jangka pendek (Crisostomo, 2010). Pemerintah di Indonesia pun turut memperhatikan aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan. Wujud nyata dari pemerintah dengan menerbitkan aturan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengisyaratkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam perarturan-undangan. Peran mandating yang dilakukan pemerintah juga tercermin pada peraturan menteri negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Program Bina Lingkungan (BL). Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan yang disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Keduanya dilaksanakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang secara perturan menyebutkan bahwa jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN meliputi bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/ atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum, bantuan sarana ibadah dan bantuan pelestarian alam. Pengukuran standar CSR dilakukan dengan cara content analysis yang mengukur variasi dari CSR (Sayekti dan Wondabio, 2007). Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam tujuh kategori yaitu: lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Kategori ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996). Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan. Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka penyesuaian kemudian dilakukan. Dua belas item dihapuskan karena kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan. Tujuh puluh delapan item tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor industri sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda.
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Sebuah perusahaan yang berkembang atau perusahaan yang sudah maju mempunyai bentuk tanggung jawab yang tinggi kepada para stakeholders. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut yaitu melakukan aktifitas sosial perusahaan. Aktifitas sosial tersebut biasanya akan diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri merupakan bentuk mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam 19 operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2006). Definisi lain tentang tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan juga menurut The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) yaitu sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupu untuk pembangunan. Menurut Sembiring (2005) ada dua pendekatan yang secara signifikan untuk mengkaji pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, tanggung jawab sosial perusahaan diperlakukan sebagai suatu suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan alternatif kedua, meletakkan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 20 Aktifitas sosial perusahaan akan melibatkan bentuk kemitraan atau kerjasama antar seluruh elemen yang ada. Kemitraan dapat berupa kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat serta komunitas setempat (lokal) (Eriandani, 2013). Hubungan kemitraan ditunjukkan dengan keaktifan dari berbagai aspek. Kemitraan tersebut merupakan suatu tanggung jawab bersama secara sosial antar stakeholders (Titan, 2012). Bentuk kemitraan tersebut dapat melalui aktifitas misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan di sekitar perusahaan, pemberian beasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, bantuan dana guna membangun atau pemeliharaan fasilitas umum, dan turut serta dalam donasi untuk kegiatan masyarakat lainnyaPengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebuah perusahaan yang berkembang atau perusahaan yang sudah maju mempunyai bentuk tanggung jawab yang tinggi kepada para stakeholders. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut yaitu melakukan aktifitas sosial perusahaan. Aktifitas sosial tersebut biasanya akan diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri merupakan bentuk mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam 19 operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2006). Definisi lain tentang tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan juga menurut The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) yaitu sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupu untuk pembangunan. Menurut Sembiring (2005) ada dua pendekatan yang secara signifikan untuk mengkaji pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, tanggung jawab sosial perusahaan diperlakukan sebagai suatu suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan alternatif kedua, meletakkan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 20 Aktifitas sosial perusahaan akan melibatkan bentuk kemitraan atau kerjasama antar seluruh elemen yang ada. Kemitraan dapat berupa kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat serta komunitas setempat (lokal) (Eriandani, 2013). Hubungan kemitraan ditunjukkan dengan keaktifan dari berbagai aspek. Kemitraan tersebut merupakan suatu tanggung jawab bersama secara sosial antar stakeholders (Titan, 2012). Bentuk kemitraan tersebut dapat melalui aktifitas misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan di sekitar perusahaan, pemberian beasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, bantuan dana guna membangun atau pemeliharaan fasilitas umum, dan turut serta dalam donasi untuk kegiatan masyarakat lainnya
Agency Theory (skripsi, tesis, disertasi)
Perspektif agency theory adalah hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Kemudian Jansen dan dan Meckling (1986) menjelaskan bahwa teori keagenan membuat sebuah metode kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak lain disebut prinsipal. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melaksanakan itu, prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen tersebut untuk proses pengambilan keputusan. Pada dasarnya agency theory, baik principal dan agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional dan sematamata termotivasi oleh kepentingan pribadinya masing-masing. Situasi tersebut memicu konflik kepentingan antara keduanya. Agen diasumsikan menerima kepuasan bukan hanya dari kompensasi keuangan, namun juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan agensi, seperti kemurahan jumlah waktu luang, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan pihak prinsipal diasumsikan lebih tertarik pada hasil keuangan yang bertambah dari investasi mereka dalam perusahaan (Lande dkk, 2014). Agency Theory menemukan adanya information gap antara prinsipal dan agen. Hal initerjadi karena pihak manajer setiap saat berinteraksi langsung dalam berbagai kegiatan perusahaan, sehingga pihak manajer sangat mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Oleh karena itu agen mempunyai akses informasi yang sangat lengkap tentang perusahaan yang dikelolanya. Di sisi lain, pemilik perusahaan selaku prinsipal hanya mengandalkan laporan yang diberikan oleh pihak manajemen karena tidak berinteraksi secara langsung pada kegiatan perusahaan, sehingga pemilik perusahaan hanya memiliki sebagian atau lebih sedikit informasi dibanding manajer perusahaan. Pengambilan keputusan antara pihak prinsipal dan agen secara bersama sering menimbulkan masalah. Hal ini diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976), agency problem timbul karena seseorang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dan munculnya konflik ketika kepentingan tersebut bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Konflik ini akan menciptakan masalah (agency cost), sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengurangi timbulnya agency cost ini. Selain terdapat konflik eksternal, terdapat konflik internal dalam diri agen maupun prinsipal sendiri karena pada dasarnya orang cenderung tidak konsisten. Agency cost ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal. Konflik keagenan dapat dicegah apabila struktur kepemilikan yang tinggi terdapat dalam sebuah perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan salah satu aspek corporate governance yang dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan (Rustiarini, 2010). Struktur kepemilikan mempunyai hak dalam meningkatkan proses monitoring terhadap pengambilan keputusan manajemen. Proses monitoring yang dilakukan terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen akan menimbulkan biaya yang seharusnya dikeluarkan. Biaya tersebut yang sering disebut sebagai biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan digunakan untuk mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham 18 dibanding hanya berperilaku untuk mementingkan diri sendiri. Biaya tersebut dapat berupa biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam menghasilkan laporan keuangan termasuk didalamnya biaya yang dikeluarkan dalam melakukan audit atas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, serta biaya dalam melaksanakaan pengendalian internal perusahaan. Kaitan antara teori keagenan dan CSR dijelaskan dengan biaya pengawasan, biaya kontrak serta visibilitas politis yang timbul dari aktifitas tersebut. Biaya terkait bentuk informasi pertanggungjawaban sosial diperlukan sebuah perusahaan. Apabila laba tahun berjalan sebuah perusahaan rendah, maka perusahaan mengahadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah serta visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial
Legitimacy Theory (skripsi, tesis, disertasi)
Era modern saat ini, sebuah perusahaan membutuhkan legitimasi dari masyarakat di sekitarnya sehingga dapat tetap eksis. Legitimasi salah satunya diperoleh dari bentuk timbal balik dengan masyarakat (Hadi, 2011). Perusahaan melalui top manajemennya mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilainilai, norma yang ada dalam masyarakat umum yang relevan atau para stakeholders. Bentuk pengakuan dari masyarakat atau legitimasi merupakan faktor sangat strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengkonstruksi strategi-strategi perusahaan, terutama terkait upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat. Legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasi bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitik beratkan pada stakeholders perspective (masyarakat dalam arti luas). Social disclosure dapat dijadikan satu representasi keberpihakkan sosial atau bentuk dari tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap pihak eksternal. Teori legitimasi dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana seharusnya perusahaan merumuskan kebijakan agar tetap memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari stakeholders. Terlebih kaitannya dalam hal kebijakan pengungkapan serta kebijakan keberpihakan sosial. Hadi (2011) menyatakan bahwa aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi yaitu: 1. Aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem nilai di masyarakat. 2. Pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. Legitimasi ditunjukan oleh perusahaan melalui kegiatankegiatan yang dilakukan serta dapat diterima oleh masyarakat. Barkemeyer (2007) menyatakan bahwa legitimasi digunakan sebuah perusahaan bukan hanya memaksimalkan laba perusahaan saja, namun kaitannya dalam mempertahankan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang. Hal ini sebagai wujud legalitas bagi perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan image positif dimata para stakeholders, sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Berkemeyer (2007) mengungkapkan bahwa penjelasan lain tentang legitimacy theory terhadap konteks tanggung jawab sosial perusahaan di negara berkembang terdapat dua hal; pertama, kapabilitas dalam menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi perusahaan dalam memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat memasukkan unsur budaya dalam membentuk tekanan instittusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Hadi (2011) menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi perusahaan agar lebih efektif, yaitu dengan cara: melakukan identifikasi dan komunikasi/ dialog dengan publik, melakukan komunikasi/ dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan. Kemudian merumuskan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggung jawab sosial perusahaan.
Pengukuran Nilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Secara umum, nilai perusahaan dikaitkan dengan harga pasar saham, laba bersih per lembar saham, biaya modal (cost of capital), serta aset dan kewajiban, faktor-faktor tersebut dipertimbangkan berdasarkan kepentingan atau tujuan pengukuran nilai perusahaan tersebut (Rustendi, 2018: 53). Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Price to Book Value (PBV) yang menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Price to Book Value (PBV) adalah perbandingan antara harga saham dengan nilai buku, (Franita, 2018: 7). Dengan perbandingan tersebut, investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham dihargai dari book value-nya. Misalnya, PBV sebesar 2 x, artinya harga saham sudah tumbuh sebesar dua kali lipat dibandingkan kekayaan bersih suatu perusahaan. Fauziah (2017: 3) mengemukakan beberapa keunggulan PBV, diantaranya: 1. Nilai buku mempunyai ukuran yang relatif stabil, yang dapat dibandingkan dengan harga pasar. 2. Nilai buku memberikan standar akuntansi yang konsisten untuk semua perusahaan. PBV dapat dibandingkan antar perusahaan sebagai petunjuk adanya undervaluation atau overvaluation. 3. Perusahaan dengan nilai earning negatif tidak dapat dinilai oleh Price Earning Ratio (PER), dapat dievaluasi menggunakan PBV. Perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya memiliki rasio price to book value di atas satu, yang mencerminkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Sebaliknya, nilai PBV di bawah 1 artinya perusahaan tersebut telah mengalami masalah dalam kinerja perusahaan atau hal lainnya yang menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Semakin rendah nilai perusahaan maka semakin rendah pula minat investor untuk menanamkan modalnya (Meindarto dan Lukiastuti, 2016: 147-148). Price to book value yang tinggi membuat pasar percaya atas prospek perusahaan ke depan. Price to book value yang tinggi berarti pasar memberikan harga premium lantaran kinerja yang baik, Kontan.co.id (2019). Jika harga saham meningkat, perusahaan telah berhasil menciptakan nilai bagi pemegang saham. Keberhasilan perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham akan memberikan harapan kepada pemegang saham berupa keuntungan yang lebih besar pula (Tamrin dan Maddatuang, 2019: 13).
Pendekatan Untuk Menilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Nilai-Nilai Lain Yang Menjadi Pendukung Nilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Pada sebuah konsep usaha, nilai perusahaan merupakan nilai yang utuh dan komprehensif. Namun, dibalik itu ada nilai-nilai lain yang menjadi pendukung seperti yang dikemukakan oleh Yuhlis dan Tarigan (2007) (dalam Tamrin dan Maddatuang, 2019: 15-16). Berikut beberapa konsep nilai yang kemudian menjelaskan nilai suatu perusahaan: 1. Nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. 2. Nilai pasar. Nilai pasar (kurs) adalah harga yang terjadi dari proses tawarmenawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. 3. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan konsep paling abstrak karena mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. 4. Nilai buku. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. 5. Nilai likuidasi. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. Dengan demikian, nilai perusahaan merupakan sebuah akumulasi secara komprehensif di antara unsur-unsur tersebut. Nilai perusahaan dapat ditentukan oleh perbandingan hasil kinerja perusahaan yang terlihat dari laporan keuangan, yakni ketika nilai perusahaan merupakan nilai sekarang (present value) dari free cash flow dimasa mendatang pada tingkat diskonto rata-rata tertimbang biaya modal. Dengan demikian ada multidimensi waktu untuk menelaah nilai sebuah perusahaan karena tidak hanya berkaitan dengan saat ini. Free cash flow yang tersedia bagi investor (kreditur dan pemilik) setelah memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk operasional perusahaan dan pengeluaran untuk investasi serta aset lancar (Tamrin dan Maddatuang, 2019: 16)
Definisi Nilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga pasar saham, harga pasar saham menunjukkan jumlah harga yang ditentukan oleh kesediaan investor untuk membayarnya (Tamrin dan Maddatuang, 2019: 15). Purbopangestu dan Subowo (2014: 325) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai cerminan dari tata kelola perusahaan yang dinilai dari kapitalisasi pasar saham yang kemudian menggambarkan persepsi harga perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini (Sukirni, 2012: 3). Aisjah (2012: 6) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai ukuran keberhasilan manajemen dalam operasi dimasa lalu dan prospek dimasa yang akan datang. Nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap layak oleh calon investor sehingga calon investor mau membayarnya jika suatu perusahaan akan dijual, dengan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan, Fuad et al (2006: 23). Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat, dan ini adalah tugas dari manajer sebagai agen yang telah diberi kepercayaan oleh para pemilik perusahaan untuk menjalankan perusahaannya, Bambang (2010) (dalam Sukirni, 2012: 3). Meningkatnya nilai perusahaan akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan (Tamrin dan Maddatuang, 2019: 11). Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Peningkatan harga saham merupakan wujud apresiasi investor akan kinerja perusahaan serta keyakinan akan peningkatan kinerja ke depan (Fakhruddin, 2008: 4). Peningkatan harga saham identik dengan peningkatan kemakmuran para pemegang saham, dan peningkatan harga saham identik dengan peningkatan nilai perusahaan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nilai perusahaan sama dengan harga saham, Fuad et al (2006: 23)
Pengukuran Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Tingkat kepemilikan saham institusional dalam perusahaan diukur oleh proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam % (Haruman, 2008: 10). Permanasari (2010: 28) mengemukakan kelebihan dari kepemilikan institusional, yaitu diantaranya: 1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. 2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
Kepemilikan Institusional Sebagai Mekanisme Pengawasan Yang Efektif (skripsi, tesis, disertasi)
Pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan kecil cenderung untuk tidak terlalu memerhatikan atau mengawasi aktivitas manajerial perusahaan, karena adanya keterbatasan waktu, kemampuan, dan kepentingan. Investor institusional dikatakan sebagai large shareholders atau large creditors, large shareholders dan large creditors memiliki dorongan yang lebih kuat untuk melakukan pengawasan terhadap manajer pengelola daripada pemegang saham minoritas, hal ini menyebabkan pengawasan terhadap manajer pengelola menjadi lebih ketat sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keagenan (Robertus, 2016: 73). Investor institusional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investor pasif dan investor aktif. Investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dengan keputusan manajemen. Sedangkan investor aktif, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, keberadaan investor inilah yang mampu menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan (Robertus, 2016: 78). Investor institusional memiliki kemampuan dalam mengakses informasi yang menyebabkan biaya monitoring berkurang, Chaganti dan Damanpour (1990) dalam (Robertus, 2016: 78) menyatakan bahwa investor institusional memiliki kemampuan spesialisasi yang lebih tinggi, dengan demikian mereka memiliki kemampuan melakukan monitoring lebih baik dari investor lainnya. Sehingga dapat mengakibatkan manajemen lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Keberadaan investor institusional ini dipandang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Tidak jarang kegiatan investor ini mampu meningkatkan nilai perusahaan, Pozen (1994) (dalam Robertus, 2016: 78). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku opportunistic behavior manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, karena semakin besar kepemilikan institusional mengakibatkan adanya efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan. Dengan begitu dapat mengurangi pemborosan yang dilakukan oleh manajer dalam menjalankan perusahaan yang bersangkutan. (Tamrin dan Maddatuang, 2019: 72-74). Berkaitan dengan kepemilikan institusional ada dua pendapat, pendapat pertama, didasarkan pada pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara (transient owners) yang biasanya terfokus pada current earnings. Pendapat kedua, memandang investor institusional sebagai investor yang sophisticated sehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebih efektif, Bushee (1998), Rajgofal dan Venkatachalam (1998) (dalam Robertus, 2016: 79). Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari kepemilikan institusional dapat berdampak positif tetapi negatif. Hal ini sangat tergantung dari tujuan investasi institusi serta karakteristik institusi itu sendiri. Keterlibatan investor institusional dalam melakukan fungsi monitoring terhadap manajemen dapat memengaruhi terhadap kinerja perusahaan. Smith (1996) (dalam Robertus, 2016: 79) menyatakan bahwa aktivitas monitoring yang dilakukan oleh investor institusional mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, sebaliknya jika investor institusional tidak dapat berperan secara efektif, maka kepemilikan institusional dapat menurunkan nilai perusahaan
Definisi Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Tamrin dan Maddatuang (2019: 72) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan lain. Bentuk distribusi saham di antara pemegang saham dari luar salah satunya adalah kepemilikan institusional. Hery (2017: 30) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukannya, lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dana pensiun, Shen (2006) (dalam Robertus, 2016: 78) Kepemilikan institusional menunjukkan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5%, tetapi tidak termasuk ke dalam golongan kepemilikan insider, Ismiyanti dan Hanafi (2003) (dalam Robertus, 2016: 77). Perusahaan yang memiliki persentase blockholder yang besar akan lebih mampu untuk memonitor aktivitas manajer (Robertus, 2016: 77). Investor institusional adalah institusi yang menanamkan modalnya dalam efek, seperti dana pensiun, asuransi, reksa dana, dan lain-lain (Fakhruddin, 2008: 315). Kepemilikan institusional (pemegang saham mayoritas) merupakan pihak yang memiliki saham dalam jumlah besar atas suatu perusahaan. Kepemilikan dalam jumlah besar tersebut menempatkan pihak tersebut memiliki kontrol yang besar atas perusahaan tersebut. Umumnya pemegang saham mayoritas berasal dari pendiri perusahaan (Fakhruddin, 2008: 321-322).
Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Corporate governance secara umum diartikan sebagai seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan maupun pilihan manajer dengan kepentingan shareholders. Mekanisme corporate governance merupakan cara untuk memengaruhi jalannya perusahaan, struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme corporate governance, Tamrin dan Maddatuang (2019: 53-54). Struktur kepemilikan adalah berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan yang terdapat di suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal, struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan (Robertus, 2016: 69). Tingkat konsentrasi kepemilikan perusahaan, dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi (concentrated ownership) dan yang tidak terkonsentrasi (dispersed ownership). Perusahaan dikatakan terkonsentrasi apabila sebagian besar saham dimiliki oleh satu individu atau institusi dimana kontrol mereka atas perusahaan ini begitu besar sehingga segala tindakannya merupakan cerminan dari kehendak pemilik, sedangkan perusahaan dikatakan memiliki struktur kepemilikan tidak terkonsentrasi apabila kepemilikan saham menyebar secara merata ke publik, jadi 22 tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibanding lainnya, Swandari (2003) (dalam Robertus, 2016: 70). Swandari (2003) (dalam Robertus, 2016: 80) lebih lanjut menjelaskan, kepemilikan terkonsentrasi timbul dua kelompok pemegang saham yaitu controlling interest dan minority interest (shareholders), Swandari (2003) berpendapat bahwa sebaiknya kepemilikan bank tidak terkonsentrasi, artinya banyak pihak yang menjadi pemegang sahamnya. Akan lebih ideal jika sebagian porsi kepemilikan bank dijual di pasar modal agar kinerjanya dapat dikontrol oleh banyak pihak. Sementara dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), dijelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat mengurangi atau menghilangkan masalah dan biaya keagenan pada perusahaan. Dalam membahas struktur kepemilikan, tidak dapat terlepas dari teori keagenan (agency theory). Jensen dan Meckling (1976) (dalam Robertus, 2016: 71) menjelaskan bahwa pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena itu, manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Perlindungan terhadap hak kepemilikan menjadi isu penting untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan jaminan terhadap investor dan kreditur, karena investor dan kreditur memiliki hak terhadap harta dan pendapatan perusahaan (dalam bentuk pembayaran dividen dan bunga) dan melakukan pengawasan. Jaminan perlindungan tersebut dapat ditimbulkan dari mekanisme good corporate governance dengan adanya kepemilikan institusional, Sprenger (2002) (dalam Robertus, 2016: 69-70). Kepemilikan institusional tergolong pada struktur kepemilikan, dimana struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk memengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat memengaruhi kinerja suatu perusahaan, sebab struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya, Subagyo et al (2018: 46).
Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Upaya untuk peningkatan kinerja perusahaan juga harus memperhatikan adanya kepemilikan saham oleh pihak tertentu yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial, dimana manajer sebagai pemilik saham dan juga pengelola perusahaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam kinerjanya yang berujung pada peningkatan kinerja perusahan. Kepemilikan institusional juga dapat menjadi fungsi pengawasan untuk manajer sebagai pengelola perusahaan, karena pihak institusi terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam perusahaan. Ini akan membuat manajer lebih berhati-hati dalam setiap pengelolaan perusahaannya. Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya keselarasan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Manajer yang bertindak sebagai pemilik saham juga akan mengurangi biaya agensi dan berusaha meningkatkan kekayaan perusahaan sehinggan kinerja perusahaan juga akan meningkat. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan hasil regresi yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dilihat dari ROE (Return on Equity). Hal ini dikarenakan, besar kecilnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi angka ROE (Return on Equity) karena ROE (Return on Equity) tidak memasukkan hutang terhadap perhitungannya sehingga perusahaan yang memiliki hutang yang besar akan luput dari indikator ini. Oleh karena itu banyak investor yang tidak memperhatikan ROE (Return on Equity)
Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Komang, 2017:449) kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, yaitu perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan luar lainnya. (Anggraini, 2016:83) bahwa kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan. Adanya pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat meningkatkan kesegeraan perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan, sehingga besarnya kepemilikan instutusional dimungkinkan bahwa perusahaan akan semakin segera menyerahkan laporan keuangan (Harnida, 2015:13)
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Rachman, 2016:57) besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan shareholders. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya untuk perusahaan. (Haruman, 2015:36) Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Semakin besar kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung akan lebih memfokuskan diri pada pemegang saham, karena meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan sehingga dalam hal ini akan berdampak kepada perusahaan serta kepentingan dari para pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri
Pengukuran Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Kinerja Keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio dapat menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar perbandingan yang menunjukan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keungan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu (Jumingan, 2016:242): 1) Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolute) maupun dalam persentase (relatif). 2) Analisis Trend (tendesi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. 3) Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. 4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. 5) Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. 6) Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. 7) Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. 8) Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ada delapan teknik analisis yang dapat digunakan (Dwi Prastowo, 2015:80): 1) Likuditas, yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 2) Solvabilitas (Struktur Modal), yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangkapanjang atau mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang. 3) Return on Investment, yang mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. 4) Pemanfaatan Aktiva, yang mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan setiap aktiva yang dimiliki perusahaan. 5) Kinerja operasi yang mengukur efisiensi operasi perusahaan. 6) Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Rasio Likuditas, dan Rasio Profitabilitas. 7) Rasio Likuiditas adalah Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. 8) Rasio Profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik dalam hubungan dengan penjualan, asset maupun modal sendiri
Aspek-AspekKoping Stress (skripsi, tesis, dan disertasi)
Tahapan-Tahapan Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Pengetian Koping Stres (skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, disertasi)
Tujuan dari penilaian suatu perusahaan (Munawir, 2016:26) adalah: 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban saat ditagih. 2) Untuk mengetahui tingkat leverage suatu perusahaan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan bila perusahaan terkena likuidasi baik jangka panjang atau jangka pendek. 3) Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. 4) Untuk mengetahui stabilitas usaha perusahaan,yaitu kemampuan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan pertimbangan kemampuan perusahaan membayar beban bunga atas hutangnya, termasuk kemampuan perusahaan membayar devidensecara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.
Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Manfaat Penilaian Kinerja (Prayitno, 2016:9), penilaian kinerja dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat dari penilaian kinerja bagi perusahaan adalah untuk : a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotifan karyawan secara maksimal. b. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi,transfer, dan pemberhentian. c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan karyawan. d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasa menilai kinerja karyawan. e. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Unsur dari kenerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan pada laporan laba rugi, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagian dasar bagi ukuran lainnya (Prastowo, 2016). Perusahaan yang sehat nantinya akan dapat memberikan laba bagipara pemilik modal, perusahaan yang sehat juga dapat membayar hutang dengan tepat waktu. Selain itu, kinerja keaunagan dari suatu perusahaan yang telah dicapai dalam satu tahunatau satu periode waktu, adalah gambaran sehat atau tidaknya keadaan suatu perusahaan (Fidhayatin, 2015:205). Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Aceptep Accounting Priciple) dan lainnya. Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan (Hery, 2015:46). Perusahaan yang sehat nantinya akan dapat memberikan laba bagipara pemilik modal, perusahaan yang sehat juga dapat membayar hutang dengan tepat waktu. Selain itu, kinerja keaunagan dari suatu perusahaan yang telah dicapai dalam satu tahunatau satu periode waktu, adalah gambaran sehat atau tidaknya keadaan suatu perusahaan (Fidhayatin, 2017:205). Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Aceptep Accounting Priciple), dan lainnya (Fahmi, 2016:2). Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. 16 Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan (Hery, 2015).
Pengukuran Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan (Pasaribu, 2016:156). Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi yang terdapat pada perusahaan (I Wayan,2016:177). Sedangkan menurut Yuniati (2016:35) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan
Aspek–Aspek Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Institusional merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelolah investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalilian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan ditekan. Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investor aktif dan investor pasif. Investor aktif ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, sedangkan investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opurtunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi (Kadir, 2016). Kepemilikan institusional menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Kepemilikan institusional yang memantau secara profesional perkembangan investasinya akan mengakibatkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi maka potensi kecurangan dapat ditekan (Komang, 2017). Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang untuk memprediksi laba di masa yang akan datang dibandingkan degan investor non institusional (Wida, 2015). Selain itu, kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat (Randi, 2016). Kepemilikan institusional adalahproporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan ausransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham 13 blockholders dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5% (Sulistiani, 2015:62). Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan perusahaan yang awalnya berjalan sesuai keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai pengawasan (Dwiyani, 2017). Pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat meningkatkan untuk segera melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan (Harnida, 2015). Kepemilikan institusional adalah merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase (Nabela, 2015:2). Kepemilikan institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain (Nuraini, 2014:17). Dengan kata lain, kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun atau perusahaan lain yanng diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun. Dalam hubungannya dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitoring tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusionalsebagai berikut (Permanasari, 2014:22): 1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. 2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Permanasari, 2014:23).
Pengukuran Kepemilikan Manajerial (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer dan sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha akan merugikan ia baik sebagai manajer atau sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan kehilangan returnbahkan dana yang diinvestasikannya. Cara untuk menurunkan resiko ini adalah dengan menurunkan tingkat debtyang dimiliki perusahaan (Brailsford, 2014:73). Debt yang tinggi akan meningkatkan resiko kebangkrutan perusahaan, karena perusahan akan mengalami financial distress. Karena itulah maka manajer akan berusaha menekan jumlah debtserendah mungkin. Tindakan ini di sisi lain tidak menguntungkan karena perusahaan hanya mengandalkan dana dari pemegang saham. Perusahaan tidak bisa berkembang dengan cepat, dibandingkan jika perusahaan juga menggunakan dana dari kreditor. Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase (Putu, 2016:3). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri. Proksi kepemilikan manajerial adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar (Pujiati, 2015:40)
Pengertian Kepemilikan Manajerial (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi pentingbagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency theory. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2016:2). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan (Wahidahwati, 2015:607). Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Sonya (2016:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Menurut Pasaribu (2016:156) kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam kerangka agency theory, hubungan antara manajer dan pemegang saham 9 digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal (Schroeder, 2010:84). Agent diberi mandat oleh principal untuk menjalankan bisnis demi kepentingan principal. Manajer sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk mamaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam agency theory yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk mamaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki resiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki resiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. Kondisi ini merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan.Situasi tersebut di atas tentunya akan berbeda, jika kondisinya manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham atau pemegang saham juga sekaligus manajer atau disebut juga kondisi perusahaan dengan kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham. Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau agency conflict (Luciana, 2016:2). Kondisi tersebut di atas akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar denganmanajemen (Jensen, 2016:339). 10 Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga bisa menikmati sebagai keuntunganbagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaaan, kemudian nilai perusahaan juga akan naik. Ni Putu (2016:2) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hai ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Perbedaan kepentingan itulah timbul konflik yang biasanya disebut agency conflict. Untuk menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik bagi pemegang saham secara maksimal, perusahaan harus menanggung biaya keagenan, berupa (Brigham, 2014:34): a) pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen, b) pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga kemungkinan timbulnya prilaku manajemen yang tidak dikehendaki semakin kecil, dan c) biaya kesempatan karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, yang seharusnya dapat dilakukan jika manajer menjadi pemilik perusahaan atau disebut managerial ownership.
Stakeholder Theory (skripsi, tesis, disertasi)
Stakeholder Theory adalah teori yang mendasari bahwa terdapat hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan yang mencakup pekerja, pelanggan, pemasok dan mitra bisnis perusahaan. Stakeholder sebagai kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi (Gray, 2012:56). Dalam usaha mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan dukungan stakeholder dalam bentuk penyediaan sumber-sumber ekonomi bagi kegiatan operasi perusahaan. Setiap stakeholder memiliki kekuatan yang berbeda atas sumber-sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, selain itu kepentingan antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain juga berbeda. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik kepentingan di antara stakeholder itu sendiri yang mungkin akan merugikan perusahaan. Teori stakeholder menjelaskan tentang bagaimana perusahaan itu tidak hanya beroperasi untuk tujuannya saja, melainkan perusahaan itu juga harus dapat memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Adapun stakeholder yang dimaksudkan yaitu para pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, supplier, konsumen dan lainnya yang ikut ambil bagian dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan saham. Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para stakeholdernya. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai risiko yang terjadi di perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih mendalam dan luas menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder (Kristiono, 2015:63). Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para pemangku kepentingan yang 7 dianggap penting atau powerfull bagi perusahaan. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Kelompok-kelompok utama pemangku kepentingan adalah pelanggan, karyawan, masyarakat sekitar, pemasok, distributor, dan pemegangsaham (Fontaine, 2016). Konsensus yang berkembang dalam konteks teori stakeholder adalah bahwa laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran return bagi pemangku kepentingan (shareholder), sementara value added adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan oleh pemangku kepentingan dan kemudian didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang sama. Keduanya (value added dan return) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi (Gray, 2016:62). Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, akan mengungkap lebih banyak informasi risiko untuk menyediakan pembenaran dan penjelasan mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan (Amran, 2014:73). Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat risiko perusahaan, semakin banyak pula pengungkapan informasi risiko yang harus dilakukan perusahaan, karena manajemen perlu menjelaskan penyebab risiko, dampak yang ditimbulkan, serta cara perusahaan mengelola risiko. Selanjutnya, perusahaan yang mengungkap lebih banyak informasi risiko, akan menemukan bahwa pasar mengerti lebih baik mengenai posisi risiko perusahaan dan perusahaan kemudian dianggap berisiko lebih kecil dari sebelumnya. Artinya, perusahaan yang lebih banyak mengungkap informasi risiko akan dianggap lebih tidak berisiko daripada perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi risiko (Linsley, 2016:47) Kinerja perusahaan yang dinilai dalam bentuk return dan value added, tidak hanya dilihat dari kinerja ekonomi dan keuangan saja namun juga dilihat dari intellectual capital yang perusahaan miliki. Intellectual capital mencakup human capital, sturctural capital, dan capital employed. Semakin baik dan semakin tinggi nilai intellectual capital maka semakin tinggi value added yang dihasilkan perusahaan untuk mensejahterakan pemangku kepentingan. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola perusahaan. Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan saham. Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para stakeholdernya. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi khusunya informasi mengenai risiko yang terjadi di 8 perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih mendalam dan luas menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder (Taures, 2015:156)
Tahapan Regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-aspek dukungan sosial (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian dukungan sosial (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang memengaruhi regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-aspek regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Istilah self regulation mempunyai kemiripan dengan istilah self control. Regulasi diri merupakan pemikiran, perasaan, dan tindakan yang dimunculkan dari dalam diri sendiri yang direncanakan dan disesuaikan untuk mencapai tujuan pribadi (Tri Wibowo, 2011, h. 445).Pengertian tersebut merujuk pada tiga aspek yang harus dikendalikan yaitu pikiran, perasaan dan perilaku. Regulasi diri digunakan untuk merujuk pada konsep yang lebih umum mengenai perilaku-perilaku yang diarahkan pada pencapaian tujuan ataugoal-directed behavior baik secara sadar maupun tidak sadar. Sedangkan self control secara spesifik menunjuk pada pengendalian implus secara sadar (Agus Abdul Rahman, 2013, h. 68).
Faktor–faktor yang mempengaruhi Penyesuaian Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-Aspek Penyesuaian Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Fromm dan Gilmore (2017), menyatakan aspek penyesuaian diri yaitu:a.Penyesuaian diri Kematangan emosional1.Kemantapan suasana kehidupan emosional2.Kemantapan suasana kehidupan, kebersamaan dengan orang lain3.Kemampuan untuk santai, gembira, dan menyatakan kejengkelan4.Sikap dan perasaan terhadap kemampuan dan kenyataan diri sendiri.b.Penyesuaian diri Kematangan intelektual mencakup aspek-aspek:1.Kemampuan mencapai wawasan diri sendiri.2.Kemampuan memahami orang lain dan keragamnnya.3.Kemampuan mengambil keputusan.4.Keterbukaan dalam mengenal lingkungan.c.Penyesuaian diri Kematangan sosial mencakup aspek-aspek:1.Keterlibatan dalam partisipasi sosial.2.Kesediaan kerja sama.3.Kemampuan kepemimpinan.4.Sikap toleransi.5.Keakraban dalam pergaulan.d.Penyesuaian diri Tanggung jawab mencakup aspek-aspek:1.Sikap produktif dalam mengembangkan diri.2.Melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel.3.Sikap alturisme, empati, bersahabat dalam hubunganinterpersonal.4.Kesadaran akan etika dan hidup jujur.5.Melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai.6.Kemampuan bertindak independen.
Pengertian Penyesuaian Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Scheneidersdalam Ghufron dan Rini (2012), menyatakan bahwa penyesuaian diri pada prinsipnya merupakan suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, dimanaindividu dapat berusaha mengatasi konflik dan frustasi yang di alaminya, sehingga dapat terlihat tingkat keselarasan atau harmoni antara kebutuhan dari dalam diri dengan apa yang di harapkan oleh lingkungan dimana individu tinggal.Pendapat lain mengemukakan seseorang dapat dikatakan penyesuaian diri baik, mampu melakukan rangsangan yang yang matang atau tepat, dengan demikian remaja sering kali dihadapkan dengan kecemasan, konflik, dan frustasi. Menurut Baum, tingkah laku penyesuaian diri diawali dengan stres, yaitu suatu keadaan di mana lingkungan mengancam atau membahayakan keberadaan atau kesejahteraan atau kenyamanan diri seseorang (Desmita, 2017). Manusia dalam hidupnya tidak pernah terlepas dari hubungannya dengan orang lain, baik manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lainnya. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa manusia dalam melakukan proses hubunganya dengan manusia lain membutuhkanpenyesuian diri yang baik agar terciptanya hubungan yang harmonis, seperti yang telah peneliti paparkan di atas bahwa manusia membutuhkan kemampuan penyesuaian diri yang baik agar mempunyai hubungan interper sonal dan intersosial yang memuaskan
Hubungan Regulasi diri dengan Penyesauain diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Regulasi Diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikutsertakan kemampuan pada individu dapat bertahan dalam menghadapi segala macam kesulitan sampai menemukan jalan keluar, memecahkan berbagai macam permasalahan, mereduksi hambatan dan rintangan dengan mengubah cara berfikir dan sikap terhadap kesulitan tersebut. Menurut Zimmerman bahwa regulasi diri ini pembangkitan diri baik pikiran, perasaan, serta tinakan yang direncanakan dan adanya timbal balik.Dengan adanya regulasi diri maka proses penyesuaian diri individu akan baik sependapat dengan teori Scheinneider (1984), yang menyatakan bahwapenyesuaian diri pada prinsipnya merupakan suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, dimana individu dapat berusaha mengatasi konflik dan membuat perasaan da perilaku menjadi baik,. Regulasi diri dapat berpenggaruhdengan lingkungan langsung maupun tidak langsung dan dapat mencegah individu dari keadaan menyimpang.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-aspek Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-aspek Dukungan Teman Sebaya (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor yang Mempengaruhi Regulasi Diri dalam Belajar (skripsi, tesis, dan disertasi)
Komponen-komponen Regulasi Diri dalam Belajar (skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Regulasi Diri dalam Belajar (skripsi, tesis, dan disertasi)
Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Komponen-komponen Kecerdasan Emosional (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kecerdasan Emosional (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Regulasi diri merupakan fundamental dalam proses sosialisasi dan melibatkan perkembangan fisik, kognitif, dam emosi (Papalia, 2000). Siswa dengan regulasi diripada tingkat yang tinggi akan memiliki kontrol yang baik dalam mencapai tujuan akademisnya.Menurut Schunk dan Zimmerman (dalam Khairuddin, 2014) menyatakan bahwa regulasi diri mencakup tiga aspek:a.Metakognisi Metakognisi menurut Schunk & Zimmerman (dalam Khairuddin, 2014) adalah kemampuan individu dalam merencanakan, mengorganisasikan atau mengatur, menginstruksikan diri, memonitor dan melakukan evaluasi dalam aktivitas belajar.b.Motivasi Zimmerman dan Schunk (dalam Khairuddin, 2014) mengatakan bahwa motivasi merupakan pendorong (drive) yang ada pada diri individu yang mencakup persepsi terhadap efikasi diri, kompetensi otonomi yang dimiliki dalam aktivitas belajar.Motivasi merupakan fungsi dari kebutuhan dasar untuk mengontrol dan berkaitan dengan perasaan kompetensi yang dimiliki setiap individu.c.PerilakuPerilaku menurut Zimmerman dan Schunk (dalam Khairuddin, 2014) merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan lingkungan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar.
Karakteristik Regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Hubungan Antara Adversity Quotient dengan Regulasi Diri Hubungan Antara Adversity Quotient dengan Regulasi Diri
Adversity Quotient Siswa (skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori-teori Pendukung Adversity Quotient (skripsi, tesis, dan disertasi)
Karakter Manusia Berdasarkan Tinggi Rendahnya Adversity Quotient (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor Pembentuk Adversity Quotient (skripsi, tesis, dan disertasi)
Dimensi-Dimensi Adversity Quotient (skripsi, tesis, dan disertasi)
Langkah-langkah dalam Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-Aspek Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Komponen Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
kemampuan mental yang dimilikinya menjadi keterampilan dalam suatu bentuk aktivitas.Baumister dan Heatherton (1996) menjelaskan bahwa regulasi diritidak sekedar kemunculan respon,akan tetapi bagaimana upaya seseorang untuk mencegahnya agar tidak melenceng dan kembali pada standart normal yang memberi hasil sama. Pada proses ini,terjadi perpaduan antara motivasi laten dan pengaktifanstimulus.Motivasi laten di jelaskan sebagai kapasitas yang secara internal diarahkan untuk mengatur afeksi,perhatian dan perilaku agar dapat memberi respon yang efektif terhadap tuntutan internal dan lingkungan (Karoly,1993). Regulasi diri bekerja sebagai sistem internal yang mengatur kesinambungan perilaku yang bergerak menuju ke arah sesuatu dan menjauh dari sesuatu,terkait tuntutan tersebut di atas. Pergerakan perilaku ini dimunculkan oleh proses kontrol terhadap umpan balik yang di terima individu dari hasil performa yang di munculkan (Carver & Scheiher,1998)
Pengertian Mediasi (skripsi, tesis, disertasi)
Mediasi merupakan salah satu proses alternative penyelesaian masalah
dengan bantuan pihak ketiga ( mediator ) dan prosedur yang telah disepakati
para pihak yang mana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu
solusi yang saling menguntungkan para pihak.
Pengertian Mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan
perundingan;
b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di
dalam perundingan; c. Tugas Mediator adalah membantu para pihak yang sedang bersengketa
untuk mencari penyelesaian;
d. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan
selama perundingan berlangsung;
e. Tujuan dari mediasi adalah untuk membuat atau menghasilkan
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang sedang bersengketa
guna mengakhiri sengketa.
Mengingat tujuan utama mediasi untuk menyelesaikan suatu masalah,
bukan hanya norma maupun menciptakan ketertiban belaka, maka harus
berdasarkan prinsip-prinsip umum, yaitu:
a. Sukarela
Yang mana para pihak bebas untuk melakukan perbuatan hukum
terhadap obyek sengketa, agar nantinya tidak timbul keberatankeberatan atas kesepakatan yang telah diambil dalam penyelesaian
sengketa tersebut;
b. Independen dan tidak memihak
Proses ataupun hasil dari penyelesaian secara mediasi haruslah
bebas dari pengaruh baik dari pihak sendiri maupun dari pihak mediator.
Yang mana dalam proses mediasi seorang mediator haruslah netral.
c. Hubungan Personal antar Pihak
Hubungan antar pihak diupayakan dapat selalu terjaga
meskipum persengketaannya telah selesai.
Penyelesaian Sengeketa di luar Pengadilan (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ada 5 (lima)
jenis penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yaitu:
a. Konsultasi
Konsultasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan
dengan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator.
b. Mediasi
Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa
yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang
lebih besar kepada para pihak penemu penyelesaian yang
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan c. Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak
yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain
yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan
sengketa.
d. Negosiasi
Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung
antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui
dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.
e. Penilaian Ahli
Pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai
dengan bidang keahliannya. Dan mempunyai kewenangan untuk
memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang
bersangkutan.
Atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat
diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun
melalui bantuan seorang mediator. Lebih mengutamakan pendekatan konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang
bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian kearah winwin solution, sehingga keadilan yang ingin dicapai melalui mekanisme
non-litigasi ini adalah keadilan komutatif.
Menurut Erman Rajagukguk, Budaya tradisional yang menekankan
kepada komunitas, kekerabatan, harmoni, primus inter pares telah
mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang formal
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (skripsi, tesis, disertasi)
Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau melalui
pengadilan dilakukan dengan dua cara, yaitu:
a. Melalui Pengadilan Negeri ( Perdata )
Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui
musyawarah mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui badan
peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata. Gugatan
perdata yang diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas
tanah atau penguasaan hak atas tanah oleh orang lain.
b. Melalui Pengadilan Tata Usaha
Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait dengan
Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Usaha
Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
bersifat:
1. Konkrit, artinya bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan
tersebut itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau
dapat ditentukan.
2. Individual, artinya bahwa Keputusan Tata Negara itu tidak
ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu. Apabila yang di tuju lebih
dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan
namanya dalam keputusan.
3. Final, artinya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata.
Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua cara, yaitu:
a. Melalui Upaya Administrasi
Merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang
atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu
keputusan Tata Usaha Negara.
b. Melalui Gugatan
Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha
Negara ada dua pihak, yaitu :
1) Penggugat, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang
dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di
pusat atau daerah.
2) Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada
padanya atau yang dilimpahkan padanya.
Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan banyak sekali
kekurangannya diantaranya sangat birokratis, memakan waktu tenaga
dan biaya yang cukup banyak. Walaupun prinsip penyelesaian
sengketa di pengadilan adalah diselesaikan dengan waktu cepat dan
biaya murah namun kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan.
Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit akan merugikan para
pencari keadilan dalam segala aspek. Apabila hal ini menyangkut dunia bisnis, maka mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta dapat
menguras potensi serta sumber daya perusahaan. Hal ini berpengaruh
pada jalinan hubungan yang tidak harmonis pada sesame kolega bisnis.
Sementara pada dunia bisnis sangat diperlukan penyelesaian sengketa
cepat, biaya murah serta informal prosedur
Penyebab Sengketa Pertanahan (skripsi, tesis, disertasi)
Sunyoto Usaman dalam Sarjita menggambarkan terjadinya sengketa
pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan erat
dengan bentuk hubungan social yang terjalin diantara para stakeholders:
masyarakat, pemerintahan, pihak pengusaha industri, dan instansi-instansi lain (termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan)
yang aktifitasnya terkait langsung dengan ketiganya.
Pada wilayah pedesaan, sengketa terjadi terutama berkaitan dengan
sengketa yang obyeknya berupa tanah pertanian. Petani yang karena
kemiskinan tidak memiliki tanah untuk digarap, menggarap tanah-tanah
kosong atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, petani meminta ganti
kerugian. Sengketa juga dapat terjadi karena ketiadaan bukti yuridis formal
dalam pembuktian hak penguasaan tanahnya. Faktor kemiskinan
menyebabkan petani tidak mendaftarkan hak atas tanahnya sehingga tanah
diambil alih oleh pemerintah dan untuk selanjutnya diberi hak-hak baru
kepada para pengusaha atau pemilik modal.
Di wilayah perkotaan, sengketa pertanahan juga seringkali terjadi,
teutama dipicu oleh masalah peningkatan arus urbanisasi yang tidak
terkendali, dimana kota dengan berbagai kegiatan pembangunan, teutama
industri dan instrastruktur, menjadi daya tarik yang kuat dalam
menyediakan lapangan kerja dibanding pedesaan. Hal ini menimbulkan
masalah-masalah yang berkaitan dengan ketersediaan tanah sebagai lahan
perumahan dan pemukiman dengan sangat terbatas di perkotaan Sengketa pertanahan di kawasan perumahan biasanya terjadi karena
pendudukan tanah yang telah dibebaskan. Pada umumnya hal ini
disebabkan pemberian ganti kerugian yang terlalu rendah nilainya atau
bahkan belum diterima. Dalam kasus ini BPN tidak bersikap, mengingat hal
tersebut berkaitan dengan masalah keperdataan yang harus diselesaikan
antara pemilik asal dengan pemilik baru.
Sengketa tanah obyek landreform pada umumnya terjadi pada tanah
berkas partikelir dan bekas hak bara, yaitu sengketa antara penggarap bukan
penerima redistribusi atau badan hukum . Sedangkan, sengketa hak atas
tanah dan batas hak merupakan sengketa mengenai tumpang tindihnya
hak/batas hak tersebut. Sengketa ini juga dipicu oleh banyaknya tanah yang
belum bersertipikat, sedangkan tumpang tindih sertipikat terjadi pada tanah
yang sudah bersertipikat (sertipikat ganda).
Menurut Mudjion, ada beberapa factor yang menyebabkan timbulnya
sengketa tanah:
a. Peraturan yang belum lengkap
b. Ketidaksesuaian peraturan
c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan
jumlah tanah yang tersedia d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap
e. Data tanah yang keliru
f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan
sengketa tanah
g. Transaksi tanah yang keliru
h. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih
kewenangan
Pengertian Sengketa Pertanahan (skripsi, tesis, disertasi)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan membedakan kasus pertanahan menjadi sengketa pertanahan,
konflik pertanahan, dan perkara pertanahan. Sengketa Pertanahan adalah
perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau
lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Konflik
pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan,
kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang
mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.
Sedangkan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang
penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan
lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengertian sengketa tanah juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agrari/ KBPN Nomor
Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.10
Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional ( BPN ) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Penanganan Sengketa Pertanahan juga diatur mengenai istilah
sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat
mengenai:
a. Keabsahan suatu hak;
b. Pemberian hak atas tanah;
c. Pendaftaran atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti
haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun
2016 yang dimaksud dengan “Kasus Pertanahan” adalah sengketa, konflik,
atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan
pertanahan, yang di dalamnya memberikan definisi sengketa, konflik dan
perkara pertanahan sebagai berikut: Menurut Rusmadi Murad, Pengertian sengketa tanah atau sengketa hak
atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan
suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan
tuntutan ha katas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.11 Sedangkan
menurut Prof. Boedi Harsono, sengketa tanah adalah sengketa yang
diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa
hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Agar tidak terjadi sengketa
dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau menerima akibat hukum dari
suatu peristiwa hukum maka seseorang pertama-tama harus memahami apa
yang disebut “tanah” dan ketentuan-ketentuan yang mengaturny
Pengertian Sengketa (skripsi, tesis, disertasi)
Pengertian Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya, maka
untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti
dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia,
Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,
pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau
perselisihan. Menurut Rachamadi Usman
, suatu konflik tidak akan
berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya
memendam perasaan tidak puas atau keprihatinanya. Sebuah Konflik akan
berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah
menyatakan tidak puas atau keprihatinnanya, baik secara langsung maupun
tidak langsung.
Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu
situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang
diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup.
Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan idak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan.
Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak
yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian
atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.
Tinjauan tentang Pengadilan (skripsi, tesis, disertasi)
Pengadilan adalah lembaga/badan yang mengadili/lembaga yang
melakukan peradilan, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa
hukum dan pelanggaran hukum atau undang-undang (Sri Hartini, 2008:
15). Sedangkan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama,
berwenang mengadili semua perkara baik perkara perdata maupun pidana
(Soeroso, 2006: 5). Dalam penelitian ini, pembahasan dikhususkan pada
persoalan perdata.
Pengadilan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di
lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri berkedudukan di
Kotamadya atau di Ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi
wilayah Kotamadya atau Kabupaten (Sudikno Mertokusumo, 2002: 40).
Selama ini, pengadilan dikenal sebagai lembaga yang memiliki
fungsi penyelesaian sengketa atau perkara dengan cara memutus
(ajudicative). Fungsi pengadilan seperti ini dapat dikatakan berlaku di
semua negara. Namun, pada perkembangan beberapa tahun terakhir
banyak negara mengintegrasikan mediasi sebagai cara penyelesaian
sengketa ke dalam proses pengadilan seperti di Amerika Serikat,
Singapura dan Australia. Bahkan Jepang telah mengintegrasikan upaya
mediasi ke dalam sistem peradilan jauh lebih awal yaitu melalui prosedur
wakai.
Dalam proses wakai, hakim pemeriksa perkara menjalankan fungsi
mediasi untuk mengusahakan kesepakatan atau kompromi diantara para
pihak yang berperkara. Penggunaan mediasi ke dalam sistem peradilan di
banyak negara selain didasarkan pada pertimbangan ekonomis, seperti
hemat waktu dan uang, pengurangan beban perkara di pengadilan, juga
dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan keadilan menurut rasa keadilan
para pihak (Takdir Rahmadi, 2011: 92).
Sistem hukum Indonesia melalui pemberlakuan Peraturan
Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan juga telah mengintegrasikan mediasi sebagai upaya mendorong
perdamaian ke dalam sistem berperkara di pengadilan. Oleh sebab itu,
pengadilan juga dapat dilihat sebagai lembaga yang memiliki fungsi
mediasi.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tiap Pengadilan Negeri
menyediakan tenaga-tenaga mediator yang berasal dari kalangan hakim,
advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum serta fasilitas ruang
mediasi (Takdir Rahmadi, 2011: 93).
Pengadilan Negeri mempunyai yurisdiksi untuk melakukan
mediasi atas semua sengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130
HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) maupun Pasal 154 RBg
(Rechreglement Buitengewesten). Semua sengketa yang diajukan ke
pengadilan tingkat pertama, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian
melalui mediasi dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang
diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan
Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) tidak perlu dimediasikan.
Faktor-faktor yang Mendorong Para Pihak Berkehendak Menempuh Mediasi (skripsi, tesis, disertasi)
Satu pertanyaan esensial dalam kaitannya dengan upaya
membangun sistem penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan
konsensus, yaitu negosiasi dan mediasi, adalah mengapa orang atau para
pihak yang bersengketa berkehendak menyelesaikan sengketa melalui cara
konsensus atau mufakat yaitu :
a. Pandangan teoritis pertama merujuk pada kebudayaan sebagai faktor
dominan. Berdasarkan pandangan ini, cara-cara penyelesaian
konsensus seperti negosiasi dan mediasi dapat diterima dan digunakan
oleh masyarakat karena pendekatan itu sesuai dengan cara pandang
kehidupan masyarakat. Orang-orang atau masyarakat yang mewarisi
tradisi kebudayaan yang menekankan hal penting keharmonisan dan
kebersamaan dalam kehidupan akan lebih dapat menerima dan
menggunakan cara-cara konsensus dalam penyelesaian sengketa
(Takdir Rahmadi, 2011: 40).
b. Pandangan teoritis kedua lebih melihat kekuatan (power) yang dimiliki
oleh para pihak yang bersengketa sebagai faktor dominan. Menurut
pandangan ini, orang bersedia untuk menempuh mediasi lebih
disebabkan oleh adanya kekuatan (power) para pihak yang relatif
seimbang. Orang bersedia menempuh perundingan bukan karena ia
merasa belas kasihan pada pihak lawannya atau karena terikat dengan
nilai budaya atau nilai spiritual tetapi karena ia memang membutuhkan
kerjasama dari pihak lawan agar ia dapat mencapai tujuannya atau
mewujudkan kepentingannya.
Menurur Moore (dalam Takdir Rahmadi, 2011: 43), jika para
pihak sama-sama memiliki kekuatan yang simetris dan seimbang,
mereka cenderung menempuh perundingan dan perundingan dapat
berjalan secara lebih efektif. Jika para pihak memiliki kekuatan yang
tidak seimbang atau asimetris perundingan dapat juga berlangsung,
tetapi pihak yang kuat mungkin memanipulasi dan mengeksploitasi
pihak yang lemah.
Selain dua hal diatas, ada pula hal yang mendorong masyarakat
berkehendak menempuh mediasi, yaitu adanya kritik yang ditujukan
kepada lembaga peradilan. Dari beberapa kepustakaan yang ada
mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan di beberapa
negara, kritik yang paling umum dilontarkan yaitu penyelesaian
sengketa melalui litigasi sangat lambat, biaya perkara mahal, putusan
pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim
bersifat generalis, dan berbagai ungkapan yang mengurangi citra
pengadilan (Nurnaningsih Amriani, 2012: 40).
Peran dan Fungsi Mediator (skripsi, tesis, disertasi)
Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal-hal berikut :
a. Mengarahkan komunikasi diantara para pihak
b. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan
c. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan
d. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok
masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik
e. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian
sengketa
f. Mendorong para pihak kearah penyelesaian
g. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk
melaksanakan proses perundingan
h. Mengendalikan jalannya proses perundingan (Nurnaningsih Amriani,
2012: 63-64).
Menurut Fuller, sebagaimana dikutip oleh Takdir Rahmadi (2011:
14), mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator, pendidik,
penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan
sebagai kambing hitam (scapegoat). Fungsi-fungsi ini dijabarkan sebagai
berikut :
a. Katalisator, yang diperlihatkan dengan kemampuan mendorong
lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara
para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah
pengertian dan polarisasi diantara para pihak.
b. Pendidik, yaitu dimaksudkan berusaha memahami kehendak, aspirasi,
prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak
c. Penerjemah, artinya mediator harus berusaha menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi
tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si
pengusul.
d. Narasumber, mediator harus mampu mendayagunakan atau
melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
e. Sebagai penyandang berita jelek, mediator harus menyadari bahwa para
pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka
mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak
dan kasar dari salah satu pihak.
f. Sebagai agen realitas, mediator harus memberitahu atau memberi
pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa
sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui
sebuah proses perundingan.
g. Sebagai kambing hitam, mediator harus siap menjadi pihak yang
dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa
sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.
Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau
hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu
penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian
sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh
orang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan
kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para
pihak untuk melakukan perundingan sampai terdapat kesepakatan yang
mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu
perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah.
Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang
diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.
Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan
proses mediasi, apalagi dalam sengketa yang bersifat internasional. Tidak
saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik
mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek
sengketa.
Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi
tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan
antara mereka dimasa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan
persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka
mediasi adalah pilihan yang tepat (Nurnaningsih Amriani, 2012: 29).
Menurut Komisi SPIDR (The Society of Professionals in Dispute
Resolution), kriteria seorang mediator antara lain sebagai berikut :
a. Memiliki kemampuan untuk menegosiasikan proses dan menerangkan
proses
b. Kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjaga hubungan
c. Kemampuan untuk menempatkan posisi dan keinginan para pihak
sesuai dengan kemauan dan tujuan
d. Kemampuan untuk memahami permasalahan dan hal-hal yang tidak
terselesaikan
e. Kemampuan untuk membantu para pihak menemukan jalan keluar atau
alternatif pilihan lain
f. Kemampuan untuk menolong memahami prinsipil masalah dan
menolong mereka untuk mengambil keputusan
g. Kemampuan untuk menolong para pihak mengukur alternatif yang
tidak dapat diselesaikan
h. Kemampuan untuk menolong para pihak mengerti akan pilihan serta
menginformasikannya kepada pihak lain
i. Kemampuan untuk memberikan pengertian apakah keputusa mereka
kelak dapat dilaksanakan atau tidak (Susanti Adi Nugroho, 2009: 30).
Jenis-jenis Perkara yang dapat diselesaikan melalui Mediasi (skripsi, tesis, disertasi)
Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan
niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian
melalui perdamaian dengan bantuan mediator, hal ini terdapat dalam Pasal
4 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
