Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang akurat dan
tepat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan atau divisi secara efektif. Oleh
karena itu perlu dikelompokkan sesuai dengan tujuan apa informasi biaya tersebut
digunakan. Bustami dkk. (2010:12) menyatakan biaya produksi yaitu:
Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi terdiri
dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga biaya produk yaitu biayabiaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, dimana biaya ini
merupakan bagian dari persediaan.
a. Biaya bahan baku langsung
Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai. Contohnya kayu dalam pembuatan
mebel, kain dalam pembuatan pakaian, karet dalam pembuatan ban,
minyak mentah dalam pembuatan bensin, kulit dalam pembuatan sepatu,
dan tepung dalam pembuatan kue.
b. Tenaga kerja langsung
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam
mengubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan
dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya upah
koki kue, upah tukang serut dan potong kayu dalam pembuatan mebel,
tukang jahit, bordir, pembuatan pola dalam pembuatan pakaian, tukang
linting rokok dalam pabrik rokok, dan operator mesin jika menggunakan
mesin.
c. Biaya overhead pabrik
Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan
tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi
produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada
produk selesai. Biaya overhead pabrik dapat dikelompokkan menjadi
elemen: bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong), tenaga
kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya.
1. Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong)
Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong) adalah bahan
yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya
relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung
kepada produk selesai. Contohnya amplas, pola kertas, oli dan
minyak pelumas, paku, sekrup dan lain-lain.
2. Tenaga kerja tidak langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu
dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai. Contohnya gaji satpam pabrik, gaji
pengawas pabrik, pekerja bagian pemeliharaan dan lain-lain.
3. Biaya tidak langsung lainnya
Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak
langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam
pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung
kepada produk selesai. Contohnya pajak bumi dan bangunan pabrik,
listrik pabrik, air dan telepon pabrik, sewa pabrik, asuransi pabrik,
reparasi mesin dan lain-lain.
Menurut Mulyadi (2015:13) klasifikasi biaya dapat digolongkan menjadi
lima golongan yaitu sebagai berikut:
1. Objek pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan
bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar
tersebut “biaya bahan bakar”. Contoh penggolongan biaya atas dasar
objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya
jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin dan lainlain.
2. Fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi
produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh
karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan
menjadi tiga kelompok:
a. Biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut
objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi
menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik.
b. Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah
biaya iklan; biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan
ke gudang pembeli; gaji karyawan bagian-bagian yang
melaksanakan kegiatan pemasaran; biaya contoh (sample).
c. Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-biaya untuk
mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk.
Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan,
akuntansi personalia dan bagian hubungan masyarakat, biaya
pemeriksaan akuntan, biaya photocopy.
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam
hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompok
menjadi dua golongan, yaitu:
a. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang
penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai.
Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya
bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
b. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang terjadinya
tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak
langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah
biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik.
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan,
biaya dibagi menjadi 4, yaitu:
a. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh
biaya variabel adalah biaya bahan bakut, biaya tenaga kerja
langsung.
b. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel
mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh: biaya
listrik yang digunakan.
c. Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume
kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada
volume produksi tertentu.
d. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar
volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur
produksi.
5. Jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
a. Pengeluaran modal (capital expenditure) adalah biaya yang
mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya
periode akuntansi adalah satu tahun kalender). Contoh pengeluaran
modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap.
b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) adalah biaya yang
hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya
pengeluaran tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain
adalah biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja.
Menurut Carter (2009:68) klasifikasi biaya terbagi menjadi tiga golongan,
yaitu:
1. Biaya tetap
Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah
ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun.
2. Biaya variabel
Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang totalnya meningkat
secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun
secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas.
3. Biaya semi variabel
Biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan
baik karakteristik-karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel.
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Menjalankan usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar
perusahaan mampu terus beraktivitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat
penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan laba yang akan diperoleh
perusahaan. Berikut in adalah pengertian biaya atau cost dan beban atau expense
menurut para ahli:
Menurut Mulyadi (2015:8) dalam arti luas biaya adalah “pengorbanan sumber
ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan
akan terjadi untuk tujuan tertentu.” Definisi ini mengandung 4 unsur pokok
mengenai biaya, yaitu:
1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
2. Diukur dalam satuan uang.
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Sedangkan dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai “pengorbanan
sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.”
Pengertian biaya atau cost menurut Bustami dkk. (2010:7) yaitu:
Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam
satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai
tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya, dan digolongkan
sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Contohnya yaitu persediaan
produk selesai, dan supplies atau aktiva yang belum digunakan.
Pengertian beban atau expense menurut Bustami dkk. (2010:8) yaitu:
Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan
sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan
manfaat dimasa akan datang dikelompokkan sebagai harta. Biaya ini
dimasukkan ke dalam Laba-Rugi sebagai pengurangan dari pendapatan.
Contohnya yaitu beban penyusutan, beban pemasaran, dan beban yang
tergolong sebagai biaya operasi.
Pengertian beban atau expense menurut IAI dalam PSAK 1 (2015:12) yaitu:
Beban adalah penurunan manfaat ekonomis suatu periode akuntansi dalam
bentuk arus keluar/berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada
penanam modal.
Hak Pakai (skripsi dan tesis)
Hak Pakai (HP) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pokok Agraria. Secara Khusus, Hak Pakai diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan lebih mengenai Hak Pakai diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak Pakai diatur dalam Pasal 39 samapi dengan Pasal 58. Pengertian Hak Pakai disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengeolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Perkataan “menggunakan” dalam Hak Pakai menujuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “memungut hasil” dalam Hak Pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan dan peternakan dan perkebunan. Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa yang dapat mempunyai Hak Pakai atas tanah, adalah : 1) Warga Negara Indonesia 2) Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia 3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah menetapkan bahwa yang dapat mempunyai Hak Pakai atas tanah, adalah : 1) Warga Negara Indonesia 2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 3) Departemen, Lembaga Pemerinah Non Dapartement dan Pemerintah Daerah 4) Badan keagamaan dan badan sosial 46 5) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 6) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 7) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional
Hak Guna Bangunan (skripsi dan tesis)
Hak Guna Bangunan (HGB) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria. Secara khusus, Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UndangUndang Pokok Agraria. Menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan lebih mengenai Hak Guna Bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 38. Pengertian Hak Guna Bangunan disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun dan dapat di perpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 Tahun. Berdasarkan pengertian ini pemegang Hak Guna Bangunan berhak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa tanah Hak Guna Bangunan dapat berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Dan menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah menambahkan asal tanah Hak Guna Bangunan, yaitu tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menetapkan bahwa yang dapat mempunyai (subjek) Hak Guna Bangunan adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah menetapkan konsekuensi bagi pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Guna Bangunan, yaitu pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek Hak Guna Bangunan, maka dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Guna Bangunan. Apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak 44 dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain, maka Hak Guna Bangunan tersebut hapus karena hukum
Hak Guna Usaha (skripsi dan tesis)
Hak Guna Usaha (HGU) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pokok Agraria. Secara khusus, Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur dengan Peraturan Perundangan. Peraturan Perundangan yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18. Pengertian Hak Guna Usaha disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah menambahkan guna perusahaan perkebunan. Dengan demikian, Hak Guna Usaha digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, Hak Guna Usaha digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Yang dapat mempunyai (subjek hukum) Hak Guna Usaha menurut Pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah adalah: 1) Warga Negara Indonesia; 42 2) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
Peranan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya merupakan perangkat yang dibutuhkan manajemen untuk
aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas, meningkatkan
efisiensi serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun yang
bersifat strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akuntansi biaya dapat
membantu manajemen dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti yang
dikemukakan oleh Bustami dkk. (2010:4) sebagai berikut:
1. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran operasi perusahaan.
2. Penetapan metode dan prosedur perhitungan biaya, pengendalian biaya,
pembebanan biaya yang akurat serta perbaikan mutu yang
berkesinambungan.
3. Penentuan nilai persediaan yang digunakan untuk kalkulasi biaya dan
penetapan harga, evaluasi terhadap produk, evaluasi kinerja departemen
atau divisi, pemeriksaan persediaan secara fisik.
4. Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk satu periode akuntansi,
tahunan, atau periode yang lebih singkat.
5. Memilih sistem dan prosedur dari alternatif yang terbaik, guna dapat
menaikkan pendapat maupun menurunkan biaya.
Peranan akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) terkait dengan definisi
akuntansi biaya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu mengenai
pengumpulan, penyajian, dan analisis informasi mengenai biaya dan manfaat
membantu manajemen untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut:
1. Membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk beroperasi
dalam kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksi sebelumnya.
Suatu aspek penting dari rencana adalah potensinya untuk memotivasi
orang yang berkinerja dengan cara yang konsisten dengan tujuan
perusahaan.
2. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan
pengendalian aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas.
3. Mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan, dan menentukan biaya
dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga
dan untuk evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen, atau divisi.
4. Menentukan biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi satu
tahun atau untuk periode lain yang lebih pendek. Hal ini termasuk
menentukan nilai persediaan dan harga pokok penjualan sesuai dengan
aturan pelaporan eksternal.
5. Memilih di antara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka
panjang, yang dapat mengubah pendapatan dan biaya.
Siregar dkk. (2014:10) menyatakan peran akuntansi biaya yaitu:
akuntansi dapat membantu manajemen dalam melaksanakan fungsinya.
Pengumpulan, penyajian, dan penganalisisan informasi yang berhubungan
dengan biaya yang dapat membantu manajemen dalam penyusunan anggaran,
pengendalian, penentuan harga, penentuan laba, pemilihan alternatif untuk
pengambilan keputusan, dan pengendalian biaya dalam lingkungan teknologi
maju
Pengertian Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya menyediakan informasi biaya yang akan digunakan untuk
membantu menetapkan harga pokok produksi suatu perusahaan. Akuntansi biaya
mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non keuangan yang
terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu
organisasi. Akuntansi biaya lebih menekankan pada pengendalian maupun
penetapan biaya terutama yang berhubungan dengan biaya produksi. Selanjutnya
akuntansi biaya membantu perusahaan dalam merencanakan dan pengawasan biaya
pada aktivitas perusahaan. Berikut ini adalah pengertian akuntansi biaya menurut
para ahli:
Pengertian akuntansi biaya menurut Siregar dkk. (2014:17) yaitu:
“Akuntansi biaya adalah proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan, dan
pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja operasi untuk kepentingan internal
perusahaan.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Mulyadi (2015:7) yaitu:
“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan
penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara
tertentu, serta penafsiran terhadapnya.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Bustami dkk. (2010:4) yaitu:
Akuntansi biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana
cara mencatat, mengukur, dan pelaporan informasi biaya yang digunakan. Di
samping itu akuntansi biaya juga membahas tentang penentuan harga pokok
dari “suatu produk” yang diproduksi dan dijual kapan pemesan maupun untuk
pasar, serta untuk persediaan produk yang akan dijual.
Pengertian akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) yaitu:
“Akuntansi biaya memperlengkapi manajemen dengan alat yang diperlukan
untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan
efisiensi, serta pengambilan keputusan baik yang bersifat rutin maupun yang
bersifat strategis.”
Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Melakukan perhitungan harga pokok produksi perlu memperhatikan
unsur-unsur biaya yang termasuk dalam harga pokok produksi itu sendiri dan
metode yang digunakan dalam pengumpulan biaya produksi. Umumnya sifat
pengolahan produk didasarkan atas pesanan dan pengolahan produk yang
didasarkan pada proses. Hansen dan Mowen (2006:207) menjelaskan perhitungan
harga pokok produksi dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut :
1. Perhitungan berdasarkan pesanan
Pada sistem produksi berdasarkan pesanan, biaya-biaya diakumulasikan
berdasarkan pekerjaannya. Pendekatan untuk membebankan biaya ini
dinamakan sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam suatu perusahaan yang
beroperasi berdasarkan pesanan, pengumpulan biaya per pekerjaan
menyediakan informasi penting bagi pihak manajemen.
2. Perhitungan berdasarkan proses
Perusahaan dengan sistem proses mengakumulasi biaya produksi berdasarkan
proses atau departemen untuk satu periode waktu tertentu. Output proses
selama periode tersebut diukur. Biaya per unit dihitung melalui pembagian
biaya prosesnya dengan output pada periode terkait. Pendekatan akumulasi
biaya ini disebut sebagai sistem perhitungan biaya proses.
Mulyadi (2009:18) mengemukakan bahwa pengumpulan biaya produksi
sangat ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, cara memproduksi
produk dibagi menjadi dua macam yaitu :
1. Perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan, mengumpulkan biaya
produksinya dengan menggunakan metode biaya pesanan (job order cost
method). Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan
tertentu dan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan untuk
memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya
produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan
yang bersangkutan.
2. Perusahaan yang berproduksi massa, mengumpulkan biaya produksinya
dengan menggunakan metode biaya proses (process cost method). Dalam
metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan
biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut
dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut
dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang
bersangkutan.
Menurut Mulyadi (2010:38) karakteristik usaha perusahaan yang
produksinya berdasarkan pesanan tersebut diatas berpengaruh terhadap pengumpulan
biaya produksinya. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok
pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan
memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi
pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya
secara individual.
b. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk
menjadi dua kelompok berikut ini : biaya produksi langsung dan biaya
produksi tidak langsung.
c. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah
overhead pabrik.
d. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi
pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan
biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan
berdasarkan tariff yang ditentukan dimuka.
e. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi
dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan
tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang
bersangkutan.
Untuk karakteristik metode berdasarkan proses, Mulyadi (2010:63) menjelaskan
sebagai berikut :
a. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.
b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama
c. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang
berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.
Menurut Bustami dan Nurlela (2010:91), karakteristik dari metode harga pokok
proses adalah sebagai berikut :
a. Proses produksi bersifat kontinyu.
b. Produksi bersifat massa, tujuannya mengisi persediaan yang siap dijual.
c. produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya bersifat
homogen.
d. Biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan
ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi.
e. Akumulasi biaya dilakukan berdasarkan periode tertentu.
Manfaat Perhitungan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2010:65) dalam perusahaan berproduksi umum,
informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu
bermanfaat bagi manajemen untuk :
1. Menentukan harga jual produk.
Perusahaan yang berproduksi bertujuan memproses produknya untuk
memenuhi persediaan digudang dengan demikian biaya produksi dihitung
untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi
per satuan produk. Biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang
dipertimbangkan untuk menentukan harga jual produk.
2. Memantau realisasi biaya produksi.
Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu
digunakan untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total
biaya produksi sesuai dengan apa yang diperhitungkan sebelumnya. Dalam
hal ini, informasi biaya produksi digunakan untuk membandingkan antara
perencanaan dengan realisasi.
3. Menghitung laba atau rugi periodik.
Laba atau rugi bruto dihitung dengan membandingkan antara harga jual
produk per satuan dengan biaya produksi per satuan. Informasi laba atau rugi
bruto diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya
non produksi dan menghasilkan laba atau rugi.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses
yang disajikan dalam neraca.
Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban secara
periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi yang di dalamnya terdapat informasi harga pokok
persediaan produk jadi dan harga pokok persediaan produk dalam proses.
Biaya yang melekat pada produk jadi yang belum terjual, dalam neraca
disajikan dalam harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang
melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses
pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk
dalam proses.
Hak Milik (skripsi dan tesis)
Hak Milik (HM) atas tanah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan sebutan UndangUndang Pokok Agrari. Secara khusus, Hak Milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Milik diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang tentang Hak Milik atas tanah yang diperintahkan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria sampai sekarang belum terbentuk, maka diberlakukan Pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu: “Selama Undang-Undang tentang Hak Milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria.” Pengertian dan sifat Hak Milik atas tanah disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu: “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat di punyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6”. Turun-temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Milik atas tanah dapat diteruskan oleh ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Terkuat artinya Hak Milik lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Hak milik atas tanah dimiliki oleh perseorangan warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menggunakan Hak Milik atas tanah harus memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah, yaitu tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, penggunaan tanah harus memperhatikan sifat, tujuan, dan keadaan tanahnya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya dan dicegah kerusakannya. Subjek Hak Milik atas tanah ditetapkan dalam Pasal 21 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: 1) Warga Negara Indonesia; 2) Badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Badan Hukum yang dapat memiliki tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum yang dapat memiliki tanah, adalah bank yang didirikan oleh negara (bank negara), koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Badan hukum yang dapat memiliki tanah menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, adalah bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah
Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Menghitung harga pokok produksi harus memperhatikan unsur-unsur
yang termasuk dalam harga pokok produksi. Menurut Hansen dan Mowen
(2009:57) terdapat tiga elemen biaya yang dapat dibebankan pada produk yaitu :
1. Bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang dapat
ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi.
Biaya dari bahanbahan ini dapat secara langsung dibebankan pada produk
karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah yang
dikonsumsi oleh tiap produk. Bahan yang menjadi bagian dari produk
berwujud atau yang dapat digunakan dalam menyediakan jasa biasanya
diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung.
2. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat
ditelusuri pada barang atau jasa yang diproduksi. Seperti halnya bahan baku
langsung, pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas kerja
yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Karyawan yang
mengubah bahan mentah menjadi produk atau yang menyediakan jasa
pelayanan pada pelanggan diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung.
3. Overhead pabrik. Overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain bahan
baku langsung atau tenaga kerja langsung dikelompokan menjadi satu
kategori. Pada perusahaan manufaktur, overhead juga dikenal sebagai beban
pabrik atau overhead manufaktur. Kategori biaya overhead memuat berbagai
hal.
Mulyadi (2010:19) yang mengatakan bahwa unsur-unsur harga pokok produksi
terdiri atas :
1. Biaya bahan baku langsung
Dalam melakukan proses produksi, bahan baku merupakan unsur utama,
karena bahan baku merupakan unsur pokok dalam melakukan proses
produksi. Bahan baku yang diolah suatu perusahaan dapat diperoleh dari
pembelian lokal, impor, atau pengolahan sendiri.
2. Biaya tenaga kerja langsung
Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dilakukan oleh karyawan
untuk mengolah bahan baku yang tersedia menjadi barang jadi/produk. Biaya
tenaga kerja yang termasuk dalam perhitungan biaya produksi ke dalam biaya
tenaga kerja langsung (direct labour) dan biaya tenaga kerja tidak langsung
(inderect labour). Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat
secara langsung dalam proses produksi, dan dapat dibebankan secara layak ke
produk yang diproduksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung
(inderect labour cost) merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga
kerja langsung yang bekerja di pabrik tetapi tidak melakukan pekerjaan
pengolahan bahan secara langsung.
3. Biaya overhead Pabrik
Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain bahan baku
langsung dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya yang semuanya
tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya
dalam upaya merealisasi pendapatan perusahaan.
Pengertian Hak Atas Tanah (skripsi dan tesis)
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (nonpertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian perikanan, peternakan dan perkebunan. Kewenangan dalam hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tingg
Pengertian Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Penerapan harga pokok produksi bertujuan untuk menentukan harga pokok
persatuan produk yang akan dijual, sehingga ketika produk tersebut di serahkan, maka
perusahaan dapat mengetahui laba atau kerugian yang akan diterima perusahaan setelah
dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Maka ketelitian dan ketepatan melakukan
perhitungan harga pokok produksi harus diperhatikan karena apabila terjadi kesalahan
dalam perhitungan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
Pengertian harga pokok produksi menurut Bustami dan Nurlela (2010:49) yaitu :
“Harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari
bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan
produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada periode
waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi
apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir.”
Pengertian harga pokok produksi menurut Raiborn dan Kinney (2011:56) yaitu :
“Harga pokok produksi (cost of goods manufactured) (CGM) adalah total
produksi biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer
kedalam persediaan barang jadi selama sebuah periode.”
Pengertian Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Klasifikasi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang
akurat dan tepat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan atau divisi secara
efektif. Oleh karena itu perlu dikelompokkan sesuai dengan tujuan apa informasi
biaya tersebut digunakan, sehingga dalam pengelompokkan biaya dapat
digunakan suat konsep “Different Cost Different Purposes” artinya berbeda biaya
berbeda tujuan. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suat proses
pengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada
ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan
informasi yang lebih ringkas dan penting. Bustami dan Nurlela (2010:12)
menyatakan biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi
yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead
pabrik.
1. Biaya produksi
Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi terdiri
dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga biaya produk yaitu biayabiaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, dimana biaya ini
merupakan bagian dari persediaan.
a. Biaya bahan baku langsung
Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai.
Contohnya kayu dalam pembuatan meubel, kain dalam pembuatan
pakaian, karet dalam pembuatan ban, minyak mentah dalam pembuatan
bensin, kulit dalam pembuatan sepatu, dan tepung dalam pembuatan kue
b. Tenaga kerja langsung
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam
merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat
ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya upah koki
kue, upah tukang serut dan potong kayu dalam pembuatan meubel,
tukang jahit, bordir, pembuatan pola dalam pembuatan pakaian, tukang
linting rokok dalam pabrik rokok, dan operator mesin jika menggunakan
mesin.
c. Biaya overhead pabrik
Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan
tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi
produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada
produk selesai. Biaya overhead pabrik dapat dikelompokkan menjadi
elemen : bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong), tenaga
kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya.
1. Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong)
Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong) adalah bahan
yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya
relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung
kepada produk selesai. Contohnya amplas, pola kertas, oli dan
minyak pelumas, paku, sekrup, dan mur, staples, aksesoris pakaian,
vanili, garam, pelembut, pewarna, pewangi pada kue.
2. Tenaga kerja tidak langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu
dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai. Contohnya gaji satpam pabrik, gaji
pengawas pabrik, pekerja bagian pemeliharaan, penyimpanan
dokumen pabrik, gaji operator telepon listrik, gaji operator telepon
pabrik, pegawai pabrik, pegawai bagian gudang pabrik, gaji
resepsionis pabrik, dan pegawai yang menangani barang.
3. Biaya tidak langsung lainnya
Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak
langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam
pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung
kepada produk selesai. Contohnya pajak bumi dan bangunan pabrik,
listrik pabrik, air dan telepon pabrik, sewa pabrik, asuransi pabrik,
penyusutan pabrik, peralatan pabrik, pemeliharaan mesin dan pabrik,
gaji akuntan publik, refreshing karyawan pabrik, reparasi mesin dan
peralatan pabrik.
Menurut Mulyadi (2010:13-16), klasifikasi biaya dapat digolongkan
menjadi lima golongan, yaitu sebagai berikut :
1. Objek pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar,
maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut
“biaya bahan bakar”. Contoh penggolongan biaya atas dasar objek
pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut : biaya merang,
biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya
asuransi, biaya bunga, biaya zat warna.
2. Fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi,
fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu dalam
perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok :
a. Biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah
bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut objek
pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi:
biaya bahan baku, biaya tenaga keria langsung, dan biaya overhead
pabrik.
b. Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya
iklan; biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang
pembeli; gaji karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan
pemasaran; biaya contoh (sample).
c. Biaya Administrasi dan Umum, merupakan biaya-biaya untuk
mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk.
Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi
personalia dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan,
biaya photocopy.
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam
hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompok menjadi
dua golongan, yaitu :
a. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang penyebab
satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Dalam
kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku
dan biaya tenaga kerja langsung.
b. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang terjadinya tidak
hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung
dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi
tidak langsung atau biaya overhead pabrik.
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya
dibagi menjadi 4, yaitu :
a. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah totalnya berubah
sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel
adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
b. Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan
perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur
biaya tetap dan biaya variabel. Contoh: biaya listrik yang digunakan.
c. Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi
tertentu.
d. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume
kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi.
5. Jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi 2 bagian, yaitu :
a. Pengeluaran modal (capital expenditure) adalah biaya yang mempunyai
manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi
adalah satu tahun kalender). Contoh pengeluaran modal adalah
pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap.
b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) adalah biaya yang hanya
mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran
tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan,
biaya telex, dan biaya tenaga kerja.
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Menjalankan usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar
perusahaan mampu terus beraktifitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat
penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan harga pokok produksi. Dengan
biaya, perusahaan juga dapat menentukan laba yang akan diperoleh perusahaan.
Berikut ini adalah pengertian biaya atau cost dan beban atau expense menurut para
ahli :
Menurut Mulyadi (2010:8), dalam arti luas biaya adalah “pengorbanan
sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.” Didalam definisi ini terdapat 4
unsur pokok mengenai biaya, yaitu:
1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
2. Diukur dalam satuang uang.
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Sedangkan dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai “pengorbanan sumber
ekonomi untuk memperoleh aktiva.”
Pengertian biaya atau cost menurut Bustami dan Nurlela (2010:7) yaitu :
“Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur
dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi
untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya,
dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca.”
Contohnya yaitu persediaan bahan baku, persediaan produk dalam
proses, persediaan produk selesai, dan supplies atau aktiva yang belum
digunakan.
Pengertian beban atau expense menurut Bustami dan Nurlela (2010:8) yaitu :
“Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan
sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat
memberikan manfaat di masa akan datang dikelompokkan sebagai harta.
Biaya ini dimasukkan ke dalam Laba-Rugi sebagai pengurangan dari
pendapatan.” Contohnya yaitu beban penyusutan, beban pemasaran, dan
beban yang tergolong sebagai biaya operasi.
Pengertian beban menurut IAI dalam PSAK 1 (2015:12) yaitu :
“Beban adalah penurunan manfaat ekonomis suatu periode akuntansi
dalam bentuk arus keluar/berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban
yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
pembagian kepada penanam modal.”
Pengertian Eksekusi (skripsi dan tesis)
Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang merupakan aturan dan tata cara dari proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian dapat dikatakan eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dan keseluruhan proses hukum acara perdata. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui menyatakan pengertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan putusan. Pada asasnya eksekusi merupakan putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Menjalankan putusan pengadilan ialah melaksanakan isi putusan pengadilan yang dilakukan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Di samping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan konstitusif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya . Ada beberapa asas dalam eksekusi. Pertama, eksekusi dilaksanakan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada pihak lain mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi. Mahkamah Agung mendefinisikan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Ada beberapa bentuk pengecualian dibenarkan oleh undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu : a) Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad). Pasal 180 ayat 1 HIR menyatakan eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan ini memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Agar putusan eksekusi terlebih dahulu dapat dijalankan, ada 2 (dua) syarat yang dapat dipenuhi, pertama, gugatan didukung oleh alat bukti surat otentik atau surat di bawah tangan yang tidak dibantah dengan bukti lawan. Kedua, gugatan didasarkan dan didukung alat bukti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. b) Pelaksanaan Putusan provisi Gugatan atau tuntutan provisi adalah tuntutan lebih dulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Pasal 180 ayat 1 HIR memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat di eksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. c) Akta Perdamaian Pasal 130 HIR menyatakan Akta Perdamaian merupakan Akta yang di buat oleh hakim selama persidangan yang berisikan perdamaian para pihak yang berperkara. Akta Perdamaian bukan putusan pengadilan dalam arti memutus perkara. Pasal 130 HIR mensejajarkan Akta Perdamaian dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila salah satu pihak ingkar menepati isi yang dirumuskan dalam akta perdamaian, pihak yang lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.
Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)
Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai mahluk budaya yang berakal, berperasaan, dan berkehendak.36 Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah . Subjek hukum dari fidusia diatur dalam Pasal 1 sub 5, sub 6, sub 8 dan sub 9 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Subjek fidusia merupakan hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu antara kreditur dan debitur. Kreditur biasanya pihak yang aktif sedangkan debitur biasanya pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tindakan-tindakan kreditur dapat berupa memberi peringatan-peringatan menggugat dimuka pengadilan dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 21 dinyatakan : Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :38 a. Perusaan Perseroan (Persero), b. Perusahaan Daerah, c. Koperasi, d. Perseroan Terbatas. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atas undang-undang. Sedangkan Debitur adalah pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Membahas mengenai Objek Jaminan fidusia tidak lepas dari benda yang diatur dalam pasal 499 KUHPerdata, benda yang diartikan zaak ialah semua barang dan hak. Hak disebut juga dengan bagian dari harta kekayaan (vermogenstanddeel). Pasal 1 sub 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”. Objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal (1) ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:39 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. 2) Dapat atas benda berwujud. 3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang. 4) Benda bergerak 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan. 6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik. 7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh di kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri. 8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda. 9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda. 10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia. 11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 12) Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. Jadi yang menjadi objek jaminan fidusia adalah: Benda bergerak Benda tidak bergerak Khusus yang berupa bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan Dan harus dapat dimiliki dan dialihkan. Dalam Pasal 4 sub 1, sub 2 dan sub 4 Undang-undang Hak Tanggungan, bangunan yang bersatu dengan tanahnya yang berdiri diatas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara yang wajib didaftar dan dapat dialihkan bisa dibebani dengan hak tanggungan, maka yang dapat dibebani dengan Fidusia adalah bangunanbangunan yang tidak berdiri di atas hak atas tanah seperti yang disebutkan yang diatas. Misalnya adalah bangunanbangunan permanen yang berdiri di atas tanah hak pakai. 40 Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tak terdaftar, bergerak maupun tak bergerak, dengan syarat bahwa benda dimaksud tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang jis Pasal 1162 KUHPerdata. Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah termasuk piutang (receivables), maka jaminan fidusia telah menggantikan cessi jaminan atas piutang-piutang (zakerheidscessie yan schulvoreringen, fiduciary assigment of recevables) yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan.41 Selanjutnya Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, juga benda yang diperoleh dikemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani dngan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Berkenaan dengan pembebanan jaminan fidusia atas benda, termasuk piutang, yang diperoleh kemudian UndangUndang Fidusia menetapkan bahwa tidak perlu dibuat pejanjian jaminan fidusia tersendiri oleh karena sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan “sekarang untuk nantinya” (nu vooralsdan) atas benda tersebut. Dikemungkinannya pembebanan jaminan fidusia atas benda yang diperoleh kemudian sangat membantu dan menunjang pembiayaan pengadaan/pembelian persediaan (stock) bahan baku dan bahan penolong. Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut. Demikian pula jaminan fiudsia meliputi klaim asuransi sehingga klaim asuransi tersebut akan menggantikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia bilamana benda tersebut musnah. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) I. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Pasal 297 KUHDagang. Dalam hal pemberian kredit, Jaminan Fidusia dapat memberikan pengamanan dan jaminan kredit, karena objek yang dibebani hak jaminan fidusia bukan objek yang sudah ada pada saat pembebanan hak jaminan fidusia tetapi juga yang akan ada. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu: “Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat penjaminan diberikan maupun yuang diperoleh kemudian”. Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh dikemudian hari. Hal ini menunjukkan undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwal benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan hutang
Peranan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya merupakan perangkat yang dibutuhkan manajemen
untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas,
meningkatkan efisiensi serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin
maupun yang bersifat strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akuntansi
biaya dapat membantu manajemen dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti yang
dikemukakan oleh Bustami dan Nurlela (2010:4-5) sebagai berikut :
1. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran operasi perusahaan.
2. Penetapan metode dan prosedur perhitungan biaya, pengendalian biaya,
pembebanan biaya yang akurat serta perbaikan mutu yang berkesinambungan.
3. Penentuan nilai persediaan yang digunakan untuk kalkulasi biaya dan
penetapan harga, evaluasi terhadap produk, evaluasi kinerja departemen atau
divisi, pemeriksaan persediaan secara fisik.
4. Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk satu periode akuntansi,
tahunan, atau periode yang lebih singkat.
5. Memilih sistem dan prosedur dari alternatif yang terbaik, guna dapat
menaikkan pendapatan maupun menurunkan biaya.
Peranan akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) terkait dengan definisi
akuntansi biaya seperti yang telah dijelakan sebelumnya yaitu mengenai
pengumpulan, penyajian, dan analisis informasi mengenai biaya dan manfaat
membantu manajemen untuk menyelesaikan tugas-tugas beikut :
1. Membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk beroperasi dalam
kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksi sebelumnya. Suatu
aspek penting dari rencana adalah potensinya untuk memotivasi orang yang
berkinerja dengan cara yang konsisten dengan tujuan perusahaan.
2. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian
aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas.
3. Mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan, dan menentukan biaya dari
setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga dan
untuk evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen, atau divisi.
4. Menentukan biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi satu tahun
atau untuk periode lain yang lebih pendek. Hal ini termasuk menentukan nilai
persediaan dan harga pokok penjualan sesuai dnegan aturan pelaporan
eksternal.
5. Memilih di antara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka
panjang, yang dapat mengubah pendapatan dan biaya.
Siregar dkk (2014:10) menyatakan peran akuntansi biaya yaitu
“akuntansi dapat membantu manajemen dalam melaksanakan fungsinya.
Pengumpulan, penyajian, dan penganalisisan informasi yang berhubungan dengan
biaya dapat membantu manajemen dalam penyusunan anggaran, pengendalian,
penentuan harga, penentuan laba, pemilihan alternatif untuk pengambilan
keputusan, dan pengendalian biaya dalam lingkungan teknologi maju.”
Pengertian Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan
dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber
daya dalam suatu organisasi. Akuntansi biaya memasukkan bagian-bagian
akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan tentang bagaimana informasi biaya
dikumpulkan dan dianalisis. Akuntansi biaya lebih menekankan pada
pengendalian maupun penetapan biaya terutama yang berhubungan dengan biaya
produksi. Selanjutnya akuntansi biaya membantu perusahaan dalam
merencanakan dan pengawasan biaya pada aktivitas perusahaan. Berikut ini
adalah pengertian akuntansi biaya menurut para ahli :
Pengertian akuntansi biaya menurut Siregar dkk (2014:17) yaitu :
“Akuntansi biaya adalah proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan,
dan pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja operasi untuk kepentingan
internal perusahaan.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Mulyadi (2010:7) yaitu :
“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan,
dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan
cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Bustami dan Nurlela (2010:4) yaitu :
“Akuntansi biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari
bagaimana cara mencatat, mengukur, dan pelaporan informasi biaya yang
digunakan. Disamping itu akuntansi biaya juga membahas tentang
penentuan harga pokok dari “suatu produk” yang diproduksi dan dijual
kepada pemesan maupun untuk pasar, serta untuk persediaan produk
yang akan dijual.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) yaitu :
“Akuntansi biaya memperlengkapi manajemen dengan alat yang
diperlukan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan
kualitas dan efisiensi, serta pengambilan keputusan baik yang bersifat
rutin maupun yang bersifat strategik.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Horngren et al. (2006:3) yaitu :
“Akuntansi biaya merupakan proses mengukur, menganalisis, dan
melaporkan informasi keuangan dan nonkeuangan yang terkait dengan
biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi.”
Ciri-ciri Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)
Jaminan fidusia mempunyai arti sebegaimana dipaparkan oleh ketentuan undang-undang dan para ahli, pada dasarnya jaminan fidusia juga mempunyai ciriciri Seperti halnya Hak Tanggungan, adapun ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya: a. Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak absolut. Artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. b. Jaminan Fidusia bersifat accesoir Perjanjian accesoir maksudnya adalah suatu perjanjian yang tidak berdiri sendiri tetapi mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang. Sebagai suatu perjanjian accesoir, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut: a) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok ; b) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok ; 49 c) Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi. Konsekuensi dari perjanjian accesoir adalah jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian accesoir juga ikut batal. c. Jaminan Fidusia bersifat droit de suite. Droit de suite artinya suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun. Apabila di atas suatu hak kebendaan melekat hak kebendaan lain, jika kemudian hak kebendaan pertama dipindahtangankan maka hak kebendaan yang melekat diatasnya akan tetap mengikutinya. d. Jaminan Fidusia bersifat droit de preference. Droit de preference artinya hak yang didahulukan atau diutamakan. Disini kreditur penerima Jaminan Fidusia memiliki hak yang didahulukan dari kreditur lain untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. e. Jaminan Fidusia bersifat constitutum possesorium Constitutum possesorium artinya hak pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan. Di sini Pemberi Jaminan Fidusia akan menguasai benda tersebut untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan Penerima Jaminan Fidusia yaitu sebagai jaminan pelunasan hutang jika Pemberi Jaminan Fidusia sudah memiliki cukup dana untuk melunasi hutangnya. 50 f. Jaminan Fidusia merupakan jaminan pelunasan hutang Oleh karena Jaminan Fidusia merupakan perjanjian accesoir maka dengan sendirinya mempunyai sifat hanya sebagai jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian pokok. Dengan demikian jika debitur melunasi hutangnya maka hak milik atas benda yang penguasaannya masih ditanga debitur akan kembali ke tangan debitur tersebut selaku pemilik asli dari benda yang bersangkutan. g. Adanya parate eksekusi Dengan kedudukan separatis dan hak preferen yang dimiliki kreditur Penerima Jaminan Fidusia maka kreditur tersebut berhak melakukan parate eksekusi dan menagih piutangnya dari hasil penjualan benda yang dijaminkan tanpa suatu titel eksekutorial
Keterkaitan Harga Pokok Produksi untuk Menentukan Harga Jual dengan Menerapkan Metode Full Costing (skripsi dan tesis)
Metode perhitungan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan
unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan
unsur-unsur biaya kedalam harga pokok produksi terdapat dua pendekatan yaitu
metode Full costing dan metode Variable costing.
Halim et al. (2013:47), menyatakan bahwa Metode penentuan harga
pokok produk adalah dengan membebankan semua biaya produksi (biaya bahan
baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik) baik bersifat tetap maupun
variabel kepada produk atau jasa. Unsur-unsur biaya pada harga pokok produksi
terdapat dua pendekatan yaitu metode full costing dan variable costing.
Menurut Mursyidi (2010:29-30) “Full costing (absorption costing) adalah
penentuan harga pokok produk yang memeperhitungkan semua unsur biaya
produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan
biaya overhead oabrik yang bersifat variabel (variable cost) maupun bersifat tetap
(fixed cost)”.
Peranan Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)
Pengertian Harga Jual (skripsi dan tesis)
Menurut Supriyono (2013:211) Harga jual merupakan jumlah moneter
yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang
atau jasa yang dijual atau diserahkan.
Menurut Mulyadi (2005) Harga jual adalah besar harga yang akan
dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung biaya-biaya ditambah
biaya non produksi dan ditambahkan dengan laba yang diharapkan.
Pengertian Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)
Dalam perkembangannya mengenai jaminan benda bergerak yang dijaminkan dengan hak gadai tidak lagi memenuhi kebutuhan, karena benda yang dijadikan jaminannya harus diserahkan kepada pihak kreditur sedangkan dalam perkembangannya benda yang menjadi objek jaminan tersebut masih tetap berada di pihak debitur. Maka hak jaminan fidusia yang dapat mengatasi masalah tersebut, karena penyerahannya dilakukan berdasarkan constitutum possesorium (penyerahan benda berdasarkan kepercayaan). Ketentuan tentang hak jaminan fidusia yang disahkan pada tanggal 30 September 1999 yang memberlakukannya mengenai UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 42 menjadi landasan hukum bagi pihak yang berkepentingan baik kreditur maupun debitur. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakan, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya, karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak yang menerima fidusia. Berdasarkan Pasal 11 jaminan fidusia dianggap baru lahir setelah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia . Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Sebelum undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini Objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.32 Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain, karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Didalam undang-undang ini juga menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian, istilah “Fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendom Overdracht (penyerahan hak milik secara kepercayaan). Penggunaan istilah fidusia tampaknya sudah umum diterima, yang terlihat dari digunakannya istilah tersebut dalam buku-buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Namun sebelum itu pun perundang-undangan kita sudah menggunakan istilah “Fidusia”, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Dalam Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pasal 1 sub 2 yaitu Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap keditur lainnya
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara teknis yuridis bersifat declaratoir-constitutif. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi selain menyatakan atau menerangkan sesuatu yang menjadi hukum, sekaligus meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, meski membawa akibat hukum tertentu, tetapi ketentuan Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945” Jika pemerintah atau lembaga negara tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum tata negara
Perhitungan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Perhitungan harga pokok produksi adalah untuk mengetahui besarnya
biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang. Pada
umumnya biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung, dan biaya overhead pabrik.
a. Biaya Bahan Baku
Mulyadi (2014:275) menjelaskan pengertian bahan baku adalah sebagai
berikut:“Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian
menyeluruh produk jadi. Bahan baku diolah dalam perusahaan manufaktur
dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor”.
Menurut Masiyah Kholmi Yuningsih (2004:29) “Biaya bahan baku
merupakan bahan yang membentuk bagian besar produk jadi, bahan baku
yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian
lokal, impor, atau hasil dari pengolahan sendiri”.
b. Biaya Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang digunakan dalam
membuat barang. Mulyadi (2015:319) menjelaskan pengertian “biaya
tenaga kerja merupakan salah satu biaya konversi, disamping biaya
overhead pabrik, yang merupakan salah satu biaya untuk mengubah
bahan baku menjadi produk jadi”.
Menurut Masiyah Kholmi Yunigsih (2004:41)”Biaya tenaga kerja
langsung merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan
untuk mengeluarkan produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang
dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja tersebut”
c. Biaya Overhead Pabrik
Biaya overhead menurut Mulyadi (2015:194) sebagai berikut:
“Biaya biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung”. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead
pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini:
a. Biaya bahan penolong
b. Biaya reparasi dan pemeliharaan
c. Biaya tenaga kerja tidak langsung
d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu
a. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan
pengeluaran uang tunai.
Biaya Overhead Pabrik menurut Cecily A. Raiborn (2011:50) sebagai
berikut:
“Biaya overhead pabrik merupakan berbagai faktor atau biaya produksi
yang tidak langsung untuk memproduksi sebuah produk atau menyediakan
sebuah jasa. Maka, biaya overhead tidak memasukkan biaya bahan baku
langsung dan tenaga kerja langsung. Dengan tenaga kerja langsung
menjadi sebuah bagian yang semakin lebih kecil dari biaya produk. Biaya
overhead menjadi sebuah bagian yang lebih besar, dan biaya tersebut patut
menerima perhatian yang lebih daripada perlakuannya di masa yang lalu”
Menurut Masiya Kholmi Yuningsih (2004:55) Biaya overhead pabrik
adalah sebagai berikut:
“ Biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung atau
semua biaya produksi tak langsung”
Contoh:
– Bahan tak langsung
– Upah tak langsung
– Listrik dan air
– Sewa gedung pabrik
– Penyusutan bangunan pabrik peralatan atau mesin-mesin pabrik
– Reparasi dan pemeliharaan
– Pajak Bumi dan bangunan pabrik
– Asuransi pabrik
Penggolangan biaya overhead pabrik menurut Masiyah Kholmi
Yuningsih (2004:56) menurut sifatnya,
– Biaya bahan penolong
Bahan yang tidak atau menjadi bagian produk relatif kecil dibandingkan
dengan bahan baku langsung. Contoh perusahaan Mebel, plitur, cat, paku
dsb.
– Biaya reparasi dan pemeliharaan
Biaya yang berupa suku cadang(spare part) , biaya bahan habis pakai,
biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan aktifa tetap yang digunakaan
untuk keperluan pabrik misalnya mesin, kendaraan, equipment, bangunan
pabrik, dsb.
– Biaya tenaga kerja tidak langsung
Biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu biaya tenaga kerja pabrik yang
upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk
tertentu, misalnya karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu
seperti departemen tenaga listrik, uang, bengkel, dan departemen gudang,
kepada departemen produksi, administrasi pabrik dan mandor
– Biaya yang timbul akibat penilaian aktifa tetap.
Misalnya biaya-biaya penyusutan, emplasemen pabrik, bangunan pabrik,
mesin perkakas laboratorium,aktifa lain yang digunakan pabrik.
– Biaya yang terjadi akibat berlakunya waktu.
Misalnya, biaya asuransi gudang dan departemen, equipmen, asuransi
kendaraan, asuransi karyawaan, dsb.
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan di dalam sidang pleno terbuka untuk umum secara yuridis sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, baik dalam kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan putusan ini sudah sejak lama dikenal dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya. Meskipun demikian, kekuatan-kekuatan putusan ini pun dapat diterapkan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk menguji undangundang yang dimohonkan. Berikut adalah uraian mengenai ketiga kekuatan putusan tersebut: a) Kekuatan Mengikat Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinyatakan pula dalam Pasal 47 yang menyebutkan “Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Berdasarkan ketentuan UU tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, berarti tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atau dimanfaatkan oleh para pemohon untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi, jika putusan itu tidak sesuai dengan permohonannya. Secara teknis yuridis, para pemohon atau pihakpihak dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. 39 Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihakpihak dalam perkara terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun sekaligus juga menciptakan keadaan hukum yang baru. Pihak-pihak terikat pada putusan tersebut, dapat diartikan pula bahwa akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan tersebut dan melaksanakannya. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi secara teoritis berbeda dengan putusan pengadilan biasa. Putusan pengadilan biasa hanya mengikat pihak-pihak berperkara sesuai dengan permohonan yang diajukan. Sebaliknya, putusan Mahkamah Kostitusi selain mengikat para pemohon, pemerintah dan DPR, juga semua orang, lembaga-lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah hukum Indonesia. b. Kekuatan Pembuktian Ketentuan Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Hal ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undangundang yang pernah dimohonkan untuk diuji dapat digunakan sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi secara yuridis dilarang untuk memutus perkara permohonan yang sebelumnya telah diputus. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif, bahwa apa yang diputus oleh hakim dianggap telah benar. Pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan. Bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (resjudicata proveritate habetur) adalah prinsip fundamental dalam putusan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang. c. Kekutan Eksekutorial Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan hukum mengikat belum cukup dan tidak berarti apa-apa bila putusan tersebut tidak dapat direalisir atau dieksekusi. Jadi, putusan yang memiliki kekuatan esekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisir melalui eksekusi oleh alat negara. Kekuatan eksekutorial ini sudah lazim dalam praktik pengadilan biasa di tanah air. Sebaliknya, kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman yang termuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Tidak dibutuhkan adanya aparat khusus yang melaksanakan (mengeksekusi) putusan, karena sifat putusannya adalah declaratoir. Merujuk Pasal 47 dan Pasal 57 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, dapat digarisbawahi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sedangkan kekuatan eksekutorialnya sejak dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pengertian harga pokok produksi (skripsi dan tesis)
Penentuan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui biaya yang
dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang
jadi atau jasa yang siap untuk dijual dan dipakai. Harga pokok produksi sangat
penting bagi dalam suatu perusahaan, karena merupakan salah satu elemen yang
dapat digunakan sebagai pedoman dan sumber informasi bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan.
Mulyadi (2010:17) menyatakan bahwa metode penentuan harga pokok
produksi adalah cara perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok
produksi. Dalam memperhitungkan unur-unsur biaya ke dalam harga pokok
produksi terdapat dua pendekatan yaitu full costing dan variabel costing. Full
costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang
memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi,
yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik, baik yang yang berperilaku variabel maupun tetap, dengan
demikian harga pokok produksi menurut full costing terdiri dari unsur biaya
produksi.
Mulyadi (2010:18) menyatakan bahwa variabel costing adalah merupakan
metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya
produksi yang berperilaku varaibel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri
dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel
Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Dalam sebuah perusahaan baik itu perusahaan besar maupun perusahaan
kecil perlu menentukan harga pokok bagi produk yang dihasilkan, karena harga
pokok itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual
dasar dari suatu produk.
Selain itu, harga juga digunakan untuk menentukan besarnya yang
diperoleh suatu perusahaan. Suatu harga pokok dapat diketahui jumlahnya dari
jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi
suatu produk tersebut
Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang.29 Pernyataan sikap ataupun perbuatan pejabat yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan sela.30 Putusan akhir adalah satu sikap dan pernyataan pendapat yang benarbenar telah mengakhiri suatu sengketa. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (final and binding). Pengertian sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum. Sifat final (legaly binding) dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan. Final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan final ini langsung berlaku mengikat, yang juga dapat diartikan bahwa semua pihak, baik itu orang, badan publik atau lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan. Putusan sela adalah satu putusan yang belum mengakhiri sengketa. Di Mahkamah Konstitusi dikenal beschikking yang disebut dengan ketetapan. Secara umum putusan sela tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kecuali secara khusus disebut dalam penanganan perkara sengketa kewenangan antara lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945. Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Pasal tersebut menyebut bahwa tindakan hakim untuk “menghentikan sementara” pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sama dengan putusan hakim, sebenarnya merujuk pada tindakan sementara yang dilakukan sebelum adanya pendapat akhir yang mengakhiri sengketa. Meskipun dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebut bahwa yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi berupa penetapan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dikeluarkan sebelum putusan akhir yang memutus sengketa pokok (bodem gaschill). Perkara permohonan pengujian undang-undang sama sekali tidak mengatur hal ini. Dalam beberapa perkara, pemohon justru telah memohon agar dikeluarkan putusan sela. Untuk menunda berlakunya satu undang-undang tertentu karena adanya urgensi akan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi
Biaya Produksi (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2015:16) biaya produksi merupakan biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk.
1. Unsur-unsur biaya produksi
Unsur-unsur biaya dalam laporan harga pokok produksi biasanya terbagi
ke dalam tiga golongan yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga
kerja langsung, dan biaya Overhead Pabrik.
a. Biaya Bahan Baku
Menurut Mulyadi (2015:275)” Biaya bahan baku merupakan bahan yang
membentuk bagian menyeluruh produk jadi”. Pengertian lain yang dinyatakan
oleh Mursyidi (2010:51) “tentang Biaya bahan langsung adalah biaya produksi
yang terdiri dari biaya langsung (direct materials) dan biaya tenaga kerja langsung
(direct labor)”.
Menurut Mulyadi (2015:282) perlakuan terhadap biaya angkutan dapat
dibedakan sebagai berikut:
1. Biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan
baku yang dibeli.
2. Biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok
yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik.
b. Biaya tenaga kerja langsung
Menurut Mulyadi (2015:319) “Biaya tenaga kerja merupakan salah satu
biaya konversi, disamping biaya overhead pabrik, yang merupakan salah satu
biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi”.
Menurut Mursyidi (2010:213) “Biaya tenaga kerja dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu (1) biaya tenaga kerja langsung (direct labor) dan (2) biaya
tenaga kerja tidak langsung (indirect labor) Biaya tenaga kerja langsung
merupakan biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses
produksi”
c. Biaya overhead pabrik
Menurut Mulyadi (2015:194) “Biaya overhead pabrik adalah biaya
produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung”.
Menurut Mursyidi (2010:221) “Biaya overhead pabrik (Factory
Overhead Cost) disebut juga factory burden, manufacturing expense,
manufacturing overhead, factory expense, dan insirect manufacturing cost,
merupakan biaya yang terjadi atau dibebankan dalam suatu proses produksi selain
bahan baku dan tenaga kerja langsung”.
Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya menurut Mulyadi
(2015:194) Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan,” biaya
overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga
kerja langsung”. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead
pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini:
– Biaya bahan penolong
Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi
atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya
relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut
– Biaya reparasi dan pemeliharaan
Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang
(spareparts), biaya bahan habis pakai (factory supplies) dan harga
perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan
pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan
akuipmen, kendaraan, perkakas laboratorium, dan aktiva tetap lain yang
digunakan untuk kepaduan pabrik.
– Biaya tenaga kerja tidak langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya
tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan
tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan dan
biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk yang dikeluarkan untuk
tenaga kerja tidak langsung tersebut. Tenaga kerja tidak langsung terdiri
dari :
(1) Karyawan yang bekerja dalam departemen pembaruan, seperti
departemen-departemen pembangkit tenaga listrik, uang, bengkel,
departemen gudang
(2) Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti
kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik tersebut.
– Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah
biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan
ekuipmen, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang
digunakan pabrik.
– Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah
biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan
akuipmen, asuransi kendaraan , asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya
amoritasi kerugian trial-run.
– Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan
pengeluaran uang tunai
Klasifikasi biaya (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2014;13-16) biaya dapat digolongkan sebagai berikut :
a. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran
Menurut cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka
semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut”biaya bahan
bakar”
b. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi
pemasaran, dan fungsi administrasi & umum. Oleh karena itu dalam perusahaan
manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:
– Biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan
baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Biaya ini meliputi biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku tersebut yang
diolah dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga
kerja yang dapat diindentifikasikan secara langsung terhadap produk tertentu.
Sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan
baku dan biaya tenaga kerja langsung.
– Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan
kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi,
biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, biaya gaji
karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh
(sample).
– Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya untuk mengkoordinasikan
kegiatan produksi dan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah
biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian
hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntansi, biaya photocopy.
c. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungan
dengan sesuatu dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan:
– Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya
adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tidak
ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian biaya
langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya
produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung. Biaya langsung departemen (direct departement costs) adalah semua
biaya yang terjadi didalam departemen tertentu. Contohnya biaya tenaga kerja
yang bekerja dalam departemen pemeliharaan merupakan biaya langsung
departemen bagi departemen pemeliharaan dan biaya depresiasi mesin yang
dipakai dalam departemen tersebut, merupakan biaya langsung bagi
departemen tersebut.
– Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan
oleh sesuatu yang dibiyai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan
produk tersebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya
overhead pabrik (factory overhead costs). Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan
dengan produk tertentu. Gaji mandor yang mengawasi pembuatan A, B, dan C,
karena gaji mandor tersebut terjadi bukan hanya perusahaaan memproduksi
salah satu produk tersebut, melainkan karena memproduksi ketiga jenis produk
tersebut. Jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk (misalnya
perusahaan semen, pupuk urea, gula) maka semua biaya merupakan biaya
langsung dalam hubungannya dengan produk. Biaya tidak langsung dalam
hubungannya dengan produk sering disebut istilah biaya overhead pabrik
(factory overhead costs). Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak
langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya
dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya yang terjadi
di departemen pembangkit tenaga listrik. Biaya-biaya ini dinimkati oleh
beberapa departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik untuk
penerangan maupun untuk menggerakan mesin dan ekuipmen yang
mengkonsumsi listrik. Bagi departemen pemakai listrik, biaya listrik yang
diterima dari alokasi biaya departemen pembangkit tenaga listrik merupakan
biaya tidak langsung departemen.
d. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan
volume aktivitas.
Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat digolongkan
menjadi:
– Biaya variabel, merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya variabel adalah biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
– Biaya semivariabel, merupakan biaya yang berubah tidak seimbang dengan
perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsur biaya tetap
dan unsur biaya variabel.
– Biaya semifixed, merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi
tertentu.
– Biaya tetap, merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume
kegiatan tertentu. Contohnya biaya tetap adalah gaji direktur produksi.
e. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya
– Pengeluaran modal (capital expenditures) merupakan biaya yang mempunyai
manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasa periodes akuntansi adalah satu
tahun kalender). Pengeluaran modal ini pada saat terjadi dibebankan sebagai
kos aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya
dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau dideplesi. Contoh pengeluaran
modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar
terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk
riset dan pengembangan suatu produk.
Karena masa manfaat lebih dari satu tahun, maka pada saat pengeluaran
tersebut dilakukan, pengorbanan tersebut diperlakukan sebagai pengeluaran modal
dan dicatat sebagai kos aktiva (misalnya sebagai kos aktiva atau beban yang
ditangguhkan), periode akuntansi yang menimati manfaat pengeluaran modal
tersebut dibebani sebagian pengeluaran modal tersebut berupa biaya depresiasi,
biaya amortisasi, atau biaya deplesi.
– Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) merupakan biaya yang hanya
mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut.
Pada saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini di bebankan sebagai biaya
dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya
tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya
telex, dan biaya tenaga kerja.
Mulyadi (2014:13-17) menjelaskan bahwa :”Dalam akuntansi biaya, biaya
digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini
ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut,
karena dalam akuntansi. biaya dikenal konsep “different cost for different
purposes”. Klasifikasi biaya menurut Mursyidi (2010:15-24) pembagian biaya dapat
dihubungkan dengan suatu proses produksi dalam perusahaan industri baik yang
mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yaitu:
1. Produk
2. Volume produksi
3. Departemen manufaktur
4. Periode akuntansi
Biaya juga dapat diklasifikasikan dalam hubungannya dengan operasi
perusahaan, yaitu biaya operasional (biaya penjualandan biaya administrasi
umum) dan biaya non-operasional, artinya biaya yang telah dikeluarkan dan
diperhitungkan namun tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha pokok
perusahaan, misalnya biaya bunga untuk perusahaan industri manufaktur. Biaya
juga dapat diklarifikasikan berdasarkan tercapainya tujuan atau kesempatan,
misalnya sunk cost, opportunity cost, out of pocket cost, biaya diferensial, dan
lainnya. Mursyidi (2010:15-24)
a. Biaya dalam hubungannya dengan produk
Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya
yang sifatnya berhubungan langsung (direct cost) dengan suatu produk yang
dihasilkan, dan biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung (indirect cost)
dengan suatu produk. Biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu
produk dikenal dengan nama Biaya Produksi (production cost) sedangkan biaya
yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan suatu produk dikenal dengan
Beban Komersial (cimmercial expenses), biaya produksi pada dasarkan dibagi
menjadi tiga jenis yaitu biaya bahan baku langsung (direct materiarls), biaya
tenaga kerja langsung (direct labor), dan biaya overhead pabrik (factory overhead
cost).
Dalam menetapkan suatu biaya dikategorikan sebagai biaya langsung
(direct cost) atau biaya tidaklangsung (indirect cost), perulu diperhatikan
beberapa hal yang dapat dipegang untuk mengklasifikasikan biaya dalam biaya
langsung dan biaya tidak langsung, antara lain:
1. Sifat dari biaya itu sendiri, ada yang langsung melekat pada produk, dan
ada yang tidak langsung (tidak mudah ditelusuri)
2. Karena suatu kebijaksanaan manajemen
3. Karena adanya suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang
lain yang menyatakan suatu komponen biaya bersifat langsung atau tidak
langsung.
b. Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi
Biaya dapat diklasifikasikan atas dasar perubahan yang terjadi pada
volume produksi atau produk yang dihasilkan atau produk yang terjual, yaitu
menjadi biaya variabel (variabel cost) dan biaya tetap (fixed cost)
1. Biaya variabel mempunyai karakteristikantara lain;
– Secara total biaya variabel berubah sesuai dengan perubahan volume
produksi
– Biaya perunit (satuan) relatif tetap
– Dapat ditelusuri ke setiap produk yang dihasilkan
– Dapat dikendalikan oleh tingkat manajemen yang paling bawah, bahkan
oleh tingkat operasional
2. Biaya tetap memiliki karakteristik antara lain :
– Secara total biaya tetap ini tetap pada tingkatan volume produksi
(range) tertentu
– Biaya per unit (satuan) selalu berubah sesuai dengan perubahan volume
produksi atau jumlah produk yang dihasilkan
– Pengakuan biaya didasarkan pada kebijaksanaan manajemen atau
metode alokasi biaya
– Tanggung jawab pengendalian terletak pada tingkat manajemen
tertentu
Ada beberapa jenis biaya yang mengandung biaya tetap dan biaya
variabel,namun yang bersifat tetap relatif kecil bila dibandingkan dengan
sifat variabelnya. Jenis biaya ini diklasifikasikan sebagai biaya Semi
Variabel (Semi Variable Cost). Misalnya biaya listrik dari perusahaan
listrik negara (PLN) sebagian ada yang bersifat tetap dan ada pula sesuai
penggunaannya, yaitu berdasarkan kilowatt.
Jenis biaya semi variabel menurut Mursyidi (2010:19) antara lain :
a. Biaya listrik
b. Biaya pengawasan dan inspeksi
c. Gaji departemen jasa atau pelayanan
d. Pemeliharaan dan perbaikan mesin
e. Asuransi kesehatan
f. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh pemberi kerja
Tujuan analisis biaya Mursyidi (2015:19), pada umumnya biaya hanya
dibagi menjadi dua yaitu biaya variabel dan biaya tetap, analisis tersebut
antara lain :
1. Penentuan biaya overhead pabrik, dan analisis selisih
2. Penyajian anggaran fleksibel dan analisis selisih
3. Analisis kontribusi margin, dan direct cost
4. Analisis break-even point, biaya volume-laba dan minimalisasi biaya
5. Analisis anggaran modal
3. Biaya dalam hubungannya dengan departemen pabrik
Bagian pabrik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu departemen
produksi (producing departement) dan departemen jasa atau pelayanan
(service departemen). Departemen produksi merupakan suatu bagian dalam
pabrik yang mempunyai hubungan langsung dengan proses pembentukan
produk biaya yang terjadi dalam departemen ini dapat langsung dibebankan
pada harga pokok produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut.
Sedangkan departemen jasa adalah bagian pabrik yang bersifat memberikan
pelayanan atas kelancaran proses produksi ; bahkan departemen ini dapat
pula memberikan jasa pada bagian selain departemen produksi misalnya
departemen umum, departemen penjualan, dan lain sebagainya. Biaya yang
terjadi adalah departemen jasa dialokasikan ke departemen-departemen lain
yang menikmatinya.
Biaya dalam hubungan dengan departemen pabrik diklasifikasikan
menjadi biaya langsung departemen (direct departemental charges), dan biaya
tidak langsung (indirect departement charges). Biaya langsung departemen
adalah biaya yang terjadi dan langsung dibebankan pada departemen yang
bersangkutan di mana biaya tersebut terjadi; sedangkan biaya dibebankan
ke suatu departemen, namun dibebankan departemen yang menikmatinya
dinikmati alokasi dan distribusi. Biaya misalnya biaya penyusutan, gedung
pajak bumi, dan biaya asuransi kebakaran merupakan biaya langsung
departemen.
4. Biaya dalam hubungan dengan periode akuntansi
Biaya yang terjsdi ada yang dibebankan pada periode terjadinya, dan
adapula yang dialokasikan ke beberapa periode berikut pada hubungan
dengan periode pembebanan ini (periode akuntansi), biaya dapat
diklasifikasikan menjadi pengeluaran modal (capital expenditure), dan
pengeluaran pendapatan (revennue expenditure). Pengeluaran modal adalah
pengeluaran yang dikapitalisir, artinya pengeluaran yang ditangguhkan
pembebanannya. Pengeluaran ini adalah apa yang disebut dengan harga
pokok yang membentuk atau disebut sebagai aktiva pengeluaran modal akan
dibebankan terhadap penghasilan pada beberapa periode akuntansi melalui
alokasi; sedangkan pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang
langsung dianggap sebagai dan mengurangi pendapatan pada periode
akuntansi dimana pengeluaran tersebut terjadi.
Menurut Mursyidi (2010:24-25) suatu pengeluaran dapat dinyatakan
sebagai pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan tergantung pada:
1. Kebijaksanaan manajemen.
2. Nilai pengeluaran, apakah relatif besar atau relatif kecil.
3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau tidak.
Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Objek biaya (skripsi dan tesis)
Objek Biaya menurut Masiyah Kholmi & Yuningsih (2004;12) sebagai
berikut:
Dalam sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan
biaya kepada entitas yang disebut objek. Objek biaya adalah setiap item seperti
produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas dll. Dimana biaya diukur dan
dibebankan. Sebagai contoh, jika kita ingin menentukan biaya-biya produksi satu
unit mobil, maka objek biaya adalah mobil.
Asas Kepastian,Kemanfaatan dan Keadilan Hukum (skripsi dan tesis)
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: 25 a) Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. b) Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. c) Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility) Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.27 Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses
produksi,yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku,
baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, Mulyadi (2014:8)
menyatakan bahwa:“Pengertian biaya dalam arti luas adalah Biaya merupakan
pengorbanan sumber ekonomi, yang diukut dalam satuan uang, yang telah terjadi
atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”.
Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut diatas:
a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
b. Diukur dalam satuan uang.
c. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Biaya menurut Maisiyah Kholmi & Yuningsih AICPA (2004:11)
sebagai berikut:“Biaya adalah pengurangan pada aktiva netto sebagai akibat
digunakannya jasa-jasa ekonomi untuk menciptakan penghasilan. Biaya adalah
pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk
mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat sekarang
bagi organisasi”
Terdapat dua kategori biaya yang utama menurut Maisiyah & Yuningsih
(2004:11) sebagai berikut:
a. Biaya pengeluaran (outlay cost) adalah arus kas masa lampau, sekarang
atau yang akan datang.
b. Biaya peluang (opportunite cost) adalah manfaat yang diserahkan atau
dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari beberapa alternatif.
Secara terminologi biaya dapat dibedakan antara Biaya (Cost) dengan
beban (expenses) Cost atau unexpired cost merupakan pengorbanan sumber
ekonomi perusahaan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa, seperti
pembelian bahan baku, sedangkan expenses atau expired cost adalah pengrobanan
sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk mengarahkan penghasilan.
Teori Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut. d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan . Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati
Tujuan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Tujuan akuntansi biaya yaitu perencanaan pengendalian biaya. Penentuan
harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan tepat dan teliti.
Pengambilan keputusan manajemen. Terdapat tiga tujuan pokok akuntansi,
menurut Mulyadi (2014:7) sebagai berikut:
1. Penentuan kos produk.
2. Pengendalian biaya.
3. dan pengambilan keputusan khusus.
Kholmi & Yuningsih (2009:10) menjelaskan bahwa tujuan dari akuntansi
biaya adalah menyediakan informasi biaya yang diperlukan manajemen (pihak
internal) dalam mengelola usaha untuk:
1. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan.
2. Perencanaan dan pengendalian biaya.
3. Pengambilan keputusan bagi manajemen
Mursyidi (2010;11) menjelaskan bahwa akuntansi biaya merupakan suatu
sistem dalam rangka mencapai tiga tujuan utama yaitu:
1. Menentukan harga pokok produk atau jasa.
2. Mengendalikan biaya.
3. Memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan tertentu.
Pengertian Teori Hukum (skripsi dan tesis)
.
Fungsi Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya merupakan suatu alat yang dapat memberikan bantuan
kepada manajemen dalam memimpin dan menjalankan operasi perusahaan khusus
nya dalam mengambil keputusan, Mulyadi (2009;11) berpendapat bahwa:
Akuntansi biaya berfungsi untuk mengukut pengorbanan nilai masukan tersebut
guna menghasilkan informasi bagi manajemen yang salah satu manfaatnya adalah
untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil
tersebut. Akuntansi biaya juga menghasilkan informasi biaya yang dapat dipakai
oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya ekonomi
yang dikorbankan untuk menghasilkan keluarkan.
Pengertian Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values” . Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenangwenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.
Pengertian akuntansi biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi
proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan
dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya
didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut
konvensi diukur dengan satuan mata uang. Penggunaan kata beban adalah pada
saat biaya sudah habis terpakai.
Menurut R.A Supriyono (2014:12) akuntansi biaya adalah salah satu
cabang akuntansi yang merupakan alat menajemen dalam memonitor dan
merekam transaksi biaya secara sistimatis, serta menyajikan informasi biaya
dalam bentuk laporan biaya.
Menurut Mulyadi (2014:7) Akuntasi Biaya adalah proses pencatatan,
penggolongan, peringkasan dan pengkajian biaya, pembuatan dan penjualan
produk atau jasa dengan cara-caratertentu, serta penafsiran terhadapnya.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
akuntansi biaya adalah:
1. Suatu proses pencatatan-pencatatan biaya dalam sebuah perusahaan
hingga sampai dengan tahappelaporan biaya-biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan.
2. Suatu alat manajemen untuk menyusun rencana dan pengendalian atas
biaya dari aktivitas suatu perusahaan dan dapat membantu dalam
membuat keputusan-keputusan.
Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya merupakan salah satu pengkhususan dalam akuntansi,
sama hal nya dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, akuntansi
pajak, dan sebagainya. Ciri utama yang membedakan antara akuntansi biaya
dengan akuntansi lainnya adalah kajian datanya. Akuntansi biaya mengkaji datadata biaya untuk digolongkan, dicatat, dianalisis, dan dilaporkan dalam laporan
biaya produksi.
Al. Haryono Jusup (2011:4) “menyatakan bahwa akuntansi merupakan
sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan,
dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.
Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public
Accounting (AICPA) dalam Harahap (2003) “mendefinisikan akuntansi sebagai
seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam
ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat
keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.
Sedangkan Charles T. Horngren. Dan Walter T.Harrison (Horngren
Harrison, (2007:4) menyatakan bahwa ”Akuntansi ialah sistem informasi yang
mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan
mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.
Teori Keadilan (skripsi dan tesis)
Menurut Aristoteles. Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing – masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah : 1. Keadilan Komutatif Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi. 2. Keadilan Distributif Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak. 3. Keadilan Legal Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. 4. Keadilan Vindikatif Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.5. Keadilan Reaktif Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan. 6. Keadilan Protektif Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadipribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.3
Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Laporan keuangan menurut Sugiono dan Untung (2016 : 60) adalah laporan
keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan
kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan
dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat
untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan
pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.
(Wahyudi Wahab, Amir Hasan & Andreas 2018:3)
Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2017:1.10)
menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama
periode dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika
entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospeksi atau membuat
penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi
pos-pos dalam laporan keuangannya.
Kieso (2011:5) menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu sarana
komunikasi informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.
Harahap (2006: 105) laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan
kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada saat tertentu dan jangka waktu
tertentu. Berdsarkan beberapa pengertian laporan keuangan di atas dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses
kegiatan akuntansi selama periode tertentu, dan dapat digunakan sebagai alat
pengambilan keputusan.
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan,
kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak
dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan
informasi tertentu (Ayu Muji Sri Sekarwati, Nurul Mazidah 2018).
Adapun dijelaskan dalam SAK ETAP 2013 Paragraf 2.1 tujuan laporan
keuangan adalah menyediakan informasi posisi keungan, kinerja keuangan dan
laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian pengguna dalam
pengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat
meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.
Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan hal yang telah
dilakukan manajemen (stewardship) pertanggungjawaban manajemen sumber daya
yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan juga merupakan wujud
pertanggugjawaban manajemen atau pengguna sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka dalam mengelola suatu entitas.
Teori Kemanfaatan (skripsi dan tesis)
Menurut Jeremy Bentham (Teori Utilitis). Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat. Menurut Prof. Subekti S.H Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto Tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. 2. Menciptakan keadilan dan ketertiban. 3. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat. 4. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat
Teori Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.1 Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati
Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (skripsi dan tesis)
Sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu khususnya Pemilihan Kepala
Daerah memang tidak selalu seperti yang diharapkan, banyak
permasalahan yang muncul mulai dari permasalahan administratif sebelum
penyelenggaraan pemilu sampai permasalah sengketa pemilihan kepala
daerah setelah pemilihan itu berlangsung. Sengketa atau perselisihan dapat
dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya
yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar peserta pemilu); dan (2)
sengketa antara peserta pemilihan danpenyelenggara pemilihan sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU
kabupaten/kota.
Adapun jenis pelanggaran dalam pilkada yang seringkali
dijadikanargumentasi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pilkada antara lain:praktik politik uang (money politic), mobilisasi PNS dan aparat
desa,penyalahgunaan wewenang, pencoblosan lebih satu kali, diwakilinya
hak piliholeh orang lain, kampanye terselubung, pengangkatan pegawai
tidak tetap untukpemenangan pemilukada, pemberhentian kepala sekolah
karena tidak mendukungcalon incumbent, dan sebagainya.43
Menurut Azkari bahwa permasalahan sengketa pemilihan kepala
daerahdisebabkan oleh beberapa hal antara lain:44
a. Regulasi: bahwa dari aspek regulasi belum memberikan suatu solusi
hukum secara komprehensif, sebab hanya mengatur aspek yuridis
semata, tanpa memperhatikan aspek-aspek soaial yang ada dalam
masyarakatsebagai suatu kenyataan.
b. Institusi penyelenggara pilkada: bahwa terdapat kecenderungan dalam
setiap penyelenggaraan pilkada, KPUD dan Panwas melakukan
keberpihakan kepada calon-calon tertentu (peserta pilkada), sehingga
dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang berlaku subjektif (bahkan
institusi tersebut kerapkali menjadi tempat jual beli suara);
c. Partai politik: sebagai pengusung calon juga belum berfungsi secara
baik dan benar dalam memberikan pendidikan politik terhadap rakyat,
bahkan cenderung hanya memikirkan kepentingannya secara sepihak,
misalnya dengan menentukan sejumlah tarif tertentu kepada caloncalon yang hendak “mengendarai” partainya;
d. Peserta pilkada (para calon): bahwa pada umumnya peserta
pemilukada tidak berangkat dari niat yang benar, memang dalam
penyampaian visi misinya seakan-akan mereka tampil untuk dan atas
nama kepentingan rakyat, padahal ujung-ujungnya yang lebih dominan
dalam hitung-hitungannya adalah penumpukan kekuasaan;45
e. Masyarakat: psikologi masyarakat juga masih menunjukkan belum
dimilikinya kematangan emosional dalam mengikuti suatu
penyelenggaraan pemilukada, oleh karena itu diperlukan sosialisasi
khusus untuk hal ini Menurut perspektif Huefner46 penyebab timbulnya permasalahan hasil
pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal.Pertama, fraud
yaitukecurangan hasil suara dapat disebabkan dari para kandidat yang
curang,dimana mereka memilikikeinginan dan kesempatan untuk
melakukankecurangan tersebut. Hal ini juga dapat dilakukan oleh
penghitung suara dan petugas-petugas pemilu lainnya yang memiliki
kesempatan yangmemudahkan mereka melakukannya. Kedua, Mistake
yaitukekhilafan yangdilakukan oleh petugas pemilu, kesalahan dari
petugas tersebut tidak akanmenjadi permasalahan besar apabila dapat
dibenahi sebelum pemilu ataumelalui proses perhitungan sementara atau
melalui sebuah prosesperhitungan ulang. Ketiga, Non-Fraundulent
misconduct yaituperbuatan inimerupakan kecurangan dalam pemilu,
melainkan tindakan yang dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik
kepada hasil pemilu. Keempat, Extrinsic event or acts of God yaitu
penyebab lain timbulnya permasalahan dalam hasil pemilu adalah
terdapatnya peristiwa alamiah (act of God) di luar kemampuan
manuasiawi petugas administrasi pemilu.
Adapun bentuk sengketa pemilihan kepala daerah dapat di bagi
menjadi beberapa jenis antara lain:
a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, yaitu pelanggaran
terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada umpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
penyelenggara pemilihan.
b. Pelanggaran administrasi pemilu adalah meliputi pelanggaran terhadap
tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan
dalam setiap tahapan pemilihan.
c. Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan
penyelenggara pemilihan
d. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau
kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam
undang-undang pemilu.
e. Sengketa tata usaha negara pemilu adalah sengketa yang timbul dalam
bidang tata usaha negara Pemilihan antara calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU
kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
f. Perselisihan Hasil Pemilihan, adalah perselisihan antara KPU provinsi
dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta pemilihan mengenai
penetapan perolehan suara hasil pemilihan.4
Pemilihan Kepala Daerah (skripsi dan tesis)
Perubahan terhadap UUD RI Tahun1945, tentang Pengisian jabatan
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (4) UUD RI
1945 menyatakan bahwa”Gubernur, Bupati dan Walikotamasing-masing
sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilihsecara
demokratis” adalah salah satu bentuk perubahan yang paling nyata
yangdapat dirasakan karena masyarakat mendapat kesempatan untuk turut
sertamelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untukmemilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota danwakil walikota secara langsung dan
demokratis.32
Pendapat Jimly Asshiddiqi33mengenai pasal di atas yang menyatakan
bahwa: “Di setiap unit pemerintahan daerah itu, ada pejabat yang disebut
gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah yang
dipilih secara demokratis. Ada dua hal yang penting disini yaitu Pertama,
pasal 18 ayat (4) ini hanya menyebutkan adanya gubernur, bupati, dan
walikota, tidak menyebutkan adanya wakil gubernur, wakil bupati,dan
wakil walikota, diadakannya tindakan jabatan wakil ini diserahkan kepada
pertimbangan kebutuhan yang penting harus diatur dalam undang-undang.
Kedua, ketentuan pemilihan secara demokratis dalam ayat (4) ini dapat
dilaksanakan, baik melalui cara langsung oleh rakyat atau dengan cara
tidak langsung melalui DPRD. Dewasa ini, ketentuan ini dijabarkan lebih
lanjut dalam undang-undang, yaitu bahwa dalam pemilihan itu dilakukan
memalui pemilihan umum kepala daerah atau disingkat pilkada”.
Pergeseran bentuk pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi di
ikutidengan diaplikasikannya nilai-nilai demokrasi dalam
penyelenggaraanpemerintahan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia untuk
tataran nasionaldilaksanakan bersamaan dengan yang berada pada tatanan
lokal (daerah), hal inimerupakan konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi politik. Salah satumanifestasi dari proses tersebut adalah
dilaksanakannya pemilihan kepala daerah(pilkada) untuk memilih
gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakilwalikota sebagai amanat
dari undang-undang pemerintahan daerah.34
Sepanjang sejarah kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintah
daerah termasuk di dalamnya mekanisme pemilihan kepala daerah diatur
dalam sejumlah undang-undang,
35yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1945, Undang-Undang 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perppu Nomor 1 Tahun 2014,
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014, Undng-Undang Nomor 1 Tahun
2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, pemilihan kepala
daerah dilakukan Dewan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1948 kepala derah dipilih oleh pemerintah pusat dari calon-calon
yang diajukan oleh DPRD, dalam hal ini DPRD berhak mengusulkan
pemberhentian seorang kepala daerah kepada pemerintah pusat. Setelah
pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Ketentuan pilkada belum mengalami
perubahan yang signifikan, antara lain sebagai berikut:36
1. Kepala daerah dipilih oleh DPRD;
2. Kepala Derah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Kepala Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Dalam Negeri dan otonomi daerah, dari calon-calon yang diajukan
oleh DPRD yang bersangkutan.
Setelah era reformasi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor
22Tahun 1999 pemilihan kepala daerah dilakukan dengan menggunakan
sistem demokrasi tidak langsung dimana Kepala daerah dan wakil kepala
daerah dipiliholeh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang
kuat,sementarapemerintah hanya menetapkan dan melantik kepala daerah
berdasarkan hasilpemilu yang dilakukan oleh DPRD.
Frasa dipilih secara demokratisbersifat luwes, sehingga
mencakuppengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat
ataupun oleh DPRDseperti pada umumnya pernah dipraktikkan di daerahdaerah berdasarkanketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yangbesar dalam pelaksanaan pemilu di Indoneia yaitu adanya perubahan
mekanismepemilihan kepala daerah secara langsung.38
Semangat dilaksanakannya pilkada langsung adalah koreksi terhadap
sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya yakni
pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi demokrasi yang berakar
langsung pada pilihan rakyat, oleh karena itu keputusan politik untuk
menyelenggarakan pilkada secara langsung adalah langkah strategis dalam
rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Ketentuan ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan
terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat untuk menetukan nasib
daerahnya sendiri.
Menurut Sarundajang, perubahan-perubahan ketentuan mengenai
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi
dari tuntutan demokratisasi yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan
pemerintah di tingkat lokal (local goverment). Diakui bahwa sejak lama
rakyat telah menghendaki pilkada dilakukan secara langsung. Dengan
perubahan itu, pada dasarnya pilkada langsung merupakan kelanjutan dari
institutional arrangement menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan
demokrasi di daerah. Bagaimanapun, pemimpin yang terpilih melalui
proses pemilihan langsung akan mendapat mandate dan dukungan yang
lebih riil dari rakyat sebgai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih, oleh karennya kemauan orang-orang yang memilih
(volunte generale) akan menjadi pegangan bagi pemimpin dalam
melaksanakan kekuasaanya.40
Lebih lanjut AA GN Ari Dwipayana menyebutkan bahwa setidaknya
ada beberapa kondisi yang mendorong pilkada dilakukan secara langsung
yaitu:41
a. Pengaturan pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan
sekaligusharapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan
demokrasi lokal. Demokrasi langsung melalui pilkada akan membuka
ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam prosoes demokasi
dan menentukan kepemimpinann politik ditingkat lokal dibandingkan
sistemdemokrasiperwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa
untuk menentukanrekruitmen di tangan segelintir orang di DPRD.
b. Dari sisi kompetisi politik, pilkada langsung memungkinkan
munculnya secara lebih besar preferensi kandidat-kandidat yang
bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi
dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering
terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pilkada langsung bias
memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan syndrome
dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetisi
yang tidak fair, seperti politik uang (money politic).
c. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk
mengaktualisasikan hak-hak politiknya seperti yang kasat mata muncul
dalam demokrasi perwakilan, setidaknya melalui demokrasi langsung,
warga ditingkatan lokal akan mendapatkan kesempatan untuk
memperoleh semacam pendidikan politik dan sekaligus mempunyai
posisi yang setara untuk terlibat dalampengambilan keputusan.
d. Pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figure
pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan legitimate. Melalui pilkada
langsung, kepala daerah yang tepilih akan lebih berorientasi pada
warga dibandingkan pada segelintir elit di DPR. Dengan demikian
pilkada langsung dapat lebih bermanfaat karena dapat meningkatkan
kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang
akhirnya mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat Kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung akan memiliki
legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan
kekuatan (check and ballace) di daerah antara kepala daerah dengn
DPRD.
Ketentuan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung
tersebutkemudian telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dirubah kedalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
seiring perkembangan ketatanegaraan Undang-Undang Pemerintah Daerah
telah diubah kembali kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Perkembangan ketatanegaraan telah memunculkan adanya tarik ulur
kepentingan dalam pemilihan kepala daerah, pembentukan UndangUnadang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota yang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh
DPRD telah mewarnai proses pemilihan Kepala Daerah sebelum
dikeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perrpu)
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang sekaligus membatalkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan
mengembalikan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung
oleh rakyat. Lebih lanjut kemudian pada tanggal 2 Februari tahun 2015
Presiden Joko Widodo telah mengesahkan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sementara pengaturan
terbaru tentang pemilihan Kepala Daerah saat ini diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadai UndangUndang.
Pengertian Kepala Daerah (skripsi dan tesis)
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.29 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.30
Menurut ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap daerah harus
dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan daerah yang disebut sebagai
kepala daerah. Kepala daerah dibagi menjadi kepala daerah provinsi yang
disebut sebagai gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati dan
untuk daerah Kota disebut dengan walikota. Kepala dearah dalam
menjalankan tugasnya juga dibantu oleh seorang wakil kepala daerah,
untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk daerah kabupaten
disebut wakil bupati, dan untuk daerah Kota disebut wakil wali kota. Masa jabatan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 5 (lima)
Tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 kepala daerah mempunyai tugas:
a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. menyusundan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan
rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
d. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan
perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas
bersama;
e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
g. danmelaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
kepala daerah berwenang:
a. mengajukan rancangan perda;
b. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
c. menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat
dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala
daerah dalam:
a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;
b. mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti
laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil
gubernur; dan
c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan,
dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota;
d. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam
pelaksanaan pemerintahan daerah;
e. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala
daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014selain tugas dan wewenang, kepala daerah dan wakil kepala daerah
mempunyaikewajiban yang meliputi:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
RepublikIndonesia;
b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah;
e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
f. melaksanakan program strategis nasional; dan
g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan
semua perangkat daerah.
Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan
laporanpenyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah,
memberikan laporanketerangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
menginformasikan laporanpenyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat. Laporanpenyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
pemerintah disampaikan kepadapresiden melalui Menteri Dalam Negeri
untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
untuk Bupati, dan Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun. Laporan
tersebut digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan
evaluasipenyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan
pembinaan lebih lanjutsesuai dengan peraturan perundang-undangan,
sementara wakil kepala daerahdalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada kepala daerah
Hubungan antara Negara Hukum dan Demokrasi (skripsi dan tesis)
Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada
konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat,
yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari
kemunculan istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana yang
disebutkan di atas. Dalam sistem demokrasi, penyelengaraan negara itu
harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi
negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan
antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi
tanpa pengaturan hukum akan kehilangan makna.
Menurut Franz Magnis Suseno, “Demokrasi yang bukan negara hukum
bukan negara hukum yang sesunguhnya. Demokrasi merupakan cara
paling aman untuk mempertahankan Kontrol atas negara hukum”. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat
disebut sebagai negara hukum demokratis (democratische rechtsstaat).
Faktor-faktor Penegakan Demokrasi (skripsi dan tesis)
Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktorfaktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri. Ada empat faktor utama
yaitu:
a) Negara hukum (rechtsstaat dan rule of law)
Konsep rechtsstaat adalah adanya perlindungan terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan
pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta
adanya peradilan administrasi. Konsep dari rule of law yaitu adanya
supremasi aturan-aturan hukum, adanya kedudukan yang sama di
muka hukum (equality before the law), serta adanya jaminan
perlindungan HAM.
Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu
konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan
terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara,
dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.
b) Masyarakat madani
Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka,
yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara,
masyarakatyang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat yang
egaliter. Masyarakat yang seperti ini merupakan elemen yang sangat
signifikan dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang terbentuk
kemudian dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang
menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan
pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan
kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan
konsensus.
c) Infrastruktur
Infrastruktur politik yang dimaksud terdiri dari partai politik
(parpol), kelompok gerakan, serta kelompok kepentingan atau
kelompok penekan.Partai politik merupakan suatu wadah struktur
kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,
nilai, dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakankebijakannya. Kelompok gerakan lebih dikenal dengan organisasi
masyarakat, yang merupakan sekelompok orang yang berhimpun
dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan
warganya. Kelompok kepentingan atau penekan adalah sekumpulan orang dalam suatu wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria
profesionalitas dan keilmuan tertentu.
Dikaitkan dengan demokrasi, menurut Miriam Budiardjo, parpol
memiliki empat fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik,
sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai recruitment kader dan
anggota politik, serta sebagai sarana pengatur konflik. Keempat fungsi
tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi, yaitu
adanya partisipasi serta kontrol rakyat melaui parpol. Sedangkan
kelompok gerakan dan kelompok kepentingan merupakan perwujudan
adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat,
dan melakukan oposisi terhadap Negara dan pemerintah.
d) Pers yang bebas dan bertanggungjawab
Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar
informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif
menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi
masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksin positif
antara pers, pemerintah, dan masyarakat
Model-model Demokransi (skripsi dan tesis)
Model dan jenis demokrasi sangat banyak, di antaranya:20
a. Demokrasi Liberal: yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undangundang dan pemilihan umum bebas diselenggarakan dalam waktu
rutin. Banyak negara-negara di Afrika mencoba menerapkan model ini,
tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Sedangkan dalam pandangan
hidup, demokrasi Liberal ditujukan memberikan kebebasan bagi
individu untuk melakukan kegiatan sosial, agama, dan bernegara tanpa
dituntun dan dicampuri oleh urusan negara, selama ekspresi hidupnya
tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat lain dan
pokok-pokok ideologi bangsa yang didiami. Dampak terebesarnya
dalam sistem ini adalah sektor ekonomi, yaitu negara
menghormatisegala bentuk aktifitas ekonomi dan kepemilikan
barang/jasa atas namapribadi/individu b. Demokrasi Terpimpin: para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka
dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihanumum
untuk menduduki kekuasaan. Sederhananya demokrasi Terpimpin
adalah sebuah sistem demokrasi di mana setiap keputusan berpusat
pada pemimpin negara, tidak melalui kesepakatan referendum anggota
konstitusi. Sedangkan menurut Soekarno demokrasi Terpimpin dikutip
dari pembukaan UUD 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.22
c. Demokrasi Sosial: yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan
egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan
politik. Demokrasi Sosial menjunjung tinggi derajat kemanusiaan
tanpa membedakan kelas, karenanya sosialisme dalam demokrasi
mencita-citakan persamaan derajat setiap manusia dari orang
perorang.23
d. Demokrasi Partisipasi: yaitu menekankan hubungan timbal balik antara
penguasa dan yang dikuasai. Komitmennya adalah bahwa manusia
dapat hidup bersama dalam semangat kemanusiaannya, selain isu
tentang keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kerakyatan, kesetaraan,
dan solidaritas, sehingga memerlukan hubungan timbale balik yang
sangat erat antara sumber dan muara.24
e. Demokrasi Consociational: yaitu menekankan pada proteksi khusus
bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang
erat di antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.25
f. Demokrasi Deliberatif: menurut istilah “deliberasi” berasal dari kata
Latin deliberatio, kemudain diserap dalam bahasa Inggris menjadi
deliberation. Istilah ini berarti “konstitusi” atau
“menimbangnimbang”. Sedangkan penyatuan kata “demokrasi dan
deliberatif” memiliki arti formasi opini dan aspirasi politis yang diolah
dengan proseduralisme atau kedaulatan rakyat menjadi inti dari
berdemokrasi. Jadi demokrasi deliberatif di mana legitimitas hukum
tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam
masyarakat sipil, sehingga dengan ditetapkannya peraturan-peraturan
dalam demokrasi akan mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh
masyarakat.
Pengertian Demokrasi (skripsi dan tesis)
Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis)
dan istilah (terminologis). Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua
kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu demos yang berarti
rakyat, dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat
disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau
mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan
oleh pemerintah Negara tersebut.
Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa demokrasi
menurut Joseph Schmeter adalah perencanaan institutional untuk mencapai
suatu putusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk
memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat Sedangkan menurut Sidney Hook yang dimaksud dengan demokrasi
adalah suatu bentuk pemerintahan di mana putusan putusan pemerintah
yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada
kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat
dewasa.Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu
negara dimana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban,
kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya
maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara atau mengawasi
jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung sehingga sistem
pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh
rakyat, untuk kepentingan rakyat
Model-model Demokransi (skripsi dan tesis)
Model dan jenis demokrasi sangat banyak, di antaranya:20
a. Demokrasi Liberal: yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undangundang dan pemilihan umum bebas diselenggarakan dalam waktu
rutin. Banyak negara-negara di Afrika mencoba menerapkan model ini,
tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Sedangkan dalam pandangan
hidup, demokrasi Liberal ditujukan memberikan kebebasan bagi
individu untuk melakukan kegiatan sosial, agama, dan bernegara tanpa
dituntun dan dicampuri oleh urusan negara, selama ekspresi hidupnya
tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat lain dan
pokok-pokok ideologi bangsa yang didiami. Dampak terebesarnya
dalam sistem ini adalah sektor ekonomi, yaitu negara
menghormatisegala bentuk aktifitas ekonomi dan kepemilikan
barang/jasa atas namapribadi/individu b. Demokrasi Terpimpin: para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka
dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihanumum
untuk menduduki kekuasaan. Sederhananya demokrasi Terpimpin
adalah sebuah sistem demokrasi di mana setiap keputusan berpusat
pada pemimpin negara, tidak melalui kesepakatan referendum anggota
konstitusi. Sedangkan menurut Soekarno demokrasi Terpimpin dikutip
dari pembukaan UUD 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.22
c. Demokrasi Sosial: yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan
egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan
politik. Demokrasi Sosial menjunjung tinggi derajat kemanusiaan
tanpa membedakan kelas, karenanya sosialisme dalam demokrasi
mencita-citakan persamaan derajat setiap manusia dari orang
perorang.23
d. Demokrasi Partisipasi: yaitu menekankan hubungan timbal balik antara
penguasa dan yang dikuasai. Komitmennya adalah bahwa manusia
dapat hidup bersama dalam semangat kemanusiaannya, selain isu
tentang keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kerakyatan, kesetaraan,
dan solidaritas, sehingga memerlukan hubungan timbale balik yang
sangat erat antara sumber dan muara.24
e. Demokrasi Consociational: yaitu menekankan pada proteksi khusus
bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang
erat di antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.25
f. Demokrasi Deliberatif: menurut istilah “deliberasi” berasal dari kata
Latin deliberatio, kemudain diserap dalam bahasa Inggris menjadi
deliberation. Istilah ini berarti “konstitusi” atau
“menimbangnimbang”. Sedangkan penyatuan kata “demokrasi dan
deliberatif” memiliki arti formasi opini dan aspirasi politis yang diolah
dengan proseduralisme atau kedaulatan rakyat menjadi inti dari
berdemokrasi. Jadi demokrasi deliberatif di mana legitimitas hukum
tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam
masyarakat sipil, sehingga dengan ditetapkannya peraturan-peraturan
dalam demokrasi akan mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh
masyarakat.
Asas Keadilan (skripsi dan tesis)
Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya
karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata
keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara
obyektif.
Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain
yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.
1. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum
mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh
hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang
dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan
proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas
setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional
adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
2. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional,
dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai
dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan
pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing
(proporsional).
3. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu
pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan
orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang
mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi
(kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk
memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa,”keadilan tidak boleh
dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa
tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan
menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi
seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah
mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang
adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingankepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak
mungkin yang menjadi bagiannya.
Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan.
Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang
sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata
mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya,
maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum….Tertib hukum
yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah
tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang
sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil.
Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus
menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang
menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus
ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan
yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan.
Itulah arti summum ius, summa iniuria, keadilan yang tertinggi adalah
ketidakadilan yang tertinggi.
Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan
konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan
pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun
harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh
hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan
kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat
berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh
dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan
peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan
peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum
perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata
(prosedural).
Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M.
Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada
tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya,
yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya
di muka hukum (equality before the law).” Oleh karena itu penekanan
yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari
kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan
dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala
ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan
hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar
memutus perkara yang dihadapi
Asas Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang
yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi
individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan
dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.
Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau
melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan
aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai
identitas, yaitu sebagai berikut:
1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari
sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari sudut
filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang
di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau
doelmatigheid atau utility) Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian
hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan
hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa
injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras
dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan
demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.8
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu
dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh
Negara terhadap individu.9
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan
aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar
menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu
aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum
membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan
atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum
Perkembangan Negara Jaga Malam (Nachwachterstaat) dan Negara Kesejahteraan (Welvaarstaat) (skripsi dan tesis)
Pada awal abad ke-18 sampai akhir abad ke-19 peran negara
sangat dominan dalam segala aspek yang ada di dalam masyarakat,
sehingga setiap urusan dalam masyarakat sangat bergantung dari
keputusan negara. Peran negara dalam mengurus setiap urusan masyarakat
sangat kentara, bahkan sampai hal-hal yang sangat kecil sekalipun diurus
oleh negara, sehingga negara tidak sempat mengurus masalah-masalah
kenegaraan yang lebih esensial.
Banyaknya masalah esensial yang terbengkalai tersebut
menyebabkan timbulnya pemikiran untuk memperkecil peran negara
dalam mengurus segala bidang dalam masyarakat. Sejak itu muncullah
istilah the least government is the best government, yaitu pemerintahan
yang sedikit mencampuri urusan kenegaraan adalah pemerintahan yang
terbaik. Dalil inilah yang merupakan ciri dari dari apa yang dikenal
sebagai konsep negara jaga malam (nachwacherstaat) yang ideal
menjelang abad ke-19 (Asshiddiqie dalam Armia 2009 : 55).
Dengan adanya konsep nachwacherstaat peran negara dalam
mengurus masalah dalam masyarakat sangat sedikit, seperti dalam masalah
hukum. Dicey, sebagaimana dikutip oleh Azhary (dalam Armia, 2009 : 55)
mengemukakan konsep rule of law pada tahun 1985, dimana supremasi
hukum dilaksanakan oleh lembaga legislatif dan yudikatif tanpa intervensi
dari penguasa, di bidang ekonomi lebih banyak diurus oleh swasta dan
begitu juga di bidang politik mengalami perubahan yang sangat mendasar.
Seiring dengan perkembangan zaman, konsep negara
nachwacherstaat tidak dapat membawa masyarakat kearah kemakmuran,
indikasi ini terlihat dari berbagai aspek dalam masyarakat. Dari aspek
hukum, lembaga legislatif tidak mampu lagi membuat undang-undang
dikarenakan kompleksitas masalah hukum yang kian dinamis, dari aspek
politik peran eksekutif tidak terlihat lagi dan diperparah lagi dari aspek
ekonomi dimana para pemilik modal makin berkuasa, tenaga manusia
sudah digantikan oleh mesin, sehingga menimbulkan pengangguran secara
besar-besaran yang mengakibatkan tingkat pelanggaran hukum makin
tinggi dan masyarakat yang tertinggal terus termarginalkan. Hal ini telah
menimbulkan paham kapitalis dimana para pemilik modal yang menguasai
hajat hidup orang banyak semakin kaya raya. Untuk mengantisipasi paham
kapitalis ini, lahirlah paham sosialis dan komunis.
Melihat konsep negara nachwacherstaat yang tidak sesuai lagi
dengan kondisi masyarakat maka timbullah konsep negara welvarstaat
(negara kesejahteraan) yang dikenalkan Bung Hatta dengan nama negara
kemakmuran sebagai ganti nachwacherstaat (Armia, 2009 : 55). Dalam
konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas
tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang
dihadapi rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup
rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan
legislasi bagi negara intervensionis abad ke-20. Negara justru perlu dan
bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan
ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam
masyarakat (Armia, 2009 : 55).
Pada masa ini terlihat dalam bidang ekonomi adanya privatisasi
perusahaan-perusahaan besar dengan inventoir negara pada perusahaan
yang menguasai hajat hidup orang banyak, pada masalah hukum terjadi
peralihan yudikatif ke legislatif, di bidang politik demokrasi dan hak asasi
manusia lebih diutamakan. Dengan makin berkembangnya teknologi maka
muncullah welfare society dimana kesejahteraan individu atau kolektif
bergantung pada pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Pada tingkatan yang berbeda-beda, konsep negara kesejahteraan
di kalangan negara-negara industri barat dewasa ini sedang mengalami
kekacauan yang luar biasa. Kelemahan-kelemahan mekanisme pasar bebas
sejak periode ekonomi laisses faires. Negara jaga malam diatasi oleh
konsep welfare state melalui kebijakan intervensionis, dianggap tidak
dapat lagi dijadikan pegangan. Dewasa ini, perkembangan pemikiran di
kalangan the New Right yang menyarankan pendekatan terhadap
mekanisme pasar, tidak lagi melalui kebijakan intervensi yang memperluas
tanggung jawab peranan negara. Perluasan ini dilakukan dalam mekanisme
masyarakat itu sendiri melalui perubahan sistem hak milik, misalnya
prasarana lingkungan hidup, seperti pemilik (pengendara) kendaraan
bermotor, pabrik dan sebagainya, dituntut untuk bertanggung jawab dalam
mempergunakan milik publik untuk kepentingan pribadi. Social coast
yang timbul dan lazim disebut externalities, seperti polusi udara,
kerusakan hutan dan lain-lain diatasi dengan mengeluarkan kebijakan
pajak polusi dan subsidi kepada transportasi umum. Dengan demikian,
yang dipersoalkan bukan lagi keperluan intervensi negara terhadap
kegiatan masyarakat, tetapi mekanisme pasar dalam masyarakat itu sendiri
yang disesuaikan. Penyesuaian itu dilakukan melalui sistem property
rights yang baru (Asshidiqie dalam Armia, 2009 : 56).
Pada awal abad 21, terlihat bahwa konsep state, civil society and
market untuk berdiri sendiri sebagai suatu tatanan dalam negara lebih
dominan di era global ini. Peran negara hanya sebatas memberikan pagar
agar orang yang bermain dalam pagar tersebut sadar ia sudah memasuki
batas pagar negara lain. Di samping itu, peran negara hanya sebagai
penjelas status kewarganegaraan.
Di bidang civil society, penegakan hak asasi manusia lebih
diketengahkan tidak hanya sebagai suatu wacana publik tetapi sebagai
salah satu tempat seseorang mengharapkan keadilan. Dalam bidang
ekonomi, market merupakan hal yang sangat menentukan maju tidaknya
suatu negara, dengan dihilangkannya deregulasi, debirokratisasi dan
penguatan di sektor privatisasi merupakan faktor pendukung terciptanya
suatu negara yang ingin mempunyai market yang berkembang. Istilah
global citizen bahwa setiap orang boleh mempunyai berbagai macam
kewarganegaraan sebagai formalitas tetapi tujuan utamanya adalah
membentuk suatu market dalam suatu negara. Bahkan ide yang timbul di
masa sekarang adalah The market is state. Tidak perlu lagi membicarakan
masalah citizen tetapi market itulah yang menjadi state dan citizen (Armia,
2009 : 56-57).
Klausula Polis (skripsi dan tesis)
Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji
khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis, yang lazim
disebut klausula asuransi. Klausula-klausula tersebut, adalah :
a) Klausula Premier Resque
b) Klausula All Risks
c) Klausula Sudah Diketahui (all seen)
d) Klausula Renunsiasi (renunciation)
e) Kalusula Free from Particular Average (FPA)
Jenis Polis (skripsi dan tesis)
Dalam praktek asuransi, setiap Perusahaan Asuransi telah
menyusun polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus
dan klausula-klausula tertentu pula. Berdasarkan syarat-syarat
khusus dan klausula-klausula tertentu yang dicantumkan dalam
polis, timbullah bermacam jenis polis yang berbeda antara satu
sama lain, bahkan menunjukkan persaingan antara sesama
penanggung. Demikian juga tertanggung, ada yang merasa sulit
memilih Perusahaan Asuransi mana yang akan dijadikan
penanggung, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan
kekurangan.
Untuk mengatasi kesulitan dalam praktek dan untuk
mencegah persaingan yang tidak sehat (unfair competition) sesama
Perusahaan Asuransi, maka diupayakan penyeragaman syaratsyarat khusus dalam polis dengan cara menciptakan polis standar,
baik secara nasional maupun secara internasional sehingga dapat
dicegah perbedaan yang mencolok antara polis Perusahaan
Asuransi yang satu dengan Perusahaan Asuransi lain yang sejenis.
Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam polis, ada 3
(tiga) jenis polis yang terkenal, yaitu Polis Maskapai, Polis Bursa
dan Polis Lloyds. Di samping itu, ada juga Polis Perjalanan dan
Polis Waktu.
Isi Polis (skripsi dan tesis)
Di dalam bukunya, Abdulkadir Muhammad (1992 : 59-
63) menguraikan bahwa polis pada umumnya berisi :
a) syarat khusus dan janji khusus;
b) hari dan tanggal pembuatan asuransi;
c) nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
d) uraian mengenai objek asuransi;
e) jumlah yang diasuransikan;
f) bahaya (evenemen) yang ditanggung;
g) saat bahaya mulai berjalan dan berakhir;
h) premi asuransi;
i) semua keadaan dan syarat-syarat khusus
Fungsi Polis (skripsi dan tesis)
Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, Pasal 19 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menentukan,
polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut
lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh
mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan
penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup
asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung,
atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.
Berdasarkan ketentuan 2 (dua) pasal tersebut, maka dapat
dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang
menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara
tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang
tercantum dalam polis harus jelas tidak boleh mengandung katakata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi,
sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan
hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di
samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syaratsyarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar
pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.
Pembuktian Syarat/Janji Khusus Asuransi (skripsi dan tesis)
Apabila terjadinya kesepakatan antara tertanggung dan
penanggung sudah dapat dibuktikan, kemudian timbul perselisihan
tentang syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus asuransi, maka
yang demikian ini boleh dibuktikan dengan menggunakan segala
alat bukti. Akan tetapi pembuktian syarat-syarat khusus dan janjijanji khusus asuransi yang menurut undang-undang “diancam batal
jika tidak dimuat dalam polis” harus dibuktikan secara tertulis
(Pasal 258 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam Pasal 258
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah mengenai esensi
perjanjian asuransi yang telah dibuat itu, terutama mengenai
realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung, seperti :
a) penyebab timbul kerugian (evenemen);
b) sifat kerugian yang menjadi beban penanggung;
c) pembayaran premi oleh tertanggung;
d) klausula-klausula tertentu.
Keadaan yang demikian ini hanya dapat diketahui dengan
jelas jika tercantum dalam polis. Janji-janji khusus yang harus
dibuktikan secara tertulis itu adalah janji-janji khusus yang
menurut undang-undang harus dicantumkan dalam polis. Apabila
tidak dicantumkan dalam polis, maka janji-janji khusus tersebut
dianggap tidak ada.
Asuransi Bersifat Tertulis (skripsi dan tesis)
Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai
kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Hak dan
kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis
ditandatangani (Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang). Asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam
bentuk akta yang disebut polis (Pasal 255 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti
tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
Ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan tadi, dapat
dipahami apabila sejak saat terjadi asuransi sampai diserahkan
polis yang sudah ditandatangani tidak terjadi peristiwa yang
menimbulkan kerugian. Jadi, tidak ada persoalan apa-apa. Akan
tetapi, jika setelah terjadi asuransi belum sempat dibuatkan
polisnya, atau walaupun sudah dibuatkan polisnya tetapi belum
sempat ditandatangani atau walaupun sudah ditandatangani tetapi
belum diserahkan kepada tertanggung, kemudian terjadi evenemen
yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, dalam keadaan ini
sulit membuktikan bahwa telah terjadi asuransi karena
pembuktiannya harus secara tertulis berupa akta yang disebut polis.
Untuk mengatasi kesulitan itu, Pasal 257 Kitab UndangUndang Hukum Dagang memberi ketegasan, walaupun belum
dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan
antara tertanggung dan penanggung. Kesepakatan itu dibuktikan
dengan nota persetujuan yang ditandatangani oleh tertanggung.
Jadi, perjanjian asuransi sudah terjadi walaupun kemudian baru
dibuat secara tertulis dalam bentuk polis. Hak dan kewajiban
tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan
berdasarkan nota persetujuan.
Untuk membuktikan telah terjadi kesepakatan antara
tertanggung dan penanggung, undang-undang mengharuskan
pembuktian dengan alat bukti tertulis berupa akta yang disebut
polis. Akan tetapi apabila polis belum dibuat, pembuktian
dilakukan dengan catatan, nota, surat, perhitungan, telegram dan
sebagainya. Surat-surat ini disebut permulaan bukti tertulis (the
beginning of writing evidence). Apabila permulaan bukti tertulis ini
sudah ada, barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur
dalam hukum acara perdata. Inilah yang dimaksud oleh Pasal 258
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu dengan
kalimat “namun dengan demikian, semua alat bukti boleh
digunakan apabila sudah ada permulaan pembuktian dengan surat.”
Teori Tawar-Menawar dan Teori Penerimaan (skripsi dan tesis)
Abdulkadir Muhammad (2006 : 54-59) juga
mengemukakan bahwa untuk menyatakan kapan perjanjian
asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi
dan mengikat kedua pihak, dapat dipelajari melalui dua teori
perjanjian yang terkenal dalam ilmu hukum yaitu teori tawarmenawar (bargaining theory) dan teori penerimaan (acceptance
theory). Kedua teori perjanjian ini menjadi dasar timbulnya
kesepakatan dan dianut di negara-negara Anglo Saxon yang
menggunakan sistem hukum Common Law seperti di Amerika
Serikat (Davidson dalam Muhammad, 2006 : 54) dan di Inggris
(Marsh, Soulsby dalam Muhammad, 2006 : 54). Di Indonesia yang
mengikuti sistem Eropa Kontinental tawar-menawar menciptakan
kesepakatan, yaitu syarat pertama sahnya perjanjian menurut
ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Di negara-negara Anglo Saxon, teori tawar-menawar
dikenal juga dengan sebutan offer and acceptance theory. Menurut
teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak
apabila penawaran (offer) dari pihak yang satu dihadapkan dengan
penerimaan (acceptance) oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya.
Hasil yang diharapkan adalah kecocokan/kesesuaian penawaran
dan penerimaan secara timbal balik antara kedua pihak. Dalam
teori tawar-menawar, terdapat 2 (dua) unsur yang menentukan
yaitu penawaran dan penerimaan. Penawaran dari pihak yang satu
dihadapkan dengan penawaran oleh pihak yang lain, dan
penerimaan dari pihak yang lainnya dihadapkan pula dengan
penerimaan oleh pihak yang satu. Titik temu antara penawaran dan
penerimaan secara timbal balik menciptakan kesepakatan yang
menjadi dasar perjanjian antara kedua pihak.
Keunggulan bargaining theory (offer and acceptance
theory) adalah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan
kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak (dalam asuransi : antara
tertanggung dan penanggung). Akan tetapi kelemahan teori ini pula
adalah pihak penanggung lebih berpengalaman mengenai resiko
dan kerugian akibat evenemen yang mungkin terjadi. Dalam hal
kesepakatan yang dicapai selalu ada kecenderungan pembatasan
tanggung jawab penanggung terhadap kerugian yang mungkin
timbul akibat evenemen, hal mana tidak dipahami oleh
tertanggung.
Di dalam literatur Belanda, teori penerimaan disebut
ontvangs theorie. Mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi
dan mengikat tertanggung dan penanggung, tidak ada ketentuan
umum dalam Undang-Undang Perasuransian, yang ada hanya
“persetujuan kehendak” antara pihak-pihak (Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Untuk mengetahui saat terjadi
dan mengikat asuransi, dapat dikaji melalui teori penerimaan.
Keunggulan acceptance theory, adalah saat terjadi dan
mengikatnya perjanjian antara kedua pihak dapat ditentukan secara
pasti sehingga saat mulai dipenuhinya kewajiban dan akibat
hukumnya juga dapat dipastikan. Akan tetapi, kelemahannya pula
pihak penerima (dalam asuransi : pihak tertanggung) menerima
segala konsekuensi yuridis yang tertera dalam kesepakatan
walaupun dia sendiri tidak memahami isinya pada saat dia
menyatakan menerima atau menandatangani nota kesepakatan
(cover note).
Pengaturan Pemberitahuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (skripsi dan tesis)
Tertanggung wajib memberitahukan kepada
penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini
dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung
lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan
Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, semua
pemberitahuan yang salah atau tidak benar atau persembunyian
keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek
asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban
pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan
asuransi terjadi pemberatan resiko atas objek asuransi.
Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 Kitab UndangUndang Hukum Dagang tidak bergantung pada ada itikad baik
atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru
memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan
batalnya asuransi kecuali jika tertanggung dan penanggung
telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini
dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah
diketahui”
Teori Objektivitas (objectivity theory) (skripsi dan tesis)
Salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam
hukum asuransi adalah teori objektivitas. Menurut teori ini,
setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu
artinya jenis, identitas dan sifat yang dimiliki objek tersebut
harus jelas dan pasti. Jenis, identitas dan sifat objek asuransi
wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung,
tidak boleh ada yang disembunyikan. Sifat objek asuransi
mungkin dapat menjadi sebab timbulnya kerugian. Berdasarkan
pemberitahuan itu, penanggung dapat mempertimbangkan
apakah dia akan menerima pengalihan resiko dari tertanggung
atau tidak.
Keunggulan teori ini adalah penanggung dilindungi
dari perbuatan tertanggung yang tidak jujur (in bad faith).
Sebaliknya, tertanggung selalu dimotivasi untuk berbuat jujur
(in good faith) dan selalu berhati-hati melakukan
pemberitahuan sifat objek asuransi kepada penanggung. Teori
ini bertujuan untuk mengarahkan tertanggung dan penanggung
agar mengadakan perjanjian asuransi dilandaskan pada asas
kebebasan berkontrak yang adil (fair). Kelemahan teori
objektivitas adalah ketidakmungkinan tertanggung mengetahui
cacat tersembunyi yang melekat pada objek asuransi yang
mungkin dijadikan alasan oleh penanggung untuk menyatakan
asuransi batal setelah terjadi evenemen, betapapun jujurnya
tertanggung.
Syarat-Syarat Sah Asuransi (skripsi dan tesis)
Abdulkadir Muhammad (2006 : 49-53) mengemukakan
bahwa asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagai
perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi perjanjian
asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus,
maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku
juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal
tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan
para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal.
Syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang.
1) Kesepakatan (consensus)
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan
perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi :
a) benda yang menjadi objek asuransi;
b) pengalihan resiko dan pembayaran premi;
c) evenemen dan anti kerugian;
d) syarat-syarat khusus asuransi;
e) dibuat secara tertulis yang disebut polis.
Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat
secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan atau
paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan
syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek
asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung
kecuali bagi Program Asuransi Sosial. Ketentuan ini dimaksudkan
untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih
perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Hal ini dipandang
perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang paling
berkepentingan atas objek yang diasuransikan, jadi sudah
sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa pengaruh dan
tekanan dari pihak manapun dalam menentukan penanggungnya.
2) Kewenangan (authority)
Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang
melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang.
Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada
yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak
sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian
(truseteship) atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif
artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda
objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya
sendiri. Penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusahaan
Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila
asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga, maka
tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau
pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.
3) Objek Tertentu (fixed object)
Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek
yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan
yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau
raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan
kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada
Perjanjian Asuransi Kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga
manusia terdapat pada Perjanjian Asuransi Jiwa. Pengertian objek
tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas
dan pasti. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa
umurnya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya dan
sebagainya.
4) Kausa yang Halal (legal cause)
Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian
asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan
dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan
kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak
dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya resiko
atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi,
penanggung menerima peralihan resiko atas objek asuransi. Jika
premi dibayar, maka resiko beralih sebaliknya jika premi tidak
dibayar, maka resiko tidak beralih.
Pengertian Asuransi (skripsi dan tesis)
Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu
perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi
mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari
kerugian karena kehilangan keuntungan, atau ketiadaan keuntungan
yang diharapkan, yang akan dapat diderita oleh karena suatu kejadian
yang tidak pasti (Sembiring, 2006 : 13).
Rumusan senada dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang
mengemukakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian
antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan
diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari
suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang
yang dipertanggungkan.
Rumusan lain juga dapat ditemui dalam buku Hukum
Asuransi tulisan Wirijono Prodjodikoro (dalam Sembiring, 2006 : 14)
yang antara lain mengemukakan bahwa asuransi atau dalam bahasa
Belanda disebut verzekering berarti penanggungan. Dalam asuransi
terlihat dua pihak, yaitu satu sanggup menanggung atau menjamin,
bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang
mungkin ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula
belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan
terjadinya.
Pada hakekatnya, asuransi adalah pembagian/pengalihan
risiko. Dengan adanya pengalihan risiko, pihak tertanggung merasa
aman dalam menjalankan aktivitasnya. Sedangkan dilihat dari sudut
pandang hukum, asuransi adalah perjanjian antara tertanggung dan
penanggung. Tertanggung mungkin perorangan atau badan usaha.
Sedangkan penanggung adalah badan usaha asuransi.
Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian, menyebutkan obyek asuransi adalah benda, jasa,
jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua
kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang
nilainya. Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
menyebutkan bahwa pertanggungan-pertanggungan itu antara lain
dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasilhasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang,
bahaya laut dan perbudakan. Bahaya yang mengancam pengangkutan
di daratan, di sungai-sungai dan di perairan darat.
Penggunaan kata “antara lain” dalam Pasal 247 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang, menunjukkan bahwa pembentuk
undang-undang kala itu menyadari luasnya obyek asuransi sesuai
dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Demikian juga pada
penjabaran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian yang mengemukakan bahwa obyek asuransi
adalah “semua kepentingan lainnya” yang dapat rusak/hilang, rugi atau
berkurang nilainya (Sembiring, 2006 : 14).
Simanjuntak (1983 : 34) dan Salim (1996 : 2)
menggolongkan usaha asuransi ke dalam :
1) Asuransi umum (kerugian);
2) Asuransi sejumlah uang (jiwa);
3) Variasi antara asuransi kerugian dengan asuransi jiwa yaitu
asuransi kesehatan.
Pasal 2 butir a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa usaha asuransi adalah usaha
jasa keuangan yang dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui
pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada
anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan
timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau
terhadap hidup atau meninggalnya seseorang (Sembiring, 2006 : 15).
Beberapa prinsip dasar dalam perjanjian asuransi menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagaimana dikutip oleh
Sembiring (2006 : 18-19), antara lain adalah :
1) Prinsip Kepentingan (Insurable Insert)
Prinsip ini memegang peranan penting dalam perjanjian asuransi.
Disebut demikian karena apabila seseorang diizinkan untuk
mengasuransikan hak milik orang lain, maka orang tersebut akan
gampang menghancurkan barang milik orang lain tersebut untuk
mendapatkan klaim asuransi
2) Prinsip Itikad Baik (Unmost Good Faith)
Tidak ada batasan yang jelas mengenai itikad baik. Akan tetapi, R.
Subekti (1976 : 26) mengemukakan bahwa itikad baik di waktu
membuat perjanjian berarti kejujuran. Orang beritikad baik
menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang
dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk
yang di kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan.
3) Prinsip Keseimbangan (Indemnity Principle)
Maksud prinsip ini adalah mengembalikan posisi tertanggung
kepada keadaan semula, seperti sebelum terjadinya peristiwa yang
menimpa obyek asuransi. Ada 2 (dua) asas yang terkandung di
dalam prinsip ini, yaitu :
a) Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas obyek
asuransi, sehingga bila terjadi peristiwa ia menderita kerugian.
Jumlah kerugian maksimal sebesar yang dipertanggungkan.
b) Pertanggungan tidak boleh menjurus pada pemberian ganti rugi
yang lebih besar dari kerugian yang seharusnya diterima.
Prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 250, 252, 253 dan 268
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4) Prinsip Subrogasi
Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnitas.
Dengan demikian, bila penanggung telah membayar ganti rugi
kepada tertanggung, maka kedudukan tertanggung adalah menuntut
pihak ketiga untuk membayar ganti rugi, karena perbuatannya
mengakibatkan kerugian tertanggung beralih kepada penanggung
Teori tentang Peraturan Perundang-Undangan
a. Landasan Kekuatan Peraturan Perundang-Undangan
Secara prinsipil, yang disebut sebagai peraturan perundangundangan jika suatu ketentuan itu berisi norma-norma/kaidah-kaidah
yang bersifat dan berlaku mengikat umum. Artinya berisi aturan
tingkah laku yang harus diindahkan dan dipatuhi ataupun dilaksanakan
oleh setiap orang/badan tanpa kecuali. Argumentasi seperti ini
bersumber dari pandangan Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh
Handoyo (2008 : 61), yang mengemukakan bahwa suatu peraturan
perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri
sebagai berikut :
1) bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian
merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas;
2) bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwaperistiwa yang akan datang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh
karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwaperistiwa tertentu saja.
Dengan demikian, jika ada suatu peraturan tidak bersifat
seperti itu, maka tentunya tidak dapat dimasukkan dalam kategori
peraturan perundang-undangan. Contohnya Surat Keputusan (SK) atau
Keputusan Administratif (beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat
atau badan yang berwenang. Sebagai sebuah Surat Keputusan, maka
sifatnya adalah konkrit, individual dan final.
Disebut konkrit karena hanya dikeluarkan dan menyangkut
suatu peristiwa hukum tertentu saja, sehingga tidak mungkin untuk
dipergunakan sebagai landasan bertindak/berbuat bagi suatu peristiwa
hukum yang lain. Individual artinya Surat Keputusan tersebut hanya
ditujukan kepada suatu subjek hukum tertentu, baik orang atau badan
hukum. Sedangkan final berarti Surat Keputusan tersebut
menimbulkan akibat hukum bagi subyek hukum yang terkena dan
tidak akan mengenai subyek hukum lain diluar yang ditegaskan dalam
Surat Keputusan tersebut.
Karena harus bersifat dan berlaku umum, maka peraturan
perundang-undangan harus mengindahkan landasan-landasan bagi
keberadaan dan kekuatannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka
suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya
harus memiliki tiga landasan yaitu landasan filosofis, landasan
sosiologis dan landasan yuridis (Handoyo, 2008 : 61-62).
b. Asas-asas Umum Peraturan Perundang-Undangan
Purbacaraka dan Soekanto (dalam Ranggawidjaja, 1998 : 47)
memperkenalkan enam asas undang-undang, yaitu :
1) undang-undang tidak berlaku surut;
2) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis);
4) undang-undang yang baru membatalkan undang-undang terdahulu
(lex posteriori derogat lex priori)
5) undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan
6) undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat
mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat
maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas
welvaarstaat).
Syarief (dalam Ranggawidjaja, 1998 : 47) menetapkan
adanya lima asas perundang-undangan, yaitu :
1) asas tingkatan hirarkhis;
2) undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
3) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang bersifat umum (lex specialis derogat lexgeneralis);
4) undang-undang tidak berlaku surut; dan
5) undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang
lama (lex posteriori derogat lex priori)
Memperhatikan asas-asas perundang-undangan tersebut,
maka ada satu persoalan yang dapat diketengahkan yaitu apakah setiap
undang-undang tidak dapat diganggu gugat? Kalau tidak dapat
diganggu gugat, bagaimanakah kedudukan undang-undang itu jika
dikaitkan dengan keberadaan undang-undang dasar sebagai hukum
dasar yang tertulis? Jika undang-undang pada asasnya dianggap tidak
dapat diganggu gugat, maka di sini nampak adanya ketidakkonsistenan
dengan asas nomor 2 (undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang
lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula)
sebagaimana dikemukakan oleh Purbacaraka dan Soekanto serta asas
nomor 1 (asas tingkatan hierarki) seperti yang dikemukakan oleh
Aminoeddin Syarif (Handoyo, 2008 : 81).
Apabila persoalan asas tingkat hierarkis peraturan perundangundangan itu tetap akan diindahkan, maka secara prinsipil setiap
undang-undang mestinya dapat diganggu gugat. Hal ini mengingat
dalam tataran tertib hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang berada di bawah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh
sebab itulah jika ada undang-undang yang secara substansial
melanggar norma-norma/kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka
undang-undang tersebut harus dapat diganggu gugat atau diuji secara
materiil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
c. Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
Di dalam ketentuan Bab II Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas
peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua,
yakni pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan dan kedua asas yang berkaitan dengan materi
muatan peraturan perundang-undangan. Asas yang berkaitan dengan
pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam ketentuan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi :
1) Kejelasan tujuan. Maksudnya adalah setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang
hendak dicapai. Asas yang demikian ini selaras dengan prinsip
yang hendak dikembangkan oleh aliran utilitarianisme yang
menegaskan bahwa setiap pembentukan hukum akan selalu
mengandung tujuan yang hendak dicapai. Apakah itu menyangkut
kebahagiaan pribadi (individual utilitarianism) ataukah
kebahagiaan sosial masyarakat (social utilitarianism). Bahkan
secara lebih tegas, Rudolf von Jhering (dalam Handoyo, 2008 : 78)
mengatakan bahwa pusat perhatian filsafat hukum adalah pada
“tujuan” hukum itu diciptakan.
2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Maksudnya adalah
setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh
lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang
berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat
dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh
lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Maksudnya adalah
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis
peraturan perundang-undangan.
4) Dapat dilaksanakan. Artinya setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas di dalam
masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya setiap peraturan
perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
6) Kejelasan rumusan. Artinya setiap peraturan perundang-undangan
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan
perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau
terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti.
7) Keterbukaan. Artinya dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan dan
pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian,
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya
untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan
perundang-undangan. Asas yang demikian ini diimplementasikan
di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan
secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan
rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.
Asas yang berkaitan dengan materi muatan peraturan
perundang-undangan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, yakni :
1) Asas pengayoman. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan
dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2) Asas kemanusiaan. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3) Asas kebangsaan. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak
bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap
menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Asas kekeluargaan. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5) Asas kenusantaraan. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan
perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian
dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6) Asas Bhineka Tunggal Ika. Artinya setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan
budaya, khususnya menyangkut masalah-masalah sensitif dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7) Asas keadilan. Artinya setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan
latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender
atau status sosial.
9) Asas ketertiban dan kepastian hukum. Artinya setiap materi
muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian
hukum.
10) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Artinya setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa
dan negara.
Di samping asas-asas tersebut, peraturan perundangundangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum pertauran
perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. dalam hal ini
yang dimaksud antara lain :
1) dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, asas tiada hukum tanpa
kesalahan, asas pembinaan narapidana dan asas praduga tak
bersalah.
2) dalam hukum perdata khususnya hukum perjanjian, dikenal asas
kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.
Mertokusumo dalam Sari Murti Widyastuti sebagaimana
dikutip oleh Handoyo (2008 : 82) menyampaikan pendapatnya bahwa
asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan
pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang
peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem
hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan
dan putusan hakim. Hal ini berarti keberadaan asas-asas dalam rangka
pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus dipandang
sebagai sebuah inspirasi normatif yang wajib diperhatikan ketika
perancang peraturan perundang-undangan melakukan aktifitas
perancangan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asasasas tersebut dipergunakan sebagai dasar atau petunjuk arah dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pengertian Hubungan Kerja (skripsi dan tesis)
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja
adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
Dari pengertian mengenai hubungan kerja ini, dapat dilihat bahwa
hubungan kerja terjadi sebagai akibat adanya perjanjian kerja.
Perjanjian kerja dimaksud harus memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
yaitu :
1) kesepakatan kedua belah pihak;
2) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Mengutip pendapat Asri Wijayanti (2009 : 36), hubungan
kerja adalah suatu hubungan hukum dalam bentuk hubungan kerja
yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum (pengusaha/pemberi
kerja dan pekerja/buruh) mengenai suatu pekerjaan. Hubungan kerja
merupakan inti dari hubungan industrial.
Hubungan antara pengusaha/pemberi kerja dengan
pekerja/buruh didasarkan pada hubungan hukum privat, secara khusus
didasarkan pada hukum perikatan, yang merupakan bagian dari hukum
perdata. Pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas atau lebih tepat
dikatakan fasilitator apabila ternyata dalam pelaksanaan hubungan
kerja muncul suatu perselisihan yang tidak dapat mereka selesaikan.
Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan
kerja sesuai dengan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Wijayanti, 2009 : 36) adalah :
1) adanya pekerjaan (arbeid); pekerjaan itu bebas sesuai dengan
kesepakatan antara buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban
umum.
2) di bawah perintah (gezag ver houding); di dalam hubungan kerja,
kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan
sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang
berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak
yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan
antara buruh dan majikan adalah hubungan yang dilakukan antara
atasan dan bawahan, sehingga bersifat subordinasi (hubungan yang
bersifat vertikal, yaitu atas dan bawah).
3) adanya upah tertentu (loan); setiap pekerja/buruh berhak menerima
upah sebagai menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah
dilakukannya. Pengertian upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir
30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha dari
pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selain
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, ketentuan upah juga diatur dalam peraturan
perundang-undangan lainnya, antara lain Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 Tanggal 12 Januari 1999
tentang Upah Minimum serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-49/MEN/IV/2004
tanggal 8 April 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
4) dalam waktu (tijid) yang ditentukan (dapat tanpa batas
waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu); artinya, buruh
bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak
tertentu atau selama-lamanya. Ketentuan mengenai waktu kerja
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, khususnya dalam Paragraf 4. Selain itu,
ketentuan yang mengatur pelaksanaan perjanjian kerja waktu
tertentu, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
b. Subjek Hukum dan Objek Hukum dalam Hubungan Kerja
Subjek hukum dalam hubungan kerja, pada dasarnya adalah
pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Selanjutnya, subjek
hukum tersebut mengalami perluasan yaitu gabungan pengusaha untuk
pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk pekerja/buruh.
Objek hukum dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang
dilakukan oleh pekerja/buruh. Dengan kata lain, tenaga yang melekat
pada diri seorang pekerja/buruh merupakan objek hukum dalam
hubungan kerja. Objek hukum dalam perjanjian kerja, yaitu hak dan
kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik yang meliputi
syarat-syarat kerja atau hal lain akibat adanya hubungan kerja. Syaratsyarat kerja selalu berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas
bagi majikan dan upaya peningkatan kesejahteraan oleh pekerja/buruh.
Seringkali, kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh bertentangan
satu sama lain.
Objek hukum dalam hubungan kerja tertuang di dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
Kedudukan perjanjian kerja berada di bawah peraturan perusahaan,
sehingga apabila ada ketentuan dalam perjanjian kerja yang
bertentangan dengan peraturan perusahaan, maka yang berlaku adalah
peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan dibuat secara keseluruhan
oleh pengusaha/pemberi kerja sedangakan perjanjian kerja, seyogianya
dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha/pemberi kerja dan
pekerja/buruh meski pada kenyataan, banyak perjanjian kerja yang
dibuat berdasarkan konsep pengusaha/pemberi kerja saja,
pekerja/buruh hanya tinggal menyetujui dan menandatanganinya
ketika pekerja/buruh tersebut diterima bekerja. Apabila di perusahaan
itu sudah ada serikat pekerja/serikat buruh, maka peraturan perusahaan
yang ada dapat ditingkatkan menjadi perjanjian kerja bersama, yang
dihasilkan setelah dilakukan perundingan dan disepakati oleh pihak
pengusaha/pemberi kerja dengan serikat pekerja/serikat buruh.
Ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama, memuat syarat-
syarat kerja yang mencerminkan hak dan kewajiban pengusaha serta
pekerja/buruh.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)
Pengertian Jamsostek menurut Pasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan
berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
Manulang (1998 : 131) mengemukakan, Jamsostek adalah
jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa
uang, pelayanan, dan pengobatan yang merupakan penggantian
penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit,
bersalin, hari tua, meninggal dunia dan menganggur. Memperhatikan
definisi tersebut, jelaslah bahwa program Jamsostek merupakan
program yang memberikan santunan berupa uang atas berkurangnya
penghasilan juga dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada
saat seorang pekerja/buruh tertimpa resiko-resiko tertentu.
Berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja tersebut,
Purwoko (1993 : 33) memberikan pendapatnya bahwa instrument
negara meliputi pajak, beacukai, dan Jamsostek. Mereka memiliki
fungsi dan tujuan normatif sendiri-sendiri serta diselenggarakan oleh
pemerintah. Objeknya juga sendiri-sendiri tetapi pemanfaatannya
untuk retribusi pendapatan. Berbeda dengan sistem asuransi sosial atau
jaminan sosial tenaga kerja bahwa benefitnya dirasakan secara
langsung kepada peserta serta adanya unsur pembagian resiko.
Jaminan sosial tenaga kerja juga merupakan asuransi makro yang
dilakukan oleh pemberi kerja dengan pengawasan bipartit.
Kertonegoro (1999 : 178) berpendapat, jaminan sosial itu
bersifat universal artinya dibutuhkan oleh setiap tenaga kerja baik di
negara industri maupun di negara berkembang. Oleh karena itu
jaminan sosial diakui sebagai hak asasi manusia sebagaimana
dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa Pasal 22 dan Pasal 55 yang mengatakan bahwa “Setiap
orang, sebagai anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan
sosial….., dalam hal menganggur, sakit, cacat, tidak bekerja, menjadi
janda, hari tua, atau menurunnya sumber kehidupan dalam keadaan di
luar kekuasaannya.”
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa disamping merupakan hak tenaga kerja yang sangat diperlukan
untuk meningkatkan produktivitas kerjanya, Jamsostek juga
merupakan salah satu instrumen negara yang berfungsi sebagai
redistribusi pendapatan yang dapat digunakan untuk kegiatan
pembangunan. Penyelenggaraan Jamsostek ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja melalui program
Jamsostek yang pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme
asuransi.
Jenis program Jamsostek yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
meliputi :
1) Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja
merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh
penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena
kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya
Jaminan Kecelakaan Kerja. Mengingat gangguan mental akibat
kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan
derajat cacatnya maka jaminan atau santunan hanya diberikan
dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga
kerja yang bersangkutan tidak bekerja lagi.
2) Jaminan Kematian
Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat
kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan
sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga
yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan Jaminan Kematian
dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya
pemakaman maupun santunan berupa uang.
3) Jaminan Hari Tua
Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena
tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat
menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi
ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi
mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua
memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan
sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55
(lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.
4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk
meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat
melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya
kesehatan di bidang penyembuhan (curative). Oleh karena upaya
penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan
memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah
selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat
melalui program jaminan sosial tenaga kerja.
Di samping itu, pengusaha tetap berkewajiban
mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi
upaya peningkatan (promotive), pencegahan (preventive),
penyembuhan (curative), dan pemulihan (rehabilitative). Dengan
demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja
yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selain untuk tenaga kerja yang
bersangkutan berlaku pula untuk keluarganya.
35
Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa
penyelenggaraan program Jamsostek dilakukan oleh badan
penyelenggara. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa badan
penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan usaha
milik negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Saat ini penyelenggaraan program Jamsostek di
Indonesia dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1995
tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.
Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)
Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedikit berbeda dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
yaitu :
1) Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan :
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”
2) Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja :
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Jaminan Sosial (skripsi dan tesis)
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial
untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak. Demikianlah pengertian jaminan sosial menurut
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150).
Bapak sistem jaminan sosial Otto Von Bismarck,
memperkenalkan sistem jaminan sosial pertama kali di Jerman pada
tahun 1883 melalui mekanisme asuransi sosial (social insurance).
Inilah yang menjadi ciri Negara Kesejahteraan. Beberapa buku bahkan
mengatakan social security adalah social insurance (the World Book
Encyclopedi, 1992 dalam Sulastomo, 2008 : vi).
Dimulai dengan program jaminan kesehatan kemudian
diperluas ke program lainnya misalnya program pemutusan hubungan
kerja, hari tua, pensiun dan lain sebagainya. Program ini kemudian
berkembang di berbagai Negara dengan berbagai modifikasi
khususnya dari aspek pembiayaan. Dalam hal ini dikenal berbagai
mekanisme asuransi sosial seperti pajak (social security tax) di
Amerika Serikat serta tabungan wajib (provident fund) antara lain di
Singapura dan Malaysia (Sulastomo, 2008 : vi).
Dengan mekanisme pembiayaan seperti itu, dapat dipahami
bahwa sistem jaminan sosial juga merupakan mekanisme mobilisasi
dana masyarakat yang besar karena setiap peserta diharuskan ikut
membayar iuran, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini terlepas
bahwa bagi masyarakat miskin dan tidak mampu terbuka peluang
bantuan iuran, sebagai bagian dari program bantuan sosial. Meskipun
diperuntukkan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat, jaminan
sosial mampu membentuk tabungan nasional yang sangat besar
sehingga berdampak pada bidang ekonomi maupun politik, yaitu
kemandirian bangsa dan negara karena terbentuknya tabungan nasional
yang besar akan memungkinkan sebuah bangsa/negara membiayai
pembangunan ekonominya secara mandiri, tanpa bantuan luar negeri.
Istilah jaminan sosial memang sudah sangat populer. Namun,
penyelenggaraan program jaminan sosial itu sendiri substansinya
sering dipahami berbeda. Dalam sistem jaminan sosial, manfaat yang
diberikan harus memenuhi kriteria tertentu bahwa dengan manfaat itu
orang akan memiliki rasa aman (security), sejak lahir hingga
meninggal dunia. Kalau tidak terpenuhi kriteria ini, program jaminan
sosial yang dimaksudkan itu (mungkin) adalah bantuan sosial (social
assistance) atau pelayanan sosial (social services) atau perlindungan
lainnya yang bersifat temporer, sesuai dengan kejadian sosial yang
terdapat di dalam masyarakat, termasuk keterbatasan dalam mengakses
pelayanan kesehatan, kelaparan, maupun bencana alam lainnya. Semua
tercakup dalam program proteksi sosial (Sulastomo, 2008 : vii).
Lingkup jaminan sosial di Indonesia masih sangat terbatas.
Meskipun program asuransi sosial untuk Pegawai Negeri telah
diberikan sejak jaman penjajahan, tetapi hanya terbatas pada program
pensiun; sedangkan untuk buruh dan karyawan swasta yang
merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja, praktis baru mulai
sejak tahun 1978. Ketinggalan dari negara-negara lain dalam
penyelenggaraan program-program ini disebabkan karena berbagai
sebab dan keadaan (Kertonegoro, 1982 : 18).
Mencermati secara seksama tujuan pembentukan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, salah satu poin penting yang tertulis di dalamnya adalah untuk
mewujudkan kesejahterakan rakyat. Dipertegas dalam Pasal 34
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
26
bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dengan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu
sesuai martabat kemanusiaan. Bentuk tanggung jawab negara antara
lain dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang
layak bagi masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan tugas dan tanggung jawab
tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2004 Pemerintah dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Landasan
pemikiran undang-undang ini selain untuk memenuhi tugas konstitusi,
juga melihat realita bahwa sampai sekarang, cakupan kepesertaan,
jenis jaminan serta kualitas santunan jaminan sosial yang sudah dapat
dinikmati oleh rakyat masih sangat terbatas. Kelompok tenaga kerja
yang bekerja di sektor informal serta masyarakat kurang mampu belum
tercakup dalam program jaminan sosial. Dengan lahirnya undangundang ini, masyarakat berharap bahwa kebutuhan untuk mendapatkan
jaminan sosial khususnya jaminan hari tua bagi masyarakat yang
berpenghasilan relatif kecil kelak bisa terpenuhi.
Jauh sebelum lahirnya undang-undang ini, secara parsial
telah diundangkan sejumlah peraturan mengenai jaminan sosial namun
daya berlakunya terbatas. Artinya ketentuan mengenai jaminan sosial
tersebut hanya berlaku bagi mereka yang berkaitan langsung dengan
ketentuan yang dimaksud, yaitu untuk Pegawai Negeri Sipil berlaku
program Asuransi Kesehatan (ASKES) serta Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), untuk anggota ABRI
(TNI/POLRI) berlaku Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ASABRI) dan untuk tenaga kerja swasta berlaku Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), kepesertaannya pada tahun 2007
belum mencapai 20 % (dua puluh persen) penduduk Indonesia, dengan
jenis jaminan sosial yang tidak lengkap (Direktorat Pengupahan dan
Jaminan Sosial tenaga Kerja Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Depnakertrans RI, 2007 : 11).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk meningkatkan cakupan
kepesertaan, memperluas lingkup jaminan sosial dan meningkatkan
kualitas/besaran santunan yang dapat dinikmati rakyat. Undangundang ini juga dimaksud untuk membangun sistem jaminan sosial
yang lebih berkeadilan sosial. Selain itu, undang-undang ini juga
sekaligus dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan pelaksanaan
sistem jaminan sosial yang telah ada, baik dari aspek kelembagaan
maupun prinsip-prinsip yang selayaknya diterapkan dalam
penyelenggaraan seluruh sistem jaminan sosial di Indonesia.
Prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional sudah tentu
tidak terlepas dari prinsip-prinsip universal yang telah
diimplementasikan di banyak negara dan telah berhasil memberikan
perlindungan sosial bagi rakyatnya, yaitu prinsip kegotong-royongan
atau solidaritas, kepesertaan bersifat wajib, nirlaba, dana amanat,
keberhati-hatian dan portabilitas (Direktorat Pengupahan dan Jaminan
Sosial tenaga Kerja Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Depnakertrans RI, 2007 : 12).
Manfaat yang akan diberikan dalam penyelenggaraan
jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional lebih banyak jika
dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta Jaminan
Kematian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja tidak memberikan manfaat Jaminan Pensiun bagi
pekerja/buruh.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, cakupan kepesertaan
diharapkan akan meliputi seluruh masyarakat, termasuk tenaga kerja
baik yang bekerja di sektor formal maupun yang bekerja di sektor
informal. Khusus bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor informal
atau TK LHK, ada beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang
mengatur kepesertaannya yaitu Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36 dan
Pasal 44. Jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal dapat
dilakukan melalui badan penyelenggara yang sudah ada atau
membentuk badan penyelenggara baru. Namun demikian,
penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat
dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Sedangkan
bagi masyarakat yang tidak mampu, merupakan tanggung jawab
pemerintah untuk menanggungnya baik melalui badan yang ada atau
membentuk badan tersendiri melalui mekanisme bantuan seluruh atau
sebagian.
Badan penyelenggara yang telah ada, yaitu PT. Askes
(Persero), PT. Jamsostek (Persero), PT. Asabri (Persero) serta PT.
Taspen (Persero), tetap berjalan seperti biasa dan secara bertahap
menyesuaikan dengan badan yang baru. Pemerintah mengatur tahapan
cakupan kepesertaan dan jenis jaminan sosial demikian pula program
bagi penerima bantuan iuran dilaksanakan secara bertahap, diawali
dengan Jaminan Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional juga mengamanatkan untuk membuat
peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah bagi peserta
jaminan sosial tenaga kerja di sektor informal. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa ketentuan yaitu di dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 34
ayat (2) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 46 ayat (3)
dan ayat (4). Namun demikian, sampai sistem jaminan sosial nasional
diundangkan, belum ada rumusan Peraturan Pemerintah yang dibuat,
khususnya menyangkut tenaga kerja di sektor informal atau TK LHK.
Pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah diharapkan dapat memuat
ketentuan yang lebih aplikatif seperti besarnya iuran, program yang
ditawarkan, pentahapan peserta, manfaat yang diberikan sampai dengan
badan penyelenggara bagi jaminan sosial tenaga kerja di sektor informal.
Tinjauan tentang Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)
a. Kepastian
Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1985 :
716) menerangkan, kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tentu,
sudah tetap, tidak boleh tidak, sehingga kepastian berarti ketentuan,
ketetapan.
b. Hukum
Banyak sarjana hukum yang mendefinisikan hukum sebagai
himpunan peraturan-peraturan hukum konkrit yang mengatur kegiatan
kehidupan manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya
(Mertokusumo, 2004 : 14). Pandangan ini sebenarnya dilandasi oleh
paradigma teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen
dan John Austin. Dalam paradigma teori hukum ini, antara lain
disebutkan bahwa tiada hukum di luar undang-undang dan hukum
adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan (Handoyo, 2008 : 2). Pandangan ini tidak
sepenuhnya benar karena hukum bukan hanya berupa peraturanperaturan tertulis tetapi juga dapat berupa peraturan yang tidak tertulis
seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.
John Chipman Gray, sebagaimana dikutip oleh Ali (2009 :
399) mengemukakan bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada
berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, di mana beberapa di
antaranya sama sekali tidak bermakna, sedang pada sebagian definisi
lain, kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Menurut
Gray, ada tiga teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat,
yang mempunyai potensi yang besar untuk dapat diterima
kebenarannya dan layak untuk dibahas. Ketiga teori tersebut menolak
anggapan bahwa pengadilan adalah “the author” dari hukum,
melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengekspresikan
hukum.
Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai
‘the commands of sovereign’ (perintah-perintah dari pemegang
kedaulatan). Teori ini adalah pandangan dari John Austin. Menurut
Austin,
“every positive law, obtaining in any community, is a creator of the
Sovereign or State; having been established immediately by the
monarch or supreme body, as exercising legislative or judicial
functions; or having been established immediately by a subject
individual or body, as exercising rights or powers of direct or judicial
legislation, which the monarch or supreme body has expressly or
tacitly conferred.”
Pandangan positivis John Austin memang hanya mengakui
hukum positif sebagai satu-satunya hukum, yang dapat ditemukan
pada setiap komunitas manapun dan dibuat oleh para pemegang
kedaulatan atau negara (Ali, 2009 : 399-400).
Teori definisi hukum yang kedua menurut Gray (dalam Ali,
2009 : 400), adalah “Theory on the nature of law is what the courts, in
deciding cases, are in truth, applying what has previously existed in
the common consciousness of the people.” Teori ini memandang sifat
hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan, merupakan suatu
kebenaran, yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada
sebelumnya. Teori ini adalah teori yang dianut oleh von Savigny, yang
pada bagian awal karyanya yang berjudul “the system des heutigen
romischen Rechts”, Savigny mengidentikkan hukum adalah
“volksrecht” (hukum rakyat) sebagai perwujudan dari “volksgeist”
(jiwa rakyat) yang merupakan “kesadaran umum rakyat” dan
merupakan “intuisi hidup” dari rakyat.
Teori pendefinisian hukum ketiga menurut Gray dalam
Achmad Ali (2009 : 401) adalah bahwa hukum bukan merupakan
perintah-perintah pemegang kedaulatan atau negara, juga bukan yang
berwujud “volksrecht” yang merupakan ekspresi dari “the common
consciousness of the people” (kesadaran umum rakyat), melainkan
teori ketiga ini berpandangan bahwa “the law is the judges rule”.
Pandangan yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan
oleh hakim ini, merupakan pandangan kaum realitas Amerika Serikat.
Sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat tentang definisi
hukum, masing-masing ahli hukum mempunyai pandangan dan
pendapat sendiri tentang pengertian hukum. Secara umum, hukum
dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan yang dibuat oleh yang
berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta
mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi
mereka yang melanggar (Soeroso, 2002 : 38).
c. Kepastian Hukum
Radbuch sebagaimana dikutip oleh Riswandi (2005 : 167)
mengemukakan adanya tiga cita (idée) dalam hukum yaitu keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukum
selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum
selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut
terutama adanya peraturan hukum.
Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu
peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh
pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar
hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap
pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga
(Suseno, 1988 : 79).
Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya
selalu dikaitkan dengan hukum. Mertokusumo (1999 : 145)
menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang
akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu.
Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan
tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan
dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan
kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan
pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya
bertugas menyuarakan isi undang-undang (Manullang, 2007 : 92-93).
Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya De l’esprit des lois
(The Spirit of Laws) pada tahun 1748, merupakan reaksi terhadap
kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat
menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata
menjadi pelayan monarki (Utrecht dan Djindang, 1989 : 388).
Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, Cesare
Beccaria, menulis buku berjudul De deliti e delle pene, yang
menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana.
Baginya, seorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan
oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu, eksekutif dapat
menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar
apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasannya ini
kemudian dikenal sebagai azas nullum crimen sine lege, yang pada
tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara
terhadap kesewenangan negara (Boot dalam Manullang, 2007 : 93).
Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum,
memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum di sini selalu
mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara.
Sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu
berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah
masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu,
aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak
terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di
luar negara (Manullang, 2007 : 94).
Dalam diskursus orisinalnya, pada masa Yunani kuno,
perdebatan mengenai peran negara dan relasinya dengan hukum, dalam
melindungi warga negara merupakan salah satu topik utamanya
(Suseno, 2003 : 79). Perlindungan terhadap warga negara memang
terletak pada negara, jika negara itu mengakui adanya konsep
Rechtstaat. Dalam konsep ini, suatu negara dianggap menganut prinsip
Rechtstaat, apabila dalam penyelenggaraan negara itu dilakukan
menurut hukum, yang dituangkan dalam konstitusi (Azhary dalam
Manullang, 2007 : 94). Apabila ada sekelompok pihak di luar negara
yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi digunakan secara
sewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab
untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, karena negara
adalah subjek yang mendapat perintah dari konstitusi dan hukum untuk
melaksanakan kepentingan umum menurut hukum yang baik. Dengan
adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan
perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab
itu nilai kepastian yang berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang
pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga
negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga
hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk
menjalankannya. Di sinilah letak relasi antara persoalan kepastian
hukum dengan peranan negara terlihat (Manullang, 2007 : 95).
Proses Peninjauan Kembali (skripsi dan tesis)
Atas suatu putusan yang telah berkekuatan tetap, upaya hukum
peninjauan kembali dapat diajukan satu kali ke Mahkamah Agung. Upaya
hukum peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum. Permintaan peninjauan kembali ini
adalah hak yang diberikan pada terpidana atau ahli warisnya. Permintaan
pemeriksaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangkawaktu. Peninjauan kembali dilakukan secara tertulis dengan alasan-alasan
sebagai berikut:
1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat
bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih
berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas
dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat
diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang
lebih ringan.
2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu
telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan
putusan yang dinyatakan telah bertentangan satu dengan yang lain.
3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan
hakim, atau sesuatu kekeliruan yang nyata.46
Permintaan pemeriksaan peninjauan kembali diajukan kepada
panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat
pertama. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang berbeda dengan dihadiri
pemohon dan jaksa dapat menyampaikan pendapatnya. Terakhir, atas
pemeriksaan peninjauan kembali dibuat berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera. Dalam
prakteknya dewasa ini, kehadiran pemohon in-person menjadi kewajiban.
Apabila pemohon sendiri tidak hadir dan menandatangani berita acara itu,
maka MA cenderung untuk menyatakan permohonan peninjauan kembali
itu tidak dapat diterima. Tingkat pemeriksaan di pengadilan wajib
didukung oleh alat-alat bukti yang sah mengenai tindak pidana yang
disangkakan, sehingga tidak memerlukan proses peninjauan kembali
secara berulang-ulang dengan dalih untuk mencapai keadilanMahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang
berwenang untuk memutus permohonan PK. Berita Acara Pendapat dari
Pengadilan Negeri yang diperoleh dari pemeriksaan pendahuluan PK tidak
selalu menjadi pertimbangan hakim MA dalam memutus perkara. Pada
saat memeriksa permohonan PK, majelis hakim MA terdiri dari minimal
tiga orang hakim agung. Putusan dibacakan dan ditandatangani oleh hakim
agung yang melakukan pemeriksaan permohonan PK. Putusan PK oleh
Mahkamah Agung dapat berupa:
(1) permintaan dinyatakan tidak dapat diterima, (2) menolak permintaan
Peninjauan Kembali, atau (3) menerima Peninjauan Kembali.
Prinsip Umum Peninjauan Kembali (skripsi dan tesis)
1) Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang berbunyi
“Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh
melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”
29
Mahkamah Agung tidak diperkenankan menjatuhkan putusan yang
hukuman pidananya melebihi putusan pengadilan negeri. Prinsip ini
sesuai dengan tujuan diadakannya upaya peninjauan kembali yaitu
untuk memenuhi hak pemohon untuk mencari keadilan. Dengan upaya
peninjauan kembali, terpidana diberikan kesempatan untuk membela
kepentingannya agar terbebas dari ketidakbenaran penegakan hukum.43
2) PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi.
Secara normatif undang-undang mengatur bahwa PK tidak
menangguhkan atau menghentikan eksekasi (pelaksanaan putusan).
Objek permohonan upaya hukum PK adalah suatu putusan yang
berkekuatan hukum tetap (BHT). Hal ini berarti bahwa saat putusan
BHT, terdakwa telah berubah status hukumnya menjadi terpidana.
Putusan pengadilan yang BHT demikian tidak terpengaruh dengan
proses PK yang diajukan sehingga tetap dilaksanakan.44
3) PK dapat dilakukan lebih dari satu kali.
Dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, disebutkan bahwa PK terhadap
suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan satu kali.
Pada tahun 2013 Antasari Azhar mengajukan uji materi Pasal
268 ayat 3 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi
ke MK dilakukan untuk menilai apakah suatu Pasal dan
undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945). Antasari yang merupakan terpidana 18tahun dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain merasa
dirinya belum mendapat keadilan dengan upaya PK yang
pernah ia lakukan. Dalam persidangan uji materi tersebut
terdapat perdebatan mengenai keadilan dan kepastian
hukum.Apabila PK dapat dilakukan berkali-kali maka
kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan.Yusril Ihza
Mahendra yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji
materi di MK menerangkan bahwa PK berkali-kali adalah
dalam rangka mencari keadilan materil. Pada 6 Maret 2014
MK memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar
yakni PK dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan ini
mendapat respon kurang baik dari Mahfud MD yang
merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud
berpendapat bahwa putusan MK terkait PK berkali-kali
menimbulkan kepastian hukum seseorang menggantung.45
Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUUXI/2013 yang mengabulkan seluruhnya permohonan Antasari Azhar
mengenai peninjauan kembali maka setiap terpidana berhak
mengajukan peninjauan kembali lebih dari sekali dengan ketentuan
adanya novum baru berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
Pengertian Peninjauan Kembali (skripsi dan tesis)
Peninjauan Kembali menurut KUHAP adalah upaya hukum yang
dapat ditempuh oleh terpidana/orang yang dijatuhi hukuman dalam suatu
kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.
Upaya ini dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, dimana upaya hukum biasa tidak memungkin lagi untuk dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi
kepentingan umum dan peninjauan kembali. Peninjauan Kembali (PK)
atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah Herziening adalah suatu
upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana, untuk melakukan
peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde). Hal ini sesuai
dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada intinya menyebutkan
bahwa PK dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. PK dapat dimintakan/diajukan kepada
Mahkamah Agung (MA). PK baru bisa dimintakan/diajukan ke MA
setelah semua upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi telah tertutup
untuk dilakukan. PK dapat dimintakan/diajukan terhadap semua putusan
pengadilan, baik Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) maupun
Mahkamah Agung (MA), dengan persyaratan bahwa putusan instansi
pengadilan sebagaimana tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
Putusan PN dapat dimintakan/diajukan PK dengan syarat bahwa
putusan PN tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah
tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan banding ke PT. Demikian
pula putusan PT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah
tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan kasasi ke MA. Putusan MA
dapat diajukan PK, setelah putusan MA tersebut telah mempunyai
26
kekuatan hukum tetap. Mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah
dibacakan putusan pengadilan (vonis) terhadap terdakwa di depan sidang
terbuka untuk umum, dan ditandai pula dengan telah diberitahukannya
secara sah putusan pengadilan tersebut kepada terdakwa dalam tenggang
waktu 180 hari, maka sejak saat itu terbuka jalan untuk
meminta/mengajukan PK baik terhadap putusan PN, PT maupun MA.
Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XVIII, peninjauan
kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem
peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian
dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, tingkat
banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung.
Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya
terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak
yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung
bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan
terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap atau incrah,
apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau
kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru
yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.
Dalam negara hukum yang demokratis, secara teoritik dan
konseptual di dalam penegakkan hukum (law enforcement) terdapat hal
yang dapat kita sebut “area of no enforcement”, dimana kekuasaan negara
27
dibatasi secara tegas dan pasti agar tidak melanggar berlakunya asas
praduga tak bersalah (Presumtion of inocence) dalam hukum pidana.
Semua tindakan negara harus berdasarkan tatanan hukum yang telah
ditetapkan lebih dulu. Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan
berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law),
yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang sah dan tertulis.41 Tindakan menegakkan
kepentingan hukum dalam rangka menjaga ketertiban umum melalui
proses penegakkan hukum pidana, negara berbuat dan bertindak. Dalam
proses itu tindakan negara dapat menyalahi tatanan hukum, menimbulkan
terampasnya hak-hak dan keadilan, kondisi akibat itu tidak dapat lagi
dipulihkan dengan upaya hukum biasa melainkan dengan upaya hukum
luar biasa, disinilah letak arti pentingnya upaya Peninjauan Kembali.
Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu bentuk upaya
hukum luar biasa. Luar biasa yang dimaksud dalam hal ini karena upaya
hukum tersebut diajukan untuk melawan suatu putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
42 Adapun dasar
dibentuknya lembaga PK dalam perkara pidana berpijak pada ketentuan
yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa :
“Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana
atau ahli warisnya yang mengajukan permintaan peninjauan kembali
kepada Mahkamah Agung”. Serta di dalam ketentuan Pasal 268 (3)
ditentukan bahwa Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak
menangguhkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut
dan hanya dapat dilakukan satu kali.
Landasan filosofis yang terkandung dalam upaya hukum luar biasa
PK ini ialah untuk memberikan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang
berkepentingan, dengan jalan membuka kembali perkara yang telah
diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan
kembali perkara pidana merupakan upaya pengembalian keadilan dan hakhak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, bentuk
pertanggungjawaban negara pada terpidana, dan sebagai wujud penebusan
dosa negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telah merampas
keadilan dan hak-haknya secara tidak sah atau negara telah melaukan
kesalahan besar atau dosa terhadap warga negaranya yang semestinya
harus dilindunginya.
Pengertian Hukum Acara Pidana (skripsi dan tesis)
Hukum acara pidana di dalam hukum pidana adalah hukum yang mengatur
berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum
formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Secara umum, hukum acara pidana dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara
aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut
menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum. Beberapa
pakar hukum mempunyai definisi tersendiri mengenai hukum acara pidana
seperti:
a. Menurut R. Soesilo, hukum acara pidana adalah hukum yang
mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau
menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga dapat memperoleh
keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus
dilaksanakan.
b. Menurut Pramadyaa Puspa, hukum acara pidana adalah ketentuanketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum
pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik, seandainya
terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus
menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar
hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pealnggaran hukum
pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana
jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka
pengadilan.
c. Menurut Soesilo Yuwono, hukum acara pidana ialah ketentuanketentuan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban dari
mereka yang tersangkut dalam proses pidana serta tata cara dari suatu
proses pidanadengan tujuan memberikan sebuah pedoman dalam
usaha mencapai kebenaran dan keadilan bila terjadi tindak pidana
pemerkosaan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang
bersifat materiil.
d. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum acara pidana adalah suatu
peraturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang
mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya suatu hukum
materil. Hukum pidana formil sendirimemproses suatu proses huku
menghukum seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana
(makanya disebut sebagai Hukum Acara Pidana).35
Menurut penulis hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan atau aturan
hukum yang mengatur bagaimana tata cara aparat penegak hukum dalam
melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana.
Landasan Filosofis KUHAP adalah berdasarkan Pancasila terutama yang
berhubungan erat dengan Ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan landasan
sila Ketuhanan, KUHAP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum
Wewenang Mahkamah Konstitusi (skripsi dan tesis)
Pada era orde baru banyak peraturan perundang-undangan yang tidak
sesuai dengan konstitusi yang mana pembentukan undang-undang pada saat itu dibuat sendiri oleh Presiden dan DPR hanya menyetujui dan tidak memberikan koreksi atas undang-undang yang dibuat oleh Presiden. Sejak Agustus 2003 hingga pada saat ini Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi
dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan
keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah
Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati
dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan
bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada,
Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi
selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan
bermasyarakat.
Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi penyimpangan yang
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri seperti kejahatan yang makin lama makin marak dan masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum jika berurusan dengan aparat penegak hukum. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang dapat digunakan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu yang tersurat jelas dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa :
Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.
Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 wewenang Mahkamah Konstitusi juga diatur dengan jelas pada Pasal
10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang isinya:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Dengan demikian jika saat ini undang-undang dirasa tidak dapat
memenuhi rasa keadilan dan keastian hukum maka melalui wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dapat mengkaji
apakah suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau
tidak. Wewenang Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 29 yang berbunyi:
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk;
a. Menuji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewengan lembaga lembaga negara yang
kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. Kewenangan lain yang diberikan undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah
Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat bahwa Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum
berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya atau perbuatan tercela, dan /batau tidak lagi memenuhi syarat
Presiden dan /atau Wakil Presiden.
3. Susunan kekuasaan dan hukum acara Majkamah
Konsitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undangundang.
4. Organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Konstitusi berada di
bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi
Pengertian Kepastian Hukum dan Keadilan (skripsi dan tesis)
Hukum memiliki beberapa nilai yang menjadi pegangan dalam
penerapannya, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hukum tanpa kepastian akan
kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai
pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan
salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan
kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu
sendiri.
Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu
harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak
mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa
perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak
timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan
substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau
kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang
akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan
kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah
adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa,
dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak.
Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan
lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan
kehilangan sesuatu hak tertentu.
Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian
dalam melakukan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat.
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa
hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
Kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas
pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum”. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum
adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum
dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.8
Oleh karena
itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat
penting pula bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan
hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang
relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu
dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturanperaturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.9 Hal tersebut sangat penting,
oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi
wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim
yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
Dalam menegakkan hukum ada tiga nilai yang harus diperhatikan, yaitu
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga nilai tersebut harus ada
kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional
seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak paham
apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu
menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum
akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.
Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,
sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya
dapat dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux”
yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat
menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan
hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam
artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam
artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk
kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya
subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan
secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.
Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penerimaan yang baik dan
jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.
Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya
dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum
mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak, tapi
sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan
memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.12
Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak
dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan
hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tujuan
hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan
yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingankepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin
yang menjadi bagiannya. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan
ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultan dari
ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara
ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling
penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satusatunya.
Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh
pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam
bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang
setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang
secara proporsional, tatapi juga bias berarti memberi sama banyak kepada
setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.
Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai Grund norm atau
Basic Norm. Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat
dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di
dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi,
terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (technical policy).
Berkaitan dengan tujuan hukum di Indonesia, maka Pancasila dikatakan
sebagai tujuan hukum (rechtsidee) dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Tujuan hukum mengandung prinsip yang
berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan
demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu
dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita
hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.
Tujuan hukum menurut Sudikno di atas, maka perlu untuk dihubungkan
dengan teori cita hukum oleh Gustav Radbruch, dimana ada 3 (tiga) nilai dasar
cita hukum yang seyogyanya menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum di
Indonesia yaitu nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan.
a. Nilai Kepastian
Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan
salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Sehingga
kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan
sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh esuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Montesquieu
memberikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai asas nullum crimen
sine lege, yang tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap
warga Negara terhadap kesewenangan negara.
b. Nilai Kemanfaatan
Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat
mengharapkan manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka
pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau
kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan
hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
Proses peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu
kali ditujukan untuk penegakkan keadilan, serta untuk melindungi
kepentingan umum atau kepentingan Negara dalam proses
penyelesaian perkara pidana. Kepentingan itu sendiri adalah
tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk
dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang
dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.
Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Negara harus ditujukan
kepada pelayanan umum dengan memperhatikan dan melindungi
kepentingan orang banyak (kepentingan umum).
Amar putusan yaitu pemidanaan, bukan diberikan kepada negara
tetapi terpidana sebagai orang atau subyek hukum, sesuai ketentuan
Peninjauan Kembali, maka hanya terpidana saja yang berhak mengajukan
Peninjauan Kembali, dan ahli waris dalam penyebutan tidaklah berdiri sendiri tetapi demi hukum mewakili terpidana.
Upaya hukum luar biasa tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan
formalitas untuk pengajuan upaya hukum luar biasa, seperti PK, karena
sangat dimungkinkan adanya novum yang substansial baru ditemukan yang
pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Hal ini yang didambakan
para pencari keadilan (justiciabelen) sangat mendambakan perkara yang
diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan
memiliki integritas moral tinggi sehingga dapat melahirkan putusan yang
tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural),
tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice, dan social justice
mengingat keadilan itulah menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari
proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, pembatasan
upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali sehingga harus dikaji
dari perspektif kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada
para pihak.
c. Nilai Keadilan
Nilai keadilan dalam peninjauan kembali yang dapat dilakukan
lebih dari satu kali yaitu memberikan kebebasan hak dalam mengajukan
peninjauan kembali dengan alasan adanya novum terkait dengan
perkembangan teknologi dan pengetahuan yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam persidangan maupun PK awal, dan juga benar-benar
merupakan bukti yang memuat fakta baru bukan merupakan perulangan
semata. Sebab PK berulang tersebut dapat juga memperhatikan keadilan
korektif, dimana perlu memperbaiki sesuatu yang salah ketika kesalahan
dilakukan negara melalui putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum
tetap. Keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang
memadai bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak terpidana yang telah
dirampas hak-haknya oleh negara meliputi penangkapan, penyidikan,
penahanan, dan proses persidangan. Oleh karena itu peninjauan kembali
bertujuan untuk mengembalikan hak-hak terpidana, apabila ditemukan
bukti atau keadaan baru dimana dimungkinkan untuk hakim akan
memberikan putusan bebas atau lepas kepada terpidana.
Melihat kepastian hukum dan keadilan, seperti melihat dua sisi
mata uang. Karena keduanya harus ada untuk menciptakan keadaan
damai. Sebuah keadilan tidak dapat dicapai apa bila kepastian tidak
dipenuhi. Disini kedua nilai itu mengalami antinomies, karena
menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan harus
mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil,
tetapi juga harus memberikan manfaat darinya.
Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan
manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana
pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang
kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan.
Membicarakan keadilan tidak semudah yang dibayangkan, karena keadilan
bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disamaratakan
Voluntary Disclosure (skripsi dan tesis)
Voluntary disclosure merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan
untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya secara relevan
sebagai tambahan informasi tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku
(Paramita, 2102). Tersedianya informasi oleh manajemen perusahaan dalam
voluntary disclosure, tingkat pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang
ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau tidak perlu penuh. Dengan
tersedianya informasi oleh manajemen perusahaan dalam pengungkapan sukarela,
tingkat pengungkapan wajib yang ditetapkan dapat diarahkan ketingkat wajar atau
tidak perlu penuh.
Voluntary disclosure dalam manajemen perusahaan bebas memberikan
informasi akuntansi lainnya yang relevan guna dalam mendukung pengambilan
keputusan serta dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis
perusahaan. Perusahaan akan mengungkapkan informasi akuntansi secara
voluntary disclosure (sukarela) apabila manfaat yang diperoleh perusahaan lebih
besar daripada biaya yang telah dikeluarkan. Yuliasti dalam Suta dan Laksito
(2012) mengemukakan perusahaan yang melakukan voluntary disclosure secara
luas akan lebih banyak menarik perhatian para investor. Para investor akan
mengetahui informasi akuntansi lebih banyak mengenai perusahaan tersebut dan
dapat mengambil keputusannya dalam investasi.
Botosan dalam Paramita (2012) menyebutkan untuk mengukur kelengkapan
pengukuran dapat dinyatakan dalam Indeks Kelengkapan Pengungkapan, dimana
perhitungan indeks kelengkapan pengungkapan dilakukan sebagai berikut:
a) Memberikan skor untuk setiap pengungkapan, yaitu skor 1 bagi
pengungkapan informasi sekilas, skor 2 untuk pemberian informasi yang
lebih terinci dan maksimum 3 bagi perusahaan yang memberikan
informasi dengan penjelasan data kuantitatif yang mendukung, untuk
memperoleh skor pengungkapan maksimum.
b) Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan
skor total pengungkapan.
c) Menghitung indeks pengungkapan (IDX) dengan cara membagi skor total
pengungkapan maksimum.
Semakin banyak butir yang diungkapkan suatu perusahaan, akan semakin
banyak pula angka indeks yang diperoleh. Perusahaan dengan angka indeks yang
lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan
pengungkapan secara lebih komprehensif dibandingkan dengan perusahaan yang
angka indeksnya lebih kecil (Paramita, 2012).
Tujuan Disclosure (skripsi dan tesis)
Tujuan disclosure secara umum adalah menyajikan informasi untuk mencapai
tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang
berkepentingan, tujuan lain dari pengungkapan dibagi menjadi 3 (tiga) meliputi
tujuan melindungi, tujuan informatif, tujuan kebutuhan khusus (Suwardjono,
2008:580). Tujuan melindungi disini dimaksudkan melindungi perlakuan
manajemen yang kurang adil dan terbuka. Tujuan informatif artinya menyediakan
informasi yang sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu sehingga dapat
membantu keefektifan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan
kebutuhan khusus merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan
tujuan informatif, artinya apa yang harus diungkapkan dan dibatasi dengan
maanfaat bagi pemakai dan informasi tertentu harus dilaporkan kepada badan
pengawas berdasarkan peraturan.
Terdapat tiga konsep disclosure yang meliputi: cukup (adequate) yaitu
pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar tidak menyesatkan dalam
pengambilan keputusan, wajar (fair) yaitu pengungkapan yang mendapatkan
perlakuan atau perlakuan yang sama kepada semua pihak pemakai laporan
keuangan dalam membutuhkan informasi perusahaan, danlengkap (full) yaitu
menuntut penyajian secara penuh dan lengkap mengenai informasi berkaitan
dengan pengambilan keputusan yang terarah (Ghozali dan Chariri, 2014:408).
Perusahaan yang menghasilkan dan memiliki laba akan melakukan disclosure
secara luas untuk meyakinkan investor dan kreditor bahwa kinerja dan manajemen
keuangan perusahaan tersebut dalam posisi yang baik sehingga operasi
perusahaan dapat berjalan dengan baik. Keputusan mengenai apa yang akan
diungkapkan harus berdasar tujuan dari laporan keuangan. Misalnya pada investor
yang membandingkan risiko dari kedua perusahaan kemudian menyimpulkan
bahwa perusahaan yang satu tingkat resikonya lebih rendah atau lebih tinggi dari
perusahaan lainnya.
Pihak yang Membutuhkan Disclosure (skripsi dan tesis)
Pengungkapan laporan keuangan diungkapkan kepada pihak yang
membutuhkan terutama bagi investor dan kreditor, selain itu pihak lainnya seperti
pegawai, pemerintah, konsumen, dan masyarakat umum dalam mengambil
keputusan. Salah satu titik berat dari pengungkapan adalah kurangnya
pengetahuan investor dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh pihak lain
atau pihak diluar investor. Sedangkan di negara lain khusunya di Eropa,
pengungkapan tentang informasi laporan keuangan ditujukan kepada pihak yang
lebih luas seperti pegawai perusahaan dan pemerintah (Ghozali dan Chariri,
2014:409-410).
Pengertian Disclosure (skripsi dan tesis)
Disclosure (pengungkapan) merupakan pengeluaran informasi yang disajikan
tidak disembunyikan atau tidak ditutupi. Ghozali dan Chariri (2014:407)
berpendapat bahwa disclosure adalah tidak menutupi atau tidak menyembunyikan,
apabila dikaitkan dengan laporan keuangan disclosure merupakan penyajian
informasi laporan keuangan mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha perusahaan
yang bermanfaat serta harus lengkap dan jelas agar dapat membantu dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
Suwardjono (2008:579) menyebutkan bahwa disclosure dimaknai sebagai
penyedia informasi yang disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal.
Disclousure dibagi menjadi dua, yakni mandatory disclosure (pengungkapan
wajib) dan voluntary disclosure (pengungkapan sukarela). Mandatory disclosure
adalah pengungkapan minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Paramita,
2012). Bagi perusahaan yang telah go public yang telah terdaftar di BEI wajib
mengungkapkan laporan keuangan tahunan (annual report) secara berkala.
Mandatory disclosure merupakan pengungkapan informasi yang wajib
dilakukan perusahaan sesuai standar akuntansi yang berlaku, informasi yang
dimaksud meliputi informasi dalam laporan keuangan. Mandatory disclosure
akan memaksa perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai
perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak bersedia melakukan pengungkapan
sukarela. Di Indonesia mandatory disclosure telah diatur oleh IAI dan Bapepam.
Suwardjono (2008:583) menyatakan bahwa voluntary disclosure merupakan
pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar pengungkapan wajib yang telah
berstandar akuntansi atau peraturan oleh badan pengawas.
Kebutuhan Lemak Perhari (skripsi dan tesis)
Kebutuhan lemak menurut WHO (1990) menganjurkan
konsumsi lemak sebanyak 20-30% kebutuhan energi total dianggap
baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam
lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin larut
lemak. Jenis lemak yang dikonsumsi sehari, dianjurkan paling
banyak 8% dari kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh dan
3-7% dari lemak tidak jenuh ganda. Sedangkan konsumsi kolesterol
yang dianjurkan adalah ≤300 mg sehari.
Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang
berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan
kredit. Sedangkan tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan posisi
keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Hery, 2015:3).
Sedangkan Prastowo (2011:5) berpendapat bahwa tujuan dari laporan
keuangan adalahuntuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,
kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Fungsi Lemak (skripsi dan tesis)
1) Sumber Energi
Lemak dan minyak merupakan sumber energi paling padat, yang
menghasilkan 9 kilo kalori untuk setiap gram, yaitu 2 ½ kali besar
energi yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah
yang sama.
2) Sumber Asam Lemak Esensial
Lemak merupakan sumber asam lemak esensial linoleat dan
linolenat.
3) Alat Angkut Vitamin Larut Lemak
Lemak mengandung vitamin larut lemak tertentu. Lemak susu
dan lemak ikan laut tertentu mengandung vitamin A dan D dalam
jumlah berarti. Hampir semua minyak nabati merupakan sumber
vitamin E. Minyak kelapa sawit mengandung banyak karotenoid
(provitamin A). Lemak membantu transportasi dan absorbsi vitamin
lemak yaitu A, D, E, K.
4) Menghemat Protein
Lemak menghemat penggunaan protein untuk sintesis protein
sehingga protein tidak digunakan sebagai sumber energi.
5) Memberi Rasa Kenyang dan Kelezatan
Lemak memperlambat sekresi asam lambung dan
memperlambat pengosongan lambung sehingga lemak memberi rasa
kenyang lebih lama. Selain itu lemak memberi tekstur yang disukai
dan memberi kelezatan khusus pada makanan.
6) Sebagai Pelumas
Lemak merupakan pelumas dan membantu pengeluaran sisa
pencernaan.
8
7) Memelihara Suhu Tubuh
Lapisan lemak di bawah kulit mengisolasi tubuh dan mencegah
kehilangan panas tubuh secara cepat.
8) Pelindung Organ Tubuh
Lapisan lemak yang mengandung organ-organ tubuh seperti
jantung, hati, dan ginjal membantu menahan organ-organ tersebut
tetap berada di tempatnya dan melindunginya terhadap benturan dan
bahaya lain.
9) Membangun Jaringan Tubuh
Sebagian lemak masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk ikut serta
dalam membangun jaringan tubuh. Lemak menjadi bagian esensial
dari struktur sel tersebu
Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Laporan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat
dipisahkah dari perusahaan. Hery (2015:3), “laporan keuangan adalah hasil proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data
keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Kasmir (2012:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan
kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.
Yadiati (2007:52), “laporan keuagan adalah informasi keuangan yang
disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak
internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha
yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen
kepada pihak-pihak yang membutuhkannya”
Tipe Industri (skripsi dan tesis)
Tipe industri adalah karateristik yang dimiliki oleh perusahaan yang
berkaitan dengan bidang usaha, risiko usaha, karyawan yang dimiliki dan
lingkungan perusahaan (Hasibuan, 2001). Robert (1992) dalam Hackstone dan
Milne (1996); dalam Khadifa (2014) menyatakan terdapat 2 tipe industri yaitu
industri high profile dan industri low profile. Perusahaan yang termasuk dalam
tipe industri high profile adalah perusahaan yang mempunyai tingkat sensivitas
yang tinggi terhadap lingkungan (consumer visibility), tingkat risiko politik yang
tinggi atau tingkat kompetisi yang kuat (Robert, 1992 dalam Utomo, 2000; dalam
Purwanto, 2011). Keadaan tersebut membuat perusahaan menjadi lebih
mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas karena aktivitas operasinya memiliki
potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya
lebih sensitif terhadap tipe industri ini karena kelalaian perusahaan dalam
pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal
bagi masyarakat. Perusahaan yang termasuk industri ini adalah perusahaan
perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan,
agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan
komunikasi, energi (listrik), engineering, kesehatan, serta transportasi dan
pariwisata.
Sedangkan perusahaan low profile memiliki tingkat consumer visibility,
tingkat risiko politik, dan tingkat kompetisi yang rendah, sehingga tidak terlalu
mendapat sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya
meskipun dalam melakukan aktivitasnya tersebut perusahaan melakukan
kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil produksinya. Perusahaan low
profile lebih ditoleransi oleh masyarakat luas disaat perusahaan melakukan
kesalahan. Perusahaan yang termasuk industri ini adalah perusahaan bangunan,
keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, properti, retailer, tekstil dan
produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga.
Industri high profile diyakini melakukan pengungkapan
pertanggungjawaban sosial yang lebih banyak daripada industri low profile karena
industri high profile lebih banyak disorot dan diawasi oleh stakeholder-nya
khususnya pemerintah. Berdasarkan dengan teori legitimasi, perusahaan
melakukan hal tersebut untuk melegitimasi kegiatan operasinya dan menurunkan
tekanan dari para aktivis sosial dan lingkungan.
Pengertian Lemak (skripsi dan tesis)
Lemak merujuk pada sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen meliputi asam lemak, sterol, vitamin larut lemak (A, D, E, K), monogliserida, digliserida, fosfolipid, dan glikolipid (Susilowati dan Kuspriyanto, 2016). Lemak merupakan sumber energi yang dipadatkan. Lemak dan minyak terdiri atas gabungan gliserol dan asam lemak
Leverage (skripsi dan tesis)
Leverage timbul jika perusahaan dalam membiayai kegiatan
operasionalnya menggunakan dana pinjaman atau dana yang mempunyai beban
tetap seperti beban bunga. Tujuan perusahaan mengambil kebijakan leverage
yaitu dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan dari pemilik
perusahaan itu sendiri. Brigham dan Houston dalam Cahya (2010); dalam
Chuzairi (2013) membagi leverage menjadi 2 tingkat yaitu operating leverage dan
financial leverage. Operating leverage adalah tingkat sampai sejauh mana biayabiaya tetap digunakan di dalam operasi sebuah perusahaan. Operating leverage
juga dapat diartikan sebagai penggunaan dana dengan biaya tetap dengan harapan
pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut dapat menutup biaya
tetap dan biaya variabel. Sedangkan financial leverage adalah tingkat sampai
sejauh mana sekuritas dengan laba tetap (utang dan saham preferen) yang
digunakan dalam struktur modal sebuah perusahaan.
Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Anggraini (2006) menyatakan bahwa
semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan
perusahaan akan melanggar perjanjian utang sehingga perusahaan akan
melaporkan laba sekarang lebih tinggi dan cenderung mengurangi pengungkapan
tanggung jawab sosial (Meek et al., 1995 dalam Ismurniati, 2010; dalam Wijaya,
2012). Dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi memiliki biaya keagenan tinggi sehingga perusahaan akan mengurangi
biaya berkaitan dengan pengungkapan CSR agar tidak menjadi sorotan dari para
debtholders. Namun dalam praktiknya, kecenderungan yang terjadi adalah
manajemen akan berusaha untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial
perusahaan seminimal mungkin untuk menghindari tekanan dari para debtholders
(Belkaoui dan Karpik, 1989 dalam Sembiring, 2005). Debtholders berharap
kepentingannya didahulukan daripada aktivitas sosial perusahaan.
Ukuran perusahaan (skripsi dan tesis)
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang
ditujukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata -rata total penjualan dan rata-rata
total aset (Ferry dan Jones dalam Alichia, 2013; dalam Kurniasih dkk, 2015).
Perusahaan yang skalanya besar cenderung lebih banyak mengungkapkan
tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil.
Sedangkan perusahaan skala lebih kecil akan mengungkapkan informasi
laporannya dengan kualitas lebih rendah dibandingkan perusahaan besar karena
sumber daya dan dana yang diperlukan untuk membuat laporan tahunan cukup
besar.
Menurut Sudarno (2004) dalam Kusumawati (2013), dampak yang
ditimbulkan perusahaan besar lebih luas dan menjadi perhatian banyak pihak
sehingga pertanggungjawaban lingkungan berperan dalam menjaga kepercayaan
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Sebagaimana teori agensi
menyebutkan bahwa dalam suatu perusahaan rentan akan adanya konflik antara
pihak prinsipal dan agen, semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula
resiko terjadinya konflik antara prinsipal dan agen karena banyaknya pihak yang
terlibat dengan bermacam kepentingan.
Kebutuhan Kalium Perhari (skripsi dan tesis)
Kebutuhan harian minimum untuk kalium pada orang dewasa sehat (lebih dari 18 tahun) baik pada pria dan wanita diperkirakan sekitar 2.000 mg/hari (2 g = 50 mmol). Namun, asupan harian yang direkomendasikan untuk menghasilkan efek yang bermanfaat pada hipertensi atau penurunan risiko stroke adalah lebih tinggi-dalam rentang 3.500-4.500 mg/hari (meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran). 9
Karakteristik Perusahaan (skripsi dan tesis)
Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan berbeda-beda
meskipun memiliki jenis usaha yang sama, sehingga berpengaruh pada CSR yang
dilakukan oleh perusahaan. Perbedaan pengungkapan CSR tersebut dikarenakan
karakteristik perusahaan yang berbeda-beda, seperti ukuran perusahaan, leverage,
dan tipe industri.
Fungsi Kalium Bersama natrium (skripsi dan tesis)
kalium memegang peranan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa. Bersama kalsium, kalium berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot. Di dalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologi terutama dalam metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Kalium berperan dalam pertumbuhan sel. Taraf kalium dalam otot berhubungan dengan massa otot dan simpanan glikogen, oleh karena itu bila otot berada dalam pembentukan dibutuhkan kalium dalam jumlah cukup. Tekanan darah normal memerlukan perbandingan antara natrium dan kalium yang sesuai di dalam tubuh
Kepemilikan Asing (skripsi dan tesis)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (8)
bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan
warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh
modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal tersebut maka
disimpulkan bahwa kepemilikan asing merupakan proporsi saham yang dimiliki
oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham
perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak
yang dianggap concern terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
(Simerly dan Li, 2001 dalam Fauzi, 2006; dalam Machmud dan Djakman, 2008;
dalam Maulidra, 2015). Investor asing yang berasal dari negara-negara maju
seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya
concern terhadap isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja,
dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air.
Salah satu bukti bahwa negara Eropa peduli terhadap sosial adalah dibentuknya
European Environmental Agency (EEA) yang berpengaruh dalam pengambilan
keputusan bertemakan lingkungan hidup di Eropa. Dengan demikian, perusahaan
dengan kepemilikan asing telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik,
sehingga investor asing akan menginvestasikan dananya karena keefektifan tata
kelola perusahaan akan mengurangi biaya agensi (Siagian, 2011 dalam Widiana,
2012).
Menurut Susanto (1992) dalam Hasibuan (2001), ada beberapa alasan
mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing harus memberikan
pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki
kepemilikan saham asing sebagai berikut:
1. Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang
akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri.
2. Perusahaan tersebut mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efisien
untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk.
3. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing
dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.
Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan memiliki tekanan
lebih tinggi untuk mengungkapkan dengan terperinci segala aktivitas perusahaan
dengan citra perusahaan agar nilai perusahaan meningkat dan dapat memberikan
eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (sustainable).
Pengertian Kalium (skripsi dan tesis)
Kalium (K) merupakan kation intraseluler utama di dalam sebagian besar jaringan tubuh. Sekitar 95% kalium total dalam tubuh terdapat secara intraseluler dengan konsentrasi 30 kali lipat dari 22 konsentrasi ekstraseluler. Konsentrasi kalium ekstraseluler merupakan penentu penting dalam eksitabilitas neuromuskular. Perbandingan natrium dan kalium di dalam cairan intraseluler adalah 1:10, sedangkan di dalam cairan ekstraseluler 28:1
