Pengertian Biaya Relevan (skripsi dan tesis)

Biaya merupakan unsur utama yang diperhitungkan dalam pemilihan
alternatif. Alternatif dengan biaya yang lebih murah akan dipilih oleh manejer.
Dalam memilih di antara dua alternatif, diperlukan pertimbangan pendapatan dan
biaya relavan.
Menurut Ari Purwanti (2013:259) “Biaya relevan adalah biaya masa
mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan.”
Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya menjadi biaya mendatang,
tetapi biaya tersebut harus berbeda antara satu alternatif dengan lainnya. Jika
biaya mendatang sama untuk satu alternatif, ia tidak mempunyai dampak terhadap
keputusan. Biaya demikian merupakan biaya tidak relevan. Kemampuan untuk
mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan adalah keahlian pengambilan
keputusan yang penting.
Menurut L. M. Samryn (2012:259) “Pengambilan keputusan dengan
menggunakan konsep biaya relevan umumnya digunakan untuk keputusan tingkat
taktis sebagai penjabaran dari keputusan strategis dari manajemen puncak.”
Menurut Ari Purwanti (2013:259) “Salah satu tugas pokok manajer adalah
membuat keputusan berdasarkan informasi akuntansi yang relevan.” Adapun
fungsi utama dari seorang manajer adalah membuat perencanaan mengenai
kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Perencanaan pada dasarnya
adalah pengambilan keputusan, karena perencanaan tersebut dilakukan dengan
cara memilih berbagai alternatif yang ada yang dapat memaksimalkan keuntungan
perusahaan. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat maka manajer
memerlukan informasi yang tepat pula. Jika keputusan tersebut akan
mengakibatkan perubahan pendapatan dan perubahan biaya maka manejer harus
mendapatkan informasi tentang pendapatan dan biaya deferensial untuk
meramalkan pengaruhnya biaya tersebut terhadap laba perusahaan.
Pada keputusan yang hanya mengakibatkan perubahan biaya, maka
keputusan yang paling menguntungkan adalah keputusan yang menghasilkan
biaya yang paling rendah. Untuk mengetahui biaya yang paling rendah dari
berbagai alternatif maka dalam proses pengambilan keputusan adalah
membandingkan biaya dari berbagai alternatif. Masalahnya adalah berapa biaya
relevan yang berhubungan dengan suatu alternatif? Relevansi biaya terhadap suatu
keputusan tergantung keadaan atau kondisi saat diambilnya keputusan. Mungkin
suatu jenis biaya merupakan biaya relevan dalam suatu keputusan tetapi tidak
relevan didalam keputusan yang lain. Biaya relevan merupakan semua biaya yang
akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan dan karena itu harus
dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan.
Menurut L.M Samryn (2012:324) Dua kriteria biaya relevan :
1. Diperkirakan akan terjadi pada masa yang datang. Dari sisi
pandang ini biaya relevan merupakan biaya-biaya taksiran.
2. Berbeda di antara berbagai alternatif yang dipertimbangkan. Suatu
biaya dapat dikategorikan sebagai biaya relevan jika sudah menjadi
unsur masuk dalam sebagai item yang diperbandingkan di antara
alternatif yang tersedia.
L. M. Samryn (2012:324) Termasuk dalam biaya relevan adalah biaya
diferensial, biaya tambahan, biaya kesempatan, biaya terhindarkan, dan biaya
yang dapat dikendalikan.
Biaya diferensial menurut L. M. Samryn adalah “Perbedaan atau selisih
biaya antara dua alternatif atau lebih. Misalnya dalam keputusan investasi yang
akan mengurangi biaya tenaga kerja langsung, maka dalam kasus ini biaya tenaga
kerja langsung termasuk dalam biaya diferensial.
Biaya tambahan (incremental cost) menurut L. M. Samryn adalah
“Kenaikan atau tambahan biaya yang akan terjadi karena memilih suatu
alternatif.” Biaya tambahan biasanya terjadi pada alternatif pesanan khusus
dimana suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan dengan adanya
pesanan khusus tersebut.
Pendapatan diferensial menurut Henry Simamora (2012:220) adalah
“Pendapatan antara pendapatan relevan dari beberapa alternatif”. L. M. Samryn
(2012:325) Perbedaan pendapatan umumnya berupa incremental revenue atau
suatu kenaikan atau tambahan pendapatan karena memilih suatu alternatif.
L. M. Samryn (2012:324) mengatakan “Biaya kesempatan (opportunity
cost) yaitu potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan
biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif”
Henry Simamora (2012:222) biaya terhindarkan (avoidable cost) adalah
“Biaya yang dapat dihilangkan (sebagian atau seluruhnya) akibat memilih salah
satu alternatif ketimbang alternatif lain dalam situasi pengambilan keputusan.”
L. M. Samryn (2012:325) untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat
dihindarkan, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Kumpulkan setiap biaya yang berhubungan dengan tiap alternatif
yang sedang dipertimbangkan.
2. Eliminasi biaya-biaya yang merupakan biaya tenggelam
3. Eliminasi biaya-biaya yang tidak berbeda di antara berbagai
alternatif
4. Buat keputusan berdasarkan biaya-biaya yang tersisa. Biaya-biaya
ini akan menjadi biaya diferensial, oleh karena itu relevan
dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan yang akan diambil.
Henry Simamora (2012:222) biaya tak terhindarkan (unavoidable cost)
adalah “Biaya yang terus berlanjut meskipun suatu kegiatan dihentikan.” Biaya
tak terhindarkan meliputi biaya-biaya bersama dari beberapa departemen. Henry
Simamora (2012:222) Semua biaya dianggap terhindarkan, kecuali biaya tertanam
dan biaya masa depan yang tidak berbeda di antara alternatif-alternatif yang
tersedia. Biaya tertanam bukan merupakan biaya relevan karena biaya relevan
tidak memengaruhi biaya di masa yang akan datang, contoh dari biaya tertanam
adalah nilai buku suatu investasi. Nilai buku dari suatu investasi adalah biaya
masa lalu yang akan selalu sama pada setiap alternatif.
Dalam membuat keputusan, manajer membandingkan alternatif-alternatif
yang ada di hadapannya. Setiap alternatif sudah tentu mengandung biaya-biaya
yang perlu dibandingkan dengan biaya-biaya alternatif lainnya. MenurutL. M.
Samryn (2012:325) pengelompokan biaya-biaya sebagai biaya relevan dan biaya
tidak relevan diperlukan oleh manajemen untuk dua alasan :
1. Penggunaan biaya yang tidak relevan yang bercampur dengan
biaya relevan dapat mengaburkan perhatian dan pengambilan
keputusan dari hal-hal yang sebenarnya kritis bagi masalah yang
sedang dihadapi.
2. Hanya sedikit informasi yang tersedia secara terperinci dalam
menyediakan laporan laba-rugi. Dalam laporan laba-rugi
konvensional biaya-biaya dikelompokkan menurut fungsi-funsi
organisasi, bukan menurut tujuan keputusan taktis.

Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerjasama Bisnis (skripsi dan tesis)

 

Pada Umumnya
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Dalam pengertian ini,
hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar
ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem ini kemudian melahirkan prinsip
kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang membuka kesempatan
kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal
berikut ini:
a. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan
sendiri dalam kontrak tentang hokum mana yang berlaku terhadap
interpretasi kontrak tersebut.b. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan
sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang
berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak
tersebut.
c. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing
pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hokum dari para
pihak tersebut.
Kebebasan di atas tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang hanya
meliputi satu wilayah Negara, melainkan berlaku juga dalam perjanjian
yang melintasi batas-batas Negara. Sebagai contoh, dalam perjanjian
ekspor/impor dapat dipilih hukum yang dipakai, bias hukum Negara salah
satu pihak, hukum negara lain di luar para pihak, hukum dari suatu
organisasi internasional, atau hukum lain.
Penyelesaian sengketa dapat dipilih dari berbagai cara penyelesaian
tersedia, baik melalui arbitrase pengadilan, atau cara-cara lain. Bahkan,
untuk suatu cara penyelesaian sengketa dapat dirinci lagi, misalnya
arbitrase yang akan digunakan ditentukan secara pasti di Negara tertentudari lembaga tertentu, mengingat lembaga arbitrase yang ada sekarang
sudah banyak.
Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan antara usaha
kecil dengan usaha menengah dan atau besar untuk lebih memberdayakan
usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan
memantapkan struktur perekonomian nasional. Pembinaan dan
pengembangan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan
secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha
besar terhadap usaha kecil sehingga usaha kecil dapat berkembang menjadi
usaha besar. Pembinaan dan pengembangan itu dapat dilakukan dalam satu
aspek atau lebih aspek, seperti aspek pemasaran, pembinaan, dan
pengembangan sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan
teknologi.
Prinsip yang saling memperkuat merupakan prinsip dalam pelaksanaan
kerjasama usaha, dimana usaha kecil dapat lebih mampu dan mempunyai
keunggulan dalam pengembangan usahanya, yang disebabkan adanya
binaan dari usaha menengah dan atau usaha besar. Prinsip yang saling
menguntungkan merupakan prinsip, dimana antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar di dalam pelaksanaan perjanjian ini
mendatangkan laba atau keuntungan bagi keduanya.76
Perjanjian Kerjasama merupakan Perjanjian campuran, yaitu perjanjian
yang mengandung dua atau lebih ketentuan-ketentuan undang-undang dari
perjanjian bernama. Bentuk perjanjian Kerjasama tentunya tidak dapat
diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan karena
sebenarnya perjanjian ini merupakan perjanjian “Umum” sebagaimana
dimaksudkan di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dengan tidak mengurangi penerapan ketentuan yang diharuskan menurut
sifat perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang.
Penyusunan perjanjian kerjasama cukup sulit karena notaris harus dapat
memilah-milah ketentuan-ketentuan mana saja dari perjanjian bernama
yang akan diterapkan. Di samping itu, Perjanjian Kerjasama harus juga
mengakomodir segala macam “pengaturan” yang bersifat menjaga
keseimbangan hak dan kewajiban para pihak

Pengambilan Keputusan Taktis (skripsi dan tesis)

Mowen (2009:64) mengatakan “Pengambilan keputusan taktis terdiri atas
pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas.”
Menurut pendapat diatas pengambilan keputusan taktis memiliki arti bahwa
keputusan ini merupakan keputusan jangka pendek namun tidak hanya dibuat
untuk mencapai tujuan terbatas tetapi memiliki tujuan jangka panjang.
L. M. Samryn (2012:322) Langkah-langkah keputusan taktis dengan
konsep biaya relevan dapat diurutkan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi dan menetapkan masalah. Misalnya sebuah
perusahaan menghadapi masalah kebutuhan meningkatkan volume
produksi untuk mengatasi permintaan yang meningkat.
2. Mengidentifikasi alternatif-alternatif pemecahan masalah yang
mungkin mengeliminasi alternatif yang secara jelas tidak fleksibel.
3. Mengidentifikasi biaya-biaya dan keuntungan yang berhubungan
dengan alternatif yang fisibel. Mengelompokkan biaya-biaya dan
keuntungan sebagai unsur relevan dan mengeliminasi faktor-faktor
yang tidak relevan dari pertimbangan.
4. Menjumlahkan biaya dan keuntungan yang relevan untuk setiap
alternatif keputusan.
5. Menilai faktor-faktor kualitatif
6. Membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan
keuntungan paling besar.

Perilaku Biaya (skripsi dan tesis)

Dalam upaya peningkatan volume penjualan pemahaman mengenai
bagaimana biaya-biaya berubah sebagai akibat dari perubahan-perubahan aktivitas
bisnis sangatlah bermanfaat bagi manajer, maka manajemen harus mampu
menaksir biaya keluaran yang mungkin akan meningkat, untuk membuat estimasi
seperti itu, manajemen perusahaan perlu mengetahui jenis biaya yang terlibat dan
bagaimana biaya tersebut berperilaku manakala aktivitas berubah.
Menurut Bustami (2009:7) bahwa: “Perilaku biaya dapat diartikan sebagai
perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan dari aktivitas bisnis”.
Perilaku biaya merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi
dalam beberapa pengambilan keputusan. Manajer yang handal harus mampu
memahami tentang perilaku biaya dengan baik sehingga bisa mengambil
keputusan secara tepat dan akurat. Manajer yang tidak mampu memahami tentang
perilaku biaya tentu akan mengalami kendala dalam pengambilan keputusan,
terutama keputusan yang berhubungan dengan produk, perencanaan, pengendalian
biaya, dan mengevaluasi kinerja.
Menurut Mowen (2009:56) “Biaya dikelompokkan dalam dua kategori
fungsional utama: produksi dan non produksi.
Yang dimaksud dengan biaya produksi adalah biaya yang langsung
berkaitan dengan produksi suatu perusahaan baik produk barang maupun jasa,
sedangkan yang dimaksud dengan biaya non produkasi adalah biaya yang tidak
berkaitan secara langsung dengan produksi seperti biaya pengembangan,
pemasaran dan administrasi
Seperti yang dikatakan Mowen (2009:57) dalam pelaporan keuangan
eksternal hanya ada tiga elemen biaya yang dapat dibebankan kepada produk yaitu
biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung dan overhead.
1. Biaya bahan langsung adalah biaya bahan yang secara langsung dapat
ditelusuri dalam proses pembuatan suatu produk barang ataupun jasa.Sebagai
contoh kain pada pakaian, pengobatan dokter, tepung pada kue dan lain
sebagainya.
2. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung mengolah
suatu produksi sampai produk tersebut memiliki nilai jual.Sebagai contoh koki
pada restoran, dokter pada balai pengobatan, tukang jahit pada perusahaan
konveksi dan lain sebagainya.
3. Overhead adalah semua biaya produk diluar biaya langsung dan tenaga kerja
langsung. Seperti biaya listrik pabrik, bahan penolong, pemeliharaan mesin
pabrik dan lain sebagainya.

Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)

Dalam mempelajari akuntansi manajemen,kita perlu memahami arti dari
cost atau biaya. Pembebanan cost pada produk atau jasa untuk kepentingan
manajemen merupakan tujuan utama sistem informasi manajemen. Sasarannya
adalah untuk meningkatkan ketelitian pembebanan, informasi biaya produksi, dan
tingkat kualitas yang diharapkandapat digunakan sebagai dasar untuk membuat
keputusan yang lebih baik.
Mowen (2009:47) “Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang
dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi
manfaat saat ini atau masa depan bagi organisasi”
Disebut setara kas karena aset non kas dapat ditukar untuk barang atau jasa
yang di inginkan. Misalnya, untuk menghasilkan suatu produkdiperlukan bahan
baku yang digunakan dalam produksi. Dalam dunia bisnis, semua aktivitas dapat
diukur dengan satuan uang yang lazimnya disebut biaya. Aktivitas itu merupakan
pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, material untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.
Menurut Mursyidi (2008:14) “Biaya diartikan sebagai suatu pengorbanan
yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan, baik yang
dapat dibebankan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang”.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, terdapat 4 (empat) unsur pokok,
yaitu:
1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
2. Diukur dalam satuan uang
3. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Pengertian Akuntansi Manajemen (skripsi dan tesis)

Akuntansi manajemen memegang peranan penting dalam penyajian
informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, dimana akuntansi manajemen
mendukung tugas manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian.
Pengertian akuntansi manajemen diungkapkan oleh L.M. Samryn (2012:4)
yang menyatakan bahwa:
Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berfokus
pada penyediaan, termasuk pengembangan dan penafsiran informasi
akuntansi bagi para manajer untuk digunakan sebagai bahan
perencanaan, pengendalian operasi dan dalam pengambilan keputusan.
Sedangkan pengertian akuntansi manajemen menurut Henry Simamora
(2012:13) adalah:
Akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian, pengukuran,
penghimpunan, penganalisisan, penyusunan, penafsiran, dan
pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh
manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan
kegiatan usaha di dalam sebuah organisasi, serta untuk memastikan
penggunaan dan akuntabilitas sumber daya yang tepat.

Pengertian Akuntansi (skripsi dan tesis)

Dalam dunia usaha Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting,
baik dalam perusahaan jasa maupun dagang,informasi akuntansi digunakan
sebagai alat perencanaan, pengawasan maupun sebagai dasar pengambilan
keputusan.
Pengertian akuntansi, menurut L. M. Samryn (2012:4), secara umum
pengertian akuntansi adalah “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan
pengomunikasian informasi yang menghasilkan informasi yang berguna bagi
pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pemakainya.”
Menurut Mowen (2009:9) “Sistem informasi akuntansi pada suatu
organisasi memiliki dua subsistem utama, yaitu sistem akuntansi manajemen dan
sistem akuntansi keuangan.”
Akuntansi manajemen lahir akibat adanya kebutuhan akan informasi
akuntansi yang dapat membantu manajemen dalam memimpin suatu perusahaan
agar terus berkembang di tengah persaingan yang semakin kompleks

Perseroan Terbatas (skripsi dan tesis)

Dalam ilmu hukum dikenal dua subjek hukum, yaitu orang dan badan
hukum. Definisi badan hukum atau legal entity atau legal person dalam
Black’s Law Dictionary dinyatakan “a body, other than a natural person,
that can function legally, sue or be sued, and make decisions through
agents”.
Perseroan Terbatas adalah badan hukum, Sebagai badan hukum,
perseroan terbatas merupakan subjek hukum dan sebagai subjek hukum
perseroan terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum
adalah salah satu subjek hukum. Subjek hukum terdiri atas:
a. Orang Pribadi (Natuurlijk Persoon).
b. Badan Hukum (rechtspersoon).
Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha
yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki
bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas
saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Definisi
lain perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan
hukum ini disebut “perseroan”, karena modal dari badan hukum ini terdiri
atas sero-sero atau saham-saham. Oleh karena itu, ada yang mengatakan
bahwa perseroan terbatas merupakan perkumpulan atau asosiasi modal.68
Istilah “terbatas” mengacu pada tanggung jawab pemegang saham, yang
terbatas hanya sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.69
Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan
tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari
kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan
sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi
bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab
yang terbatas. Yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila hutang
perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, kelebihan hutang tersebut tidak
menjadi tanggung jawab para pemegang saham, jika perusahaan mendapat
keuntungan, keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut deviden yang nominalnya tergantung pada besar-kecilnya
keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.70
Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT) memiliki unsur-unsur,
antara lain:71
a. Organisasi yang teratur
Sebagai organisasi yang teratur, PT mempunyai organ yang terdiri atas
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.
Ketentuan organisasi dapat diketahui melalui ketentuang UndangUndang Perseroan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan
Keputusan RUPS.
b. Kekayaan Sendiri
Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri
atas seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang
berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak
berwujud.
c. Melakukan hubungan hukum sendiri
Perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga
yang diwakili oleh Direksi. Direksi disini bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta
mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
d. Mempunyai tujuan sendiri
Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan
mempunyai tujuan sendiri yang ditentukan dalam anggaran dasar
perseroan.

Pengumpulan Biaya Produksi (skripsi dan tesis)

Mulyadi (2010:16), menyebutkan bahwa pengumpulan biaya produksi yang
dilakukan perusahaan adalah dengan cara memproduksi berdasarkan pesanan dan
produksi secara massal. Perusahaan akan memproduksi berdasarkan pesanan
apabila adanya pesanan yang diterima dari konsumen, sedangkan untuk
memproduksi satuan produk secara massal tujuannya untuk memenuhi persediaan
didalam gudang perusahaan.
Pengumpulan biaya produksi dengan tepat yang dilakukan perusahaan akan
menghasilkan informasi harga pokok produksi yang akurat dan tepat pada
waktunya, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan dimasa
mendatang. Keputusan tersebut bisa menjadi acuan bagi perusahaan dalam
memproduksi satuan produk baru baik menambah maupun mengurangi
produksinya berdasarkan pencatatan persediaan dengan metode perpetual dan
metode periodik.
Metode perpetual adalah suatu proses untuk menghasilkan informasi biaya
yang berisi tentang produk jadi, barang dalam proses, dan harga pokok produksi
yang dihasilkan perusahaan selama proses produksi berlangsung. Sedangkan
metode periodik adalah proses pengumpulan biaya produksi selama satu periode
akuntansi berjalan dengan melakukan perhitungan fisik persediaan perusahaan.
Proses pengumpulan biaya produksi perusahaan harus berdasarkan dengan
informasi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Tujuannya agar manajemen dapat
mengendalikan biaya yang dikeluarkan, sehingga bisa menyesuaikan dengan biaya
produksi perusahaan. Selisih antara biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan
biaya produksi kemudian dicatat didalam rekening, selisih biaya tersebut akan
digunakan manajemen perusahaan untuk membuat keputusan, perencanaan, dan
pengendalian terhadap biaya dimasa mendatang. Rozi (2010:10), menyebutkan
bahwa biaya produksi yang dipakai dengan metode perpetual, tidak menggunakan
metode periodik.

Kegunaan Informasi Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Mulyadi (2010:39) menyebutkan bahwa ada beberapa kegunaan terkait
informasi harga pokok produski perusahaan adalah sebagai berikut:
a. Menentukan Harga Jual Produk, dimana data perhitungan biaya produksi
terkait produk yang dihasilkan bertujuan untuk memenuhi persediaan yang
ada didalam gudang perusahaan.
b. Meninjau Realisasi Biaya Produksi, dimana total biaya produksi yang
dikeluarkan perusahaan sudah mencerminkan total biaya yang
sesungguhnya ketika memproduksi satuan produk.
c. Perhitungan Laba atau Rugi Periode, tujuan perhitungan laba atau rugi yang
dilakukan perusahaan adalah untuk mengetahui apakah perusahaan sudah
menghasilkan laba atau rugi sesungguhnya selama proses produksi
berlangsung maupun kegiatan pemasaran produk.
d. Penentuan Harga Pokok Produk Jadi dan Barang Dalam Proses, disini
manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk membuat laporan laba
rugi dan neraca yang kemudian dilaporkan kedalam laporan keuangan
perusahaan yang berisi harga pokok persediaan produk jadi dan barang
dalam proses setiap akhir periode akuntansi.

Pengertian Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Harga pokok produksi merupakan hasil penjumlahan dari komponen biaya
(bahan baku + biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead pabrik) ke suatu
produk baik itu berupa biaya tetap maupun variabel, kemudian membentuk biaya
produksi perusahaan untuk menentukan harga pokok produksi.
Hansen dan Mowen (2012:60) menambahkan bahwa:
“Harga pokok produksi adalah semua total biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satuan produk
yang kemudian dilaporkan didalam laporan laba rugi
perusahaan”.

Kapasitas Produksi (skripsi dan tesis)

Kapasitas produksi adalah kemampuan daya tampung atau ruang dalam
mengolah produk mentah sampai produk jadi yang akhirnya akan dikonsumsi oleh
konsumen. Statement on Management Accounting (1996:1) menyebutkan bahwa
kapasitas produksi merupakan produk yang dihasilkan akan memberikan manfaat
untuk perusahaan.

Pengelompokan Biaya (skripsi dan tesis)

Pengelompokan biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan perlu di
telusuri dari mana saja biaya tersebut berasal. Menurut V. Wiratna Sujarweni,
(2015:10-15) pengelompokan biaya adalah sebagai berikut:
2. Berdasarkan Pengelompokan Biaya
1. Biaya Pabrik
Biaya pabrik atau biaya produksi adalah hasil penjumlahan dari tiga
kelompok biaya antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung, dan biaya overhead pabrik.
a) Biaya bahan baku merupakan semua biaya bahan baku utama
yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satuan
produk.
b) Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan
perusahaan selama proses produksi berlangsung dari produk
mentah menjadi produk jadi kepada tenaga kerja langsung.
c) Biaya overhead pabrik merupakan semua biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang selain biaya
bahan baku dan biaya tenaga kerja pabrik yang tidak dapat
ditelusur.
2. Biaya Komersial
Terdapat dua biaya komersial adalah sebagai berikut:
a) Biaya pemasaran adalah produk jadi yang siap untuk dijual.
b) Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk mengendalikan produk selama proses produksi dan
kegiatan pemasaran suatu produk.
3. Biaya Berdasarkan Perilaku Biayanya
Terdapat tiga kelompok biaya berdasarkan perilaku biayanya adalah sebagai
berikut:
1. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya selalu berfluktuasi
sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan.
2. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya selalu stabil walaupun
jumlah produksi meningkat.
3. Biaya semi variabel adalah bagian dari biaya tetap dan biaya
variabel.
4. Hubungan Biaya dengan Pengambilan Keputusan
Terdapat dua kelompok hubungan biaya dengan pengambilan keputusan
adalah sebagai berikut:
1. Biaya relevan adalah dimana biaya ini telah dirancang oleh
manajemen terkait pengambilan keputusan di masa akan datang.
2. Biaya tidak relevan adalah dimana jumlah biaya yang dihasilkan
tidak akan mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan di
masa mendatang artinya biayanya tetap sama.
5. Sesuatu yang dibiayai
Terdapat dua kelompok biaya berdasarkan sesuatu yang dibiayai adalah
sebagai berikut:
1. Direct cost atau biaya langsung
Produk yang dihasilkan akan diketahui biayanya secara langsung
dan dapat diidentifikasi.
2. Inderect cost atau biaya tidak langsung
Produk yang dihasilkan perusahaan akan diketahui biayanya tetapi
tidak dapat diidentifikasi.
6. Opportunity Cost
Pengorbanan suatu kesempatan dari banyak alternatif demi memperoleh
sesuatu yang lain dalam hal ini adalah pendapatan.

Persekutuan Komanditer (CV) (skripsi dan tesis)

Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap dalam
bahasa Belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa
orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya
menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada
persekutuan (sebagai modal), namun dia tidak ikut campur dalam
pengurusan atau penguasaan persekutuan, dan tanggung jawabnya terbatas
sampai pada sejumlah uang yang dimasukkanya. Artinya, sekutu
komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap persekutuan
komanditer, sebab hanya sekutu komplementerlah yang diserahi tugas
untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. (Pasal 19 KUH
Dagang)
Dari pengertian di atas, dalam persekutuan Komanditer ada dua
macam sekutu : a. Sekutu kerja/sekutu komplementer/sekutu aktif, yaitu sekutu yang
menjadi pengurus persekutuan.
b. Sekutu tidak kerja/sekutu komanditer/sekutu pasif, yaitu sekutu
yang tidak kerja. Walaupun diberi kuasa untuk itu (Pasal 20 KUH
Dagang), sekutu komanditer berhak untuk mengawasi pengurusan
persekutuan komanditer secara intern. Apabila larangan tersebut
dilanggar, maka para sekutu bertanggung jawab secara pribadi.
(Pasal 21 KUH Dagang).
– Macam-macam Persekutuan Komanditer
1. Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer
yang belum menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai
persekutuan komanditer.
2. Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan
komanditer yang sudah menyatakan dirinya kepada pihak ketiga
sebagai persekutuan komanditer.
3. Persekutuan komanditer dengan saham, yaitu persekutuan
komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari sahamsaham.
CV tidak mengatur tentang tata cara pendirianya, tetapi karena ketentuan
CV diatur di antara peraturan yang mengatur persekutuan Firma, maka tata cara pendirian CV adalah sama dengan persekutuan Firma. Menurut Pasal
16 KUH Dagang jo Pasal 1618 KUH Perdata, untuk mendirikan
persekutuan Firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUH
Dagang mengharuskan adanya akta otentik, dalam hal ini akta notaris. Akta
ini merupakan alat pembuktian bagi pihak ketiga.
Pasal 22
“Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik tetapi
ketiadaan akta demikian tidak dikemukakan untuk merugikan pihak
ketiga.”
Sehingga pendirian CV bisa dengan lisan asal saja dengan perjanjian antar
pihak dan tulisan. Kemudian bila dilakukan dengan tulisan atau surat maka
hal ini dapat dilakukan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan.
Tetapi pada saat ini berdasarkan pengamatan Purwosutjipto bahwa dalam
praktek di Indonesia menunjukan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan
CV berdasarkan akta notaris, didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri
yang berwenang (di wilayah tempat kedudukan CV) dan diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara.”65
Di atas telah dijelaskan bahwa CV adalah merupakan persekutuan firma
dalam bentuk khusus. Oleh karena itu mengenai persoalan status hukum dari
persekutuan komanditer ini apakah berupa badan hukum atau bukan, hal  tersebut sama dengan pada persekutuan firma. Pada umumnya yang berlaku
dalam praktek penyelenggaraan perusahaaan di Indonesia, orang berpendapat
bahwa persekutuan komanditer bukanlah badan hukum. Meskipun unsurunsur untuk menjadi badan hukum sudah mencukupi, namun unsur
pemerintah belum masuk, yaitu adanya ijin atau persetujuan atau pengesahan
dari pemerintah.
Commanditaire Venootschap (CV) merupakan perpaduan antara
Perseroan Terbatas dengan Firma, karena dalam suatu CV terdapat
karakteristik yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas maupun Firma.
Karakteristik Perseroan Terbatas yang ada pada CV adalah adanya tanggung
jawab terbatas (bagi mitra diam) dan adanya harta pribadi yang terpisah dari
harta Kemitraan. Sedangkan karakteristik Firma yang ada pada CV adalah
adanya tanggung jawab tidak terbatas (bagi mitra biasa/aktif).66
Menurut Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disebutkan
bahwa CV terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra
diam. Jadi dengan demikian dalam menjalankan kegiatanya, CV terdiri atas
mitra biasa yang bertanggung jawab atas semua utang kemitraan, dan mitra
diam yang bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disetor. Dengan
demikian, maka yang dapat melakukan hubungan dengan pihak ketiga adalah mitra biasa. Adanya mitra biasa dan mitra diam tersebutlah yang
membedakan antara CV dengan firma

Objek Biaya (skripsi dan tesis)

Objek biaya merupakan suatu aktivitas dimana biaya dapat diukur dan
dibebankan terhadap suatu produk. Sebagai contoh, apabila kita ingin
menentukan biaya produksi satu unit motor maka objek biayanya adalah motor.
Oleh karena itu, peran informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh manajemen
perusahaan apabila ingin mengetahui terkait biaya yang dikeluarkan perusahaan
terhadap satuan produk. Jadi produk tersebut dapat dikelompokkan sebagai objek
biaya, karena objek biaya pastinya ada dalam setiap bentuk perusahaan baik itu
bergerak dibidang perdagangan maupun bidang jasa.
Objek biaya merupakan suatu aktivitas dimana biaya dapat diukur dan
dibebankan terhadap suatu produk. Sebagai contoh, apabila kita ingin
menentukan biaya produksi satu unit motor maka objek biayanya adalah motor.
Oleh karena itu, peran informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh manajemen
perusahaan apabila ingin mengetahui terkait biaya yang dikeluarkan perusahaan
terhadap satuan produk. Jadi produk tersebut dapat dikelompokkan sebagai objek
biaya, karena objek biaya pastinya ada dalam setiap bentuk perusahaan baik itu
bergerak dibidang perdagangan maupun bidang jasa.

Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)

Biaya adalah semua pengorbanan sumber daya yang harus dikeluarkan
perusahaan selama proses produksi berlangsung, dan karena biaya perusahaan
dapat menjalankan operasional perusahaannya baik itu secara finansial atau
nonfinansial.
Pendapat para ahli terkait biaya adalah sebagai berikut:
a. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang sudah dikosumsi
untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pendapatan, Mulyadi (2014:8).
b. Biaya dalam arti luas adalah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk
mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan mampu memberikan
manfaat dimasa yang akan datang bagi perusahaan, Hansen dan Mowen
(2012:47).

Persekutuan Firma (Fa) (skripsi dan tesis)

Firma, artinya nama bersama, vennotschap onder eene firma (dalam
bahasa Belanda), yaitu nama orang (sekutu) yang digunakan menjadi nama
perusahaan. Menurut Pasal 16 KUH Dagang, Persekutuan firma adalah setiap
persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan
nama bersama, kongsi, kerjasama.
Ciri-ciri firma sebagai berikut:
a) Ciri-ciri Khusus
Dari pengertian di atas persekutuan firma adalah persekutuan
perdata khusus, di mana kekhususan tersebut terletak pada tiga
unsur mutlak:
1. Menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal. (pasal
16 KUH Dagang)
2. Dengan nama bersama atau firma. (Pasal 16 KUH Dagang) 3. Pertanggungjawaban sekutu (firmant) yang bersifat pribadi
untuk keseluruhan, yang merupakan syarat material,
maksudnya pertanggungjawaban sekutu firma tidak terbatas
pada pemasukan yang dimasukkanya, melainkan juga
bertanggung jawab secara pribadi atas harta kekayaan milik
pribadi terhadap persekutuan firmanya. (Pasal 18 KUH
Dagang

Tujuan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Tujuan akuntansi biaya adalah membantu manajemen dalam membuat
pengendalian dan perencanaan terkait biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap
produk yang dihasilkan dengan tepat dan teliti. Berikut adalah tiga tujuan pokok
akuntansi, Mulyadi (2014:7):
a. Perhitungan Kos Produk
Perhitungan kos produk dalam akuntansi biaya bertujuan untuk mencatat
biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi
berlangsung.
b. Pengendalian Biaya
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi satuan produk
harus dikendalikan sepenuhnya dengan perhitungan biaya yang seharusnya.
Apabila biaya seharusnya telah ditetapkan, disini akuntansi biaya berperan
dalam mengawasi apakah biaya yang dikeluarkan perusahaan sudah sesuai
dengan biaya yang seharusnya. Informasi biaya yang dikeluarkan tersebut
akan dilakukan analisis, disini peran akuntansi biaya berguna dalam
melakukan analisis mengenai terjadinya selisih antara biaya yang
dikeluarkan dengan biaya seharusnya.
c. Pengambilan Keputusan Khusus
Pengambilan keputusan khusus dalam akuntansi biaya berhubungan
langsung dengan informasi biaya di masa yang akan datang.

Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Akuntansi biaya adalah sistem yang digunakan perusahaan terkait informasi
biaya yang keluarkan perusahaan selama proses pembuatan suatu produk,
kemudian informasi tersebut akan dikumpulkan dan diuraikan. Setelah itu,
pengelolaan informasi biaya ini akan berpengaruh dalam menentukan biaya
produksi perusahaan.
Pendapat para ahli terkait akuntansi biaya adalah sebagai berikut:
a. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan
dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan
cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya, Mulyadi (2016:7).
b. Akuntansi biaya adalah cara mencatat, mengukur, dan melaporkan
informasi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung,
Bustami dan Nurlela (2010:4).
c. Akuntansi biaya sebagai salah satu bagian dari akuntansi manajemen
dan keuangan, Mursyidi (2010:11).

Persekutuan Perdata (skripsi dan tesis)

Persekutuan, maatschap atau vennotschap (dalam bahasa Belanda),
Partnership (dalam bahasa Inggris). Persekutuan perdata adalah perserikatan
perdata yang menjalankan perusahaan. Menurut Pasal 1618 KUH Perdata,
perserikatan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau
lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuandengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh
karenanya.63
Ciri-ciri persekutuan perdata sebagai berikut:64
A. Pendirian
1) Berdasarkan perjanjian para pihak. (Pasal 1320 KUH Perdata)
2) Dapat dilakukan dengan sepakat para sekutu atau bisa pula secara lisan
(Pasal 1624 KUH Perdata)
3) Tiap sekutu wajib memasukan dalam kas persekutuan berupa uang,
benda, atau manajemen (Pasal 1619 KUH Perdata)
B. Perbedaan Para sekutu
Biasanya pengelolaan persekutuan dijalankan oleh pengurus yang
ditetapkan persekutuan.
1) Sekutu statute (gerant statutaire)
a. Tidak dapat diberhentikan, kecuali atas dasar hukum (misalnya:
sakit, tidak cakap);
b. Diberhentikan oleh persekutuan perdata;
c. Telah ditetapkan secara khusus dalam perjanjian persekutuan
untuk menjadi pengurus persekutuan; dan  d. Mempunyai wewenang secara penuh untuk melakukan segala
perbuatan yang berhubungan dengan kepengurusan persekutuan.
2. Sekutu Mandater (gerant mandataire)
a. Kekuasaan dapat dicabut sewaktu-waktu
b. Diangkat setelah persekutuan didirikan; dan
c. Memiliki wewenang yang terbatas berdasarkan pemberian kuasa
dan dapat ditarik kembali

Metode Pengumpulan Biaya Produksi (skripsi dan tesis)

a.) Akumulasi Biaya
Metode akumulasi biaya yang sering digunakan secara luas menurut
Mulyadi (2007) terdiri dari : Metode harga pokok pesanan (job order
costing) dan Metode harga pokok proses (process costing).
1. Metode harga pokok proses
Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh
karakteristik proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang
berproduksi massal, karakteristik produksinya meliputi :
1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.
2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.
3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkanya perintah
produksi yang berisi rencana produksi produk standar
untuk jangka waktu tertentu.
2. Metode harga pokok pesanan
Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan
mempunyai pengaruh terhadap pengumpulan biaya produksinya.
Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok
pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya
berdasarkan pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai
dengan spesifikasi.
2. Pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga
pokok produksinya secara individual.
3. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan
hubungannya dengan produk.
4. Menjadi dua kelompok yaitu biaya produksi langsung
(biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung) dan
produksi tidak langsung (biaya overhead pabrik).
5. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga
pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang
sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik
diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan
berdasarkan tarif yang ditentukan dimuka.
6. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan
selesai diproduksi.
7. Dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang
dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit
produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan.
Horngren (2008) menyatakan bahwa pada job costing sistem
objek biaya adalah unit atau multi unit dari produk atau jasa yang
kas yang disebut pekerjaan. Mulyadi (2010) menjelaskan bahwa
metode harga pokok pesanan adalah cara penentuan harga pokok
produk di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan
tertentu dan harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara
membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan
jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan.
Menurut Daljono (2011) pada metode harga pokok pesanan,
yang menjadi objek biaya (cost object) adalah unit produk
individual, batch, atau kelompok produk dalam satu job.
Umumnya manajer menghendaki adanya informasi tentang berapa
harga pokok produk untuk setiap jenis produk/batch, kelompok
atau setiap kelompok pesanan, karena setiap
pesanan/kelompok/job tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda.

Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Untuk mengetahui laba atau rugi secara periodik suatu perusahaan dihitung
dengan mengurangkan pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh nilai laba atau rugi tersebut. Oleh karena itu
diperlukan informasi dari harga pokok produksi. Manfaat dari penentuan harga pokok
produksi secara garis besar adalah sebagai berikut :
1. Menentukan harga jual
Perusahaan yang berproduksi memproses produk memenuhi
persediaan di gudang, dengan demikian biaya produksi dihitung untuk
jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per
satuan produk. Penentuan harga jual produk, biaya produk per unit
merupakan salah satu data yang dipertimbangkan disamping data biaya
lain serta data non produksi.
2. Memantau realisasi biaya produksi
Menejemen memerlukan informasi biaya produksi yang
sesungguhnya dikeluarkan dibandingan dengan rencana produksi yang
telah ditetapkan, oleh sebab itu akuntasi biaya digunakan dalam jangka
waktu tertentu untuk memantau apakah produksi mengkonsumsi total
biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya.
3. Menghitung laba rugi periode
Guna mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran
perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto,
manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan
untuk memproduksi produk dalam periode tertentu.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam
proses yang disajikan dalam neraca
Saat manajemen dituntut untuk membuat pertangung jawaban per
periode, manajemen harus menyajikan laporan keungangan berupa
neraca dan laporan laba rugi, yang menyajikan harga pokok persediaan
produk jadi dan harga pokok yang pada tanggal neraca masih dalam
proses, berdasarkan catatan biaya produksi yang masih melekat pada
produk jadi yang belum dijual pada tanggal neraca serta dapat diketahui
biaya produksinya.
Biaya yang melekat pada produk jadi pada tanggal neraca disajikan
dalam harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat
pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan
disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam
proses ( Mulyadi, 2007).

Perusahaan Dagang (skripsi dan tesis)

Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan
yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan ciri-ciri lainnya :A. Modal milik satu orang saja.
B. Didirikan atas kehendak seorang pengusaha.
C. Keahlian, teknologi, dan manajemen dikelola satu orang saja.
D. Bila tampak banyak orang di perusahaan itu merupakan para
pembantu pengusaha.
E. Tentu saja bukan perusahaan badan hukum dan tidak
termasuk persekutuan atau perkumpulan.
F. Risiko dan untung rugi menjadi tanggungan sendiri.
G. Tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagaimana
mestinya, kecuali surat izin usaha dari kantor perdagangan
setempat
H. Wajib untuk membuat catatan keuangan termasuk kewajiban
terhadap pajak dan retribusi daerah.

Pengertian Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Harga pokok produksi pada dasarnya menunjukkan harga pokok (barang dan
jasa) yang diproduksikan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Hal ini berarti
bahwa harga pokok produksi merupakan bagian dari harga pokok. Berikut ini
pengertian harga pokok menurut beberapa pendapat :
1. Harga pokok produksi atau disebut dengan harga pokok adalah pengorbanan
sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau
kemungkinan terjadi untuk memperoleh penghasilan ( Mulyadi, 2007).
2. Harga pokok adalah nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa
yang diukur dengan nilai mata uang. Besarnya biaya diukur dengan
berkurangnya atau timbulnya hutang (Lesmono, 1998).
Mulyadi lebih lanjut menjelaskan bahwa biaya produksi merupakan biaya-biaya
yang terjadi dalam hubunganya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.
Sedangkan menurut Supriono (1999), biaya-biaya produksi terdiri dari tiga unsur,
yaitu :
1. Biaya bahan baku
Biaya bahan baku adalah biaya bahan yang dipakai untuk diolah dan
akan menjadi bahan produk jadi. Bahan dari suatu produk merupakan
bagian terbesar yang membentuk suatu produk jadi, sehingga dapat
diklasifikasikan secara langsung dalam harga pokok dari setiap macam
barang tersebut.
2. Biaya tenaga kerja
Biaya tenaga kerja merupakan balas jasa diberikan kepada karyawan
produksi baik yang secara langsung maupun tidak langsung turut
mengerjakan produksi barang yang bersangkutan.
3. Biaya overhead pabrik
Merupakan biaya yang tidak dapat dibebankan secara langsung pada
suatu hasil produk. Biaya ini meliputi selain biaya bahan baku dan biaya
tenaga kerja.

Berakhirnya Perjanjian (skripsi dan tesis)

Berakhirnya perjanjain merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak
yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang
sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu
prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk
memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini berarti segala perbuatan hukum yang
dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual-beli, utang-piutang, sewamenyewa, dan lain-lain.
Dalam Pasal 1381 KUH Perdata dinyatakan bahwa hapusnya perjanjian
atau perikatan, dapat dilaksanakan dengan:
a) Pembayaran
b) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau
penitipan
c) Pembaharuan Hutang
d) Perjumpaan Hutang atau Kompensasi
e) Percampuran Hutangf) Pembebasan Hutangnya
g) Musnahnya barang yang terhutang
h) Kebatalan atau Pembatalan
i) Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku
ini
j) Lewatnya Waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Bill Of Material (BOM) (skripsi dan tesis)

Bill of material atau yang biasa dikenal BOM merupakan daftar dari semua
material, parts, dan subassemblies, serta kuantitas dari masing – masing yang
dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk atau parents assembly. Tiga jenis
BOM yang digunakan dalam dunia perindustrian, yaitu :
1. Phantom Bill
Merupakan jenis bill yang digunakan untuk material yang tidak untuk
disimpan atau untuk material yang hanya lewat saja.
2. Modular Bill
Digunakan untuk material yang hanya menyusun produk dengan
sejumlah option yang berbeda.
3. Pseudo Bill
Digunakan untuk menyusun daftar kebutuhan material yang bukan untuk
disusun menjadi produk melainkan untuk dikelompokkan berdasarkan
kriteria tertentu.
Jenis bill juga dapat dibagi berdasarkan tingkatan level yang disampaikannya,
yaitu single level BOM dan multilevel BOM. Jenis bill lainnya adalah planning bill,
yang merupakan jenis bill yang digunakan untuk keperluan peramalan dan
perencanaan. Planning bill terbagi menjadi dua jenis, yaitu :
1. Planning bill dengan item yang dijadwalkan merupakan komponen atau
sub assembly untuk pembuatan produk akhir.
2. Planning bill dengan item yang dijadwalkan memiliki produk akhir sebagai
komponen – komponennya, dimana item- item yang dijadwalkan secara
fisik lebih besar dari pada produk akhir.
Manfaat dari BOM diantaranya adalah sebagai alat pengendali produksi yang
menspesifikasikan bahan – bahan kandungan yang penting dari suatu produk, pesanan
yang harus digabungkan dan seberapa banyak yang dibutuhkan untuk membuat satu
batch, bill of material juga digunakan untuk peramalan barang yang keluar masuk dari
inventori maupun transaksi produksi dan dan bias menghasilkan pesanan – pesanan
produksi dari pesanan pelanggan, serta menjamin bahwa jumlah bahan yang tepat
telah dikirim ke tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat.

Prinsip-prinsip Pembuatan Peta Proses Operasi (skripsi dan tesis)

Sebelum dapat menggambarkan peta proses operasi dengan baik, ada beberapa
prinsip yang perlu diikuti sebagai berikut :
1. Pertama-tama pada baris paling atas dinyatakan kepala “Peta Proses
Operasi” yang diikuti oleh identifikasi lain, seperti nama objek, nama
pembuat peta, tanggal dipetakan cara lama atau cara sekarang, nomor peta
dan nomor gambar.
2. Material yang akan diproses diletakkan diatas garis horizontal, yang
menunjukkan bahwa material tersebut masuk kedalam proses.
3. Lambang-lambang ditempatkan dalam arah vertikal, yang menunjukkan
terjadinya perubahan proses.
4. Penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara beruntutan
sesuai dengan urutan proses yang dibutuhkan untuk pembuatan produk
tersebut atau sesuai dengan proses yang terjadi.
5. Penomoran terhadap suatu kegiatan pemeriksaan diberikan secara
tersendiri dan prinsipnya sama dengan penomoran untuk kegiatan
operasi.
6. Agar diperoleh gambar peta proses operasi yang baik, produk yang
biasanya paling banyak memerlukan operasi, harus dipetakan terlebih
dahulu, berarti dipetakan dengan garis vertikal disebelah kanan halaman
kertas.
Terdapat empat hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan agar diperoleh
suatu proses kerja yang baik melalui analisa peta proses operasi yaitu analisa terhadap
bahan-bahan, operasi, pemeriksaan dan terhadap waktu penyelesaian suatu proses.
Keempat hal tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Bahan-bahan
b) Operasi
c) Pemeriksaan
d) Waktu
Terdapat beberapa teknik yang umum digunakan dalam merencanakan aliran.
Beberapa diantaranya khusus digunakan dalam tata letak pabrik, beberapa lagi
digunakan dalam tahap pemindahan bahan baku, dan beberapa dipinjam dari bidang
ekonomi gerakan dan penyederhanaan kerja (teknik tata cara kerja). Kebanyakan
teknik semula ditujukan untuk tujuan analisis, teknik-teknik juga berguna untuk
perencanaan. Beberapa hal yang digunakan adalah (Apple, 1990) :
1. Peta (bagan) rakitan
2. Peta proses operasi
3. Peta proses produk-darab
4. Diagram (bagan) tali
5. Peta proses
6. Bagan (diagram) aliran
7. Peta proses aliran
8. Peta dari-ke
9. Peta prosedur
10. Jaringan lintasan kritis
Menurut Sutalaksana (1979) peta kerja merupakan suatu alat yang
menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan juga jelas, dimana dapat
digunakan untuk berkomunikasi secara luas, melalui peta kerja ini kita dapat sekaligus
memperoleh informasi-informasi yang diperlukan untuk meperbaiki suatu metode
kerja khususnya kerja produksi.

Pelaksanaan Perjanjian (skripsi dan tesis)

Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi
kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak
sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan
perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang
telah dicapai.
a. Prestasi
Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi. Prestasi merupakan
kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi
pokok tersebut dapat berwujud :
1) Benda
2) Tenaga atau Keahlian
3) Tidak Berbuat Sesuatu
Pada umumnya literatur saat ini membagi prestasi ke dalam tiga
macam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu:
a) Menyerahkan sesuatu
b) Berbuat Sesuatu
c) Tidak berbuat sesuatuPada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam
kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh
kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang, sehingga prestasi yang harus
dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau
diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang, tidak
dilakukanya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut
wanprestasi.
b. Wanprestasi
Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah:
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya
Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut di atas kadang-kadang
menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi,
apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam
memenuhi prestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi
prestasinya maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitur
masih mampu memenuhi prestasi ia dianggap sebagai terlambat dalammemenuhi prestasi. Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak
sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila
prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki lagi ia sudah dianggap
sama sekali tidak memenuhi prestasi.50
Wanprestasi (Nonfulfillment, breach of contract, atau cidera janji),
menurut Munir Fuady, adalah tidak dilaksanakanya prestasi atau kewajiban
sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak, yang merupakan
pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang
disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.
Seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan
prestasi dalam kontrak, yang dapat dinyatakan telah melakukan
wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:
1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya
3) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.
Secata praktikal, sulit untuk menentukan momen atau saat terjadinya
wanprestasi dalam wujud tidak melaksanakan prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya, karena para pihak lazimnya tidak
menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang
dijanjikan dalam kontrak yang mereka buat. Selain itu, juga sulit
menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud
melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, jika para pihak
tidak menentukan secara konkret prestasi yang seharusnya dilaksanakan
dalam kontrak yang mereka buat.
Wanprestasi berbeda maknanya dengan pernyataan lalai atau somasi
yang merupakan terjemahan dari ingebrekestelling. Somasi diatur dalam
Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi
merupakan teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang
(debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang
telah disepakati antar keduanya.
Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau saat
terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak,
karena jika seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban
melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang
dilarang dalam kontrak, maka dia tidak melaksanakan prestasinya  KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk untuk menentukan
moment atau saat terjadinya wanprestasi, khususnya bagi kontrak yang
prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata, yang
rumusan selengkapnya, sebagai berikut:
“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan
tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas
tanggungan kreditor, jika debitor lalai akan menyerahkanya, maka
sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggunganya”.
Merujuk kepada Pasal 1237 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa
wanprestasi telah terjadi saat debitor atau pihak yang mempunyai
kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan
prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah,
jenis, dan waktu penyerahanya telah ditentukan secara tegas dalam
kontrak.55
c. Keadaan Memaksa (Overmacht)  Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur pada umumnya merupakan
suatu ingkar janji wanprestasi, namun bila tidak dipenuhinya prestasi oleh
debitur ada suatu peristiwa di luar kemampuanya, apakah juga merupakan
wanprestasi dan timbulnya kerugian itu apakah harus dipertanggung
jawabkan debitor, sehingga bila tidak dipenuhinya prestasi pada suatu
keadaan atau kondisi di luar kemampuan, itu yang dinamakan adanya
keadaan memaksa atau overmacht.56
Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah
dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi
prestasinya. Keadaan itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus
menanggung resiko, serta hal itu tidak terpikirkan oleh para pihak pada
saat membuat perjanjian. Jadi debitur tidak memenuhi prestasi karena
tidak ada kesalahan dan keadaan memaksa itu tidak dapat dipertanggung
jawabkan debitur.57
Berkaitan dengan Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 KUH
Perdata, yakni:
“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti
biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal
tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakanya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terdugapun tidak dapat
dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad
buruk tidaklah ada pada pihaknya”.
Selanjutnya diteruskan dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang
menyatakan :
“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran
keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si
berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang sama
telah melakukan perbuatan yang terlarang”.
Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
keadaan memaksa adalah bahwa debitur terhalang dalam memenuhi
prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dulu dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk
mengganti biaya, rugi, dan bunga. Menurut Undang-Undang ada 3 (tiga)
unsur yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa atau
overmacht:
1. Harus ada halangan untuk memenuhi prestasi
2. Halangan itu terjadi tidak karena kesalah debitur 3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari
debitur

Peta Proses Operasi (OPC) (skripsi dan tesis)

Peta proses operasi adalah peta kerja yang mecoba menggambarkan urutan
kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut menjadi elemen-elemen operasi secara
detail. Tahapan proses operasi kerja harus diuraikan secara logis dan sistematis.
Keseluruhan operasi kerja dapat digambarkan dari awal (raw material) sampai
menjadi produk akhir (finished goods product), sehingga anlisis perbaikan dari
masing-masing operasi kerja secara individual maupun urutan-urutannya secara
keseluruhan akan dapat dilakukan. Peta operasi ini umumnya digunakan untuk
menganalsis operasi-operasi kerja yang memakan waktu beberapa menit per siklus
kerjanya (Sritomo, 1992).
Menurut Sutalaksana (1979), peta proses operasi merupakan suatu diagram
yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan (bahanbahan) baku mengenai urutan proses operasi dan pemeriksaan. Sejak dari awal sampai
menjadi produk jadi utuh maupun menjadi komponen, dan juga memuat informasiinformasi yang diperlukan untuk menganalisa lebih lanjut, seperti waktu yang
dihabiskan material yang digunakan, dan tempat atau alat atau mesin yang digunakan.
Jadi dalam suatu proses peta operasi, dicatat hanyalah kegiatan-kegiatan operasi dan
pemeriksaan saja, kadang-kadang pada akhir proses dicatat tentang penyimpanan.
Peta proses operasi memiliki kegunaan dan informasi-informasi yang bisa
dicatat melalui peta proses operasi. Kegunaan peta proses operasi adalah sebagai
berikut (Sutalaksana, 1979) :
a. Bisa mengetahui kebutuhan akan mesin dan penganggarannya.
b. Bisa memperkirakan kebutuhan akan bahan baku dengan
memperhitungkan efisiensi disetiap operasi atau pemeriksaan.
c. Sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik.
d. Sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang
dipakai.
e. Sebagai alat untuk latihan kerja.
f. Dan lain-lain.

Jenis-Jenis Perjanjian (skripsi dan tesis)

Setelah diulas mengenai asas-asas hukum perjanjian sebagai salah satu
landasan pembentukan suatu perjanjian, maka kita akan mengenal lebih
mendalam beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti: Perjanjian
Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak, Perjanjian Bernama dan Perjanjian
Tidak Bernama, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan, Perjanjian
Real dan Perjanjian Konsensual. Untuk itu, kita akan membahas jenis-jenis
perjanjian, sebagai berikut:
a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak
Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi.
Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan
kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti
perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar.
Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan
pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak
yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti
perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak
penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak
mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban
membayar harga barangnya.
b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama
Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang memiliki nama
sendiri, dan dikelompokan dalam perjanjian khusus serta
jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa,
tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan
pekerjaan, dan sebagainya, Sedangkan perjanjian tidak bernama
adalah perjanjian yang tidak tidak diatur secara khusus dalam
KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat
berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338
KUH Perdata.
c. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan
Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan
hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan.
Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang
memindahkan hak kebendaanya, artinya ada penguasaan atas
benda tersebut (bezit). Sebagai contoh dalam perjanjian  kebendaan, khususnya benda tetap, dipersyaratkan selain kata
sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat
tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) pada register
umum (penyerahan hak kebendaanya-Lavering). Peralihan benda
bergerak (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup
penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling
menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.44
d. Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual
Perjanjian Real adalah perjanjian yang terjadi sekaligus adanya
realisasi pemindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual adalah
perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan
kewajiban saja bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad
bahwa perjanjian Real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat
hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu,
seketika juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan
hak yang disebut kontan atau tunai. Contoh dari Perjanjian riil
dalam Pasal 1741 KUH Perdata misalnya Perjanjian penitipan
barang dan Contoh dari Perjanjian konsensual, misalnya perjanjian
jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat
mengenai barang dan harganya

Biaya dalam hubungan dengan periode waktu (skripsi dan tesis)

Dalam hubungan dengan periode waktu biaya dapat dikelompokkan
menjadi biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan.
a. Biaya pengeluaran modal
Pengeluaran modal adalah pengeluaran dikapitalisir, artinya
pengeluaran yang ditangguhkan pembebananya. Peneluaran ini
adalah apa yang disebut dengan harga pokok yang membentuk atau
dianggap sebagai aktiva. Pengeluaran modal akan dibebankan
terhadap penghasilan pada beberapa periode akuntansi melalui
alokasi.
b. Biaya pengeluaran pendapatan
Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang langsung
dianggap sebagai beban dan mengurangi pendapatan pada periode
akutansi dimana pengeluaran tersebut terjadi. Pengeluaran untuk
memperoleh aktiva yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu
periode akutansi dapat dinyatakan sebagai pengeluaran pendapatan,
karena nilainya yang relatif kecil.

Biaya dalam hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai (skripsi dan tesis)

Bagian pabrik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu departemen
produksi dan departemen jasa atau pelayanan. Departemen produksi
merupakan suatu bagian dalam pabrik yang mempunyai hubungan langsung
dengan proses pembentukan produk. Biaya yang terjadi dalam departemen ini
dapat langsung dibebankan dalam harga pokok produk yang dihasilkan dalam
departemen tersebut. Sedangkan departemen jasa adalah bagian pabrik yang
bersifat memberikan pelayanan atas kelancaran proses produksi yang
berlangsung dalam departemen produksi. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa
produk atau departemen. Biaya dapat dikelompokkan mejadi dua golongan,
yaitu :
1.) Biaya langsung (direct cost)
Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satusatunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu
yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung tidak akan
terjadi. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan
biaya tenaga kerja langsung.
2.) Biaya tak langsung (indirect cost)
Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya
disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam
hubunganya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi
tidak langsung atau biaya overhead pabrik.
Biaya dalam hubunganya dengan departemen biaya dibagi menjadi dua
yaitu :
1.) Biaya langsung departemen
Biaya langsung departemen adalah biaya yang terjadi dan langsung
dibebankan pada departemen yang bersangkutan di mana biaya tersebut
terjadi.
2.) Biaya tidak langsung departemen.
Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang terjadi dan tidak
dapat langsung dibebankan ke suatu departemen, namun dibebankan ke
departemen yang menikmatinya melalui alokasi dan distribusi biaya.

Biaya dalam hubungan dengan volume produksi (skripsi dan tesis)

Biaya dalam hubungan volume atau perilaku biaya dapat dikelompokkan
menjadi elemen :
a) Biaya variabel
Biaya variabel adalah biaya yang secara total meningkat secara
proposional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara
proposional terhadap penurunan dalam aktivitas. Biaya variabel termasuk
biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, beberapa
perlengkapan, beberapa tenaga kerja tidak langsung, alat-alat kecil,
pengerjaan ulang dan unit yang rusak. Biaya variabel biasanya dapat
didefinisikan langsung dengan aktifitas yang menimbulkan biaya.
b) Biaya tetap
Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas
bisnis meningkat atau menurun.
c) Biaya semi variabel
Biaya semi variabel adalah biaya yang memperlihatkan baik
karakteristik-karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel. Contoh
biaya tersebut adalah biaya listrik, air, pemeliharaan dan perbaikan mesin,
dan asuransi kesehatan.
d) Biaya semi tetap
Biaya semi tetap adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume
kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah konstanta pada volume
produksi tertentu.

Syarat sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata:40
1. Kesepakatan (Toestemming)
Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian,
kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian
atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak
(Badulzaman, 2006).
Unsur kesepakatan tersebut:
a. Offerte (penawaran), adalah pernyataan pihak yang
menawarkan b. Acceptasi (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang
menerima penawaran.
Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal
terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata,
kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada
paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat
kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan),
Dalam perkembanganya muncul cacat kehendak yang keempat, yaitu
penyalahgunaan keadaan/ Undue Influence (tidak terdapat dalam
KUHPerdata).
2. Kecakapan Bertindak
Perkataan orang (persoon) di dalam dunia hukum berarti pendukung
hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap
subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan
perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh
kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang
cakap secara hukum, yaitu :
a. Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
b. Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampuan) berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan
kesusilaan
c. Tidak dilarang undang-undang. 3. Suatu Hal Tertentu
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan
objek perjanjian (Pasal1332 s/d) 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian
yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:
a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat
ditentukan jenis dan dapat dihitung
b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang
dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi
objek perjanjian).
Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat
dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang,
mengukur, atau menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu
jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu
pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal
Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari
para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal

Penggolongan Biaya (skripsi dan tesis)

Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan menjadi beberapa macam.
Umumnya penggolongan biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai
dengan penggolongan tersebut, karena dalam akuntansi biaya dikenal konsep
“different costs for different purpose”. Biaya dapat digolongkan menurut :
1. Menurut objek pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar,
maka semua yang berhubungan dengan bahan bakar disebut “biaya bahan
bakar”.
2. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan
Biaya dalam hubungan dengan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi
biaya produksi dan biaya non produksi yaitu :
a.) Biaya produksi
Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang
terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead
pabrik atau biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu produk,
dimana biaya ini merupakan bagian dari perusahaan.
1.) Biaya bahan baku langsung
Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan
bagian yang tidak dapat di pisahkan dari produk selesai dan dapat
ditelusuri langsung kepada produk selesai.
2.) Tenaga kerja langsung
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat secara
langsung merubah bahan baku menjadi suatu produk dan
pembebanan biayanya dapat ditelusuri pada setiap jenis produk yang
dihasilkan.
3.) Biaya overhead pabrik
Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang terjadi atau
dibebankan dalam suatu proses produksi selain bahan baku dan
tenaga kerja langsung. Biaya ini merupakan bagian dari biaya
produksi yang tidak nampak atau tidak dapat ditelusuri secara
langsung baik ke produk itu sendiri maupun ke volume produksi.
Biaya overhead dapat dikelompokkan menjadi elemen :
a) Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong)
Bahan tidak langsung adalah bahan yang bukan menjadi
unsur utama dalam suatu produk sifatnya hanya sebagai
pelengkap atau untuk memperlancar suatu proses produksi,
misalnya bahan-bahan sejenis bahan bakar, dan bahan lain
untuk pemeliharaan kapasitas.
b) Tenaga kerja tidak langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang
tidak mempunyai akibat langsung pada pembentukan suatu
produk; misalnya supervisor, pegawai bengkel dan
pemeliharaan, dan tenaga administrasi pabrik.
c) Biaya tidak langsung lainya
Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan
tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang
membantu dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak
dapat ditelusuri kepada produk selesai.
b.) Biaya non produksi
Biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan
proses produksi. Biaya non produksi disebut juga biaya non komersial
atau biaya operasi. Biaya komersial atau operasi ini juga digolongkan
sebagai biaya periode yaitu biaya yang dapat dihubungkan dengan
interval waktu. Biaya ini dapat dikelompokkan menjadi elemen :
1) Biaya pemasaran atau penjualan
Biaya pemasaran atau biaya penjualan adalah semua jenis
biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penjualan
produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi dan biaya
angkutan dari gudang ke pembeli.
2) Biaya administrasi dan umum
Biaya administrasi merupakan biaya-biaya untuk
mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk.
Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan,
akuntasi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat,biaya
pemeriksaan angkutan, biaya foto copy.

  Unsur Perjanjian (skripsi dan tesis)

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial
dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena
selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.
Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:1. Unsur Esensialia
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu
perjanjian karena tanpa adanaya kesepakatan tentang unsur esensial
ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual
beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa
kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli,
perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu
yang diperjanjikan.
2. Unsur Naturalia
Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undangundang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak,
maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang
tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu
dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak
tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis
berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus
menanggung cacat tersembunyi.
3. Unsur Aksidentalia
Unsur Aksidentalia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat
para pihak jika para pihak memperjanjikanya. Sebagai contoh, dalam
kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen
perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama
tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik
kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula
klausul-klausul lainya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak,
yang bukan merupakan unsur essensial dalam kontrak tersebut

Klasifikasi Biaya (skripsi dan tesis)

Menurut Mursyidi (2008) pembagian biaya dapat dihubungkan dengan suatu
proses produksi dalam perusahaan industri baik yang mempunyai hubungan langsung
maupun tidak langsung, yaitu berhubungan dengan produk, volume produk,
departemen manufaktur, periode akuntansi. Menurut Mulyadi (2007), klasifikasi
biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara
sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan
tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan
penting.

Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)

Pengertian biaya secara umum adalah semua pengorbanan yang perlu
dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut
harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Beberapa
pengertian menurut para ahli sebagai berikut :
Menurut Mursyidi (2008) biaya merupakan sebagai pengorbanan sumber
ekonomi yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan
uang, yang telah terjadi atau akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.
Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh sesuatu
perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari
aktivitas yang dilakukan tersebut (Raharjaputra, 2009).
Hansen dan Mowen (2006) mendefinisikan biaya sebagai kas atau nilai kas
yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan
manfaat untuk saat ini maupun masa mendatang bagi organisasi.
Beberapa unsur pokok dalam definisi biaya antara lain :
1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
2. Diukur dalam satuan uang.
3. Yang telah terjadi atau yang akan terjadi.
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Asas – Asas Hukum Perjanjian (skripsi dan tesis)

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu :
a. Asas Iktikad baik dan kepatutan
Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad
baik.
Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan
tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut
sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.
Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus
menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan
suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam
pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.24
Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya
disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924
telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan
dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu
bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.25 Lebih penting lagi
Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik
dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (binded
advises) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak
kepada suatu perwasitan (Arbitrage) dan soal putusan pihak (Partij
Beslissing) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihakpihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga
dalam hal adanya “perubahan anggaras dasar” dari suatu badan hukum yaitu
apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada
perjanjian pendirian badan hukum
Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi
Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak
dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian
itu.
b. Asas kebebasan berkontrak
Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas
kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluasluasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa
perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum,
dan kesusilaan.
Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di
Indonesia meliputi hal-hal berikut :
1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang
akan dibuat.
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian 6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan
yang bersifat optional.
Hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak tersebut akan dirujuk pada
KUH Perdata. Jadi, KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap
saja.
c. Asas Konsensualisme
Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan
mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang
kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320
KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada
perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang
memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli
Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatanya dalam Akta PPAT.
Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah
terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.
Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia
memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari
salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat  tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan
kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah contradiction
interminis. Adanya paksaan menunjukan tidak adanya sepakat yang mungkin
dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu
untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.
Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat
perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya. Undangundang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk
membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal
1330 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa
setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat
perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap menurut
hukum.
d. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas
ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda
menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi
kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak
yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan
dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.33
Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja.
Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian
apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah.
Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua
pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur
keagamaan. Namun, dalam perkembanganya asas pacta sunt servanda diberi
arti pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan
tindakan formalitas lainya. adapun nudus pactum sudah cukup dengan
sepakat saja.
Menurut Herlien Budiono, adagium Pacta Sunt Servanda diakui sebagai
aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu
sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya,
dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan
penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian
mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak
pernah dipertanyakan kembali.
e. Asas Keseimbangan
Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti
“keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpat)”.
Dalam hubunganya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan
bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian.
Menurut AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam hubunganya
dengan perikatan, seimbang (evenwitch, everendig) bermakna imbangan,
sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing
pihak yang terikat dalam perjanjian.).36
Asas keseimbangan, menurut Herlien Budiono, dilandasakan pada upaya
mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus
memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya
keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian. Dalam erbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku
para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau
pelaksanaan perjanjian. Pencapaian keadaan seimbang, mengimplikasikan,
dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah
dirugikanya satu diantara dua pihak dalam perjanjian.37
Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi
imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. faktor-faktor yang dapat
mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian
yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan atau
ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik

Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para
pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis
agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat
terwujud.19Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata
memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih”.
Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang
berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal,
dari peristiwa ini timbul suatu perikatan20. Abdul Kadir Muhammad
merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa
yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan
harta kekayaan
Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata,
terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut
Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat
luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja.
Sangat luas karena dengan digunakanya perkataan “perbuatan” tercakup juga
perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu
menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut
ialah :
A. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan
yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
B. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam
Pasal 1313 KUH Perdata
C. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum,
dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu
kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang
paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran
tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara
tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak
tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau
diam-diam.

Keterkaitan Harga Pokok Produksi untuk Menentukan Harga Jual dengan Menerapkan Metode Full costing (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2009:10) “Harga Pokok Produksi mempunyai kaitan
erat dengan indikator-indikator tentang sukses perusahaan, seperti misal : laba
kotor penjualan, laba bersih. Tergantung pada rasio antar harga jual dan harga
pokok produknya, perubahan pada harga. Pokok produk yang relatif kecil bisa
jadi berdampak signifikan pada indikator keberhasilanya. Elemen-elemen
harga pokok produksi merupakan elemen-elemen biaya yang berhubungan
dengan harga pokok. Elemen-elemen harga pokok produksi dibagi menjadi 3
(tiga) elemen yaitu:
a. Biaya Bahan Baku
b. Biaya Tenaga Kerja
c. Biaya Overhead Pabrik
Sedangkan metode full costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini:
a. Biaya Bahan Baku
b. Biaya Tenaga Kerja Langsung
c. Biaya Overhead Pabrik Variabel
d. Biaya Overhead Pabrik Tetap.
Full costing merupakan suatu metode penentuan biaya produk yang
membebankan seluruh biaya produksi sebagai harga produk biya produksi
yang berperilaku variable maupun tetap. jika perusahaan menggunakan
pendekatan full costing dalam penentuan cost produksinya full costing
merupakan biaya produksi biaya bahan baku + biaya tenaga kerja langsung +
biaya overhead pabrik variable + biaya overhead pabrik tetap.
Harga jual adalah sejumlah kompensasi (uang ataupun barang) yang
dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.
Perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan harapan produk
tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang maksimal

Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Menurut (Kamila.2014;9) Harga pokok produksi adalah harga pokok
dari satu barang diproduksi, terdiri dari biaya-biaya produksi ditambah dengan
persediaan barang dalam proses. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai
berikut: Harga pokok produksi = ( Biaya bahan baku + biaya tenaga kerja
langsung + biaya overhead ) + persedian barang dalam proses awal – persedian
barang dalam proses terakhir.
Menurut Imam Firmansyah (2015:57), harga pokok produksi adalah
penjumlahan seluruh pengorbanan sumber ekonomi yang digunakan dalam
pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Pada dasarnya tujuan penentuan
harga pokok produksi adalah menentukan secara tepat jumlah biaya per unit
pada produk jadi, sehingga dapat diketahui laba atau rugi suatu perusahaan per
periode.
Menurut Daljono (2011:35) “dengan mengetahui harga pokok produk
setiap pesanan, manajer dapat dipermudahkan dalam membuat berbagai
keputusan antara lain:
1) Menentukan harga jual
2) Mempertimbangkan menolak atau menerima suatu pesanan
3) Memantau realisasi biaya
4) Menghitung Laba/Rugi tiap pesanan
5) Menentukan harga Pokok Persediaan Produk Jadi dan Produk Dalam
Proses yang akan disajikan dineraca.

 

Unsur-Unsur Biaya Produksi (skripsi dan tesis)

Unsur-unsur biaya dalam laporan harga pokok produksi biasanya
terbagi ke dalam tiga golongan besar biaya yaitu biaya bahan baku
langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya Overhead Pabrik.
1) Biaya Bahan Baku Langsung
Menurut Mulyadi (2012;275) “biaya bahan baku merupakan
bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi”. Biaya bahan
langsung ini di dapat langsung dibebankan ke produk karena
pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas oleh
setiap produk. Biaya bahan baku langsung adalah bahan yang
membentuk untuk memproduksi produk yang digunakana untuk
mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk.
2) Biaya Tenaga Kerja Langsung
Menurut Mulyadi (2012:319) menyatakan bahwa biaya tenaga
kerja adalah “harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja
manusia tersebut”. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua biaya
tenaga kerja yang dapat didefinisikan atau ditelusuri secara fisik
terhadap harga yang di bebankan.
3) Biaya Overhead Pabrik
Menurut Mulyadi (2009:193) “secara sederhana dapat
dinyatakan bahwa biaya overhead pabrik mencakup semua biaya
pabrikasi kecuali yang dicatat sebagai biaya langsung, yaitu bahan baku
langsung dan biaya tenaga kerja langsung”. Biaya overhead pabrik
termasuk bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan produksi, listrik dan penerangan,
pajak property, depresiasi, dan asuransi fasilitas-fasilitas produksi”. Jadi
dapat disimpulkan bahwa biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya
yang tidak termasuk dalam bahan langsung dan bahan kerja langsung.
Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya Mulyadi
(2012:194) “Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan,
biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selai biaya bahan baku
dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk
biaya overhead pabrik di kelompokan menjadi beberapa golongan
berikut ini:
(1) Biaya bahan penolong.
(2) Biaya reparasi dan pemeliharaan.
(3) Biaya tenaga kerja tidak langsung.
(4) Biaya yang timbul sebagai akibat pemeliharaan terhadap aktiva
tetap.
(5) Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu.
(6) Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerluka
pengeluaran uang tunai.
Biaya Bahan Penolong. Bahan penolong adalah bahan yang
tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan
dengan harga pokok produksi tersebut.

Pengertian Biaya Produksi (skripsi dan tesis)

Berikut ini merupakan definisi biaya produksi yang di kemukakan
oleh para ahli mengenai Biaya Produksi:
Menurut Mulyadi (2012;16) “Biaya produksi merupakan biayabiaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk”.
Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2010:11) biaya produksi
adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari
bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.
Biaya produksi ini juga disebut dengan biaya produk yaitu biaya-biaya ini
merupakan bagian dari persediaan

Klasifikasi Biaya (skripsi dan tesis)

x
Menurut Mulyadi (2009;108) Biaya dapat digolongkan sebagai berikut :
a. Objek pengeluaran
Penggolongan ini merupakan penggolangan yang paling sederhana,
yaitu berdasarkan penjelasan singkat mengenai suatu objek pengeluaran,
misalnya pengeluaran yang berhubungan dengan telepon disebut “biaya
telepon”.
b. Fungsi pokok dalam perusahaan
Biaya dapat digolongan menjadi tiga kelompok yaitu:
1) Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fusngi
produksi, atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai.
Biaya produksi dapat digolongkan kedalam biaya bahan baku, biaya
tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.
2) Biaya pemasaran, adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melakukan
kegiatan pemasaran produk, contohnya biaya iklan, promosi, dan lain
sebagainya.
3) Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk menkoordinasikan
kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk, contohnya gaji bagian
akuntansi, gaji bagian personalia dan lain-lain.
c. Hubungan biaya dengan sesuatu yang di biayayai
Ada dua golongan, yaitu :
1) Biaya langsung (direct cost), merupakan biaya yang terjadi dimana
penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus di biayayai.
Dalam kaitanya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan
baku dan biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya tidak langsung (indirect cost) biaya yang terjadi tidak hanya
disebabkan oleh sesuatu yang dibiayayai, dalam hubunganya dengan
produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik.
d. Prilaku biaya dalam hubunganya dengan perubahan volume kegiatan
Biaya dibagi menjadi empat, yaitu :
1) Biaya tetap (fixed cost) biaya yyang jumlahnya tetap tidak dipengaruhi
kegiatan volume kegiatan atau aktivitas sampai tingkat kegiatan
tertentu, contohnya : gaji direktur produksi.
2) Biaya variabel (variable cost) biaya yang jumlah totalnya berubah
secara sebanding perubahan volume kegiatan atau aktivitas, contoh:
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
3) Biaya semi variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah tidak
sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel
mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh : biaya listrik
yang digunakan.
4) Biaya semi fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah nilai yang konstan pada pada
volume produksi tertentu.
e. Jangka waktu manfaatnya
Biaya dibagi menjadi dua bagian yaitu :
1) Pengeluaran modal (capital expenditure), yaitu pengeluaran yang akan
memberikan manfaat/benerfit pada periode akuntansi atau pengeluaran
yang akan dapat memberikan manfaat pada periode akuntansi yang
akan datang.
2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), pengeluaran yang akan
memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi dimana pengeluaran
itu terjadi.

Tujuan dan Manfaat Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2012;7) “Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan
pokok yaitu penentuan biaya produk, pengendalian biaya, dan pengambilan
keputusan khusus”.
Menurut Imam Firmansyah (2015;9) “ Tujuan Akuntansi Biaya
yaitu:
1) Penentuan harga pokok produksi, yaitu mencatat, menggolongkan, dan
meringkas biaya membentuk produk.
2) Menyediakan informasi biaya untuk kepentingan manajeman yaitu
biaya sebagai ukuran efisiensi.
3) Alat perencanaan yaitu perencanaan bisnis pasti berkaitan dengan
penghasilan dan biaya yang merupakan perencanaan biaya akan
memudahkan dalam pengendalian biaya.
4) Pengendalian biaya yaitu membandingkan biaya yang seharusnya
dikeluarkan untuk memperoduksi satu satuan produk dengan biaya
yang sesungguhnya terjadi.
5) Memperkenalkan berbagai metode: berbagai macam metode dalam
akuntansi biaya dapat dipilih sesuai dengan kepentingan yang
diperlukan dengan hasil yang paling efektif dan efisien.
6) Pengambilan keputusan khusus: sebagai alat manajeman dalam
mengawasi dan merekam transaksi biaya secara sistematis dan
menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya.
7) Menghitung laba perusahaan pada periode tertentu: untuk mengetahui
biaya merupakan salah satu komponen dalam laba.
8) Menghitung dan menganalisis terjadinya ketidakpastian dan ketidak
efisienan: membahas batas maksimum yang harus diperhatikan dalam
menetapkan biaya suatu produk, serta menganalisis dan menentukan
solusi terbaik jika perbedaan antara batasan maksimum tersebut dengan
yang sesungguhnya terjadi.
Manfaat Akuntansi Biaya yaitu:
1) Menyajikan informasi biaya untuk perhitungan harga pokok produksi.
Penetapan harga pokok akan dapat membantu dalam penilaian
persedian, baik persediaan barang dan jadi maupun barang dalam
proses, penetapan harga jual, terutama harga jual yang didasarkan
kontrak walaupun tidak selamanya penentuan harga jual berdasarkan
harga pokok, dan penetapan laba.
Untuk memenuhi tujuan penentuan harga pokok produksi,
akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya
pembuatan produk atau penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan
disajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa lalu atau biaya
historis.
2) Menyajikan informasi biaya untuk membantu manajemen dalam
perencanaan dan pengendalian laba.
Akutansi biaya menyajikan informsi atau data biaya masa lama
yang diperlukan untuk menyusun perencanaan selanjutnya, atas dasar
perencanaan tersebut, biaya dapat dipakai sebagai umpan balik
perbaikan masa yang akan datang.
3) Menyajikan informasi biaya untuk pengambilan suatu keputusan.
Pengambilan keputusan khusus menyangkut masa yang akan
datang. Oleh karena itu, informasi yang relevan dengan pengambilan
keputusan khusus juga selalu berhubungan dengan informasi masa yang
akan datang. Informasi biaya ini tidak dicatat dalam catatan akuntansi
biaya, melainkan hasil dari suatu proses peramalan. Karena keputusan
khusus merupakan sebagai besar kegiatan manajemen perusahaan,
laporan akuntansi biaya untuk memenuhi tujuan pengambilan
keputusan adalah sebagian dari akuntansi manajemen.

Pengertian Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Pengertian akuntansi biaya menurut Mulyadi (2012;7) adalah
“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan
dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan
cara-cara tertentu, serta serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan
akuntansi biaya adalah biaya”. Adapun menurut Armanto Witjaksono
(2013;3) “Akuntansi biaya adalah salah satu dari sekian banyak disiplin
ilmu dalam akuntansi. Akuntansi biaya secara sederhana dapat di artikan
dari istilahnya sebagai akuntansi yang khusus digunakan untuk
pengukuran laporan biaya. Didefenisikan sebagai ilmu dan seni mencatat,
mengakumulasikan, mengukur serta menyajikan informasi berkenaan
dengan biaya dan beban. Sesuai dengan defenisi tersebut ada dua macam
istilah yang perlu dipahami, yakni biaya (cost) dan beban (expense),
dimana bagi sebagian orang awam kedua istilah tersebut memiliki arti
yang sama, namun tidak demikian adanya.”
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntansi biaya adalah poses
pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan
dan penjualan produk atau jasa dalam bentuk laporan biaya.

Penetapan Harga Jual dalam Target Costing (skripsi dan tesis)

Aprianty (2010:50) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai 2
pilihan dalam menurunkan biaya sampai pada level target biaya (target cost)
yaitu:
a. Mengintegrasikan teknologi pemanufakturan baru, menggunakan teknikteknik manajemen biaya yang canggih dan mencari produktivitas yang
tinggi melalui perbaikan organisasi dan hubungan tenaga kerja, sehingga
perusahaan dapat menurunkan biaya.
b. Melakukan desain ulang terhadap produk atau jasa yang dihasilkan,
sehingga perusahaan dapat menentukan biaya sampai level target biaya

Kendala Penerapan Target Costing (skripsi dan tesis)

Witjaksono (2013:183) menyatakan bahwa kendala-kendala yang
kerap dikeluhkan oleh perusahaan yang mencoba menerapkan target
costing:
a. Konflik antara kelompok dan antar anggota kelompok
b. Karyawan yang mengalami burnout karena tuntutan target
penyelesaian pekerjaan.
c. Target waktu penyelesaian yang mencoba menerapkan target costing
terpaksa ditambah.
d. Sulitnya melakukan pengaturan atas berbagai faktor penentu
keberhasilan target costing.

Langkah Mengimplementasikan Target Costing (skripsi dan tesis)

Rudianto (2013:148) menyimpulkan bahwa dalam
pengimplementasian target costing manajemen perlu memahamai dengan
baik perbedaan mendasar dalam penggunaan metode target costing dengan
metode lainnya. Untuk itu dalam pengimplementasiaannya beberapa fase
yang harus dilalui perusahaan, yaitu sebagai berikut:
a. Menentukan Harga Jual Kompetitif
Menentukan harga jual produk, terdapat beberapa hal yang harus
dipertimbangkan oleh manajemen seperti harga produk pesaing, daya
beli masyarakat, kondisi perekonomian secara umum, nilai tukar rupiah,
dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan saling terintegrasi satu
dengan yang lainnya dalam menentukan volume permintaan terhadap
produk perusahaan. Di sisi lain, volume penawaran produk sejenis secara
keseluruhan akan berpengaruh terhadap mekanisme pasar tersebut.
Pertemuan antara volume permintaan dan volume penawaran akan
berpengaruh langsung terhadap harga jual produk perusahaan.
b. Menentukan Laba yang Diharapkan
Setelah dapat menentukan harga jual produknya dengan
mempertimbangkan mekanisme pasar yang berlaku, perusahaan harus
menentukan harga jual per unit produknya. Penentuan harga jual per unit
produk ini dipengaruhi oleh berbagai hal terkait, seperti pangsa pasar
(market share) yang ingin diperoleh, tingkat pertumbuhan yang ingin
dicapai perusahaan, volume penjualan yang direncanakan, dan
sebagainya. Unsur-unsur tersebut akan berpengaruh secara langsung
terhadap laba per unit produk yang ingin dicapai.
c. Menetapkan Target Costing
Berdasarkan harga jual yang telah ditentukan dikurangi dengan
laba per unit produk yang diharapkan, perusahaan dapat menentukan
tingkat biaya yang diharapkan untuk menghasilkan produk yang
diinginkan. Harga jual yang ditetapkan harus mewakili harga pasar
supaya menjadi unsur penting dalam bersaing.
d. Melakukan Rekayasa Nilai (Value)
Rekayasa Nilai adalah semua upaya yang dianggap perlu untuk
memodifikasi produk dan perusahaan dengan biaya yang lebih rendah
yang tetap disertai upaya memberikan nilai (value) yang optimal kepada
pelanggan. Rekayasa nilai tersebut mencakup upaya mengidentifikasi
berbagai cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produksi.
Rekayasa nilai (value) digunakan dalam target costing untuk
menurunkan biaya produk dengan cara trade-off antara lain sebagai
berikut. 1) Jenis dan tingat yang berbeda dalam fungsionalitas produk
dan 2) Biaya produk total

Alasan Penggunaan Target Costing (skripsi dan tesis)

Krismiaji dan Aryani (2011: 335) mengungkapkan alasan penggunaan
target costing, yaitu pendekatan dirancang untuk mengakui dua
karakteristik pokok pasar dan biaya. Kedua alasan tersebut yaitu:
a. Yang pertama adalah perusahaan sebenarnya tidak mempunyai kekuatan
yang cukup untuk mengendalikan harga jual produk. Karena pasar
merupakan suatu tempat terjadinya penawaran dan permintaan serta
merupakan tempat yang menentukan harga, oleh karena itu, perusahaan
seharusnya mengakui, menyikapi dan menyiasatinya untuk memperoleh
manfaat sebesar mungkin. Perusahaan yang berupaya mengabaikan
kenyataan ini memiliki potensi rugi.
b. Alasan yang kedua adalah karena sebagian besar biaya untuk membuat
produk ditentukan pada tahap perancangan produk. Sekali produk telah
dirancang dan dimasukkan ke dalam proses produksi, sudah tidak ada
lagi peluang untuk menekan biaya secara signifikan.

Manfaat Target Costing (skripsi dan tesis)

Menurut Salman dan Farid (2016:233) target costing memberikan
manfaat bagi perusahaan, diantaranya yaitu:
a. Meningkatkan kepuasan pelanggan, yakni desain difokuskan pada nilainilai pelanggan.
b. Mengurangi biaya, melalui desain yang lebih efisien dan efektif.
c. Membantu perusahaan mencapai profitabilitas yang diinginkan pada
produk baru atau produk yang didesain ulang.
d. Dapat mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan
produk, melalui peningkatan koordinasi manajer desain, manufaktur dan
pemasaran.
e. Dapat meningkatkan kualitas produk secara menyeluruh, melalui desain
yang dikembangkan secara hati-hati dan isu-isu menufaktur yang
dianggap penting dipertimbangkan secara jelas dalam tahap desain.
f. Memfasilitasi koordinasi desain, manufaktur, pemasaran dan manajemen
biaya dalam menentukan biaya produk (product cost) dan siklus hidup
penjualan (sales life cycles).

Target Costing (skripsi dan tesis)

Target costing adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu
produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan
dapat memperoleh laba yang diharapkan. Hansen dan Mowen, (2013: 361)
mendefinisikan target costing sebagai suatu perbedaan antara harga
penjualan yang dibutuhkan untuk menangkap pangsa pasar yang telah
ditentukan terlebih dahulu dan laba per unit yang diinginkan. Witjaksono
(2013:177) mengemukakan bahwa “target costing adalah suatu sistem
dimana penentuan harga pokok produksi adalah sesuai dengan yang
diinginkan (target) sebagai dasar penetapan harga jual produk yang akan
memperoleh laba yang diinginkan, atau penentuan harga pokok sesuai
dengan harga jual yang pelanggan rela membayarnya.
Krismiaji dan Aryani (2011:335) Target Costing adalah proses
penentuan biaya maksimum yang dimungkinkan bagi pembuatan sebuah
produk baru dan kemudian merancang prototipe yang menguntungkan
dengan kendala biaya maksimum yang telah ditetapkan. Menurut Garrison,
et al (2008: 541), perhitungan target costing adalah proses penentuan biaya
maksimum yang dimungkinkan untuk suatu produk baru dan kemudian
mengembangkan sebuah contoh yang dapat dibuat dengan menguntungkan
berdasarkan angka biaya target maksimum tersebut.

Biaya Produksi (skripsi dan tesis)

Pengertian biaya produksi (manufacturing cost) menurut Riwayadi
(2013:26) merupakan biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi.
Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja
langsung dan biaya overhead pabrik. Sedangkan menurut Mulyadi
(2010:14) biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Sodikin
2015:22) menyatakan biaya produksi adalah biaya yang diperlukan untuk
memperoleh bahan baku (mentah) dari pemasok dan mengubahnya menjadi
produk selesai yang siap dijual.
Oleh sebab itu biaya produksi yang
timbul karena adanya suatu kegiatan mengolah bahan baku menjadi atau
sering di sebut dengan proses produksi mempunyai 3 (tiga) unsur yang
terdiri dari :
a. Biaya Bahan Baku Langsung
Pengertian biaya bahan baku pabrik yaitu biaya atas bahan baku
yang dikonsumsi dalm proses produksi secara langsung atau fisik
manjadi barang jadi contoh : benang pada pakaian. Carter dan Usry
(2013:40) menyatakan bahwa biaya bahan baku adalah biaya bahan
baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan
secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Contoh kayu yang
digunakan untuk membuat mebel.
b. Biaya Tenaga Kerja Langsung
Pengertian biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya yang
dikeluarkan untuk pekerja yang terlibat dalam prose produksi secara
langsung. Contoh : biaya gaji karyawan bagian produksi. Menurut
Carter dan Usry (2013:40) biaya tenaga kerja langsung adalah biaya
tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi
produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu.
Biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji dan upah yang diberikan
tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengolahan barang.
c. Biaya Overhead Pabrik
Pengertian biaya overhead pabrik yaitu biaya produksi selain
biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang
unsurnya dapat digolongkan menjadi 7 (tujuh) yaitu :
1) Biaya bahan pembantu dan bahan penolong
2) Biaya tenaga kerja tidak langsung
3) Penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik
4) Reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik
5) Biaya listrik, air pabrik
6) Biaya asuransi pabrik
7) Biaya overhead lain-lain.

Konsep Biaya (skripsi dan tesis)

Telah disebutkan sebelumnya bahwa objek biaya adalah biaya, yang
dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Menurut
Mulyadi (2015:8) Dalam arti luas “ biaya adalah pengorbanan sumber
ekonomi, yang di ukur dalam satuan uang, yang terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.”
Mursyidi (2010:14), mengemukakan bahwa biaya adalah suatu
pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai
tujuan, baik yang dapat dubebankan pada saat ini maupun pada saat yang
akan datang. Firdaus dan Wasilah (2012:22) menyatakan bahwa biaya
adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh
barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau
mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi.
Menurut Hansen dan Mowen (2013:40) merupakan kas yang
dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberi
manfaat saat ini atau dimasa datang bagi organisasi. Pendapat lain yang
dikemukakan oleh Surjadi (2013:1) biaya adalah semua pengorbanan yang
perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan
satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi
maupun yang akan terjadi. biaya terbagi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya
implisit. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa biaya
adalah semua pengorbanan yang dilakukan dalam memproduksi suatu
barang yang kemudian dilakukan proses pencatatan, penggolongan dan
peringkasan serta penyajian biaya-biaya yang merupakan pengertian dari
akuntansi biaya.
Pengklasifikasi biaya harus di sesuaikan dengan informasi biaya yang
akan disajikan, oleh sebab itu klasifikasikan biaya tergantung untuk tujuan
apa biaya itu di golongkan karena untuk tujuan yang berbeda di perlukan
cara klasifikasi biaya yang berbeda pula. Sesuai dengan kebutuan informasi
menurut Mulyadi (2015:14) biaya digolongkan menjadi 5 (lima) klasifikasi
yaitu:
a. Klasifikasi biaya berdasarkan obyek pengeluaran perusahaan
b. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan industri,
terdiri dari 3 komponen (tiga) yaitu: biaya Produksi, biaya Pemasaran,
serta biaya administrasi dan umum
c. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu dibiayai,
terdiri dari 2 (dua) klasifikasi yaitu: biaya langsung (direct cost) dan
biaya tidak langsung (indirect cost)
d. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan perubahan volume
produksi terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi yaitu : biaya variabel (variable
cost), biaya semi variabel dan biaya tetap (fixed cost)
e. Klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya terdiri dari
pengeluaran modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan
(revenue expenditures)

Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Akuntansi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu
akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya bukan
merupakan dari tipe akuntansi itu sendiri melainkan terpisah dari dua tipe
tersebut, namun merupakan bagian dari keduanya.
Akuntansi Biaya adalah proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan, dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan produk
atau penyerahan jasa dengan cara-cara tertentu beserta penafsiran terhadap
hasilnya (Surjadi 2013:1). Menurut Supriyono (2011:12) menyatakan
bahwa akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan
alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara
sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya.
Sedang Mulyadi (2015:7) menyatakan bahwa akuntansi biaya adalah proses
pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan
dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran
terhadapnya. Akuntansi biaya menghasilkan informasi untuk memenuhi
berbagai macam tujuan. Untuk tujuan penentuan kos produksi,
pengendalian biaya, tujuan pengambilan keputusan khusus. Objek kegiatan
akuntansi biaya adalah biaya.”
Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian, serta
penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses tersebut
ditunjukan. Proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik
akuntansi keuangan. Dengan demikian akuntansi biaya dapat merupakan
bagian dari akuntansi keuangan.
Proses akuntansi biaya dapat ditujukan pula untuk memenuhi
kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Akuntansi biaya harus
memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen. Dengan demikian
akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Menurut
Mulyadi (2015:7) akuntansi biaya memiliki tiga tujuan pokok yaitu:
a. Penentuan biaya produk
Umumnya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan
dan untuk memenuhi kebutuhan manajemen
b. Pengendalian biaya
Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang
seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi atau menyerahkan produk /
jasa.
c. Pengambilan keputusan khusus
Pengambilan keputusan khusus menyangkut masa yang akan datang.
Oleh karena itu informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan
selalu berhubungan dengan informasi.

Metode Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Dalam kebanyakan perusahaan manufaktur, biaya produksi di
pertanggungjawabkan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem akumulasi
biaya. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan baku, tenaga
kerja dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Pusat biaya umumnya
adalah departemen, tetapi dapat juga pusat pemrosesan dalam satu departemen.
Karena itu metode pengumpulan biaya produksi terbagi menajdi 2 yaitu :
(Firdaus Ahmad Dunia, Wasillah Abdullah: 2012)
Menurut Mulyadi (2016:63) “Metode pengumpulan biaya produksi
yang digunakan oleh perusahaan yang mnegolah produknya secara massa”.
a. Metode Harga Pokok Proses
Menurut Mulyadi (2016:63) “merupakan metode pengumpulan biaya
produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mnegolah produknya
secara massa”. karakteristik produksinya adalah sebagai berikut:
1) Produk yang dihasilkan merupakan produk standar
2) Produk yang dihasilkan dari bulan kebulan adalah sama
3) Kegiatan produksi dimulai dengan terbitnya perintah produksi yang
berisi rencana produksi standar untuk jangka waktu tertentu. Mulyadi
(2016:63)
b. Metode harga pokok pesanan
Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan mengolah
bahan baku menjadi produk jadi berdasarkan pesanan dari luar atau dari
dalam perusahaan. Karakteristik usaha perusahaan tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika
pesanan yang satu selesai dikerjkan, proses produksi dihentikan, dan
dimulai dengan pesanan berikutnya.
2) Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh
pemesan. Dengan demikian pesanan yang satu dapat berbeda
dengan pesanan yang lain.
3) Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk
memenuhi persediaan di gudang.
Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan
pesanan tersebut di atas berpengaruh terhadap pengumpulan biaya
produksinya.
Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga harga
pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya
berdasarkan pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan
spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga
pokok produksinya secara individual.
2) Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya
dengan produk menjadi dua kelompok berikut ini: biaya produksi
langsung dan biaya produksi tidak langsung.
3) Biaya produksinya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya
tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung
disebut dengan istilah biaya overhead pabrik.
4) Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok
produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya
terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam
harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
Harga pokok produksi per unit pada saat ada pesanan selesai
diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang
dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang
dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. (Mulyadi, 2016:38)
Perbedaan Metode Harga Pokok proses dan metode harga pokok
pesanan. Perbedaan di antara dua metode pengumpulan biaya produksi
tersebut terletak pada: Ony Widilestariningtyas dkk, 2012:
1. Pengumpulan biaya produksi
2. Perhitungan harga pokok produksi per satuan
3. Penggolongan biaya produksi
4. Unsur biaya yang dikelompokan dalam biaya overhead pabrik

Depresiasi (skripsi dan tesis)

Depresiasi adalah suatu metode untuk mengalokasikan harga perolehan
aktiva ke periode-periode akuntansi. Istilah depresiasi digunakan untuk
menunjukkan alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang dapat diganti,
seperti gedung, mesin, alat-alat dan lain-lain.
Alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang tidak dapat diganti
seperti sumber-sumber alam (wasting assets) disebut deplesi. Sedangkan
alokasi harg aperoleha aktiva tetap tidak berwujud disebut amortisasi. Zaki
Baridwan (2013:306)
Menurut Zaki Baridwan tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
menentukan beban depresiasi setiap periode, yaitu:
a. Harga perolehan (Cost) yaitu uang yang dikeluarkan atau utang yang
timbul dan biaya biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva
dan menempatkannya agar dapat digunakan.
b. Nilai sisa suatu aktiva yang didepresiasi adalah jumlah yang diterima bila
aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut sudah
tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi
pada saat menjual/menukarkannya.
c. Taksiran umur kegunaan. Taksiran umur kegunaan (masa manfaat) suatu
aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijakan-kebijakan
yang dianut dalam reparasi. Taksiran umur ini bisa dinyatakan dalam
satuan periode waktu.

Cara Penggolongan Biaya (skripsi dan tesis)

“Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara.
Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak
dicapai dengan penggolongan tersebut, karena dalam akuntansi biaya dikenal
konsep: “different costs for different puposes”. Mulyadi (2016:13).
Mulyadi menyatakan bahwa biaya dapat digolongkan menurut sifatnya:
a. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran
“Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran
merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek
pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang
berhubungan dengan bahan bakar disebut “biaya bahan bakar”. Mulyadi
(2016:13).
b. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan
“Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu
fungsi produk, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum. Oleh
karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokan
menjadi tiga kelompok:
1). Biaya produksi
Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.
Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini
dibagi menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan
biaya overhead pabrik (factory overhead cost). Contohnya adalah
biaya bahan depresiasi mesin dan ekuipmen biaya bahan baku, baik
yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan
proses produk.
2). Biaya pemasaran
Merupakan biaya-biaya yang menjadi untuk melaksanakan
kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya
promosi, biaya angkut dari gudang perusahaan ke gudang pembeli.
3). Biaya administrasi dan umum
Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan
produksi dan pemasaran produk. Contohnya biaya ini adalah biaya
gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian
hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya
photocopy. Mulyadi (2016:14).
a. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Suatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam
hubungannya dengan suatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokan
menjadi dua golongan:
1) Biaya langsung
Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang
penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayai. Jika
suatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak
akan terjadi. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan
biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya tidak langsung
Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya
disebabkan oleh suatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam
hubungannya dengan produk tersebut dengan istilah biaya produksi
tidak langsung atau biaya overhead pabrik (factory overhead costs).
Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah
biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati
oleh lebih dari satu departemen. Mulyadi (2016:15).
b. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas
Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat
digolongkan menjadi :
1) Biaya Variabel
Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah
sebanding dengan dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya
adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya Semivariabel
Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. biaya semivariabel mengandung
unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel
3) Biaya Semifixed
Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume
kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume
produksi tertentu.
4) Biaya tetap
Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalm kisar
volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gajih direktur
produksi. Ony Widilestariningtyas (2012:14-15)
c. Atas dasar jangka waktu manfaatnya
Biaya dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1) Pengeluaran modal (capital expenditures)
Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih
dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi adalah satu
tahun kalender). Pengeluaran modal pada saat terjadinya dibebankan
sebagai kos aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang
menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau
dideplesi. Contoh pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk
pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar terhadap aktiva tetap,
untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk riset dan
pengembangan suatu produk.
2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures)
Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai
manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada
saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya
dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran
biaya tersebut. Contohnya biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga
kerja. Ony Widilestariningtyas (2012:15)

Tujuan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok : penentuan kos produksi,
pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Untuk memenuhi
tujuan penentuan kos produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan
meringkas biaya-biaya pembuatan produk dan penyerahan jasa. Biaya yang
dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang telah terjadi dimasa yang lalu
atau historis. Umumnya akuntansi biaya untuk menentukan kos produk ini
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. Oleh karena itu,
untuk melayani kebutuhan pihak luar tersebut, akuntansi biaya untuk
menentukan kos produk tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim.
Disamping itu, penentuaan kos produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut
dilayani oleh akuntansi manajemen yang tidak selalu terikat dengan prinsip
akuntansi yang lazim. Lihat misalnya metode variable costing untuk
menentukan kos produk dan penyajian informasi biaya untuk memenuhi
kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan jangka
pendek. Mulyadi, (2016:7).
Riwayadi (2014:24) : “Pada prinsipnya, akuntansi adalah suatu proses
untuk mentransformasi input menjadi output. Inputnya adalah data akuntansi,
sedangkan ouputnya adalah informasi akuntansi.
Riwayadi (2014:25) : “Akuntansi merupakan bagian dari akuntansi,
akuntasi biaya juga merupakan suatu proses untuk mentransformasi input
menjadi output. Namun input yang digunakan lebih spesifik, yaitu data biaya,
dan output nya juga lebih spesifik, yaitu informasi biaya. Dengan demikian,
akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengedentifikasian,
pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis berbagai unsur biaya
langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses
menghasilkan dan memasarkan produk. Berdasarkan definisi tersebut, jelaskan
bahwa input akuntansi biaya adalah data biaya yang dapat diklasifikasikan
sebagai biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pengertian Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Informasi biaya merupakan dari informasi keuangan. Informasi biaya ini
sangat diperlukan perusahaan terutama untuk mengambil keputusan. Sebelum
membahas apa yang dimaksud akuntansi biaya itu sendiri,ada baiknya kita
mengetahuan apa yang dimaksud dengan akuntansi itu sendiri.
Akuntansi adalah suatu proses untuk mentransformasi input menjadi
output. Inputnya adalah data akuntansi, sedangkan outputnya adalah informasi
akuntansi. Riwayadi (2014:24)
Akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan infornasi
keuangan dan non keuangan kepada manajer perusahaan, pemilik perusahaan,
investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan
(stakeholder). Catur Sasongko (2016:2)
Accounting Principle Board (APB) Statement (1970) menyebutkan bahwa
akuntansi adalah suatu kegiatan jasa dimana fungsinya adalah memberikan
informasi kualitatif, umumnya dalam ukuran uang, yang dimaksud untuk
digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi suatu entitas. Primatua sirait
(2014:2)
L.M Samryan (2012:4) juga didefinisikan secara umum akuntansi sebagai
suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pengomunikasian informasi
ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna bagi pembuatan
kebijakan dan keputusan oleh pemakainya.
Mulyadi (2016:1) : “Akuntansi biaya merupakan bagian dari dua tipe
akuntansi: akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oleh karena itu,
sebelum membahas akuntansi biaya, perlu diketahui lebih dahulu perbedaan
karakteristik dua tipe pokok akuntansi tersebut.
Pengertian akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa,
dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan
akuntansi biaya adalah biaya. Proses akutansi biaya dapat ditunjukan pula
untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Dalam hal ini
akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen.
Dengan demikian akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan.
Mulyadi, (2016:7)
Proses akuntansi biaya dapat ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan
pemakai dalam perusahaan. Dalam hal ini baiaya harus memperhatikan
karakteristik akuntansi manajajemen. Dengan demikian akuntansi baiaya
meruapakan bagian dari akuntansi manajemen. Mulyadi (2016:7)

Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)

Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk
memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang , atau
mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Firdaus Ahmad Dunia,
dan Wasilah Abdulah, (2012:22)
Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan
uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan
tertentu. Mulyadi (2016:8).
Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut diatas:
a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi,
b. Diukur dalam satuan uang
c. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi
d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Metode Harga Pokok Proses (skripsi dan tesis)

Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik
proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi
massa, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut:
1) Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.
2) Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.
3) Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah
produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk
jangka waktu tertentu. Mulyadi (2016:63)

Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah (skripsi dan tesis)

 Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pemilu kepala daerah ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu : a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung. b. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. c. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. 4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. 5. Pemilu kepala daerah langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini. Negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang artinya rakyat berhak memerintah dan mengatur sendiri. Untuk itu rakyatlah yang berhak menentukan pembatasan-pembatasan, dan tujuan yang hendak dicapai dengan cara menetapkan peraturan-peraturan hukum. Kehidupan negara modern mengharuskan demokrasi dilaksanakan dengan perwakilan (representative government under the rule of law), maka hak rakyat untuk mengatur dilakukan melalui badan perwakilan yang menjalankan fungsi membuat undangundang. 53 Namun untuk memenuhi tuntutan reformasi, makna dipilih secara demokratis di Indonesia saat ini dimaknai dengan dipilih secara langsung. Walaupun dipilih secara langsung harus tetap ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, terkait dengan hal ini Azhary mengatakan kedaulatan rakyat di Indonesia dibatasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kedaulatan rakyat yang sesuai dengan nilainilai kemanusian dan keadilan serta peradaban, kedaulatan rakyat sebagai dasar persatuan indonesia, dan kedaulatan rakyat yang mekanismenya (pola pelaksanaannya) berupa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
 Dikemukakan pula oleh Azhary dari rumusan kedaulatan rakyat tadi ada dua aspek yang harus1. Dalam konsep Indonesia dengan cara musyawarah yang dijiwai dengan penuh kebijakan. Dan musyawarah ialah cara berembuk yang mengikutsertakan semua aliran dan golongan yang ada dengan memperhatikan segala hal yang terkait (dinamika masyarakat). 2. Dengan memperhatikan segala perkembangan dalam masyarakat, maka aspek kesejahteraan bagi seluruh rakyat akan menjadi tujuan utamanya, jadi bukan mengutamakan kepentingan individu. Pemilu kepala daerah merupakan wujud kehendak rakyat sebagaimana yang dikemukakan oleh Rozali Abdullah, menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa perlu diselenggarakan pemilu kepala daerah secara langsung, karena : 1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat Warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung. 2. Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi yang dimiliki DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 3. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah dengan DPRD Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) UU No. 22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan menurut pasal 32 ayat 2 jo pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 1999, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan mitra sejajar dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya harus sama-sama dipilih oleh rakyat. 4. UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD Dalam UU diatas, kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah dicabut. 5. Mencegah politik uang Sering kita mendengar isu politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Masalah politik uang ini terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, apabila dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung kemungkinan terjadinya politik uang bisa dicegah atau setidaknya dikurangi.55 Pada era reformasi, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemilihan kepala daerah dilakukan melalui sistem pemilihan perwakilan, dimana kepala daerah dipilih secara murni oleh DPRD tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. DPRD diberikan kewenangan untuk menentukan kepala daerah dan pilihan terbanyak DPRD tersebut harus disahkan oleh pusat tanpa alternatif lain. Namun demikian pola perekrutan ini boleh dibilang masih bersifat tertutup karena terpilih atau tidaknya seseorang sebagai kepala daerah ditentukan oleh dominasi partai politik.56 DPRD diberikan kedudukan sebagai pemegang kendali politik pemerintahan daerah, termasuk menentukan terpilih atau tidaknya seseorang calon kepala daerah menjadi kepala daerah terpilih. Kondisi ini masih belum dapat dikatakan sebagai perwujudan demokrasi rakyat karena pemimpin daerah terpilih tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan rakyat daerah.57 Pergeseran sistem pemilihan kepala daerah sitandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai terjemahan UUD NRI 1945 pasca amandemen. Keberadaan undang-undang tersebut dipandang sebagai pemecah kebekuan demokrasi yang terjadi selama UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berlaku. Berdasarkan undang-undang ini kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan demikian kepala daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPRD dan mekanisme check and balance pundiharapkan dapat berjalan baik. diperhatikan :

Konsep Calon Tunggal (skripsi dan tesis)

Peneyelenggaraan Pemilu kepala daerah mempunyai aspek yang berkembang begitu luas terutama berkenaan dengan penetapan pasangan calon. Di dalam undang-undang Pilkada yaitu UU No. 1 Tahun 2015 tidak secara eksplisit diatur mengenai mekanisme pencalonan terutama bagaimana apabila pasangan calon kurang dari 2 (dua). Hal ini bisa dimaknai dalam Pasal 50 ayat (8) UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi : “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari”. Sebelumnya dalam UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi : “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU”. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 100/PU-XIII/2015 memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meski hanya diikuti satu pasangan calon. Mekanisme calon tunggal tersebut terdiri atas calon tunggal diadu dengan kotak kosong. Sebagaimana yang terdapat pada amar putusan MK yang menyatakan bahwa MK mengabulkan gugatan pemohon tentang calon tunggal untuk mengikuti pilkada yang didalamnya memaknai bahwa frasa ‘setidaknya dua pasangan calon’ atau ‘paling sedikit dua pasangan calon’ yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian, pasangan calon tunggal dengan pasangan calon kotak kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara,” kata anggota Majelis Hakim Konstitusi, Suhartoyo membacakan amar putusan di MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).  Calon tunggal dalam Pemilu kepala daerah serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi empirik. Keadaan munculnya “calon tunggal” adalah keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi yang diungkapkan oleh Dahl. Hal ini berarti bahwa, demokrasi dalam implementasi terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut. Pada dasarnya, pelaksanaan atau implementasi suatu teori tidak bisa dilakukan sama persis dengan apa yang dikehendaki oleh teori atau konsep tersebut. Contohnya, Indonesia menganut sistem presidensiil dengan multipartai. Padahal secara konsep, pemerintahaan presidensiil dengan multi partai dapat menganggu kestabilan Presiden karena kuatnya gesekan antara eksekutif dan legislatif

Faktor-faktor dalam Menentukan Biaya Depresiasi (skripsi dan tesis)

Menurut Zaki Baridwan ada tiga faktor yang perlu
dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi setiap
periode, yaitu:
1) Harga perolehan (cost) yaitu uang yang dikeluarkan atau utang
yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam
memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat
digunakan.
2) Nilai sisa (residu) suatu aktiva yang didepresiasi adalah jumlah
yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara
lain ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi,
dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat
menjual/menukarnya.
3) Taksiran umur kegunaan (masa manfaat) sutau aktiva
dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijakankebijakan yang dianut dalam depresiasi. Taksiran umur ini bisa
dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi
atau satuan jam kerjanya. Dalam menaksir umur (masa manfaat)
aktiva, harus dipertimbangkan sebab-sebab keausan fisik dan
fungsional. (Zaki Baridwan, 2013:307)

Konsep Ratio Decidendi (skripsi dan tesis)

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa salah satu yang harus ada dalam suatu putusan hakim adalah alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Sebelum hakim menjatuhkan vonis untuk menjawab tuntutan dari pihak penggugat, terlebih dahulu hakim membuat dasar-dasar pertimbangan hukum berisi ratio decindendi atau reasoning yaitu argumentasi atau alasan hukum untuk sampai pada suatu putusan. Inti dari suatu perkara yang yuridis, yakni bagian dapat dianggap dianggap mempunyai sifat menentukan, disebut ratio decidendi. Ratio decidendi ialah faktor-faktor yang sejati (material facts), faktor-faktor yang ”esensiil” yang justru mengakibatkan keputusan begitu itu.  Bagian putusan yang menyebutkan tentang pertimbangan hukum atau biasa disebut dengan konsiderans berisi tentang uraian pertimbangan hukum terhadap duduk perkara.
 Pada bagian putusan mengenai pertimbangan hukum tersebut terdapat penilaian dan/atau alasan mengenai alat-alat bukti terhadap fakta-fakta yang diajukan atau yang dibantah oleh penggugat dan/atau tergugat dalam persidangan di pengadilan. Putusan tersebut umumnya memiliki pertimbangan-pertimbangan, yaitu pertimbagnan sosiologis, pertimbangan teoritis, pertimbagnan yuridis, dan pertimbangan filosofis. Ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Ratio decidendi yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.  Alasan hakim pada pertimbangan hukum dalam suatu putusan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan Pengadilan harus memuat pasalpasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan harus dihasilkan melalui musyawarah dengan prinsip permufakatan bulat berkaitan dengan segi obyektivitas putusan. Putusan Hakim harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan melalui penilaian obyektif terhadap kaedah hukum. Apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaedah hukum, maka yang secara langsung mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaedah hukum yang merupakan dasar putusan (ratio decidendi). Ratio Decidendi merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa

Pengertian Depresiasi (skripsi dan tesis)

Depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang
sacara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode
akuntansi. Menurut PSAK No. 17, depresiasi (penyusutan) adalah
alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa
manfaat yang diestimasi yang akan dibebankan ke pendapatan baik
secara langsung maupun tidak langsung. Aktiva tetap yang dapat
disusutkan adalah aktiva yang:
1) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode
akuntansi.
2) Memiliki masa manfaat yang terbatas.
3) Dimiliki oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi
atau memasok barang atau jasa, untuk disewakan atau untuk
tujuan administrasi. Zaki Baridwan (2013:305)

Teori demokrasi (skripsi dan tesis)

Gagasan demokrasi yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa romawi, yang sedilit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, sikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur social yang feudal, yang kehidupan social dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabatpejabat agama lainnya, yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting yaitu Magna Charta Piagam Besar 1215.  Konsep demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari negara yang 1 (satu) dengan negara yang lain. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.  Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.  Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat Sistem pemerintahan “dari rakyat” (goverment of the people) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (goverment by the people), yang dimaksudkan adalah bahwa suaatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Berbagai negara telah menerapkan definisi dan kriterianya mengenai demokrasi, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktekkan cara-cara atau jalur yang sangat tidak demokratis, meskipun di atas kertas menyebut “demokrasi” sebagai asasnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi mengenai politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empririk. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya.42 Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut : 1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; 2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya; 3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; 4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai; 5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; 6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan bersrikat, dan lain-lain.43 Terkait dengan teori tersebut maka kondisi demokrasi Indonesia juga mengedepankan aspek kedaulatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Soemantri yang mendefenisikan bahwa demokrasi Indonesia dalam arti formal (indirect democracy), sebagai suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR. Demokrasi dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (democracy in philosophy).44 Konsep demokrasi dibutuhkan beberapa batasan ataupun prinsip-prinsip agar semakin terarah, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, yang menjadi pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas 7 (tujuh) norma sebagai berikut: 1. Kesadaran atas pluralisme Masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasikan ke dalam sikap tindak secara kreatif. 2. Musyawarah Korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. 3. Pemufakatan yang jujur dan sehat Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan permufakatan yang dicapai melalui intrik-intrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi. 4. Kerjasama Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. 5. Pemenuhan segi-segi ekonomi Untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial (seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, kopiah, kebaya, serta berpapankan rumah „joglo‟ yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya). 6. Pertimbangan moral Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. 7. Sistem pendidikan yang menunjang Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinisasi dan penyuapan konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara das sein dan das sollen dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya ”menggurui” dalam masyarakat kita, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa perilaku.

Cara Penggolongan Biaya (skripsi dan tesis)

Akuntansi biaya menekankan pada pencatatan dan pengkuran elemen
biaya yang terjadi pada proses produksi. Aliran biaya pada perusahaan
manufaktur berjalan seiring dengan jalannya proses produksi. Biaya
produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik. Proses produksi berjalan mulai dari bahan baku,
barang dalam proses, sampai menjadi barang jadi. Kautsar Riza Salman
(2013:40)
“Akumulasi biaya (cost accumulation) adalah kumpulan data
biaya yang diorganisir dengan cara sejumlah yang menggunakan sarana
berupa sistem akuntansi”. Horngren (2008:34)
Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung
a. Biaya langsung suatu objek biaya terkait dengan suatu objek biaya
dan dapat dilacak ke objek biaya tertentu dengan cara yang layak
secara ekonomi (biaya-efektivitas). Sebagai contoh, biaya kaleng
atau botol merupakan biaya langsung dari Pepsi Cola. Biaya kaleng
atau botol dapat dengan mudah dilacak atau diidentifikasi pada
minuman tersebut. Istilah biaya terlacak (cost tracing) digunakan
untuk menggambarkan pembebanan biaya langsung atas suatu objek
biaya.
b. Biaya tidak langsung suatu objek biaya berkaitan dengan sutau objek
biaya namun tidak dapat dilacak ke objek biaya tertentu dengan cara
yang layak secara ekonomis (biaya-efektivitas). Sebagai contoh, gaji
supervisi yang juga mengawasi produksi sejumlah produk minuman
ringan lain yang pembotolnya dilakukan di pabrik Pepsi merupakan
biaya tidak langsung bagi Pepsi Cola. Biaya supervisi terkait dengan
objek biaya (Pepsi-Cola) karena supervisi merupakan kegiatan yang
diperlukan untuk mengelola produksi dan penjualan Pepsi Cola.
Biaya supervisi merupakan biaya tidak langsung sebab pensuprvisi
juga mengawasi produk lain, seperti 7-up. Tidak seperti biaya kaleng
dan botol, gaji supervisi sulit sekali untuk dilacak pada lini pepsicola. Istilah alokasi biaya (cost allocation) digunakan untuk
menggambarkan pembebanan biaya tidak langsung pada suatu objek
biaya. Horngren (2008:35)
Menurut Ony Widilestariningtyas, akuntansi biaya digolongkan dengan
berbagai macam cara, yaitu:
a. Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan
dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengelaran adalah
bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan
bahan bakar disebut “biaya bahan bakar”.
b. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu:
1) Biaya produksi
Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah
bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut
objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini
dibagi menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya
overhead pabrik (factory overhead cost). Biaya bahan baku dan
biaya tenaga kerja langsung disebut pula dengan istilah biaya
utama (prime cost), sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan
biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya
konversi (conversion cost), yang merupakan biaya untuk
mengkonversi (mengubah) bahan baku menjadi produk jadi.
2) Biaya pemasaran
Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya biaya
iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke
gudang pembeli.
3) Biaya administrasi dan umum
Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan
kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya biaya gaji
karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian
hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya
fotocopy.
Jumlah biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum
sering pula disebut dengan istilah biaya komersial (commercial
expenses).
c. Penggolongan Biaya Menurut hubungan Biaya dengan Sesuatu yang
Dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen.
Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat
dikelompokan menjadi dua golongan:
1) Biaya Langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang
penyebab satu satunya adalah karena adanya sesuatu yang
dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka
biaya langsung ini tidak akan terjadi. Biaya produksi langsung
terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya Tidak Langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya
disebabkan oleh sesuatu yang di biayai. Biaya langsung dalam
hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya
produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Dalam
hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah
biaya yang terjadi di suau departemen, tetapi manfaatnya
dinikmati oleh lebih dari satu departemen.
d. Penggolongan Biaya Menurut Perilakunya Dalam Hubungannya
Dengan Perubahan Volume Kegiatan
Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan,
hanya dapat digolongkan menjadi:
1) Biaya variabel
Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
Contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya semivariabel
Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak
sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya
semivariabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya
variabel.
3) Biaya semifixed
Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat
volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang
konstan pada volume produksi tertentu
4) Biaya tetap
Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap
dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah
gajih direktur produksi.
e. Penggolongan Biaya Atas Dasar Jangka Waktu Manfaatnya
Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi
menjadi dua: pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan
1) Pengeluaran modal (capital expenditures) adalah biaya yang
mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Pengeluaran modal ini pada saat terjadi dibebankan sebagai
harga pokok aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang
menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi,
dan dideplesi.
2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) adalah biaya
yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi
terjadinya pengeluaran tersebut. (Ony Widilestariningtyas,
2012:12-15).
Biaya produksi (manufacturing cost) adalah biaya yang terjadi pada
fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang mengolah bahan
baku menjadi barang jadi. Untuk menghasilkan produk diperlukan bahan
baku langsung, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, bahan
penolong, dan fasilitas, seperti gedung, mesin, listrik, dan peralatan
lainnya. Karena biaya yang terkaitan dengan tenaga kerja tidak langsung,
bahan penolong, dan fasilitas yang digunakan umumnya tidak dapat
secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk, biaya ini diklasifikasikan
sebaga biaya tidak langsung produk atau istilah umumnya dikenal
dengan biaya overhead pabrik (factory overhead cost). Riwayadi
(2014:47)
Pada dasarnya prosedur-prosedur dalam siklus akuntansi biaya
tidak berbeda dengan apa yang dipelajari dalam akuntansi keuangan.
Akuntansi biaya lebih rinci dalam menyajikan persediaan yang
dikelompokkan menjadi 3 yaitu :
a. Persediaan bahan baku, adalah akun persediaan untuk bahan baku
yang belum diolah dalam proses produksi.
b. Persediaan barang dalam proses adalah akun persediaan untuk barang
yang ada pada saat pelaporan masih di dalam proses produksi.
c. Persediaan barang jadi adalah akun persediaan untuk barang siap
dijual. (Firdaus Ahmad Dunia, 2012:31)

Teori Hukum Responsif (skripsi dan tesis)

Istilah hukum yang responsif dipopularkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick di dalam karya mereka yang berjudul “Law and Society in Transition towards Responsive Law”. Istilah tersebut digunakan mereka berdua sebagai kritik terhadap teori hukum yang lebih mengedepankan sisi formalitas dan mengesampingkan realitas. Dalam pandangan Nonet dan Selznick sebagaimana dikemukakan oleh Robert A.Kagan di dalam pengantar edisi terbaru karya Nonet dan Selznick tersebut bahwa hukum seringkali tampil membatasi dan sangat rigid (constricting and rigid). Sifat hukum yang demikian itu disebabkan selama ini teoriteori hukum dibangun secara khas, di atas teori-teori tentang otoritas yang bersifat implisit. Ide kedaulatan hukum, dalam amatan Nonet dan Selznick, merupakan contoh dari teori-teori otoritas tersebut. Menurut catatan keduanya, perhatian dan kontroversi sering muncul di dalam kajian hukum yang mengiringi krisis otoritas yang mengguncang institusi-institusi publik. Kedaulatan hukum (rule of law) demikian tegas Nonet dan Selznick dalam masyarakat moderen tidak kalah otoriternya dibandingkan dengan kedaulatan orang/penguasa (rule of men) di dalam masyarakat pramoderen. Hukum Responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.
 Pada tipe ini hukum dikembangkan sebagai sistem supremasi judicial, dimana menempatkan prinsip the rule of law sebagai konsekuensi paham rechtstaat. Artinya hukum yang dikembangkan mempunyai sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dari reaksi kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta pentingnya partisipasi kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan negara. Tipe hukum ini sebenarnya mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam citacita dan kehendak politik serta kehendak yuridis seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dianggap sebagai data politik yang dapat dibaca pada penjelasan kebijaksanaan pemerintah, akan tetapi nilai-nilai ini harus tercermin secara jelas dalam praktek penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu memberi arah pada kehidupan politik dan hukumNonet dan Selznick mencatat dua fenomena hukum yang sangat kontras di Amerika Serikat pada dekade tahun 1960-an. Di satu sisi beberapa pengadilan dan beberapa bagian dari profesi hukum menjadi juru bicara bagi kelompok yang tidak beruntung. Mereka berusaha menafsirkan misi mereka sebagai bentuk perluasan hak dan pemenuhan janji konstitusi yang tersembunyi, di samping juga sebagai gerakan advokasi sosial dan hukum demi kepentingan publik. Upaya kelompok tersebut memperoleh dukungan publik yang sangat luas. Akan tetapi, di sisi lain pada saat yang bersamaan, hukum justru bertindak represif terhadap setiap sikap kritis yang muncul.36 Krisis itu pada gilirannya melahirkan kritik terhadap hukum yang dipandang tidak memadai dirinya sebagai sarana perubahan dan sarana mewujudkan keadilan substantif. Kritik tersebut dengan merujuk kepada pendapat Satjipto Rahardjo lebih tepat bila dialamatkan kepada pandangan Hans Kelsen yang melihat hukum secara murni. Kelsen, seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menolak pandangan yang mengintegrasikan hukum dengan bidang-bidang lainnya. Kelsen berpendapat,” alles ausscheiden mochte, was nicht zu dem exakt als Recht bestimmten Gegenstande gehort (Semua hal yang tidak berhubungan dengan hukum harus dikeluarkan).”37 Menurut Nonet dan Selznick, selama ini terdapat ketegangan di antara dua pendekatan terhadap hukum, yaitu kebebasan dan kontrol sosial. Nonet dan Selznick menamakan pendekatan kebebasan sebagai pandangan yang risiko rendah tentang hukum dan ketertiban. Pandangan ini menekankan betapa besarnya sumbangan stabilitas hukum terhadap suatu masyarakat yang bebas dan betapa berisikonya sistem yang berdasarkan otoritas dan kewajiban sipil. Perspektif ini, menurut Nonet dan Selznick, melihat hukum sebagai unsur yang sangat penting dari tertib sosial dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber kontrol lainnya, tapi sumbersumber itu tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Dalam perspektif hukum responsif, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar keadilan prosuderal. Hukum yang baik harus kompeten dan juga asil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenai keinginan public dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan subtantif. Dalam pandangan hukum responsif, peraturan perundang-undangan haruslah adil. Undang-undang yang baik, selain dibuat oleh lembaga konstitusi, undang-undang juga harus rasional dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai obyek utama penerapan undang-undang. Sementara undang-undang tidak banyak berarti, jika tidak dikawal oleh para penegak hukum yang baik, handal, dan professional. Lembaga-lembaga responsive menganggap tekanan-tekanan social, kemasyarakatan sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri terhadap pelaksanaan hukum

Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi,
yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok
dalam definisi biaya tersebut diatas:
a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi,
b. Diukur dalam satuan uang,
c. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi,
d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. (Ony
Widilestariningtyas, 2012:10-11)
“Akuntan telah mendefinisikan biaya sebagai nilai tukar,
pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam
akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi
diwakili oleh penyusutan saat ini atau dimasa yang akan datang dalam
bentuk kas atau aktiva lain”. William K. Carter (2006:29)

Teori Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai
bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah
pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa
yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat
memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.
Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa
diskriminasi.28
Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang
secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif,
aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa
konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat
diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga
semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat
menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada
ketertiban.
Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka
seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan
demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai
salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat
dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat
normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada
pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya
subjektif dalam kehidupan masyarakat.30
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara
normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis
dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari
ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi
norma.31
Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : – Pertama, bahwa hukum itu
positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. – Kedua,
bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. –
Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari
kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. – Keempat, hukum
positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan
pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu
sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari
perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav
Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam
masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.32
Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti,
ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu
tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti
hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang
hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Pengertian, Tujuan dan Peran dari Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi “Akuntansi biaya merupakan bagian dari dua
tipe akuntansi, akuntansi keuangan dan akuntansi manejemen. Oleh
karena itu, sebelum membahas akuntansi biaya, perlu diketahui lebih
dahulu perbedaan karakteristik dua tipe pokok akuntansi tersebut”.
Mulyadi (2016:1)
Pada prinsipnya, akuntansi adalah suatu proses untuk mentransformasi
input menjadi output. In
putnya adalah data akuntansi, sedangkan outputnya adalah informasi
akuntansi. Data akuntansi dapat berupa data keuangan dan data
nonkeuangan. Akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai suatu proses
pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis
berbagai unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung yang
berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk.
Riwayadi (2014:24-25).
“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, peringkasan dan
penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan
cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan
akuntansi biaya adalah biaya”. Mulyadi (2016:7).
Proses pencatatan penggolongan, peringkasan dan penyajian, serta
penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses
tersebut ditujukan. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan. Dalam hal ini proses
akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan.
Dengan demikian akuntansi biaya dapat merupakan bagian dari
akuntansi keuangan. Mulyadi (2016: 7).
“Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Dalam hal ini biaya harus
memperhatikan karakteristik akuntansi manejemen. Dengan demikian
akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manejemen”. Mulyadi
(2016: 7).
Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok: penentuan kos produk,
pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Untuk
memenuhi tujuan penentuan kos produk, akuntansi biaya mencatat,
menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau
penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya
yang telah terjadi di masa yang lalu atau biaya historis. Umumnya
akuntansi biaya untuk penentuan kos produk ditunjuk untuk memenuhi
kebutuhan pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk melayani
kebutuhan pihak luar tersebut, akuntansi biaya untuk penentuan kos
produk tunduk pada prinsip prinsip akuntansi yang lazim. Disamping
itu, penentuan kos produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilayani
oleh akuntansi manejemen yang tidak selalu terikat dengan prinsip
akuntansi yang lazim. Lihat misalnya metode variabel costing untuk
penentuan kos produk dan penyajian informasi biaya untuk memenuhi
kebutuhan manejemen dan perencanaan dan pengambilan keputusan
jangka pendek. Mulyadi (2016:7).

Harga Jual (skripsi dan tesis)

Menurut Lasena (2013), harga jual adalah sejumlah biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah
dengan presentase laba yang diinginkan perusahaan, karena itu untuk
mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara untuk menarik
konsumen adalah dengan cara menentukan harga jual ang tepat.
Menurut Hansen dan Women (2009) harga jual adalah jumlah moneter
yang dibebankan pleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas
barang dan jasa yang dijual atau diserahkan.

Menurut Laksana (2008) tujuan penetapan harga jual yaitu:
1. Profit maximalization pricing (maksimalisasi keuntungan) adalah proses
yang dilakukan perusahaan untuk menentukan harga dan level output
yang memberikan profit yang paling besar.
2. Market share pricing (pendapatan laba untuk merebut pangsa pasar)
adalah bagian dari semua permintaan untuk barang yang mencerminkan
kelas konsumen berdasarkan segmen pasarnya.
3. Market skimming pricing adalah adalah menetapkan harga awal yang
tinggi ketika produk baru diluncurkan dan semakin lama akan semakin
turun harganya
4. Current revenue pricing (penetapan laba untuk pendapatan maksimal)
adalah uang yang diterima pemilik usaha atas terjualnya produk ataupun
jasa yang ditawarkan kepada pelanggan.
5. Target profit pricing adalah merupakan salah satu penetapan harga yang
mempergunakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
6. Promotional pricing (penetapan harga untuk promosi) adalah merupakan
strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi, dengan
tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi
masuknya para pesaing. Dengan harga rendah perusahaan dapat pula
mengupayakan tercapainya skala ekonomi dan menurunnya biaya per-unit.
Menurut Ngadiman (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi
harga jual yaitu:
1. Permintaan konsumen, suatu proses dalam meminta suatu atau jumlah
barang yang dibeli pada suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi.
2. Selera konsumen, tingkat keinginan konsumen akan suatu barang atau
karya tergantung pada pelaku konsumen.
3. Jumlah pesaing, suatu usaha yang dimiliki dan lebih dari 1 jenis.
4. Harga jual yang ditentukan pesaing, suatu usaha yang menentukan harga
jual pada suatu produksinya.
5. Biaya, pengorbanan yag perlu dilakukan untuk suatu proses produksi
dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku.

Teori Kemanfaatan Hukum (skripsi dan tesis)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.24 Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.25 Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.26 Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Millkeadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia

Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi, (2015) harga pokok produksi merupakan jumlah
dari biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pengadaan bahan baku sampai
proses akhir produk yang siap untuk dijual. Penerapan harga pokok
produksi merupakan untuk menentukan harga pokok per satuan produk
yang akan dijual, sehingga ketika produk tersebut di serahkan, maka
perusahaan dapat mengetahui laba atau kerugian yang akan diterima
perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya lainnya. Maka ketelitian dan
ketepatan melakukan perhitungan harga pokok produksi harus diperhatikan
karena apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan
kerugian bagi perusahaan.
Biaya-biaya yang ada dalam harga pokok produksi sebagai
berikut:
1. Biaya Bahan Baku
Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk membeli atau
menghasilkan bahan baku guna memproduksi produk yang akan dijual. Bahan
baku bisa diolah atau diproduksi sendiri oleh perusahaan penjual atau dibeli
dari perusahaan supplier. Bahan baku harus dijaga dari kehilangan dan
kerusakan dengan cara melakukan stock opname rutin.
2. Biaya Tenaga Kerja
Biaya tenaga kerja adalah gaji atau upah atau kompensansi yang
diberikan kepada tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan
produk yang akan dijual. Biaya ini juga termasuk biaya lembur (overtime) jika
dibutuhkan.
3. Biaya Overhead Pabrik
Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan
baku dan biaya tenaga kerja yang tidak mengacu pada semua pengeluaran
bisnis secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya. Harga pokok
produksi hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang memiliki nilai
variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya
tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel.
Menurut Bustami dan nurlela (2013) harga pokok produksi adalah
kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku lagsung, tenaga kerka
langsung, dan biaya overhead pabrik

Teori Keadilan Hukum. (skripsi dan tesis)

 Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.16 Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.
 Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. 20 Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.21 Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistemsitem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.22 Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (conflict within the law)

Pengertian Harga (skripsi dan tesis)

Setiap perusahaan selalu mengejar keuntungan guna meningkatan
produksi. Keuntungan diperoleh ditentukan pada penetapan harga yang
ditawarkan. Harga suatu produk ditentukan dari pengorbanan yang
dilakukan untuk menghasilkan jasa dan laba atau keuntungan yang
diharapkan.
Berdasarkan definisi menurut pendapat para ahli mengenai harga,
yaitu sebagai berikut:
1. Harga adalah jumlah sesuatu yang dimiliki nilai pada umumnya berupa
uang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan suatu produk
(Suparyanto & Rosad, 2015).
2. Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau
jasa atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaatmanfaat karena memiliki atau menggunakan jasa tersebut (Kotler &
amstrong , 2013).

 

Biaya Produksi (skripsi dan tesis)

Biaya produksi suatu pengelmpokkan biaya berdasarkan produknya.
Biaya produksi dapat diartikan sebagai biaya yang digunakan dalam proses
produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya
overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk yaitu
biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk dimana biaya ini
merupakan bagian dari persediaan.
Muenurut Mulyadi (2015) biaya produksi merupakan biaya-biaya
yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk
dijual. Contohnya biaya penyusutan mesin dan peralatan, biaya bahan baku,
biaya bahan penolong, dan biaya gaji karyawan yang bkerja dalam bagianbagian baik yang langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan
proses produksi.
Menurut Bustami &Nurlela (2015) biaya produksi merupakan biaya
yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung,
tenaga kerja langsung dan oerhead pabrik. Biaya produksi dapat dihubungkan
dengan satu produk dimana biaya ini merupakan bagian dari persediaan,

Teori Tujuan Hukum (skripsi dan tesis)

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; 3. Kepastian Hukum.
 urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.
 Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbru

Penggolongan Biaya (skripsi dan tesis)

Penggolongan adalah proses pengelompokan atas seluruh elemen
yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu, yang lebih ringkas untuk
dapat memberikan informasi biaya yang lebih berarti (Supriyono, 2011:16).
Penggolongan Biaya menurut Bastian dkk, (2013) adalah suatu proses
pengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya
yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk
dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting.
Menurut Mulyadi (2015) berdasarkan metode pembebanan biaya
mengklasifikasikan jenis-jenis biaya ke dalam biaya langsung dan biaya
tidak langsung, yaitu:
a. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang dapat dibebankan secara
langsung pada objek atau produk, misalnya bahan baku langsung, upah
tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, biaya iklan,
ongkos angkut, dan sebagainya
b. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya produksi yang bukan
bagian dari manuaktur serta tidak dapat dibebankan secara langsung
yang sulit dengan unit produksi, misalnya gaji pimpinan, gaji mandor,
biaya iklan untuk lebih dari satu macam produk, dan sebagainya. Biaya
tidak langsung disebut juga biaya overhead.
Menurut Mulyadi, (2015) menggolongkan biaya berdasarkan
pola perilaku biaya yaitu:
a. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume
kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji eksekutif produksi,
penyusutan jika menggunakan metode garis lurus, pajak properti, gaji
satpam, pemeliharaan dan perbaikan gedung dan bangunan, sewa.
b. Biaya semi tetap yaitu biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi
tertentu. Contoh biaya semi tetap adalah gaji penyelia.
c. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya dapat berubah secara
sebanding dengan perubahan volume kegiatan, semakin besar volume
kegiatan maka semakin besar pula jumlah total biaya variabel terhadap
semua unit yang diproduksi. Contoh biaya variabel adalah perlengkapan,
bahan bakar, peralatan kecil, biaya pengiriman, royalty biaya
komunikasi, upah lembur, biaya pengangkutan dalam pabrik.
d. Biaya semi variabel yaitu biaya dimana jumlah totalnya berubah sesuai
dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak
sebanding/proporsional biaya ini terjadi karena hubungan jumlah biaya
dengan basis aktivitas memiliki fungsi biaya dan memiliki unsur yang
tetap. Contoh biaya semi variabel adalah biaya listrik, telepon air, bensin,
perlengkapan, asuransi jiwa karyawan.

Kelemahan Sistem Pendaftaran Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (skripsi dan tesis)

Dalam sejarah sistem pendaftaran tanah di Indonesia dikenal adanya lembaga overschrijvingsordonanntie (Peraturan balik nama) tanggal 2 april 1834 (stbl. 1834 nomor 27) yaitu aturan pertama kali  mengenai pendaftaran tanah yang menganut sistem positif, yang Pasal 1- nya menyatakan bahwa pendaftaran merupakan satu-satunya alat bukti dan peralihan mengenai semua benda tetap serta semua akta dengan mana benda tetap itu dibebani hipotik berikut semua akta cessienya hanyalah sah apabila dibuat dimuka Pejabat Balik Nama. Dengan demikian karena pendaftaran merupakan satu-satunya alat bukti, maka logikanya negara bertanggung jawab atas data yang disajikan, untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan. Pendaftaran itu merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak itu serta “sahnya” peralihan dan pembebanan hak tersebut. Pasal 32 dan 38 memuat ketentuan serupa mengenai HGU, dan HGB. Berlainan dengan Overschrijvingsordonanntie, Pasal-Pasal tersebut tidak menentukan bahwa pendaftaran itu merupakan satu-satunya alat pembuktian juga tidak menentukan bahwa pendaftaran itu merupakan syarat bagi sahnya peralihan hak-hak tersebut. Menurut Pasal 1 Overschrijvingsordonanntie surat-surat eingendom dan per-alihan mengenai semua benda tetap atau tidak bergerak serta semua akta dengan mana benda-benda tidak bergerak itu dibebani hipotek, demikian pula semua akta cessie hanyalah sah, jika dibuat dimuka apa yang disebut Overschrijvingsordonanntie atau “Pejabat Balik Nama”.
Kembali kepada sistem yang dipergunakan Undang-Undang Pokok Agraria, maka tanpa dilakukan pendaftaran, sesuatu pemindahan hak sudahlah sah, asal syarat-syaratnya yang bersifat materiil dipenuhi. Selain itu sahnya pemindahan hak tidak hanya dapat dibuktikan dengan tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Instansi Pendaftaran Tanah, melainkan dapat juga dengan alat pembuktian lain. Didalam stelsel publikasi negatif dalam sistem pendaftaran tanah mengandung kelemahan karena asas yang dianut dalam pendaftaran tanah ini membuka kesempatan untuk menyangkal ke absahan dari nama yang tersebut dalam sertipikat hak atas tanahnya.
Asas ini secara nyata diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa “Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Artinya hukum hanya memberikan jaminan atas bukti hak kepemilikan tersebut kepada seseorang. Hukum bukan memberikan hak kepemilkan, sehingga sering dianggap masih kurang melindungi pemiliknya. Seakan bukti hak ituhanya mengokohkan seseorang dengan milik (tanahnya) saja. Tetapi seharusnya disamping pendaftaran tanah itu memberikan hak kepada seseorang juga harus mengokohkannya sebagai pemegang hak yang ada.27 Hal demikian menciptakan ketidakpercayaan masyarakat dalam mengurus haknya. Sehingga di masyarakat ada anggapan dengan mempertahankan bukti hak yang lama sudah meyakinkan pemiliknya terhindar dari malapetaka gugatan dari pihak ketiga sehingga masyarakat enggan mengurus hak atas tanahnya/ melakukan pendaftaran tanah. Termasuk mereka yang akan dapat terhindari dari biaya pengurusan yang masih dianggap terlalu mahal dan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu sering yang mendaftarkan tanahnya adalah orang yang hanya bermaksud menggunakan bukti hak atas tanah itu sebagai jaminan hutang/ditanggungkan

Konsep Biaya (skripsi dan tesis)

Samryn (2012:26) dalam akuntansi dikenal konsep biaya yang
berbeda untuk tujuan tujuan yang berbeda. Untuk berbagai keperluan, biaya
dapat dikelompokkan menurut berbagai karakteristik untuk penyajian
laporan keuangan bagi kepentingan pihak eksternal, biaya dibagai menurut
fungsi-fungsi organisasi. Dengan demikian terdapat kelompok beban pokok
penjualan, biaya penjualan, beban adminitrasi dan umum serta beban non
operasi.
Menurut Siregar dkk (2013:23) knsep biaya merupakan sumber
ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi
manfaat sekarang atau masa yang akan mendatang.

Pengertian Biaya (Cost) (skripsi dan tesis)

Menjalankan suatu usaha membutuhkan biaya yang harus
dikeluarkan agar perusahaan mampu terus berkualitas. Biaya sendiri
merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan
harga pokok produksi. Dengan biaya, perusahaan juga dapat menentukan
laba yang diperoleh perusahaan.
Pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur
dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan
akan terjadi untuk tujuan tertentu (Mulyadi, 2015).
Sedangkan menurut supriyono (2012) biaya adalah harga perolehan
yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan
dan akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan.
Menurut Hery (2015) biaya memiliki unsur sebagai berikut:
1. Suatu bentuk pengorbanan dari sumber ekonomi
2. Pengukuranya dalam bentuk satuan rupiah
3. Suatu bentuk pengorbanan yang sudah terjadi atau baru akan terjadi
4. Suatu bentuk pengorbanan yang digunakan dalam mencapai tujuan
tertentu

Tujuan Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi, (2015) Tujuan atau manfaat akuntansi biaya
adalah menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen
dalam mengelola perusahaan.
Menurut Suwaldiman (2005) memberi informasi keuangan yang
secara handal bisa dipercaya mengenai kewajiban, modal dan sumber
ekonomi pada sumber-sumber ekonomi sebuah perusahaan yang muncul
karena adanya kegiatan usaha.
Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan dan penjelasan sebagai
berikut:
a. Penentuan harga pokok produk adalah untuk memenuhi tujuan penentuan
harga pokok produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan
meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Biaya yang
dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang terjadi di masa lalu atau biaya
historis.
b. Pengendalian biaya adalah pengendalian biaya harus didahului dengan
penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu
satuan produk. Jika biaya yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi
biaya bertugas untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang
sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya tersebut.
c. Pengambilan keputusan khusus adalah pengambilan keputusan khusus
menyangkut masa yang akan datang. Oleh karena itu informasi yang relevan
dengan pengambilan keputusan khusus selalu berhubungan dengan
informasi masa yang akan datang. Informasi biaya ini tidak dicatat dalam
catatan akuntansi biaya, melainkan hasil dari suatu proses peramalan.

Pengertian Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)

Akuntansi biaya bertujuan untuk melaporkan setiap informasi
keuangan dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan.
Akuntansi biaya memasukkan bagian-bagian akuntansi manajemen dan
akuntansi keuangan tentang bagaimana informasi biaya dikumpulkan dan
dianalisis. Akuntansi biaya lebih menekankan pada pengendalian maupun
penetapan biaya terutama yang berhubungan dengan biaya produksi,
selanjutnya akuntansi biaya membantu perusahaan dalam merencanakan
dan pengawasan biaya pada aktivitas perusahaan.
Menurut Mulyadi, (2015) pengertian akuntansi biaya yaitu proses
pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan
dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran
terhadapnya.
Menurut Siregar dkk (2014) akuntansi biaya adalah proses
pengukuran, peringkasan, penganalisisan, perhitungan dan pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja kerja operasi untuk kepentingan imtternal
perusahaan

Faktor-faktor Penyusutan (skripsi dan tesis)

Menurut Rudianto (2012:260) ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan
dalam menentukan beban penyusutan setiap periode, yaitu :
1. Harga perolehan, yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk
memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan.
2. Nilai sisa (residu), yaitu taksiran harga jual aset tetap pada akhir masa
manfaatnya, setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda
satu dengan lainnya atas suatu jenis aset tetap yang sama. Jumlah
taksiran nilai residu juga sangat dipengaruhi oleh umur ekonomisnya,
inflasi, nilai tukar, mata uang, bidang usaha, dan sebagainya.
3. Taksiran umur kegunaan, yaitu taksiran masa manfaat dari aset tetap,
masa manfaat adalah taksiran umur ekonomis dari aset tetap, bukan
umur teknis. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan
periode waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam kerja

Pengertian Penyusutan Aset Tetap (skripsi dan tesis)

Total pengeluaran yang terjadi pada suatu periode akuntansi untuk
memperoleh aset tetap tertentu tidak boleh dibebankan seluruhnya sebagai beban
periode berjalan. Jika pengeluaran tersebut dibebankan seluruhnya pada periode
berjalan, maka beban periode berjalan akan terlalu berat sedangkan beban periode
berikutnya yang ikut menikmati dan memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut
menjadi terlalu ringan. Ini berarti ketidakadilan dalam proses pembebanan suatu
pengeluaran karena periode di mana aset tetap tersebut dibeli bebannya menjadi
terlalu besar, sedangkan periode berikutnya menjadi terlalu ringan. Karena itu, agar
keadilan pembebanan pengeluaran dapat terjadi harus dilakukan penyusutan
terhadap aset tetap tersebut. menurut Rudianto (2012:260) “Penyusutan adalah
pengalokasian harga aset tetap menjadibeban ke dalam periode akuntansi yang
menikmati manfaat dari aset tetap tersebut.”
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:17.1) aset yang disusutkan
adalah :
1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi
2. Memiliki suatu manfaat yang terbatas
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau
memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan
administrasi berwujud yang dibebankan setiap periode akuntansi secara
sistematik dan rasional selama masa manfaat dan kegunaannya.

 

Kekuatan Pembuktian Sertipikat (skripsi dan tesis)

Sertipikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berpekara di Pengadilan. Sebagai kelanjutan dari pemberian perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Ayat (1) “Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya” dan Ayat (2) “Dalam hal sudah diterbitkan sertipikat secara sah………., maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan.” Dalam Hukum Adat jika seseorang sekian lama membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudia tanah tersebut dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanahnya itu. Konsep inilah yang diambil oleh Hukum Agraria kita sebagai suatu lembaga Rechtsverwerking. Konstruksi hukumnya adalah apabila selama lima tahun pemegang hak atas tanah semua lalai untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atas tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain yang beritikad baik dan ia tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, berarti yang bersangkutan telah menelantarkan tanahnya dan kehilangan haknya untuk menggugat.
 Ketentuan mengenai rechtverwerking ini merupakan penyempurnaan dan penegasan terhadap sistem publikasi negatif yang bertendensi positif dari pendaftaran tanah yang diamanatkan oleh UndangUndang Pokok Agraria. Selama ini orang yang tercantum dalam sertipikat selalu dihadapkan pada kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa berhak atas sebidang tanah. Tetapi dengan penetuan batas waktu tersebut, maka orang yang tercantum namanya dalam sertipikat akan bebas dari kemungkinan adanya gugatan setelah lewat waktu 5 tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak yang bersangkutan atau kuasanya. Ketentuan mengenai rechtverwerking mempertegas bahwa sistem pendaftaran tanah di indonesia tidak menggunakan sistem publikasi negatif yang murni (negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam bukti hak), tetapi menggunakan sistem publikasi negatif bertendesi positif artinya walaupun negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam bukti hak, namun bukti hak tersebut dikategorikan sebagai bukti hak yang kuat (selama tidak ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya maka data yang disajikan dalam bukti hak tersebut merupakan data yang benar, sah dan diakui serta dijamin menurut hukum)

Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Melakukan perhitungan harga pokok produksi perlu memperhatikan unsurunsur biaya yang termasuk dalam harga pokok produksi itu sendiri dan metode yang
digunakan dalam pengumpulan biaya produksi. Umumnya sifat pengolahan produk
didasarkan atas pesanan dan pengolahan produk yang didasarkan pada proses.
Hansen dan Mowen (2009:207) menjelaskan perhitungan harga pokok produksi
dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut:
1. Perhitungan berdasarkan pesanan
Pada sistem produksi berdasarkan pesanan, biaya-biaya diakumulasikan
berdasarkan pekerjaannya. Pendekatan untuk membebankan biaya ini
dinamakan sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam suatu perusahaan
yang beroperasi berdasarkan pesanan, pengumpulan biaya per pekerjaan
menyediakan informasi penting bagi pihak manajemen.
2. Perhitungan berdasarkan proses
Perusahaan dengan sistem proses mengakumulasi biaya produksi
berdasarkan proses atau departemen untuk satu periode waktu tertentu.
Output proses selama periode tersebut diukur. Biaya per unit dihitung
melalui pembagian biaya prosesnya dengan output pada periode terkait.
Pendekatan akumulasi biaya ini disebut dengan sistem perhitungan biaya
proses.
Mulyadi (2015:18) mengemukakan bahwa pengumpulan biaya produksi
sangat ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, cara memproduksi produk
dibagi menjadi dua macam yaitu:
1. Perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan, mengumpulkan biaya
produksinya dengan menggunakan metode biaya pesanan (job order cost
method). Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk
pesanan tertentu dan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan
untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total
biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk
dalam pesanan yang bersangkutan.
2. Perusahaan yang berproduksi masa, mengumpulkan biaya produksinya
dengan menggunakan metode biaya proses (process cost method). Dalam
metode ini biaya biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan
biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut
dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode
tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode
yang bersangkutan.
Berikut karakteristik metode harga pokok pesanan menurut Mulyadi
(2010:38), yaitu:
a. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan
spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok
produksinya secara individual.
b. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan
produk menjadi dua kelompok berikut ini: biaya produksi langsung dan
biaya produksi tidak langsung.
c. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga
kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan
istilah biaya overhead pabrik.
d. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi
pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi,
sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga
pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
e. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai
diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang
dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang
dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan.
Sedangkan karakteristik metode harga pokok yang produksinya berdasarkan
proses menurut Mulyadi (2015:63), yaitu:
a. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.
b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.
c. Kegiatan produk dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang
berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.

Sistem Pendaftaran Tanah (skripsi dan tesis)

Ada beberapa sistem pendaftaran tanah yang digunakan : a. Sistem pendaftaran hak (registration of title) Dalam sistem pendaftaran hak tiap pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan dan pembebenannya harus dengan hak yang dibuktikan dengan suatu akta, dalam akta tersebut dengan sendirinya dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan. b. Sistem pendaftaran akta (registration of deeds) Dalam sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan apa yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis serta bentuk bukti haknya. Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT). Sikap dari PPT dalam  sistem ini pasif, ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. c. Sistem Torren (Torren Act) Oleh karena sistem pendaftaran hak dan akta ini memiliki kekurangan-kekurangan antara lainnya untuk memperoleh data yuridis yaitu harus dengan melakukan “title search”, maka diciptakanlah sistem pendaftaran tanah yang baru yang lebih sederhana dan dimungkinkan orang memperoleh keterangan-keterangan dengan cara yang mudah. Sistem pendaftaran tanah ini dikenal dengan nama registration of litle atau lebih dikenal sebagai sistem Torrens. Dalam sistem ini bukan aktanya yang didaftar tetapi hak-hak yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Berbeda dengan sistem pendaftaran akta, sistem ini PPT bersikap aktif. Sistem Torren Act diciptakan oleh Robert Torrens, menurut sistem ini sertipikat hak atas tanah adalah merupakan alat bukti yang paling lengkap tentang hak dari pemilik yang tersebut didalamnya dan tidak dapat diganggu gugat, untuk merubah buku tanah tidak dimungkinkan, kecuali jika sertipikat diperoleh melalui cara pemalsuan atau penipuan. Ada beberapa keunggulan dari The Real Property Act atau Sistem Torrens, yaitu : a. Adanya kepastian mengenai hak seseorang b. Uraian mengenai pendaftran singkat dan jelas  c. Persetujuan-persetujuan disederhanakan sehingga setiap orang akan dapat sendiri mengurus kepentingannya d. Mengeliminasi adanya aksi penipuan e. Hak-hak milik atas tanah ditingkatkan nilai dan kepastian hukumnya f. Menurangi proses-proses yang tidak perlu Menurut Torrens, sertipikat tanah merupakan alat bukti pemegang hak atas tanah yang paling lengkap serta tidak dapat diganggu gugat. Ganti rugi terhadap pemilik sejati adalah melalui dana asuransi. Untuk merubah buku tanah adalah tidak mungkin terkecuali jika memperoleh sertipikat tanah dengan cara pemalsuan dengan tulisan atau diperoleh dengan cara penipuan

Manfaat Perhitungan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2015:65) dalam perusahaan berproduksi umum, informasi
harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi
manajemen untuk:
1. Menentukan harga jual produk
Perusahaan yang berproduksi bertujuan memproses produknya untuk
memenuhi persediaan di gudang dengan demikian biaya produksi
dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi
biaya produksi persatuan produk. Biaya produksi per unit merupakan
salah satu data yang dipertimbangkan untuk menentukan harga jual
produk.
2. Memantau realisasi biaya produksi
Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu
digunakan untuk memantau apakah proses produksi mengonsumsi total
biaya produksi sesuai dengan apa yang diperhitungkan sebelumnya.
Dalam hal ini, informasi biaya produksi digunakan untuk
membandingkan antara perencanaan dengan realisasi.
3. Menghitung laba atau rugi periodik
Laba atau rugi bruto dihitung dengan membandingkan dengan harga jual
produk persatuan dengan biaya produksi persatuan. Informasi laba atau
rugi bruto diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam
menutup biaya non produksi dan menghasilkan laba atau rugi.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam
proses yang disajikan dalam neraca
Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban secara
periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca
dan persediaan laporan laba rugi yang didalamnya terdapat informasi
harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok persediaan produk
dalam proses. Biaya yang melekat pada produk jadi yang belum terjual,
dalam neraca disajikan dalam harga pokok persediaan produk jadi. Biaya
produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih
dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok
persediaan produk dalam proses.

Tujuan Pendaftaran Tanah (skripsi dan tesis)

Berdasarkan ketentuan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka tujuan dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah ini yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, tujuan pendaftaran tanah ialah dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (rechtkadaster atau legal cadaster). Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, serta kepada pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Dengan adanya kegiatan pendaftaran tanah diharapkan dapat tercipta suatu keadaan dimana a. Orang-orang dan badan hukum yang mempunyai tanah dengan mudah dapat membuktikan, bahwa merekalah yang berhak atas tanah itu, hak apa yang dipunyai dan tanah yang manakah yang dihaki. Tujuan ini dicapai dengan memberikan surat tanda bukti kepada pemegang hak yang bersangkutan. b. Siapa pun yang memerlukan dapat dengan mudah memperoleh keterangan yang bersangkutan mengenai tanah yang terletak di wilayah pendaftaran yang bersangkutan yang ingin memperoleh kepastian apakah keterangan yang diberikan kepadanya itu benar. Tujuan ini dicapai dengan memberikan sifat terbuka bagi umum pada data yang disimpan. Dengan terselenggaranya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah pula akan dapat mengetahui status dan kedudukan hukum dari pada tanah-tanah yang dihadapi, letak, luas, batasbatas, siapa empunya dan beban-beban apa yang ada diatasnya.17 Recht kadaster atau kadaster hak adalah suatu bentuk kadaster yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepatian hukum dan perlindungan hukum atas tanah. Dalam lalu lintas hukum (Rechts Verkeer) mengenai hak-hak tas tanah, pemerintah membentuk suatu badan atau lembaga hukum yang disebut rechts kadaster atau kadaster hak Kegiatan dalam rangka rechts kadaster meliputi pengumpulan keterangan atau inventarisasi mengenai: hak atas tanah (status hukum hak atas tanah); siapa pemegang haknya (subjek haknya); hak-hak lain, bebanbeban lain yang ada diatas tanah; kegiatan dalam bidang teknis geodesi berupa pengukuran dan pemetaan tanah untuk memperoleh kepastian letak, batas dan luas tanah yang menjadi objek hak atas tanah; kegiatan dalam bidang administrasi berupa pembukuan dari kegiatan-kegiatan dalam daftar umum secara terus-menerus; serta pemberian surat-surat tanda bukti dan pemberian keterangan dan pelayanan kepada yang berkepentingan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan hak atau sebagai yang tercantum dalam daftar. Dengan memiliki sertipikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata. Pendaftaran hak atas tanah akan menghasilkan : a. Kepastian hak atas tanah Dari segi yuridis mengenai status haknya, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain. Ini diperlukan karena status tanah itu bermacam-macam yang masing-masing memberikan wewenang dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang berbeda kepada pihak yang mempunyai. 59 b. Kepastian subyek haknya Kepastian mengenai siapa yang mempunyai tanah diperlukan untuk mengetahui dengan siapa kita berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah mengenai ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak ketiga diperlukan untuk mengetahui perlu atau tidaknya diadakan tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman. c. Kepastian obyek haknya Kepastian mengenai bidang teknis (yaitu kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan). Ini diperlukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari baik dengan pihak yang menyerahkan maupun dengan pihak-pihak yang mempunyai tanah yang berbatasan. d. Kepastian hukumnya Bagi pemegang hak atass tanah Pendaftaran Tanah bermanfaat: memberikan rasa aman; memudahkan melakukan peralihan hak atas tanah, dapat dijadikan jaminan utang; dan membantu pemerintah dalam penetapan IPEDA.
Bagi pemerintah Pendaftaran Tanah bermanfaat: a. Kegiatan pemerintah semakin lancar dengan adanya b. Dapat mengurangi keresahan yang berhubungan dengan tanah sebagai sumbernya. Manfaat lain dari pendaftaran tanah ialah adanya jaminan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah sehingga dapat dicegah dengan adanya masalah-masalah pertanahan yang bisa menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dalam masyarakat serta memberi kemudahan kepada pihak-pihak yang memerlukan data tentang tanah yang telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Bagi pemerintah pendaftaran tanah akan memperlancar terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, serta meningkatkan pendapatan negara.20 Pendaftaran tanah juga memiliki manfaat terkait dengan pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan atas tanah hak milik. Hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dimana dengan pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum dari pada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batasbatas hukumnya.  Dengan terdaftarnya bagian tanah, sebenarnya tidak semata-mata akan terwujud jaminan kepastian keamanan akan kepemilikannya dalam  tertib administrasi pertanahan.   menuju kepastian hukum. Bahkan seorang pemilik akan mendapatkan kesempurnaan dari haknya, karena hal-hal sebagi berikut: a. Adanya rasa aman dalam memiliki hak atas tanah (security); b. Mengerti dengan baik apa dan bagaimana yang diharapkan dari pendaftaran tersebut (simplity); c. Adanya jaminan ketelitian dalam sistem yang dilakukan (accuracy); d. Mudah dilaksanakan (expedition); e. Dengan biaya yang bisa dijangkau oleh semua orang yang hendak mendaftarkan tanah (cheapness), dan daya jangkau ke depan dapat diwujudkan terutama atas harga tanah itu kelak (siutable). f. Adanya jaminan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah. Sedangkan secara terperinci tujuan pendaftaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ialah: a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar, agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 62 Hakikat kepastian hukum yang sebenarnya terletak pada kekuatan sertipikat kepemilikan hak atas tanah sebagi bukti kepemilikan termasuk di pengadilan, namun kepastian hukum bersifat negatif pada hakekatnya merupakan kepastian hukum yang relatif, dengan pengertian bahwa perundang-undangan dijamin kepastian hukum selama tidak dibuktikan.22 Dengan dilakukannya pendaftaran tanah untuk terwujudnya tertib administrasi pertanahan, maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah melihat hak-hak apa serta beban-beban apa saja yang ada atau melekat pada bidang tanah tersebut. Dengan demikian terpenuhi syarat tentang pengumuman (openbaarheid) yang dapat dipertahankan oleh siapapun juga dan dapat dialihkan yang merupakan salah satu azas yang melekat kepada hak-hak yang bersifat kebendaan.23 Dengan sistem administrasi pertanahan yang baik akan dapat memberikan jaminan kemanan penggunaan bagi pemiliknya. Dapat mendorong atau meningkatkan penarikan pajak, meningkatkan penggunaan sebagai jaminan kredit, meningkatkan pengawasan pasar tanah, melindungi tanah negara, mengurangi sengketa tanah. Bahkan dapat memfasilitasi rural landreform yang sedang dan akan dilaksanakan dalam suatu negara. Meningkatkan urban planning dan memajukan insfrasturktur, mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keseluruhan keuntungan pengadministrasian tanah tersebut bahkan sudah menjadi program kerja pendaftaran tanah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana digariskan dalam Land Adminstration Guidlines, 1996. Dalam Land Information System telah mencakup di dalamnya penataan lingkungan hidup data sosial ekonomi yang berkaitan pada sistem infrastruktur dan kadaster yang ada.Sehingga benar-benar memberikan dukungan bagi peningkatan aktivitas tanah dalam meningkatkan sosial ekonomi dari aspek tanah. Aturan-aturan di bidang pendaftaran tanah merupakan petunjuk bagaimana seharusnya pendaftaran tanah dilakukan bila ini dilaksanakan akan memberikan dan menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana dikenal dalam tujuan hukum

Dasar Hukum Pendaftaran Tanah (skripsi dan tesis)

a. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) 1) Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) : Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : 54 a) Pengukuran, Pemetaan, dan Pembukuan Tanah b) Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihan Hak-Hak tersebut c) Pemberian Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat Ayat (3) : Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan menurut pertimbangan menteri Agraria. Ayat (4) : Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 2) Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria Ayat (1) : Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus di daftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. Ayat (2) : Pendaftaran yang termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. 3) Pasal 32 Undang-Undang Pokok Agraria: ketentuan serupa dengan Pasal 23 untuk HGU. 55 4) Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria : ketentuan serupa dengan Pasal 23 untuk HGB. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (dicabut) 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. b. PMA/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perkembangan Peraturan pendaftaran tanah di Indonesia dapat di gambarkan sebagai berikut : a. Masa Pra Kadaster (1626-1837). Pada Masa ini hanya dokumen yang tercatat dalam buku pendaftaran dan belum di dukung dengan peta kadaster. b. Masa Kadaster Lama (1837-1875). c. Pada Masa ini pengukuran kadaster dilakukan oleh juru ukur berlisensi. d. Masa Kadaster Baru (1875-1961). Pelaksanaan pendaftaran tanah disini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hak.Pengukuran kadaster yang teliti telah dimulai dilaksanakan dan diikuti dengan pembukuan hak yang telah dilaksanakan dengan tertib. e. Masa Kadaster Modern (1961-Sekarang). 56 Masa ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi komputer. Hampir semua kegiatan dalam pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah yang melibatkan kegiatan pengumpulan, pengeolahan, dan manajemen data menggunakan teknologi komputer. Masa ini kemudian dikenal pula dengan Era Informasi Pertanahan atau Era Informasi Kadastar

Pengertian Pendaftaran Tanah (skripsi dan tesis)

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 menentukan Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan dimulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah. Sedangkan Pasal 2 menentukan bahwa Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam PP ini disebut: desa). Sedangkan menurut Pasal 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Pendaftaran Tanah ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi  bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah ialah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertahanan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.
 Dari definisi-definisi tersebut maka pendaftaran tanah dapat dirinci sebagai berikut.  : a. Pendaftaran tanah dilakukan secara terus-menerus. Pendaftaran tanah dilakukan secara terus menerus termasuk setiap terjadinya perubahan atas tanah maupun subjeknya harus diikuti dengan pendaftaran tanah. b. Adanya kegiatan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan pada dasarnya meliputi: 1) Data fisik Yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-batasnya dan luasnya serta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. 2) Data yuridisYaitu data mengenai nama hak atas tanah, siapa pemegang haknya, peralihan dan pembebanannya. c. Adanya tujuan tertentu. Tujuan pendaftaran tanah ialah untuk menjamin kepastian hukum (legal cadastre) dan kepastian hak serta tidak semata-mata bertujuan sebagai dasar pemungutan pajak (fiskal cadastre). d. Kegiatan penerbitan sertipikat/alat bukti hak/surat tanda bukti hak. Sertipikat tanah terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik hak, yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul dokumen. Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya

Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Bukti (skripsi dan tesis)

 Hak Salah satu tujuan diundangkan Undang-undang Pokok Agraria adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.Untuk mewujudkan tujuan ini dilakukan melalui kegiatan pendaftaran tanah baik oleh pemerintah maupun oleh pemegang hak atas tanah. Tujuan diundangkan Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan dalam penjelasan Umum, yaitu :” a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan; c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya”.  Menurut Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu : a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur degan Peraturan Pemerintah b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : 1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan hak 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 3) Pemberi surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. d. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biayabiaya tersebut. Selain pemerintah, Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa pemegang hak atas tanah juga berkewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya, yaitu :
a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
 b. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberinya, demikian pula 48 setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
c. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian pula setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
 Jaminan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan pendaftaran tanah, meliputi : a. Kepastian status hak Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, yaitu apakah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan ataukah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. b. Kepastian subjek hak Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti siapa yang menjadi subjek hak atau pemegang haknya, yaitu perseorangan ataukah badan hukum. c. Kepastian objek hak Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti ukuran (luas) tanahnya, letak tanahnya, dan batas-batas tanahnya. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menghasilkan dua jenis data, yaitu : a. Data fisik Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. b. Data yuridis Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diadakan oleh pemerintah adalah pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian hak yang kuat. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria hanya menyebut surat-surat tanda bukti hak, tetapi tidak menyebut apa nama surat-surat tanda bukti hak tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menetapkan bahwa pelaksanaan 50 kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan surat tanda bukti hak yang berupa sertipikat. 11 Sertipikat hak atas tanah berisi data fisik dan data yuridis. Esensi sertipikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang berisi salinan buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis, dan surat ukur yang memuat data fisik. Maksud diterbitkan sertipikat adalah pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya, memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.  Ada bermacam-macam sertipikat berdasarkan objek pendaftaran tanah, yaitu : a. Sertipikat Hak Milik b. Sertipikat Hak Guna Usaha c. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan d. Sertipikat Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan e. Sertipikat Hak Pengelolaan f. Sertipikat wakaf tanah Hak Milik g. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun h. Sertipikat Hak Tanggungan

Unsur-unsur Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Menghitung harga pokok produksi harus memperhatikan unsur-unsur yang
termasuk dalam harga pokok produksi. Menurut Hansen dan Mowen (2009:57)
terdapat tiga elemen biaya yang dapat dibebankan kepada produk yaitu:
1. Bahan baku langsung
Bahan baku langsung adalah bahan baku yang dapat ditelusuri secara
langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Biaya dari
bahan-bahan ini dapat secara langsung dibebankan kepada produk karena
pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah yang
dikonsumsi dalam setiap produk. Bahan yang menjadi bagian dari produk
berwujud atau yang dapat digunakan dalam menyediakan jasa biasanya
diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung.
2. Tenaga kerja langsung
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada
barang atau jasa yang diproduksi. Seperti halnya bahan baku langsung,
pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas kerja yang
digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Karyawan yang
mengubah bahan mentah menjadi produk atau yang menyediakan jasa
pelayanan pada pelanggan di klasifikasikan sebagai tenaga kerja
langsung.
3. Overhead pabrik
Overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain bahan baku
langsung atau tenaga kerja langsung dikelompokkan menjadi satu
kategori. Pada perusahaan manufaktur, overhead juga dikenal sebagai
beban pabrik atau overhead manufaktur. Kategori biaya overhead
memuat berbagai hal.
Menurut Mulyadi (2015:19) unsur-unsur harga pokok produksi terdiri atas:
1. Biaya bahan baku langsung
Dalam melakukan proses produksi, bahan baku merupakan unsur utama,
karena bahan baku merupakan unsur pokok dalam melakukan proses
produksi. Bahan baku yang diolah suatu perusahaan dapat diperoleh dari
pembelian lokal, impor, atau pengelolaan sendiri.
2. Biaya tenaga kerja langsung
Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dilakukan oleh
karyawan untuk mengolah bahan baku yang tersedia menjadi barang jadi
atau produk. Tenaga kerja yang termasuk dalam perhitungan biaya
produksi ke dalam biaya tenaga kerja langsung (direct labour) dan biaya
tenaga kerja tidak langsung (indirect labour). Tenaga kerja langsung
adalah tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi,
dan dapat dibebankan secara layak ke produk yang di produksi.
Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan kompensasi
yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang bekerja di pabrik
tetapi tidak melakukan pekerjaan pengolahan bahan secara langsung.
3. Biaya overhead pabrik
Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain bahan baku
langsung dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya yang
semuanya tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau
aktivitas lainnya dalam upaya merealisasi pendapatan dalam perusahaan.

Pengertian Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)

Penerapan harga pokok produksi bertujuan untuk menentukan harga pokok
persatuan produk yang akan dijual, sehingga ketika produk tersebut diserahkan,
maka perusahaan dapat mengetahui laba atau kerugian yang akan diterima
perusahaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Maka ketelitian dan
ketepatan melakukan perhitungan harga pokok produksi harus diperhatikan karena
apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan kerugian bagi
perusahaan.
Pengertian harga pokok produksi menurut Bustami dkk. (2010:49) yaitu:
Harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari
bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
ditambah biaya persediaan produk dalam proses awal dan dikurangi
persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada
periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya
produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir.
Pengertian harga pokok produksi menurut Raiborn dan Kinney (2011:56)
yaitu:
“Harga pokok produksi (cost of goods manufactured) adalah total produksi
biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer kedalam
persediaan barang jadi selama sebuah periode.”