Seperti yang telah dijelaskan diatas, biaya operasi terdiri dari beberapa
komponen biaya, diantaranya harga pokok penjualan, biaya pemasaran, dan biaya
administrasi dan umum. Untuk lebih jelasnya, beberapa orang ahli
menjelaskannya tentang pengertian biaya tersebut. Weygandt, Kieso, at al
(2006:180) mendefenisikan harga pokok penjualan :
“The cost of goods sold is the total cost of merchandise sold during the
period”. Jika barang atau produk diserahkan kepada pelanggan, berarti biaya
keluar dari perusahaan atau aktiva berkurang menjadi biaya dan biaya macam ini
merupakan biaya operasi karena berkaitan langsung dengan pendapatan utama
perusahaan.
Unsur-unsur biaya operasi. (skripsi dan tesis)
Unsur-unsur biaya operasional yang biasa terdapat pada suatu perusahaan
dagang dan jasa adalah:
a. Biaya tenaga kerja, gaji, komisi, bonus, tunjangan, dan lain-lain.
b. Biaya administrasi dan umum.
c. Biaya advertensi, promosi.
d. Biaya asuransi.
e. Biaya pemeliharaan gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan.
Penggolongan biaya operasi (skripsi dan tesis)
Menurut Adi Saputra maka jenis biaya operasi digolongkan sesuai dengan
fungsi pokok kegiatan perusahaan.
Dalam hal ini biaya pada suatu perusahaan terbagi menjadi 2 kelompok besar,
yaitu :
1. Biaya produksi
Biaya produksi meliputi semua biaya yang berhubungan dengan fungsi
produksi yaitu semua biaya dalam rangka pengolahan bahan baku menjadi
produk selesai yang siap dijual.
Biaya produksi dapat digolongkan kedalam 3 kelompok, yaitu :
a. Biaya bahan baku
Adalah harga perolehan berbagai macam bahan baku yang dipakai dalam
kegiatan pengolahan produk.
b. Biaya tenaga kerja langsung
Adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan, kepada tenaga kerja
langsung dan manfaatnya dapat diidentifikasikan kepada produk tertentu.
c. Biaya overhead pabrik
Biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik adalah seluruh
biaya yang digunakan untuk mengkonversi bahan baku menjadi produk
jadi, selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
· Elemen-elemen biaya overhead pabrik dapat digolongkan kedalam
a. Biaya bahan penolong
b. Biaya tenaga kerja langsung
c. Biaya depresiasi dan amortisasi aktiva tetap
d. Biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap
e. Biaya listrik dan air
f. Biaya asuransi pabrik
g. Biaya overhead pabrik lain-lain
2. Biaya non produksi
Dengan semakin tajamnya persaingan dan perkembangan teknologi yang
semakin pesat mengakibatkan dan biaya non produksi menjadi semakin
penting pula. Sehingga manajemen berkepentingan untuk mengendalikan
informasi mengenai kegiatan dan biaya non produksi tersebut. Pada
umumnya, biaya produksi dapat digolongkan kedalam :
a. Biaya pemasaran
Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan
pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan; biaya promosi, biaya
angkutan dari gudang perusahaan kegudang pembeli; gaji karyawan
bagian-bagian yang melaksanakan kegiata pemasaran; biaya contoh
(sampel).
b. Biaya administrasi dan umum.
Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan
pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian
keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat biaya
pemeriksanaan akuntan, biaya fotocopy.
Putusan Hakim dalam Pembatalan Perjanjian (skripsi dan tesis)
Di Indonesia, perkara-perkara perdata yang salah satu pihaknya
menuntut pembatalan suatu perjanjian telah seringkali terjadi. Pengadilan
pun sudah berkali-kali menerima gugatan semacam ini bahkan ada beberapa
gugatan yang dikabulkan. Namun demikian, ditengarai masih terdapat
pencari keadilan yang kecewa dengan putusan hakim yang dirasa kurang
memahami kompleksitas perkembangan hukum bisnis. Dengan meminjam
ungkapan kuno dalam ilmu hukum yang berbunyi, “het recht hinkt achter de
feiten aan” atau “hukum pontang-panting berusaha mengikuti peristiwa
yang diaturnya sendiri”, tampaknya cocok untuk menggambarkan betapa
perkembangan hukum perjanjian dan hukum bisnis kurang diikuti dengan
pemahaman pengetahuan hukum oleh sebagian hakim di Indonesia.
Demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi
kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengadukan sengketa hukum
mereka kepada hakim, hakim dituntut untuk mampu secara arif dan
bijaksana menegakkan hukum dengan selalu memperhatikan tiga tungku
hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ada dua kutub
yang saling tarik menarik dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu kutub
keadilan dan kepastian hukum (Nindyo Pramono, 225-226).
Pengertian Biaya operasi (skripsi dan tesis)
Biaya operasi atau biaya operasional secara harafiah terdiri dari 2 kata
yaitu “Biaya” dan “operasional” menurut kamus besar bahasa Indonesia, biaya
berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan
sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Sedangkan operasional berarti
secara (bersifat) operasi; berhubungan dengan operasi.
Pengertian dari biaya operasi menurut Jopie Yusuf (2006:33) adalah :
“ Biaya Operasi atau biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak
berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan
aktivitas operasi perusahaan sehari-hari”.
Menurut Supriyono (2004:209) biaya operasi dikelompokan menjadi 2
golongan dan dapat diartikan sebagai berikut:
1. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya dapat
diidentifikasikan kepada objek atau pusat biaya tertentu.
2. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya
tidak dapat diidentifikasikan pada objek atau pusat biaya tertentu, atau biaya
yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya.
Kekuatan Putusan (skripsi dan tesis)
a. Kekuatan Mengikat
Untuk dapat melaksanakan atau merealisir suatu hak
secara paksa diperlukan suatu pengadilan atau akta otentik yang
menetapkan hak itu. Putusan pengadilan dimaksudkan untuk
menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan
hak atau hukumnya. Pihak yang menyerahkan dan
mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim
untuk diperiksa atau diadili, maka pihak-pihak yang
bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang
dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati
oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak
bertentangan dengan putusan. Putusan hakim mempunyai
kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak (Sudikno
Mertokusumo, 2002:205-206).
b. Kekuatan Pembuktian
Tujuan putusan dituangkan dalam bentuk tertulis agar
dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang
mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi, atau
pelaksanaannya. Putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat
bagi pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian
terhadap pihak ketiga (Sudikno Mertokusumo, 2002:210).
c. Kekuatan Eksekutorial
Putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu
persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumya. Hal
ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau
hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya
secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan
pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu
tidak dapat direlisir atau dilaksanakan, sehingga putusan itu
menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian
direalisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan
eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang
ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara
(Sudikno Mertokusumo, 2002:211)
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Biaya juga berperan penting dalam perhitungan harga pokok, perencanaan,
dan pengendalian. Berikut pengertian biaya menurut Mulyadi (2002:8) adalah:
“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan
uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan
tertentu”.
Selanjutnya Mulyadi (2003:4) juga mendefinisikan pengertian biaya adalah:
“Biaya (expense) adalah kas sumber daya yang telah atau akan
dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu”. Mulyadi (2003:4)
Pengertian Putusan (skripsi dan tesis)
Putusan hakim merupakan sikap hakim atas kasus yang
dihadapkan kepadanya berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para
pihak (H. Chandera dan W. Riawan Tjandra, 2001:73). Putusan hakim
adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di
pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa
yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan pada
umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang
dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi tersebut
baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana dapat
dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu. Sanksi
dalam hukum acara perdata berupa pemenuhan prestasi dan atau
pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang
dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa,
sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara
dan atau denda (Sarwono, 2011:211).
Putusan hakim di dalamnya lazim mengandung hal-hal
sebagai berikut (H. Chandera dan W. Riawan Tjandra, 2001:73):
a. Kepala putusan yang menentukan jenis putusan apakah
interlocutoir atau eind vonnis. Jika eind vonnis, maka akan
disebutkan judul PUTUSAN;
b. Nomor perkara untuk keperluan identifikasi perkara sebagai
berikut : No/Pdt.G/tahun/PN ….;
c. Title eksekutorial : Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa;
d. Identitas para pihak dan kedudukan para pihak dalam sengketa
(Penggugat / Tergugat);
e. Uraian tentang duduknya perkara (dimuat dalil-dalil gugatan dan
jawaban tergugat);
f. Uraian tentang pertimbangan hukumnya;
g. Diktum putusan.
Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian (skripsi dan tesis)
Kebatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai
dengan Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat
tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian yaitu,
a. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian belum dewasa dan di
bawah pengampuan.
b. Bentuk perjanjian tidak mengindahkan ketentuan dalam
Undang-Undang.
c. Adanya cacat kehendak (wilsgebreken) yaitu kekurangan dalam
kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi
terjadinya persesuaian kehendak para pihak yang akan terlibat
dalam suatu perjanjian (Salim, 2006:172).
Cacat kehendak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu
kekhilafan (dwaling) adalah suatu penggambaran yang keliru tentang
orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dwaling
dibedakan menjadi dua macam, yaitu dwaling tentang orangnya dan
dwaling dalam kemandirian benda. Paksaan (dwang) yaitu ancaman
yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain atau pihak ketiga,
sehingga memberikan kesan dan ketakutan pada orang yang berakal
sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi
besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata). Penipuan (bedrog) yaitu, salah satu pihak sengaja
memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu
perjanjian, selain itu terdapat juga cacat kehendak berupa
penyalahgunaan keadaan (undue influence) yaitu, penyalahgunaan
keadaan ekonomis dan psikologis (Salim, 2006:172). Akibat dari pembatalan suatu perjanjian dilihat dari dua
aspek yaitu, (1) orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan
perbuatan hukum, dan (2) cacat kehendak. Akibat pembatalan
perjanjian bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan
perbuatan hukum dan akibat pembatalan karena cacat kehendak
adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan
seperti sebelum terjadinya perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1451
dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Salim,
2006:147).
Kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian dapat dibedakan
dalam dua jenis pembatalan, yaitu pertama, pembatalan mutlak
(absolute nietigheid) dalam hal ini perjanjian harus dianggap batal,
walaupun tidak diminta oleh suatu pihak. Perjanjian seperti ini
dianggap tidak tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga.
Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang tidak mengikuti cara
(vorm) yang mutlak dikehendaki oleh Undnag-Undang, serta kausanya
bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (open
bare orde). Kedua, pembatalan relatif yaitu hanya terjadi apabila
dimintakan oleh pihak-pihak tertentu dan hanya berlaku terhadap
pihak-pihak tertentu (Prodjodikoro, 2011:196).
Secara umum definisi batal adalah tidak berlaku atau tidak
sah, sedangkan batal demi hukum memiliki makna yang khas dibidang
hukum. Makna tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut
dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum atau dalam arti sempit
berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah seperti tiu adanya.
Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak
sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau
dengan sendirinya sejauh persyaratan dan situasi yang menjadikan
batal demi hukum itu terpenuhi. Makna dapat dibatalkan yaitu,
perlunya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu karena tidak
terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya, melainkan harus
dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan (Erawati dan Budiono, 2010:4).
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat
lima kategori alasan untuk membatalkan perjanjian, sebagai berikut:
a. Untuk perjanjian formil, tidak terpenuhinya persyaratan yang
ditetapkan oleh Undang-Undang yang berakibat perjanjian batal
demi hukum.
b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang berakibat
perjanjian batal demi hukum, atau dapat dibatalkan.
c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana.
e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus
berdasarkan undang-undang (Erawati dan Budiono, 2010:5).
Berdasarkan uraian diatas, maka suatu perjanjian berakhir
karena dapat dibatalkan yaitu, suatu perjanjian dapat berakhir dengan
memintakan pembatalannya pada pihak yang berwenang. Batal demi
hukum, yaitu perjanjian itu batal secara otomatis karena UndangUndang yang telah mengatur demikian.
Berdasarkan Pasal 1339 yang menyatakan bahwa:
“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan
di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu menurut sifatnya
persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kepatutan, atau undangundang”.
Dari ketentuan di atas dapat diartikan bahwa dalam memutus suatu
perkara perjanjian, hakim dituntut tidak hanya menggunakan undangundang dalam memutus perkara tersebut tetapi juga hakim harus
melihat keadilan dan kebiasaan
Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2016:392) jaringan prosedur yang membentuk sistem
penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut :
1. Prosedur Order Penjualan
Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan
membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli
melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk
memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan
barang yang akan diserahkan kepada pembeli.
2. Prosedur Penerimaan Kas
Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari
pembeli dan memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas
dan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai) kepada pembeli untuk
memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang
dibelinya dari fungsi pengiriman.
3. Prosedur Penyerahan Barang
Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada
pembeli.
4. Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai
Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi
penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di
samping itu fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan
barang yang dijual dalam kartu persediaan.
5. Prosedur Penyetoran Kas ke Bank
Sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran
dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam
prosedur ini fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan
tunai ke bank dalam jumlah penuh.
6. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam
jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari
bank melalui fungsi kas.
7. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga
pokoko penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan.
Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi
membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan
harga pokok penjualanke dalam jurnal umum.
Bentuk Perjanjian (skripsi dan tesis)
Perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan
secara tertulis. Perjanjian lisan lazimnya dilakukan di masyarakat adat
untuk ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan perjanjian tertulis
lazimnya dilakukan di masyarakat yang relatif sudah modern,
berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks.
Menurut Subekti Perjanjian tertulis untuk hubungan bisnis itu lazim
disebut dengan kontrak. Namun demikian, tidaklah semua perjanjian
tertulis harus diberikan judul kontrak, tetapi tergantung pada
kesepakatan para pihak, sifat, materi perjanjian dan kelaziman dalam
penggunaan istilah untuk perjanjian itu. (I Ketut Artadi dan I Dewa
Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28).
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada enam (6)
jenis perikatan yang pada hakekatnya sama dengan perjanjian, yaitu:
a. perjanjian bersyarat;
b. perjanjian dengan ketetaapan waktu;
c. perjanjian alternatif;
d. perjanjian tanggung renteng;
e. perjanjian yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
f. perjanjian dengan ancaman hukuman. (I Ketut Artadi dan I
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:43)
Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2013: 468) Catatan akuntansi yang digunakan dalam
sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu :
1. Jurnal Penjualan.
Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan
meringkas data penjualan.
2. Jurnal Penerimaan Kas.
Jurnal pernerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat
penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai.
3. Jurnal Umum.
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan
oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual.
4. Kartu Persediaan.
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan
digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok
yang dijual.
5. Kartu Gudang
Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi
data kuantitas persediaan yang disimpan digudang.
Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyatakan syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu pokok persoalan tertentu;
d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata)
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif
karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan
perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syaratsyarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari
perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti, 2002:17).
Dokumen yang Digunakan dalam Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai (skripsi dan tesis)
Dokumen merupakan formulir pertama untuk merekam suatu transaksi,
dalam formulir ini peristiwa yang terjadi dalam perusahaan direkam di atas
kertas tulis. Menurut Mulyadi (2010: 75) Pengertian formulir adalah secarik
kertas yang memiliki ruang untuk diisi.Formulir yang digunakan dalam
penerimaan kas dari penjualan tunai menurut Mulyadi (2016: 386) adalah
sebagai berikut:
1. Faktur penjualan tunai.
Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang
diperlukan oleh manajemen mengenai penjualan tunai.
2. Pita registrasi kas
Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh
bagian kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang
dicatat dalam jurnal penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan.
3. Credit card sales slip
Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu
kredit dan diserahkan kepada perusahaan menjadi anggota kartu kredit.
4. Bill of Leading
Dokumen ini merupakan bukti penyerahan dari perusahaan penjualan
barang kepada perusahaan angkutan umum.
5. Faktur penjualan Cash of Delivery
Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan cash of delivery
6. Bukti setor kas
Dokumen ini dibuat oleh bagian kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank.
7. Rekap beban pokok penjualan
Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok
produksi yang dijual selama satu periode.
Asas-Asas Hukum Perjanjian (skripsi dan tesis)
Hukum perjanjian memiliki beberapa asas sebagai berikut:
a. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang
sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah
perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia
(Mariam Darus Badrulzaman, 1983:108). Hukum perjanjian
memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mereka
diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam
perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka
tidak mengatur sendiri suatu soal, itu berarti mereka mengenai
soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang (Subekti,
2002:13).
b. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme lazimnya disimpulkan dari Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1.
Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab
yang halal”.
Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya
perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah
dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, dengan kata lain,
perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal
yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas (Subekti,
2002:15).
c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini berkaitan dengan kekuatan mengikat dari
sebuah perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) menyatakan
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya” menentukan
bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
Keterikatan para pihak adalah keterikatan pada isi perjanjian
karena para pihaklah yang menentukan isi perjanjian tersebut (J.
Satrio, 1991:2).
Para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka
sepakati, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undangundang bagi para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338
KUHPerdata (Sudikno Mertokusumo, 2005:97).
d. Asas Kepribadian
Asas kepribadian berkaitan dengan para pihak yang
terikat perjanjian. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan
“umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau
perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan pada Pasal 1340
KUHPerdata. Inti ketentuan pada umumnya tidak seorangpun
dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta
ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya.
Pasal 1340 menyatakan persetujuan hanya berlaku
antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan
itu hanya mengikat pihak yang membuatnya, selain dalam hal
yang diatur dalam Pasal 1317 (Mariam Darus Badrulzaman,
1983:119).
e. Asas Itikad baik
Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu
perjanjian yang telah diadakan suatu pihak yaitu menghendaki
agar suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini
terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang
menyatakan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik.”.
Fungsi yang Terkait dalam Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2013:462) fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem
akuntansi penerimaan kas penjualan tunai adalah :
1. Fungsi Penjualan
Fungsi penjualan dalam transaksi penerimaan kas bertanggung jawab
menerima order dari pembeli, selain itu mengisi faktur penjualan tunai
untuk diserahkan kepada pembeli, dan menyerahkan harga barang ke fungsi
kas.
2. Fungsi Kas
Fungsi kas dalam transaksi penerimaan kas bertanggungjawab menerima
kas dari pembeli pada transaksi penjualan, dan harus menyetorkan kas
tersebut ke bank pada hari itu juga dengan jumlah penuh
3. Fungsi Gudang
Fungsi gudang dalam transaksi penerimaan kas bertanggungjawab
menyiapkan barang pesanan pembeli dan sekaligus menyerahkan barang
tersebut ke bagian pengiriman.
4. Fungsi Pengiriman
Fungsi pengiriman dalam transaksi penerimaan kas bertanggungjawab
untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar
harganya kepada pembeli.
5. Fungsi Akuntansi
Fungsi akuntansi dalam transaksi penerimaan kas bertanggungjawab
melakukan pencatatan transaksi penjualan, penerimaan kas dan membuat
laporan penjualan.
Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2016:380) Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai
dibagi menjadi tiga prosedur yaitu:
1. Penerimaan kas dari over-the-counter sale, pembeli datang ke perusahaan
melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan
pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam
over-the-counter sale ini, perusahaan meneruma uang tunai, cek pribadi
(personal-check), atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu
kredit atau kartu debit, sebelum barang diserahkan kepada pembeli.
2. Penerimaan kas dari cash-on-delivery (COD sales) adalah transaksi yang
melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri
dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan.
3. Penerimaan kas dari credit card sale adalah salah satu cara pembayaran bagi
pembeli dan sarana penagihan bagi penjual, yang memberikan kemudahan
baik bagi pembeli maupun penjual.
Lahirnya Perjanjian (skripsi dan tesis)
Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada
detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah
pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek
perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga
yang dikehendaki oleh pihak yang lain meskipun tidak sejurusan
tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.
Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian
dianggap telah tercapai apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh
suatu pihak diterima oleh pihak lain. Sebagai kesimpulan dapat
ditetapkan bahwa suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya
kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu
penawaran (Subekti, 2002)
Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)
Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata adalah suatu perjanjian dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Kitab UndangUndang Hukum Perdata). Perjanjian dengan demikian mengikat para
pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan
kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian
memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian
ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum. (I Ketut Artadi dan I
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28).
Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan
KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau
lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan
oleh Undang-Undang. (Agus Yudha Hernoko, 2011:15-16).
Berdasarkan definisi-definisi perjanjian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum dimana
seorang atau lebih saling mengikatkan diri satu sama lainnya
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan suatu
hal
Pengertian Sistem Penerimaan Kas (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2013: 500) Sistem penerimaan kas adalah kas yang
diterima perusahaan dengan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat
berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari
transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi
lainnya yang dapat menambah kas perusahaan.
Sedangkan menurut sujarweni (2015: 96) Sistem penerimaan kas adalah
suatu prosedur catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan
uang yang berasal dari berbagai macam sumber yaitu dari penjualan tunai,
penjualan aktiva tetap, pinjaman dan setoran modal baru.
Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)
Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata adalah suatu perjanjian dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Kitab UndangUndang Hukum Perdata). Perjanjian dengan demikian mengikat para
pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan
kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian
memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian
ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum. (I Ketut Artadi dan I
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:28).
Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan
KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau
lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan
oleh Undang-Undang. (Agus Yudha Hernoko, 2011:15-16).
Berdasarkan definisi-definisi perjanjian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum dimana
seorang atau lebih saling mengikatkan diri satu sama lainnya
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan suatu
hal
Pengertian Kas (skripsi dan tesis)
Menurut Bayangkara (2015: 339) Kas adalah asset perusahaan yang paling
likuid dan harus dikelola sebaik mungkin agar mendapatkan kontribusi optimal
dalam upaya perolehan keuntungan
Menurut Agoes (2016:166) Kas adalah harta lancar milik perusahaan yang
memungkinkan terjadinya penyelewengan cukup besar. Selain itu juga
banyaknya transaksi perusahaan yang berkaitan dengan uang kas, maka
dibutuhkan pengendalian intern (internal control) atas kas dan setara kas
Unsur-unsur Sistem Akuntansi (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2016:3) terdapat lima unsur pokok didalam sistem
akuntansi, yaitu:
1. Formulir
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya
transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan
formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam
(didokumentasikan) di atas secarik kertas. Contoh formulir adalah faktur
penjualan, bukti kas keluar, cek, dan lain-lain.
2. Jurnal
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk
mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data
lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal
penerimaan kas, dan lain-lain.
3. Buku Besar
Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan
untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.
Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur
informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
4. Buku Pembantu
Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data
keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.
Sebagai contoh buku pembantu piutang yang merinci semua data tentang
debitur
5. Laporan Keuangan
Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa
neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan harga pokok
produksi, dan lain-lain.
Tujuan Sistem Akuntansi (skripsi dan tesis)
Tujuan umum sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:5):
1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
Dalam perusahaan yang baru berjalan sangat dibutuhkan pengembangan
sistem akuntansi. Pada perusahaan dibidang dagang, jasa, manufaktur
sangat memerlukan pengembangan sistem akuntansi lengkap, hal ini
berguna agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada.
Sering kali sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan
manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang
terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan usaha
perusahaan, sehingga dengan sendirinya menuntut sistem akuntansi untuk
bisa menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat
dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang lebih baik dan tepat
dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai
dengan tuntutan kebutuhan perusahaan.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.
Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau
organisasi. Dalam hal pengembangan sistem akuntansi selalu digunakan
untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga
pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat
dilaksanakan dengan baik.
4. Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.
Dalam hal ini informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang
mempunyai banyak manfaat, karena untuk memperolehnya diperlukan
pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Jika pengorbanan untuk
memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dari
manfaatnya, maka sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk
mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut.
Berdasarkan tujuan sistem akuntansi yang telah dikemukakan diatas
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan sistem akuntansi untuk
menyediakan informasi bagi perusahaan sehingga dapat memperbaiki
sistem yang sudah ada sesuai dengan sistem pengendalian intern yang baik.
Pengertian Sistem Akuntansi (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir,
catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan
informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan.
Menurut Azhar Susanto (2011:124) Sistem akuntansi dapat didefinisikan
sebagai kumpulan dari sub sistem sub sistem yang saling berhubungan satu sama
lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi
informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses
pengambilan keputusan.
Sedangkan menurut reeve (2013:223) Sistem akuntansi adalah metode dan
prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan
informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.
Pengertian Akuntansi (skripsi dan tesis)
Menurut Hanz Kartikahadi, dkk. (2016:3) Akuntansi adalah suatu sistem
informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi
yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
Menurut Agie Hanggara (2019:1) Akuntansi merupakan proses identifikasi,
pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat
sebagai penilaian dan pengambilan keputusan
Sedangkan menurut Surwadjono (2015:10) Akuntansi dapat didefinisikan
sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa
informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara
tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang
berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Pengertian Sistem (skripsi dan tesis)
Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti
susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi
membentuk kesatuan secara keseluruhan. Dalam suatu perusahaan, sistem
akuntansi memegang peranan penting dalam mengatur arus pengolahan data
akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat dan akurat.
Adapun beberapa definisi mengenai sistem menurut para ahli yang terkait,
diantaranya sebagai berikut:
Menurut Azhar Susanto (2013:22) dalam bukunya yang berjudul Sistem
Informasi Akuntansiberpendapat bahwa sistem adalah kumpulan/grup dari sub
sistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling
berhubungan satu sama lain dan berkerja sama secara harmonis untuk mencapai
satu tujuan tertentu.
Menurut Romney dan Steinbart (2015:3) berpendapat bahwa sistem adalah
rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Menurut Mulyadi (2016:1) berpendapat bahwa sistem pada dasarnya adalah
sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi
bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Jenis-Jenis Perjanjian Kerjasama (skripsi dan tesis)
Undang – undang dalam Buku III Bab I KUHPer, membedakan jenis perikatan
menjadi enam yakni :
a. Perjanjian kerjasama untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak
berbuat sesuatu;
b. Perjanjian kerjasama bersyarat;
c. Perjanjian kerjasama dengan ketetapan waktu;
d. Perjanjian kerjasama mana suka; e. Perjanjian kerjasama tanggung menanggung;
f.Perjanjian kerjasama dengan ancaman hukuman.
Setiawan mengemukakan pembagian Perjanjian kerjasama yang lebih
terperinci dengan membagi perikatan berdasarkan dari :
56
1. Isi daripada prestasinya
Berdasarkan isi daripada prestasinya maka perikatan dapat dibedakan menjadi
enam yakni :
a. Perjanjian kerjasama positif dan negatif
Perjanjian kerjasama positif adalah perikatan yang prestasinya berupa
perbuatan nyata, misalnya memberi atau berbuat sesuatu, sedangkan pada
perikatan negatif prestasinya tidak berbuat sesuatu.
b. Perjanjian kerjasama sepintas lalu dan berkelanjutan
Perjanjian kerjasama sepintas lalu adalah perikatan yang prestasinya hanya
perlu dilakukan dala waktu yang singkat dan dalam satu kali perbuatan,
misalnya perikatan dalam jual beli obyek bergerak Perjanjian kerjasama
berkelanjutan adalah perikatan berkelanjutan adalah perikatan yang
prestasinya bersifat terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, misalnya
perikatan yang timbul dari sewamenyewa dan perjanjian kerja.
c. Perjanjian kerjasama alternatif
Perjanjian kerjasama alternatif adalah suatu perikatan, dimana debitur
berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurut pilihan debitur, kreditur atau pihak ketiga, dengan pengertian bahwa
pelaksanaan prestasi yang dipilih itu mengakhiri perikatan.
d. Perjanjian kerjasama fakultatif dan alternatif
Perjanjian kerjasama fakultatif adalah suatu perikatan yang obyeknya hanya
berupa satu prestasi, dimana debitur dapat menggantikannya dengan prestasi
primairnya tidak lagi merupakan obyek perikatan, maka perikatannya menjadi
hapus. Berbeda dengan perikatan alternatif, jika salah satu prestasinya tidak
dapat dipenuhi akibat adanya keadaan memaksa, maka perikatannya menjadi
murni.
e. Perjanjian kerjasama generik dan spesifik
Perjanjian kerjasama generik adalah perikatan dimana obyeknya ditentukan
menurut jenis dan jumlahnya sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan
yang obyeknya ditentukan secara terperinci.
f. Perjanjian kerjasama yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
Perjanjian kerjasama dapat dibagi atau tidak bergantung pada prestasinya,
apakah dapat dibagi atau tidak. Prestasi yang tidak dapat dibagi dibedakan
menurut sifatnya dan tujuannya. Tidak dapat dibagi menurut sifatnya jika
obyek daripada perikatan tidak dapat dibagi-bagi atau perbuatan
pelaksanaanya tidak dapat dibagibagi, baik secara nyata maupun secara
perhitungan. Tidak dapat dibagi menurut tujuannya jika berdasarkan maksud
dari para pihak pelaksanaan prestasi harus dilaksanakan sepenuhnya walaupun
perikatan itu sebenarnya dapat dibagi bagi.2. Berdasarkan subyeknya
Perjanjian kerjasama n berdasarkan subyeknya dapat dibagi menjadi dua jenis,
di antaranya adalah :
a. Perjanjian kerjasama solider atau tanggung renteng
Suatu Perjanjian kerjasama adalah solider atau tanggung renteng, jika berdasarkan
kehendak dari para pihak atau ketentuan undang-undang. Perjanjian kerjasama
solider atau tanggung renteng dapat dibedakan menjadi dua yakni tanggung
renteng aktif dan tanggung renteng pasif
b. Tanggung renteng aktif adalah jika setiap kreditur dari dua atau lebih dapat
menuntut keseluruhan prestasi dari debitur, dengan pengertian pemenuhan
terhadap seorang kreditur membebaskan debitur dari kreditur-kreditur lainnya;
c. Tanggung renteng pasif adalah terjadinya suatu perikatan tanggung menanggung
diantara orang-orang yang berhutang, yang mewajibkan mereka melakukan suatu
hak yang sama.
d. Perjanjian kerjasama pokok (principle) atau accesoire
e. Perjanjian kerjasama pokok atau accesoire terjadi apabila seorang debitur atau
lebih terikat sedemikian rupa, sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu
tergantung pada perikatan yang lain, maka Perjanjian kerjasama yang pertama
disebut Perjanjian kerjasama pokok sedangkan yang lainnya perikatan accesoire.
Berdasarkan mulai berlaku dan berakhirnya perikatan. Berdasarkan mulai berlaku
dan berakhirnya Perjanjian kerjasama, maka Perjanjian kerjasama dibedakan
menjadi dua yakni :
45
7. Perjanjian kerjasama bersyarat
Perjanjian kerjasama bersyarat diatur dalam Pasal 1253 KUHPer yang
berbunyi “Perjanjian kerjasama adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu
peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara
menangguhkan Perjanjian kerjasama sehingga terjadinya peristiwa semacam itu
menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”. Perjanjian kerjasama
bersyarat dilawankan dengan Perjanjian kerjasama murni, yaitu perikatan yang tidak
mengandung suatu syarat. Suatu syarat yang harus secara tegas dicantumkan dalam
Perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama bersyarat diatur dalam Buku III, Bab I,
Bagian 5, yang meliputi 1253-1267 KUHPer. Menurut ketentuan Pasal 1253 KUHPer
bahwa perikatan bersyarat dapat dibedakan menjadi dua yakni:
a. Perjanjian kerjasama bersyarat yang menangguhkan
Pada Perjanjian kerjasama bersyarat yang menangguhkan, Perjanjian kerjasama
berlaku setelah syaratnya dipenuhi. Selama syaratnya belum dipenuhi kreditur
tidak dapat menuntut pemenuhan dan debitur tidak wajib memenuhi prestasi
sebelum syarat dipenuhi, maka terjadi pembayaran yang tidak terutang dan
debitur dapat menuntut pengembaliannya.
b. Perjanjian kerjasama bersyarat yang menghapuskan. Pada Perjanjian kerjasama
bersyarat yang menghapuskan, perikatan hapus jika syaratnya dipenuhi. Jika
syaratnya telah dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, maka dengan
dipenuhinya syarat Perjanjian kerjasama, maka keadaan akan dikembalikan
46
seperti semula seolah-olah tidak terjadi perikatan atau hapusnya Perjanjian
kerjasama untuk waktu selanjutnya.
c. Perjanjian kerjasama dengan ketentuan waktu
d. Perjanjian kerjasama dengan ketentuan waktu diatur dalam Buku III, Bab I,
Bagian 6 meliputi Pasal 1268- 1271 KUHPer. Perjanjian kerjasama dengan
ketentuan waktu adalah Perjanjian kerjasama yang berlaku atau hapusnya
digantungkan kepada waktu atau peristiwa yang akan terjadi dan pasti terjadi.
Pada umumnya jika peristiwanya belum tentu terjadi maka termasuk dalam
Perjanjian kerjasama bersyarat. Dalam menentukan apakah sesuatu itu
merupakan syarat atau ketentuan waktu dapat dibagi menjadi:
1. Ketentuan waktu yang menangguhkan
Perjanjian kerjasama dengan ketentuan waktu yang menangguhkan diatur
secara umum dalam Pasal 1268-1271 KUHPer. Ketentuan waktu yang
menangguhkan artinya menunda Perjanjian kerjasama sampai saat yang
ditentukan terjadi
2. Ketentuan waktu yang menghapuskan
Perjanjian kerjasama dengan ketentuan waktu yang menghapuskan artinya
dengan dipenuhinya ketentuan waktu maka Perjanjian kerjasama menjadi
hapus. Perjanjian kerjasama jenis ini tidak berlaku surut artinya jika
waktunya telah dipenuhi maka debitur tidak lagi terikat, akan tetapi
prestasinya pada waktu yang lalu tidak dikembalikan.
Konsep Unsur-Unsur Laba Operasional (skripsi dan tesis)
Untuk mengetahui laba operasional, harus diketahui dulu komponen
unsur-unsurnya. Unsur-unsur laba operasional sebagai berikut:
Laba Kotor
Adalah selisih antara hasil penjualan bersih dengan harga pokok barang
yang dijual.
Beban Operasional
Adalah arus kas keluar atau pemakaian lain aktiva atau terjadinya
kewajiban(kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau
produksi beban, jasaatau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan
operasi utama / inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.
Pengertian Laba Operasional (skripsi dan tesis)
Laba terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah laba operasional. Para
ahli mengemukakan pendapatnya mengenai laba operasional, yaitu sebagai
berikut :
Soemarso (2005) mendefinisikan laba operasional adalah:
“Laba operasional adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual dan
dikaitkan dengan beban operasi terhadap kegiatan bisnis dari kesatuan
normal”
Sedangkan menurut Amir Abdi Jusuf (2004) mendefinisikan laba
operasional adalah sebagai berikut:”Laba operasional adalah selisih
pendapatan yang merupakan hasillangsung dari kegiatan usaha perusahaan
dikurangi dengan beban usaha langsung dari kegiatan operasional”
Segle et al., yang diterjemahkan oleh M. Kurdi (1999)mengemukakan
pendapatnya mengenai laba operasional adalah sebagai berikut:”Laba
operasional yaitu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan yang dijual
dan dikaitkan dengan penerapan beban operasi terhadap kegiatan bisnis dari
kesatuan normal”.
Jenis-Jenis Laba (skripsi dan tesis)
Didalam laporan laba / rugi terdapat berbagai jenis laba, menurut Smith dan
Skousen Penerjemah Bob Sabran penerbit Erlangga (2007) sebagai berikut:
a. LabaKotor
Adalah selisih antara hasil penjualan bersih dengan harga pokok barang
yang dijual.
b. Laba Operasi
Adalah laba kotor setelah dikurangi dengan biaya-biaya komersil yaitu
biaya pemasaran serta biaya administrasi umum.
c. Laba Sebelum dikurang Pajak
Adalah jumlah laba yang diperoleh dengan menambahkan laba operasi
dengan hasil lainya yang dikurangi biaya atau kerugian yang terjadi diluar
aktivias normal perusahaan.
d. Laba Bersih / Laba setelah Pajak
Adalah sejumlah keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi semua
biaya dan pajak. Bagian dari laba bersih inilah yang akan dibagikan sebagai
deviden kepada para pemegang saham.
Pengertian Laba (skripsi dan tesis)
Ketika membicarakan laba, kebanyakan orang mengaitkanya dengan uang
sisa dari pendapatan setelah dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan itu. Laba biasanya mengacu pada surplus atau
kelebihan pendapatan atas biaya. Oleh karena itu, banyak teori mengenai laba
yang dikembangkan oleh para ahli sesuai dengan kondisi yang ada. Berikut adalah
beberapa pendapat para ahli mengenai laba.
Harnanto (2002) mendefinisikan laba sebagai berikut :
“Laba merupakan kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari
transaksi dan kejadian yang terjadi pada suatu perusahaan dalam suatu
periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh
pemilik”.
Unsur- Unsur Perjanjian Kerjasama (skripsi dan tesis)
Herlien Budiono menguraikan hal-hal pokok dari perjanjian adalah sebagai
berikut:51
a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
a. Akibat hokum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain
atau timbal balik;
d. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang – undangan;
1. Hubungan hukum
Hubungan hukum yang dimaksud berlainan pada hak kebendaan, namun
merupakan hubungan antara dua pihak, antara orang dengan orang mengenai benda.
Pada perikatan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela maka
kreditur dapat meminta bantuan hukum untuk pelaksanaannya. Khusus mengenai
hubungan hukum perlu ditambahkan penjelasan dari Gunawan Widjaja menyatakan
bahwa hubungan hukum menunjuk pada dua hal yakni pertama menunjuk pada
keadaan yang wajib harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban, keduaberhubungan dengan pemenuhan kewajiban tersebut yang dijamin harta kekayaan
pihak yang berkewajiban tersebut. Berdasarkan pemikiran ini bahwa setiap hubungan
hukum yang tidak membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang
bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tidak masuk dalam
pengertian dan ruang lingkup batasan dari perikatan.52
2. Dalam lapangan harta kekayaan
Menurut J.Satrio, Perikatan yang dinilai dengan nilai uang atau paling tidak
dapat dijabarkan dalam sejumlah uang atau nilai ekonomis tertentu jika debitur
wanprestasi maka kreditur harus dapat mengemukakan adanya kerugian finansial,
agar ia dapat menuntut debitur berdasar Buku III KUHPer Pengganti dari prestasi
yang terhutang adalah ganti rugi, yang pada umumnya diwujudkan dalam sejumlah
uang tertentu.
3. Adanya pihak-pihak (hubungan hukum antara kreditur dan debitur)
Perikatan sebagai hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu aktiva dan
pasiva. Segi aktiva di dalamnya ada hak- haknya yang berupa tagihan yang kalau
dihubungkan dengan subyeknya ada pada kreditur. Segi pasiva yang didalamnya ada
kewajiban berupa hutang dihubungkan dengan subyeknya ada pada debitur. Pada
bagian segi passiva, terdapat pembedaan antara schuld dan haftung. Schuld adalah
kewajiban berprestasinya, yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk
menjalankan prestasi tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban wajib dipenuhi (kreditur). Haftung
berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan tanpa memperhatikan siapa pihak
yang berkewajiban untuk memenuhinya. Kedua hal ini (schuld dan haftung) tampak
pada debitur dalam pemenuhan prestasinya sebagai harga pembayaran barang yang
dibeli dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh penjual untuk memenuhi
kewajibannya.54
4. Prestasi sebagai isi perikatan.
Prestasi harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan ditujukan agar dapat
menilai apakah debitur telah memenuhi kewajibannya atau tidak. Prestasi dapat
berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Penjualan (skripsi dan tesis)
Dalam praktik, menurut Basu Swastha (2004:406-408) kegiatan penjualan
itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor penjualan adalah
sebagai berikut :
1. Kondisi dan kemampuan pasar
Kondisi dan kemampuan terdiri dari pemahaman atas beberapa masalah
penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah dan sifat dari
tenaga penjual adalah:
a. Jenis dan karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan.
b. Harga produk atau jasa.
c. Syarat penjualan, seperti: pembayaran, pengiriman.
2. Kondisi pasar
Pasar mempengaruhi kegiatan dalam transaksi penjualan baik sebagai
kelompok pembeli atau penjual. Kondisi pasar dipengaruhi oleh beberapa
faktor yakni: jenis pasar, kelompok pembeli, daya beli, frekuensi pembelian
serta keinginan dan kebutuhannya. Jika perusahaan mengetahui kondisi
pasar maka akan lebih mudah dalam memasarkan produknya.
3. Modal
Modal atau dana sangat diperlukan dalam rangka untuk mengangkut barang
dagangan ditempatkan atau untuk memperbesar usahanya. Modal
perusahaan dalam penjelasan ini adalah modal kerja perusahaan yang
digunakan untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, misalnya
dalam menyelenggarakan stok produk dan dalam melaksanakan kegiatan
penjualan memerlukan usaha seperti alat transportasi, tempat untuk
menjual, usaha promosi dan sebagainya.
4. Kondisi organisasi perusahaan
Pada perusahaan yang besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh
bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang
yang ahli di bidang penjualan.
5. Faktor-faktor lain
Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, pendistribusian,
saluran pemasaran dan pemberian hadiah seringmempengaruhi penjualan
karena diharapkan dengan adanya faktor-faktor tersebut pembeli akan
kembali membeli lagi barang yang sama
Pengertian Volume Penjualan (skripsi dan tesis)
Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari
hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Volume
penjualan menunjukan produktivitas suatu perusahaan dan juga keberhasilan
dalam pemasaran. Semakin besar volume penjualan maka semakin besar pula
kemungkinan untuk mendapat keuntungan atau mengalami pertumbuhan laba
perusahaan. keberhasilan usaha penjualan dapat dilihat dari volume penjualan
yang didapat. Dengan kata lain apakah usaha tersebut mendapatkan laba atau
tidak, sangat bergantung pada keberhasilan penjualan itu.
Adapun menurut Freddy Rangkuti (2009 : 204) mengemukakan bahwa :
“Volume penjualan merupakan jumlah total yang dihasilkan dari kegiatan
penjualan barang dagangan.”
Menurut Mulyadi (2005 : 239) mengemukakan bahwa :
“Volume penjualan merupakan ukuran yang menunjukan banyaknya atau
besarnya jumlah barang atau jasa yang terjual.”
Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa volume penjualan
merupakan hasil total yang didapat perusahaan dari kegiatan penjualan barang
dagangan. Selanjutnya, berdasarkan pendapat Swasta dan Irwan (dalam
Silviawati, 2010 : 33) tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran volume
penjualan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
1. Didasarkan jumlah unit produk yang terjual. Volume penjualan yang diukur
berdasarkan unit produk yang terjual, yaitu jumlah unit penjualan nyata
perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Didasarkan pada nilai produk yang terjual (omzet penjualan). Volume
penjualan didasarkan pada nilai produk yang terjual, yaitu jumlah nilai
penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu.
Adapun beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan volume
penjualan, diantaranya adalah:
1. Menjajakan produk dengan sedemikian rupa sehingga konsumen
melihatnya.
2. Menempatkan dan pengaturan yang teratur sehingga produk tersebut akan
menarik perhatian konsumen.
3. Mengadakan analisa pasar.
4. Menentukan calon pembeli atau konsumen yang potensial.
5. Mengadakan pameran.
6. Mengadakan discount atau potongan harga.
Pengertian Perjanjian Kerjasama (skripsi dan tesis)
Perlunya dibahas mengenai perikatan adalah karena perikatan merupakan hal
yang timbul akibat adanya perjanjian. Perikatan yang membuat orang terikat untuk
melaksanakan suatu perjanjian. Istilah perikatan dengan perjanjian memiliki
pengertian yang tidak selalu sama dengan perjanjian. Di Indonesia perjanjian diatur
dalam Buku III KUHPer yang mengatur mengenai perikatan yang timbul dari
perjanjian dan juga perikatan yang timbul dari undang-undang. KUHPerdata tidak
memberikan definisi yang tegas dari perikatan, namun Pasal 1313 KUHPermemberikan definisi dari perjanjian sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih”. Definisi dari perikatan tidak secara tegas diatur dalam
KUHPer akan tetapi dalam Pasal 1233 KUHPer ditegaskan bahwa “Perikatan selain
dapat dilahirkan dari undang- undang juga dapat dilahirkan dari perjanjian.”
Berdasarkan Pasal 1233 KUHPer maka terlihat bahwa perjanjian dapat
meliputi pengertian dari perikatan karena perikatan lahir dari perjanjian itu sendiri.
J.Satrio menyatakan pendapatnya bahwa “Perikatan adalah hubungan hukum dalam
lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, di satu pihak ada hak, di lain pihak ada
kewajiban. Adapun dalam hal tidak terpenuhinya suatu prestasi maka prestasi
perikatan dapat dilakukan dengan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang
pemenuhannya dapat dituntut di depan hakim yang atas dasar itu seseorang dapat
mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, jika perlu dengan perantaraan
hakim.”49
Sri Soedewi Machjsoen menambahkan bahwa perikatan yang diatur dalam
Buku III KUHPer adalah tertuju pada suatu prestasi yang dapat dipaksakan melalui
pengadilan selama tidak diatur secara khusus di tempat lain, baik didalam KUHPer
maupun undang-undang yang lain. Sri Soedewi menyebutkan bahwa ciri perbedaan
antara hak atas suatu benda dan hak yang timbul dari perikatan adalah pemenuhan
prestasi, yang akan menyebabkan hapusnya perikatan. Perbedaan kedua adalah jika jumlah hak-hak kebendaan terbatas, maka jumlah perikatan terutama perikatan yang
timbul dari perjanjian adalah tak terbatas
Tujuan Penjualan (skripsi dan tesis)
Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan
keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu
menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian. Menurut Basu Swastha
(2004:404) bagi perusahaan, pada umumnya mempunyai tiga tujuan umum dalam
penjualannya yaitu :
1. Mencapai volume penjualan tertentu.
2. Mendapatkan laba tertentu.
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.
Pengertian Penjualan (skripsi dan tesis)
Penjualan merupakan fungsi yang sangat penting dalam pemasaran karena
digunakan untuk mencapai pasar yang dituju. Penjualan merupakan sebuah proses
yang dilakukan atau diusahakan oleh penjual terhadap calon konsumen agar
terjadi suatu transaksi jual beli yang diharapkan dapat memberikan keuntungan
bagi penjualan serta memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi, adanya
penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaraan barang antara penjual dan
pembeli. Semakin pandai seseorang untuk menjual akan semakin cepat pula
mencapai sukses dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tujuan yang
diinginkan akan segera terlaksana. Dalam segala bidang dan tingkatan, taktik
penjualan harus digunakan agar pelayaan yang diberikan pada orang lain dapat
memberikan kepuasan. Dengan kepuasan ini diharapkan mereka dapat menjadi
sahabat atau pelanggan yang baik.
Beberapa para ahli mengemukakan tentang definisi penjualan antara lain :
Menurut M. Narafin (2006:60), bahwa :
“Penjualan adalah proses menjual, padahal yang dimaksud penjualan dalam
laporan laba-rugi adalah hasil menjual atau hasil penjualan (sales) atau
jualan”.
Adapun menurut Warren Reeve Fees yang diterjemahkan oleh Aria
Faramita dan kawan-kawan, (2006:300), bahwa :
“Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang
dagang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit”.
Sedangkan menurut Kusnadi (2009:19), menjelaskan bahwa :
“Penjualan (sales) adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli
atas barang atau jasa yang dijual”.
Menurut Basu Swastha DH (2004 : 403) mengatakan bahwa :
“Penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang
ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau
mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak
lain. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia
untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan
imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan
bersama”.
Keadaan pelaksanaan prestasi (skripsi dan tesis)
Penentuan suatu prestasi sebagai sebuah prestasi yang substansial atau tidak,
dapat digunakan beberapa doktrin pelaksanaan prestasi, yakni doktrin pemenuhan
prestasi substansial dan dokrin pemenuhan prestasi penuh. Doktrin pemenuhan
prestasi penuh diartikan sebagai suatu doktrin yang pelaksanaan prestasinya harus
dilakukan sepenuhnya, misalnya dalam jual beli tanah. Menurut Munir Fuady,
pemenuhan prestasi substansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa
sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika
dia telah melasanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus
juga melaksanakan prestasinya secara sempurna
Hubungan Promosi Dengan Penjualan (skripsi dan tesis)
Penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang
ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan
hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain. Penjualan
diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan
barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga yang
ditentukan atas persetujuan bersama (Swastha, 2008).
Sebuah perusahaan pada umumnya mempunyai tiga tujuan dalam proses
penjualan yaitu : (Swastha, 2008).
Mencapai volume penjualan tertentu.
Mendapatkan laba tertentu.
Menunjang pertumbuhan perusahaan.
Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen
pemasaran, dan sering disebut sebagai “proses berlanjut”. Ini disebabkan karena
promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan
(Swastha, 2008). Promosi juga dipandang sebagai arus informasi atau persuasi
satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada
tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.
Pada umumnya perusahaan yang ingin mempercepat proses peningkatan
volume penjualan akan melakukan kegiatan promosi melalui iklan, personal
selling, pemasaran langsung ataupun yang lainnya. Apabila volume penjualan
dirasakan cukup besar sesuai dengan yang diinginkan serta cukup mantap,
biasanya perusahaan menurunkan kegiatan promosi atau sekedar
mempertahankannya. Akan tetapi seringkali terjadi penurunan penjualan sewaktu
perusahaan menghentikan atau mengurangi kegiatan promosi. Hal ini disebabkan
karena beberapa kemungkinan, misalnya konsumen kehilangan daya tarik, produk
mulai terlupakan dan tergeser oleh produk pesaing yang masih gencar melakukan
promosi dan lain-lainnya. Promosi memang sangat erat hubunganya dengan
penjualan, semakin baik promosi yang dilakukan kemungkinan peningkatan
volume penjualan juga semakin besar. Salah satu tujuan dari diadakannya promosi
adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Promosi berpengaruh terhadap
penjualan. Promosi penjualan perlu dilakukan meskipun secara berkala agar
produk tetap dikenal dimasyarakat atau konsumen sehingga volume penjualan
tetap terjaga (Swastha, 2008).
Penentuan wanprestasi (skripsi dan tesis)
Dalam kenyataanya sulit untuk menentukan kapan seseorang dikatakan telah
memenuhi prestasinya atau tidak. Prestasi sebagaimana dikelompokkan menjadi tiga
ada yang berupa kewajiban (janji) dan ada pula yang syarat (condition). Untuk lebih
jelasnya diilustrasikan dalam contoh berikut misalkan seorang tukang atap yang mempunyai prestasi memperbaiki atap yang bocor. Tukang atap itu sudah memeriksa
atap dan memperbaiki atap yang bocor namun ternyata masih ada rembesan air/
bocor, apakah dalam hal hal ini tukang tersebut dikatakan belum atau telah memenuhi
prestasinya. Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, maka prestasi tukang itu
dapat sebagai kewajiban atau dapat pula sebagai syarat, dan hal ini akan membawa
akibat hukum yang berbeda ke dalam hal belum terpenuhinya prestasi tukang
tersebut. Dalam hal prestasi tukang itu adalah sebagai kewajiban maka tukang itu
dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya tersebut baik dengan atau tanpa ganti
rugi, atau kreditur dapat membatalkan perjanjian sehingga tukang itu tidak dapat
menuntut pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya berdasarkan adanya
perjanjian.
Dilihat dari sisi yang lain, bila prestasi tukang itu adalah syarat maka tukang
itu tidak dapat menuntut pembayaran bila dianggap belum terpenuhinya prestasi dari
tukang tersebut. Kenyataannya perbuatan tukang itu yang telah banyak melakukan
prestasi walaupun masih sedikit ada kekurangan, akan dirasakan tidak adil bila
tukang tersebut dikatakan wanprestasi. Sebaliknya, yang lebih dikatakan adil adalah
apabila tukang itu telah dianggap memenuhi prestasinya, karena kenyataannya tukang
itu telah melakukan banyak (substantial) dan kekurangannya hanyalah sedikit (minor
breach).
Perlakuan Akuntansi Untuk Biaya Promosi (skripsi dan tesis)
Sebuah usaha baik yang dijalankan oleh Badan ataupun perorangan
tentunya memerlukan biaya promosi.
Pada umumnya pengertian biaya promosi adalah bagian dari biaya
penjualan yang dikeluarkan oleh badan/perorangan dalam rangka
memperkenalkan/menganjurkan pemakaian suatu produk, baik langsung maupun
tidak langsung, untuk memepertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Maka
biaya promosi dibebankan langsung sebagai biaya. Pembebanan ini berlaku juga
untuk biaya penelitian dan pengembangan.
Biaya promosi dalam laporan laba rugi masuk kedalam pos biaya usaha.
Biaya usaha dibagi menjadi dua pos menurut Mulyadi (2005 : 20) yaitu :
Biaya Administrasi dan Umum
Yaitu meliputi pos-pos seperti gaji staf dan pekerjaan kantir, pajak
penghasilan karyawan, perlengkapan kantor yang digunakan, penyusutan
perabot kantor, telepon, pengiriman pos, biaya izin dan biaya usaha, jasa
akuntan dan hukum, sumbangan social dan pos-pos lain yang serupa.
Biaya Pemasaran
Yaitu meliputi pos-pos seperti gaji staf dan komisi penjualan, promosi,
penggudangan, pembukuan dan pengiriman, angkutan dan penagihan, serta
pos-pos lain yang serupa.
Model-model wanprestasi (skripsi dan tesis)
Tindakan wanprestasi dapat dibedakan dari berbagai bentuk. Beberapa sarjana
mencoba memberikan uraian berbagai bentuk/model tindakan wanprestasi. Modelmodel dari wanprestasi menurut Mariam Darus Badrulzaman terdiri dari tiga wujud
yakni debitur samasekali tidak memenuhi perikatan; debitur terlambat memenuhi
perikatan; debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.46 Muhammad
Syaifuddin berpendapat selain ketiga model wanprestasi tersebut terdapat satu wujud
lagi yakni melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian
Anggaran Biaya Promosi (skripsi dan tesis)
Anggaran promosi yang disusun tergantung besar kecilnya perusahaan.
Jenis produk yang dihasilkan dan ragam kegiatan yang ada pada masing-masing
perusahaan. Anggaran promosi yang disusun harus realistis, berdasarkan analisis
yang diteliti mengenai setiap tindakan yang akan dilakukan dan mungkin untuk
dicapai, luwes dan tidak kaku sehingga memungkinkan perubahan sesuai situasi
dan kondisi, selalu disesuaikan dengan keadaan yang berubah-ubah secara
periodik dan harus kontinyu, artinya kelangsungan perencanaan anggaran terjaga
dan bukan merupakan kegiatan insidental.
Karena anggaran promosi bersifat formal, disusun secara resmi dan tertulis
sistematis, berurutan dan berdasarkan suatu fakta atau logika dan memutuskan apa
yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Maka isinya menyangkut
komitmen manajemen dimana para manajer setuju untuk menerima tanggung
jawab untuk mencapai sasaran yang telah dianggarkan serta memanfaatkan
kesempatan yang ada dan menghindari ancaman yang akan datang baik dari dalam
maupun dari luar organisasi.
Menurut Djaslim dan Yevis Marty Oesman (2002 : 127), ada beberapa
metode yang bisa dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam menyusun
anggaran promosinya, yaitu diantaranya
1. Metode semampunya
Metode semampunya, yaitu berdasarkan perkiraan mengenai kemampuan
mereka.
2. Metode persentase penjualan
Metode persentase penjualan, yaitu berdasarkan persentase tertentu dari
penjualan atau persentase dari harga jual.
3. Metode sejajar dengan pesaing
Metode sejajar dengan pesaing, yaitu berdasarkan biaya promosi yang
sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pesaing.
4. Metode tugas dan saran
Metode tugas dan saran, yaitu dengan cara menentukan sasaran khusus
mereka, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai
sasaran tersebut dan menghitung berapa banyaknya.
Bentuk – Bentuk Wanprestasi (skripsi dan tesis)
Bentuk-bentuk dari Wanprestasi meliputi :
1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka
dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka
debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru
tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak
memenuhi prestasi sama sekali.
Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu:45
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Seorang
debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur
atau pejabat yang berwenang untuk itu. Apabila somasi itu tidak diindahkannya,maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan lalu pengadilanlah yang
akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari
si kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian
yang telah disepakati antara keduanya
Pengertian biaya promosi (skripsi dan tesis)
Menurut Phillip Kotler dialihbahasakan oleh Benyamin Molan (2000 :
640)Biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan
promosi.Menurut Henry Simamora (2002 : 762)Biaya promosi merupakan
sejumlah dana yangdikucurkan perusahaan ke dalam promosi untuk meningkatkan
penjualan.Sedangkan menurut Freddy Rangkuti (2009 : 56)Biaya promosi adalah
pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan
promosinya.
biaya untuk promosi agar tujuan perusahaan dapat tercapai.
Adapun jenis-jenis biaya promosi menurut Mulyadi (2002 : 530) adalah
sebagai berikut :
a. Biaya iklan
Biaya iklan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iklan cetak dan
iklan radio/tv, kemasan, sistem pos, catalog, film, majalah, brosur, poster,
buku petunjuk, cetakan ulang dari iklan papan reklame, papan peragaan,
pameran bahan-bahan audio visual, simbol dan logo yang digunakan untuk
membangun citra jangka panjang pada suatu produk, dan selain itu sebagai
pemicu penjualan yang cepat.
b. Biaya Hubungan Masyarakat
Biaya hubungan masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk
konferensi pers, pidato, seminar, laporan tahunan, donasi / sumbangan,
sponsor, lobi dan media identitas, yang dirancang untuk memperbaiki,
mempertahankan maupun melindungi suatu citra perusahaan maupun
produk.
c. Biaya Promosi Penjualan
Biaya promosi penjualan adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka
mendorong penjualan suatu produk atau jasa dalam bentuk sampling,
pameran perdagangan, ekshibisi, dan demontrasi. Promosi penjualan dapat
digunakan untuk mendramatisasi penawaran produk dan menaikkan
penjualan yang sedang lesu.
d. Biaya Penjualan Personal
Biaya penjualan personal adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk
presentasi penjualan, pertemuan penjualan, pemasaran jarak jauh (lewat
telepon), program intensif, sampel, dan pameran perdagangan, tujuannya
adalah melakukan penjualan dengan cara membangun preferensi,
keyakinan dan tindakan pembelian.
Pengertian Wanprestasi (skripsi dan tesis)
Wanprestasi menurut kamus hukum, berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji,
tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Menurut Munir Fuady, wanprestasi, atau disebut juga dengan istilah breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. J.Satrio merumuskan wanprestasi sebagai “Suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan
baik, dan debitur punya unsur salah atasnya
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Promosi (skripsi dan tesis)
Menurut Basu Swastha (2005:42), mengatakan bahwa ada beberapa
faktor yang mempengaruhi penentuan dan pelaksanaan promosi
diantaranya :
1. Besarnya dana yang digunakan untuk promosi
Suatu perusahaan yang mempunyai dana lebih besar kegiatan promosinya
akan lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang hanya punya
dana terbatas.
2. Sifat pasar
Ada tiga macam sifat pasar yaitu :
a. Luas pasar secara geografis
Penjualan perorangan dapat mencukupi dalam pasar lokal terbatas akan
tetapi dengan makin meluasnya pasar secara geografis, periklanan harus
makin dipentingkan.
b. Jenis pelanggan
Strategi promosi dipengaruhi oleh jenis sasaran yang hendak dituju oleh
perusahaan seperti pengecer, pelanggan rumah tangga atau perantara.
c. Konsentrasi pasar
Jumlah keseluruhan calon pembeli juga merupakan pertimbangan.
Makin sedikit calon pembeli makin efektik penjualan perorangan
dibandingkan periklanan.
3. Jenis produk yang dipromosikan
Diperlukan strategi yang berbeda-beda untuk barang konsumsi dan barang
industri.
4. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk
a. Tahap perkenalan
Dalam tahap ini perhatian besar diberikan untuk penjualan
perseorangan, tapi pameran juga banyak digunakan.
b. Tahap pertumbuhan
Tahap ini menekankan pada periklanan.
c. Tahap kedewasaan
Periklanan sebagai alat bujukan bukan sekedar informasi. Persaingan
tajam mengharuskan perusahaan untuk menyediakan akan dana yang
lebih besar guna periklanan.
d. Tahap kemunduran
Dalam tahap ini semua kegiatan promosi harus dikurangi dan mulai
meningkatkan kualitas produk atau membuat produk baru
Tahap -Tahap Perjanjian (skripsi dan tesis)
Tahap-tahap membuat perjanjian, antara lain :
a. Tahap pracontractual adalah penawaran dan penawaran;
b. Tahap contractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara
para pihak. ; Mengenai kapan terjadinya persesuaian pernyataan kehendak,
ada beberapa teori yang dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu: 1. Teori ucapan (uitingtheorie), Kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima
penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.
2. Teori pengiriman (verzendtheorie), Kesepakatan terjadi saat pihak yang
menerima penawaran mengirimkan persetujuan.
3. Teori pengetahuan (vernemingstheorie), Kesepakatan terjadi saat pihak yang
menawarkan mengetahui adanya penerimaan (acceptatie).
4. Teori penerimaan (ontvangstheorie), Kesepakatan terjadi pihak yang
menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.
5. Offer and Acceptance adalah hal yang terpenting dari sebuah kontrak yang saat
seorang pihak membuat penawaran yang diterima pihak lain. Hal ini bisa disebut
dengan persamaan keinginan atau pertemuan cara pandang dari kedua belah
pihak. Harus ada bukti jika para pihak itu masing-masing dari sudut pandang
objektif mereka yang terlibat dalam mewujudkan persetujuan. Sudut pandang
objektif itu akan berarti penting jika seseorang memberi kesan yang menawarkan
atau menerima istilah kontrak secara umum, bukan bagaimana mereka ingin
melakukan sebuah kontrak.
a. Tahap post-contractual yaitu pelaksanaan perjanjian termasuk timbulnya
akibat hukum. Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan ada empat teori
mengenai kapan terjadinya suatu perjanjian, yaitu: 1. Teori kehendak (wilstheorie), Perjanjian terjadi saat para pihak debitur dan
kreditur menyatakan kehendaknya.
2. Teori pengiriman (verzendtheorie), Perjanjian terjadi saat kehendak yang
dinyatakan tersebut dikirim oleh pihak yang menerima penawaran.
3. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), Perjanjian terjadi saat pihak yang
menawarkan dianggap seharusnya sudah mengetahui bahwa penawarannya
diterima.
4. Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie), Perjanjian terjadi saat pernyataan
kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang memberi penawaran.
Tujuan Promosi (skripsi dan tesis)
Tujuan dari pada promosi adalah untuk memperkenalkan barang hasil
produksi, dengan tujuan agar konsumen membeli hasil produksinya. Dengan
demikian volume penjualan dapat meningkat, dan juga dapat meningkatkan laba
perusahaan. Hal ini dapat dicapai oleh suatu perusahaan bila promosi yang
dijalankan benar-benar tepat sehingga pelaksanaan promosi dapat berhasil
seefektif mungkin.Menurut Basu Swasta (2000 : 260), tujuan promosi adalah
sebagai berikut:
1. Modifikasi tingkah laku
Orang-orang yang melakukan komunikasi itu mempunyai beberapa alasan,
antara lain mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan
pertolongan atau instruksi, memberikan informasi, mengemukakan ide
atau pendapat. Sedangkan promosi dari segi lain, berusaha merubah
tingkah laku dan pendapat.
2. Meberitahu
Kegiatan promosi itu dapat ditunjukan untuk memberitahu pasar yang
dituju tentang penawaran perusahaan.
3. Membujuk
Promosi yang bersifat membujuk (persuasif) umumnya kurang disenangi
oleh sebagian masyarakat namun kenyataannya sekarang ini justru yang
banyak muncul adalah promosi yang bersifat persuasif.
4. Mengingatkan
Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk
mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan
selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan produk.
Pengertian Promosi (skripsi dan tesis)
Promosi merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau
penyampaiannya dengan menggunakan media seperti: pers, televisi, radio, papan
nama, poster dan lain-lain yang tujuannya untuk menarik minat konsumen
terhadap hasil produksi suatu perusahaan. Promosi sebagai media untuk
menjembatani kepentingan produsen dengan konsumen.
Menurut Saladin (2002:123), pengertian promosi adalah :
“Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang
bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang
sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan
mengingat produk tersebut”.
Sedangkan menurut Basu Swasta dan Irwan (2003 : 349), pengertian
promosi adalah :
“Promosi adalah suatu arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat
untuk mengarahkan seseorang/organisasi kepada tindakan-tindakan yang
menciptakan pertukaran dalam pemasaran.”
Kemudian menurut Buchari Alma (2006 : 179) :
“Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan
meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan
untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon
konsumen”.
Penggolongan Biaya (skripsi dan tesis)
Penggolongan adalah proses pengelompokan secara sistematis asal
keseluruhan elemen yang ada kedalam golongan-golongan tertentu yang lebih
ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih punya arti atau lebih
penting.
Menurut Mulyadi (2005 : 13). Biaya digolongkan sebagai berikut :
1. Menurut objek pengeluaran
Penggolongan ini merupakan penggolongan yang paling sederhana, yaitu
berdasarkan penjelasan singkat mengenai obyek pengeluaran, misalnya
pengeluaran yang berhubungan dengan telepon disebut “biaya telepon”.
2. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan
Biaya dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:
a) Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi
produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai.
Biaya produksi dapat digolongkan kedalam biaya bahan baku, biaya
tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.
b) Biaya pemasaran, adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan
kegiatan pemasaran produk, contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya
sampel, dll.
c) Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk,
contohnya gaji bagian akuntansi, gaji personalia, dll.
3. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Ada 2 golongan, yaitu:
Biaya langsung (direct cost). Merupakan biaya yang terjadi dimana
penyebabnya karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya
dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya
tenaga kerja langsung.
Biaya tidak langsung (indirect cost), biaya yang terjadi tidak hanya
disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, dalam hubungannya dengan
produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik.
4. Menurut prilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume
kegiatanBiaya dibagi menjadi 4, yaitu
1) Biaya tetap (fixed cost), biaya yang jumlahnya tetap konstan
dipengaruhi perubahan volume kegiatan aktivitas sampai tingkat
kegiatan tertentu, contohnya; gaji direktur produksi.
2) Biaya variabel (variable cost), biaya yang jumlah totalnya berubah
secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas,
contohnya; biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
3) Biaya semi variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah tidak
sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel
mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel, contohnya; biaya
listrik yang digunakan.
4) Biaya semi fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume
produksi tertentu.
5. Menurut jangka waktu manfaatnya
Biaya dibagi 2 bagian, yaitu;
a. Pengeluaran modal (Capital expenditure),yaitu pengeluaran yang
akan memberikan manfaat/benefit pada periode akuntansi atau
pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada periode
akuntansi yang akan datang.
b. Pengeluaran pendapatan (Revenue expenditure), yaitu pengeluaran
yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi dimana
pengeluaran itu terjadi.
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Biaya dalam suatu perusahaan merupakan suatu komponen yang sangat
penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dalam usaha mencapai tujuan.
Tujuan itu dapat tercapai apabila biaya yang dikeluarkan sebagai bentuk suatu
pengorbanan oleh perusahaan yang bersangkutan telah diperhitungkan secara
tepat. Dalam menentukan apakah suatu pengorbanan merupakan biaya atau tidak,
oleh karena itu banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli mengenai biaya
sesuai dengan kondisi yang ada. Pengertian biaya dilihat dari sudut pandang
akuntansi. Mulyadi (2005 : 8 ) mendifinisikan biaya sebagai berikut:
“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan
uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi
untuk tujuan tertentu”
Perhitungan HPP ( Cost Of Good Sold ) (skripsi dan tesis)
Menurut Bastian dan Nurlela (2006) harga pokok penjualan adalah harga
pokok produk yang sudah terjual dalam periode waktu berjalan. Sedangkan
Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi (2007) harga pokok penjualan adalah
sejumlah uang yang telah kita keluarkan untuk memperoleh barang yang akan kita
jual.
Penetapan Harga Jual (skripsi dan tesis)
Suatu fungsi manajemen yang penting adalah menentukan harga produk
atau jasa. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri dalam jangka
panjang tergantung kepada keputusan dalam menetapkan harga jual sehingga
terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam
menetapkan harga, biaya, permintaan pasar, situasi persaingan, merupakan hal-hal
yang harus dipertimbangkan, dan semuanya penting.
Suatu pemahaman akan faktor-faktor ekonomi, yang berhubungan dengan
konsep-konsep pemasaran, dapat membantu akuntan untuk menafsirkan harga dan
menetapkan jangkauan kebebasan perusahaan dalam menetapkan harga.
Permintaan merupakan sisi lain daripersamaan harga, dan penawaran disisi
lainnya. Karena pendapatan harus menutupi biaya agar perusahaan memperoleh
laba, banyak perusahaan memulai Penetapan harga berdasarkan biaya. Mereka
menghitung biaya produksi dan menambahkan keuntungan yang diinginkan.
Ada beberapa cara penetapan harga jual sebuah produk, berikut ini beberapa
pendekatan pokok dalam penentuan harga jual antara lain:
Menurut Basu Swastha (2007) mengemukakan bahwa ada beberapa metode
penetapan harga jual adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Harga Biaya Plus (Cost-Plus Pricing Method)
Dalam menentukan harga jual per unit produk dengan menggunakan
metode ini anda harus menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah
tertentu untuk menutup laba yang anda kehendaki pada unit tersebut, atau disebut
marjin. Harga jual produk dapat anda hitung dengan rumus: Biaya Total + Marjin
= Harga Jual
2. Penetapan Harga Mark-Up (Mark-Up Pricing Method)
Penetapan harga mark-up ini hampir sama dengan penetapan harga biaya plus.
Para pedagang atau perusahaan perdagangan lebih banyak menggunakan
penetapan harga mark-up ini,karena Cara ini lebih sederhana. Anda membeli
barang-barang dagangan kemudian harga jualnya anda tentukan setelah
menambah harga beli dengan sejumlah mark-up, seperti rumus: Harga Beli +
Mark Up = Harga Jual
Biasanya terdapat basis biaya dan penaikan harga. Menurut Hansen dan
Mowen (2006). Perusahaan dapat menghitung penaikan harga dari harga pokok
penjualan dengan menjumlahkan biaya penjualan dan administrasi dan laba
penjualan, lalu membaginya dengan harga pokok penjualan (HPP).
Harga Jual (skripsi dan tesis)
Harga adalah nilai tukar suatu produk yng dinyatakan dalam satuan moneter
atau uang. Hansen (2012) mendefenisikan harga jual adalah jumlah moneter yang
dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas jasa yang
dijual atau diserahkan. Harga jual menurut Supriono (2003) adalah jumlah
moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan
atas barang dan jasa yang dijual atau diserahkan. Pada kenyataannya harga jual
yang tinggi memang menghasilkan laba per unit yang besar, tapi kuantitas yang
terjual menjadi sedikit. Dan jika dibandingkan dengan harga jual yang rendah ,
memang menghasilkan laba per unit yang lebih rendah, tapi kuantitas yang terjual
menjadi lebih banyak.
Pengertian harga jual menurut Basu Swastha (2007:147) adalah sebagai
berikut: “Harga jual adalah nilai tukar suatu barang atau jasa, yaitu jumlah uang
yang pembeli sanggup membayar kepada penjual untuk suatu barang tertentu”.
Harga jual adalah suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan
menjadi biaya pengeluaran bagi perusahaan ditambah dengan persentase laba
yang diinginkan perusahaan, oleh sebab itu untuk mencapai suatu laba yang
diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang perlu dilakukan untuk menarik
suatu minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga produk dengan tepat
untuk dijual. Dapat memberikan kepuasan kepada konsumen dengan harga yang
sesuai dengan kualitas produk suatu barang, dan harga tersebut adalah harga jual
yang tepat.
Strategi Kompetitif (skripsi dan tesis)
Untuk mencapai keunggulan kompetitif seorang wirausaha harus mampu
mengenali berbagai unsur dasar untuk mencapai keunggulan kompetitif tersebut,
yakni sebagai berikut:
1. Haga atau nilai
Seorang pengusaha yang mampu menghasilkan produk atau jasa yang
rendah biaya sehingga hal tersebut menjadi strategi dalam menetapkan harga
(tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan produk/ jasa pesaing). Dengan
demikian, produk/jasa kita memiliki keunggulan dari segi harga dan nilai.
Pelanggan yang sensitive terhadap harga, biasanya selisih harga harga Rp.1000
saja dengan produk atau jasa pesaing akan menjadi pertimbangan dalam membeli
produk yang lebih rendah harganya.
2. Menyenangkan konsumen
Keunggulan kedua yang harus diupayakan agar produk/jasa dapat bersaing
dengan para competitor adalah diupayakan agar produk atau jasa dapat
menyenangkan konsumen. Menyenagkan dari berbagai aspek, seperti kualitas
produk/jasa yang bermutu dan memberi kepuasan. Misalnya : pelayanan
memuaskan, komunikasi yang memuaskan, dan tanpa complain atau setidaktidaknya bila dikomplain segera ditanggapi atatu tidak ditunda-tunda.
3. Pengalaman konsumen
Pengalaman baik atau buruk yang kita sampaikan dan yang dialami oleh
seorang konsumen, umumnya akan menjadi catatan penting(seringkali melekat
seumur hidup). Untuk itu berikanlah pengalaman yang paling menyenangkan atau
memuaskan bagi para konsumen. Demikian juga sebaliknya, pengalaman buruk
akan cepat menyebar dari mulut ke mulut baik kepada sahabat maupun tetangga
terdekat. Agar produk atau jasa kita unggul, maka disamping dari sudut harga,
nilai, menyenangkan konsumen, berikanlah pengalaman sebaik mungkin kepada
konsumen.
4. Atribut produk yang dapat dicatat
Keunggulan berikut yang harus dicapai oleh seorang pengusaha adalah
seluruh atribut produk/jasa yang melekat didalamnya harus dicatat. Manfaat dari
catatan atribut produk/jasa adalah agar produk/jasa dapat ditingkatkan dari atribut
yang sudah ada sebelumnya, minimal seluruh atribut produk/jasa dapat dikenalkan
tidak hanya kepada konsumen namun juga kepada pegawai atau pelayan kiita.
Dengan demikian, baik konsumen maupun pegawai atau pelayan kita mampu
mengenali seluruh atribut produk/jasa kita sehingga tidak ada yang dirahasiakan.
5. Keistimewaan layanan yang unik.
Jika keempat unsur tersebut telah mencapai posisi unggul, hal yang tidak
kalah penting adalah bagaimana keistimewaan layanan yang unik dapat
ditampilkan. Misalnya keistimewaan pelayanan yang diberikan oleh Singapore
airlines. Kemudian layanan yang dapat kita catat antara lain adalah meskipun
pesawat tidak atau belum penuh sit atau penumpangnya, tetapi kalau jadwal
penerbangan sudah menunjukkan angka sama seperti angka yang tertera pada tiket
semua jadwal take-off, maka Singapore airlines tidak pernah menunda jadwal
penerbangan.
Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2009) dalam perusahaan yang berproduksi massa,
informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu
bermanfaat bagi manajemen untuk :
1. Menentukan harga jual.
Perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk
memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian biaya produksi dihitung untuk
jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan
produk. Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan
salah satu informasi yang dipertimbangkan disamping informasi biaya lain serta
informasi nonbiaya.
2. Memantau realisasi biaya produksi.
Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk
dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang
sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh
karena itu akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya
produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah
proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang
diperhitungkan sebelumnya. Pengumpulan biaya produksi untuk jangka waktu
tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok proses.
3. Menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu.
Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan
dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi
bruto, manajeman memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan
untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto
periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya
nonproduksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga
pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya
produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu guna
menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses
yang disajikan dalam neraca.
Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertangggungjawaban
keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca
dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga
pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca
masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan
catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap
periode tersebut manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada
produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. Disamping itu,
berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi
yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses
pengerjaan. Biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual
pada tanggal neraca disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan
produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca
masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok
persediaan produk dalam proses.
5. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan.
Adakalanya harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk
dipasar sehingga keputusan yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah
menerima atau menolak pesanan. Untuk memungkinkan manajemen mengambil
keputusan tersebut, manajemen memerlukan informasi total harga pokok pesanan
yang akan diterima tersebut. Informasi total harga pokok pesanan tersebut akan
melindungi manajemen dalam menerima pesanan tidak mengalami kerugian
Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
1. Produk atas Dasar Pesanan (job Order Cost)
Dalam metode ini proses produksinya berjalan atas pesanan pembeli
dimana produk yang dihasilkan sangat tergantung pada selera pembeli.
Metode harga pokok atas dasar pesanan ini memiliki karakteristik tersendiri,
dimana karakteristik tersebut akan berpengaruh terhadap pengumpulan biaya
produksi yang digunakan oleh perusahaan tersebut.
Adapun karakteristik-karakteristik dalam metode pengumpulan harga
pokok produksi berdasarkan pesanan, menurut Supriyono (1999) adalah
sebagai berikut:
a. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan
spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok
produksinya secara individu.
b. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan
produk menjadi dua kelompok, yaitu: biaya produk langsung dan biaya
produk tidak langsung.
c. Biaya produk langsung terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja
langsung sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah
biaya overhead pabrik.
d. Biaya produksi langsung diperhitungakan sebagai harga pokok produksi
pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi,
sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan dalam harga pokok
pesana berdasarkan tarif yang ditentukan.
e. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai
diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang
dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang
dihasilkan dalam pesanan yang bersngkutan.
2. Produk atas Dasar Proses (process costing)
Menurut Mulyadi (2009) adapun karakterisrik perusahaan yang
menggunakan metode harga pokok berdasarkan metode ini adalah:
a. Produk yang dihasilkan menggunakan produk standar.
b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.
c. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang
berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.
Harga Pokok Produksi (skripsi dan tesis)
Harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk
memproduksi barang atau jasa selama periode bersangkutan. Dengan kata lain
bahwa harga pokok produksi merupakan biaya untuk memperoleh barang jadi
yang siap jual (Kuswadi, 2005 dalam Eprilianta, 2011). Jadi perhitungan harga
pokok produksi adalah menghitung besarnya biaya atas pemakaian sumber
ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa.
Harga pokok produksi menurut Bustami dan Nurlela (2009) adalah
kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja
langsung dan biaya overhead pabrik ditambah persedian produk dalam proses
akhira. Harga pokok produks terikat pada periode waktu tertentu. Harga pokok
produksi akan sama dengan biaya produksi apabila tidak ada persedian produk
dalam proses awal dan akhir.
Adapun pengertian harga pokok produksi menurut Blocher, stout, cokins
(2011) adalah biaya dari produk yang selesai diproduksi dan dipindahkan keluar
dari akun persediaan barang dalam proses pada periode tersebut.
Dari pengertian – pengertian diatas dapat disumpulkan bahwa harga pokok
produksi adalah semua biaya – biaya yang meliputi biaya bahan baku langsung,
tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dikorbankan sehingga
barang yang diproduksi siap untuk dijual dengan memperhitungkan saldo awal
dan saldo akhir barang yang sedang dalam pengeolaan.
Dalam perusahaan manufaktur, semua biaya produksi yang terjadi pada
periode akuntansi tertentu akan menjadi harga pokok produksi. Harga pokok
produksi akan tetap melekat pada persedian sebelum produk dijual. Apabila
produk tersebut dijual, maka harga pokok melekat pada persediaan akan berubah
menjadi biaya yang biasa disebut dengan harga pokok penjualan dan pada
akhirnya akan dipertemukan dengan hasil penjualan untuk mencari laba rugi.
Adapun tujuan dilakukan perhitungan harga pokok produksi adalah sebagai
berikut :
1. Untuk menentukan harga jual suatu produk
2. Menentukan kebijakan dalam penjualan
3. Pedoman dalam pembelian alat-alat perlengkapan
Penetapan harga pokok produksi yang tepat sangat penting bagi perusahaan
dalam menjalankan usahanya. Terdapat dua kemungkinan yang akan ditemui jika
perusahaan tidak teliti dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi, yaitu:
a. Harga pokok yang diperhitungkan terlalu rendah.
Rendahnya harga pokok yang ditetapkan dapat merugikan perusahaan itu
sendiri karena harga pokok yang rendah akan menyebabkan harga
jualnya pun menjadi rendah. Walaupun perusahaan dapat menjual
produknya dengan cepat karena harga jual yang terlalu rendah, akan
tetapi dapat merugikan perusahaan karena keuntungan yang didapat tidak
menutupi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut.
b. Harga pokok yang diperhitungkan terlalu tinggi.
Kondisi ini juga dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan karena
harga pokok yang tinggi akan menyebabkan harga jual produk di pasar
menjadi mahal. Sehingga akan sulit bagi perusahaan dalam memasarkan
produknya dan kalah dalam bersaing dengan perusahaan lain.
Unsur-unsur Biaya Produksi (skripsi dan tesis)
Unsur-unsur biaya dalam laporan harga pokok produksi biasanya terbagi ke
dalam tiga golongan besar biaya yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga
kerja langsung, dan biaya Overhead Pabrik.
a. Biaya Bahan Baku Langsung
Menurut Mulyadi (2012) “biaya bahan baku merupakan bahan yang
membentuk bagian menyeluruh produk jadi”. Pengertian lain yang di nyatakan
oleh Blocher et al. yang dialih bahasakan oleh Tim Penerjemah Penerbit Salemba
(2008) tentang biaya bahan baku langsung adalah “bahan baku yang digunakan
untuk memproduksi produk, yaitu yang secara fisik menjadi bagian dari produk
tersebut”.
Menurut Hansen dan Mowen yang dialih bahasakan oleh Fitriasari, Dewy dan
Kwary (2006) juga menyatakan bahwa “biaya bahan langsung ini di dapat
langsung dibebankan ke produk karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk
mengukur kuantitas oleh setiap produk”. Biaya bahan baku langsung adalah bahan
yang membentuk untuk memproduksi produk yang digunakana untuk mengukur
kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk.
Menurur Mulyadi (2012) perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat
dibedakan sebagai berikut :
1) Biaya angkut diperlakukan sebagai biaya tambahan harga pokok bahan
baku yang dibeli.
2) Biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan
baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead
pabrik.
b. Biaya Tenaga Kerja Langsung
Mulyadi (2012) menyatakan bahwa biaya tenaga kerja adalah “harga yang
dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut”. Biaya tenaga kerja
langsung menurut Hansen dan Mowen yang dialih bahasakan oleh Denny Arnos
Kwary (2009) “tenagakerja atau jasa yang sedang si produksikan”. Pengertian
biaya tenaga kerja langsung lainya juga diungkapkan oleh Bambang Hariadi
(2002) meliputi “semua biaya tenaga kerja yang dapat didefinisikan atau ditelusuri
secara fisik terhadap produk tertentu seperti operator mesin dalam pabrik mobil”.
Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja langsung
adalah semua biaya tenaga kerja yang dapat didefinisikan atau ditelusuri secara
fisik terhadap harga yang di bebankan.
c. Biaya Overhead Pabrik
Menurut Mulyadi (2009) “secara sederhana dapat dinyatakan bahwa biaya
overhead pabrik mencakup semua biaya pabrikasi kecuali yang dicatat sebagai
biaya langsung, yaitu bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung”.
Pengertian biaya overhead pabrik menurut Garrison, Ray H., Noreen dan Brewer
yang dialih bahasakan oleh Nuri Hinduan Penerbit Salemba Empat, Jakarta (2006)
adalah termasuk “seluruh biaya yang tidak termasuk dalam bahan langsung dan
tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik termasuk bahan tidak langsung,
tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan dan perbaikan peralatan produksi,
listrik dan penerangan, pajak property, depresiasi, dan asuransi fasilitas-fasilitas
produksi”.
Menurut Blocher, Edward J., Kung H. Chen, Gary Cokins, dan Thomas
W.lin yang dialih bahasakan oleh Tim Penerjemah Penerbit Salemba Empat,
Jakarta (2011) “biaya tidak langsung untuk bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas
yang di gunakan untuk mendukung proses produksi”. jadi dapat disimpulkan
bahwa biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya yang tidak termasuk dalam
bahan langsung dan bahan kerja langsung.
Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya Mulyadi (2012)
“Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead
pabrik adalah biaya produksi selai biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk biaya overhead pabrik di
kelompokan menjadi beberapa golongan berikut ini:
a. Biaya bahan penolong.
b. Biaya reparasi dan pemeliharaan.
c. Biaya tenaga kerja tidak langsung.
d. Biaya yang timbul sebagai akibat pemeliharaan terhadap aktiva tetap.
e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu.
f. Biaya overhead paabrik lain yang secara langsung memerluka
pengeluaran uang tunai.
Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau
bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila
dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut.
Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang (spareparts),
biaya bahan habis pakai (factory supplies) dan harga perolehan jasa dari pihak
luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen,
perusahaan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan ekuipmen, kendaraan, perkakas
laboratorium, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak
dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu.
Biaya yang timbul sebagai akibat terlalunya waktu. Biaya-biaya yang
termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya asuransi gedung dan
emplasemen, asuransi mesin ekuipmen, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan
karyawan, dan biaya amortisasi kerugian trial-run.
Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran
uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk kedalam kelompok ini antara
lain adalah biaya reparasi diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik
PLN dan sebagainya.
Pengertian Biaya Produksi (skripsi dan tesis)
Berikut ini merupakan definisi biaya produksi yang di kemukakan oleh para
ahli sebagai berikut:
Menurut Mulyadi (2012) “Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk”
Menurut M. Nafarin (2009) “biaya produksi adalah semua biaya yang
berkaitan dengan produk (barang) yang diperoleh, dimana didalamnya terdapat
unsur biaya produk berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan
biya overhead pabrik
Klasifikasi Biaya (skripsi dan tesis)
Pengolongan biaya sesuai dengan tendensi perubahannya terhadap aktivitas
terutama untuk tujuan perencanaan dan pengendalian biaya serta pengambilan
keputusan. Tendensi perubahan biaya terhadap kegiatan dapat dikelompokkan
menjadi :
1. Biaya variabel
Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan
volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per unit tetap.
2. Biaya tetap
Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang
relevan tertentu, tetapi secara per-unit berubah
3. Biaya semi
Biaya semi adalah biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan
megandung unsur variabel. Biaya semi ini dapat dikelompokkan dalam
dua elemen biaya yaitu:
a. Biaya semi variabel
Biaya yang didalamnya mengandung unsur tetap dan memperlihatkan
karakter tetap dan variabel
b. Biaya semi tetap
Biaya yang berubah dan volume secara bertahap
Dalam rangka pengambilan keputusan biaya dapat dikelompokkan
menjadi dua:
4. Biaya relevan
Biaya masa akan datang yang berbeda dalam beberapa alternatif yang
berbeda. Biaya relevan terdiri dari:
a. Biaya diferensial
Selisih biaya yang berbeda dalam alternatif pilihan
b. Biaya kesempatan
Kesempatan yang dikorbankan dalam memilih suatu alternatif
c. Biaya tersamar
Biaya yang tidak kelihatan dalam catatan akuntansi tetapi
mempengaruhi dalam pengambilan keputusan
d. Biaya nyata
Biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat memilih suatu alternatif
e. Biaya yang dapat dilacak
Biaya yang dapat dilacak kepada produk selesai
5. Biaya tidak relevan
Biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun.
Biaya tidak relevan dapat dikelompokkan menjadi elemen:
a. Biaya masa lalu
Biaya yang sudah dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan
apapun
b. Biaya terbenam
Biaya yang tidak dapat kembali.
Objek Biaya (skripsi dan tesis)
Menurut Daljono (2011) “Objek biaya adalah sesuatu seperti produk,
aktivitas, proyek, departemen dan lain sebagainya, yang mana biaya tersebut
dimasudkan untuk diukur. Adapun menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2006)
“Objek biaya atau tujuan biaya (cost objectif) adalah tempat dimana biaya atau
aktivitas diakumulasikan atau diukur”.
Objek biaya adalah sesuatu seperti produk, aktivitas, proyek, departemen dan
lain sebagainya atau tujuan biaya adalah tempat dimana biaya atau aktivitas
diakumulasikan atau diukur apasaja yang memperoleh pembebanan biaya.
Pengertian Biaya (skripsi dan tesis)
Biaya adalah harga perolehan yang di korbankan atau yang digunakan dalam
rangka memperoleh penghasilan (revenue) dan akan di pakai sebagai pengurangan
penghasilan (Supriyono, 2000).
Menurut Mulyadi (2012) “biaya merupakan objek yang di proses oleh
akuntansi biaya. Dalam artiluas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang
diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi
untuk tujuan tertentu”.
Bustami dan Nurlela (2006) mengatakan “biaya dalam akuntansi diartikan
dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu biaya dalam artian cost dan biaya dalam
arti expense. Biaya (cost) adalah pengorbanan sumber ekonomis, yang diukur
dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi untuk
mencapai tujuan tertentu, biaya ini belum habis masa pakainya , dan digolongkan
sebagai aktiva yang dimasukan dalam neraca. Contoh :
a. Persediaan bahan baku
b. Persediaan produk dalam proses
c. Pengendalian produk selesai
d. Supplies atau aktiva yang belum digunakan.
Menurut Bustami dan Nurlela (2006) Beban atau expense adalah yang telah
memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya yang belum di nikmati yang
dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang dikelompokan sebagai harta.
Biaya ini dimasukan kedalam laba-rugi, sebagai pengurang dari pendapatan.
Contoh :
1) Beban penyusutan
2) Beban pemasaran
3) Beban penolong sebagai biaya oprasi
Biaya adalah semua pengorbanan ekonomi, yang digunakan dalam rangka
memperoleh penghasilan (revenue) kemungkinan yang akan terjadi untuk
mencapai tujuan tertentu.
Konsep Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya adalah salah satu dari sekian banyak disiplin ilmu dalam
akuntansi. Akuntansi biaya secara sederhana dapat diartikan dari istilahnya
sebagai akuntansi yang khusus digunakan untuk pengukuran dan pelaporan biaya
( Witjaksono, 2006 ).
Menurut Bastian dan Nurlela (2006) Akuntansi biaya adalah suatu bidang
akuntansi yang mempelajari bagaimana cara mencatat, mengukur dan melaporkan
tentang minformasi biaya yang digunakan.
Akuntansi biaya menurut Mulyadi (2009) adalah proses pencatatan,
penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan produk atau jasa
dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Informasi yang disajikan
dalam suatu laporan pembuatan dan penjualan produk tergantung kepada
pemakainya.
Sedangkan menurut Firdaus dan Wasilah (2009) mereka mendefinisikan
akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen dimana merupakan salah
satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan
pengendalian biaya.
Komponen yang ada dalam Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2016) komponen dalam laporan
keuangan dibagi menjadi:
1. Laporan posisi keuangan
Dalam laporan keuangan terdapat salah satunya yaitu laporan posisi
keuangan yang terdiri dari tiga unsur penting dalam perusahaan yaitu aset
dalam perusahaan, kewajiban beserta modal pada perusahaan. Dengan
adanya ini membantu pihak entitas perusahaan dalam membaca kondisi
perusahaan pada periode tertentu.
2. Laporan laba rugi
Laporan laba rugi juga merupakan bagian dari laporan keuangan yang
menjelaskan tentang pendapatan dan beban yang dihasilkan dari kegiatan
perusahaan pada suatu periode yang pada nantinya hasil akhir dari
laporan laba rugi dapat dilihat laba bersih pada perusahaan tersebut.
3. Catatan atas laporan keuangan
Berupa ringkasan, keterangan ataupun penjelasan tambahan yang
berdasarkan dari aktivitas pada suatu usaha dan disusun secara sistematis
yang dibuat agar bermanfaat untuk pengguna yang bersangkutan dalam
memahami informasi keuangan.
Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut Kasmir (2017) berpendapat bahwa secara sederhana tujuan dari
laporan keuangan digunakan untuk melihat kondisi dari perusahaan. Seiring
berkembanganya zaman, kesadaran kita akan pentingnya sebuah laporan untuk
para pebisnis ataupun yang memiliki sebuah perusahaan ini telah dirasakan. Di
mana tujuan sebenarnya dari sebuah laporan keuangan selain sebagai sumber
informasi untuk pihak internal perusahaan yang nantinya dapat memudahkan saat
proses pengambilan keputusan dalam perusahaan juga, selain itu tujuan antara lain
seperti memprediksi ataupun memperkirakan pertumbuhan perusahaan serta
melihat laba atau ruginya sebuah perusahaan selama menjalankan usahanya
tersebut.
Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Kasmir (2016) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan laporan
keuangan adalah yang hasil seteleh disajikan dapat memberikan informasi
mengenai entitas pada perusahaan pada periode tertentu. Secara jelas bahwa
laporan keuangan atau financial statement yaitu pencatatan seluruh aktivitas
perusahaan yang berhubungan dengan keuangan, nantinya bagian akhir dari
rangkaian pencatatan itu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berisikan
sumber informasi keuangan. Diharapkan nantinya bisa dipertanggung jawabkan
dan sebagai dasar penilaian juga mempermudah dalam pengambilan keputusan
bagi pihak ketiga atau bagi pengguna.
Siklus Akuntansi (skripsi dan tesis)
Siklus akuntansi adalah sebuah tahap-tahap dalam penyusunan laporan
financial yang nantinya bisa dipertanggung jawabkan, siklus yang dimulai dari
awal terjadinya transaksi dicatat hingga terakhir disajikan dalam bentuk laporan
setiap periodenya.
Menurut Hery (2014) menjelaskan tentang tahapan- tahapan apa saja
yang ada dalam siklus akuntansi:
1. Dimulai dengan pengumpulan dokumen pendukung transaksi untuk
dianalisis, setelah dianalisis mendapatkan sebuah informasi yang
kemudian dicatat atau dijurnal.
2. Lalu setelah mendapatkan data akuntansi pada perusahaan kemudian di
posting ke dalam buku besar.
3. Setelah itu saldo akhir yang ada pada buku besar dipindahkan ke neraca
saldo satu persatu dan kemudian antara nominal kredit dan debit neraca
saldo harus sama.
4. Kemudian membuat jurnal penyesuaian lalu posting ke buku besar.
6. Setelah itu membuat neraca saldo setelah penyesuaian guna memperbaiki
dan mengoreksi jika terdapat kesalahan.
7. Lalu menyiapkan laporan keuangan.
8. Menutup akun-akun nominal dan pembantu menjadi nol yang akan
dimasukkan dalam jurnal penutup.
9. Membuat jurnal penutup dan posting ke masing-masing buku besar.
10. Kemudian membuat neraca saldo setelah penutupan guna memastikan
pada buku besar nominalnya telah sama setelah itu terakhir membuat
jurnal pembalik.
Sistem Akuntansi (skripsi dan tesis)
Hal yang sangat penting untuk unit usaha ataupun pelaku usaha yang ada
di Indonesia sekarang ini adalah sistem akuntansi. Di mana dengan adanya sistem
akuntansi ini sangat membantu mendapatkan informasi baik bagi pengguna pihak
ekstrernal maupun internal terkait tentang kegiatan bisnis perusahaan yang
dijalankan, sebagai sarana pengendalian terhadap internal perusahaan, efisiensi
terhadap biaya yang dikeluarkan.
Mulyadi (2016) berpendapat bahwa sistem akuntansi diciptakan untuk
membantu manajemen pengelolaan keuangan perusahaan serta memberikan
informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Dapat
disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan sebuah sistem pencatatan dan
pengumpulan data keuangan perusahaan yang nantinya akan menghasilkan sebuah
output yang dirancang oleh manusia untuk kepentingan perusahaan. Sistem
Akuntansi yang baik dapat menjawab pertanyaan seperti:
1. Berapa banyak dan jenis hutang apa yang terhutang.
2. Apakah penjualan lebih tinggi pada periode ini sebelumnya.
3. Aset apa saja yang dimiliki.
4. Apa arus masuk dan keluar uang tunai.
5. Apakah mendapat untung ataupun rugi pada periode tertentu
Pengertian Akuntansi (skripsi dan tesis)
Akuntansi atau terjemahan bahasa inggris accounting yaitu sebuah
sebuah kegiatan untuk mengukur kinerja entitas pada suatu perusahaan yang dapat
memberikan hasil akhir berupa sebuah informasi kepada pihak penggunanya.
Akuntansi terdapat proses pengidentifikasi, pencatatan, pengolahan dan
mengklasifikasi serta penyajian data yang berhubungan dengan keuangan agar
memudahkan pemilik dalam pengambilan keputusan secara akurat.
Harus disadari bahwa akuntansi memiliki peranan yang penting untuk
kegiatan ekonomi. Tanpa adanya akuntansi, kegiatan ekonomi akan cenderung
berjalan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan atau dari pihak pemilik tidak
dapat mengetahui seberapa biaya operasional atau produksi yang dikeluarkan,
omset atau laba pada perusahaan berapa tiap bulan ataupun tahun, dan juga bisa
terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan dari
karyawan perusahaan apabila tidak adanya akuntansi ini.
Menurut Weygant, Kimmel, dan Kieso (2016) bahwa akuntansi memiliki
pengertian yang terdiri dari tiga proses yaitu proses identifikasi atas kegiatan
usaha yang dijalankan lalu melakukan pencatatan dan pengkomunikasian untuk
memcerminkan suatu keadaan dari perusahaan. Dan dari tiga proses itu
mendapatkan kumpulan beberapa informasi yang dihasilkan dari laporan
keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.
Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Stakeholder (skripsi dan tesis)
Nilai perusahaan diukur dengan nilai kapitalisasi pasar, yang merupakan
harga yang berlaku dari sekuritas. Kapitalisasi pasar mencerminkan nilai
perusahaan saat ini yang merupakan suatu hasil perkalian antara harga pasar
saham dengan jumlah saham yang beredar.
Hasil penelitian Kusuma (2017) menyimpulkan bahwa peningkatan nilai
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam
memenuhi tanggung jawabnya terhadap stakeholder, sperti membayar dividen
kepada pemegang saham, beban bunga pinjaman kepada kreditur, menggaji
karyawan dan membayar pajak kepada pemerintah.
Ferina, dkk (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan
dividen dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni
dan Subagyo (2013) yang mengemukakan bahwa laba akuntansi dan arus kas
operasional berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen kas.
Pengaruh Informasi Akuntansi Biaya Terhadap Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)
Akuntansi biaya memegang peranan penting dalam memberikan informasi
strategis dan taktis terkait biaya kepada manajemen, baik biaya penyelenggaraan
jasa, biaya perdagangan dan biaya produksi (Kusuma, 2017 : 105). Informasi
akuntansi biaya antara lain terdiri dari informasi biaya produksi sebagai dasar
penentuan harga jual, perencanaan dan pengendalian produksi dan pengambilan
kebijakan tertentu. Dalam penelitiannya Kusuma (2017) menyimpulkan bahwa
informasi akuntansi biaya yang diwujudkan dalam perhitungan harga pokok
produksi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan.
Silveria dan Barros dalam Kusuma (2017) membuktikan secara empiris
pengaruh kualitas pengelolaan perusahaan terhadap nilai perusahaan di Negara
Brazil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bahwa kualitas pengelolaan
manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan di Brazil.
Senada pula dengan penelitian Herawaty (2009) yang menunjukkan bahwa di
Indonesia kualitas tata kelola perusahaan berpengaruh pada nilai perusahaan.
Dimensi tata kelola terdiri dari keterbukaan, tanggung jawab, keadilan dan
akuntabilitas. Informasi akuntansi biaya yang akurat merupakan bagian yang tak
terpisahkan atas pengelolaan manajemen perusahaan pada keempat dimensi
tersebut.
Tanggung Jawab Kepada Stakeholder (skripsi dan tesis)
Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun
tidak langsung (Nor Hadi, 2011 : 93). Menurut Ghozali dan Chariri (2007),
keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi pada dukungan yang
diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Clarkson (1994)
membagi stakeholder menjadi stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder
primer merupakan pihak yang tidak ikut berpartisipasi secara berkelanjutan,
organisasi tidak dapat bertahan. Sedangkan stakeholder sekunder adalah pihak
yang memiliki pengaruh dengan perusahaan tetapi tidak terlibat dalam
transaksi perusahaan dan tidak begitu berpengaruh terhadap kelangsungan
hidup perusahaan.
Keberhasilan usaha suatu perusahaan ditentukan oleh manajemen
perusahaan yang berhasil dalam membina hubungan antara perusahaan dengan
para stakeholder. Stakeholder tidak hanya terdiri dari investor dan kreditur
(shareholder), tetapi juga pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal,
karyawan, badan regulator, asosiasi perdagangan, termasuk lingkungan hidup
sebagai bagian dari kehidupan sosial. Pengungkapan keuangan dan non
keuangan dalam laporan tahunan perusahaan dapat dikatakan sebagai sarana
untuk berkomunikasi antara manajemen dengan stakeholder.
Daft (2006) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial adalah
“kewajiban manajemen dalam membuat pilihan dan mengambil tindakan yang
akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan kepentingan
masyarakat serta organisai itu sendiri”. Pemegang saham memiliki hak
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan,
stakeholder juga memiliki hak terhadap perusahaan. Stakeholder pada dasarnya
dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan (power) untuk mempengaruhi
pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena
itu, power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki
stakeholder (Ghozali dan Chariri, 2007). Power tersebut dapat berupa
kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas
(modal dan tenaga kerja), akses media yang berpengaruh, kemampuan untuk
mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas
barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).
Perusahaan juga secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin
operasi mereka berada dalam batas norma yang berlaku di masyarakat. Selain
dengan melakukan pengungkapan kegiatan CSR, tanggung jawab perusahaan
terhadap kreditur diwujudkan dengan membayar beban bunga, tanggung jawab
kepada pemerintah diwujudkan dengan pembayaran pajak serta tanggung
jawab terhadap investor diwujudkan dengan membayar dividen.
Pengukuran Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)
Nilai perusahaan pada penelitian ini diukur menggunakan nilai kapitalisasi
pasar. Menurut Downes (2008) kapitalisasi pasar merupakan harga yang berlaku
dari sekuritas. Kapitalisasi pasar mencerminkan nilai kekayaan perusahaan saat
ini. Nilai kapitalisasi pasar perusahaan adalah pengukuran penting dari
keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Kapitalisasi pasar merupakan hasil
perkalian antara jumlah saham perusahaan tersebut dengan harga sekarang dari
saham tersebut.
Jenis-jenis Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)
Terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang
digunakan, yaitu (Yulius dan Tarigan, 2007 : 3):
1. Nilai Nominal
Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran
dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan
juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.
2. Nilai Pasar
Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang tercipta dari proses tawar
menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham
perusahaan dijual di pasar saham.
3. Nilai Intrinsik
Nilai intrinsik merupakan perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai
perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan
menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
4. Nilai Buku
Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan membagi selisih
antar total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar.
5. Nilai Likuidasi
Nilai likuidasi adalah nilai perusahaan yang dapat dihitung dengan cara
yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca
performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.
Akibat Hukum Suatu Perjanjian (skripsi dan tesis)
Akibat dari hukum suatu perjanjian akan mengakibatkan :
a. Perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya.
Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat
hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian
jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh KUHPerdata bersifat
personal dan tidak dapat dialihkan begitu saja, jadi perjanjian tersebut akan
melahirkan perikatan di antara para pihak dalam perjanjian
. Suatu
perjanjian mulai berlaku bagi para pihak dapat dilihat dari jenis
perjanjiannya, yaitu :
1. Perjanjian konsensual, dikatakan berlaku apabila sudah terdapat kata
sepakat diantara para pihak. 2. Perjanjian riil, dikatakan berlaku sejak sesudah terjadinya penyerahan
barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya.
3. Perjanjian Formal, dikatakan berlaku apabila telah ditandatangani oleh
kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, biasanya dibuat
secara tertulis yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu.
b. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang.
Dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa, semua perjanjian yang
telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya; tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan dari kedua
belah pihak; dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (te goeder trouw,
in good faith). Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan
mengikat dan memaksa untuk melaksanakan perjanjian serta memberikan
kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya.
Demikian pula menurut Pasal 1339 KUHPerdata suatu perjanjian tidak hanya
mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga
untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan, atau undang-undang. Akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi
syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian menjadi tidak sah. Akibat hukum
perjanjian yang tidak sah dapat dibedakan menjadi :
1. Perjanjian yang dapat dibatalkan.
Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika
perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihakpihak
tertentu serta apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu syarat
kesepakatan dan syarat kecakapan seperti yang termuat dalam Pasal
1320 KUHPerdata.38
2. Perjanjian yang batal demi hukum.
Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, apabila terjadi
pelanggaran terhadap syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab
yang halal.
Asas dalam perjanjian (skripsi dan tesis)
Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu:
a. Perjanjian yang Sah
Undang-undang yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Persetujaun-persetujuan itu tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undangundang dinyataka cukup untuk itu. Semua persetujuan yang dibuat menurut
hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdata) adalah mengikat sebagai
undang-undang terhadap para pihak. Dari pernyataan tersebut dapat
disimpulkan tentang kekuatan kedudukan debitur dan perjanjian yang telah
dibuat oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dan tidak dapat ditarik
kembali . Namun kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi dengan harus
adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.
b. Asas konsensualisme
Asas ini tertuang dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam Pasal
1320 KUHPerdata penyebutannya tegas sedangkan dalam kata-kata semua
menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesemua menunjukkan bahwa setiap
orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya unik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan
asas kebebasan mengadakan perjanjian.
c. Asas kebebasan berkontrak
Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan
mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat
kesepakatan atau perjanjian atau kewajiban apa saja, selama dan sepanjang
prestasi yang dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Para pihak
membuat isi perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki kemudia
dituangkan dalam perjanjian tersebut namun tidak boleh melanggar aturanaturan yang berlaku.
d. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak
memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk
menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi
melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk
melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.
Asas-asas dalam perjanjian merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam
mencapai tujuan. Beberapa asas menurut Salam yaitu :
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak
adalah suatu asas yang emberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian ;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
b. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat
tercapainya kata sepakat antara para pihak, dengan kata lain bahwa perikatan itu
sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara
para pihak mengenai pokok perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH
Perdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah
kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak
diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.
c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sun servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas
ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sun servanda adalah asas
bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghorati substansi kontrak yang dibuat
oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak
boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para
pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang”.32
d. Asas Kepribadian (Personalitas)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan
melakukan dan atau membuat hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal
ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315
KUHPerdata berbunyi “ pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan
perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti dari ketentuan ini
bahwa sesorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya
sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “perjanjian hanya berlaku antar pihak
yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak
hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan ini ada
pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata
yang berbunyi: “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga
bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang
lain mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa
seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan dengan suatu syarat
yang ditentukan. Sedangkan pada pasal 1318 KUHPerdata tidak hanya mengatur
perjanjian untuk diri sendiri tapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk
orang orang yang memperoleh hak dari padanyae. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang
berbunyi: “ perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik
dibagi menjadi dua maca, yaitu itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap
tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya
terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai
keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif
Akibat Hukum Perjanjian (skripsi dan tesis)
Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan
yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang
merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian.27Akibat hukum perjanjian
berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain:
1. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah
para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan alas hak
umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak
terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat
berdasarkan alas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak
dari seseorang secara terperinci/khusus;
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan
kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang
menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak
yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian
bila bertentangan dengan rasa keadilan.Sehingga agar suatu perjanjian
dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip
kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan
keadilan dan kepatutan.
Pengertian Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)
Menurut Sartono (2010 : 487), nilai perusahaan adalah harga pasar
perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. kelebihan nilai jual diatas
nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan
perusahaan itu. Menurut Harmono (2009 : 233), nilai perusahaan adalah kinerja
perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan
dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap
kinerja perusahaan. Menurut Noerirawan (2012), nilai perusahaan adalah
cerminan dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sejak perusahaan
berdiri hingga saat ini. Menurut Brigham dan Erdhadt (2005: 518), nilai
perusahaan merupakan nilai sekarang (present value) dari free cash flow di masa
mendatang pada tingkat diskonto sesuai rata-rata tertimbang biaya modal. Free
cash flow merupakan cash flow yang tersedia bagi investor (kreditur dan pemilik)
setelah memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk operasional perusahaan dan
pengeluaran untuk investasi serta aset lancar bersih. Menurut Gitman (2006 :
352), nilai perusahaan adalah nilai aktual per lembar saham yang akan diterima
apabila aset perusahaan dijual sesuai harga saham.
Biaya Overhead Pabrik (skripsi dan tesis)
Menurut Prianthara (2016 : 30) “Biaya overhead pabrik adalah Biaya
selain bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan untuk kegiatan produksi
disebut biaya overhead pabrik. Termasuk dalam klasifikasi biaya overhead pabrik
adalah elemen-elemen biaya berikut: bahan tak langsung, upah tak langsung,
penyusutan peralatan pabrik, biaya pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan
pabrik”.
Sedangkan menurut Mulyadi (2016 : 193) “Biaya overhead pabrik adalah
biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung tetapi membantu
dalam merubah bahan menjadi produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri
secara langsung kepada produk selesai”. Penggolongan biaya overhead pabrik :
1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya
Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya dapat
dikelompokan menjadi beberapa elemen:
a. Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau bahan penolong)
Bahan tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam menyelesaikan
produk tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat
ditelusuri secara langsung kepada produk selesai.
b. Tenaga kerja tidak langsung
Adalah tenaga kerja yang membantu dalam pengolahan produk selesai, tetapi
tidak dapat ditelusuri kepada produk selesai. Biaya tenaga kerja tidak
langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan.
c. Biaya reparasi dan pemeliharaan
Adalah biaya untuk pengadaan suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan
mesin yang sudah dipakai atau berjasa untuk sebuah produk yang lebih
bermanfaat.
d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
Biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah biaya depresiasi mesin
pabrik, gedung pabrik, dan lainnya.
e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu
Biaya yang termasuk kedalam kelompok ini antara lain biaya asuransi
gedung, biaya asuransi mesin, dan lainnya.
f. Biaya overhead pabrik yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang
tunai
Biaya overhead pabrik yang masuk dalam kelompok ini antara lain biaya
reparasi dari pihak luar, air, listrik, dan sebagainya.
2. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perubahan volume kegiatan
Atas penggolongan ini biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3,
yaitu: overhead pabrik tetap, overhead variabel, overhead semi variabel. Biaya
overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang kisarannya tidak akan
berubah dalam kisar volume tertentu. Sedangkan biaya overhead variabel adalah
biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan volume kegiatan. Biaya
overhead semivariabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak
sebanding dengan volume kegiatan.
3. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan
departemen
Ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada
dalam pabrik, biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:
biaya overhead pabrik langsung departemen (direct departemental overhead
expenses) dan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen (indirect
departemental overhead expenses). Biaya overhead pabrik langsung adalah biaya
overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu yang manfaatnya hanya
dinikmati oleh departemen tersebut, misalnya pada departemen produksi ada
biaya depresiasi mesin pabrik. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen
adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati lebih dari satu
departemen. Misalnya biaya asuransi gedung (gedung pabrik digunakan beberapa
departemen).
Penyusunan Perjanjian (skripsi dan tesis)
Tahap yang penting dalam pembuatan perjanjian adalah tahap penyusunan
perjanjian. Tahap penyusunan perjanjian membutuhkan ketelitian dan kejelian para
pihak sebab apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan perjanjian akan
menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Terdapat lima tahap penyusunan
perjanjian di Indonesia, yaitu:
a. Pembuatan draf pertama, yang meliputi:
1. Judul perjanjian;
2. Pembukaan;
3. Pihak-pihak dalam perjanjian;
4. Racital;
5. Isi perjanjian;
6. Penutup
b. Saling menukar draf perjanjian;
c. Perlu diadakan revisi;
d. Dilakukan penyelesaian akhir;
e. Penandatanganan perjanjian oleh masing-masing pihak
Biaya Tenaga Kerja Langsung (skripsi dan tesis)
Menurut Prianthara (2016 : 30) “Tenaga kerja langsung adalah tenaga
kerja yang langsung menangani proses produksi”. Dalam hal teknis, pemasang
cctv merupakan contoh dari tenaga kerja langsung.
Sedangkan menurut Mulyadi (2016 : 319) “Biaya tenaga kerja langsung
adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengkonversikan bahan
baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk
selesai”. Penggolongan tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur adalah sebagai
berikut :
a. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan
Organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi kedalam tiga fungsi
pokok: produksi, pemasaran, dan administrasi. Oleh karena itu tenaga kerja juga
dibagi kedalam 3 bagian yaitu tenaga kerja produksi/pabrik, tenaga kerja
pemasaran dan tenaga kerja administrasi. Serta dilakukan penggolongan dan
pembedaan antara tenaga kerja produksi dan tenaga kerja non produksi.
Pembedaan ini bertujuan agar mudah ditelusuri yang merupakan unsur biaya
produksi (tenaga kerja produksi) dan biaya usaha (tenaga kerja pemasaran dan
administrasi).
Penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam
perusahaan yang dimaksud adalah biaya tenaga kerja digolongkan atas dasar
departemen-departemen tempat masing-masing orang bekerja. Sama halnya
dengan tenaga kerja non produksi, misalnya bagian akuntansi, bagian personalia,
dan lainya. Penggolongan tenaga kerja semacam ini dilakukan untuk lebih
memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap
departemen yang dibentuk dalam perusahaan.
b. Penggolongan menurut jenis pekerjanya
Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat
pekerjanya. Misalkan dalam suatu departemen produksi, terdiri dari dua golongan
pekerja, mandor dan buruh. Dengan demikian biaya tenaga kerja juga
digolongkan menjadi dua, upah mandor dan upah buruh.
c. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk
Dalam penggolongan ini tenaga kerja dibagi menjadi dua, tenaga kerja
langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah semua
karyawan yang secara langsung terlibat dalam proses produksi produk jadi, dan
jasanya dapat disusutkan secara langsung ke produk. Upah tenaga kerja langsung
diperlakukan sebagai salah satu unsur dalam biaya produksi menjadi biaya tenaga
kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang
jasanya tidak dapat disusutkan kedalam suatu produk. Upah untuk tenaga kerja
tidak langsung menjadi biaya kerja tidak langsung yang akan masuk kedalam
unsur biaya overhead pabrik.
Dalam menghitung upah karyawan, perusahaan memiliki berbagai cara.
Salah satu caranya adalah mengalikan tarif upah dengan jam kerja karyawan.
Dengan demikian untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan
data jumlah jam kerjanya selama waktu periode tertentu.
Ada juga yang menggunakan jam hadir karyawan atau berpedoman pada
kartu hadir dan kartu jam kerja. Kartu hadir adalah suatu catatan yang digunakan
untuk mencatat jam kehadiran karyawan, yaitu jangka waktu antara jam hadir dan
jam meninggalkan perusahaan. Disamping kartu hadir, ada juga kartu jam kerja,
biasanya digunakan untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan pabrik,
dalam mengerjakan berbagai pekerjaan atau produk.
Prinsip-prinsip dalam penyusunan perjanjian (skripsi dan tesis)
Terdapat dua prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan
perjanjian, yang pertama adalah beginselen der contrachtsvrijheid atau party
autonomy, yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan,
dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan
kesusilaan. Yang kedua adalah pacta sunt servanda, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,
sebagaimana layaknya sebuah undang-undang
Biaya Bahan Baku (skripsi dan tesis)
Menurut Prianthara (2016 : 30) “Bahan baku adalah bahan yang digunakan
untuk membuat produk selesai. Bahan baku dapat diidentifkasi ke produk dan
merupakan bagian integral dari produk tersebut”. Sebagai contoh adalah kamera
yang digunakan untuk membuat rangkaian cctv.
Sedangkan menurut Mulyadi (2016 : 275) “Biaya bahan baku adalah
bahan utama yang merupakan bagian menyeluruh produk jadi, sehingga dapat
diidentifikasi langsung kepada produk jadi dan nilainya cukup besar. Dalam
memperoleh bahan baku biasanya perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya
seharga beli bahan baku saja, melainkan ada biaya tambahan agar bahan baku
tersebut sampai pada gudang perusahaan”.
Biaya tambahan tersebut menambah harga pokok bahan baku, tergantung
perlakuan terhadap biaya tersebut. Harga beli dan biaya angkut merupakan unsur
yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, sedangkan biaya
pesan, asuransi, pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku lainnya kadang
sulit diidentifikasikan per unit bahan baku. Berbeda jika pemasok memberikan
potongan tunai, maka akan mengurangi harga perolehan bahan baku.
Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian (skripsi dan tesis)
Perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan
sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian,
menurut teori baru yaitu:
a. Tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
b. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara
para pihak;
c. Tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.
Pengertian beban dan biaya (skripsi dan tesis)
Menurut Bustami dan Nurlela (2013 : 8) “Beban adalah biaya yang telah
memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang
dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang dikelompokan sebagai harta.
Beban ini dimasukan ke dalam laba/rugi, sebagai pengurang pendapatan”.
Sedangkan menurut Raharjaputra (2009 : 110) “Beban adalah biaya yang
dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan yang bersifat sebagai aktivitas
pendukung saja”. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, dan
disajikan oleh akuntansi biaya. Pengertian biaya secara umum, biaya (cost)
diartikan sebagai suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta
lainnya untuk mencapai tujuan, baik yang dapat dibebankan pada saat ini maupun
pada saat yang akan datang. Pada saat akan melakukan suatu kegiatan untuk
tujuan tertentu, misal pembuatan uang atau alat baik yang akan digunakan untuk
kegiatan tersebut dikategorikan sebagai biaya. Biaya yang dikeluarkan disebut
dengan anggaran.
Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)
Syarat-syarat sahnya perjanjian tedapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata
yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal.
Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara
lebih jelas, sebagai berikut:
a. Kesepakatan kedua belah pihak
Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan.Kesepakatan
adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian
kehendak, yaitu dengan:
1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
4. Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.
b. Kecakapan Bertindak
Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam undang-undang
No.1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan
hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.
Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan
yangmempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana
ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk
melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang
yang ditaruh dibawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya,
istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.21
1. Adanya Objek Perjanjian
Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 1332
sampai dengan 1334 KUHPerdata. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan
dalam pasal tersebut :
a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan
dapat dihitung.
b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan
untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.22
2. Adanya sebab yang halal
Pada Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian dari kausa yang
halal. Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan kausa yg terlarang. Suatu
sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum. Suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu
adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan bertindak pihak-pihkanya,
maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab yang halal, maka
perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.23
Pengertian Akuntansi Biaya (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2016 : 7) “Akuntansi biaya adalah proses mencatat,
menggolongkan, meringkas dan menyajikan biaya, pembuatan dan penjualan
produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya”.
Menurut Raharjaputra (2009: 110) “pengertian akuntansi biaya merupakan
bagian dari pekerjaan akuntansi secara keseluruhan yang tugasnya mencatat,
menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan dengan cara tertentu biaya-
biaya seperti bahan baku dan pembantu, biaya tenaga kerja langsung dan biaya
umum pabrik (factory overhead)”.
2) Tujuan Akuntansi Biaya
Menurut Mulyadi (2016 : 7) tujuan dari akuntansi biaya adalah :
1. Penentuan kos produk
Pada umumnya, penentuan kos produk ditunjukan untuk memenuhi
kebutuhan pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi biaya untuk
penentuan kos produk tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim.
2. Pengendalian biaya
Pengendalian biaya dimulai dengan penentuan biaya yang seharusnya
dikeluarkan untuk memproduksi satu-satuan produk. Selanjutnya, akuntansi biaya
bertugas untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai
dengan biaya yang seharusnya tersebut. Akuntansi biaya kemudian melakukan
analisis selisih dan menyajikan informasi mengenai penyebab terjadinya selisih
tersebut. Selisih timbul akibat penyimpangan biaya sesungguhnya dengan biaya
seharusnya. Dari analisis penyimpangan dan penyebabnya tersebut manajemen
akan dapat mempertimbangkan tindakan koreksi, jika hal itu perlu dilakukan. Dari
analisis ini juga manajemen puncak akan dapat mengadakan penilaian prestasi
para manajer dibawahnya. Akuntansi biaya untuk tujuan pengendalian biaya ini
lebih ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pihak dalam perusahaan. Akuntansi
biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Hal tersebut didasarkan pada
peran yang besar dari aspek perilaku manusia dalam akuntansi biaya terhadap
tujuan pengendalian biaya.
3. Pengambilan keputusan khusus
Pengambilan keputusan khusus menyangkut masa yang akan datang.
Informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus selalu
berhubungan dengan informasi yang akan datang. Akuntansi biaya untuk
pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya masa akan datang. Informasi
biaya ini tidak dicatat dalam catatan akuntansi biaya, melainkan hasil dari suatu
proses peramalan. Laporan akuntansi biaya yang ditujukan untuk pengambilan
keputusan merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Sehingga untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, konsep informasi biaya terus dikembangkan.
Akuntansi biaya memaparkan dengan lengkap alat-alat yang diperlukan
untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas dan efisiensi
serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun strategis.
Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2013 : 4) dalam buku Akuntansi Biaya
menerangkan bahwa dalam hal tersebut dapat terlihat peranan akuntansi biaya
dalam membantu manajemen dalam menyelesaikan tugasnya:
1. Penyusunan anggaran dan pelaksanakan anggaran operasi perusahaan.
2. Penetapan metode dan prosedur perhitungan biaya, pengendalian biaya,
pembebanan biaya yang akurat, serta perbaikan mutu yang
berkesinambungan.
3. Penentuan nilai persediaan yang digunakan untuk kalkulasi biaya dan
penetapan harga, evaluasi kinerja departemen atau divisi, pemeriksaan
persediaan secara fisik.
4. Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk satu periode akuntansi, tahunan
atau periode yang lebih singkat.
5. Memilih sistem dan prosedur dari alternatif yang terbaik, guna dapat
menaikan pendapatan ataupun menurunkan biaya.
Jenis-jenis Perjanjian (skripsi dan tesis)
Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah
sebagai berikut :
a. Perjanjian timbal balik.
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban
pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.
b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.
Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan
keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas
beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu
terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada
hubungannya menurut hukum.
c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.
Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh
pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi
sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII
KUHPerdata. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang
tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya
perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjianyang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian
adalah perjanjian sewa beli.
d. Perjanjian obligator dan kebendaan.
Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang
mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain
(perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdata,
perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari
penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih
diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu
dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada
para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupkan
perjanjian kebendaan.
e. Perjanjian konsensual dan riil.
Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang
telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut
KUHPerdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal
1338 KUPerdata). Namun demikian di dalam KUHPerdata ada juga
perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan
barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdata),
pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerdata). Perjanjian yang terakhr ini
dinamakan perjanjian riil.
Sedangkan Menurut Sudikno, ada beberapa jenis perjanjian antara lain :
1. Menurut Sumbernya
Sudikno Mertokusumo membagi perjanjian berdasarkan
sumbernya.Pembagian ini didasarkan pada tempat perjanjian ini
ditemukan. Beliau menggolongkan perjanjian berdasarkan sumbernya
menjadi lima macam, yaitu:
a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya
perkawinan;
b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan
dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan
bewijsovereenkomst;
e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan
publiekrechtelijke overeenkomst.
2. Menurut Namanya
Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam
Pasal 1319 KUHPerdata yang hanya menyebutkan dua macam perjanjian menurut
namanya yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Perjanjian bernama
dikenal dengan istilah perjanjian nominaat dan perjanjian tidak bernama dikenal
dengan istilah perjanjian inominaat. Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUHPerdata, yaitu perjanjian jual beli, tukar-menukar,
sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjammeminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain.
Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan
berkembang dalam masyarakat.Jenis perjanjian ini belum dikenal dalam
KUHPerdata. Perjanjian tak bernama misalnya perjanjian leasing, waralaba, beli
sewa, kontrak karya, joint venture, keagenan, production sharing dan lain-lain.
3. Menurut Bentuknya
Di dalam KUHPerdata memang tidak disebutkan secara sistematis mengenai
bentuk perjanjian.Namun, apabila menelaah berbagai ketentuan yang tercantum di
dalam KUHPerdata, makaperjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua
macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan.Dari ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata perjanjian lisan berarti perjanjian yang dibuat anatara kedua belah
pihaknya cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan
tersebut maka perjanjian telah terjadi.Sementara bentuk perjanjian tertulis adalah
perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tulisan.Perjanjian tertulis ini juga
dibagi lagi menjadi akta dibawah tangan yang hanya ditandatangani para pihaknya
saja, dan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris. Disamping
itu, dikenal juga perjanjian dalam bentuk lain yaitu perjanjian standar misalnya perjanjian yang sudah dituangkan dalam bentuk formulir.11 Bentuk Perjanjian dapat
berbentuk :
a. Lisan
b. Tulisan, dibagi 2 (dua), yaitu:
4. Akta Di bawah Tangan
Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau
Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.
Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti
mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di
bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1875 KUH Perdata akta di bawah
tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta
Otentik.Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:
a. Akta di bawah tangan biasa, akta yang dibuat serta ditanda tangani oleh para
pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang
berkepentingan saja.
b. Akta Waarmerken, suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani
oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya
didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun
tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak. c. Akta Legalisasi, suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun
penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris
tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya
bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan
tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.
5. Akta Resmi (Otentik)
Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang
memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu
keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat
umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai
pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang
mendapat hak dari para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta
otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam
akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan
penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut:
a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai
wewenang untuk membuat akta itu.
d. Isi Perjanjian
Secara sederhana dapat digambarkan bahwa pasal adalah bagian dari suatu
perjanjian yang terdiri dari kalimat atau sejumlah kalimat yang menggambarkan
kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati, baik secara tersurat maupun
tersirat. Fungsi pasal secara sederhana salah satunya adalah untuk menegaskan
kondisi dan informasi serta pemahaman tentang suatu perjanjian mengenai apa yang
disepakati/diperjanjikan. Fungsi dalam suatu perjanjian yang optimal maka pasalpasal tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti :
a. Urutan, artinya oleh karena pasal-pasal tersebut mencerminkan isi dan kondisi
kesepakatan, maka ia harus dibuat secara kronologis sehingga memudahkan
menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatur oleh masing-masing pasal.
b. Ketegasan, artinya bahasa yang digunakan sedapat mungkin menghindari
kata-kata bersayan yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Bunyi
pasal tersebut harus tegas dan tidak mengambang.
c. Keterpaduan, artinya antara satu ayat dengan ayat yang lain atau antara satu
kalimat dengan kalimat yang lain dalam suatu pasal harus ada keterpaduan,
mempunyai hubungan satu sama lain.
d. Kesatuan, artinya satu pasal mencerminkan satu kondisi, namun demikian
antara satu pasal dengan pasal yang lain saling mendukung.
e. Kelengkapan, artinya oleh karena satu pasal harus mencerminkan satu
kondisi, maka pasal-pasal dalam suatu perjanjian juga harus lengkap
informasinya. Isi suatu perjanjian dapat dibagi menjadi 4 (empat) unsur. Unsur-unsur ini
membentuk kerangka dari suatu perjanjian. Unsur-unsur tersebut yaitu:14
a. Judul Perjanjian.
Walaupun judul tidak merupakan syarat sahnya suatu perjanjian atau dengan
kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian, namun demikian
sebagai identitas suatu perjanjian, judul adalah mutlak adanya, dengan demikian
setiap orang akan dengan mudah mengetahui jenis perjanjian apa yang sedang
mereka baca/lihat, walaupun pemberian judul atas suatu perjanjian merupakan
kebebasan bagi para pihak, namun bagi perancang atau pembuat perjanjian
seyogyanya memiliki kemampuan untuk membuat suatu judul perjanjian yang
dapat mengakomodir seluruh isi perjanjian yang dibuatnya, artinya antara judul
dengan isi perjanjian harus ada korelasi dan relevansinya.
b. Bagian Pembukaan.
c. Tempat dan Waktu Perjanjian diadakan.
Tempat dan waktu perjanjian diadakan merupakan bagian perjanjian yang dapat
ditemukan pada bagian pembukaan atau pada bagian penutup, namun biasanya
tempat dan waktu ditandatanganinya perjanjian diuraikan pada bagian
pembukaan perjanjian, sebelum komparisi.
d. Komparisi Komparisi adalah bagian pendahuluan perjanjian yang memuat keterangan
tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya
adalah berupa:
a. Uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi nama, pekerjaan dan
domisili para pihak;
b. Dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para
pihak (khususnya untuk badan usaha);
c. Recitals
Bagian ini biasa juga disebut sebagai bagian pertimbangan daripada
perjanjian, bagian pembukaan perjanjian yang memuat latar belakang daripada
kesepakatan dan diadakannya suatu kontra perjanjian. Recitals adalah penjelasan
resmi atau merupakan latar belakang atas sesuatu keadaan dalam suatu perjanjian
untuk menjelaskan mengapa terjadi perikatan, dalam recitals biasanya juga
dicantumkan tentang sebab masing-masing pihak, hal ini berguna karena merupakan
salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.
6. Isi perjanjian memuat :
a. Ketentuan umum
Ketentuan umum memuat pembatasan istilah dan pengertian yang digunakan
di dalam seluruh perjanjian. Artinya, di dalam ketentuan ini dirumuskan definisidefinisi atau pembatasan pengertian dari istilah -istilah yang dianggap penting dan
sering digunakan dalam perjanjian, yang disepakati oleh para pihak. Dengan adanya kesepakatan semacam ini, maka perselisihan yang timbul karena perbedaan
pengertian atau penafsiran di antara para pihak dapat diminimalisir
a. Ketentuan pokok
Isi perjanjian dalam ketentuan pokok ini adalah menyangkut 3 (tiga) macam
atau jenis klausula, yaitu :
1. Klausula transaksional.
Berisi tentang hal-hal yang disepakati oleh para pihak, tentang objek dan
tata cara pemenuhan prestasi dan kontraprestasi oleh masing-masing pihak
yang menjadi kewaj ibannya.
2. Klausula spesifik.
Berisi tentang hal-hal khusus sesuai dengan karakteristik jenis perikatan
atau bisnisnya masing-masing, dan hal inilah yang membedakan antara isi
perjanjian bisnis yang satu dengan isi perjanjian bisnis yang lainnya.
3. Klausula antisipatif
Berisi tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan kemungkinan yang
akan terjadi selama berlangsungnya atau selama masih berlakunya
perjanjian dimaksud, seperti perpanjangan kontrak, pengalihan
hak/kewajiban salah satu pihak, penyelesaian sengketa, dan lain
sebagainya, termasuk menyangkut alamat surat menyurat kedua belah
pihak.
4. Ketentuan penunjang
Ketentuan ini diperlukan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan perjanjian
oleh para pihak yang terlibat di dalamnya, lazimnya antara lain berisi :
a. Klausula tentang condition presedent
Klausula yang memuat tentang syarat-syarat tangguh yang harus
dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak sebelum pihak lainnya
memenuhi kewajibannya.
b. Klausula tentang affirmatif covenants
Klausula yang memuat tentang janji-janji para pihak untuk melakukan
hal-hal tertentu selama perjanjian masih berlangsung/masih berlaku.
c. Klausula tentang negatif covenants
Klausula yang memuat tentang janji -janji para pihak untuk tidak
melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian masih berlangsung/masih
berlaku.
d. Penutup.
Ada 4 (empat) hal yang perlu diingat pada bagian ini, yaitu:
a. Sebagai suatu penekanan bahwa kontrak ini adalah alat bukti;
b. Sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan
penandatanganan;
c. Sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam perjanjian;d. Sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang
melakukan perjanjian.
5. Lampiran-lampiran (bila ada).
Perlu diketahui mengenai lampiran ini, antara lain adalah:
a. Tidak semua atau tidak selalu perjanjian memiliki lampiran;
b. Diperlukannya lampiran dalam perjanjian, adalah karena terdapat
bagian-bagian yang memerlukan penjelasan yang apabila dimasukkan
dalam perjanjian akan sangat panjang, atau memuat gambar, peta dan
penjelasan lainnya;
c. Lampiran merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan
perjanjian yang melampirkannya. Selain hal-hal tersebut, juga harus
diingat bahwa lampiran bukanlah perubahan salah satu atau beberapa
pasal/isi perjanjian yang telah ditandatangani
Teori Legitimasi (skripsi dan tesis)
Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategi bagi perusahaan dalam
rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai
wahana untuk mengonstruksikan strategi perusahaan, terutama terkait dengan
upaya memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat yang semakin maju.
Legitimasi adalah keadaan dimana seseorang atau kelompok yang sangat peka
terhadap lingkungan sekitar baikdari segi fisik maupun non fisik. O’Donovan
(2002) berpendapat legitimasi organisasi merupakan timbal balik antara
perusahaan dengan masyarakat. Apa yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada
masyarakat dan apa yang dibutuhkan atau dicarai perusahaan dari masyarakat.
Sehingga perusahaan membutuhkan legitimasi untuk bertahan hidup (going
concern).
Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan ruang dan waktu,
legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan
perkembangan lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada (Dowling,
1975). Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi
pada dukungan masyarakat (society), pemerintah, individu dan kelompok
masyarakat. Sehingga operasi perusahaan harus sejalan dengan harapan
masyarakat.
Teori Signaling (skripsi dan tesis)
Menurut Spence (1973 dalam Stephanie dan Yuyetta, 2012:2) teori
sinyal menganggap bahwa perusahaan akan mengirimkan sinyal ke pasar
melalui pengungkapan data informasi keuangan. Hal yang mendasari adanya
asimetri informasi (Nuswandari, 2009:5). Ketika terjadi asimetri informasi,
pasar akan menilai setiap perusahaan memiliki kinerja yang sama. Hal ini
akan merugikan perusahaan dengan kinerja yang lebih baik, karena kinerjanya
dipersamakan dengan perusahaan yang kinerjanya lebih rendah. Sebaliknya
bagi perusahaan dengan kinerja kurang baik, keadaan tersebut justru
menguntungkan karena kinerjanya dinilai lebih baik dari yang sebenarnya.
Menurut Ahmed dan Courtis (1999 dalam Purnomosidhi, 2006:10),
perusahaan yang besar dan kinerja keuangannya yang baik (superior and
profitable firm), cenderung mengirimkan sinyal positif (good news) lebih
banyak untuk mengubah penilaian investor. Nuswandari (2009:56)
mengartikan sinyal sebagai informasi mengenai hal-hal yang telah dilakukan
manajer untuk mewujudkan keinginan pemilik. Bentuk sinyal positif yang
dikirim perusahaan dapat berupa promosi atau informasi lain yang menurut
pertimbangannya dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan
meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.
Pengungkapan informasi modal intelektual adalah salah satu jenis
informasi tersebut. Dengan mengungkapkan informasi ini asimetri informasi
dapat dikurangi. Selain itu, perusahaan secara tidak langsung
menginformasikan bahwa saat ini tengah berinvestasi dalam bentuk modal
intelektual yang dapat lebih menguntungkan di masa depan (Marisanti dan
Kiswara, 2012:2).
Membuat Sendiri atau Membeli Produk (skripsi dan tesis)
Keputusan manajemen untuk membuat sendiri atau membeli dari pihak
ketiga sesuatu produk menurut Ari Purwanti (2013:268) hakikatnya adalah
masalah penggunaan peralatan untuk memproduksi produk yang paling besar
memberikan sumbangan. Adakalanya suatu perusahaan memiliki satu produk
yang lebih laku di pasaran, dengan keterbatasan kapasitas produksi, tenaga kerja
dan faktor-faktor lainnya perusahaan mempertimbangkan biaya relevan jika
membeli produk dari pihak ketiga. Biaya relevan yang menjadi kategori biaya
yang diperhitungkan menurut Ari Purwanti (2013:268) adalah biaya material
langsung, upah langsung, overhead pabrik variabel, dan fixed overhead pabrik
yang dapat dihapuskan (avoidable fixed factory overhead).
L. M. Samryn (2012:329) Biaya relevan atau biaya terhindarkan dalam
keputusan semacam ini dapat diketahui dengan mengeliminasi: (1) biaya
tenggelam, dan (2) biaya masa datang yang akan terus terjadi tanpa
mempertimbangkan apakah suatu produk dibuat sendiri atau dibeli dari luar.
Menurut L. M. Samryn (2012:329) untuk membuat keputusan sendiri atau
membeli dari pemasok luar dapat digunakan kriteria keputusan sebagai berikut:
1. Jika biaya terhindarkan lebih kecil dari harga dari luar, maka
penawaran dari luar ditolak.
2. Jika biaya terhindarkan lebih besar dari harga beli dari luar, maka
penawaran dapat diterima.
3. Jika harga beli dari luar sama dengan biaya terhindarkan maka
keputusan menerima atau menolak dapat didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan tambahan dari manajemen.
Menentukan Laba Pada Keterbatasan Kapasitas (skripsi dan tesis)
Suatu perusahaan dalam kegiatan usahanya biasanya memproduksi lebih
dari satu jenis produk. Berbagai jenis produk dengan pencapaian penjualan
masing-masing produk yang berbeda-beda menjadi fokus manajemen dalam
menjalankan fungsinya untuk mencapai laba yang optimal. Keterbatasan kapasitas
produksi suatu perusahaan menjadi pembatasan dalam pencapaian target laba,
dengan adanya keterbatasan kapasitas memaksa manajemen untuk memilih
produksi produk yang lebih banyak menyumbangkan laba terhadap perusahaan.
Menurut Ari Purwanti (2013:268) “Rancangan produksi, rancangan kapasitas, dan
rancangan keinginan/kebutuhan/daya beli pelanggan merupakan unsur-unsur
penting dalam perolehan laba maksimum.”
Menutup Divisi atau Mengembangkan (skripsi dan tesis)
Dalam menjalankan bisnis perusahaan manajemen dituntut untuk mampu
menekan risiko kerugian semaksimal mungkin. Dalam fungsinya ini manajemen
seringkali mendapati suatu divisi pusat laba atau suatu produk dari berbagai
produk yang dihasilkan perusahaan mengalami penurunan penjualan. Kerugian
suatu segmen akan disubsidi oleh segmen lain yang mendapatkan laba.
Manajemen mungkin saja memutuskan menutup segmen yang mengalami
kerugian, namun sebelumnya manajemen harus mempertimbangkan secara
matang faktor-faktor yang menjadi dasar penutupan segmen ini. L. M Samryn
(2012:336) menjelaskan untuk memutuskan menutup atau mempertahankan
segmen yang rugi secara umum dapat digunakan kriteria keputusan sebagai
berikut:
1. Jika biaya terhindarkan lebih besar dari margin kontribusi
departemen yang ditutup, maka departemen dapat ditutup.
2. Jika biaya terhindarkan lebih kecil dari margin kontribusi
departemen yang ditutup, maka departemen yang rugi sebaiknya
dipertahankan.
3. Jika biaya terhindarkan sama dengan margin kontribusi departemen
yang ditutup, maka manajemen dapat mempertimbangkan
informasi lain untuk menutup atau mempertahankan.
Ari Purwanti (2013:266) mengatakan bahwa “Kerugian suatu divisi pada
umumnya disebabkan oleh perilaku biaya tetap.”
Menurut Ari Purwanti (2013:266) perilaku biaya tetap dapat dalam
bentuk:
1. Biaya tetap yang dapat dihapuskan (avoidable fixed cost) bila suatu
departemen divisi ditutup, misalnya gaji karyawan.
2. Biaya tetap yang tidak dapat dihapuskan (unavoidable fixed
cost)walau departemen/divisi sudah ditutup, misalnya penyesuaian
aktiva tetap departemen/divisi yang bersangkutan, asuransi,
pemeliharaan, biaya manajemen dan lain-lain.
Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)
Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313
KUHPerdata merumuskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.3 Definisi
perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dirasa kurang
lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian
yang lebih lengkap, antara lain:
Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal.4
Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313
kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:
a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata
„mengikatkan‟ hanya datang dari salah satu pihak; b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas
dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian
perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan
diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta
kekayaan.5
Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum
berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibatakibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.6
Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata selain tidak lengkap juga
sangat luas.Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak
saja.Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan `perbuatan’ tercakup juga
perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu
diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :
1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang
bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal
1313 KUHPerdata.
Jadi, menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan,
Perjanjian adalah perbuaan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.7
Penulis pribadi sepakat dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad, Salim
H.S.,dan Setiawan bahwa pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerdata
terlalu luas, artinya dalam pengertian tersebut hanya dijelaskan perbuatan seseorang
mengikatkan diri dengan seorang lainnya dengan tidak menjelaskan bahwa perjanjian
yang dimaksud adalah perjanjian yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan
sebab Pasal 1313 masuk dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Penulis juga
sependapat dengan Salim H. S. yang mengatakan bahwa pengertian perjanjian dalam
Pasal 1313 KUHPerdata belum mencerminkan asas konsensualisme atau
kesepakatan.Kesepakatan merupakan hal yang penting dalam sebuah perjanjian,
sebab merupakan syarat pertama sahnya suatu perjanjian
Menetapkan Kebijakan Harga (skripsi dan tesis)
Menetapkan harga adalah keputusan yang sangat sulit bagi manajemen,
perubahan biaya akan memiliki dampak pada harga. Ari Purwanti (2013:263)
mengklasifikasikan kebijakan penetapan harga sesuatu produk menjadi tiga yaitu
harga produk baru, adaptasi harga, dan perubahan harga.
Menurut Ari Purwanti (2013:263) pada umumnya kebijakan harga produk baru
adalah:
1. Skimming Pricing, di mana harga mula-mula diputuskan tinggi
dengan tujuan untuk menutup biaya riset dan pengembangan
produk, kemudian secara tahap demi tahap diturunkan disesuaikan
dengan tingkat persaingan.
2. Penetration Pricing, di mana harga mula-mula diputuskan rendah
dengan tujuan merebut dan menguasai pasar, kemudian tahap demi
tahap dinaikkan setelah pelanggan mulai loyal terhadap produk.
Perusahaan-perusahaan yang baru didirikan memilki keputusan yang
berbeda-beda dalam menetapkan harga produk barunya dengan berbagai
pertimbangan masing-masing, namun keduanya memilki tujuan sama yaitu
pencapaian target penjualan dengan harga jual yang diharapkan dapat diterima
oleh masyarakat. Selain itu harga jual juga harus disesuaikan dengan kondisi
lingkungan konsumen, kebijakan seperti ini adalah kerbijakan adaptasi harga
dimana perusahaan menjadikan kondisi lingkungan sebagai dasar dalam
menetapkan harga. Ari Purwanti (2013:263) menyebutkan kebijakan harga
adaptasi terdiri dari:
1. Geographical Pricing; harga harus didasarkan pada daya beli
masyarakat dan biaya transportasi untuk mendistribusikan produk.
2. Price Discount and Allowance; pelanggan yang melakukan
pembelian dalam jumlah banyak, mendapatkan potongan khusus
(special discount).
3. Promotional Pricing; untuk menarik pelanggan baru, produsen
memperkenalkan harga promosi
4. Discriminatory Pricing; daya beli, selera, kebutuhan konsumen
yang beraneka ragam, menjadi dasar untuk menetapkan harga
berbeda-beda karakteristik dan kualitas produk yang berbeda
menentukan harga yang berbeda.
5. Product Mix Pricing; bauran produk dapat dijadikan penetapan
harga.
Dalam menjalankan sebuah bisnis manajemen harus sensitif terhadap
berbagai perubahan terutama yang berpengaruh pada harga, manajemen harus
mampu menyesuaikan harga produk seiring dengan perubahan-perubahan yang
terjadi agar perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian dan menambah peluang
mendapatkan keuntungan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya
perubahan harga menurut Ari Purwanti (2013:264) diantaranya:
1. Perubahan nilai tukar mata uang, biasanya disebabkan oleh nilai
ekspor dan impor atau oleh neraca perdagangan (current account).
2. Inflasi, biasanya dalam kondisi ekonomi yang buruk.
3. Perubahan teknologi produksi dan komunikasi.
4. Persaingan.
Kenaikan ekspor yang berakibat pada kenaikan nilai rupiah berakibat juga
pada kenaikan harga-harga produk dalam negeri, kenaikan impor mengakibatkan
keadaan yang sebaliknya dimana harga rupiah turun dan dolar naik ini
mengakibatkan para produsen harus menstabilkan keadaan pasar dengan
menurunkan harga. Kondisi ekonomi inflasi yang identik dengan keadaan
ekonomi yang sulit mengakibatkan naiknya harga-harga produk. Perusahaan
dengan teknologi produksi dan komunikasi yang canggih dapat menghasilkan
produk yang lebih berkualitas dan trend sehingga produsen seperti ini relatif
menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan produsen dengan teknologi
sederhana. Persaingan antar produsen menjadi faktor yang lebih berpengaruh pada
penetapan harga, dimana produsen berusaha menetapkan harga yang serendahrendahnya untuk bisa menguasai pasar. Penetapan harga dengan faktor persaingan
dikenal juga dengan sebutan penetapan harga predator.
Mowen (2009:93) menyebutkan “Praktik penentuan harga dengan tujuan
merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut penetapan harga
predator.”
Dalam akuntansi manajerial, manajemen menetapkan harga berdasarkan
biaya dengan menghitung biaya produk dan menambah persentase laba yang
diinginkan (Markup). Menurut Mowen (2009:89) ”Markup adalah persentase
yang dibebankan pada biaya dasar, termasuk di antaranya laba yang diinginkan
dan setiap biaya yang tidak termasuk dalam biaya dasar.”
Menolak atau Menerima Order Khusus (skripsi dan tesis)
Adakalanya suatu perusahaan mendapat pesanan order khusus atau
pesanan khusus dengan harga jual dibawah harga jual normal, keadaan ini
menjadi mungkin diterima apabila perusahaan masih memiliki kapasitas
menganggur artinya perusahaan dalam kondisi yang tidak optimal, dimana
perusahaan tidak mampu mencapai target penjualan 100%. Kondisi seperti ini
dapat dimanfaatkanoleh perusahaan dengan menerima pesanan khusus seperti
yang dikatakan Ari Purwanti (2013:260) “Order khusus adalah penjualan yang
harganya dibawah harga pasar karena perusahaan ingin menggunakan kapasitas
menganggu.”
Sedangkan menurut Samryn (2012:333) “Pesanan khusus (special order)
merupakan alternatif pesanan pembelian yang tidak teratur diluar kegiatan
produksi normal perusahaan.”
Order khusus boleh diterima jika order ini dapat menambah laba operasi
dan penjualan order khusus ini harus dipisahkan dari penjualan order reguler.
Menghadapi persoalan seperti ini analisis biaya relevan dapat memberikan
manfaat dalam penyelesaiannya.Beberapa kondisi/asumsi supaya pesanan khusus
dapat dipertimbangkan secara serius menurut Henry (2012:226) adalah :
1. Terdapat kelebihan kapasitas produktif, tanpa adanya alternatif
penggunaan kelebihan kapasitas itu. Biaya kesempatan untuk
penggunaan kapasitas berlebih adalah nol atau sangat rendah.
2. Penjualan khusus tidak boleh mengganggu penjualan reguler.
Penjualan khusus harus berasal dari segmen pasar yang berbeda
dengan yang biasanya dilayani oleh perusahaan.
3. Penjualan khusus adalah pesanan sekali waktu dan tidak boleh
menjadi bisnis yang berulang-ulang (teratur).
Aplikasi Biaya Relevan dalam Pengambilan Keputusan (skripsi dan tesis)
Ada sejumlah contoh untuk menjelaskan penggunaan biaya relevan dalam
pengambilan keputusan yang bersifat taktis seperti membuat atau membeli
komponen dari luar, melanjutkan atau meneruskan suatu segmen atau produk,
menerima pesanan khusus di bawah harga normal, memproses produk bersama
lebih lanjut atau menjualnya pada saat pemisahan dan sebagainya. Keputusankeputusan tersebut merupakan keputusan khusus.
Menurut Ari Purwanti (2013:259) “Keputusan khusus adalah keputusan
yang hanya kadangkala saja dibuat.”
Adapun lima keputusan khusus tersebut menurut Ari Purwanti (2013:259):
1. Menolak atau menerima order khusus
2. Menetapkan kebijakan harga
3. Menutup divisi atau mengembangkan
4. Menetapkan laba pada keterbatasan kapasitas
5. Membeli sendiri atau membeli produk
